Tabloid PODIUM

tajuk 2 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Mengungkap Jejak Yang Buram MUNCULNYA nama Edy Rahmayadi seiring gaung Ketua DPD Partai Demokrat Sumut JR Saragih mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Walau banyak kalangan menilai bahwa JR Saragih belum layak memimpin provinsi yang berpenduduk 14 juta lebih itu.

Pun demikian, JR Saragih tak patah arang. Bupati Simalungun dua periode tersebut tetap berjuang.

Namun di tengah perjuangan, banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari belum dapatnya pasangan untuk mencalonkan diri hingga detik-detik terakhir keputusan Partai Demokrat menasbihkan dirinya sebagai jagoan.

Nah, sekira beberapa minggu penentuan calon, toh JR Saragih mendapat pasangan. Ya, adalah Ance Selian, sang Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumut. Dengan segala daya upaya, JR Saragih-Ance Selian bergerilya mencari dukungan.

Tak dinyana, hasilnya berbuah manis. Tiga partai mendukung mereka untuk maju di Pilgubsu. Adalah Partai Demokrat, PKPI dan PKB. Usai 'diboyong' ke KPU Sumut, pendukung pasangan pelangi ini

mendeklarasi Semangat Baru.

Setelah menjalani beberapa tahap, barulah jejak buram JR Saragih diungkit satu persatu. Termasuk kepesertaannya lolos dua periode menjadi orang nomor satu di Simalungun. Prokontra muncul, pengamat terus mengamati dan JR Saragih masih melawan.

Ada kejanggalan soal syarat, alhasil KPU Sumut menyatakan bahwa JR Saragih-Ance Selian dinyatakan gagal bertarung. JR menangis, air matanya berurai. Masalah ijazah jadi persoalan KPU Sumut. Melawan KPU Sumut, lalu JR Saragih menggugat ke Bawaslu.

Suatu kemenangan tercapai. Pendukung JR Saragih-Ance Selian kembali bersuara. Sayang sungguh sayang, usia JR Saragih-Ance Selain cukup seminggu disahkan ikut dalam Pilgubsu. Ini karena temuan Gakumdu Poldasu secara sah bahwa legalisir JR Saragih palsu.

Atas temuan itu KPU Sumut di atas angin. Sang penentu Calon Kepala Daerah itu memutuskan bahwa JR Saragih-Ance Selian kembali di garis merah. Berkelang sepekan kemudian, rekam jejak JR

Saragih kembali diungkap. Kali mengenai kepangkatan mantan prajurit TNI AD itu.

Dalam berkas pendaftaran yang diserahkan pada KPU, JR Saragih dimaktubkan sebagai seorang pensiunan TNI. Gelar terakhir saat aktif di TNI adalah Letnan Kolonel. Kemudian sebagai naik menjadi kolonel, sebagai pangkat kehormatan setelah menjadi bupati.

Terkait hal ini, Dispen TNI AD memberikan klarifikasinya. Bahwa memang benar JR Saragih pernah berdinas di kesatuan TNI AD, tetapi pangkat terakhirnya adalah Kapten dan bukan Kolonel. Yang jadi pertanyaan, mengapa dua periode lalu JR Saragih diloloskan KPU Simalungun? Apakah karena power atau kekuasaan hingga kekuatannya di Simalungun? Atau karena pengaruh dan sesuatu hal.

Pastinya, partai pengusung Demokrat tak sertamerta pasrah dengan kondisi sang jagoan sekarang ini. Kabar terakhir Partai Demokrat melakukan praperadilan ke Poldasu.

Sungguh....hidup kejayaan JR Saragih tak terlepas dari jejak buramnya semasa jaya. n red

Raport Penilaian Kepatuhan Standart Pelayanan Publik Langkat 2017 SEKDAKAB Langkat dr H Indra Salahudin MKes, MM, mewakili Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, saat menyambut kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatra Utara, dalam kunjungan kerjanya dalam penyerahan raport penilaian kepatuhan terhadap standart pelayanan publik kabupaten Langkat tahun 2017, bertempat diruang Pola Kantor Bupati Langkat, (13/3/2018).

Ya y asan FForum orum K ar era Utara Kar aryy a Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1 .060.05 7.8-1 1 9.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/ PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: TM. Muchalladon DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Rafika MANAGER KEUANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan K OORDINA T OR LIPUT AN: OORDINAT LIPUTAN: Sahrul Akbar AKSI ARIS RED SEKRET AKSI:: REDAKSI SEKRETARIS TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS TA W AN: WA R RT MEDAN: Suparno Harianto KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGGANG: Marwansyah Lubis HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER C E TTAKAN: AKAN: RC CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

ALAMA T RED AKSI: ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

STABAT, PODIUM Pada kesempatan tersebut, dr H Indra menyampaikan pidato tertulis Bupati Langkat, bahwa H Ngogesa mengucapkan selamat datang dan mengapresiasi kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatra Utara diwakili oleh Kordinator bidang kepatuhan Ombudsman Ricky Nelson Hutahaen bersama rombongan Bumi Langkat Berseri.

“Saya mewakili jajaran Pemerintahan Kabupaten Langkat mengucapkan selamat datang di bumi bertuah ini,” sebutnya.

Selanjutnya pada arahan dan bimbingan, sambung Sekda, Bupati berpesan agar jajaran SKPD Pemkab Langkat, dapat meningkatkan kualitas yang mencakup kejelasan produser dan kejelasan waktu penyelesaian pelayanan, pengelolaan keuangan yang trasfaran, dengan meraih wajar tampa pengecualian serta penilaian sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintahan (SAKIP).

“Agar pada tahun 2018 mendatang Pemkab Langkat meraih zona hijau yaitu kategori baik atau bernilai B, pada penilaian pelayanan publik yang diberikan tim Ombudsman,”himbaunya dengan tegas.

Soal peningkatan itu bukan sekedar soal mendapatkan nilai saja, lanjut Sekda, melainkan upaya memenuhi hak atas pelayan berkualitas pada

setiap diri warga negara.

“Karena masyarakat saat ini, terus mengingikan pelayan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan diera digital ini,” sebutnya.

Beralih, Pada acara kunjungan tersebut, Kordinator bidang kepatuhan Ombudsman Ricky Nelson Hutahaen, menyapaikan semoga Langkat kedepan bisa menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga mendapatkan nilai zona hijau.

“Saya harap untuk memotifasi SKPD agar meningkatkan pelayanannya, pemkab Langkat dapat memberikan penghargaan atau riword bagi SKPD yang paling baik dalam melakukan pelayanan publik,”ujaranya memberikan masukan.

Sembari mejelaskan, tugas Ombudsman adalah meningkatkan pelayan publik sebagai bentuk konsekuensi dan implikasi, yaitu melaksanakan pengawasan pelayanan publik , kepada lembaga/ pemerintahn dan pemerintahan daerah, sebagai penyelenggara pelayan publik.

“Hal ini sesuai yang diamanatkan UU NO . 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, dan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayan publik,”sampaianya.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh para kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD ) di Jajaran pemkab Langkat. n don

PANGGILAN Kepada saudara:

Nama : Bambang S Alamat : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

headline 3 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

“

SEMBILAN daerah termasuk pemilihan gubernur bertarung pada 27 Juni 2018 mendatang.

Namun sayang, belum merasa menang atau kalah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dulu kabarnya mengambil langkah sigap. Ya, salah satu calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Sumut kali ini bakal berpindah 'rumah'.

MEDAN, PODIUM Nah, keputusan KPK 'menciduk' satu dari 19 kontestan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut itu sudah valid. Hanya saja, hingga kini belum diperoleh info siapa calon yang akan berganti baju warna 'orange'.

Memang, seperti diketahui, sebanyak 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018. Dari jumlah tersebut, KPK mengungkap bakal mengamankan 10 calon kepala daerah yang tersebar di lima wilayah.

Dan saat ini, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, kurun beberapa pekan terakhir pihaknya sedang mengintensifkan proses penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dalam beberapa delik yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang sedang berlaga di Pilkada serentak 2018.

Agus memastikan, dari para terduga tersebut memang ada yang menjadi calon Petahana. Bahkan dia memastikan, proses penetapan para calon kepala daerah dalam konteks selaku penyelenggara negara tersebut sudah hampir rampung.

“Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insya Allah minggu (pekan) ini kita umumkan,” tegasnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Agus mengatakan, bahwa calon kepala daerah yang yang akan ditetapkan tersangka oleh KPK ada yang berasal dari pulau Jawa dan ada dari luar pulau Jawa. Dari hasil temuan KPK di tahap penyelidikan, pihaknya sudah yakin 90 persen untuk penetapan tersebut.

Agus menggariskan, prosesnya tersisa 10 persen atau hanya tinggal kelengkapan administrasi termasuk penandatangan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik).

Berdasarkan hasil penelusuran, saat ini KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang kebetulan sedang mengikuti Pilkada 2018.

Kasus yang ditangani KPK baik kasus lama hasil pengembangan maupun kasus yang benar-benar baru. Objeknya baik pengadaan proyek mau pun pengurusan perizinan.

“Ada sekitar 10 calon kepala daerah (cakada) dalam kapasitas selaku penyelenggara negara, termasuk sebagai kepala daerah yang petahana maju kembali ke Pilkada dalam waktu dekat ditetapkan sebagai tersangka,” ujar seorang sumber internal KPK. Sumber ini membenarkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tentang para calon kepala daerah yang bakal menjadi tersangka berasal dari wilayah pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Sumber melanjutkan, di luar pulau Jawa berasal dari wilayah Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Papua.

Dari Sumatera yang paling besar dalam pembahasan terakhir KPK yakni di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dari pulau Jawa, wilayah Jawa Timur memunculkan nama paling kuat.

“Jadi dari wilayah Sumatera ada, di Jawa Timur ada, di Kalimantan juga ada, Bali ada, dan ada yang Papua. Kasusnya ada kasus lama pernah ditangani KPK hasil pengembangan, ada juga kasus baru,” ucap sumber tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan tak akan mengikuti saran pemerintah untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya

menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi.

"Daripada harus menghentikan proses hukum yang sudah memiliki bukti cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut, Selasa pekan lalu.

Ia menyatakan tetap akan mengumumkan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah dalam waktu dekat. Apalagi, kecukupan alat bukti sudah dikantongi KPK untuk menjerat para calon kepala daerah.

Sejauh ini, ada 19 pasangan kontestan bertarung di Sumut. Di Langkat saja, dua pasangan calon bupati yang bertarung di Langkat. Yakni Terbit Rencana Peranginangin dan H Syah Afandim, SH didukung delapan partai, di antaranya Golkar, PPP, PDIP, Hanura,Gerindra, PBB, PAN, PKB dengan memperoleh 35 kursi.

Sedangkan pasangan kedua H.Rudi Bangun, SE, MAP dan H.Boediono, SE yang didukung 3 partai politik yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS dengan memperoleh 15 kursi,” sampainya.

Untuk Kabupaten Deliserdang terdapat calon tunggal, Ashari Tambunan dan Ali Yusuf Siregar didukung 11 partai politik yakni Golkar, PDIP, PAN, PKS, PKB, PKPI, Hanura, Demokrat, PPP, Gerindra dan NasDem. Koalisi ini menguasai 50 kursi di DPRD Deli Serdang Kemudian di Dairi terdapat dua pasangan calon bupati. Pasangan Depriwanto Sitohang-Azhar Bintang didukung partai Golkar (11 kursi) dan PAN (4 kursi), dan Eddy Berutu-Jimmy Sihombing diusung koalisi enam Partai politik masing-masing PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, Gerindra, Demokrat dan PKPI.

headline edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Selanjutnya Kabupaten Batubara terdiri dari empat pasangan. Khairil Anwar-Sofyan Alwi diusung jalur perseorangan, sedangkan pasangan DarwisJamad diusung partai politik yakni Partai Golkar 7 kursi dan Demokrat 2 kursi, dan PKPI 2 kursi.

Pasangan Zahir Map-Oky diusung partai PDI-P 5 kursi, Gerindra 4 kursi, PPP 3 kursi, PBB 1 kursi.

Sedangkan pasangan calon RM Harry Nugroho-M Safii diusung Partai NasDem 4 kursi, PAN 3 kursi, PKS 2 kursi, dan Hanura 2 kursi.

Di Tapanuli Utara, KPU setempat menetapkan tiga pasangan. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) berpasangan dengan Prengky P Simanjuntak diusung oleh parpol Gerindra, Demokrat, PKPI, dan Hanura.

Nikson Nababan-Sarlandy Hutabarat (Petahana) diusung PDI-Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Sedangkan jalur independen adalah Chrismanto Lumbantobing dan Hotman P Hutasoit (Toman).

Di Padangsidempuan ada tiga calon kepala daerah.

Tiga pasangan yang memenuhi syarat adalah Isnandar Nasution dan Dr Ali Pada Harahap, kemudian Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar, serta Rusydi Nasution dan Abdul Rosad Lubis.

Padanglawas juga menetapkan tiga pasngan, terdiri dua paslon dari dukungan partai politik dan satu paslon jalur Independen. Paslon yang mendapat dukungan partai politik, yaitu H Ali Sutan Harahap-H Ahmad Zarnawi Pasaribu. Serta pasangan Tondi Roni Tua-H Syarifuddin Hasibuan.

Sedangkan paslon dari jalur perseorangan yakni Rahmad Pardamean Hasibuan-Syahrul Effendi Hasibuan.

Lalu Padanglawas Utara hanya diikuti satu pasangan saja. Paslon tunggal tersebut yakni pasangan Cabup paluta Andar Amin Harahap dan H.Hariro Harahap yang di kenal dengan jargon ANHAR. Sementara pertarungan Pilgubsu masih menetapkan dua pasangan, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah serta Djarot dan Sihar Sitorus. Terlepas dari Cakada Sumut, info teranyar diperoleh, KPK menyatakan tak tertutup kemungkinan Cakada yang harus berganti baju 'orange' mendatang merupakan pasangan Petahana.

Sangat disayangkan, saat heboh KPK mengincar mangsa pejabat daerah menyangkut calon kepala daerah lolos verifikasi, toh nyatanya sedikit

mendapat pertentangan.

Entah memang ada suatu titipan atau menjaga kondusifitas jelang kerawanan Pilkada. Namun pastinya, Menkopulhukam Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan status tersangka sejumlah calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada 2018.

“Silakan KPK ambil langkah hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon dalam pilkada, kita mohon ditunda dulu penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan sebagai saksi. Karena akan berpengaruh pada pemilu,” tegas Wiranto, belum lama ini.

Wiranto khawatir kasus korupsi yang menjerat calon kepala daerah akan berpengaruh pada perolehan suara kandidat tersebut.

“Akan masuk ke ranah politik dan mempengaruhi perolehan suara. Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, partai dan mendukungnya,” ujar Wiranto.

Atas pengajuan Wiranto, sejumlah elemen masyarakat angkat bicara. Salah satunya Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

"Ada anomali atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang meminta KPK menunda sementara penegakan hukum terhadap calon kepala daerah," singkatnya.

Sejak awal, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi harus diberantas tanpa tebang pilih.

Sementara bawahannya menyatakan hal berbeda.

Ia menganggap aneh jika pemerintah dan penyelenggara pemilu meminta proses penegakan hukum tersebut ditunda sementara.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, prihatin atas pernyataan Menteri Polhukam Wiranto terkait permintannya kepada penegak hukum, khususnya KPK untuk menunda penanganan kasus korupsi terduga korupsi terhadap calon kepala daerah yang ikut Pilkada serentak tahun 2018.

“Khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada kepala daerah dan calon kepala daerah di wilayah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak 2018,” kata Kaka, Selasa (13/3).

Kedua adalah penegakkan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari

4

pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh.

Dari sisi legal penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.

Ketiga, kata Kaka adalah KPK seyogyanya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan opini publik.

“Sehingga penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksankan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,” ujarnya.

“Kepada Bawaslu diminta untuk melakukan intensifikasi pencegahan dan penindakan kasuskasus hukum, khsusunya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kepada penyelenggara Pemilu dan peserta pemilus serta semua pihak yang potensial untuk melakukan pelanggaran Pemilu,” paparnya.

Sejalan dengan Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menunda penyidikan terhadap para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018.

Polisi beralasan, sikap tersebut diambil untuk menghargai proses demokrasi, tanpa menafikan supremasi hukum, perlindungan HAM dan lainnya.

"Supremasi hukum tetap dilaksanakan nantinya setelah proses pemungutqn suara, penghitungan suara, kemudian penetapan pemenang nantinya," ujar Kapolri usai rapat bersama Komisi III DPR RI, di gedung parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Setelah penetapan pemenang, lanjut Kapolri, menang atau kalah calon tersebut, proses hukum kembali dillaksanakan.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, kalau KPUD sudah menetapkan pasangan calon, maka yang ikut Pilkada bukan lagi pribadi yang bersangkutan. "Tapi ia sudah dipilih dan didukung partai dan para pendukungnya," kata dia.

"Kita tidak boleh alergi dengan partai politik.

Karena sistem politik kita, partai menjadi kanal dari warga negara untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi partai-partai ini harus dihormati juga," pungkasnya. n PI/net

JR Saragih 'Dikekang' MEDAN, PODIUM Seakan begitu cerita menggelinding ke permukaan. Apalagi Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan melihat ada sinyal politisasi atas 'dikekangnya' pasangan JR Saragih-Ance Selian maju dalam Pilgubsu 27 Juni mendatang.

"Kasus penetapan tersangka bagi JR Saragih kental nuansa politik," singkatnya, kemarin.

Akibatnya, muncul banyak pertanyaan atas penetapan status tersangka JR Sargih.

Menurut Hinca, sebaiknya Polri memiliki alasan yang jelas dalam penetapan status tersangka itu karena jika tidak justru akan menimbulkan kegaduhan di tengah pelaksanaan pilkada yang berdekatan dengan pemilu.

Hinca menambahkan, Demokrat telah menunjuk Hermansyah Hutagalung sebagai kuasa hukum Saragih di praperadilan.

"Perasaan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sebagai hak dasarnya menjadi sangat terganggu. Pesta demokrasi ini kita letakkan pada asasnya kegembiraan, bukan sebaliknya kegelisahan. Mari kita rawat pesta demokrasi yang fair di Sumut," lanjut Hinca.

Untuk itu, kata Hinca, partainya telah menyiapkan langkah praperadilan seiring ditetapkannya JR Saragih, calon gubernur

Sumatera Utara yang mereka usung, sebagai tersangka.

Saragih ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga memalsukan legalisasi ijazah.

"Saya masih terus dalami setelah dapat info tadi malam. Kami siapkan beberapa langkah hukum bantu JR Saragih. Kami praperadilankan penetapan status tersangka yang tidak memenuhi prosedural hukum yang tepat," kata Hinca.

Sementara Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut, sejauh ini kliennya tetap tenang dan menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Utara.

"JR Saragih sudah tahu statusnya tersangka," ujar Ferdinand Hutahaean.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, JR Saragih tengah mempersiapkan diri dan dokumen penting yang diperlukan terkait kasus hukum yang menjeratnya.

"Saat ini JR Saragih sedang mempersiapkan diri dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan penyidik di Polda," jelasnya.

JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat atas dugaan pemalsuan legalisasi ijazah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi tersebut.

"Iya betul," ujar Setyo, kemarin malam. Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Andi Rian mengatakan, JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen saat mendaftar menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara.

"Penyidikan dimulai dari pernyataan bahwa Dinas Pendidikan DKI yang mengeluarkan legalisasi dan tanda tangan, akhirnya diketahui dokumen tersebut palsu. JR Saragih melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 184 tentang Pemilihan Kepala Daerah, ancaman hukumannya

6 tahun penjara," kata Andi.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara sebelumnya tetap menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk pasangan JR Saragih-Ance Selian.

Keduanya tidak dapat menjadi peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018. Kepastian itu disampaikan dalam Berita Acara Hasil Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut yang dibacakan staf divisi teknis KPU Sumut, Erna Damanik, di Kantor KPU Sumut, (15/3/2018).

Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga mengatakan, putusan itu diambil oleh seluruh komisioner KPU Sumut melalui rapat pleno, (14/ 3/2018).

Benget menjelaskan, ada dua hal yang menjadi dasar KPU Sumut dalam membuat keputusan tersebut. Pertama berdasarkan proses legalisir ulang Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pusat, 12 Februari 2018 lalu, dan tanda terima khusus yaitu dokumen yang diserahkan tim JR Saragih ke KPU Sumut.

"Kami tetap berpedoman pada putusan Bawaslu dan dokumen yang diserahkan ke kami pada masa pendaftaran," kata Benget.

Benget mengungkapkan, KPU menilai proses leges ulang tanggal 12 Maret dan dokumen yang diserahkan ke KPU tersebut tidak sesuai dengan amar putusan Bawaslu Sumut, yang memerintahkan meleges ulang ijazah SMA JR Saragih, bukan SKPI. "Kita juga melihat itu tidak sesuai dengan dokumen masa pendaftaran. Karena waku mendaftar itu ijazah SMA yang diserahkan ke kita.

Maka kami putusan status Pak JR Saragih dan Ance Selian tetap TMS sesuai SK 07 KPU Sumut tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut," tandasnya. n PI/net

religi 5 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Hamka, Kaum Muda dan Cadar Oleh Yusuf Maulana

PADA 13 Juli 1958, sebuah tulisan di halaman akhbar (koran) Semenanjung yang terbit di Johor Baru, Malaysia, karya mufti kerajaan setempat, Sayyid Alwi al-Haddad, mengguncang banyak pembaca, khususnya kalangan pendukung dakwah “Kaum Muda”. Kaum Muda adalah sebutan untuk umat Islam yang giat menyerukan gerakan pembaruan pemahaman berislam dengan slogan yang terkenal “kembali pada Quran dan Sunnah”. Bila oponennya (yang disebut Kaum Tua) berpegang teguh pada pemahaman ulama mazhab (Imam asySyafi’i dalam fiqh; Imam al-Asy’ari dalam kalam; Imam al-Ghazali dalam tasawuf), tidak demikian dengan Kaum Muda.

Sayyid Alwi al-Haddad, sang Mufti Johor, termasuk pengemuka Kaum Tua yang gerah dengan keberadaan dan pergerakan Kaum Muda. Hingga disebutlah dalam akhbar terpandang di negerinya bahwa Kaum Muda tidak menerima sebagian sendiri Islam.

Malahan, Kaum Muda dalam peribadahan tidak berbeda dengan kalangan Ahmadiah Qadian. Mereka juga, kata sang mufti, serupa gerakan Turki Muda yang merobohkan institusi kekhalifahan umat.

Yang mengejutkan, sang mufti menyebut Kaum Muda sebagai pihak yang bertanggung jawab masuknya muslimin memeluk komunis. Garagara Kaum Muda, sebanyak 30 juta di Indonesia beralih sebagai komunis.

Saat yang sama, masih di koran terbitan tersebut, sejumlah 10 juta umat muslim berpindah agama menjadi Kristiani!

Poin-poin tuduhan tertulis sang mufti itu sontak saja meresahkan sekaligus bikin gamang gerak dakwah pendukung Kaum Muda. Alhasil, Muhammadiyah Singapura berinisiatif mengundang Buya Hamka untuk mengklarifikasi tudingan-tudingan sang mufti. Sudahlah kalangan muslimin menaruh curiga, kepercayaan diri pengikut Kaum Muda juga perlu dijaga dari segala embusan prasangka. Sebab, yang menuding punya akses kekuasaan dan didukung banyak pihak.

Buya Hamka pun tampil bukan untuk membela akibat “persaingan” antarkelompok, apatah lagi dilandasi kebencian. Hujah-hujah yang mematahkan tudingan sang mufti secara memikat, rasional, kaya data, disajikan Buya Hamka. Kelak dijuduli dengan indah tanpa merendahkan pihak yang dituju. Teguran Suci & Jujur terhadap Mufti Johor hadir tak sampai sebulan kemudian dalam wujud buku. Tulisan dibantah tulisan, dengan tetap menjaga kehormatan ulama yang dikritik.

Adalah hak pihak yang berkeberatan dengan tudingan Mufti Johor untuk angkat bicara menghadirkan hujah.

Buya Hamka tampil ke depan di negeri jiran untuk meluruskan fakta-fakta yang teranggap tendensius dan mengarah fitnah. Ihwal penyamaan Kaum Muda dan gerakan Turki Muda di bawah Attaturk, amatlah mudah dibantah. Hanya karena ada kata “muda”, sang mufti begitu gegabah menyamakan keduanya. Parahnya, logika pukul rata kesamaan satu aspek terjadi juga pada soal Kaum Muda tak berbeda dengan kalangan Ahmadiyah Qadian bahkan menerima fatwanya pula.

Dalam bantahan soal andil Kaum Muda di balik angka 30 juta pengikut komunis dibantah Buya Hamka dengan

angka partai-partai peraih suara dalam pemilu pertama di Indonesia, pada 19 September 1955. Faktanya, kata Buya Hamka, pemilih (partai) komunis hanya 8 juta orang; sisanya pemilih Masyumi 2 juta, PNI 12 juta dan NU 8 juta.

“Kalau keterangan Sayyid Mufti Johor itu benar, yakni 30 juta jadi komunis, niscaya telah hampir separuh orang Indonesia jadi komunis! Dan yang punya salah ialah kaum-muda!” sindir Buya Hamka.

Dengan metode bantahan sejarah dan verifikasi data mutakhir pula dari Kementerian Agama, Buya Hamka tampil elegan membela Kaum Muda ketika disangka oleh sang mufti sebagai penyebab murtadnya muslimin. Secara telak, dibalikkan satu tanya: di mana Kaum Tua dalam menampilkan usaha yang menangkal kristenisasi?

“Adapun orang Kristian sendiri mengaku bahawa lawannya yang teratur di dalam menentang gerakan mereka dan lebih berbahaya bagi

seteratur ini (Muhammadiyah).”

Buya Hamka bukan tak sengaja memetik pujian Mufti Palestina baik ketika di Indonesia ataupun saat berdialog dengan sesama sayyid di Kairo. Untuk menyanggah sayyid yang mulia di Johor, hadirnya pendapat berkebalikan dari sayyid lain yang berkelas internasional merupakan satu tonjokan telak.

Arkian, dalam beberapa tempat lain di Teguran Suci & Jujur, Buya Hamka tidak dapat menahan jengkel dengan tudingan sang mufti. Sebab, jauh panggang dari apa; apa ditudingkan semata opini yang dipaksakan; atau informasi yang diolah sedemikian rupa tanpa tabayun tapi segera saja dijadikan legitimasi bersuara di media.

Betapa tidak, Ahmad Hassan—atau dikenal juga dengan: Hassan Bandung, dai terkemuka Persatuan Islam— disebut oleh sang mufti Johor sebagai kalangan yang kafir hanya karena menolak menajiskan daging babi. Soal daging babi, Mufti Johor rupanya tidak adil menelusuri dalamnya khazanah

mereka ialah Muhammadiyah!” tulis Buya Hamka. Yang dikatakan Buya Hamka ini kelak dibuktikan dalam disertasi Alwi Shihab tentang andil penting Muhammadiyah dalam menangkal kristenisasi di Indonesia.

Untuk meyakinkan pembaca bahwa Kaum Muda tidaklah seperti sangkaan Mufti Johor, Buya Hamka menyitir pujian Mufti Palestina, Sayyid Amin alHusaini ketika berziarah ke Indonesia, terhadap Muhammadiyah, satu lokomotif Kaum Muda, “Perserikatan (ini) adalah perserikatan Islam yang paling besar dan paling teratur di dunia!” Dan diulangi lagi pujian senada ketika Mufti al-Husaini berbicara di depan ayah al-Sayyid Fahmi al-Amrusi di Kairo. Saat sang tuan rumah bertanya gerakan paling besar di dunia Islam, Mufti al-Husaini berkata mantap soal Muhammadiyah, “Memang di dunia! Di tanah Arab tidak ada perserikatan agama sebesar dan

Islam, khususnya fiqh, bahwa Imam Malik berpendapat serupa. Inilah yang dipakai Buya Hamka dalam membela Hassan, salah satu ulama yang dikaguminya.

Sang Mufti Johor menuduh Hassan sebagai pengikut teori Darwin dan Freud. Buktinya ada dalam salah satu karya Hassan: Al-Furqan—sebuah tafsir Quran. Apakah A Hassan memercayai proses penciptaan manusia sebagaimana Charles Darwin berteori? Bukankah di Indonesia nama Hassan dikenang sebagai salah satu penentang ateisme?

Tuduhan tersebut tidak main-main, namun sayangnya tanpa bukti; hanya sebatas tudingan kosong. Buya Hamka mengajak pembaca untuk melihat-lihat kitab tafsir setebal 1256 halaman itu untuk menguji akurasi pernyataan sang mufti. Buya Hamka sendiri berpendapat tandas, “Tidak ada satu kalimat pun terdapat di sana bahawa

Almarhum Hassan Bandung mengikuti teori Darwin dan Freud.”

Selain kemungkinan karena faktor ketidaksukaan sang mufti pada sosok Hassan, menurut Buya Hamka, “Bisa jadi sang mufti sendiri tidak tahu apa itu teori Darwin dan Freud, (selain) hanya didengarnya dari orang lain saja. Maka dengan pengetahuannya yang dangkal itu dicobanya menimpakan tuduhan kepada lawannya.”

Kendati begitu, Buya Hamka masih menaruh harapan agar kejadian bertendensi fitnah pada pribadi Hassan Bandung itu semata-mata salah kutipnya jurnalis Semenanjung tatkala mewawancarai Mufti Johor. Sebab, ketidaksukaan pada pendapat sesama ahli ilmu semestinya tidak sampai menghadirkan pembenaran berbentuk fitnah dan kedustaan yang tak memandang kelogisannya. Demikian pula semestinya kasus-kasus serupa ini tak perlu berulang, yang ujungnya hanya mempermalukan satu pihak yang demi dan atas nama marwah Islam ataupun kebenaran Islam akhirnya malah mempermalukan dirinya sendiri dan reputasi Islam juga.

Kejadian menyamakan penutup wajah (niqab atau cadar) bagi mahasiswa sebuah kampus negeri keislaman belum lama ini ada beberapa keserupaan dengan kemenggebuan Mufti Johor. Dengan delik membawa muatan ideologi dan politik tertentu, cadar dilarang dipergunakan di area kampus.

Sang pembuat kebijakan bukan sekali saja membuat pernyataan gegabah dan tidak ilmiah. Di karya-karya tulisnya, betapa mudah mengidentifikasi ciri muslimin sebagai kalangan “wahabi”.

Bahkan, kelompok yang oleh para “wahabi tulen” sekalipun dicap ahli bidah, oleh sang penulis dimasukkan wahabi. Ketidaksukaan pada hal berbaul “wahabi” menghadirkan sikap arogan dan terkesan tak peduli nalar, aturan hukum, dan adab ahli ilmu.

Serupa dengan sang Mufti Johor yang abai terhadap kebenaran suatu fakta tapi memaksakan opininya atau interpretasinya sebagai kebenaran dalam Islam. n Kurator buku lawas Perpustakaan Samben, Yogyakarta; penulis buku "Mufakat Firasat", dan "Nuun, Berjibaku Mencandu Buku"

binjai edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

6

DPS BINJAI 176.781 PEMILIH KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) di daerah itu yang akan mempergunakan hak pilihnya nanti dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 176.781 pemilih.

BINJAI, PODIUM Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Binjai Heri Dhani, di Binjai, Jumat kemarin. Heri Dhani menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara ini karena ada ketelambatan jaringan KPU harus melakukan rekapitulasi DPS secara manual.

"Kapadatan jalur terjadi karena seluruh Indonesi mengakses data karena padatnya jaringan jadi agak lambat makanya pihaknya melakukan rekap DPS secara manual kemarin dari hasil PPk kelurahan dan Kecamatan," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan banyak juga pengurangan jumlah pemilih hal itu disebabkan berbagai faktor seperti perpindahan penduduk dan kematian.

Komisioner KPU Binjai lainnya Devisi Perencanaan dan Data Chaisal Andrio mengatakan untuk Binjai ada lima kecamatan dengan 37 kelurahan dengan tempat pemungutan suara nantinya keseluruhannya mencapai 397 TPS dengan pemilih laki-laki sebanyak 86.102 orang dan pemilih perempuan 90.679 orang.

Dengan perincian untuk Kecamatan Binjai Kota terdapat tujuh Kelurahan dengan 55 tempat pemungutan suara (TPS) jumlah pemilih 21.379 terdiri dari 10.347 laki-laki dan 11.032 perempuan.

Lalu Kecamatan Binjai Barat terdiri

dari enam Kelurahan dengan 60 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih keseluruhannya 31.357 pemilih yang terdiri dari 15.511 pemilih laki-laki dan 15.846 pemilih perempuan.

Selanjutnya Kecamatan Binjai Selatan terdeiri dari delapan kelurahan dengan 84 tempat pemungutran suara (TPS) dengan jumlah pemilih sebanyak 34.951 pemilih terdiri dari 17.065 pemilih laki-laki dan 17.886 perempuan.

Untuk Kecamatan Binjai Timur terdapat tujuh kelurahan dengan 91 tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah pemilih 37.190 pemilih yang terdiri dari 17.831 pemilih laki-laki dan 19.359 pemilih perempuan.

Sementara untuk Kecamatan Binjai Utara terdiri dari sembilan kelurahan terdapat 107 tempat pemungutan suara dengan pemilih mencapai 51.940 pemilih terdiri dari 25.348 pemilih laki-laki dan 26.556 pemilih perempuan. n PI/net

Binjai Terpilih Sebagai Penyelenggara MTQN BINJAI, PODIUM Kecamatan Binjai Kota, ditunjuk selaku penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) yang akan dilaksanakan 5-7 April 2018 mendatang.

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan Pemko Binjai Otto harianto, di Binjai, Jumat, usai memimpin rapat pelaksanaan MTQ dei kantor Balai Kota Binjai.

Otto Harianto menjelaskan berbagai kegiatan selama penyelenggaraan MTQ dibahas dalam rapat di kantor Wali kota, juga dihadiri Kakan Kemenag, Ketua LPTQ dan instansi terkait.

Otto mengharapkan seluruh panitia dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kepada kecamatan Binjai Kota selaku tuan rumah diminta dapat menjadi tuan rumah yang baik pada MTQ nantinya.

Ia juga menyampaikan MTQN Kota Binjai akan diikuti

perwakilan lima kecamatan. Pada pembukaan MTQN nanti akan dilaksanakan pelantikan pengurus LPTQ periode 2018-2023.

Sementara itu Ketua LPTQ Binjai Haji Amir Hamzah menjelaskan LPTQ sebagai pembinaan qori dan qoriah sudah siap mengikuti MTQN ke-49. ”Semua kecamatan sudah menuntaskan MTQ kecamatan,“ ujarnya.

Amir Hamzah yang kembali terpilih sebagai ketua LPTQ itu berharap seluruh pengurus dapat bekerja maksimal guna menumbuhkan insan qurani di daerah itu.

Pihaknya juga akan memprogram pembinaan qori dan qoriah sehingga Binjai menambah qori dan qoriah bertaraf nasional nantinya dimasa yang akan datang. ”Saat ini ada dua atau tiga qori dan qoriah Binjai yang sudah masuk nominasi nasional,” katanya. n PI/net

Kini Binjai Punya Kantor Imigrasi BINJAI, PODIUM Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, menyambut baik rencana pembukaan dan hadirnya kantor imigrasi guna meningkatkan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham di Binjai, Senin, ketika menerima pimpinan kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan Fery Monang Sihite.

Muhammad Idaham sangat menyambut baik rencana pembangunan kantor pelayanan imigrasi di Binjai karena akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, baik di Kita Binjai mau pun masyarakat Kabupaten Langkat yang akan membuat paspor.

"Kami sangat mendukung karena untuk lebih dekat kepada masyarakat. Kami akan bantu share data kependudukan," katanya, kemarin.

Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Medan Fery Monang Sihite menyampaikan rencana pihaknya untuk membuka Kantor Pelayanan Imigrasi di Binjai.

Hal itu dilakukan dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus di Jalan Gatot Subroto Medan setiap hari melayani 350-400 pemohon paspor.

Jumlah tersebut akan meningkat pada saat musim libura yang sebagian besar pemohonnya adalah warga Binjai dan Langkat.

"Ini menambah beban kami, karena pemohon harus berdesakan dan waktunya terbatas. Kami akan coba urai antrean pemohon. Kalau sudah ada kantor pelayanan di Binjai, 150 orang bisa kita layani di Binjai. Untuk itu kami mohon diberi tempat atau lokasi," katanya.

Fery Monang Sihite juga menyampaikan kekagumannya terhadap Binjai Command Center berikut teknologi dan aplikasi Smart City.

“Kami tak menyangka Pemkot Binjai mempunyai Command Center yang canggih. Terlebih setelah mendengar penjelasan wali kota dimana ini dibangun sendiri oleh pemkot, tanpa melibatkan vendor, juga tidak dibantu pemerintah atasan dan dengan biaya cukup murah dibanding milik kota-kota lain," katanya.

Setelah melihat Binjai Command Center, pihaknya berencana membuat fasilitas serupa di kantor Imigrasi Medan untuk memudahkan pelaksanaan tugas keimigrasian, terutama untuk pengawasan orang asing. n PI/net

Remaja Kota 'Rambutan' Harus Bijak Tatap Masa Depan BINJAI, PODIUM Remaja di Kota Binjai, Sumatera Utara, harus berencana menentukan masa depannya, untuk itu kepercayaan diri ditimbulkan agar mampu bersaing secara positip dengan teman sebayanya sehingga mampu berprestasi dibidang yang digemari.

Ketua Tim Penggerak PKK Binjai Lisa Andriani Lubis, di Binjai, Kamis, dalam kunjungannya ke SMPN-2 Binjai,

mengatakan melalui kegiatan generasi berencana (Genre) goes to school bersama PKK dan Heartindo, diharapkan dapat meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi peserta didik.

Selain itu juga akan mampu membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat, serta meningkatnya peran serta didik dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah serta terciptanya lingkungan

sekolah yang sehat.

Lisa juga menyampaikan kepada seluruh siswa-siswi di SMPN 2 Binjai saat ini sudah ada wadah tempat berkumpulnya para generasi berencana (genre) yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).

"Di mana remaja yang putus sekolah juga bisa memanfaatkan PIK-R untuk menata masa depannya, karena disana selalu siap sedia kakak-kakak yang membantu, serta memberikan

konseling, jangan memutuskan untuk menikah dini dan remaja yang berkualitas harus terhindar dari narkoba," harapnya.

Kepala Sekolah SMPN 2 Binjai Eka Mutia mengatakan apresiasi kepada Ketua PKK beserta anggotanya yang telah bersedia menyempatkan waktu berkunjung ke SMPN 2, ia berpesan kepada seluruh siswa-siswi agar fokus mengikuti bimbingan dan arahan yang akan disampaikan para narasumber. n PI/net

langkat 7 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Deklarasi Anti Hoax di Polres Langkat

“

POLRES Langkat Bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Insan Pers yang belum bergabung,yang bertugas di Kabupaten Langkat;menggelar deklarasi anti hoax di Aula Wira Satya Mapolres Langkat, (13/3/2018).

LANGKAT, PODIUM Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kesediaan insan pers yang mau meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan deklarasi anti hoax.

Dede juga berharap silaturrahmi antara jajaran Polres Langkat dan insan pers terus berjalan dan terjalin lebih erat lagi, demi menciptakan dan meningkatkan situasi Kamtibmas yang semakin kondusif di wilayah hukum Polres Langkat.

Lebih lanjut, Kapolres mengatakan, Deklarasi Anti Hoax dilakukan guna meng hindari pemberitaan atau isu yang belum benar kepastiannya, dimana saat ini kerap terjadi pemberitaan maupun isu terkait situasi dan keadaan tidak benar adanya atau hanya omongan kosong,yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Untuk Kabupaten Langkat sendiri saat ini sedang menjalani tahapan Pilkada, kerawanan-kerawanan dapat saja terjadi. "Hendaknya kita

senantiasa secara bersama menjaga situasi agar selalu kondusif," ujarnya.

Media dan Polres Langkat merupakan simbiosis metabolisme.

"Mari kita pertahankan dan kita pererat Silaturrahmi yang sudah terjalin, secara bersama. Kita jaga kondusifitas Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Langkat," kata Kapolres.

Ketua PWI Langkat, Hery Putra

Bupati Langkat Apresiasi PT Langkat Nusantara Kepong LANGKAT, PODIUM Rasa penasaran dan was – was yang meliputi di setiap dada para peserta lomba, saat menunggu detikdetik pengumuman juara, ternyata rasanya semakin menegangkan setelah mendengar hasil pengumuman awal, bahwa Kontingen PT. LNK, peraih Juara I Umum MTQ Ke- 51, pada acara penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran Kabupaten Langkat ke-51, yang langsung ditutup oleh Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH diwakili oleh Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin MKes. MM,bertempat di Lapangan Sepak Bola Kel. Pangkalan Batu, Kec.Brandan Barat, Kab.Langkat, (2/3/2018).

Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin MKes. MM mewakili Bupati Langkat, menyebutkan dalam bimbingan dan arahanya, memberikan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kontingen PT. LNK, yang telah berhasil meraih Juara I Umum MTQ. “Juga saya ucapkan selamat kepada para pemenang MTQ lainya, terus lah menimbah ilmu Alquran, jangan mudah merasa puas dengan hasil yang sudah di dapat,” imbaunya.

Sedangkan kepada yang belum juara, sambung dr.Indra, jangan berkecil hati, teruslah berlatih dengan lebih bersungguh, kedepan rencakan agar bisa lebih baik lagi dengan persiapan lebih matang, untuk menjadi sang jura di MTQ selanjutnya. “Karena masih ada hari esok, memberikan kesempatan berjuang untuk menjadi juara,” pintahnya.

Dr.Indra pun mengucapkan atas nama Pemkab Langkat, rasa terimah kasih serta penghargaan yang setinggi- tingginya kepada unsur panitia , dewan hakim, para kafilah, maupun official kecamatan dan kafilah khusus.

“Terkhusus kepada saudara camat beserta unsur forkopim Kec. Berandan Barat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya bagi event pengeyelenggaraan MTQ KE- 51 Kab.Langkat, berjalannya sukses,” tukasnya.

Sembari mengiatkan, kepada unsur panitian dan LPTQ Kab.Langkat, untuk terus melakukan kajian dan evaluasi , mencatat terhadap kelemahan maupun keluh 1 kesa peserta, agar kedepan lebih baik lagi. n P3 P31

Ginting mengapresiasi kegiatan deklarasi anti hoax yang diprakarsai Polres Langkat.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Polres Langkat khususnya Kapolres Langkat yang memprakarsai deklarasi anti hoax," sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, Hery menghimbau dan menekankan hendaknya insan pers dalam membuat atau menyampaikan berita

sesuai dengan kode etik jurnalistik (KEJ), terkhusus bagi anggota PWI Kabupate Langkat.

Ditambahkannya,seiring perkembangan Tehnologi yang semakin pesat pula informasi yang didapat masyarakat luas, tentunya hal ini dapat menimbulan hal yang negatif.

Untuk itu hindari opini dalam menulis berita dan sampaikanlah sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan serta jangan lupa konfirmasi.

"Sehingga isi pemberitaannya seimbang," imbuh Hery.

Di akhir kegiatan, rekan pers yang turut serata dalam kegiatan tersebut secara bersama mengikrarkan deklarasi anti hoax, Anti Kebencian,dan Anti Sara yang dipimpin langsung Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penanda tanganan deklarasi anti HOAX secara bersama-sama oleh Kapolres Langkat Dede Rojudin dan Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting serta perwakilan dari Media Cetak, Elektronik dan online. n pendi

OSN TINGKAT KECAMATAN KEMBALI DIGELAR LANGKAT, PODIUM Seleksi Olimpiade Sains (OSN) Tingkat Kecamatan Se – Stabat kembali di gelar terdiri dari 18 peserta SD Negeri dan 3 Swasta. OSN itu sendiri diputuskan di SDN 050656 Stabat yang masuk Wilayah Gugus Satu Kecamatan Stabat.

Setiap gugus mengirimkan enam wakilnya.

Mata pelajaran yang diperlombakan seperti IPA dan Matematika, kegiatan ini berlangsung selama sehari. Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Stabat Hj. Amnah, M.Pd menyebut bahwa lomba OSN Tingkat Kecamatan ini berjalan aman dan lancar.

Selanjutnya Ketua Pelaksana Ruslan Edi, S.Pd berharap kerjasama semua pihak dan siap menerima saran maupun masukan demi untuk meningkatkan pengetahuan anak didik di lingkungan Sekolah Dasar dan dapat bersaing

serta berperan untuk tingkat yang lebih tinggi.

Hasil lomba OSN Tingkat Kecamatan di Stabat, mata pelajaran Matematika dengan nilai tertinggi diraih M. Rizky Mahraqi SDN 050661 Kwala Bingai, Juara 2 Nadia Hilwa SDN 050656 Stabat, Juara 3 Fathiya Muthmainnah SDN 056001 Karang Rejo Stabat, untuk mata pelajaran IPA nilai tertinggi diperoleh Raisha Habibi SDN 050661 Kwala Bingai, Juara 2 atas nama Nanda Eldosyahputra SDN 050666 L. Dalam, Juara 3 diperoleh Mahesswari SDN 050659 Stabat.

Dari kegiatan tersebut, dua perwakilan SD Negeri 050661 berhasil mendapatkan dua juara.

Pemenang seleksi di tingkat kecamatan ini akan dikirim ke tingkat OSN Kabupaten nantinya, tandas Ruslan Edi, Panitia OSN Kecamatan Stabat n pendi

langkat http://podiumindonesia.com

8

Ketua Cana Berangkatkan Umroh Bilal Mayat

S

ujud syukur kepada sang Khaliq sebagai ungkapan terima kasih diucapkan oleh Ramli Daud Siddi yang akrab di sapa dengan panggilan Wak lii (64), seorang warga Dusun V Desa Perlis Kec Brandan Barat Kab Langkat. Ia sungguh ak menyangka bahwa dirinya merupakan satu dari 23 bilal mayit se Kab Langkat yang di berangkatkan Umroh secara gratis oleh calon Bupati Langkat Bapak Terbit Rencana PA,SE.

Baru malamnya usai mengajar mengaji, saya jumpai Ahmad (Amek) selaku Ketua PP PAC Brandan Barat, disitu saya di katakan akan di berangkatkan Umroh oleh Bapak Rerbit Rencana.PA.SE, bagai mimpi disiang bolong dan merasa tidak percaya, saya langsung mengucap Allahu Akbar,, terima kasih ya Allah,,,,, ", ucapnya.dengan suara bergetar.

Seribanya di eumah, kabar baik ini

keinginannya berangkat ke Tanah Suci Mekkah.

"Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengusulkan kepada Bupati Langkat yang lama untuk berangkat ke Tanah Suci, namun usulan itu tidak terwujud, disaat ini, disaat yang tidak di sangka-sangka, seorang calon pemimpin di negeri ini sebagai seorang hamba Allah yang dermawan, dengan keihklasan hatinya memilih saya dari ratusan bahkan ribuan bilal mayit yang ada di negeri ini, guna memberangkatkan saya ketanah suci, Allahu Akbar ya Allah,,, terima kasih Pak Cana",ucap Ramli dengan raud wajah gembira dimana di matanya terlihat berkaca-kaca dengan bulir air mata bahagia.

Dirinya menambahkan, jika dirinya dikabari akan di berangkatkan Umroh pada Minggu (25/2) sore, dimana saat itu dirinya baru pulang melaut bersama anaknya. "Saat pulang dari melaut, warga sudah heboh karena ada aparat yang mencari saya di rumah bersama ketua PP PAC Brandan Barat Ahmad, namun sore itu saya tidak jumpa.

segera diberitahukannya kepada keluarganya. Mendengar ini, para keluarga tak tak kuasa menahan haru disertai tetesan air mata bahagia. Tak henti-hentinya Ranli Daud dan segenap keluarganya mengucapkan rasa syukurnya kepada Sang Chalik atas keberangkatannya bersama dengan Calon Bupari Langkat Terbir Tencana PA, SE, untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekkah.

Diketahui bahwa Ramli Daud Siddi sudah bekerja sebagai seorang fardhu Kifayah (bilal mayit) selama lebih kurang 38 tahun di desanya Desa Perlis, selain sebagai seorang bilal mayit yang bisa dibilang tidak mempunyai penghasilan tetap guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dirinya juga seorang nelayan tradisional dan sebagai seorang guru mengaji.

Dimana dari hasil sumbangan warga saat ada yang meninggal dunia begitu pula dengan sumbangan yang tidak seberapa sebagai seorang guru mengaji di kampungnya dan desa

LANGKAT, PODIUM Hal ini diungkapkan Ramli Daud Siddi, saat dirinya mengucapkan ungkapan terima kasih kepada Bapak Terbit Rencana PA.SE mewakili 23 bilal mayit se Kab Langkat di mimbar utama perhelatan lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-51 Kab Langkat yang di adakan di Link II Kel Pangkalan Batu Kec Brandan Barat Kab Langkat, (26/2/2018).

Ramli Daud Siddi saat ditemui Metro Langkat usai pawai Ta'aruf pelaksanaan kegiatan MTQ ke-51 Kab Langkat mengatakan, jika niat ingin berangkat ketanah suci sudah ada sejak lama, namun karena keterbatasan biaya dimana dirinya bekerja sebagai seorang nelayan tradisional dan bilal mayit di desanya, tentunya niat itu hanya jadi anganangan belaka.

Malahan dirinya juga mengungkapkan, jika niatnya ingin berangkat ke tanah suci sudah pernah di usulkan kepada Bupati Langkat yang pernah menjabat beberapa periode yang lalu, namun niat itu tidak kunjung datang sehingga menghapus

tetangga, tentunya niat sucinya guna berangkat menginjakan kaki ke Tanah Suci bagai angin surga pelengkap indahnya angan-angan duniawi.

Namun niat suci itu kini didengar sang Khaliq, dimana Calon Bupati Langkat Bapak Terbit Rencana.PA.SE yang berpasangan dengan Syah Afandin.SH, memberangkatkam dirinya beserta 22 orang lainnya berangkat ketanah suci menjalankan ibadah Umroh secara gratis.

Dilain pihak Ketua Infokom (Informasi dan Komunikasi) MPC Kab Langkat yang juga Ketua PAC Pangkalan Susu, Syaiful Amri didampingi Ahmad selaku Ketua PP PAC Brandan Barat mengatakan, Alhamdulillah tahun ini Ketua Terbit Rencana.PA.SE selaku Ketua Umum MPC Kab Langkat yang juga calon Bupati Langkat memberangkatkan 23 orang bilal mayit se Kab Langkat melaksanakan ibadah Umroh.

Dimana para bilal mayit ini berusia rata-rata si atas 23 tahun, tentunya ini suatu amanah bagi kita yang sudah kita jalankan dan kita sampaikan kepada setiap perwakilan PAC, walaupun agak mendesak alhamdulillah semua sudah selesai dan berjalan dengan lancar.

Sudah sepantasnya, para bilal mayit ini kita hormati sebagai orang tua kita, dimana tanggung jawab mereka begitu berat, bukan hanya di dunia melainkan juga diakhirat, dimana dari memandikan, mangkafani, mensholatkan hingga memakamkan, semua ada tatacara dan aturannya sesuai yang disyariatkan dalam agama islam.

Tentunya ini suatu pekerjaan yang berat dan sangat mulia, untuk itu Ketua Cana terpanggil untuk memberangkatkan Umroh mereka, menemani Ketua Terbit Rencana.PA.SE yang nantinya akan bersama-sama menjalan Ibadah Umroh ke Tanah Suci, ucap Syaiful Amri didampingi Ahmad.

Adapun perwakilan dari 23 bilal mayit yang hadir dalam pawai Ta'aruf pembukaan MTQ ke-51 Kab Langkat, diantaranya, Karimun Harahap (58) yang sudah bekerja sebagai bilal mayit sejak 20 tahun lalu, warga Dusun V Desa Telaga Said Kec Sei Lepan, Abu Samah (63) warga Kel Pekan Besitang Kec Besitang, yang sudah bekerja sebagai bilal mayit selama 37 tahun, dan Sarina (64) warga Lorong Kurnia Desa Sei Siur Kec Pangkalan Susu, yang mengaku sudah menjadi bilal mayit bagi kaum hawa sejak 22 tahun lamanya, serta Ramli Daud Siddi alias wak Lii. "Kami mewakili 23 bilal mayit se Kab Langkat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Terbit Rencana.PA. SE, yang telah mewujudkan mimpi kami melangkahkan kaki ke Tanah Suci guna menjalankan ibadah Umroh, walau tidak percaya namun mimpi ini menjadi kenyataan, terima kasih Bapak Terbit Rencana.PA.SE, semoga Allah membalas kebaikan ini dan mendengar do'a kami, menjadikan Bapak sebagai Bupati Langkat", ucap mereka bahagia. n pendi

9

langkat http://podiumindonesia.com

Bupati Langkat Lantik 72 Pejabat Eselon IV & III BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, Melantik 72 Pegawai Negri Sipil pada jabatan struktural Eselon IV dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, berdasarkan surat keputusan Bupati Langkat No: 824–36/K/2018, bertempat diruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Langkat, (2/3/2018).

STABAT, PODIUM Setelah acara pengambilan sumpah, janji dan pengukuhan pada pejabat yang dilantik, H.Ngogesa memberikan arahan dan bimbinganya, Ia menyampaikan, selamat bagi pejabat yang dilantik dan jangan lupa jabatan yang diemban ini merupakan sebuah amanah dan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

“Maka segera pelajari dan pahami tupoksi serta lingkungan kerja masingmasing secara cepat dan akurat, agar proses adaptasi pegawai berjalan secara cepat,” harapnya.

Selain itu, sambung Bupati, dalam menjalankan jabatan perlu diingat, bahwa keberhasilan dan kesuksesan kerja seorang atasan, tidak akan bisa diraih tampa ada dukungan penuh dari para bawahan.

“Maka ciptakanlah susana kerja yang kondusif dan pupuk kerja sama yang baik diantara pimpinan dan staf dilingkungan unit kerja, agar tugas – tugas baru yang mejadi tanggung jawab saudara saat ini, dapat dicapai dengan hasil maksimal,”pesannya.

Lanjut Bupati Langkat, dengan cara benar – benar memahami tugas pokok dan fungsi jabatan masing – masing, serta bangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama efektif secara berjenjang , baik dengan pimpinan ataupun dengan atasan. Serta bekerjalah dengan keperibadian yang giat , jujur, kreatif dan bertanggung jawab.

“Agar semuanya berjalan dengan baik, sebab tugas pelayanan bukanlah

pekerjaan yang muda, apalagi saat ini kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin meningkat dan beragam. Maka harus selalu meningkatkan motivasi dan semangat kerja, sehingga semua tugasnya yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik,”terangnya.

Sembari mengingatkan agar menjelang Pilkada dan Pilgub 27 juni 2018 mendatang, ASN agar tidak ikut berkampanye mendukung salah satu Paslon didepan publik. Juga tidak berpolitik mendukung salah seorang Paslon seperti dengan cara yang telah dilarang dalam UU pemiluh.

"Jadi di tahun politik ini ASN harus menghidari hal- hal yang berbau politik, contoh nya poto bersama Paslon Bupati, memasang sepanduk

Paslon di depan rumah dan perbuatan lainya, yang telah dilarang oleh Panwaslih/Panwaslu," terangnya.

Mewakili beberapa nama pejabat eselon III yang dilantik diantaranya Rizal Gunawan Gultom , AP eselon III.a Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Setda. Kab.Langkat menjadin Camat Binjai Kab.Langkat, Mahardhika Sastra Nasution S.STP, M.AP eselon III.a dari Camat Binjai Kab.Langkat menjadi Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Setda. Kab.Langkat, Arie Ramadhany, S.IP eselon III.b dari Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Langkat mejadi Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Langkat, Misliadi eselon III.b dari Kasi Pembenahan Lingkungan

Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Langkat menjadi Kabid Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Langkat, Muhammad Iqbal Ramadhan, SE eselon III.b dari Lurah Brandan Timur Kec.Babalan Kab.Langkat menjadi Sekretaris Camat Sei Lepan Kab.Langkat.

Turut hadir Sekdakab. Langkat dr.

H. Indara Saluhudin MKes. MM, Para Staf Ahli Bupati Langkat, Para Assisten Setdakab. Langkat, Inspektur dan Sekretaris DPRD Kab.Langkat, Para Kadis dan Kepala Badan dijajaran Pemkab Langkat, para Camat SeKab.Langkat dan para ungdanga terhormat lainya. n P32

SP-BUN PTPN II Komit Menangkan 'TERASA' LANGKAT, PODIUM Seluruh pengurus SP-BUN PTPN II baik di tingkat unit serta basis se-Kabupaten Langkat menghadiri pertemuan dengan pasangan Cabup/Cawabup Langkat, Terbit Rencana PA dan H. Syah Afandin di Resto Cabe Ijo di Jl. Sudirman, Kec. Stabat, Kab. Langkat, (2/3/2018). Dalam kesempatan itu, seluruh pengurus serta jajaran menyatakan dukungannya serta berkomitmen untuk memenangkan pasangan TERASA (Terbit RencanaSyah Afandin) menjadi Bupati/Wakil Bupati Langkat priode 2018-2023.

Mengawali kata sambutannya, MPO SP-BUN PTPN II, Sahar Ismail, mengaku gembira dapat menghadiri undangan jamuan makan siang dan temu ramah dengan pasangan TERASA. "Kami hadir disini untuk menyatakan komitmen kami ikut memenangkan pasangan Terasa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Langkat kedepan," sebutnya.

Seluruh pengurus serta jajaran SP-BUN PTPN II juga tak lupa menandatangani surat disertai stempel berisi kesepakatan memenangkan TERASA. Surat kesepakatan tersebut diserahkan langsung oleh pengurus SP-BUN kepada pasangan TERASA secara simbolik.

Ketua Umum SP-BUN PTPN II, Daniel Ginting mengaku bersyukur dapat hadir dalam pertemuan ini. Ia pun tak lupa mengajak seluruh basis untuk mendukung serta berkomitmen dalam memenangkan TERASA. "Saya berharap apabila bapak Terbit Rencana terpilih kelak, mohon kiranya dapat membantu kami untuk membangun infrastruktur jalan yang ada di perkebunan dan bersama-sama membangun Langkat tercinta ini, " katanya.

Infrastruktur jalan yang baik, kata Daniel Ginting tentunya berkaitan dengan peningkatan produksi perkebunan. " Nah, hasil produksi yang meningkat tentunya berkaitan dengan peningkatan taraf kesejahteraan hidup pekerja kami yang juga warga Langkat, " ujarnya.

Sekretaris Unit SP Bun Batang Serangan, Imanuddin Pinem juga ikut angkat suara. Ia beserta seluruh rekan rekannya di SP-BUN membulatkan tekad dengan membawa stempel untuk mendukung penuh pasangan TERASA. " Kami beberapa bulan lalu sudah sering membuat pertemuan dan hari ini kami menyatakan sikap kami untuk mendukung TERASA. Tidak ada kata lain selain 01, " ucapnya.

Dalam kata sambutannya, Terbit Rencana PA, menyambut baik atas terselenggaranya pertemuan silaturrahmi ini. Ia minta kepada seluruh pihak agar menyatukan hati dalam mensukseskan Pilkada 2018 ini. “Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan serta dukungannya kepada kami,“ tukasnya.

Dijelaskannya, bahwa pasangan TERASA maju sebagai Cabup/Cawabup Langkat atas dasar keinginan membangun Langkat ke arah yang lebih baik lagi tentunya. “ Bukan karena ingin yang lain apalagi jabatan, karena kalau semata-mata hanya ingin merebut jabatan maka saya pastikan pasangan TERASA tidak akan pernah mau maju, “ tegasnya.

Ia menilai program yang sudah dilakukan Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu tentunya harus dilanjutkan. Oleh sebab itu, Terbit Rencana tidak ingin disebut menggantikan tapi lebih senang menggunakan istilah melanjutkan kepemimpinan H Ngogesa Sitepu yang sudah baik dibuat menjadi lebih baik lagi.

“Kalau terpilih nantinya kami akan senantiasa bekerja lebih keras lagi untuk membangun Langkat tercinta ini. Sehingga dapat memberi manfaat bagi seluruh warga Langkat, “ katanya. n sahrul

langkat edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

10

Pemuda Berperan Menentukan Nasib Langkat Lima Tahun Mendatang DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Langkat, mengelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), yang dibuka langsung oleh Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab. Langkat dr.H.Indra Salahudin MKes. MM, bertempat di Gedung PKK Stabat, Kabupaten Langkat, (7/3/2018).

STABAT, PODIUM Dalam arahan dan bimbinganya, dr.Indara, menyampaian, Pidato tertulis Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH yang menyambut baik, terlaksananya Rapimda Pemuda KNPI Kab.Langkat yang terhimpun dari sejumlah organisasi pemuda yang bergabung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

“Kami berharap seluruh organisasi kepemudaan di daerah Langkat khususnya, dapat tetap bersatu , dalam bingkai semangat kekeluargaan , untuk membangun Langkat lebih maju dan sejahtera,”sebutnya.

Sebab ditahun Pilkada ini, dirinya meyakini, Lanjut dr.Indra, kaum pemuda adalah sasaran utama dari kunci kemenangan para calon pemimpin didaerah, jangan sampai mengabaikan peran pentingnya, dalam menentukan nasib Kab.Langkat pada lima tahun berikutnya.

“Maka para pemuda harus tetap berperan aktif,

Pedagang Gelar Dagangan di Jalan

Dinas Penertiban Tutup Mata

LANGKAT,PODIUM Maraknya pedagang di Jalan Perniagaan Pajak baru Stabat yang tidak beraturan berjualan di badan jalan sehingga meganggu lalu lintas sering menimbulkan kemacetan,"terkesan dinas penertiban Pemkab Langkat tutup mata" hal ini disampaikan Lembaga Pengawasan Dan Impestigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor) Langkat Supriono ST, (4/3/2018), di Stabat.

Supriono selaku Kadiv Pengawasan dan Pengembangan Internal DPP LPI Tipikor Mengatakan,pantauan saya kesemerawutan pedagang yang menggelar dagangannya dijalan tampa ada tindakan dari dinas terkait Pemkab Langkat sudah berjalan lebih kurang satu bulan yang sering mengakibatkan kemacetan.

Oleh karena itu diminta segera dinas yang berkompeten Pemkab Langkat melakukan penertiban terhadap para pedagang yang menggelar dagangannya di jalan,dekian juga anggota DPRD langkat diminta untuk meninjau ke lokasi pedagang di simpang pajak baru Stabat Jalan Pernigaan.

Jika hal ini tidak segera ditertibkan dikhawatirkan akan bertambahnya pedagang yang menggelar dagangannya di jalan tersebut yang menggangu lalu lintas pengguna jalan,pinta Supriono. n sahrul

dan selalu menjaga kondusifitas daerahnya , agar kemajuan Langkat tidak terhambat,”ujarnya.

Setelah dibuka secara resmi, Syahrul Khair selaku ketua panitia menyampiakan Laporan panitia kegiatan Rapimda. Ia mengatakan Rapimda ini bertujuan untuk terlaksananya program yang merupakan amanat AD/ART dan peratruran organisasi. “sedangkan untuk waktu Rapimda ini, direncanakan pada 7 – 8 maret 2018, bertempat gedung PKK stabat Kab.Langkat,”jelasnya.

Peserta Rapimda ini,sambung Syahrul, terdiri dari ketua dan sekrertaris (Organisasi Kepemudaan (OKP) dan PK KNPI se-Kab.Langkat, pesertanya berjumlah 343 orang dari OKP dan 17 orang dari PK KNPI se-Kab.Langkat.

“Terkait Sumber Dana pelaksanaan Rapinda ini dari Kas KNPI Langkat dan batuan beberapa donator yang tidak mengikat,”sampainya.

Sembari mengucapkan terimakasih kepada pihak

yang telah memberikan bantuan, sehinga kegiatan Rapimda Pemuda KNPI Langkat terlaksana dengan baik, dan semoga rapimda ini dapat menciptakan hasil dan rekomendasi yang bermafaat bagi pemuda Langkat.

Turut hadir Dandim 0203 Langkat, Kajari Langkat, Kepala BNN Langkat,Sekretaris MUI Langkat,ketua DPD KNPI Langkat Heri Widiyanto, Wakil ketua DPD KNPI Prov.Sumut Alim Nur Nasution.Wakil Ketua DPD.KNPI Sumut, Ketua KNPI Langkat, Unsur Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Langkat, Camat Stabat Unsur Forkopinka Stabat, Ketua Panwaslih Langkat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Ormas dan OKP beserta undangan lainnya. n P34

Sekdakab: Harus Ada Tindakan Khusus Untuk Pencegahan Inflasi STABAT, PODIUM Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH, diwakili oleh Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM memimpin jalannya rapat bulanan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Langkat, ke dua pada tahun 2018, bertempat di Resto Cabe Ijo Stabat, (7/3/2018).

Pada kesempatan rapat tersebut dr.H. Indra saat menyampaikan arahan dan bimbingan, mengingatkan, inflasi adalah musuh masyarakat, yang harus dilakukan tindakan khusus dan cepat dalam penanganannya, sebab dampak terjadinya insflasi akan meresahkan masyarakat secara luas (global).

“Akibatnya jika tidak cepat untuk penanganannya, akan menimbulkan keresahan sosial disegi perkembangan ekonomi, yang bisa berdampak buruk pada nilai jual beli kebutuhan pokok masyarakat, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu tajam,”terangnya dengan tegas.

Maka dengan adanya dukungan dari Bank Indonesia (BI), sambung Sekdakab. Langkat, TPID ini akan bisa lebih maju dan baik dalam menangani pengendalian gejolak harga pasar, ditengah- tengah kehidupan perekonomian masyarakat. Selain itu yang juga diperlukan, tingkatkan kerja sama yang baik antara anggota TPID dalam memberikan masukan dan bertukar saran.

“Salah satunya saling bertukar pikiran dan memberikan masukan kepada seluruh anggota tim yang tergabung dalam anggota TPID Kab.Langkat, apalagi untuk sering dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Langkat sangat diperlukan, sebab Disperindag merupakan salah satu unsur penting dalam tatanan tata niaga perkembangan perekonomian di Kabupaten Langkat,” ujarnya.

Beralih, Anggota TPID dari Bank Indonesia, Aries,

dalam rapat tersebut, meyampaikan laporannya, bahwa insflasi khusunya di Sumatra Utara tidak mengalami kenaikan yang sangat tinggi, namun pada bulan februari ini mengalami deplasi mencapai 0,89%, dan ini merupakan nilai yang lebih rendah dari skala nasional.

“Disebabkan Sumut memiliki Penyumbang deplasi, karena adanya pola hubungan tranfortasi pendistribusian bahan 9 pokok yang mengalami perbaikan,”ungkapnya.

Sedangkan laporan Ir. Aman Purba dari Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, mengatakan, pengembangan usaha pangan masyarakat atau PUPM, yang ada di Kab.Langkat, menjadi penyangga kebutuhan pokok, untuk mengendalikan harga jual beli pasar, bahan pokok utama tersebut adalah beras.

“Selaian itu bagi Dinas pertanian sapi induk wajib bunting (Siwak) juga sebagai produk unggulan, sedangkan lainnya yang juga menjadai unggulan adalah pengembangan tanaman perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit, kakau dan karet, yang dikembangkan oleh masyarakat perkebunan,” jelasnya.

Sedangakan laporan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan yang disampaikan oleh Abdul Khodir mengatakan bahwa untuk program Asuransi nelayan. Diharapkan para nelayan yang ada di Langkat seluruhnya mengikut asurasi.

“Nelayan yang ada di Langkat seluruhnya berjumlah 19 ribu, sedangkan pada tahun 2017 yang ikut asurasi baru 7500 nelayan, sedangkan untuk 2018 ini diupayakan 5000 nelayan lagi untuk masuk asuransi,” terangnya.

Turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, Dinas Perindustrian, Dinas Koprasi, Badan Penduduk statistik, Dinas Kesehatan, PDAM, Bagian Hukum , Dinas Kominfo dan Intasi terkait lainya. n P30

parlemen 11 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Rizki Yolanda Sitepu Prakarsai Lomba Adzan Subuh SETELAH sebelumnya mengadakan sholat sunat gerhana bulan berjamaah, kini Putra Bupati Langkat H. Rizki Yolanda Sitepu S.TP, kembali mengadakan kegiatan islami, dengan menggelar lomba adzan tingkat SLTP dan SLTA sederajat se-Kabupaten Langkat, bertempat di Masjid Silaturahim Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab.Langkat, (15/3/2018).

LANGKAT, PODIUM Acara tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, dengan ditandai pemukulan bedug.

H Ngogesa, saat menyampaikan bimbingan dan arahannya, atas nama Pemkab Langkat dan Pribadi mengucapkan terimah kasih kepada putranya selaku ketua panita acara tersebut, juga kepada seluruh official dan semua pihak yang telah ikut membantu menyukseskan lomba adzan ini, sehingga dapat berjalan dengan baik.

“Saya sangat bangga kepada anak kami H.Rizky mau bersusah payah mempersiapkan semua kebutuhan agar terlaksananya lomba ini, saya yakin kegiatan ini dapat membantu menjaga kekokohan tegaknya pilar agama dinegri bertua,” ungkapnya.

Sebab, Sambung Bupati, kegiatan ini mampu menciptakan generasi pengumandang adzan di Kab.Langkat, sehingga suara gemuru adzan dari sholat zuhur sampai subuh akan selalu terdengar dari musolah dan masjidmasjid di Kab.Langkat.

“Jadi untuk para peserta lomba, kemenangan dan kekalahan bukan lah hal utama, karena tujuan hakikih kompetisi ini untuk membentuk keberanian diri sebagai pengumandang adzan,” ujarnya.

Karena begitu bernilai positifnya kegiatan ini, Dirinya pun berharap ivent ini kedepan, bisa

dilakasanakan oleh pihak Pemkab.

Langkat dengan menggunakan anggaran APBD di setiap tahunnya, seperti MTQ. Sama halnya disampaikan, anggota DPR RI komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sumut 3 Delia Pratiwi Br.Sitepu SH, dikesempatan yang sama, dirinya merasa salut dan terharu dengan apa yang dilakukan oleh H.Rizky, tak lain adik kandungnya, sebab memiliki keprihatinan dalam menjaga nilai islami di Langkat.

Selama ini, tambah Delia, jika diperhatikan , seringkali setiap waktu sholat zuhur dan ashar tidak terdengar suara adzan berkumandang, seakan kesibukan pekerjaan sebagai penghalang.

“Saya berharap ivent ini melahirkan remaja yang akan selalu mencintai adzan, sehingga hatinya

Plt Ketua DPRD Perhatikan Pokir STABAT, PODIUM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat laksanakan kegiatan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Langkat tahun 2018 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Langkat diwakili Assisten Administrasi Umum Drs. Sura Ukur, di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, (5/3/2018).

Forum SKPD ini merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Hadir dalam acara itu Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kab. Langkat Ralin Sinulingga, SE, para Kepala OPD Langkat dan Camat se Kabupaten Langkat.

Ralin dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat dalam forum itu mengingatkan bahwa sanya Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat pada tanggal 10-14 Februari 2018 telah melaksanakan reses ke daerah pemilihannya.

“Untuk itu mohon disediakan ruang untuk pokok pikiran (pokir) DPRD didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

terpangil untuk adzan dimasjid manapun, jika waktu sholat telah masuk,”harapnya.

Beralih, ketua panitia lomba , Rizki Yolanda Sitepu S.TP, yang juga pimpinan yayasan Panti Rehabilitasi Esa Prakarsa Selesai, menyampaikan laporan kepanitiaan, berdasarkan surat keputusan Camat Selesai no:45102/SK/2018, lomba adzan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai 15 sampai 17 maret 2018.

“Peserta berasal dari Desa/ Kelurahan terbaik, terdiri dari masingmasing jenjang tingkat SLTP dan SLTA sederajat,”paparnya.

Adapun jumlah keseluruhan peserta 534, sambung H.Rizky, terdiri dari 268 peserta tingkat SLTP dan 266 peserta tingkta SLTA. Setiap Desa/Kelurahan mengirim utusan dari 11 sampai 38 peserta, disesuaikan dengan

Minta DPRD

Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” harapnya.

Dalam forum itu, Ralin juga mengingatkan untuk prioritas pada bidang pertanian dan nelayan yang ada di Kabupaten Langkat dengan tidak mengesampingkan masalah kesehatan juga, karena dengan hal itu mudahmudah dapat mensejahterakan masyarakat.

“Perlu menjadi perhatian kita juga, agar pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat dapat lebih ditingkatkan lagi agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dapat meningkat,” lanjut Ralin.

Masalah penempatan guru dan gedung sekolah-sekolah yang ada di pedesaaan harus diperhatikan juga, perlu ada pemetaan dalam hal ini, ungkap Ralin.

Ralin berharap forum SKPD ini harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah termuat dalam RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Langkat untuk lima tahun kedepan. n P23

jumlah Dusun atau Lingkungan yang ada.

“Lombah adzan ini memperebutkan Trophy dan hadiah dari anggota DPR RI Delia Prtatiwi ,SH dan dari saya sendiri (Rizki Yolanda Sitepu S.TP),”sampainya.

Adapun juara yang di ambil untuk Tingkat SLTP sederajat , Juara I, II, dan III lalu Juara harapan I,II,III serta jurah favorit, begitu juga untuk tingkat SLTA nya.

“Masing-masing mendapat Trophy , Piagam dan dana pembinaan, untuk tingkat SLTP sederajat dana pembinaan juara I Rp.1,5 juta, juara II Rp.1 juta, juara III Rp.7500 ribu.

Sedangkan tingkat SLTA sederajat , Juara I Rp.2 juta,Juara II Rp.1,5 juta dan Rp.1 juta untuk Juara III,”paparnya.

Sembari menambahkan selamat bertanding untuk para peserta lomba, Semoga para peserta bisa mengikuti lombanya dengan sportif.

Turut Hadir Sekdakab. Langkat dr.H.Indra Salahudin MKes. MM, Ketua DPD Golkar Kab.Langkat Terbit Rencana PA. SE, Ketua MUI Kab.Langkat H. Ahmad Mahfudz, perwakilan Kakan Kemenag Langkat, Direktur PT.LNK, Ketua Baznas Langkat, jajaran SKPD Kab.Langkat, Camat se Kab.Langkat, Unsur Forkopim, Ketua BKPRMI Langkat, Ketua IKADI Langkat, Tokoh Masyarakat H.Gajali Syam dan Juliadi 1 S.Pd, serta undangan lainya. n P3 P31

Kelompok Tani Sumber Rezeki Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Langkat LANGKAT, PODIUM Ratusan masyarakat Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rezeki datang ke Kantor DPRD Langkat menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan lahan masyarakat yang masuk dalam HGU PT. Amal Tani, (1/3/ 2018).

Masyarakat yang awalnya melakukan orasi di gerbang Kantor DPRD Langkat, akhirnya memasuki Kantor DPRD yang diwakili sebanyak 20 orang perwakilan yang diterima Ketua Komisi A DPRD Langkat Ir. H. Munhasyar bersama Anggota Komisi A lainnya didampingi juga oleh Plt. Ketua DPRD Ralin Sinulingga, SE. Koordinator aksi, M. Said dan masyarakat Desa Sebertung menyampaikan kronologis permasalahan, dimana mereka menyatakan bahwa masyarakat memiliki izin ataupun alas hak atas lahan yang diserobot oleh PT. Amal Tani.

Masyarakat mempertanyakan dengan heran kenapa lahan masyarakat yang sudah bersertifikat, yang sertifikatnya dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional bisa masuk dalam HGU PT. Amal Tani.

“Kami meminta Komisi A DPRD Langkat agar menjembatani permasalahan ini dengan segera, yang kami minta kalau memang benar-benar PT. Amal Tani memiliki HGU awal, maka kami tidak menuntut hak kami lagi,“ ucap M. Said.

Senada dengan M. Said, Berawijaya juga mengatakan apa konsekuensi HGU diatas tanah yang sudah bersertifikat, bertanya dihadapan perwakilan BPN Langkat dan pihak Pemerintah Daerah yang menghadiri. “Kami hanya menuntut hak kami, karena kami sudah bolak balik datang tapi tidak selesai juga,” pintanya.

Ketua Komisi A berjanji akan membantu masyarakat memfasilitasi permasalahan ini dengan menjadwalkan dalam waktu sesegera mungkin dengan mengundang Pimpinan PT. Amal Tani dan pihakpihak yang terkait. n P30

sumut edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Mahasiswa Demo DPRD Langkat Tuntut UU MD3 AKSI unjuk rasa dilakukan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Langkat-Binjai ke kantor DPRD Langkat guna menyampaikan aspirasinya terkait dengan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), (6/3/2018).

STABAT, PODIUM Aksi unjuk rasa diterima anggota Komisi A DPRD Langkat, Raja Kamsah Sitepu didampingi Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD H. Zurwansyah, SH dan Tim Ahli DPRD Langkat Ir. Sutiknar yang semula di ruang Komisi A selanjutnya berpindah ke ruang rapat Badan Musyawarah dikarenakan ruang Komisi A tidak dapat menampung jumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Langkat-Binjai Sawaluddin, Sekretaris Gusri Hanafi dan mahasiswa lainnya secara bergantian menyampaikan aspirasi dan keinginan PC PMII untuk menolak revisi UU MD3 yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. “Kami ingin DPRD Langkat mendukung penolakan revisi UU MD3 ini,” sebut Gusri Hanafi.

Dalam aksi ini dibacakan 6 poin

penyataan sikap PC PMII LangkatBinjai terkait revisi UU MD3 yakni pertama, secara tegas menolak pasalpasal yang bertentangan dengan nilainilai demokrasi karena setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR/DPRD. Adapun ekspresi yang berbeda-beda dalam memberikan kritiknya tidak boleh dipandang sebagai bentuk penistaan terhadap anggota dan lembaga DPR/DPRD, apalagi sampai dijerat dengan hukum.

Kedua, mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui revisi UU MD3 dengan tidak menandatanganinya, hal ini sebagai sikap politik presiden berpihak kepada rakyat.

Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan PERPPU pengganti UU MD3.

Keempat, PC PMII Langkat-Binjai istiqomah memperjuangkan hak

demokrasi warga negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dengan melakukan uji materi (judicial review) atas pasalpasal yang ‘bertentangan’ ke Mahkamah Konstitusi melalui LBH PB PMII. Kelima, siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan.

Keenam, meminta kepada DPRD Kab. Langkat menolak revisi UU MD3 dengan membubuhkan tanda tangan sebagai keberpihakan kepada rakyat.

Setelah menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog, Raja Kamsah Sitepu turut membubuhkan tanda tangan untuk selanjutnya diteruskan ke Pimpinan DPRD Kab. Langkat.

Raja Kamsah diakhir pertemuan meminta kepada mahasiswa agar tetap tenang dan tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya karena dapat mengganggu kondusifitas Kabupaten Langkat. n P20

Bupati Langkat Sumbang Pembangunan Masjid Jami’ Al Amin STABAT, PODIUM Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Assisten Administrasi Ekonomi Pembangunan Dan Sosial Drs Hermansyah, memberikan sumbangan kepada panitia pembangunan Masjid Jami’ Al-Amin sebesar Rp. 5 juta pada acara peletakan batu pertama, di Dusun III Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Langkat, bertepatan 17 jumadil akhir 1439, (5/3/2018).

Peletakan batu pertama Masjid Jami’ Al-Amin, dilakukan oleh Assisten Administrasi Ekonomi Pembangunan Dan Sosial Drs Hermansyah, sebelumnya dalam kata sambutan di acara tersebut, beliau berharap, dengan sumbangan dari Bupati Langkat ini, dapat membantu menyelesaikan proses pembanguan masjid lebih cepat.

“Saya harap bantuan ini bisa dipergunakan dengan sebaiknya oleh panitia, dan semoga sebab niat dan tekad yang ihklas para anggota panitia pembangunannya, masjid ini dapat terselesaikan dengan baik dan

cepat,” sampainya yang diaminkan oleh seluruh tamu yang hadir.

Untuk para kaum muslimin lainnya, sambung Hermasyah, harus bisa ikut serta dalam membatu pembangunan masjid ini, baik dengan harta maupun dengan doa.

“Yang terpenting keaktifan kita untuk ikut serta, meskipun memberikan sumbangsih dengan nilai yang kecil,” nasehatnya.

Semoga perbuatan kebaikan ihklas ini, sebut Assisten II, menjadi sebab mendapat berkah dan dicatat oleh Allah SWT. Sebab Rasullulah sendiri, saat hijrah pertama kali ke kota mekah, yang pertama dibangun adalah masjid.

“Sebab selain tempat ibadah, masjid juga sarana pemersatu umat, jadi jika kita ikut serta dalam pembangunannya, entah berapa banyak kebaikan yang akan kita peroleh dari sisi Allah SWT,” sampaianya.

Menaggapi hal tersebut, Ketua Pembangunan Masjid Jami’ Al Amin H. Johanuddin, dalam kesempatan

yang sama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bupati Langkat.

“Sebab bantuan yang diberikan Pak Bupati, telah meringankan beban biaya pembangunan masjid ini,” sampainya.

Sebelumnya, kata H Johanuddin, hutang matrial Rp.9.351.500 karena dana yang mampu dikumpulkan panitia Rp 250.648.500, sedangkan pengeluaran belanja barang Rp 60.000.000, kemudian untuk pembayaran tanah tempat berdirinya masjid Rp 200.000.000.

“Maka dengan bantuan Bupati hutang panitia tersisa Rp. 4.351.500, artinya kami masih mengharap uluran para dermawan, untuk memberiakan sumbangsinya,” imbunya berharap.

Turut hadir dalam acara tersebut Kabag Kesos H Syahrizal SSos MSi, Kapolsek Stabat, Danramil Stabat, KUA Stabat, Wakil Sekretaris MUI Langkat, Camat Stabat, Kades Banyumas, Para Kadus se-Desa Banyumas, para tokoh agama, masyrakat dan pemudah serta undangan lainya. n P33

12

Sekretaris DPRD Langkat Koordinasi ke Bank Sumut Bahas Transaksi Non Tunai STABAT, PODIUM Dalam rangka untuk menyahuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota, Sekretaris DPRD Langkat Drs Basrah Pardomuan lakukan koordinasi ke Bank Sumut Cabang Stabat sebagai bentuk pemahaman demi peningkatan pelayanan yang baik dan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat, (8/3/ 2018).

Pertemuan Sekretaris DPRD yang didampingi bendahara Sekretariat DPRD Ayu Andayani diterima Pimpinan Bank Sumut, Gama Cery Al-Halim bersama Irwan Wakil Pimpinan di ruang kerja Pimpinan Bank Sumut.

Basrah menjelaskan bahwa dengan sistem transaksi non tunai ini, kiranya Bank Sumut dapat menyahutinya dengan baik, terutama penyediaan uang yang berada di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine), hal ini karena pembayaran gaji dan jenis penghasilan lainnya bagi anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD semua masuk ke rekening Bank Sumut sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk menarik uang itu dari mesin ATM. Menanggapi itu, Gama Cery AlHalim mengucapkan terima kasih atas sikap pro aktif dari Sekretaris DPRD Langkat.

“Melalui masukan ini, kami akan menambah ketersediaan uang di mesin-mesin ATM dalam rangka untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para nasabah sesuai dengan moto kami Memberikan Pelayanan Terbaik,” sebutnya.

Gama juga menjelaskan, nasabah Bank Sumut dapat mengunduh (download) aplikasi Bank Sumut New SMS Banking pada hand phone android, dengan aplikasi ini dapat lebih mempermudah semua transaksi bagi para nasabah, seperti untuk transfer uang, bayar listrik, telefon dan lain-lain.

Tentang keinginan Sekretaris DPRD Langkat, agar dibangun ATM di lingkungan Sekretariat DPRD Langkat, Gama mengutarakan bahwa hal ini sudah diajukan ke pusat, karena untuk membangun sebuah mesin ATM harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi kami akan terus berupaya agar mesin ATM dapat terbangun di kantor DPRD Langkat.

Pada kesempatan itu, Pimpinan Bank Sumut berharap kepada masyarakat umum agar dapat menyimpan uangnya pada Bank Sumut demi untuk kemajuan pembangunan daerah kita sendiri yaitu Kabupaten Langkat khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. n P33

pilkada 13 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Ribuan Jamaah Doakan Terbit Rencana PA Jadi Bupati Langkat

“

RIBUAN jamaah pengajian Al Hidayah membanjiri halaman rumah kediaman milik Paino (45) dan Girin (38) di Dusun VII, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, (13/3/2018). Kedatangan mereka kesana untuk mendoakan pasangan TERASA (Terbit Rencana PA-Syah Afandin) menjadi Bupati/Wakil Bupati Langkat, priode 2018-2023.

LANGKAT, PODIUM Pengajian tersebut dihadiri langsung oleh Ketua IIPG ( Ikatan Istri Partai Golkar ) Ny.Tio Rita Terbit Rencana.

Wanita yang selalu setia mendampingi suaminya tersebut. Ia mengaku sungguh tersentuh dan meneteskan air mata saat mendengarkan doa yang dipanjatkanucapan warga kepada pasangan TERASA. Adapun alasan warga yang ikut mendoakan dikarenakan sosok Terbit Rencana PA sudah terbukti menjadi pemimpin yang baik dan ikhlas membantu rakyat kecil.

Selain itu, Terbit Rencana PA selalu mendukung program pembangunan yang telah banyak terealisasi semasa kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Langkat. Tak lupa, mereka juga mengucapkan terima kasih atas

DPP Partai Perindo Dukung Pasangan TERASA

kepedulian Terbit Rencana untuk menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba dengan membuat panti rehabilitasi gratis di kediaman pribadinya.

Warga mengaku banyak memiliki saudara yang dulu ketergantungan narkoba kini sudah tidak lagi. “Bahkan ada yang segan pulang dari tempat rehabilitasi karena disana mereka diberi keterampilan dan pembinaan ajaran agama,” terang M.S mewakili warga masyarakat.

Acara itu juga diisi tausiah dari Al ustadz Susiyanto SPdi yang mengajak bersyukur karena telah diberi nikmat oleh Allah SWT kepada kita.

Turut hadir dalam acara tersebut Ny.Endang Syah Afandin,Tim TRP ( Terbit Rencana Peranginangin), Camat Sawit Seberang M.Suhaimi dan Kades Sei Litur Tasik Sawon AR. n sahrul

Paguyuban Rukun Warga Securai Utara Rela Jadi Relawan TERASA LANGKAT, PODIUM Barisan Jas Merah salah satu bagian pemenangan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin-H Syah Afandin SH (TERASA) melakukan silaturahmi dengan Paguyuban Rukun Warga Securai Utara di Lesehan Nur Azmi, Pelawi Utara, Kecamatan Babalan (Langkat).

Koordinator Barisan Jas Merah Kabupaten Langkat Ahmad Zaidnur mengatakan, pertemuan itu sebagai ajang silaturahim memperkuat Hablum minannas, sekaligus memberikan dukungan untuk menjadi relawan pemenangan TERASA. "Ini sebagai silaturahmi saja, kebetulan rekan rekan ini dulu bagian dari relawan Ahmad Zaidnur. Ketika saya mendeklarasikan sebagai bacalon Bupati Langkat kemarin.

Sekarang kita kumpulkan kembali untuk mendukung pak Cana," Ujar Ahmad Zaidnur.

Ditambahkan Ucok Kades, panggilan Populer Ahmad Zaidnur, Dukungan kepada TERASA karena menilai Terbit Rencana dan Ondim adalah pasangan yang layak memimpin Langkat 5 tahun kedepan.

Sementara Tigor, salah satu anggota paguyuban rukun warga Securai Utara menyebutkan, ajang silaturahim yang digagas Barisan Jas Merah Ahmad Zaidnur untuk menguatkan jaringan akar rumput.

"Dari awalnya saya dan rekan rekan memang telah mendukung pak Ucok Kades sebagai bacalon Bupati, ternyata beliau gagal, kami sempat buyar juga kemana mau memberi dukungan arus bawah. Alhamdulillah sekarang kami kembali bersama, dengan tujuan memenangkan Paslon No 1 TERASA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2018-2023," imbuhnya. n rmol

LANGKAT, PODIUM Dukungan terhadap pasangan Terasa untuk maju bertarung di Pilkada Langkat, kian lama makin kokoh. Setelah sebelumnya didukung oleh 8 partai, kini kembali mendapat dukungan dari DPP Partai Perindo untuk memperkuat peluang Pasangan Terasa memenangkan Pilkada yang akan datang.

SK DPP Perindo yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hary Tanoe Soedibyo dan Sekjen Ahmad Rofiq pada 22 Februari 2018 di Jakarta menyatakan bahwa Terbit Rencana PA,SE, dan H Syah Affandin SH, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Periode 2018-2023.

Adapun langkah DPP Perindo ini diambil berdasarkan usulan dari DPW Perindo Sumut. Dengan masuknya dukungan dari Partai Perindo ini, maka jumlah partai pengusung menjadi sembilan partai, yakni Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, Hanura, Gerindra, serta Perindo.

Surat keputusan itu kemudian diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan kepada Cana di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Selasa (13/3/2018) sore.

Hadir pula penyerahan surat keputusan itu, Sekwil Partai Perindo Sumut, Dona Yulieta Siagian, Ketua Bidang Kader Anggota dan Saksi, Budianta Tarigan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Langkat, Thomas Saputra, serta jajaran pengurus DPD dan Dewan Pengurus Cabang se-Kabupaten Langkat.

Rudi Zulham Hasibuan mengatakan, setelah penyerahan surat keputusan DPP ini, diharapkan pasangan Cana-Ondim dapat langsung berkonsolidasi dengan seluruh struktur dan kader Perindo di Kabupaten Langkat, untuk upaya pemenangan pasangan tersebut.

Rudi menegaskan, Perindo memutuskan mendukung pasangan Cana-Ondim karena menilai kedua sosok tokoh Langkat itu mampu bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Langkat.

Ini sejalan dengan visi dan misi Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera.

“Yang perlu kami tegaskan, bahwa dengan dukungan ini, kami ingin pasangan Cana-Ondim yang kita dukung hari ini, siap untuk membantu membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Langkat.

Kita saling membesarkan dan saling menguatkan,”kata Rudi Zulham.

Silahkan dilibatkan pengurus dan kader kita dalam setiap upaya pemenangan disana. Sekecil apapun upaya itu, kita siap mendukung sepenuhnya,” tambah Rudi.

Rudi menjelaskan, sebagai partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR-RI maupun di DPRD, Partai Perindo memang belum bisa mengusung pasangan calon. Namun dengan struktur partai yang kini sudah 100 persen di seluruh tingkatan, Perindo memang selalu diperhitungkan untuk mendukung pasangan calon. n sahrul

nasional 14 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Umumkan Cakada Tersangka KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menunda pengumuman calon kepala daerah (cakada) yang telah ditetapkan tersangka. Itu setelah Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan sudah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap salah satu calon kepala daerah.

JAKARTA, PODIUM "KPK jangan mundur, tegakkan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, makin ditunda justru makin menunda masalah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi pada (15/3/2018).

Menurut dia, dengan diumumkan tersangka justru berdampak baik bagi daerah pilkada calon kepala daerah tersebut. Setidaknya, masyarakat diberi pengetahuan mengenai calon kepala daerah yang akan dipilihnya.

"Artinya justru bisa memperbaiki daerah dengan kepala daerah yang bersih," kata Mardani.

Ia juga menegaskan, pengumuman tersangka kepada calon kepala daerah juga tidak menggangu jalannya tahapan pilkada yang telah berlangsung.

Sebab, calon kepala daerah masih dapat ikut menjalani tahapan serta dipilih meskipun berstatus tersangka sekalipun.

"Sebagai tersangka tidak gugur haknya, ya. Tetap bisa dipilih kampanye, misal kalau ditangkap, ya sudah ada wakilnya," kata politikus PKS tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya, Ahmad Riza Patria, juga menegaskan, penegakan hukum di KPK tidak boleh

HUKUM Demokrat Siap Beri Bantuan Hukum pada JR Saragih JAKARTA, PODIUM Langkah JR Saragih di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara kian Tertatih. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatra Utara (Sumut) menyatakan JR Saragih tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur (cagub) Sumatra Utara.

Bahkan Polda Sumut menetapkan JR Saragih sebagai tersangka kasus pemalsuan ijazah.

Menyikapi hal tersebut, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan Partai Demokrat kini tengah mendalami terkait info penetapan tersangka tersebut dan berencana akan melakukan praperadilan.

"Kita praperadilankan penetapan status tersangka yang tidak memenuhi prosedural hukum yang tepat," katanya saat dihubungi wartawan, (16/3/2018).

Hinca menambahkan, proses peradilan pada aspek Hukum Administrasi Negara sedang berlangsung dan pihaknya kini tinggal menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) pekan depan. Hinca menilai bahwa penetapan JR Saragih sebagai tersangka kental aroma politis.

"Sebaiknya polri bisa merasakan perasaan publik di Sumut yang terguncang atas kejadian ini. perasaan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sebagai hak dasarnya menjadi sangat terganggu," ujarnya.

Sebelumnya Polda Sumatera Utara menetapkan cagub Sumut JR Saragih sebagai tersangka kasus pemalsuan ijazah. JR Saragih merupakan calon gubernur dari Partai Demokrat.

Ia sempat tidak diloloskan oleh KPUD Sumut, setelah mengajukan banding, ia hampir lolos.

Namun, karena kasus ini, JR Saragih pun batal lolos sebagai calon gubernur. n rol

berhenti dengan adanya proses politik pilkada. "Kita sudah menyampaikan bahwa proses hukum dan proses politik berbeda. Pilkada ini proses politik. Jalan terus. Proses hukum juga jalan terus," kata Riza.

Keadilan Dipertanyakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai tidak ada istilah penundaan dalam mengumumkan tersangka seseorang.

Hal itu diungkapkan Muzani, terkait adanya permintaan ke KPK agar menunda pengumuman tersangka bagi calon kepala daerah.

Menurutnya, selama memenuhi unsur-unsur sehingga ditetapkan tersangka maka tidak ada alasan bagi KPK untuk melakukan penundaan.

"Kalau seseorang memenuhi syarat dia kemudian apakah ia akan ditunda. Itu

yang kemudian keadilan hukumnya ditanyakan oleh masyarakat," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (15/3).

Ia mengatakan, meski memahami keinginan Pemerintah untuk menunda demi alasan menjaga stabilitas pilkada.

Namun sebaiknya itu tidak dilakukan.

Karena adanya penundaan justru menimbulkan pertanyaan sejunlah pihak.

Ia juga meminta tidak mencampuradukkan persoalan hukum dan masalah politik. KPK juga kata dia, harus menempatkan diri sebagai lembaga yang tidak dapat dintervensi. "(Sehingga) kalau memenuhi unsur telah memenuhi syarat terus ditunda menimbulkan swasangka bahkan ditanyakan apakah ada skandal," kata anggota Komisi I DPR itu. n rol

Memilih Blok Calon Presiden MESKI pemilu masih setahun lagi, suhu politik nasional mulai merambat naik. Rencananya, pemilu presiden dan legislatif akan digelar bersamaan pada tanggal 17 April tahun depan. Partai-partai politik pun sudah mengambil ancang-ancang.

Penetapan calon anggota legislatif--baik untuk DPRD tingkat II, tingakt I, maupun pusat--telah pula disiapkan oleh 19 partai peserta pemilu. Namun, sorotan utama media dan masyarakat terletak pada penetapan calon presiden dan wakil presiden.

Tampaknya, minimal akan ada dua nama capres dalam pemilu mendatang. Joko Widodo, sebagai pejawat, telah diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di kubu lain, kemungkinan besar Partai Gerindra akan kembali mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Partai-partai lain sepertinya hanya akan mengikuti langkah untuk bergabung dengan dua kubu atau blok tersebut. Memang sempat beredar kemungkinan munculnya poros ketiga dengan mengajukan calon tersendiri. Akan tetapi, sejauh ini belum ada ketetapan pasti tentang lahirnya poros ketiga tersebut dan baru sebatas wacana.

Bergabungnya (koalisi) partai-partai lain ke dalam dua (atau mungkin tiga) poros atau blok itu juga menarik untuk disimak. Tentu ada alasan atau pertimbangan berbeda-beda, antara satu partai dengan lainnya, untuk memilih kubu tertentu.

Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia saat ini, ditambah ketentuan minimal harus memiliki 20 persen kursi DPR (presidential threshold) untuk bisa mengusung calon presiden dan wakilnya, tentu tak semua partai bisa mengajukan nama. Bagi yang memiliki 20 persen kursi DPR 2014-2019, bisa dengan tenang mencalonkan kadernya untuk berlaga di pilpres. Namun, bagi yang suaranya di bawah 20 persen, mau tak mau harus ikut ke partai lain atau mengajak bergabung parpol lainnya agar memenuhi batasan 20 persen.

Alasan paling klasik bergabungnya sebuah parpol dalam suatu koalisi adalah kesamaan visi dan misi.

Dalih ini paling sering dijadikan argumen atau yang melatarbelakangi koalisi parpol. Soal pelaksanaannya ternyata berbeda, itu nyaris tak pernah dipersoalkan.

Janji-janji kampanye yang banyak diingkari, rasanya tak penting lagi untuk dipersoalkan. Itu karena pengikat kebersamaan mereka hanya sekadar visi dan misi di atas kertas. Mengenai penerapan visi dan misi yang tak sesuai dengan kenyataan, itu bisa dicarikan dalih untuk menjelaskannya.

Pertimbangan berikutnya adalah ingin menjadi bagian dari pemegang kursi kekuasaan. Setiap partai yang mendukung calon yang berhasil menjadi presiden hampir selalu akan ikut mendapatkan jatah kursi di kabinet. Iming-iming mendapatkan kursi ini sudah barang tentu akan menjadi incaran para pengurus partai yang hendak berkolasi.

Mereka akan membuat perhitungan matang tentang kemungkinan jatah yang diterima partainya.

Sekecil apa pun, kompensasi kursi kekuasaan itu

nyaris akan senantiasa mereka bagi, sekalipun slogan yang didengung-dengungkan adalah tak bakal ada bagi-bagi kekuasaan atau politik transaksional.

Ada faktor lain yang menjadi pertimbangan untuk berkoalisi, yakni tak ingin berada di luar kekuasaan atau tak terbiasa menjadi kelompok yang duduk di luar kabinet. Model ini sebenarnya nyaris sama dengan motivasi atau hasrat untuk mendapat kursi kekuasaan. Namun, ada sedikit hal yang berbeda.

Pada partai yang motivasinya untuk berkoalisi seperti ini, bisa jadi pula mereka sudah menetapkan koalisi dengan parpol lain. Hanya saja, ketika pilpres partai ini berada di koalisi yang kalah sehingga secara otomatis tidak mendapatkan kursi di kabinet. Namun, di sinilah bedanya, dalam perjalanannya partai ini memang tidak bisa hidup tanpa duduk di kursi kekuasaan.

Kulturnya adalah berkuasa atau menjadi bagian dari kekuasaan. Hidup enak dengan menikmati singgasana kekuasaan mungkin sudah menjadi sifat atau faktor genetis dari partai ini.

Ibaratnya, mereka tak mengenal hidup prihatin.

Berada di luar kekuasaan, bisa jadi membuat mereka seolah tersiksa atau hidup penuh derita tiada tara. Oleh karena itu, sekalipun kelompok yang didukungnya kalah, parpol semacam ini di tengah jalan bisa balik kanan dan mendukung pemerintah yang berkuasa. Jadilah mereka kembali berada di lingkaran kekuasaan.

Motivasi berikutnya adalah sikap antipati (bisa juga sakit hati) atas partai tertentu. Catatan peristiwa masa lalu menjadi sejarah hitam yang akan selalu diingat oleh partai tersebut. Dibujuk rayu dan dipengaruhi seperti apa pun untuk ikut bergabung dalam koalisi tak akan menggoyahkan sikap partai tersebut. Sekali tidak tetap tidak, sekali anti tak akan bisa berubah menjadi simpati.

Seindah apa pun iming-iming yang diberikan, partai semacam ini tetap bergeming.

Berada di luar kekuasaan dan "hidup prihatin serta tak makan enak" selama lima tahun akan dijalani daripada memilih bergabung dengan lingkaran istana. Putus hubungan dengan partai seteru akan menjadi doktrin yang perlu disebarluaskan ke jajaran di bawahnya. Gagasan yang muncul dari partai semacam ini hanya sekadar penolakan atas kebijakan yang dihasilkan penguasa. Bahkan, terkadang pikiran atau ide yang muncul bersifat tak rasional. Meskipun mereka menolak kebijakan pemerintah dalam hal tertentu, tenyata tatkala ganti berkuasa pun mereka mengambil posisi yang sama dengan kebijakan pemerintah yang "dimusuhinya" sebelumnya.

Berikutnya adalah faktor keamanan. Ada pula partai politik yang bergabung ke dalam koalisi dengan pertimbangan agar partainya aman dari segalam ancaman yang bisa membenamkan eksistensinya. n rol

aspirasi 15 edisi 15 - 31 maret 2018

http://podiumindonesia.com

Launching Madrasah Menghafal Al Quran Kemenag Langkat BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH secara langsung membuka program Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Langkat, yaitu Launching Madrasah Menghafal Al-Quran dengan ditandai pemencetan tombol bel, bertempat di Madrasah Aliyah Negri (MAN) 1 Stabat, (12/3/2018).

STABAT, PODIUM H Ngogesa Sitepu SH dalam bimbingan dan arahannya pada peresmian Lanching tersebut, menyampaikan program ini sebuah tantangaan yang akan mengangkat harkat martabat madrasah agar menjadi lembaga yang semakin terhormat dan unggul , baik pada jajaran Kemenag Langkat khususnya dan kepada para pelajar umumnya.

“Maka Jangan sampai program ini hanya sebatas slogan, sebatas seremony atau ikutikutan saja,”harapnya.

Mesti dengan penuh kesungguhan, Lanjut Bupati Langkat, program ini harus benar direalisasikan secara serius dan bertanggung jawab dengan kesadaran yang tinggi, baik bagi tenaga pendidik maupun administrasi juga bagi seluruh pelajarnya.

“Sebab Saya yakin jika program ini benar – benar di jalankan, akan melahirkan para pelajar madrasah yang dapat menjadi pioner kebanggaan bagi Bangsa ini, terkhusus didalamnya kebanggaan bagi Kab. Langkat,”ujar dengan yakin.

Semoga dengan lauching program madrasah menghafal ini, harap Bupati, semakin banyak melahirkan putra /putri Langkat yang hafiz quran, sehingga kereligiusan bumi bertuah ini terus terjaga.

“Hal ini bukan hanya hadiah terbesar yang diberikan oleh pelajar madarasah untuk para orang tua dan gurunya tetapi juga untuk seluruh masyarakat Langkat,”sabutnya.

Disela – sela peresmian launching madarasah

menghafal al-quran tersebut, terselip momen yang mengharukan dimata para undangan, setelah menyaksikan sebuah keberkahan yang tak terbayangkan didapatkan oleh Avip Ilhamsyah seorang guru honorer MAN 2 Tanjung Pura yang telah mengabdi selama 4 tahun, diberikan kesempatan oleh Bupati untuk pergi haji ke tanah suci.

Terpisah, Kepala Sekolah MAN 1 Stabat Sugiono selaku ketua panitia Launching tersebut, menyapaikan laporannya, kegiatan ini bermula dari program Kementrian Agama Kab.Langkat, yang dilaksanakan oleh Forum Pengembangan Madrasah yang di ketuai oleh Idris, Sag. MA. “Serta program ini juga sebagai standat kelulusan bagi siswa/siswi Madrasah,” jelasnya.

Dengan kategori penghafalan, sambung Sugiono menjelaskan, Raudatul Athfal (RA) 17 ayat , Madarsah Ibtidaiyah (MI) juz 30, Madarsah Tsanawiyah (MTS) juz 30 dan juz 1 sedangkan Madarsah Aliyah (MA) juz 30, juz 1 dan juz 2.

“Hal ini untuk mendukung Madrasah menjadai lembaga pendidikan yang hebat dan bermartabat di antara sekolah umum lainya,”sebutnya.

Sembari menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, baik dukungan matril dan moril.

“Saya juga mengucapkan ribuan kata maaf kepada seluruh undangan apabila dalam kata dan tingkah laku kami, ada yang kurang berkenan,”sampainya. n P20

Tahun 2019 Semua Desa Kabupaten Langkat Terpasang Listrik STABAT, PODIUM Tahun 2019 semua desa di Kabupaten Langkat akan terpasang listrik, demikian keterangan Manajer PLN Area Binjai, H. Lelan Hasibuan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Langkat di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Langkat, (16/3/2018).

“Target tahun 2019 semua desa terpasang listrik ini juga kami upayakan dapat tercapai di akhir tahun 2018,” sebut Lelan.

Lebih lanjut Lelan mengatakan, apabila masih ada desa di Kabupaten Langkat yang belum terpasang aliran listrik, harap segera melapor.

RDP Komisi D ini dipimpin Wakil Ketua Komisi D, H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn didampingi Sekretaris Komisi, Romelta Ginting, SE dan dihadiri Anggota Komisi D lainnya yakni Nurul Azhar Lubis, SH dan Makhruf Ritonga, SE. Hadir juga dalam RDP itu beberapa Kepala Unit PLN Cabang Binjai.

RDP ini digelar karena adanya informasi dari masyarakat Kabupaten Langkat saat pimpinan dan anggota DPRD Langkat melakukan reses tentang masih adanya masyarakat yang belum merasakan terangnya listrik PLN, sebut Rahman.

Dalam RDP itu, Manajer PLN Area Binjai, H. Lelan Hasibuan menjelaskan secara rinci kegiatan maupun data-data kelistrikan PLN Cabang Binjai. PLN Cabang Binjai ini menaungi 13 rayon, beberapa diantaranya wilayah Kabupaten Langkat.

Lelan juga menjelaskan tarif golongan listrik, dimana untuk golongan listrik industri di Kabupaten Langkat masih kecil, Lelan berharap agar industri-industri dapat terbangun di Kabupaten Langkat sehingga akan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Langkat.

Untuk tahun 2018 ini ada 4 titik lagi rencana pembangunan listrik pedesaan di Kabupaten Langkat yang akan dipasang aliran listrik, kami berharap masyarakat dapat membantu PLN dengan hati yang rela untuk dirobohkan tanamannya demi lancarnya pemasangan listrik tersebut, ungkap Lelan.

“4 titik tersebut yakni di Dusun P. Kedondong Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai, Dusun Selemak Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat, Dusun Afdeling V & VI Desa Kwala Musam dan Dusun Afdeling IX, X, XI & XII Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan,” sebut Lelan.

Lelan juga menginformasikan, agar masyarakat mengetahui bahwa tiga meter dari tiang listrik harus bebas dari pepohonan.

Dalam pertemuan itu, pihak PLN berharap kepada masyarakat untuk dapat menggunakan listrik pra bayar (LPB) menggunakan pulsa token karena dengan LPB ini lebih banyak kemudahannya.

Dalam RDP itu, Komisi D juga memberikan datadata agar dapat terpasang listrik yang diinginkan oleh masyarakat sesuai hasil reses yang mereka lakukan di bulan Februari 2018 kemarin.

Diakhir RDP, Komisi D DPRD Langkat, berharap PLN Cabang Binjai dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan Komisi D juga menggugah masyarakat agar dapat membayar listrik tepat waktu serta berharap target yang ditetapkan PLN agar desa-desa semuanya terpasang listrik dapat tercapai sehingga akan dapat pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. n P30

OPTIMALISASI MESIN PERTANIAN MAHASISWA STPP LANGKAT, PODIUM Optimalisasi alsintan alat mesin pertanian seperti hend traktor untuk mengolah lahan sawah untuk tanaman padi dan lahan darat untuk tanam palawija seperti jangung dan lainya.Bukan hanya hend traktor tapi masih ada beberapa jenis mesin yang sedang digunakan oleh Mahasiswa STPP Medan pada saat sekarang ini dalam rangka PKL di Desa Kemaja Kecamatan Mendo barat Kabupaten Bangka.

Hal ini disampaikan pada wartawan oleh Ketua STPP Medan Dr Drs Susanto MSi, (13/3/20188), di ruang kerjanya yang didampingi dua stafnya Ira Lisyani Tampubolon dan Aisyah.

Menurut Susanto PKL mahasiswa STPP Medan tersebar di beberapa Propinsi dan Kabupaten pada saat ini yang didampingi oleh Dosen pembimbing sesuai dengan bidangnya masing-masing.Seperti di Kabupaten Batu Bara di Desa Medang Baru Kec.Medang Deras yang sedang melakukan penyemaian benih padi sawah sistem jarwo super bersama kelompok tani setempat Mahasiswa STPP Medan juga melakukan Upsus Panjale di Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil pemanenan padi sawah sisten Jarwo 4:1 bersama kelompok tani Desa Sorkam Kiri Kec.Sorkam Barat.Panen padi tersebut juga menggunakan mesin yang langsung berhasil mengeluarkan gabah bisa langsung dimasukkan ke karung/goni.

Optimalisasi Alsintan mesin pertanian selain hend traktor untuk mengolah sawah dan mengolah tanaman jagung Mahasiswa STPP Medan juga melakukan oleh lahan persawahan dengan traktor roda empat di Kabupaten Bangka yang sekarang ini tengah dilakukan Mahasiswa.

Mahasiswa STPP Medan optimis PKL di Kabupaten Bangka yang tengah melakukan pengolahan lahan sawah maupun darat menggunakan mesin alat pertanian akan menjadikan Kabupaten Bangka sebagai lumbung pangan dunia. n sahrul

Pengurus DKSU Dilantik Gubernur PENGURUS Dewan Kesenian Sumatera Utara (Sumut) periode 2017 – 2022 resmi dilantik Gubernur HT Erry Nuradi, di Aula Martabe Kantor Gubernuran, (8/3/2018). Dewan Kesenian Sumatera Utara yang disingkat DKSU kini dipimpin Baharuddin Saputra SH dengan Sekretaris Idris Pasaribu dan Bendahara Lilik Riadi Dalimunthe.

Turut hadir dalam pengukuhan DKSU, Dewan Penasehat Rajamin Sirait, Handoko, mantan Ketua DKSU, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Dr Ir Hj Hidayati MSi, Kepala Humas Pemprov Sumut Ilyas Nasution, para tokoh seni dan budaya serta para penggiat kesenian di Sumut.

Dalam pengukuhan DKSU itu, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengucapkan selamat atas terbentuknya Pengurus Dewan Kesenian Sumut yang baru. Gubernur Tengku Erry Nuradi meminta para pengurus Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU) yang baru saja dilantik dapat menggaungkan dan memajukan kesenian daerah Sumatera Utara (Sumut).

“Saat ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat canggih. DKSU diharapkan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang canggih tersebut sebagai alat atau media untuk menggaungkan kesenian Sumut,’’ harap Tengku Erry.

Erry menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan kesenian di daerah ini.

“Komitmen kuat ini kami buktikan dengan memberikan beberapa fasilitas untuk mendukung DKSU. Salah satunya, kantor DKSU yang telah

disiapkan di Jalan Pancing. Operasional dan sebagainya akan disiapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu,” sebut Erry.

Sementara itu, Ketua DKSU periode 2017 – 2022, Baharuddin Saputra SH menyebutkan, kepengurusan DKSU yang baru ini melibatkan para penggiat seni, budaya, sastra serta insan jurnalis yang terbilang memiliki potensi di bidangnya masing-masing.

“Dalam kepengurusan DKSU periode 2017 – 2022 ini, ada 9 komite telah terbentuk, diantaranya Komite Seni Rupa, Film, Sastra, Musik, Photograp, Tari, Teater, Multimedia dan Ekonomi Kreatif. Juga kita memiliki tim kesekretariatan yang siap bekerja mengembangkan potensi seni dan budaya Sumut,” ungkapnya.

Bahar, sapaan akrabnya, menambahkan, kehadiran DKSU yang membawa misi ‘Bersinergi, Visioner dan Berpikir Indah’ mendapatkan dukungan dari Gubernur Sumut beserta jajaran.

“DKSU berharap dukungan dari Gubernur serta sinergitas dari SKPD Pemprov Sumut, agar kegiatan DKSU dapat difasilitasi dan tersosialisasi hingga ke Kab/Kota,” ucapnya.

Penasehat DKSU, Rajamin Sirait mengaku telah lama mengenal sosok Baharuddin Saputra. “Saya

kenal Baharuddin sejak lama. Darah seni mengalir di dirinya. Dan yakin, DKSU yang dipimpinnya akan mampu mengangkat seni dan budaya yang ada di Sumut,” cetusnya.

Ia berharap kepada pengurus DKSU yang telah dikukuhkan oleh Gubernur, dapat langsung bekerja dan menyusun program-program kerja jangka pendek hingga panjang.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelantikan DKSU, Hidayati yang juga menjabat Kadis Budpar Sumut menjelaskan, ini merupakan sejarah baru bagi DKSU dengan dikukuhkannya kepengurusan yang baru untuk periode 2017 – 2022.

Menurutnya, berbagai prestasi sebelumnya telah diraih oleh DKSU, yang diharapkan dapat juga digapai oleh pengurus DKSU dibawah kepemimpinan Baharuddin Saputra.

Ia memaparkan, tagline ‘Bersinergi, Visioner dan Berpikir Indah’ sangat tepat dalam perkembangan jaman ‘now’ saat ini. “Diharapkan DKSU ke depan menjadi motor penggerak seni, budaya dan sastra di Sumut. Sebagai dukungan Pemprov Sumut, telah disediakan kantor DKSU di Jalan Pancing, yang merupakan aset pemerintah. Dan ke depan Pemprov Sumut akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program kerja DKSU,” bebernya. n hmt