Tabloid PODIUM

tajuk 2 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

Jangan Paksa Rakyat Gunakan Hak Pilih PERHELATAN akbar Pilkada Juni mendatang di Sumut merupakan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah yang bakal memimpin lima tahun ke depannya.

Dalam menentukan pilihannya masyarakat hanya bisa mengimbau agar menggunakan hak pilihnya.

Harapan kita jangan sampai pesta demokrasi yang biayanya dengan uang rakyat justru akan melahirkan pemimpin tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Imbauan KPU, Bawaslu, MUI dan Ormas sangat efektif untuk menarik hasrat rakyat dalam menggunakan hak. Namun imbauan jangan sampai berujung ke pemaksaan. Jika hal itu terjadi Pilkada kali ini, maka sama artinya KPU, Bawaslu, partai dan pemerintah gagal mendidik rakyat dalam berdemokrasi, Melihat minimnya partisipasi dalam Pilkada hendaknya dijadikan pelajaran bagi partai dalam mengusung calonnya di Pileg dan Pilpres mendatang.

"Jangan dikibuli dan gurui mereka" di ajang

demokrasi. Hak pilih berada di tangan rakyat.

Imbauan dan ajakan KPU, Bawaslu serta MUI dan Ormas lainnya agar rakyat gunakan hak pilih merupakan langkah yang bijak.

"Kita hanya berharap imbauan tersebut jangan dijadikan 'dalil' politik untuk memaksa rakyat menggunakan hak pilihnya," sebut Ketua Forum Karya Putra Sumatera Utara (FKPSU).

Apalagi hak memilih atau tidak merupakan kewenangan si empunya suara. Dikhawatirkan dan kerap terjadi saat masa enjury time. Para tim sukses (TS) lebih dulu menggambar minimnya suara yang

diperoleh calonnya. Tanpa rasa berdosa dan bersalah, TS kemudian bekerja.

Ya istilahnya 'serangan fajar' lazim dikumandangkan. Ini dilakukan demi mendulang suara kandidatnya. Sedangkan si empunya suara yang notabene tak mau suaranya sia-sia, dengan loyalis menerima sumbangan tertulis bak bantuan 'sosial' tersebut.

Malah di tengah detik-detik pencoblosan, si empunya suara menanti dengan lanomnya. Dan, di situ pula nilai tawar kian meningkat, laiknya pemain saham di meja makelar. n red

Karyawan PDAM Langkat Sampaikan Aspirasinya ke DPRD Ya y asan FForum orum K ar era Utara Kar aryy a Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1 .060.05 7.8-1 1 9.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/ PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: TM. Muchalladon DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Rafika MANAGER KEUANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan K OORDINA T OR LIPUT AN: OORDINAT LIPUTAN: Sahrul Akbar AKSI ARIS RED SEKRET AKSI:: REDAKSI SEKRETARIS TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS TA W AN: WA R RT MEDAN: Suparno Harianto KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGGANG: Marwansyah Lubis HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER C E TTAKAN: AKAN: RC CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

ALAMA T RED AKSI: ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

Beberapa karyawan PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat sampaikan aspirasinya ke Komisi B DPRD Langkat terkait beberapa kebijakan Direktur PDAM yang banyak merugikan karyawan, (27/3/2018).

Aksi penyampaian aspirasi karyawan PDAM Tirta Wampu Langkat yang dipimpin koordinator aksi Rosnaningsih dengan Komisi B ini dibalut dengan suasana sedih dan haru karena beberapa karyawan menyatakan sangat kecewa dengan kebijakan Direktur PDAM Tirta Wampu Langkat, diantaranya ada karyawan belum terima gaji dari bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang, ada juga karyawan yang dipecat, dipindah tugaskan ketempat yang jauh, pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan aturan dan adanya pemotongan-pemotongan upah/gaji karyawan.

“Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan Puncana Sitepu, padahal beliau sebelumnya pegawai PDAM seharusnya mengerti karyawan dan kami ingin Dra Puncana Sitepu selaku Direktur PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat diganti,” harap karyawan dengan sangat dihadapan Ketua

Komisi B, Riska Purnawan, ST. Dalam aksinya, mereka juga meminta agar karyawan dimutasi ketempat yang jauh agar ditempatkan pada tempat pekerjaan semula dan karyawan yang dipecat agar dapat dipekerjakan kembali.

Mendengar keluh kesah dan keinginan beberapa karyawan PDAM, Ketua Komisi B Riska Purnawan yang terkenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi ini mengatakan kepada staf Komisi B agar membatalkan semua kegiatan Komisi B, (29/3/ 2018), dengan menjadwalkan mengundang Direktur PDAM Tirta Wampu, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengawas PDAM dan pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan karyawan PDAM. “Ini memperjuangkan nasib, jadi bapak/ibu jangan takut,” ujar Riska. n pendi

PANGGILAN Kepada saudara:

Nama : Bambang S Alamat : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

headline 3 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

“

GATOT Pudjonugroho HEBAT!! Hampir tiga tahun menduduki jabatan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menggantikan H Syamsul Arifin, ayah lima anak ini langsung bergerak cepat.

Dan dua tahun kemudian kembali terpilih sebagai orang nomor satu di Sumut. Sarat kejayaan singsana, suami dari Sutiyas ini ketahuan menikah lagi. Jejaring eks politisi PKS tersebut kian mengemuka seiiring peran sang istri muda.

MEDAN, PODIUM Peran istri muda Evy Susanti, seolah menjadi payung meminimalisir coretan korupsi Gatot Pudjonugroho. Bahkan kabarnya, Evy turut bersama dalam pengaturan pertemuan degan sejumlah pejabat yang terlibat.

Dari situ pula 'gurita' Gatot beraksi. Perangkap tentakel merangsek satu persatu prilaku suap Gatot dan istri mudanya. Tercatat pada 9 Juli 2015, KPK berhasil menangkap tangan tiga Hakim PTUN Medan, satu panitera dan satu pengacara. Mereka adalah Hakim Tripeni Irianto, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, panitera Syamsir Yusfan dan pengacara M Yagari Bhastara Guntur.

Total duit suap adalah US$22 ribu dan Sin$5.000.

Duit diberikan dalam rentang April hingga Juli 2015 di kantor PTUN Medan.

KPK menetapkan Gatot bersama istri mudanya, Evy Susanti sebagai tersangka pada 28 Juli 2015.

Mereka diduga menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan.

Saat itu, anak buah Gatot, Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Achmad Fuad Lubis menggugat ke PTUN, terkait surat pemanggilan dari Kejaksaan Tinggi. Achmad dipanggil terkait penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial, Bantuan Daerah Bawaha (BDB), dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Dikhawatirkan (pemanggilan itu) mengarah ke Pak Gatot," kata Evy seperti dikutip dari salah satu situs.

Selain Gatot dan Evy, KPK juga menetapkan pengacara kondang OC Kaligis sebagai tersangka.

Belum usai sampai di situ, selain menempuh langkah hukum, Gatot juga menempuh langkah politis untuk mengamankan kasusnya. Dia mendekati Sekretaris Jenderal Partai Nasdem

Patrice Rio Capella. Evy, istri Gatot memberi duit Rp200 juta kepada Rio. Gatot dan Evy berharap, Rio yang duduk di Komisi Hukum DPR bisa mempertemukan mereka dengan Jaksa Agung, Prasetyo yang juga kader Nasdem.

Pemberian duit ini diendus KPK. KPK menetapkan Rio sebagai tersangka penerima suap. "Penyidik telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup menetapkan PRC (Patrice Rio Capella) sebagai tersangka selaku anggota DPR," ujar Johan Budi yang saat itu komisioner KPK. Sedangkan Gatot disangkakan sebagai penyuap Rio juga turut jadi tersangka.

Salah satu kasus yang mau diamankan ternyata tak aman adalah menyangkut dana hibah. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Gatot sebagai tersangka karena dianggap tidak melakukan verifikasi pada para penerima dana hibah dan bansos tahun 2012-2013.

Bawahan Gatot, Eddy Sofyan Lubis Kepala Badan Kesbanglinmas, juga turut dijadikan tersangka karena meloloskan nama-nama penerima hibah.

Belum lepas tiga kasus Jerat 'Gurita' Gatot, mantan Gubsu ini malah menyuap lima anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2015. Lima anggota DPRD yang dimaksud adalah Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Ajib Shah, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri.

Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumatera Utara 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumatera Utara 2014 dan 2015, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumatera Utara tahun 2015.

"Dari hasil gelar perkara disimpulkan telah

ditemukan dua bukti permulaan yang cukup kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan kasus pemberian hadiah atau janji kepada anggota DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 dan 2014-2019," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi.

Memang cukup miris. Sebanyak 9.902.948 jiwa yang tersebar di 33 kabupaten/kota memberikan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2014 lalu. Jumlah tersebut untuk memilih wakilnya di gedung rakyat yang berkapasitas 100 orang.

Namun apa dinyana, dari 100 kursi (di gedung DPRD Sumut-red) itu, kini bakal kosong.

Tanpa sebab, pasalnya 50 orang di antaranya akan pindah ruang ke gedung KPK. Penyambung lidah rakyat tersebut tersangkut kasus suap mantan Gubsu Gatot Pudjonugroho yang lebih dulu mendekam di tahanan.

Mantan politisi PKS itu memberikan uang ketuk palu dengan nominal bervariasi. Dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, itu tergantung jabatan anggota DPRD Sumut sendiri.

Rupanya, nyanyian Gatot Pujonugroho tak berhenti pada 5 pimpinan dan 7 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014, yang sudah divonis bersalah oleh hakim. Ada 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 yang baru ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dari Gatot.

Dalam kasus ini, 5 pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014, yaitu Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Kamaluddin Harahap, dan Sigit Pramono Asri, divonis 4 tahun hingga 4,8 tahun penjara. Mereka berlima terbukti menerima uang suap yang dikenal dengan sebutan 'uang ketok' untuk memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 hingga

headline edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

2015 senilai Rp 1,1 hingga 2,7 miliar per orang hingga total keseluruhan sekitar Rp 61,8 miliar.

Tahap berikutnya, ada 7 anggota DPRD Sumut 2009-2014, yakni Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka suap dan kemudian divonis bersalah oleh hakim. Masingmasing dari mereka menerima hukuman penjara 4 sampai 4,5 tahun karena terbukti bersama-sama menerima suap dari Gatot terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Teranyar KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka suap. Suap itu diduga juga berasal dari Gatot. Alhasil, dari jumlah tersebut sudah sekira 50 anggota DPRD Sumut yang dikarengkeng.

KPK sendiri belum menjelaskan berapa total suap yang diterima 38 tersangka itu. Namun KPK membenarkan ada 38 tersangka yang telah ditetapkan berdasarkan 12 sprindik yang diterbitkan pada 28 Maret 2018.

Mereka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho, terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut. Penetapan tersangka itu dikonfirmasi Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Agus, KPK sudah mengeluarkan surat pada 29 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut. Surat itu perihal pemberitahuan penyidikan oleh KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi oleh para anggota DPRD Sumut itu. Dalam surat itu dilampirkan nomor surat perintah penyidikan (sprindik) per tanggal 28

Maret 2018. "Itu surat surat pengantar, dilampiri sprindik untuk masing-masing tersangka, ditandatangani pimpinan," kata Agus, Jumat kemarin.

Sedang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih menunggu penyidik menuntaskan kasus ini. "Fokus dari penyidik kali ini seperti apa, kita tunggu saja dulu. Sejauh apa penerimaan dan peran serta setiap mereka juga," kata Saut.

Dengan pengembangan kasus suap Gatot yang telah menyeret sejumlah nama besar, Saut berharap praktik suap dan korupsi tidak lagi terulang di Sumut. "Stop korupsi sekarang juga (walau ini sisa kasus lama) tapi nyatanya masih ada juga di daerah lain pascakasus DPRD Sumut ini. Misalnya itu yang di Malang kan baru saja," kata Saut.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat Mustofawiyah mengaku tidak tahu hal ini. "Enggak tahu saya itu," katanya.

Begitu juga halnya dengan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman tidak ingin berkomentar dulu mengenai kasus tersebut. Ia mengaku belum menerima surat itu. "Begini, kalau masih ceritacerita, fotokopi, saya tidak mau komentar. Itu biasanya kalau KPK menetapkan tersangka anggota saya, itu nanti ada surat resmi sampai ke saya. Ini kan masih informasi kalian itu ada fotokopi beredar, itu saya belum mau komentar," kata Wagirin.

Sekilas kasus Gatot yang menjerat 50 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, itu bergulir sejak 2015 lalu. Ketika itu KPK menetapkan Gatot Pudjonugroho tersangka dengan terbukti menyuap para wakil rakyat di Sumut. Pun begitu, Gatot tak mau sendiri menelan malu. Saat diperiksa Gatot berkoar dan menyatakan hampir

Evi Diana ‘Lolos’ DARI 38 nama anggota dewan dan mantan legislator Sumut yang ditetapkan KPK sebagai tersangka suap Gatot Pudjonugroho, di sana tak tampak tercatat nama Evi Diana br Sitorus.

Evi sendiri adalah istri dari Gubernur Sumut HT Erry Nuradi. Padahal, seperti diketahui bahwa Evi sempat diperiksa berulang dan memulangkan duit suap Gatot masa dirinya menjadi anggota dewan.

Nah, lolosnya Evi otomatis menjadi tanda tanya besar di kalangan pengamat. Namun dengan bergulirnya penetapan tersangka, bergulir pula cerita Evi Diana br Sitorus.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa prihatin terhadap 38 anggota dan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan Tjahjo sendiri menyatakan tak pernah bosan mengingatkan agar pemangku kebijakan, termasuk DPRD untuk memahami area rawan korupsi.

Dan, salah satu area rawan korupsi itu, terkait dengan masalah perencanaan dan penyusunan anggaran. Menurut dia, sudah banyak contoh kasus korupsi di sektor ini dan seharusnya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pihak yang berkepentingan.

"Saya kira harus hati-hati karena area itu yang dicermati oleh KPK, kejaksaan termasuk BPK dalam audit anggaran ini juga yang berkaitan dengan perencanaan anggaran," ujar Tjahjo, dalam kegiatan di Palembang, Sumatera Selatan, seperti dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, akhir Maret lalu.

Hal tersebut juga berlaku bagi kepala daerah agar tak main-main ketika menyusun anggaran dengan DPRD. Jangan tergoda oleh jalan pintas, apalagi jika jalan pintas itu berisi permintaan yang tak sesuai aturan. Hal semacam itu menurut dia lebih baik ditolak.

Kalau pun tak ada kesepakatan dengan DPRD, lanjut Tjahjo, sesuai aturan anggaran masih bisa disahkan lewat Pergub. "Sedikit ada penyimpangan apalagi ada penyalahgunaan, apalagi ada pembagian, pasti terbongkar sebagaimana yang dialami oleh teman-teman teman Pemda dan DPRD di Sumut," ujar Tjahjo.

Dia yakin, KPK tentu tak sembarangan menetapkan seseorang jadi tersangka. Pastinya, telah mengantongi alat bukti kuat. Karena itu, ia minta kasus di Sumut dan kasus serupa lainnya, dijadikan pelajaran, agar hati-hati dan paham area rawan korupsi.

Tapi karena ini baru status tersangka, maka azas praduga tak bersalah yang harus dikedepankan.

"Sepanjang yang bersangkutan belum mempunyai

penetapan hukum tetap bagaimana keputusan pengadilan, saya kira belum bisa diganti. Kalau dia sudah mendapat kekuatan hukum tetap, lalu untuk PAW- nya parpol diberikan tembusan untuk mengisi penggantinya," ujar Tjahjo.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak heran dengan penetapan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka kasus suap eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho oleh KPK. Bagi JK, fenomena ini menandakan 'kekompakan' para tersangka.

"Itu kan sudah kasus lama kan, para ketuanya kan sudah kena kan. Ini rupanya ya mereka membagi rata ini, jadi ini juga supaya jangan terulang ya," ujar JK di Jakarta.

Informasi penetapan 38 tersangka itu didapat dari surat pemberitahuan penerbitan sprindik yang dikirim KPK kepada Ketua DPRD Sumut pada 29 Maret 2018. Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan surat itu. "Ya benar," kata Basaria.

Surat itu menunjukkan ada 12 sprindik yang diterbitkan KPK terhadap 38 orang tersebut.

Sprindik dibuat pada 28 Maret 2018. Sementara Kabiro Humas KPK Febri Diansyah memastikan tahap penyelidikan pengembangan perkara terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD di Sumatera Utara telah selesai. KPK juga menyebut ada menerima pengembalian uang terkait kasus itu.

"Pemeriksaan di proses penyelidikan sudah selesai. Berikutnya tentu tim mempelajari lebih lanjut hasil pemeriksaan itu apa, dan akan merekomendasikan juga terkait penanganannya," kata Febri Diansyah.

Terkait penyelidikan itu, KPK melakukan konfirmasi fakta-fakta yang muncul di sidang. Dari pemeriksaan itu, KPK lebih yakin terhadap faktafakta sidang yang telah diuji dalam proses penyelidikan tersebut.

Tidak hanya keterangan yang diperoleh KPK, Febri berkata, dalam rentang penyelidikan itu, KPK juga menerima sejumlah pengembalian uang dari orang-orang yang dipanggil.

"Ketika tim berada di Medan saat itu, ada yang mengembalikan di proses penyelidikan tersebut.

Tapi saya belum dapat informasinya siapa saja dan berapa jumlahnya," tutur dia.

Sebelumnya, KPK memang menyebut sedang mengembangkan perkara yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Tim KPK terbang ke Medan, Sumut, untuk memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan anggota DPRD Sumut. n net

4

seluruh anggota DPRD Sumut menerima aliran dana lunak darinya. Mulai kasus dana Bantuan Sosial, Dana Hibah hingga Dana Bagi Hasil. Tak pelak, dari keterangan Gatot, KPK mulai bergerilya memeriksa.

Gatot sendiri pernah menyatakan uang suap yang diberikan oleh Pemprov Sumut kepada para anggota DPRD untuk memuluskan pengesahan APBD atau yang dikenal dengan sebutan 'uang ketok' itu sebagai tradisi. Tradisi 'uang ketok' itu diberikan Gatot selama ia menjabat sejak 2011. "(Uang ketok) itu sudah seperti menjadi tradisi sebelum pengesahan APBD, Yang Mulia. Di dalam pembahasan APBD ada kesepakatan TAPD dan DPRD yang saya ketahui ada uang ketok," kata Gatot dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Pemeriksaan terakhir bagi anggota DPRD Sumut sebelum ditetapkan jadi tersangka pada Maret lalu.

Terlepas dari bersubahat terima uang suap, pastinya 50 anggota parlemen Sumut dijadikan tersangka merupakan jumlah terbanyak dibanding dengan angka penetapan tersangka terhadap anggota dan mantan anggota DPRD yang pernah dilakukan KPK dalam satu perkara se-Indonsia.

Sebelum kasus ini (penetapan 38 tersangka terbaru anggota DPRD Sumut), pada 2012 KPK menetapkan 15 tersangka dalam kasus suap pembahasan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON 2012. KPK awalnya menetapkan 4 tersangka, yakni M Faizal Azwan, M Dunir, Eka Darma Putra, serta Rahmat Syaputra.

Jumlah itu kemudian bertambah dengan tiga tersangka baru, di antaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Lukman Abbas dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Taufan Andoso Yakin. Pada 13 Juli 2012, Wakil Ketua KPK saat itu, Bambang Widjodjanto, mengungkapkan KPK kembali menetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan PON Riau.

Ketujuhnya merupakan anggota DPRD Riau saat itu, yakni Abubakar Siddik, Adrian Ali, Turoechan Asyari, Zulfan Heri, Tengku Muhazza, Syarif Hidayat, dan Roem Zein. Gubernur Riau saat itu, Rusli Zainal, juga dijerat KPK. Pada 2018, KPK menetapkan 19 tersangka.

Mereka dijerat KPK terkait pembahasan APBD-P Kota Malang. Mereka adalah Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

Perkara ini berawal dari jeratan KPK terhadap Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono dan Kadis Pekerjaan Umum Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Keduanya pun saat ini telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. n PI/net

Daftar Nama Anggota DPRD Sumut 1. Rijal Sirait 2. Rinawati Sianturi 3. Rooslynda Marpaung 4. Fadly Nurzal 5. Abu Bokar Tambak 6. Enda Mora Lubis 7. M. Yusuf Siregar 8. Muhammad Faisal 9. DTM Abul Hasan Maturidi 10. Biller Pasaribu 11. Richard Eddy Marsaut Lingga 12. Syafrida Fitrie 13. Rahmianna Delima Pulungan 14. Arifin Nainggolan 15. Mustofawiyah 16. Sopar Siburian 17. Analisman Zalukhu 18. Tonnies Sianturi 19. Tohonan Silalahi 20. Murni Elieser Verawati Munthe 21. Dermawan Sembiring 22. Arlene Manurung 23. Syahrial Harahap 24. Restu Kurniawan Sarumaha 25. Washington Pane 26. John Hugo Silalahi 27. Ferry Suando Tanuray Kaban 28. Tunggul Siagian 29. Fahru Rozi 30. Taufan Agung Ginting 31. Tiaisah Ritonga 32. Helmiati 33. Muslim Simbolon 34. Sonny Firdaus 35. Pasiruddin Daulay 36. Elezaro Duha 37. Musdalifah 38. Tahan Manahan Panggabean

religi 5 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

Antisipasi 'Kong Kali Kong' Calon Haji Kuota Cadangan Oleh

A gus YYuliant uliant o Agus ulianto

Sebut saja namanya Usman (60 tahun) warga Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jabar. Ia dan istrinya, telah mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah haji pada 2012 silam. Konon pada musim haji 1439 H atau 2018 ini, keduanya masuk dalam daftar haji cadangan. Dan di suatu hari, di awal Januari 2018 lalu, keduanya didatangi petugas dari kantor bimbingan ibadah haji (KBIH) yang ada di kabupaten penghasil buah mangga ini.

Betapa senang keduanya ketika petugas itu memberikan bahan untuk seragam haji.

Apalagi, petugas itupun memintanya untuk ikut program manasik haji.

Sebenarnya, kedua calon jamaah haji itu baru akan berangkat ke Tanah Suci, pada musim haji tahun yang akan datang (2019). Namun, kedatangan petugas KBIH tersebut, jelas membuatnya semangat untuk mengikuti program manasik. "Jelas senang lah ketika ada pemberitahuan itu," katanya suatu ketika.

Sempat beberapa kali pasangan suami istri ini mengikuti program manasik haji yang diadakan oleh KBIH tersebut. Namun, di tengah perjalanan program manasik haji yang dijalankannya itu, keduanya pun mendapat kabar yang tak kalah mengejutkan. Bahwa, keduanya tak bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. "Mungkin ini sudah takdir Yang Maha Kuasa," katanya.

Kisah di atas itu, hanyalah satu dari sekian banyak cerita calon jamaah haji Indonesia yang masuk dalam daftar jamaah haji kuota cadangan. Jamaah haji Indonesia memang selalu menginginkan untuk berangkat dengan cepat. Tetapi, kuota untuk berangkat haji sudah ditentukan oleh Kementerian Agama RI. Pada 2018 ini, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan kota bagi jamaah haji Indonesia sebanyak 221 ribu. Ada dua tipe calon jamaah haji Indonesia yang akan dibagi dari total 221.000.

Yakni, terdiri dari 204 ribu jamaah haji reguler dan 17 ribu jamaah haji khusus. Jumlah ini tak mengalami penambahan dari tahun 2017 lalu.

Tahun lalu, kuota haji jamaah Indonesia juga 221 ribu.

Pemerintah Arab Saudi memang telah memutuskan untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia dari 168.800 menjadi 211

ribu untuk 2017. Selain itu, pemerintah Arab Saudi menyetujui permintaan penambahan kuota sebesar 10 ribu. Dengan demikian, kuota haji untuk Indonesia di tahun 2017 menjadi 221 ribu. Dan di 2018 pun, jumlah kuota haji Indonesia pun tetap sama.

Belum lama ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama telah merilis daftar jamaah haji reguler yang berhak melunasi pada penyelenggaraan haji 1439 H/2018 M. Namun, berbeda dengan dua tahun sebelumnya, rilis tersebut tidak dibarengi dengan pengumuman calon jamaah haji yang masuk dalam kuota cadangan.

Sebab, calon jamaah haji yang berhak melunasi dengan status sebagai kuota cadangan, akan diumumkan pada proses pelunasan tahap kedua.

Ditjen Penyelenggaraan Haji pun sudah mengidentifikasi calon jamaah haji yang masuk dalam kuota cadangan. Sebab, mereka diambil dari antrian berikutnya dari jamaah haji yang sudah dirilis berhak melakukan pelunasan.

Hanya saja untuk tahun ini, pengumuman kuota cadangan ditunda karena masukan dari daerah. Ada masukan bahwa skema tahun lalu dimana rilis dilakukan bersamaan, justru membuat beberapa jamaah kuota cadangan menjadi salah paham.

Sebenarnya, pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diperuntukan bagi jamaah haji reguler yang lunas tunda tahun sebelumnya dan jamaah haji urutan masuk kuota tahun ini yang belum berhaji, telah berusia 18 tahun, atau sudah menikah.

Sedangkan pada tahap kedua, dibuka jika saat pelunasan tahap pertama ditutup, dan masih ada sisa kuota. Sisa kuota itu diperuntukkan bagi jamaah dengan urutan sebagai berikut: 1. Jamaah yang mengalami gagal sistem pada pelunasan tahap pertama.

2. Jamaah masuk kuota tahun ini yang berstatus sudah haji.

3. Penggabungan suami/istri dan anak kandung/ortu yang terpisah.

4. Jamaah lanjut usia minimal 75 tahun dan dapat didampingi 1 orang pendamping, dan jamaah yang masuk dalam kuota cadangan.

Sebagaimana tahun sebelumnya, Ditjen PHU memberi kesempatan kepada jamaah yang masuk dalam status cadangan sebanyak lima persen dari total kuota atau sekitar 10.200 orang.

Sampai saat ini, Ditjen PHU memang masih menunggu Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menyusul kemudian Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen PHU tentang pelunasan. Kemungkinan besar proses pelunasan tahap pertama itu akan dilakukan pada awal April 2018.

Yang jelas, siapa pun yang bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini patut bersyukur. Sebab, daftar tunggu haji makin lama makin panjang. Untuk daftar tunggu haji khusus saat ini pun sudah mencapai tujuh tahun. Saat ini ada 100 ribu calon jamaah haji khusus yang waiting list. Artinya, bila kuota per tahun untuk haji khusus 17 ribu, maka berarti butuh daftar tunggu haji plus mencapai tujuh tahun.

Sementara daftar tunggu haji reguler lebih lama lagi. Waiting list haji reguler paling singkat 17 tahun. Bahkan, ada daerah yang daftar tunggu haji

reguler-nya sampai 26 tahun. Karena itulah, wajar bila siapa pun yang bisa menunaikan ibadah haji tahun ini, patut bersyukur kepada Allah SWT. Dengan daftar tunggu berangkat haji yang begitu lama, serta adanya kesempatan berebut meraih kuota haji cadangan yang jumlahnya 10.200 orang, maka sangat memungkinkan terjadinya praktik kong kali kong, oknum petugas, calon jamaah yang bersangkutan serta pihak-pihak yang turut serta, demi meraih keuntungan pribadi.

Bagi calon jamaah yang memiliki kelebihan uang, maka 'penawaran' yang diajukan oknum petugas maupun pihak-pihak berkepentingan, jelas menjadi kesempatannya.

Dengan mengeluarkan 'uang tambahan' antara Rp 10 juta hingga Rp 20 juta pun, bagi calon haji yang memiliki uang lebih, maka hal itu tak menjadi masalah. Yang penting bagi mereka adalah bisa berangkat sesegera mungkin ke Tanah Suci guna menunaikan rukum Islam kelima tersebut.

Itulah yang harus diantisipasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sebab, nada-nada sumbang berkaitan dengan praktik kong kali kong itu, kini sudah terdengar di kalangan para calon jamaah haji Indonesia. Semoga ini tidak terjadi.

Di sisi lain, meskipun kuota haji belum berpihak pada diri calon jamaah haji, maka janganlah bersedih.

Tetaplah berdoa dan selalu istiqomah dengan tetap menjalankan ibadahibadah sebagaimana mestinya. Karena, hal itu juga termasuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melaksakanan ibadah haji tahun-tahun berikutnya, bila Allah SWT telah menghendaki.

Apa yang kita kerjakan di sini, maka diharapkan berdampak baik ketika kita berada di Arab Saudi dengan tanpa ada halangan apapun. Yang pasti, perbanyaklah sedekah dan ikhlas menerima apapun yang terjadi. Sebab, akan tiba waktunya jika kita sudah siap dan mendapat panggilan dari Allah SWT. Allahu’alam. n rol

Amien Rais, Politikus yang tak Mengenal Rasa Takut Oleh: Arif Supriyono - Part 1 Namanya sangat menjulang pada masamasa seputar reformasi 1998.

Nyalinya begitu besar dan seolah tak memikirkan risiko berat yang bisa menimpanya setiap saat dari pilihan tindakan-tindakannya. Banyak yang berpendapat, urat takut Muhammad Amien Rais sudah putus dan tak tersambung lagi.

Pria kelahiran Solo 26 April 1944 ini memang besar di dunia pergerakan. Sempat aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), selepas menyelesaikan kuliah hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada pada 1968, Amien melanjutkan S2 di Universitas Notre Dame, Indiana serta S3 di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Ia sempat meraih gelar sarjana muda dari jurusan tarbiyah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Setelah melanglangbuana di luar negeri hingga 1984, pikiran kritis Amien kian terasah tatkala dia menggawangi sebagai direktur di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PKSK) di Yogyakarta.

Amien mulai membetot perhatian banyak kalangan saat memberikan analisisnya di media dalam perang Irak-Kuwait pada 1990-1991.

Pandangan Amien yang tidak proAS --namun tidak serta-merta mendukung Irak-- banyak memantik

simpati publik. Sementara di seberang sana, umumnya para pakar setuju dan mendukung langkah AS untuk ikut terlibat langsung membela Kuwait yang sejak lama menjadi kroninya.

Mantan ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) ini memang tak pernah berhenti berpikir kritis. Di tengah dominasi yang begitu kokoh dari Orde Baru, pada sekitar 1995, Amien bersuara lantang tentang perlunya regenerasi kepemimpinan nasional.

Bagi orang lain, ini merupakan hal tabu dan mengerikan karena berarti berhadapan langsung dengan Presiden Soeharto.

Bagi dia, pembaharuan tidak akan ada artinya bila tidak diikuti pergantian kepemimpinan. Apalagi, saat itu Presiden Soeharto sudah menginjak usia 74 tahun dan telah mendekati 30 di singgasana kuasa.

Usia seperti itu memang saatnya untuk lengser keprabon madek pandhita (turun tahta dan menjadi resi/negarawan).

Dalam bahasa era sekarang, usia tak bisa dibohongi. Menjalankan tugas dan kebijakan kenegaraan, dalam usia seperti itu, tentu akan sulit untuk bisa optimal.

Bahkan, Amien menggambarkan hal itu dengan membuat tulisan di media tentang pertarungan tinju dunia antara juara bertahan serta tak terkalahkan di kelas welter ringan, Julio Cesar Chaves (Meksiko) yang berusia 34 tahun, dengan Oscar de la Hoya (AS) yang baru berumur 23 tahun. Chavez tersungkur di ronde ke-4. Lagi-lagi Amien mengungkapkan, sekuat apa pun manusia, faktor usia tak bisa dihindari dan seseorang harus menyadari hal ini. bersambung...

binjai edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

6

BINJAI MASUK NOMINASI KOTA CERDAS ASEAN

Sekretariat Sentra Gakkumdu Binjai Diresmikan

KEMENTERIAN Dalam Negeri RI mengusulkan Kota Binjai masuk dalam Nominasi Kota Calon Anggota Jaringan Kota Cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Kemendagri telah menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Ditjen kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI dan akan diputuskan pada pertemuan di Singapura pada Juni mendatang.

BINJAI, PODIUM Terkait hal tersebut, Walikota Binjai HM Idaham SH MSi menerima kunjungan Siti Hadijah Koedoeboen dan Riya Irawati dari Subdit Adm Kawasan Perkotaan Ditjen Bina Adwil Depdagri di rumah dinas Walikota di jalan Veteran Binjai.

Menurut Siti Hadijah pengusulan Kota Binjai masuk sebagai calon anggota ASCN mempertimbangkan beberapa indikator smart cities yang telah disusun oleh Ditjen Teknis Kemendagri bersama dengan Center for Digital Society, yaitu ada enam kriteria dimensi kota pintar yang meliputi smart economi, smart people, smart government, smart mobility, smart environment dan smart living.

Salah satu keunggulan Kota Binjai, menurut Siti Hadijah adalah dibidang e-Government, ditandai dengan

tingginya komitmen kepada daerah untuk menerapkan smart city dengan bertumpu pada kemampuan daerah, tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut usulan ini, menurut Siti Hadijah akan dilaksanakan pertemuan di Singapura pada bulan Juni nanti.

“Dalam pertemuan ini masingmasing kepala daerah akan mempresentasikan bagaimana penerapan smart city di daerahnya,“ kata Siti Hadijah.

Walikota HM Idaham menyampaikan terimakasih dan sangat mengapresiasi masuknya Binjai dalam usulan nominasi Jaringan Kota Cerdas ASEAN. Saat ini kota Binjai ada pada peringkat dua kota cerdas kategori kota sedang berdasarkan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI). n mak

Pemko Binjai Miliki Komitmen Bangun kawasan Industri BINJAI, PODIUM Pemerintah Kota Binjai, terus berkomitmen melakukan Pembangunan kawasan industri dalam rangka pembangunan kota, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal ini disampaikan Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, (23/3/2018), dalam rangka pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Pemko harus terus berbenah dan membuat terobosan baru dalam rangka pembangunan kota, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga pendapatan warga bisa semakin meningkat,” terangnya.

Selanjutnya, Pemko sudah merencanakan pembangunan kawasan industri seluas 132 hektare di

lahan eks HGU PTPN di Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur.

Idaham juga menyampaikan Pemko Binjai juga telah menerima daftar nominatif pelepasan lahan eks HGU atas lahan yang akan dijadikan kawasan industri tersebut.

Sementara itu, revisi terhadap analisis perubahan rencana tata ruang kota akan segera disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat, provinsi dan muspida, bisa mendukung pembangunan kota ini, juga kepada BPN yang sangat mendukung percepatan perolehan hak atas tanah ini menjadi semakin nampak arahnya, katanya. n mak

BINJAI, PODIUM Guna mempermudah proses pelaporan dan penegakan hukum pidana Pemilihan Umum (Pemilu), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), Polres Binjai dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai meresmikan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kantor Panwaslih Binjai, (27/3/2018).

Koordinator Sentra Gakkumdu Sumut, Herdy Munthe mengatakan, pembentukan Sentra Gakkumdu ini diharapkan dapat mencapai kesamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Panwaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mewujudkan Sentra Penegakan Hukum yang terpadu dalam menangani pelanggaran Pemilu mendatang.

“Sentra Gakkumdu memegang peranan penting dalam setiap momen penyelenggaraan Pemilu. Baik Pemilu Gubernur 2018 dan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden 2019 mendatang,” bebernya.

Lebih lanjut, Herdy mengaku bangga dan sangat mengapresiasi Panwaslih Kota Binjai yang melakukan acara peresmian Sekretariat Sentra Gakkumdu. Selain itu, Herdy berharap Kota Binjai menjadi barometer sebagai daerah percontohan, melakukan satu semangat untuk zero pelanggaran di Sumut.

Sementara itu, Wakapolres Binjai, Kompol Amir Muslim SH menyambut baik acara peresmian Kantor Gakkumdu di Kota Binjai. Amri mengaku optimis pelaksanaan Pilkada di Kota Binjai tidak akan menemui masalah apapun. Sebab, sambung Amir, sesuai dengan motto Kota Binjai sebagai kota yang aman, seluruh pihak dapat mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

“Menurut saya tugas Gakkumdu di Kota Binjai ini akan terasa lebih ringan kalau seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif,” ucapnya.

Senada dikatakan, Kasi Pidum Kejari Binjai, Bendry Almy SH, sentra Gakkumdu dibentuk mengingat proses penanganan hukum terkait pelaksanaan Pilkada harus cepat dilakukan sebagaimana terdapat dalam undangundang. “Begitupun kita semua berharap agar situasi di Kota Binjai ini tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. n met

Bajing Loncat Jalinsum Dibekuk LANGKAT, PODIUM Personel Sat Reskrim Polsek Hinai, bekuk pelaku street crime (kejahatan jalanan) atau lebih dikenal dengan bajing loncat di Jalinsum Lingkungan IV Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, (23/3/ 2018).

Tersangka GS alias Aga (19) warga Jalan Bahagia Pasar 5B Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Hinai.

Petugas juga menyita barang bukti satu kotak kardus berisikan empat set blender, satu kotak kardus berisikan empat set cosmos, tenda, sepeda motor Honda vario BK-2828 PAJ beserta kunci kontak dan pisau kater milik pelaku.

Informasi diperoleh, pagi itu personel Reskrim Polsek Hinai melaksanakan hunting dengan melakukan patroli dengan sasaran street crime (kejahatan jalanan) yang sangat meresahkan masyarakat.

Kemudian pada saat melintas dijalan umum Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai, petugas melihat dua pria sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda vario BK-2828 PAJ. Setelah itu, pria yang dibonceng

memanjat truk tronton BL- 8608 BF bermuatan barang dari arah Medan menuju Aceh. Kemudian pelaku menurunkan dua kotak kardus besar ke pinggir jalan umum.

Selanjutnya pelaku turun dari truck dan naik ke sepeda motor tersebut lalu berbalik arah ke arah Stabat untuk mengambil barang yang di jatuhkan ke pinggir jalan.

Melihat peristiwa itu, personel memepet keduanya, saat itu salah seorang dari mereka terjatuh dan berhasil ditangkap. Sedang rekannya yang membawa sepeda motor kabur

melarikan diri.

Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin melalui Kapolsek Hinai AKP Hendriyanto S didampingi Kanit Reskrim Polsek Hinai Ipda Nelson Manurung, ketika dikonfirmasi wartawan, (23/3/2018), membenarkan penangkapan tersebut.

Dijelaskan, menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait kejahatan jalanan, kita kemudian melaksanakan hunting dengan melakukan patroli yang kemudian memergoki para pelaku sedang menjalankan aksinya.

"Setelah itu, kita langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku bersama dengan barang buktinya. Kini tersangka masih dalam pemeriksaan secara intensif," ujar Nelson. n sahrul

langkat 7 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

Ngogesa Intruksikan Dishub Peka Antisipasi Masalah Lalulintas

“

BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Langkat agar peka dan cepat tanggap mengantisipasi permasalah lalu lintas. Demikian ditegaskan Bupati H Ngogesa Sitepu saat memimpin apel gabungan pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN), di Halaman Kantor Bupati Langkat, (19/3/2018).

STABAT, PODIUM Ini juga serangkaia penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan seperti dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2011, serta sebab perkembangan jumlah armada angkutan kendaraan bermotor dijalan semakin meningkat secara signifikan, menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, bahkan dapat menimbulkan pelanggaran dan kecelakan.

“Saya imbau agar Kadishub dapat mengatasi semua permasalan yang ada di tugas pokok dan fungsinya meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan fasilitas sarana prasarana jalan, agar pengguna jalan selalu merasa nyaman,” paparnya.

Selanjutnya, berdasarkan rencana oprasi Kepolisian Terpusat Keselamatan Toba tahun 2018 Polres Langkat No: RENOPS/02/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 di wilayah hukum Polres Langkat, dalam rangka

mendukung kebijakan promoter Kapolri untuk mengwujudkan terciptanya Kamseltibcarlantas.

Diharapkan melalui wahana forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2011 dan

Ini Cara BNNK Langkat Perangi Peredaran Narkoba STABAT, PODIUM Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat Dr AKP Ahmad Zaini SH MH menggelar desiminasi informasi sosialisasi kepada pekerja terhadap Apartur Sipil Negara (ASN) Pemkab Langkat, di Aula Kantor Kecamatan Stabat, (26/3/2018).

Acara tersebut dihadiri oleh 5 orang perwakilan dari masing-masing instasi, yaitu Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Bkkbn, BPBD, Dinas Pertanian dan Pertahan Pangan, Dinas Sosial dengan masing-masing mengirim perwakilannya.

AKP Ahmad Zaini pada acara tersebut mengatakan, acara desiminasi ini merupakan bentuk kerjasama dalam menciptakan peran aktif dan kepedulian intasi pemerintah dalam pengangulangan permasalah penyalagunaan narkoba di lingkungan instansi Pemkab Langkat.

“Para peserta dituntut dapat menjadi pelopor dan panutan di intasi dan lingkungan tempat tinggalnya, yang peduli terhadap pencegahan penyalagunaan narkoba,” terangnya.

Selanjutnya, Ahmad Zaini menerangkan, peredaran narkoba di Sumut jumlahnya mencapai terbesar kedua dari peredaran nasional. Sebab itu sangat diperlukan saling kerjasama dalam mengatisifasi peredaran narkoba di Sumatera Utara khusunya di Langkat.

Sebab, jika tidak ada keseriusan pada upaya pencegahannya, narkoba akan menjadi ancaman bagi negara tertutama bagi kalangan pemuda yang mengakibatkan gangguan kejiwaan yang pada akhirnya kematian.

BNNK Langkat, tambah Zaini, selama ini sudah bekerja keras untuk memerangi penyalagunaan narkona di Langkat di antaranya, telah memberikan informasi dengan melayangkan surat kepada masingmasing Dinas, di lingkungan jajaran Pemkab Langkat untuk mensosialisasikan kepada stafnya.

“Namun untuk hasil yang lebih memuaskan perlu adanya kerjasama yang terstruktur dan terorganisir diantara kita semua,” ajaknya.

Mewakili peserta dari Pemkab Langkat, Kasi Pemberitaan dan Pameran Diskominfo Langkat Sukiman mengucapkan terima kasih kepada pihak BNNK Langkat yang telah menyelenggarakan acara desiminasi ini.

“Saya berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengambil materi Disiminasi ini guna di aplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga kita semua benarbenar menjadi pelopor yang berperan aktif dalam 1 mengatisifasi penyalagunan narkoba,” tukasnya. n P3 P31

UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Agar pihak Dishub Langkat dapat menjalin kordinasi yang baik dengan intasi tekait.

Sembari melakukan analisa kajian terhadap kondisi fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas di jalan yang

perlu dibenahi di wilayah kab.

Langkat, khususnya di daerah kawasan tertib lalu lintas ibukota Stabat.

“Saya juga ingatkan kepada kita semua yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 2, kendaraan mobil pribadi dan kendaraan angkutan barang, agar melengkapi surat-surat administrasinya serta mematuhi semua peraturan lalu lintas di jalan,” katanya.

Pada kesempatan apel tersebut Dewan Pengurus Kopri Kab.Langkat menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang pegawai di jajaran Pemkab. Langkat, serta memberikan uang dukacita kepada ahli warisnya.

Turut mengikuti apel gabungan pada upacara HKN tersebut Sekdekab.

Langkat dr. H. Indra Salahudin MKes. MM, para Assisten dan Staf Ahli Bupati, Pejabat Esselon II, III dan IV dan para Pegawai Negri Sipil di jajaran Pemkab. Langkat. n P30

Stand Pemkab Langkat Masih Favorit di PRSU MEDAN, PODIUM Setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-47 tahun 2018 yang sejak tahun 1972 pertama kali PRSU dibuka, dan untuk pelaksanaannya selama satu bulan penuh mulai dari tanggal 16 Maret sampai 16 April 2018, di Jalan Medan-Binjai Km 6 tepatnya Tapian Daya Gatot Soebroto Sumatera Utara.

Paviliun Pemerintah Kabupaten Langkat sudah banyak dikunjungi oleh para pengujung di malam ketiga, tepatnya (18/3/2018).

Pada malam itu juga Sekdakab.Langkat dr.H.Indra Salahudin. M.Kes.MM yang didampingi asisten Ekbangsos Drs.H.Hermasyah dan para Staf Ahli Bupati serta sejumlah SKPD lainnya turut hadir untuk memeriahkan paviliun stand Pemkab.Langkat karena pada malam itu juga Gubernur Sumatera Utara Ir.H.Tengku Herry Nuradi.MSi mengunjungi PRSU. Terlihat dari hilir mudiknya para pengunjung PRSU yang datang dari berbagai kalangan usia datang dan pergi silih berganti dari Paviliun Pemkab. Langkat.

Ny. Hermasyah beserta dengan ibu-ibu pengurus DWP Kab.Langkat lainnya saat sedang menjaga paviliun mengatakan, pengunjung pada malam ketiga ini mulai ramai dari pukul 20.30 WIB. Pengunjung lebih tertarik dengan kerajinan tangan seperti kerajinan Keramik, topi Capil dan Tikar dari purun, selain itu mereka juga banyak mengamati hasil tananam buah seperti Jambu madu, Durian, mangga dan tanaman lainnya.

“Selebihnya mereka mengamati lainya, seperti kerajinan sepatu, pernakpernik makanan ringan UKM,

foto-foto rangkaian kegiatan Bupati Langkat,” jelasnya.

Sedangkan untuk yang terpaling favoritnya, sebut Ny. Sura Ukur mengatakan di kesempatan yang sama, banyak disukai para pengujung adalah melihat foto-foto tempat pariwisata Langkat, bahkan mereka pun antusias sekali untuk mengetahui letak lokasinya, dengan mempertanyakan.

“Saya meyakini kegiatan PRSU kali ini merupakan ajang promosi untuk memperkenanlkan econ-econ tempat wisata di Kabupaten Langkat dan akan semakin mendongkrak sektor pariwisata di Langkat untuk meningkatkan nilai investasinya,” ujarnya.

Pada pagaleran PRSU kali ini, tambahnya, Pemkab Langkat menampilkan berbagai produk andalan Langkat mulai dari tanaman palawija dan hasilnya, berbagai kerajinan tangan, hasil sektor UKM, ikan hias khas Langkat.

Untuk lebih tahu jelasnya, bisa mendatangi Paviliun Pemkab Langkat di PRSU agar lebih 1 puas dan tidak penasaran lagi, ajaknya. n P3 P31

langkat http://podiumindonesia.com

8

Mayjen TNI Ibnu Triwidodo Pangdam I/BB Yang Baru

G

ubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengenakan pakaian adat Melayu kepada Pangdam I/BB yang baru Mayjen TNI Ibnu Triwidodo menggantikan Mayjen TNI Cucu Somantri. Setelan pakaian adat Melayu berwarna hijau keemasan tersebut dilakukan pada acara Serah Terima Jabatan Pangdam I/BB di Balai Prajurit Makodam I Bukit Barisan Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan, (23/3/2018).

MEDAN, PODIUM “Mewakili 4 Provinsi di wilayah Kodam I/BB, kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas,” ucap Tengku Erry yang turut didampingi Wakil Gubsu Nurhajizah Marpaung.

Tengku Erry menjelaskan, khusus Provinsi Sumut, dengan jumlah penduduk sekitar 14,1 juta jiwa dan masyarakatnya yang heterogen merupakan provinsi yang memiliki dinamika tinggi. Namun, dinamika tersebut masih berlangsung proporsional dan tidak menimbulkan gangguan serius terhadap kehidupan bermasyarakat.

Itu terjadi karena peran aktif dari seluruh jajaran baik dari pemerintah, FKPD Provsu, ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan semua pihak yang terkait. “Harapan kami situasi kondusif ini dapat terus terjaga dan terpelihara terutama dalam menghadapi Pilkada serentak di Indonesia, khususnya di wilayah Kodam I/BB,” tutur Erry.

Karenanya, Gubsu Erry mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerjasama guna mensukseskan Pilkada

serentak yang damai. “Mudahmudahan pesta demokrasi kita bisa menghadirkan pemimpin yang bisa benar-benar mengemban amanah rakyat,” ucap Erry.

Kepada Mayjen TNI Cucu Somantri, Gubsu Erry tak lupa mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan selama menjabat Pangdam I/BB, yang telah bekerjasama dengan Pemprovsu, khususnya dalam bidang keamanan dan telah ikut berkontribusi untuk pembangunan Provinsi Sumatera Utara. “Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga tetap amanah dan hubungan silaturrahmi tidak terputus,” ujar Erry.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan mengharapkan kepada seluruh jajaran Kodam I/BB dan seluruh masyarakat dapat menerimanya, serta bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Pangdam I/BB yang membawahi empat provinsi.

Terkait Pilkada serentak yang akan

digelar tahun ini, Ibnu Triwidodo berjanji akan menjaga netralitas TNI. “Kodam I Bukit Barisan akan bantu Polri untuk mewujudkan Pilkada serentak yang damai khususnya di wilayah Kodam I Bukit Barisan. Dan saya pastikan netralitas TNI,” tegasnya.

Sikap Netral ASN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menegaskan sikap netral yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mutlak, tidak berpihak kepada salah satu calon.

Tetapi tetap bisa memilih berdasarkan hati nurani.

Hal itu ditegaskan Tengku Erry Nuradi ketika menerima kunjungan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo dalam rangka silaturahmi dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumut 2018, di ruang kerja Gubsu, lantai 10 Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan, (2/4/2018).

“Sikap netral ASN itu mutlak, tapi kita tetap bisa memilih tanpa ada unsur dari permintaan para calon peserta Pilkada ,” tegas Gubsu.

Gubsu pun menuturkan pengalamannya, saat mencalonkan diri sebagai Bupati Sergai, dia tidak mendapat dukungan dari Gubsu saat itu abang kandungnya sendiri Alm Rizal Nurdin. Begitu juga saat tahun 2013, ketika mencalonkan diri menjadi Wagubsu berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho, kembali tidak mendapat dukungan dari istrinya Evi Diana yang aktif di Partai Golkar.

“Kita harus berjuang meski tidak mendapat dukungan dari keluarga sendiri, begitu juga dengan Pilkada

2018, ASN tidak dibolehkan mengambil peran dalam kegiatan Pilgubsu, baik sebagai simpatisan hingga turut kampanye. Tapi kita boleh memilih sesuai dengan hati masing-masing, tidak ada unsur paksaan dan saran dari para peserta Calon Gubsu,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo. Pihaknya bisa memastikan aparat tetap menjaga dan netral dalam Pilkada. Ibnu yang baru 10 hari bertugas menjadi Pangdam I/BB mengantikan Mayjen TNI Cucu Somantri, menyatakan siap bersama Poldasu melakukan pengamanan selama Pilkada mendatang.

Meski salah satu Calon Gubsu adalah mantan Pangdam Edy Ramayadi, Triwidodo memastikan kepada seluruh anggota dan jajaran TNI Sumut akan bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon Gubsu, kendati dulunya sebagai petinggi Pangdam I /BB. Dalam kesempatan itu, Gubsu didampingi Asisten I Jumsadi Damanik, Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Nouval Mahyar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemprov Sumut Suriadi Bahar.

Dari jajaran TNI turut hadir mendampingi Pangdam I/BB, Asrendam I/BB Kolonel Inf Andre Clift Rumbayan, Asintel Kasdam 1/BB Kolonel Inf Maulana Ridwan, Aster Kasdam I/BB Kolonel Arm Nursamsudin dan Dandim 0201/BS (Dandim Kota Medan) Kolonel Inf Bambang Herqutanto. n hmt

9

langkat http://podiumindonesia.com

Pemkab Langkat Kembali Terima Penghargaan ISO.9001 PEMKAB Langkat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk ke lima kalinya menuai prestasi yang membanggakan, setelah kembali menerima penghargaan ISO.9001: 2015 tahun 2017 bidang Ketenagakerjaan.

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH didampingi Sekdakab. Langkat dr. H. Indra salahudin MKes. MM, menerima langsung penghargaan tersebut yang diberikan oleh Jusfikal ST utusan dari Transpasific Certification Limitid (TCL), bertempat di rumah Dinas Bupati Langkat, (19/3/2018).

Selanjutnya, Bupati Langkat menyerahkan penghargaan ISO.9001: 2015 tahun 2017 kepada Kadis Nakertrans Kab.Langkat Dr.H.Saiful Abdi, di waktu dan tempat yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, H.Ngogesa berharap, agar pada tahuntahun yang akan datang Pemkab.

Langkat dapat terus mempertahankan prestasi ini. Sebab penghargaan ini sebuah hadiah yang dipersembahkan untuk masyarakat Langkat, sebagai bukti Pemkab Langkat memberikan hak pelayanan kepada seluruh warganya dengan baik dan maksimal, terkait bidang ketenagakerjaan.

“Untuk itu, Disnakertrans harus terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” imbuhnya.

Sembari mengucapkan terima kasih atas kedatangan Jusfikal ST serta rombongan dari TCL yang memiliki

kantor berpusat di Australia, di bumi Bertuah ini.

Kadis Nakertrans Kab.Langkat Dr.H.Saiful Abdi, menyebutkan, Pemkab Langkat sudah kelima kali menerima penghargaan ini, dimulai dari meraih ISO 9001: 2008 (2013), ISO 9001: 2008 (2014), ISO 9001: 2008 (2015), ISO 9001: 2015 (2016), dan yang sekarang ini ISO 9001: 2008 (2017).

“Prestasi ini mampu diraih, tidak lepas dari dukungan serta bimbingan Bapak H.Ngogesa, dan dari kerja keras

semua pegawai Disnakertrans Langkat dalam menjalankan masing- masing tugasnya, serta doa masyarakat Langkat, untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya,” ujarnya.

Jusfikal ST selaku utusan dari TCL menyampaikan, Pemkab Langkat ditunjuk sebagai Kabupaten penerima penghargaan ini, setelah mendapatkan akreditasi: JAS-AN 2 (Joint Accreditation system of australia and new zealand), berdasarkan hasil audit yang dilakukan badan sertifikasi Transpasific

Certification Limitid (TCL) yang bekerjasama antara NGO dan Kementrian Ketenagakerjaan Pusat.

“Saya ucapkan selamat kepada Pemkab Langkat atas penghargaan yang telah terima, saya juga berharap agar melalui Disnakertrans ke depanya terus mampu mempertahankan prestasi ini,” ujarnya.

Turut hadir pada acara tersebut jajaran kepala SKPD Kabupaten Langkat salah satunya Kadis Kominfo Langkat H.Syahmadi S.Sos, M.SP. n pendi

langkat edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

10

KPK: Pentingnya Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Publik TIM Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar rapat Monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintrigrasi periode tahun 2017, serta penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi periode 2018, bersama 3 daerah Kabupaten dan Kota. Di antaranya Kabupaten Karo, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat selaku tuan rumah, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, (20/3/2018).

STABAT, PODIUM Dari masing-masing daerah dipimpin langsung oleh Sekda dengan didampingi Inspektorat, Bappeda, BPKD, Dinas Pelayanan Terpadu (Perizinan) dan Penanaman Modal, Unit Pelayan Pengaduan, BKD dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Acara rapat tersebut dibuka oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Sekdakab.Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM. H Indra mengucapkan selamat datang di Kabupaten Langkat kepada Ardiyansyah dan Tri Mulyati utusan Tim Korsupgah KPK RI serta rombongan Sekdako. Binjai M Mahfullah Pratama Daulay SSTP MM dan Sekdakab Karo Drs Kamperas Terkelin Purba MSi. “Semoga dengan rapat Monitoring dan Evaluasi ini wilayah pemerintahan kita semua terlepas dari kasus ko rupsi, dan kedepanya kita semua dapat menjalankan tugas pemerintahan lebih baik lagi dalam melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Evaluasi Tim Saber Pungli Pencegahan OTT STABAT, PODIUM Waka Polres Langkat Kompol Hendrawan SIK MH selaku Ketua Tim Saber Pungli Langkat menggelar kegiatan Rapat Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), bertempat di Aula Wita Satya Mapolres Langkat, (23/3/2018).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Assisten I Pemkab Langkat Drs Abdul Karim MAP, Kakan Kesbangpol Drs H Wahyudi HSB, Kepala Inspektorat Amril SSos MAP, Kadis Kominfo H Syahmadi SSos MAP, Waka Polres Binjai Kompol Anhar Rangkuti SIK, Kasat Intel Polres Langkat, Pasi Intel Kodim 0203 Langkat dan beberapa anggota tim Saber Pungli lainnya.

Abdul Karim MAP menyampaikan arahan dan bimbingannya, rapat ini untuk meningkatkan program kerja Tim Saber Pungli Kabupaten Langkat pada 2018 ini.

Selain itu, rapat ini juga dilaksanakan untuk saling bertukar informasi berkelanjutan, dalam upaya pencegahan tindakan Pungli di Langkat.

"Sebelum dilakukan penindakan, terhadap informasi dari lapangan, sebaiknya dilakukan analisa dan evaluasi terlebih dahulu diantara Tim Saber Pungli, untuk selanjutnya disimpulkan," jelasnya.

Senada Waka Polres Langkat Kompol Hendrawan menyebutkan, rapat Saber Pungli agar memupuk kekompakan dan jiwa korps diantara anggota. "Sehingga, informasi sekecil apapun dari lapangan, bisa ditindaklanjuti bersama. Maka seluruh Tim Saber Pungli ini harus mampu mengemban fungsi intelijen," sebutnya.

Tim Saber Pungli, tambah Waka Polres Langkat, 3 bulan sekali melaksanakan rapat, bertujuan agar dapat melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada instansi pelayanan publik.

Selain itu, guna meningkatkan sinergitas dan koordinasi sesama instansi terkait guna meningkatkan kinerja Tim Saber Pungli dalam pencegahan tindakan pungli. "Dengan harapan OTT tidak terulang kembali di Langkat, sebab hal ini menurunkan kredibilitas kinerja Tim Saber Pungli Langkat," akhirinya. n P20

Ardiyansyah didampingi rekannya Tri Mulyati utusan Tim Korsupgah KPK RI, pada rapat itu, menekankan pentingnya melakukan sosialisasi tentang aplikasi pelayanan publik kepada masyarakat luas. Agar masyarakat mudah mengakses pelayanan publik dan ikut serta dalam mengawasi roda pemerintahan, melalui aplikasi

pelayan tersebut.

“Sebab di era digital ini, minat masyarakat sangat tinggi dalam mencari informasi melalui aplikasi android, untuk memenuhi kebutuhannya,” jelasnya.

Kemudian, Ardiyansyah juga mengimbau agar perangkat daerah Karo dan Binjai aktif berkordinasi dengan Diskominfo Langkat dalam pengintegratian aplikasi ini.

Selanjutnya masing-masing Sekda menjelaskan program-program pemerintahan yang sudah dijalankan pada tahun 2017 sesuai dengan yang telah rencana bersama, sekaligus memaparkan hal-hal yang belum dijalankan dan hambatan-hambatanya guna mencari solusi, serta mendiskusikan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2018 kepada Tim Korsupgah KPK RI, sebagai upaya pencegahan korupsi terintegrasi periode 2018.

Terpisah, selepas acara Sekdakab Langkat dr H Indra mengajak Tim Korsupgah KPK RI dan rombongan dari Pemda Karo dan Pemko Binjai berkunjung ke ruang Langkat Command Centre. n P21

Musrenbang Langkat 2019 harus 'Telurkan' Gagasan Cemerlang STABAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH secara langsung membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Langkat tahun 2019, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, (26/3/2018).

Ngogesa mengucapkan selamat datang kepada Kadis Perkebunan Provsu Ir Herawatin MMA dan Kepala UPT Aplikasi Informasi dan Goespasial Bapeda Provsu Poppy Marulita Hutagalung ST MT mewakili Gebernur Sumatra Utara Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, serta Para Pejabat mewakili Daerah Perbatasan yaitu Pemerintah Kota Binjai Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Selanjutnya disebutkan Musrenbang RKPD tahun 2019 ini merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Langkat dari 2014-2019. Dia berharap seluruh target kinerja dapat direalisasikan dengan baik melalui program dan kegiatan ini, sehingga mendukung visi dan misi Pemkab Langkat yang memproritaskan pembanguan berkeadilan.

“Dengan Musrenbang ini, saya berharap muncul gagasan baru yang cemerlang, guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melalui kerja sama dengan CSR Perbankan, BUMN, Perusahan dan kelompok masyarakat lainya,” tukasnya.

Kadis Perkebunan Sumut Ir Herawatin mewakili Gebernur Sumut, mengapresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya Musrenbang RKPD Kab.Langkat tahun 2019.

Kemudian menyampaikan, rancangan tema RKP Tahun 2019 adalah Pemerintah Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, sehingga menjadi tema RKPD ProvinsiSU tahun 2019 pada peningkatan pembangunan untuk mendorong penciptan stuktur ekonomi yang tangguh dalam rangka mewujudkan Sumatra Utara yang mandiri, makmur dan berkeadilan dengan prrioritas

pembangunan.

“Maka berdasarkan proritas pembanguan Provsu tahun 2019, kami minta pemerintah Kabupaten/ kota dapat mempedomani dan menselaraskan program kegiatan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara,” pintanya.

Sedangkan Plt Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE mengharapkan, Musrenbang ini mampu menghasilkan usulan-usulan program proyek terpadu. Untuk menghasilkan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Sehingga menjawab tuntutan masyarakat melalui berbaragam program kegiatan yang dituangkan kedalan APBD Langkat,” sahutnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Langkat Sujarno menyebutkan, penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah pada Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan tahapan proses yang panjang, mekanismenya dimulai dari Musrenbang Desa/kelurahan lalu Musrenbang kecamatan baru tingkat kabupaten.

Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2019 ini, Pemkab Langkat telah mengimplementasikan aplikasi E- Perencanaan dalam proses pembahasan dan pengiputan usulan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbasis WEB. “Aplikasi ini dibangun untuk mendukung sinergitas antara Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga Renja Perangkat Daerah serta pokokpokok pikiran DPRD menjadi efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Turut Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, Forkopimda Langkat, pejabat lingkungan Pemkab Langkat, para Perwakilan dari Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh etnis, tokoh pemuda, serta perwakilan forum anak Kab.Langkat dan para undangan peserta Musrenbang. n P21

parlemen 11 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

RDP Pengaduan Masyarakat Miskin BANYAKNYA pengaduan masyarakat miskin Kabupaten Langkat ke lembaga DPRD Langkat maupun ke perseorangan anggota DPRD Langkat, membuat Komisi B DPRD Langkat mengundang para Camat, Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Langkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tidak tepatnya sasaran pemberian bantuanbantuan dari program Kementerian Sosial RI kepada rakyat miskin di Kabupaten Langkat, (28/3/2018).

STABAT, PODIUM RDP yang telah berlangsung selama tiga hari ini, dari tanggal 26-28 Maret 2018 dengan menghadirkan Camat, Kepala Desa dan Lurah per wilayah yakni Langkat Hulu, Teluk Aru dan Langkat Hilir.

“RDP ini kami laksanakan dalam rangka untuk mencari solusi atas permasalahan adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan PKH, Rastra serta persoalan bantuan rumah,” ungkap Ketua Komisi B, Riska Purnawan, ST saat membuka rapat.

RDP ini juga sebagai tindak lanjut hasil konsultasi Komisi B DPRD Langkat ke Kementerian Sosial RI beberapa waktu lalu, dimana Kementerian Sosial hanya menerima data dari daerah tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan itu.

“Jadi menurut kami, setiap Camat, Lurah dan Kepala Desa agar

memvalidasi data-data rakyat miskin yang benar-benar pantas dan berhak untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu,” sambung Riska.

Lanjutnya, kami ingin di Kabupaten Langkat tidak ada yang terjerat hukum atas permasalahan pemberian bantuan ini seperti di kabupaten lain yang kita dengar melalui media.

Anggota Komisi B, H. Faisal Haq juga berharap agar data-data yang sudah tidak valid lagi, agar dirubah sehingga rakyat miskin yang tidak masuk dalam

penerima manfaat dari bantuan tersebut dapat menikmatinya juga.

Sementara itu, anggota Komisi B lainnya, Ade Khairina Syahputri mengatakan walaupun tidak ada penambahan kuota penerima bantuanbantuan tersebut, tetapi dengan data yang baru, maka masyarakat miskin yang masuk daftar tunggu dapat masuk dalam daftar penerima bantuan-bantuan itu.

Ketua Komisi B, Riska Purnawan mengatakan kepada yang hadir, bahwa

Dimediasi DPRD, Masalah K aryawan PDAM L angkat Tuntas STABAT, PODIUM Menindaklanjuti pertemuan Komisi B DPRD Kabupaten Langkat terkait pengaduan beberapa karyawan PDAM Tirta Wampu Langkat pada (27/3/2018), diadakanlah pertemuan lanjutan di ruang rapat Banmus DPRD Langkat dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antar lintas Komisi DPRD Langkat dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Direktur PDAM, Badan Pengawas PDAM, Dinas Tenaga Kerja dan beberapa karyawan PDAM yang melakukan orasi sebelumnya, (29/3/2018).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi D, Drs. H. Sarikat Bangun akhirnya mampu memediasi permasalahan karyawan PDAM dengan Direktur PDAM secara tuntas, dimana masing-masing pihak sepakat berdamai dan menjalankan kewajiban sesuai aturan yang ditandai dengan saling bersalaman antara kedua belah pihak.

Sebelum kata sepakat damai diambil, masing-masing pihak memberikan keterangan, yang mana Direktur PDAM Tirta Wampu Langkat Dra. Puncana Sitepu mengatakan apa yang dilakukannya hanya ingin karyawan PDAM bekerja lebih keras dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan demi baiknya PDAM. “Pada dasarnya keinginan saya itu bagaimana PDAM Tirta Wampu dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pelanggan dan karyawan dapat sejahtera sesuai dengan target PDAM,” ucap Puncana.

Dalam RDP itu, DPRD Langkat berharap dengan telah dihapusnya hutang PDAM Tirta Wampu sebesar 49 milyar oleh pemerintah pusat, kedepannya PDAM mampu memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten Langkat.

H Sarikat Bangun yang merupakan sosok seorang ayah sebelum menutup rapat

mengingatkan kepada Direktur PDAM, bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mengayomi bawahannya dan melalui kejadian ini dapat lah mengambil pelajaran agar kedepan tidak ada permasalahan yang berarti.

RDP lintas komisi ini dihadiri Ketua Komisi B Riska Purnawan, ST, anggota Komisi B Syafrizal Helmi, anggota Komisi C Pujianto, SE dan dari Komisi D, H. Agus Salim dan Ma’ruf Ritonga, SE. Sebelumnya, beberapa karyawan PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat sampaikan aspirasinya ke Komisi B DPRD Langkat terkait beberapa kebijakan Direktur PDAM yang banyak merugikan karyawan.

Aksi penyampaian aspirasi karyawan PDAM Tirta Wampu Langkat yang dipimpin koordinator aksi Rosnaningsih dengan Komisi B ini dibalut dengan suasana sedih dan haru karena beberapa karyawan menyatakan sangat kecewa dengan kebijakan Direktur PDAM Tirta Wampu Langkat.

Di antaranya ada karyawan belum terima gaji dari bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang, ada juga karyawan yang dipecat, dipindah tugaskan ketempat yang jauh, pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan aturan dan adanya pemotonganpemotongan upah/gaji karyawan.

“Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan Puncana Sitepu, padahal beliau sebelumnya pegawai PDAM seharusnya mengerti karyawan dan kami ingin Dra. Puncana Sitepu selaku Direktur PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat diganti,” harap karyawan dengan sangat dihadapan Ketua Komisi B, Riska Purnawan, ST. Dalam aksinya, mereka juga meminta agar karyawan dimutasi ketempat yang jauh agar ditempatkan pada tempat pekerjaan semula dan karyawan yang dipecat agar dapat dipekerjakan kembali. n pendi

DPRD Langkat telah mengesahkan anggaran untuk audit pendataan validasi data sehingga data-data penerima bantuan menghasilkan data yang valid dan benar.

“Nantinya para tim pendata harus berkoordinasi dan harus mendapatkan izin kepala desa untuk mensurvey warga masyarakat miskin untuk menerima bantuan-bantuan sosial,” ujar Riska.

Dengan validasi ini setiap kepala desa harus berani mengeluarkan data warganya yang sudah tidak pantas lagi untuk menerima bantuan sosial dan memasukkan warga yang memang benar-benar layak untuk menerima bantuan sosial.

Salah seorang kepala desa dalam RDP itu mengatakan bahwa memang benar data yang digunakan adalah data PPLS tahun 2011, sehingga sangat perlu validasi data ini karena kami-kami kepala desa juga yang disalahkan masyarakat akibat data yang tidak valid. n ladon

Wakil Ketua DPRD Langkat Terima LHP BPK STABAT, PODIUM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat H. Sapta Bangun, SE menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017 dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan, (28/3/2018).

LHP diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Dra. V. M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak. C.A kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Sumatera Utara.

Usai menerima LHP, H. Sapta Bangun, SE yang didampingi Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kab. Langkat saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penyerahan LHP ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK dan DPRD Kabupaten Langkat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Langkat dalam hal penyelesaian kerugian daerah mendapat peringkat ketiga terbaik dari 34 Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara untuk penyelesaian kerugian daerah,” ungkap Sapta.

H. Sapta Bangun, SE juga menjelaskan bahwa LHP atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik ini tidak dibahas di lembaga DPRD Kab. Langkat seperti LHP-LHP yang lain karena hal ini sifatnya pertanggung jawaban partai politik kepada BPK yang secara berkala untuk menyampaikan laporan atas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. n ladon

sumut edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

Kapolda Sumut akan Berkantor di Hinai KEPALA Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Paulus Waterpau lakukan silaturahmi kewilayah hukum Polres Langkat dalam rangka kunjugan ke Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Hinai Kabupaten Langkat, (27/3/2018).

LANGKAT, PODIUM Kapoldasu beserta rombongan disambut langsung oleh Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, Kepala SPN Hinai Poldasu Kombes Pol Teguh, Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin Sik, Kapolres Binjai, AKBP Donald Simanjuntak, pejabat utama serta personil SPN Hinai dan beberapa pejabat teras Pemkab Langkat.

Kunjungan tersebut diwarnai beberapa rentetan kegiatan seperti gerak jalan mengelilingi jalan utama SPN, menanam 700 macam pohon buah-buhan di areal SPN seluas 2 hektar, menabur ribuan benih ikan dikolam SPN dan senam pagi bersama.

Acara tersebut juga diramaikan dengan lucky draw yang menyediakan berbagai macam hadiah dengan hadiah

utama belasan sepeda sport.

Dalam kesempatan tersebut Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpau dalam arahanya, menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Langkat khususnya Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu.SH yang telah banyak berbuat dan membantu sarana SPN Hinai. "SPN Hinai ini merupakan terbesar dengan luas 38 hektar," terangnya.

Paulus juga menyambut baik atas keberadaan SPN Hinai, semuanya berkat kerja keras yang sinergi antar semua pihak dan instansi.

Lebih lanjut Kapoldasu juga berjanji nantinya ia akan berkantor di SPN Hinai, dan hal tersebut dilakukan secara kontineu dan bergilir oleh seluruh pejabat utama Poldasu.

Ia juga mengajak seraya

menghimbau kiranya di SPN Hinai agar selalu dilaksanakan kegiatan maupun event baik secara interen (kepolisian) maupun secara umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, sehingga SPN Hinai ini akan semakin maju perkembanganya.

"Kapoldasu juga berencana dalam waktu dekat ini akan mengadakan pertandingan tinju piala Kapoldasu, dengan mengabil lokasi pertandingan di SPN Hinai," katanya.

Sementara itu Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, mewakili Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH mengucapkan selamat datang kepada Kapoldasu dan rombongan, serta menyambut baik dan mendukung sepenuhnya atas antusias pihak SPN Hinai yang bertekad dalam waktu dekat akan beroperasi secara maksimal.

“Bupati Langkat kirim salam kepada Kapoldasu serta mohon maaf karena tidak dapat hadir, disebabkan pada hari ini beliau sedang menghadiri pertemuan nasional seluruh kepala Daerah dengan Presiden di Jakarta,” tukasnya.

Senada, Kepala SPN Hinai Poldasu Kombes Teguh, mengucapkan terima kasihnya kepada Kapoldasu dan rombongan yang menyempatkan diri mengunjungi SPN Hinai.

Selama menjabat Kapoldasu, Irjen Paulus Waterpau sudah empat kali mengunjungi SPN Hinai. "Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, sebagai bukti kepedulian Kapoldasu terhadap SPN Hinai ini.

Fasilitas yang ada di SPN Hinai saat ini sudah memadai, hanya saja ada beberapa faktor yang masih terkendala yakni masalah fasilitas air dan listrik, sebut Kepala SPN Hinai Poldasu," tandasnya. (***)

TIM PEMENANGAN RUDI BERI BANTUAN RUMAH SULUK LANGKAT, PODIUM Ketua Tim Pemenangan Rudi Hartono – Budiono, Johan Bangun memberikan bantuan pembangunan rumah suluk Naqsa Bandiah di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang, kemarin.

Johan hadir didampingi anggota DPRD Langkat, Marwan Sinarta Purba, Ade Kharina Syah Putri dan Muhammad Sopian.

Bantuan yang diberikan berupa seng, semen, besi, kayu, batu bata dan sertu diserahkan langsung ketua tim Berbudi kepada H Usman pimpinan rumah suluk Naqsabandiah.

Mewakili masyarakat dan jamaah Naqsa bandiah, H Usman menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan bahan bangunan yang diberikan calon Bupati Langkat, H Rudi Hartono.

“Kami berterima kasih atas

kehadiran pak Johan bersama anggota DPRD Langkat dari Partai Demokrat dan NasDem yang telah mengantarkan bantuan Bapak H Rudi Hartono untuk pembangunan Rumah Suluk kami,” katanya, (5/4/2018).

Dia berharap semoga Allah membalas kebaikan pasangan yang akrab disapa Berbudi dan mengijabah niat baik Rudi menjadi bupati Langkat.

Anggota DPR Langkat, Marwan Sinarta mengatakan, turunnya tim Berbudi ke Desa Jaring Halus untuk bersosialisasi, semakin menambahkan keyakinan masyarakat untuk memilih pasangan Berbudi di TPS 27 Juni 2018 mendatang.

Katanya, bantuan yang diberikan bukan sematamata karena pilkada saja, melainkan dapat bertemu dengan masya-rakat dan bersilaturahmi, sehingga mengetahui apa kebutuhan masyarakat, baik ten-tang rumah ibadah, ke-sehatan, jalan, pendidikan dan lainnya.

“Mari kita sukseskan pilkada Langkat, ingat 27 Juni 2018 mendatang jangan golput. Datangi TPS terdekat, gunakan hak pilih kalian, pilihlah pemimpin yang terbaik untuk mem-bawa kesejahteraan masyarakat serta mendapat pemimpin yang berbudi mulia” tegasnya. n pendi

12

Bimtek Kelompok Tani Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Desa MEDAN, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakilkan oleh Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kelompok tani, tanaman pangan, peternakan dan perikanan Kabupaten Langkat tahun 2018, di Hotel Danau Toba, (26/3/2018).

Pada arahan dan bimbinganya Indra mengharapkan, Bimtek ini dapat dimafaatkan dengan sebaikbaiknya oleh setiap peserta, agar dapat miningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Juga diharapkan Bimtek ini sebagai wadah bertukar informasi dan pengalaman guna meningkatkan usaha pertanian di desa masingmasing.

"Sehingga tujuan dari penyelenggara Bimtek ini hasilnya sesuai diharapkan yaitu meningkatkan perekonomian," katanya.

Dijelaskan Indra, pada UU No 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga hal tersebut, memunculkan harapan kepada masyarakat desa terkait peningkatan pemetaan pembangunan desa di semua sektor baik sarana pra sarana maupun sosial budaya masyarakat.

“Pembangunan tersebut meliputi pertanian, baik tanaman pangan, perternakan maupun perikanan yang merupakan sumber mata pencarian dan penyangga terbesar pendapatan masyarakat desa,” urainya.

Maka, terang Sekdakab Langkat, melalui kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan pembangunan pertanian menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

Jadi sektor pertanian harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah desa, misalnya mulai dari pembuatan embung desa, pengembang produk unggulan pertanian desa dan pengembangan Bumdes.

Di samping pembangunan infrastuktur bidang pertanian lainya seperti pembuatan atau rehabilitasi irigasi desa mau pun percetakan sawah-sawah untuk mendorong peningkatan.

Turut hadir Kadis PMD, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Langkat, narasumber, Ketua Lembaga Diklat Manajemen Nasional (LDMN) beserta seluruh jajarannya sebagai penyelenggara teknis, para pengurus kelompok tani tanaman pangan, peternakan dan perikanan utusan dari desa masingmasing sebagai peserta, hadirin peserta terhormat lainnya. n P32

pilkada 13 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

Masyarakat Karo Inginkan Edy Rahmayadi Jadi Gubernur

“

CALON Gubernur Sumut Edy Rahmayadi disambut antusias oleh masyarakat di Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, (28/3/2018). Masyarakat dari Desa Payung, Kuta Buluh, Perbaji, Mardinding, Rimo Kayu, Tanjung Morawa, Suka Tendel, Susuk ini mendoakan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) sukses memimpin Provinsi Sumut.

Anggota PKK Mesti Andil Menyukseskan Pilkada LANGKAT, PODIUM Kecamatan Batang Serangan tuan rumah acara arisan bulanan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Langkat, dilaksakan di halaman Kantor Camat Batang Serangan, Kabupaten Langkat, (27/ 3/2018).

Ketua TP PKK Kab.Langkat Ny.Hj Nuraida Ngogesa Sitepu dalam arahan dan bimbinganya, mengharapkan partisifasi seluruh anggota PKK agar menjadi unsur yang dapat membangun partisifasi kaum ibu dan wanita untuk memberikan andil positif bagi pembangunan bangsa khususnya melalui keluarga.

Termasuk dalam menyukseskan pesta demokrasi yang segera akan dilaksanakan 27 juni 2018 mendatang, pada Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Langkat dan Pemilihan Gebernur (Pilgub) Sumatra Utara.

Dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk beramai-ramai datang ke tempat pengumutan suara (TPS) memberikan hak pilihnya, di masingmasing wilyahnya.

“Semoga dengan keterlibatan PKK ini, dapat diminimalisir angka yang tidak memilih atau golongan putih (Golput),” jelasnya.

Selain itu, Hj.Nuraida juga mengiatkan agar seluruh TP PKK dapat terus menjaga kekompakan dan tali silaturahmi yang baik antara TP PKK Desa/ Kelurahan dan Kecamatan. Serta terus menjalankan program yang telah terjadwal.

“Saya sarankan agar selalu melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam menjalankan program kerja yang berhubungan dengan kemaslahatan warga, agar mendapat hasil yang memuaskan,” terangnya.

Sementara Camat Batang Serangan Edi Suratman, S.Sos mengucapkan selamat datang kepada Ketua TP PKK Kab.Langkat Ny.Hj Nuraida Ngogesa Sitepu beserta rombongan. Semoga pelayan dan sambutan yang diberikan oleh TP PKK Batang Serangan memuaskan.

“Selaku tuan rumah kami memohon maaf, jika dalam penyabutan ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan,” katanya.

Sembari mengucapkan terimah kasih kepada seluruh pihak yang telah membatu higgga terlaksananya acara ini dengan baik. Arisan bulan TP PKK Langkat ini juga dimeriahkan oleh perlombaan tari daerah antara anggota TP PKK yang diikuti Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Besitang dan Kecamatan Bahorok serta pemberian tali asih kepada 10 anak yatim.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DWP Kab.Langkat Ny. H. Indra Salahudin Ketua TP PKK Kecamatan seKabupaten Langkat beserta anggota, Kapolsek Padang Tualang, Kepala KAU Batang Serangan, Kapus Batang Serangan, Kepala Desa/ Lurah Kecamatan Batang Serangan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta undangan terhormat lainnya. n P33

KARO, PODIUM Selain bersilaturahmi kesempatan tersebut dimanfaatkan Edy yang hadir bersama istri, Nawal Lubis untuk berdiskusi dengan para tokoh adat dan tokoh agama setempat.

Dari diskusi tersebut diiketahui bahwa masyarakat menginginkan agar Edy Rahmayadi dapat menyelesaikan persoalan irigasi di daerah mereka yang sudah tujuh tahun tak terisi air.

Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seharihari. Termasuk juga untuk keperluan pertanian mereka seperti sawah dan ladang.

"Kami mendukung serta mendoakan Pak Edy sukses menjadi Gubernur Sumut. Kami hanya berharap nantinya setelah Bapak Edy terpilih tidak melupakan warga Tiganderket salah satunya memperbaiki irigasi kami yang rusak akibat bencana Gunung Sinabung," ujar Ngarep Sitepu, perwakilan tokoh adat dan tokoh

masyarakat Tiganderket.

Menanggapi keinginan warga, Edy Rahmayadi mengaku dirinya telah bertekad untuk menjadikan Sumut Bermartabat. Langkah awal tekad tersebut telah diawali saat dirinya mengambil keputusan besar dalam hidupnya yang rela meninggalkan pangkat dan jabatan sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

"Saya tidak pandai berjanji. Tapi percayalah, saya tidak akan menghianati masyarakat Sumut.

Karena ini kampung besar saya. Tentu dengan saya menjadi Gubernur akan banyak persoalan-persoalan masyarakat yang bisa kita selesaikan termasuk persoalan irigasi ini, "ujar Edy. Selain itu, Edy Rahmayadi juga mengunjungi Pusat Pasar dan Pasar Buah Berastagi serta berziarah ke makam Pahlawan Nasional Djamin Ginting. n rmol

Kongres Umat Islam harus Hasilkan Rekomendasi Konkret Untuk Pilgub dan Pilpres MEDAN, PODIUM Tabligh Akbar Kongres Umat Islam (KUI) yang akan digelar di lapangan Asrama Haji Kota Medan pada Jumat (30/3) dengan tema "Penguatan Ukhuwah, Peran Politik dan Sosial Ekonomi Umat Islam Guna Menyelamatkan NKRI" didukung secara penuh oleh Ketua Partai Kebangkitan Nasional Ulama Sumatera Utara, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap.

Ikhyar Velayati menyatakan bahwa Konggres Umat Islam tersebut sesuai dengan kebutuhan objektif umat Islam. Sebab, Ikhyar menilai bahwa saat ini umat Islam ini memang belum mampu mewarnai peradaban dan pembangunan di Indonesia.

"Dalam konteks kenegaraan, problematika umat Islam masih belum mampu mewarnai peradaban dan pembangunan. Apalagi umat Islam masih terkotak-kotak, bangga dengan golongannya, berpikir sektoral, dan bahkan saling menghujat sesama umat Islam sendiri. Situasi ini membuat kekuatan politik umat Islam melemah dan tidak puya posisi tawar terhadap pemerintah maupun kekuatan politik lain yang ada di Indonesia saat ini," tegas Ikhyar, (29/3/2018).

Ikhyar menjelaskan bahwa seharusnya jumlah para ulama, ustadz, muballig, dan akademisi Islam yang sangat banyak di Indonesia mampu memberikan kontribusi kepemimpinan dan memberikan solusi terhadap krisis yang sedang terjadi.

"Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Berbagai problem dan tantangan dalam upaya mewujudkan persatuan dan kepemimpinan umat Islam , khususnya menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 menjadi masalah yang sangat urgen. Perlu adanya kesadaran bersama untuk mewujudkan kepemimpinan islam yang rahmatan lil alamin segera terwujud, karena kepemimpinan dalam Islam termasuk dalam masalah ushul (pokok) bukan furu’ (cabang)," jelas Ikhyar yang juga merupakan Wakil Ketua Bakomubin Sumut (Badan Kordinasi Muballig Indonesia Sumatera Utara).

Oleh karena itu, Konggres Umat Islam tersebut diharapkan Ikhyar dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, baik dari aspek politik maupun dari aspek problematika keummatan lainnya.

"Konggres Umat Isla harus menghasilkan rekomendasi yang tidak mengawang ngawang, sehingga umat mendapat arahan dan pencerahan dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019. Secara politik harus ada rekomendasi berkaitan dengan apa kreteria Calon Gubernur Sumut dan siapa yang harus didukung oleh umat Islam dalam Pilpres. Selain itu juga harus menghasilkan organisasi perjuangan bersama yang mengakomodir seluruh spektrum politik, mazhab, dan aliran pemikiran dalam Islam untuk bisa menjadi kekuatan politik penentu dalam konstalasi politik di NKRI ini," tegasnya.

Selain itu, Ikhyar juga menghimbau agar usaha konsolidasi penyatuan tokoh umat Islam yang pernah diselenggarakan pekan lalu bisa disinergikan dengan kongres yang berlangsung besok.

"Usaha penyatuan dan konsolidasi umat dari segi pemikiran dan organisasi serta tokoh, sebelumnya suddah pernah digagas oleh Koalisi Umat minggu yang lalu. Kalau bisa konsolidasi penyatuan umat yang pernah dilakukan sebelumnya disinergikan, baik program, organisasi, maupun tokohnya dalam Kongres Umat Islam besok," tandasnya. n rmol

nasional 14 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

Armada Hantu dan Prediksi Indonesia Bubar ARMADA Hantu alias 'Ghost Fleet' menjadi novel asing yang paling menyita perhatian publik sepekan terakhir. Novel terbitan 2015 itu dibawa oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam pidato di satu acara di Universitas Indonesia tahun lalu.

Kemudian oleh Partai Gerindra, pada 18 Maret kemarin, kutipan pidato Prabowo di acara mahasiswa itu dipotong dan ditayangkan di laman resmi Facebook partai. Prabowo dalam pidato itu mengingatkan bahwa ada negara lain sudah memprediksi bahwa pada 2030 Indonesia hancur.

Ini yang kemudian diramaikan jagad politik nasional.

Armada Hantu adalah cerita fiksi.

Kisahnya tentang adu kuat militer Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, di dengan latar Pasifik. Seperti yang ditegaskan oleh pengarangnya Peter W Singer dan August W Cole di halaman pembuka buku itu. "Kisah berikut ini terinspirasi oleh kejadian di dunia nyata dan teknologi. Namun ini tetaplah buku fiksi, bukan sebuah prediksi".

Pengarangnya, Peter W Singer adalah seorang akademisi jempolan.

Jebolan dari Universitas Princeton dan Harvard. Singer bekerja di Brookings Institution, lembaga riset dana kajian ternama di Amerika Serikat, serta menjadi konsultan bagi Pentagon.

Sementara pengarang rekannya adalah August Cole adalah mantan wartawan the wallstreet journal dan

marketwatch. Biasa meliput isu internasional, kebijakan keamanan dan teknologi.

Buku novel Armada Hantu setebal 416 halaman dengan mencantumkan catatan kaki. Ada ratusan catatan kaki di bagian belakangnya! Catatan kaki itu berisi kutipan dari fakta berita yang melatari plot atau kisah, atau riset terkini yang terkait dengan karakter dan kejadian di dalam buku.

Lalu di mana letak Indonesia di dalam buku ini? Ada di tujuh halaman.

Ya, hanya tujuh halaman. Itupun kata 'Indonesia' umumnya hanya muncul dalam satu kalimat, bukan paragraf atau halaman.

Kata 'Indonesia' pertama muncul di halaman 19. "The roughly six-hundred-mile-long channel between the former Republic of Indonesia and Malaysia was less than two miles wide at its narrowest, barely dividing Malaysia’s authoritarian society from the anarchy that Indonesia had sunk into after the second Timor war."

Tidak ada satupun penjelasan soal apa itu Perang Timor yang melanda Indonesia. Atau soal Timor Timur.

Atau soal apapun yang membuat Indonesia menjadi korban anarkisme

HUKUM Miliki Narkoba

Dua Napi Cewek Lapas Narkotika Hinai Diamankan LANGKAT, PODIUM

Polres Langkat mengamankan dua narapida Lapas Narkotika Kelas III di Jalan Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, (21/ 3/2018).

Dua napi yakni Farida Hanum (47) dan Novaira Bin Safarudin (23) keduanya merupakan penghuni Lapas Narkotika Kelas III Hinai, diamankan karena memiliki narkoba jenis sabu.

Keduanya diamankan dari Kamar 12 A Blok T7 Lapas Narkotik Kelas III Jalan Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kecamatan Hinai. Petugas juga menyita barang bukti selembar kertas timah rokok, tiga paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram.

Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin melalui Kasat Narkoba AKP M. Yunus Tarigan ketika dikonfirmasi wartawan, (22/3/2018), membenarkan.

Dijelaskannya, sebelumnya personel Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari petugas Lapas Narkotika Kelas III Jalan Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kecamtan Hinai, yang melaporkan mereka telah mengamankan dua orang napi karena memiliki narkotika jenis sabu.

Selanjutnya, petugas kemudian datang ke tempat kejadian perkara dan setelah bertemu dengan tersangka setelah di introgasi, keduanya mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu saat sedang jam istirahat.

Kemudian setelah jam istirahat tersangka kembali ke kamar masing-masing. Sekira pukul 17.00.WIB, petugas Lapas yang sedang melaksanakan razia menemukan barang bukti diatas yang diduga milik kedua tersangka.

"Setelah pihak lapas menyerahkan tersangka dan barang bukti, kita langsung membawanya ke Polres Langkat guna diproses hukum lebih lanjut," jelasnya. n sahrul

dan bubar sebagai negara. Nihil.

Bagaimana soal catatan kaki? Apakah ada referensi khusus tentang Indonesia di bagian kutipan? Tidak ada pula.

Dari 400 lebih sumber kutipan yang disediakan Singer dan Cole, tidak ada satupun yang berjudul Indonesia.

Lalu, bagaimana kita menelaah soal peringatan 'negara bubar' itu?

Perlukah kita serius mengkaji situasi tersebut?

Disebutkan di dalam buku, penyebab Indonesia bubar adalah 'Perang Timor', meskipun informasi di dalam buku itu amat minim. Hanya disebutkan terjadi Perang Timor kedua. Lho, kapan memang terjadi Perang Timor pertama?

Bisakah ini peristiwa Presiden Soeharto pada 1975-1976 menginvasi Timor Timur atas persetujuan banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Australia. Atau situasi saat pelepasan Timor Timur dari Indonesia pada 1999.

Setelah reformasi, Presiden BJ Habibie akhirnya memberi lampu hijau bagi rakyat Timor Timur untuk referendum.

Apakah setelah lepasnya Timtim hubungan dengan Indonesia memanas?

Tidak. Hubungan kedua negara sampai kini tetap mesra. Hubungan dagang

berjalan baik. Hubungan politik pun demikian. Indonesia menjadi saudara tua bagi Timor Leste. Barangkali lambang kemesraan RI-Timtim paling nyata bisa terlihat saat penyanyi Krisdayanti menikahi pengusaha besar Timtim Raul Lemos setelah cerai dari Anang Hermansyah.

Salah satu masalah yang masih mengemuka paskareferendum adalah pengungsi. Masih banyak pengungsi Timtim di perbatasan IndonesiaTimor Leste. Kehidupan para pengungsi eks Timtim ini pun dilaporkan masih belum sejahtera.

Apakah soal pengungsi ini bisa memicu perang Indonesia-Timor?

Rasanya tidak.

Dalam perbincangan di Australia akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak ada masalah perbatasan dengan Timor Leste. Perbatasan darat sudah selesai dan disetujui kedua negara.

Perbatasan laut masih menunggu perundingan antara Timor Leste dan Australia. Namun dari konsiliasi rahasia yang dilakukan Timor Leste dan Australia, Menlu mengklaim kedua negara sangat menghormati batas Indonesia. n rol

Tarif Ojol yang Kadang Bikin Serba Salah Konsumen SAYA ikut senang ketika tarif ojek online (ojol) akhirnya bisa diupayakan naik bagi driver. Ini murni suara hati saya sebagai seorang konsumen ojol. Hampir setiap hari saya menggunakan jasa ojol untuk aktivitas sehari-hari ke kantor.

JAKARTA, PODIUM Saya bahkan hampir menjadikan ojol sebagai salah satu alternatif pertama untuk mobilitas harian.

Alasannya tentu saja karena lebih cepat dan efisien.

Menggunakan angkot tidak lagi menjadi opsi utama karena kebutuhan untuk mengejar waktu tempuh.

Kenaikan tarif disepakati dalam pertemuan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara bersama perwakilan dari operator angkutan umum daring, Grab dan Gojek, (28/3/2018).

Sebagai konsumen, diakui tentu saja tarif ojol yang murah menjadi daya tarik sendiri. Belum lagi promo ini itu jika membayar dengan layanan nontunai.

Poin yang diperoleh dan dikumpulkan pun bisa ditukarkan dengan benefit lain bagi konsumen.

Perang tarif yang dilakukan belakangan oleh operator ojol di satu sisi menguntungkan konsumen. Tapi, sebagai konsumen saya juga sering bertanya-tanya "Apa driver tidak rugi dengan promo yang begitu jorjorannya?". Masa iya, mengantar dengan jarak yang cukup jauh, konsumen hanya membayar dengan rupiah tertentu yang jumlahnya sangat sedikit? Berapa uang yang masuk ke kantong driver ojol?

Disini kadang konsumen menjadi serba salah.

Konsumen untung. Tapi, bagi konsumen yang sesama pekerja, ada rasa empati bahwa seseorang, apapun pekerjaannya, perlu diperlakukan dengan patut. Pun soal hak penghasilannya. Jangan sampai bekerja dari subuh sampai malam, tapi hanya lelah yang didapat, tidak mendapatkan kesejahteraan yang sewajarnya.

Barangkali, kesabaran para driver itupun habis.

Driver ojol melakukan demo. Perwakilan dari pengendara ojek daring meminta agar mereka bisa lebih sejahtera dengan menaikkan pendapatan yang selama ini. Pembagian hasil dari pengendara ojek daring dengan operator dinilai tidak adil dan tidak manusiawi. Kondisi ini jauh berbeda di saat awal-

awal ojol baru booming.

Lagi-lagi ini subyektif saya sebagai konsumen, dengan tarif yang dulu sebegitu murahnya pun pelayanan ojol relatif tetap memuaskan bagi saya.

Pengemudi sebelumnya dulu bisa mendapatkan Rp 4.000 per kilometer (km), saat ini hanya Rp 1.600 per km.

Akhirnya, operator ojek daring pun menyetujui adanya kenaikan pembagian hasil. Namun, untuk besarannya masih akan dihitung secara rinci sehingga tidak merugikan perusahaan dan masyarakat sebagai pengguna jasa ojek daring.

Soal pembicaraan tarif antara mitra driver dengan pihak aplikator ini patut diapresiasi.

Jangan sampai aplikator secara sepihak menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan tanpa membicarakan terlebih dulu dengan driver.

Jika driver adalah mitra aplikator, sudah selayaknya suara mereka didengar dan dimintai pendapatnya dalam keputusan perusahaan.

Namun, masalah ojol dan transportasi seharihari tentu belum selesai dengan pembicaraan ini.

Belum diketahui seperti apa hasilnya nanti, namun perlu diingat bahwa sebagian orang menggunakan layanan ojol adalah karena menginginkan kecepatan dan kenyamanan yang diberikan.

Hampir semua orang yang menggunakan layanan ojol karena mereka sudah terlalu lelah dengan kemacetan dan transportasi umum yang kadang cukup menyita waktu. Keberadaan ojol selama ini mengisi pasar di ceruk ini.

Disinilah tugas pemerintah untuk menyediakan transportasi yang cepat dan nyaman terus dinantinantikan. Ojol semestinya bukan menjadi satusatunya andalan jika menginginkan transportasi yang cepat. Harus diakui, meski cukup terjangkau, alokasi pengeluaran untuk membayar jasa ojol tetap lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. n rol

aspirasi 15 edisi 1- 15 April 2018

http://podiumindonesia.com

Upayakan Pemukiman Layak Huni & Air Bersih “RUMAH layak huni dan persedian air bersih, adalah hak dasar dan kebutuhan pokok bagi manusia, juga mempunyai peran sangat strategis dalam membentuk watak, serta kepribadian bangsa sebagai upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya”.

STABAT, PODIUM Demikian dikatakan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui Assisten Administrasi Umum Drs Sura Ukur pada Apel Gabungan Pegawai Negri Sipil jajaran Pemkab Langkat, di halaman Kantor Bupati Langkat, (26/3/2018).

Hal tersebut sesuai UU Dasar RI tahun 1945 pasal 28 (H) ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat.

Mengupayakan hal tersebut, pemerintah melalui gerakan perumahan pro rakyat menempatkan sektor perumahan dan kawasan pemukiman sebagai salah satu sektor prioritas.

Namun besarnya kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, sebut Drs Sura Ukur, untuk membangunan perumahan dan kawasan permukiman tersebut, pemerintah lebih berperan untuk menyediakan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui penyelenggaran perumahan dan kawasan pemukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat.

“Maka guna mensukseskan program ini dengan hasil maksimal, Pemkab. Langkat memerlukan dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pelaku yang bergiat dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk penyediaan akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak

untuk dikonsumsi masyarakat, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target dimaksud, dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, melalui penyedian sarana dan prasaran air minum dan penyehatan lingkungan.

“Dengan menggagas suatu program pengembangan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang disingkat PAMSIMAS, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh konsultan pendamping program, hal itu dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten,” terangnya.

Program PAMSIMAS ini merupakan program penyediaan air minum yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerima bantuan program PAMSIMAS ini adalah Kelompok Kesawadayaan Masyarakat (KKM).

“Terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih secara demokrasi, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai dan kesetaraan gender,” sebutnya.

Pada tahun 2018 ini, Pemkab. Langkat mendapatkan bantuan kegiatan PAMSIMAS dari pemerintah pusat melalui APBD untuk 12 Desa dan 5 Keluruahan, yaitu Kec. Tanjung Pura, Padang Tualang, Gebang , Selesai dan Secanggang.

Selain itu malalui APBD Kab.Langkat sendiri, telah mengangarkan dana untuk program PAMSIMAS yang diserahkan kepada camat Stabat dan Tanjung Pura untuk Desa Pantai Gemi, Desa Banyumas dan Desa karya MaJu. n pendi

KORAMIL 08/SECANGGANG GOTONG ROYONG BANGUN PROGRAM JAMBANISASI SECANGGANG, PODIUM Sejak dulu hingga kini TNI telah menyatu dengan masyarakat. Terbukti, baru-baru ini program TNI Manunggal Desa diperlihatkan Babinsa Desa Karang Anyar, Sertu Adi Susanto yang turut bergotong royong bersama masyarakat Desa Karang Anyar.

Salah satu bakti kepada masyarakat itu ikut dalam memperbaiki jalan Dusun V Banjaran menuju persawahan warga guna kelancaran pengangkutan hasil panen petani.

“Pelaksanaan gotong royong tersebut terlaksana pada hari Jumat 23 Maret 2018, bersama dengan masyarakat kita bina rasa kegotongroyongan untuk mempermudah pekerjaan yang sulit jadi gampang untuk mencapai hasil yang dapat dimanfaatkan oleh warga petani di desa itu sendiri,” terang Komandan Koramil 08/Secanggang Kapt Inf Imran Hamdani kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, bukan hanya bergotong royong saja, prajurit yang ditugaskan untuk bersama-sama melaksanakan program Jambanisasi yang diprakarsai seluruh personil Koramil-08/Secanggang di Desa Pantai Gading.

“Kita membantu warga kurang mampu dengan membuat jamban (kloset) sebanyak 25 rumah tangga yang pekerjaannya merupakan program rutin TNI. Jadi persemester dalam satu tahun ada 50 rumah tangga yang kita bantu pembuatannya yang dikerjakan dengan personil Koramil-08/Secanggang turun langsung melaksanakannya,” tukas Imran.

Sedangkan masyarakat merasa terbantu dan senang atas gotong royong bersama TNI Koramil 08/Secanggang di bawah kepemimpinan Kapt Inf Imran Hamdani.

“Hendaknya ini terus berlanjut dan TNI Manunggal tetap terlaksana karena kegiatan tersebut sangat membantu kami selaku warga masyarakat,” sebut warga di sana. n marwansyah

Inilah Jawara Lomba Adzan se-Langkat LANGKAT, PODIUM Penutupan lomba adzan subuh tingkat SLTP dan SLTA sederajat se-Kab. Langkat langsung dilakukan oleh H.Rizki Yolanda Sitepu S.TP selaku ketua panitia acara di Masjid Silaturahim Dusun V Desa Sei Limbat, Kec. Selesai, (17/3/2018).

Pada kesempatan tersebut H.Rizky mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota kepanitiaan, para Camat, Kepala KUA dan Desa/ Kelurahan se Kab. Langkat, yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan perlombaan ini.

"Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak lainya, yang juga ikut membantu, baik secara moril dan materil, semoga hal ini menjadi amal soleh di sisi Allah SWT," kata putra Bupati Langkat itu.

Selanjutnya, selamat bagi para peserta lomba yang berprestasi, namun jangan merasa berpuas diri hanya sampai disini. Ke depan harus terus meningkatkan kemampuannya dan terus menggali potensi diri.

Sedangkan bagi yang belum mendapat juara, tidak perlu berkecil hati, sebab masih ada kesempatan dilain waktu untuk menorehkan prestasi lainnya.

"Saya doakan kepada semua adik-adik peserta lomba, agar kedepan terus meraih kesuksesan diberbagai bidang lainya, dan menjadi generasi bermanfaat bagi bangsa, agama dan masyarakat," ujar pimpinan Yayasan Panti Rehabilitasi Esa Prakarsa Selesai.

Tambah H.Rizky, dirinya pun sangat berharap setelah perlombaan ini, seluruh peserta bisa menjadi seorang muadzin yang aktif mengumandangkan adzan lima waktu di mushola dan masjid didaerahnya masing-masing.

Kordinator Dewan Hakim lomba adzan subuh tingkat SLTP dan SLTA H.Bahrum Jamil, SAg. MPd I didampingi sekretaris Julham S.Ag. menyampaikan laporan panitia, berdasarkan surat keputusan Camat Selesai no:451-02/SK/2018, lomba adzan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai 15 sampai 17 maret 2018, dari 534 peserta yang mendaftar diikuti oleh 451 peserta.

“Lombah adzan ini memperebutkan trophy dan hadiah dari anggota DPR RI komisi IX dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sumut 3 Delia Pratiwi Br.Sitepu SH dan dari H.Rizki Yolanda Sitepu S.TP,” ujarnya.

Ada pun juara untuk Tingkat SLTP sederajat, Juara I, II, dan III lalu Juara harapan I,II,III serta juara favorit, begitu juga untuk tingkat SLTA. Juara tingkat SLTA sederajat, juara I Ali Akbar Samzani Kec. Stabat NPP 424 Nilai 92, juara II Datua Bona Tua Raja Gus-Gus Kec.Pg.Tualang NPP 276 nilai 91, juara III M.Pathoni Kec.Gebang NPP 004 nilai 90.

Juara harapan I Kevin Wahyu Pradana Kec.Tg.Pura NPP 158 nilai 89, harapan II M.Haikal Syahputra Kec.Tg.Pura NPP 232 nilai 88, harapan III M.Reza Arasty Kec.Batang Serangan NPP 415 nilai 87.

Juara favorit Fathamza Fahrozi Kec.Selesai NPP 198, Andrian Kec.Bahorok NPP 114, Bina Nugraha Kec.Salapian NPP 250.

Untuk juara tingkat SLTP sederajat, juara I Firmansyah Kec.Secanggang NPP 259 nilai 91, juara II M.Rizal Badawi Kec.Sawit Seberang NPP 155 nilai 90, juara III Abdul Ammar Kec.Hinai NPP 211 nilai 88.5.

Juara harapan I M.Fisholudin Kec.Besitang NPP 057 nilai 87, harapan II Dzul Khaira Riddhan Kec.Bahorok NPP 223 nilai 86.5, harapan III M.Sari Hafiz Rusydi Kec.Pg. Tualang NPP 089 nilai 86.

Juara Favorit M.Fahrizal Kec.Sei Lepan NPP 001, Ahmad Sadji Kec.Selesai NPP 253, M.Cikal Galindra Kec.Binjai NPP 311.

“Masing-masing mendapat trophy, piagam dan dana pembinaan, untuk tingkat SLTP sederajat dana pembinaan juara I Rp.1,5 juta, juara II Rp.1 juta, juara III Rp.7500 ribu. Sedangkan tingkat SLTA sederajat.

Juara I Rp.2 juta, juara II Rp.1,5 juta dan Rp.1 juta untuk juara III,” paparnya.

Selanjutnya, ada pun daftar dewan hakim tingkat SLTP , H. Kurniawan S.Pd.I, H.Abdul Wahab S.Ag, Ahmad Ihsan Syuhada, M.Salim SPd.i. n pendi

Syaiful Abdi Diamanahkan Jabat Kadisdik Langkat BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melantik 9 (Sembilan) pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, pelantikan tersebut berdasarkan SK Bupati Langkat No: 824 – 53 / K / 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural Eselon, pada acara pengambilan sumpah, janji dan pelantikan jabatan, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, (2/4/2018).

STABAT, PODIUM H Ngogesa mengucapkan selamat bagi kesembilan pejabat yang dilantik, sekaligus menagaskan, bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagai mana sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Sebab, terang Bupati, meskipun kenaikan pangkat merupakan hak seorang PNS, tetapi jabatan merupakan kepercayaan pimpinan, yang berikan terhadap seorang PNS yang meliputi aspek Loyalitas, kemampuan dan kompetensi serta moral.

“Jadi jangan lah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberiakan itu,” tegasnya.

Selain itu, sambung Bupati, mutasi atau ahli tugas janganlah diartikan sebagai sesuatu yang memiliki konotasi negatif, yang dapat mengakibatkan terperangkap dalam sikap yang kurang terpuji.

“Tetapi jadikanlah ahli tugas dan mutasi ini

sebagai wahana untuk lebih meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam pelaksanakan tugas, yang dipercayakan,”sampainya.

Selanjutnya, kembali H Ngogesa mengiatkan bahwa ada tiga peran yang harus melekat pada diri seorang pimpinan pada perangkat daerah, tiga peran yang di maksud adalah, seorang pemimpin sebagai pelaksana (implementator), pengelola (manajer), dan pemimpin (leader).

Nama-nama kesembilan PNS eselon II, III dan IV yang dilantik, diantaranya Drs Eddy Dharma Tarigan MSi eselon IIb menduduki jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris dari Staf Ahli Bupati Bidang Pembanguan, Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Saiful Abdi SH SE MPd eselon IIb Kepala Dinas Pendidikan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Subhan Saleh ST eselon IIIa Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ilhamsyah

Bangun ST eselon IIIb Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kepala Bidang Ekonomi dan Pemerintah Badan Perencanaan Pemabanguan Daerah, Erwin Bachari SP MMA, eselon IIIb Kepala bidang perencanaan pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dari Kepala Seksi Perijinan dan Non Perijinan Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Ellyda Hafni Nasution SE eselon IVa Kepala SUB Bagian Risala dan Persidangan Sekretariat DPRD Langkat dari Staf Sekretariat DPRD Langkat, Muhammad Nasir SSos IVa Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negri Dinas Ketenagakerjaan dari Staf Badan Pendapatan Daerah, Ilham Miarto S.Sos IVa Kepala Seksi Perijinan Dan Non Perijinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Susilawati SE eselon IV.a Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dari Staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Turut hadir Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, para Staf Ahli Bupati dan Assisten, Inspektur dan Sekretaris DPRD Langkat, para Kepala Dinas dan Badan di jajaran Pemkab.Langkat, para Kepala Bagian Setdakab Langkat serta hadirin sekalian. n ladon