Tabloid PODIUM

tajuk 2 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Koruptor Tak Punya Malu FENOMENA koruptor menyalonkan diri di pemilihan legislatif alias Pileg bukanlah hal yang ganjil. Pro kontra tersebut terus menjadi perbincangan di kalangan politisi hingga pengamat. Bahkan wacana memiskinkan pelaku korupsi yang digembar-gembor periode lalu tak jua menghasilkan kenyataan.

Nah, andai wacana memiskinkan koruptor bisa terlaksana, otomatis koruptor bisa berpikir panjang untuk kembali mencari modal. Dengan bakal digelarnya pesta demokrasi serentak (Pileg dan Pilres) pada 2019 mendatang, kembali muncul rangkaian cerita bahwa larangan koruptor nyaleg.

Sesumbar usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut langsung diamini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yang jadi pertanyaan, akankah wacana itu bisa berjalan mulus di tahun 2019? Atau sekadar melempar isu demi membungkam segala sesuatu!

Menyangkut sistematik usulan KPU, Ketua Komisi II Zainuddin Amali, Undang-Undang Pemilu yang ada saat ini masih memperbolehkan siapa pun yang akan maju sebagai caleg. Termasuk pihak yang berstatus tersangka sekalipun.

Amali menilai, jika Peraturan KPU (PKPU) soal eks

Ya y asan FForum orum K ar era Utara Kar aryy a Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1 .060.05 7.8-1 1 9.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/ PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: TM. Muchalladon DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Rafika MANAGER KEUANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan K OORDINA T OR LIPUT AN: OORDINAT LIPUTAN: Sahrul Akbar AKSI ARIS RED SEKRET AKSI:: REDAKSI SEKRETARIS TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS TA W AN: WA R RT MEDAN: Suparno Harianto KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGGANG: Marwansyah Lubis HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER C E TTAKAN: AKAN: RC CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

ALAMA T RED AKSI: ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

koruptor dilarang nyaleg diberlakukan, nantinya akan ada keluhan. Ia kemudian menyarankan agar PKPU direvisi sesuai dengan kondisi di masyarakat.

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, bahwa larangan mantan napi korupsi nyaleg ini sangat penting untuk mencegah seorang terpidana korupsi kembali menduduki jabatan politik.

Febri menilai, tidak patut seorang yang telah terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang atau menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi lainnya langsung mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau calon legislatif atau jabatan politik lainnya.

Oleh karenanya, sambung Febri, KPK kerap menuntut seorang terdakwa perkara korupsi yang menduduki jabatan politik untuk dicabut hak politiknya.

Dukungan kepada KPU juga tertuang dalam bentuk petisi dibuat oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemulu dan Demokrasi (Perludem) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Ilham, salah seorang perwakilan petisi berjanji akan berupaya maksimal meyakinkan para anggota dewan, bahwa larangan eks koruptor nyaleg berdampak positif bagi penyelenggaraan politik di level partai.

Terlepas dari itu semua, pastinya KPU Sumut telah menerima 27 bacalon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI. Dari 27 nama tersebut, ada nama H Syamsul Arifin dan H Abdillah.

Baik Syamsul Arifin mau pun Abdillah adalah dua pelak korupsi yang telah lolos dari jerat hukum.

Syamsul Arifin pernah menjabat Bupati Langkat dua periode tersangkut duit 'haram' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat masa 2000-2007. Nominalnya tak tanggung-tanggung, Rp 98,7 miliar.

Syamsul Arifin saat itu divonis 6 tahun penjara.

Karena potongan gono-gini masa tahanan, alhasil Syamsul Arifin hanya menjalani perihnya menjadi pesakitan kasus korupsi selama 4,5 tahun. Usai itu kemudian Syamsul Arifin bebas bersyarat.

Tak jauh beda nasib yang menimpa mantan Walikota Medan Abdillah. Menjalani masa dua periode memimpin kota ketiga terbesar di Indonesia ini, nyatanya putra Melayu tersebut tersangkut kasus korupsi.

Belum menghabisi masa jabatan tepatnya pada 2008, Abdillah harus berurusan dengan hukum.

Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan APBD Kota Medan, membuat dirinya meringkuk di Lapas Sukamiskin selama empat tahun lamanya.

Abdillah dituding berspekulasi dengan nominal kerugian negara Rp 12 miliar yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2005.

Dua mobil tersebut berjenis Mitsubishi Morita ML S430 yang nilainya masing-masing Rp 12 miliar. Hanya saja, walau keduanya mampu meraup suara sebagai syarat pencalonan, tapi semuanya berpulang pada verifikasi faktual KPU Sumut.

Kini masyarakat masih menanti kabar apalagi yang disajikan anggota DPR di Senayan. Apakah wacana itu disahkan sebagai undang-undang larangan bagi koruptor nyaleg, atau malah 'melego' usulan KPU didukung KPK serta petisi lainnya dengan membuang wacana tersebut ke tong sampah.

Namun yang patut dicermati, koruptor nyaleg bakal membuka aib negeri. Dan apakah para koruptor yang nekad nyaleg tidak malu pada rakyat, agama dan konstituennya? Mari membuka mata dan hati demi kemaslahatan kepentingan umat. n red

PANGGILAN Kepada saudara:

Nama : Bambang S Alamat : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

headline 3 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

“

TAKUT dikerangkeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa pulangkan dana suap.

Pun begitu, pengembalian duit 'haram' tersebut tak meruntuhkan lembaga anti rasuah dalam penyelidikan hingga penyidikan. Bahkan 38 anggota DPRD Sumut, baik yang aktif mau pun mantan telah dicekal ke luar negeri.

MEDAN, PODIUM KPK kayaknya tak pernah gentar mengusut aliran dana yang dikucurkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho kepada puluhan anggota DPRD Sumut, periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Tak hanya itu, Gubsu HT Erry Nuradi, Cawagub Sumut Musa Rajekshah alias Ijeck dan ayahnya, H Anif turut diperiksa Minggu pekan lalu. Bersama mereka juga menjadi terperiksa sebanyak 18 saksi terdiri dari unsur pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Staf DPRD dan pihak swasta.

Di antaranya Drg H Anwar (swasta), M Mahfullah (Pemko Binjai), Permohonan Lubis (staf Gubernur Sumut), Jhon Sabiden (Pemkab Simalungun), Hendrik April Yanto (swasta), C Silalahi (PNS), Setia Budi Tarigan (Wiraswasta), Rospita Pandiangan (Sekretariat DPRD Sumut), Jimmy P (pensiunan PNS), Maswir (Sekretariat DPRD Sumut), Erwin H Harahap (PNS Kota Padangsidempuan), dan Abdi Maulana (swasta).

Hingga saat ini total sudah ada 94 orang di Sumatera Utara yang diperiksa sejak Senin 16-22 April 2018. Nah, terkait pencekalan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut langsung dirilis pelaksana tugas harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Dikatakan Yuyun, pencekalan dilakukan hingga 6 bulan ke depan. "Mereka dicekal untuk 6 bulan ke depan terhitung 19 April 2018," katanya, Kamis kemarin.

Upaya pencekalan oleh KPK ditujukan untuk mempermudah proses penyidikan terhadap 38 anggota legislatif daerah tersebut. Ditetapkannya 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka ini

merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK. Sebelumnya, KPK sudah memproses lebih dulu 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Ke-12 anggota DPRD Sumut itu telah divonis Pengadilan Tipikor Medan dengan rata-rata 4 sampai 6 tahun penjara.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.

KPK juga menyatakan, penahanan terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka dapat dilakukan jika sudah memenuhi ketentuan.

Penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan jika penyidik memandang alasan untuk melakukan penahanan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 KUHAP sudah terpenuhi.

"Ketika penyidik memandang misalnya alasan obyektif, alasan subyektif sudah cukup, maka kita dapat melakukan proses penahanan itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK,

Kuningan, Jakarta.

"Jadi, sepenuhnya tergantung pada kecukupan alasan di Pasal 21 KUHAP tersebut. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya," kata Febri. Soal kapan pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan, Febri mengatakan akan diinformasikan lebih lanjut.

Dalam enam hari proses penyidikan di Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pengembalian uang dari anggota DPRD Sumut yang diduga kecipratan suap dari mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan pengembalian tersebut mencapai Rp 1,9 miliar dari 30 anggota DPRD Sumut.

"Saya dapat informasi dalam enam hari di Sumut ada lebih dari 30 anggota DPRD yang mengembalikan uang yang kemudian kita sita, jumlahnya sekitar Rp 1,9 M," ungkap Febri saat dikonfirmasi, Rabu (25/4/2018).

Febri memastikan pengembalian uang tersebut akan dimasukkan berkas perkara oleh penyidik.

"Tentu saja ini akan dilakukan penyitaan dan menjadi berkas dalam perkara tersebut. Kami akan pelajari lebih lanjut pemeriksaan di Sumut tersebut untuk kepentingan tersangka atau saksisaksi tambahan lainnya," jelas Febri.

Ditetapkannya 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK. Sebelumnya, KPK sudah memproses lebih dulu 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Ke-12 anggota DPRD Sumut itu telah divonis Pengadilan Tipikor Medan dengan rata-rata 4 sampai 6 tahun penjara.

headline edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Sebelumnya, suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.

38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang jadi tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar.

Kemudian, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring.

Lainnya yakni, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, sudah ada anggota DPRD Sumatera Utara yang mengembalikan uang terkait kasus suap yang melibatkan mereka. Sebelumnya, 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 20092014 dan 2014-2019 menjadi tersangka penerima suap dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Namun, Agus menyatakan, pengembalian uang suap dari anggota DPRD Sumut itu tidak akan menghilangkan tindak pidananya. "Iya, betul (tidak menghilangkan pidana)," kata Agus.

KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017.

Hanya saja, Agus mengatakan, mereka yang telah mengembalikan uang suap mungkin aka mendapat keringanan tuntutan. "Mungkin nanti tuntutannya bisa kita kurangin," ujar Agus. Agus mengaku tak hafal siapa saja dan berapa nilai uang yang telah dikembalikan. "Saya enggak hafal, tapi ada (yang mengembalikan)," ujar Agus.

Gatot Pujo Nugroho memberikan uang kepada anggota DPRD untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2012 hingga 2014, dan pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Sumut tahun 2015.

Total duit Gatot yang mengalir ke DPRD diperkirakan mencapai Rp 61 miliar.

Dalam kasus ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sudah lebih dulu memvonis Gatot dengan hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, KPK masih terus memeriksa 38 anggota DPRD dalam kasus suap tersebut. n red

4

38 Anggota DPRD Sumut Kena Cekal 1. Rijal Sirait 2. Rinawati Sianturi 3. Rooslynda Marpaung 4. Fadly Nurzal 5. Abu Bokar Tambak 6. Enda Mora Lubis 7. M. Yusuf Siregar 8. Muhammad Faisal 9. DTM Abul Hasan Maturidi 10. Biller Pasaribu 11. Richard Eddy Marsaut Lingga 12. Syafrida Fitrie 13. Rahmianna Delima Pulungan 14. Arifin Nainggolan 15. Mustofawiyah 16. Sopar Siburian 17. Analisman Zalukhu 18. Tonnies Sianturi 19. Tohonan Silalahi 20. Murni Elieser Verawati Munthe 21. Dermawan Sembiring 22. Arlene Manurung 23. Syahrial Harahap 24. Restu Kurniawan Sarumaha 25. Washington Pane 26. John Hugo Silalahi 27. Ferry Suando Tanuray Kaban 28. Tunggul Siagian 29. Fahru Rozi 30. Taufan Agung Ginting 31. Tiaisah Ritonga 32. Helmiati 33. Muslim Simbolon 34. Sonny Firdaus 35. Pasiruddin Daulay 36. Elezaro Duha 37. Musdalifah 38. Tahan Manahan Panggabean

1.000 Relawan ‘Sihar Kawan Kita’ Siap Sosialisasikan Pasangan DJOSS Refleksi Pendidikan di Bumi Pertiwi Oleh: M Wahyu Ariyanto

PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2018 merupakan momentum bagi rakyat Sumut untuk menentukan masa depan daerah. Harus diakui, bahwa saat ini Sumut tengah terengah (ngos-ngosan) mengejar kemajuan daerah lain.

MEDAN, PODIUM Karenanya, sudah waktunya Sumut memiliki pemimpin yang berpengalaman dan profesional dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Untuk mewujudkannya, relawan ‘Sihar Kawan Kita’ menginisiasi gerakan “Bikin Ngos Jedi DJOSS”, yang mengajak rakyat Sumut menjadi sahabat bagi duet DJOSS dan berpartisipasi dalam Pilgub Sumut 2018.

“Kita harus akui, Sumut saat ini sedang ngosngosan mengejar kemajuan daerah lain.

Karenanya, kami ingin menghadirkan sebuah kegembiraan dan rasionalitas, untuk memilih pasangan Djarot Saiful Hidayat — Sihar Sitorus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018 — 2023,” ujar Al Azhar juru bicara relawan Sihar Kawan Kita, Rabu (2/5/2018).

Al Azhar menambahkan, relawan Sihar Kawan Kita ingin mengajak warga Sumut meyakini bahwa Djarot – Sihar adalah pilihan terbaik. Pasalnya, pengalaman dan idealisme Djarot – Sihar sangat dibutuhkan, agar rakyat Sumut dapat kembali merasakan pembangunan dan menikmati kekayaan daerah dalam bentuk kebijakan yang berpihak

pada masyarakat.

“Sumut adalah simbol kebanggaan Sumatera, wajah Indonesia yang beragam. Kita memerlukan pemimpin berpengalaman dan profesional, yang tenang dalam bekerja, bukan yang biasa menghardik dan mengancam. Yang bisa menjaga keberagaman dan membuktikan bahwa Sumut adalah contoh demokrasi yang bisa menghasilkan orang-orang penuh kualitas dan berwatak manusiawi. Dan kami percaya, itu semua ada pada sosok pasangan DJOSS,” ucap Al Azhar.

Untuk menyukseskan gerakan tersebut, relawan ‘Sihar Kawan Kita’ mengerakkan 1.000 relawan yang akan melakukan sosialiasi. Selain itu, relawan Sihar ini juga mengajak warga Sumut untuk bergabung dan menyumbangkan gagasan melalui website siharkawankita.com.

Djarot — Sihar saat ini sedang berjuang mewujudkan harapan warga Sumut mendapatkan kepemimpinan daerah yang berpengalaman, bersih dan profesional. Namun mereka tidak bisa melakukannya sendiri.

Mereka memerlukan keterlibatan warga Sumut.

Mereka membutuhkan kawan, yakni kita semua warga Sumut,” ujarnya. n hmt

SELAMAT hari Pendidikan Nasional, di tanggal 2 mei 2018 banyak yang menulis status dari seorang Presiden sampai seorang yang memiliki wacana #gantipresiden juga turut mengucapkan Hari Pendidikan Nasional.

Ini adalah sebuah syimposium bersama dimana tujuan kita semua sama yaitu perbaikan pendidikan di negeri Indonesia tercinta ini. Banyak sekali yang perlu ditinjau ulang mulai dari kebijakan-kebijakan menteri, dana BOS yang masih belum rata dan dikorupsi halus, Ujian Nasional yang masih amburadul sistemnya, serta revisi kurikulum 2013.

Permasalahan diatas begitu kompleks, masyarakat awam juga tidak melihat sejauh ini mengenai anak-anak mereka yang masih sekolah.

Anggapan mereka baik-baik saja “itu urusan guru yang penting udah di dalam sekolah sudah aman” ucap orag tua siswa. Seluruhnya dilimpahkan kepada guru. Miris bukan pendidikan saat ini?

Kihajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional yang tanggal lahirnya dijadikan hardiknas pernah mengatakan, ”Setiap orang menjadi guru, dan setiap rumah adalah sekolah”.

Jadi sebetulnya sebuah pendidikan adalah tiang tiang penyangga bangsa, dimana tidak hanya guru saja yang merawat tiang tersebut, melainkan seluruh insan manusia yang hidup di Indonesia, pendidikan menjadi landasan dasar guna mempersiapkan kader muda untuk bonus demografi nanti, agar ditahun 2030 negeri ini masih ada.

Presiden kita dahulu pernah mengatakan “Revolusi Mental”, tepat sekali mungkin cita-cita beliau adalah merombak halus mental mental manusia di negara ini, berani jujur hebat tidak hanya dijadikan tulisan simpatik, namun sebagai realisasi yang penting karena sebuah kejujuran akan dapat mendatangkan kemakmuran.

Siswa diajak berpikir nalar realistis diajak bermain sambil belajar, agar tidak memegang mobile legend saja. Semoga dihari ini cita-cita Ki Hajar Dewantara diteruskan oleh generasi muda yang sedang menghadapi era Revolusi Industri 4.0 ini. n

religi 5 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Sejajar Serupa Umar Oleh

YYusuf usuf Maulana

SAAT Tengku Besar Burhanuddin muda, ia punya kebiasaan turun ke bawah. Mengamati keadaan rakyat di Negeri Sembilan Malaysia. Ayah dari saudara Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdurrahman (kelak menjadi Yang Dipertuan Agung Kerajaan Malaysia), ini tampaknya mencoba untuk menerapkan amalan orang-orang saleh dalam agama ini; di antaranya Umar ibn Khathab, terutama ketika menjabat sebagai khalifah.

Ada kemungkinan, Tengku Besar Burhanuddin, tak sekadar berteori atau bahkan berpuas dengan khayalan.

Sebagaimana disebutkan Buya Hamka, sang sahabat Tengku Besar, ada pepatah yang patut direnung mendalam. “Belanda mati karena pangkat, Cina mati karena kekayaan, Keling mati karena makanan, Melayu mati dalam angan-angan.”

Kita, kaum Melayu, termasuk di Indonesia tentunya, tutur Hamka, bertambah mundur lagi karena hasad dan iri hati. “Kalau ada kawan yang kelihatan maju, yang lain benci dan memfitnah,” ungkap Hamka dalam menceritakan kisah ini di Tafsir Al Azhar Juz V surat an-Nisa ayat 32.

Karena itu, sosok-sosok seperti Tengku Besar Burhanuddin yang mau mendatangi kawasan perdesaan dan pelosok menjadi sesuatu yang menyirami keterpurukan adab umat dan bangsa Islam, di mana pun.

Dalam satu kunjungan di satu bidang sawah yang luas, sang Tengku bertemu satu titian yang telah rusak dan lapuk.

Satu titian penyeberangan yang beramat

faedah bagi ara petani di negerinya. Tak perlu panjang cakap, ia pun mengangkat kayu-kayu dan bambu titian atau jembatan yang berserak-serak tak keruan.

Memikulnya sendiri lalu menyusunnya kembali agar bisa mendekati sedia kala agar dapat diseberangi.

Awalnya, seorang diri, lalu mengajak seorang pengiring bernama Sulaiman.

Sulaiman adalah pujangga kenamaan Melayu sekaligus sahabat sang Tengku Besar. Mendapati kesigapan sang junjungan, Munsyi Sulaiman spontan berpantun: Anak Raja memikul kayu, Kayu diambil akan titian; Nasib malang orang Melayu, Orang besar-besar berdengkidengkian Tak hanya Munsyi Sulaiman, para pengiring sang Tengku malu hanya berdiam menyaksikan tuannya bekerja seorang diri. Mereka serentak menyingsingkan lengan baju, bersamasama bergotong royong memperbaiki titian para petani dan warga sekitar.

Bukan karena pujian dari sang Munsyi, Tengku Besar tercekat diam. Bukan pula

soal kecepatan sang Munsyi merangkai kata.

Kepada Buya Hamka, Tengku Besar berujar, “Beta termenung memikirkan dua hal.”

Selain kecakapan sang pujangga, Tengku Besar menyelami isi gubahan pantun tersebut, “Karena orang-orang besar Melayu berdengki-dengkian, mudahlah bagi bangsa Inggris memecah-belah kami orangorang besar Melayu, sehingga hak-hak pusaka kami habis dirampas.”

Alih-alih larut dalam praktik dengkimendengki, atau sekadar merutuki sesama bangsawan Melayu, Tengku Besar Burhanuddi insaf satu hal.

Tindakan nyata harus segera diperbuat; memberikan teladan mesti diwujudkan tanpa tendensi. Inilah tentang kebesaran pribadi di tengah kekerdilan pribadi sesama insan di sekeliling.

Dalam karya seri hidangan rohani dan budi pekerti berjudul Pribadi (1950), Hamka menuliskan tentang kebesaran pribadi. “Keteguhan hati pahlawan-pahlawan itu, keberaniannya menghadapi soal-soal yang sulit menyebabkan timbul pada orang yang menghadapinya naluri, yaitu tunduk kepada yang kuat.

Dan memang ada di antara manusia yang telah dijadikan Tuhan untuk memerintah dan membimbing. Karena kagum, orang senantiasa memperkatakannya, baik dengan kecintaan, baik pun dengan kebencian” (halaman 192).

Kebesaran pribadi itu dengan amal nyata, tak perlu dengan gencarnya publikasi. Tak harus memaksa diri agar diketahui pihak lain meski itu rakyat sendiri. Karena kepribadian besar sering kali memerlukan kesenyapan; bukan antero puja-pujian apalagi gemerlap pencitraan. Dengan demikian, mematutkan diri sebagai sosok mirip para pahlawan besar dalam agama ini bukan dicari-cari atau dipaksakan.

Pengesanan berlaku wajar yang berangkat dari hati bersih para alit rakyat menilai. Bukan dari lisan politisi pemuja yang ingin cari perhatian.

Bukan serupa Munsyi Sulaiman yang cemasi perilaku bangsanya lantas bertindak menuruti tuannya tanpa jatuh pada pengultusan tanpa bukti.

“Walaupun kita bukan seorang pahlawan di medan perang, walaupun di leher dan di bahu kita tidak ada tanda-tanda ketentaraan, kita pun dapat juga disegani orang, bahkan ditakuti, asal ada di dalam hidup kita ada sifat berani melalui perjuangan yang mengatasi kesanggupan manusia yang lain, sehingga orang kagum dan hormat,” pesan Buya Hamka di buku yang sama (halaman 193) Tak perlu jadi seperti Tengku Besar Burhanuddin agar orang lain hormat; kita pun dapat melakukan dengan posisi kita, tanpa harus mencari pujian orang. Dan tak perlu kita jadi serupa Umar ibn Khathab dalam pengkiasan para pengikut setia, hanya dari kerja ala kadar tapi disebut setinggi langit seakan kita patut sejajar dengan sahabat Baginda Nabi tersebut. n rol

Amien Rais, Politikus yang tak Mengenal Rasa Takut Oleh: Arif Supriyono - Part 2 Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais Keberanian Amien terus berlanjut. Pada Januari 1997, melalui kolom di Republika, ia mengritik dengan keras pengelolaan Freeport di Tembagapura, Papua. Berdasarkan data yang dimiliki dan dari pengalamannya ke lokasi tambang Freeport, Amien mendapat angka dan fakta bahwa dari puncak Pegunungan Grasberg yang kini menjadi danau karena adanya penambangan itu, hingga tahun 1997, sebanyak 1.620 ton emas, 3.240 ton perak, dan 162 juta ton tembaga telah diambil perusahaan milik Amerika Serikat itu.

Dari puncak Garsberg itu, Amien melihat adanya pipa besar ke bawah hingga sepanjang 100 km menuju tepi Laut Arafura. Dalam pipa itu mengalir konsentrat yang berisi ketiga bahan tambang tersebut. Saat itu, nilai emas yang telah diambil diperkirakan mencapai Rp 400 triliun. Ini belum nilai perak dan tembaga yang totalnya tentu lebih besar lagi.

Ia juga keras mengritik rencana penambangan emas di Busang, Kalimantan Timur. Saat itu pemerintah menyerahkan perusahaan Kanada (BreX) untuk mengambil 90 persen saham di Busang dan segera menjalankan aktivitasnya. Kebijakan ini dikecam keras Amien melalui sebuah tulisannya.

Ternyata Busang, yang semula dianggap memiliki deposit emas melebihi Tembagapura, hanyalah pepesan kosong. Akibat tulisan itu, Amien lalu ditendang dari ICMI. Menjelang kejatuhan Orde Baru, Amien yang dianggap sebagai lokomotif reformasi menyerukan agar rakyat membanjiri Monas untuk berdemo

meminta Soeharto turun. Meski tentara akan mengerahkan 80 persen personelnya dan dikabarkan hendak menangkapnya, Amien tak juga surut.

Lalu saat melihat ada pagar kawat berduri mengelilingi Monas dan informasi bahwa tentara tak akan berkompromi jika demonstran mendekati istana, barulah Amien menyadari, ribuan rakyatlah yang nanti akan menjadi korban. Pada dini hari menjelang demo itu, dia lalu berkeliling Jakarta dan juga mengumumkan lewat radio-radio tentang batalnya demontrasi besarbesaran di Monas.

Ancaman terhadap Amien juga datang dari Pasuruan, Jawa Timur.

Menjelang reformasi, Amien hendak bersafari ke Jatim, antara lain diundang sebuah pondok pesantren di Pasuruan. Sekelompok anak muda anggota Banser menolak dan minta agar Amien tidak ke Pasuruan. Tentu saja mantan ketua MPR dan ketua PP Muhammadiyah tersebut tak menghiraukan hal ini.

Amien percaya aparat keamanan akan menjalankan tugas dengan baik.

Namun apa boleh buat, niat ke Pasuruan itu terpaksa dibatalkan. Gara-garanya, Kodam Brawijaya (saat itu dimpimpin Mayjen Djadja Suparman) tak bertanggung jawab bila terjadi apa-apa terhadap Amien Rais. Amien akhirnya bersilaturahim ke Ponpes Lirboyo Kediri. Kebetulan saya ikut dalam iringiringan rombongan tersebut.

Kalau bicara soal nyali, rasanya akan sulit mencari bandingan keberaniannya dengan orang lain.

Karena itu, menebar ancaman untuk Amien Rais tentu tak akan membuat nyali keberaniannya surut.

Meski berani, apakah berarti Amien juga tak pernah salah? Sudah pasti tak ada manusia yang selalu benar. Saya

yakin, Amien juga pernah melakukan kesalahan meski mungkin tidak fatal. Ini karena dia belum pernah memegang kendali kekuasaan. Kesalahan saat memegang kendali kekuasaan, sangat mungkin berakibat fatal.

Jika kemudian ada yang bertanya soal uang, saya pun yakin Amien pernah menerima uang dari beberapa pihak. Sebagai mantan pimpinan Muhammadiyah, sudah pasti banyak pihak yang memberi bantuan dana operasional bagi aktivitasnya di ormas Islam tersebut. Bisa jadi, dana juga dia terima tatkala memimpin partai meski untuk hal ini saya tak punya bukti.

Saya pernah mendengar langsung ucapan Amien Rais saat masa reformasi di Surabaya. Kala itu ia mengungkapkan ada utusan Cendana yang akan mengirimkan ratusan miliar rupiah asalkan Amien tak meneruskan gerakannya. Sembari tersenyum Amien mengatakan, ”Jika ukurannya ratusan miliar, itu tak ada gunanya. Kalau triliunan mungkin itu baru bisa memberi manfaat bagi banyak orang,” kilahnya.

Soal kedekatan Amien dengan wanita lain, saya hanya pernah mendengar dua kali. Pertama saat dia menjadi direktur Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan. Saat itu ada orang yang menitipkan seorang perempuan agar ikut membantu Amien sebagai staf di lembaganya.

Beberapa orang sempat mengingatkan Bu Amien agar waspada terhadap perempuan yang masih mahasiswi tersebut. Sampai Amien meninggalkan lembaga itu, ternyata tak ada kabar apa pun soal kedekatan Amien dengan perempuan tersebut.

Kedua adalah Zarima Mirafsur (mantan atlet bulu tangkis dan artis) yang kala itu berjuluk ratu ekstasi.

Zarima ternyata pernah diminta

orang agar mendekati Amien Rais.

Menjelang Sidang Istimewa MPR, saat Amien dan anggota MPR menginap di Hotel Mulia, Zarima suatu kali terlihat di lobi hotel mewah tersebut.

Dia sempat berada di posisi dekat Amien dan kemudian ada yang mengabadikan.

Ketika suatu saat ada yang bertanya soal hubungannya dengan Amien Rais, ternyata Zarima malah mengelak.

“Saya tidak mengenal beliau. Saya justru takut berada di dekat beliau karena tidak kenal,” kata Zarima. Kala ditanya apakah ada orang yang sengaja menyuruh dia agar dekat Amien Rais, Zarima tak mau menjelaskan.

Itu sekilas tentang Amien Rais.

Kritikannya soal penguasaan 74 persen tanah oleh asing (swasta) dan bagi-bagi sertifikat tanah itu sekadar untuk mengelabui khalayak adalah hal yang wajar. Pada tahun lalu pun Syafii Maarif juga mengungkapkan, 80 persen tanah kita dikuasai asing. Penyataan Amien itu ternyata menyulut kegeraman Luhut Binsar Panjaitan. Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan memberikan pengarahan dalam Sekolah Kepemimpinan Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta, (26/3/2018).

Luhut mengancam akan membongkar dosa-dosa Amien. Ya soal Luhut, saya tak banyak tahu.

Saya hanya tahu Luhut itu jenderal purnawirawan yang mantan menteri perindustrian dan perdagangan, mantan dubes di Singapura, mantan kepala staf kepresidenan, mantan menko polhukam, dan sekarang menko kemaritiman. Dia juga pengusaha besar di berbagai bidang.

Apakah penguasa (pejabat) dan pengusaha terbiasa melakukan praktik tidak benar dan tindak kesalahan atau dosa-dosa? Lagi-lagi, saya tidak tahu. n rol

binjai edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

6

WOW! 89 LEMBAGA KOPERASI DIBUBARKAN SEBANYAK 89 lembaga koperasi yang ada di Kota Binjai, Sumatera Utara, terpaksa dibubarkan karena dinilai tidak dapat menjalankankonsep dan prinsip dasar koperasi.

BINJAI, PODIUM Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Eka Edi Saputra, di Binjai, Kamis.

Itu untuk tahun 2017 saja

sementara untuk 2018 ini pun, ada rencana pembubaran lembaga koperasi. Namun sama seperti kebijakan di tahun-tahun sebelumnya, mereka tetap kita beri kesempatan dengan melakukan sejumlah pembenahan, katannya.

Dijelaskannya 2016 di Binjai terdapat 221 lembaga koperasi.

Namun karena banyak yang bermasalah, maka pada 2017 sebanyak 89 lembaga koperasi simpan pinjam terpaksa dibubarkan.

"Sekarang ini lembaga koperasi hanya tinggal 132 saja," ujarnya.

"Pembubaran lembaga koperasi disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari ketidakaktifan pengurus, tidak adanya pelaksanaan rapat

anggota tahunan (RAT), ketidakjelasan anggota, hingga ketiadaan kantor," sambungnya.

Meskipun demikian, dia mengaku, senantiasa siap membantu dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat, untuk membentuk dan mendaftarkan lembaga koperasi yang mereka kelola, dengan syarat minimal, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kantor sekretariat, dan 20 anggota.

Untuk 2018 ini, kita fokus melakukan sosialiasi perkoperasian dan kewirausahaan bagi generasi muda, khususnya kepada pelajar. Sehingga kita berharap antusias generasi muda untuk membentuk koperasi dapat semakin meningkat. n ants

Binjai Bakal Miliki Kampung KB di Setiap Kecamatan BINJAI, PODIUM Kota Binjai, Sumatera Utara, sudah memiliki kampung Keluarga Berencana (KB) diseluruh kecamatan sebagai bukti keseriusan pemerintah setempat untuk terus meningkatkan derejat kesehatan warganya.

Hal itu disampaikan Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, Jumat, saat menerima tim penilai penerima Satyalencana Pembangunan bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Idaham menjelaskan saat ini Binjai telah memiliki kampung KB yang tersebar di seluruh kecamatan, keberadaan kampung KB sendiri sangat bermamfaat kepada masyarakat dibuktikan dengan berbagai kegiatan seperti PIK-R, lansia, program pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin, IVA test dan lainnya.

"Berdasarkan pengalaman dan melihat derasnya arus globalisasi dan teknologi akan sangat berbahaya jika kita tidak ikut menjaga generasi muda agar tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi, akhirnya kami bekerja sama dengan berbagai instansi diantaranya Kementerian Agama, BNN, tokoh, agama, dan masyarakat, setiap pasangan yang ingin menikah harus mengikuti berbagai tes dan konseling," katanya.

Bukan hanya memberikan bimbingan kepada calon

pengantin, namun mereka juga harus menjalani pemeriksaan narkoba. Saat ini Pemko Binjai memiliki data nyata pernikahan. Program ini dibuat untuk melindungi generasi muda membina keluarga yang sejahtera.

Ketua tim penilai Ani Afrida Sinaga menjelaskan penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi membangun kualitas hidup masyarakat dengan mensukseskan program kependudukan sesuai kearifan lokal.

"Penghargaan akan diberikan kepada tokoh setelah melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh tim, tahun ini sekitar 24 orang tokoh yang diusulkan mendapatkan penghargaan Satyalencana Pembangunan," katanya.

Kehadiran kami untuk melakukan pengecekan secara langsung apakah data yang dibuat sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Rombongan tim penilai usai bertemu Wali kota langsung meninjau lima titik kegiatan yaitu meninjau konseling pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin di kantor BKKBN, mengunjungi pelaksanaan iva tes di balai KB Kecamatan Binjai Barat, mengunjungi kampung KB di Kelurahan Lurah Limau Sundai serta melihat balai kreativitas masyarakat kampung KB yag berada di Jalan H Abdul Hasan. n ants

KPU Binjai: 170.547 Pemilih Tetap Pilgub Sumut BINJAI, PODIUM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, menetapkan 170.547 pemilih tetap yang akan mempergunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan Guberur da Wakil Gubernur yang digelar serentak 27 Juni mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Binjai Heri Dhani, di Binjai, akhir pekan lalu.

Penetapan pemilih untuk pilgubsu sudah dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Edy Rahmayadi-Musa Rejackshah dan Djarot Syaiful HidayatSihar Sitorus.

Jumlah pemilih tetap tersebut ditetapkan oleh KPU setelah mengalami penurunan sekitar 6.000 pemilih yang disortir ulang oleh pihaknya karena adanya ditemukan pemilih ganda, katanya.

Adapun daftar pemilih yang akan mempergunakan hak pilihnya itu untuk Kecamatan Binjai Kota sebanyak 21.042 pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 55, Kecamatan Binjai Barat sebanyak 30.188 pemilih dengan 60 TPS, Kecamatann Binjai Selatan 34.045 pemilih dengan 84 TPS, Kecamatan Binjai Timur 35.322 pemilih dengan 91 TPS, Kecamatan Binjai Utara 49.980 pemilih dengan 107 TPS. Ia juga menjelaskan KPU Binjai sudah melaksanakan pagelaran seni dan budaya dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2019 mendatang.

Dimana pagelaran seni dan budaya tersebut dimaksudkan agar masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi dengan rileks sehingga pesta demokrasi nantinya berjalan dengan baik.

"Pagelaran seni dan budaya ini dilaksanakan seluruh KPU di Indonesia agar masyarakat menyambut pesta demokrasi dengan rileks agar pesta demokrasi natinya tanpa money politik, tanpa kekerasan dan tanpa hoxs," katanya.

Heri Dhani juga menjelaskan kalau KPU Binjai sudah melakukan berbagai persiapan menjelang pemilu legeslatif dan pemilihan presiden di tahun 2019 mendatang. n ants

Pemko Binjai Terima Inovasi Pelayanan Publik e-Government BINJAI, PODIUM Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas Inovasi Pelayanan Publik EGovernment, yang diserahkan Gubernur Tengku Erry Nuradi.

"Kita terima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik," kata Staf Ahli Wali Kota Binjai Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Afwan, di Binjai, Kamis, penghargaan diterima dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXII tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu Afwan menyampaikan penghargaan diterima ini sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah kabupaten/kota yang telah berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

melalui pelayanan publik E-Government.

Ia juga menyampaikan harapan Gubernur dimana ini merupakan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis eGovernment, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan aparatur pemerintah daerah yang bersih.

Sementara Gubernur Sumatera Utara dalam amanatnya berharap

penghargaan ini menjadi motivasi bagi kabupaten dan kota yang belum berinovasi, terutama inovasi dibidang teknologi informasi utuk terus berinovasi.

Pemerintah daerah agar jadikan momentum Hari Otonomi Daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi. “Setiap pemerintah daerah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mengatasi berbagai hambatan

dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemda harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kualitas pelayanan publik yang semakin optimal,� katanya.

Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik E-Government dari Pemprovsu merupakan salah satu bukti keberhasilan Pemko Binjai sebagai kota pertama di Sumatera Utara yang menerapkan aplikasi Smart City.

Selain Kota Binjai terdapat lima kabupaten dan kota memperoleh penghargaan Inovasi Pelayanan Publik E-Government ini diantaranya Kota Medan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Tapanuli Utara. n ants

langkat 7 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Pemerintah dan Masyarakat Harus Bersinerji Jaga Kelestarian Hutan Mangrove

“

DALAM waktu dekat ini, direncanakan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir.H. Joko Widodo alis Pak Jokowi akan berkunjung ke lokasi wisata Hutan Mangerove Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, melalui jalur udara.

LANGKAT, PODIUM Hal tersebut disampaikan oleh Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar M.SC, pada Kunjungan Kerja (Kunker) untuk menijau persiapan lokasi, ke tempat wisata Hutan Mangerove Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat,(14/4/ 2018).

Kunjungan tersebut disambut oleh Kadis Lingkuang Hidup (LH) Langkat Drs. Iskandar Zulkarnain Tarigan M.Si, Camat Brandan Barat M. Hermain S.STP, DANDIM 0203 Langkat Letkol (Inf) Deni Eka Gustiana, Wakapolres Langkat Kompol Hendrawan,SIK,MH, Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskomifo Langkat Sudarno SE, Kelompok Tani Mekar Hutan Mangerove dan masyarakat sekitar.

Selain memantau arel sekitar hutang mangrove dan tempat sebagai persiapan kunjungan RI 1, kunjungan Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar M.SC beserta rombongan tersebut, juga di isi dengan sesen diskusi dengan masyarakat sekitar.

Pada kesempatan tersebut Ibu Mentri, menjelaskan, Hutan mangrove Langkat Sumatra utara di pesisir pantai seluas 105 hektar kawasan didesa Lubuk Kertang ini, 10 tahun yang lalu mengalami kerusakan yang cukup parah, akibat penumbangan liar

dan ahli fungsi, yang dilakukan oleh kalangan tidak bertanggung jawab.

“Sebab mereka membabat habis pohon hutan,”ungkapnya.

Namun kini, sambung ibu Mentri, Kawasan ini telah kembali lestari, hijau, asri, dan menjadi tempat berkembang yang baik bagi biota laut (hewan laut), setalah sebelumnya dilakukan upaya perawatan dan perbaikan dengan kerja keras seperti menanam bakau, oleh Pemerintah beserta dukungan kelopok tani dan masyarakat sekitar “Setelah sepuluh tahun berlalu sejak masa itu , saat ini fungsi hutan mangrove telah kembali dan hasilnya telah

Advokasi Tim BP-JHC Langkat STABAT, PODIUM Badan Pekerja Joint Health Council (BP-JHC) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) berkunjung ke Kabupaten Langkat, dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) untuk melakukan dan melihat advokasi (Penggagasan-red) BP-JHC Langkat tahun 2017 lalu.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH diwakili Assisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Drs.H. Hermansyah didampingi oleh Assisten Administrasi Umum Drs. Sura Ukur serta Kadis Kesehatan dr.

Sadikun Winato serta anggota tim BP-JHC Langkat, bertempat di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Langkat, (16/4/2018).

Ketua BP-JHC Prov.Sumut Dr.Baktiar Panjaitan didampingi oleh dr.Hermasyah Sadek dalam kesempatan kunjungan tersebut, menjelaskan, Kunker ini untuk melakukan advokasi dan melihat perkembangan hasil advokasi BP-JHC Langkat tahun 2017 yang lalu, sekaligus untuk melakukan pengambilan kebijakan Bupati Langkat dalam hal tersebut.

“Kunker ini juga dilakukan kepada Bupati dan Wali Kota dan DPRD se Sumatra utara,” jelasnya.

Ini sesuai dengan keputusan Gebernur Sumatra Utara nomer : 188.44/791/KPTS/2016 tanggal 29 desember 2016 , telah dibentuk Komite Kerjasama Kesehatan Wilayah (Joint Health Council) Provinsi Sumatra Utara, salah satu tugasnya dari Badan Pekerja Joint Health Council (BP-JHC).

Sebab BP-JHC tugasnya melakukan advokasi tentang program kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit oleh Gebernur , Bupati / Wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut. Sedangkan Bupati/ Wali Kota mereka adalah anggota JHC termasuk Bupati Langkat,”urainya.

Hal tersebut dilakukan, sambung Dr.Baktiar , sebab BP-JHC Prov.Sumut pada 27 september 2017 lalu, telah melakukan advokasi tentang memorandum kebijakan kesehatan urgensi akreditasi rumah sakit di Sumut dan memorandum kebijakan kesehatan urgensi akreditasi puskesmas. Dengan empat program yaitu pencegahan Konstantif , peningkatan kualitas imunisasi, 1 peningkatan pemberantasan TBC dan paru. n P3 P31

kita nikmati, salah satunya menambah hasil perekonomian masyarakat sekitar dari hasil lautnya” sebutnya.

Sehingga Ia berharap Pemkab.Langkat serta kelompok tani dan masyarakat sekitar, bisa bersinergi untuk terus menjaga kelestarian hutan mangerove ini.

Dr Ir Siti Nurbaya juga turut mengaprseiasi kepada Pemkab.

Langkat dan kelompok tani mekar yang telah berhasil menjadikan Hutan Mangerove ini tempat wisata yang indah yang diminati oleh banyak wisatawan baik lokal dan luar daerah.

“Saya Mengusulkan kelompok tani

mekar yang diketuai oleh Dian Batu Bara ini, mendapatkan pengharagan Kalpataru bidang lingkungan hidup,”ujarnya.

Sedangkan ketua kelompok tani mekar Dian Batu Bara, mewakili kelopok tani dan masyarakat sekitar mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih atas kunjungan kerja ibu Mentri, hal ini adalah sebuah momen istimewa bagi kami.

“Kami semua pun, sudah tidak sabar menyambut kedatangan RI 1 Pak Jokowi, ke wisata hutan Mangorove ini,”sebutnya.

Sembari mengusulkan, agar jalan utama menuju wisata hutan mangrove ini segara di hotmix, sebab kondisi jalan utamanya saat ini bila datang hujan, kondisinya becek dan licin, sehingga menyulitkan transfortasi darat.

Kadis Lingkuang Hidup (LH) Langkat Drs. Iskandar Zulkarnain Tarigan M.Si, selain mengucapkan selamat datang kepada ibu Mentri RI di bumi Langkat nan asri, Ia juga menyampaikan bahwa pada 2019 mendatang, Pemkab. Langkat melaui Dinas Pembangunan Umum (PU) Langkat, akan menghotmix jalan utama menuju wisata hutan mangrove tersebut.

“Sebab anggaran pembangunannya telah disusulkan pada 2018 ini,” sampainya. n P30

Eksistensi FKPPI Mampu Menciptakan Kondusifitas di Wilayah Sumut STABAT, PODIUM Ratusan kader FKPPI dari berbagai penjuru Sumut hadir pada Acara Apel Siaga Kebangsaan Bela Negara (KBN) Keluarga Besar (KB) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI (FKPPI) Se-Sumut serta pelantikan ketua Pimpinan Cabang (PC) 0215 FKPPI Kabupaten Langkat dan pelantikan bersama pengurus rayon FKPPI se jajaran Kodim 0203 Langkat masa bakti 2018 – 2023, di Alun- Alun T.Amir Hamzah Jl. Proklamasi, Stabat, Langkat, (15/4/2018).

Dibuka secara langsung oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) II FKPPI Sumatra Utara H. Kharuddin Syah Sitorus SE, ditandai dengan penyerahan bendera pataka KB FKPPI dan pemasangan Pin kepada ketua PC 0215 FKPPI Kab. Langkat Bambang.

Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jendral TNI Ibnu Triwidodo S.I.P yang juga selaku ketua dewan pembina daerah Keluarga Besar TNI (KBT) Prov.

Sumut diwakili Dandim 0203 Langkat Letkol (Inf) Deni Eka Gustiana, pada kata sambutan, mengucapkan selamat kepada Bambang sebagai ketua terpilih PC 0215 FKPPI Langkat dan kepada kader FKPPI Langkat yang ikut dilantik. “Semoga dikepemimpinan Bambang FKPII Langkat mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pembangunan di Kab.Langkat,”ujarnya.

Sebagai kita ketahui, sambung DANDIN 0203 Langkat, lahirnya FKPPI bertujuan untuk menggalang potensi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI POLRI, menjadikan salah satu motor penggerak pembangunan nasional bersama dengan komponen bangsa lainnya, yang mempunyai kewajiban moral untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Maka diharapkan, pada berlangsungnya Pilkada serentak di wilayah Sumut tahun 2018, yang terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota ikut serta, yaitu Langkat, Deli serdang, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Dairi, Batu Bara Dan Pasang Sidempuan serta Gubernur Sumut.

“PKKPI dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya , sehingga eksistensi FKPPI dapat memberikan konstribusi positif dalam menciptakan kondusifitas di wilayah Sumut,”pesanya.

Ketua PD II FKPPI Sumut H.Khairudin yang juga selaku Bupati Labuhan Batu Utara, dalam kata sambutanya, mengucapkan selamat atas terlaksananya pelantikan ini, Ia juga berpesan kepada para kader Cabang 0215 FKPPI Langkat khususnya dan kader FKPPI Sumut umumnya, agar tetap menegakan disiplin dalam berogranisasi, disiplin dalam bersikap, disiplin dalam menggunakan atribut FKPPI serta menjauhi dari pemakaian narkoba dan membantu aparat dalam memberantas penyalagunaan narkoba.

“Saya ucapkan selamat dan sukses menjalankan pengabdian kepada FKPPI , organisasi yang kita cintai ini,”sebutnya.

Dirinya pun berharap pelantikan ini sebagai langka awal bagi Pengurus FKPPI Langkat, kedepanya dapat lebih eksis lagi dalam menjalankan roda organisasi dan mampu menjadikan FKPPI sebagai organisasi terbaik di Langkat.

Sedangkan Apel kebangsaan bela negara FKPPI, dijelaskannya, merupakan sikap dan prilaku FKPPI yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesai berdasarkan Panca Sila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsuangan hidup dan bernegara. n pendi

langkat http://podiumindonesia.com

8

Hj Nuraida Terima Penghargaan Kartini 2018

K

etua TP PKK Hj.Nuraida Istri dari Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, salah satu dari 14 tokoh wanita Sumut yang menerima penghargaan hari Kartini 2018, yang langsung diserahkan oleh H.Romo M.Raden Syafi’I SH angota komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, pada acara pelantikan DWP Pemuda LIRA Sumut, priode 20172022, di Garuda Plaza Hotel, (21/4/2018).

MEDAN, PODIUM Wakil Gubenur Sumut Brigjend Purn .DR. Hj.Nurhajizah Marpaung dalam kata sambutanya di acara penyerahan penghargaan hari kartini tersebut, mengucapkan selamat kepada para penerimanya, semoga penghargaan ini semkain mempersemangatkan kita semua, untuk terus memajukan dan membela hak para wanita Indoneseia.

“Yang harus paling kita syukuri, para wanita saat ini , termasuk kita, mendapatkan kesempatan untuk berkariri diberbagai bidang, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga dirumah,” jelasnya.

Adapun keempat belas nama penerima penghargaan tersebut adalah Wakil Gubenur SUMUT Brigjend Purn .DR. Hj.Nurhajizah Marpaung, Prof.Dr.Ir.Hj.Darmayati Lubis, Hj.Nuraida Istri Bupati Langkat, Hj. Rita Maharani istri wali kota Medan, Hj.Lisa Andriani istri wali kota Binjai, Hj. Mariliah istri Bupati Serdang berdagai, Dr.Hj. Dewi kesuma Nst. M.Hum , Dewi Andriany. SE. MM, Sofyan Maoren pengusaha batik, Uke

Retno Wahyu SE. ketua TP PKK Batubara, Hj. Nurzanah Lubis, ketua TP PKK Sindepuan, Masdiana Zainudin Mars ketua TP PKK Deli SEDRDANG, Jojor Sitotrus Pane S.Sos. MSi, Ernawati Lubis .S.SOs. Terpisah,selain penyerahan penghargaan hari Kartini, pada acara pelantikan Pemuda DWP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tersebut , juga dilakukan pembacaan Deklarasi PILJAGO (Pemuda Milenial Jangan Golput) dilanjutkan dengan penyerahan bendera Petaka sekaligus pengukuhan pengurus oleh ketua DPP Pemuda LIRA Adam Irham.

“Saya ucapkan selamat bagi kader Pemuda LIRA yang baru dilantik, semoga kita semua dapat bersatu menyukseskan Pilkada ini,”sebut ketua DPP LIRA Adam Irham pada kata sambutan acara tersebut.

Sedangkan ketua DPW Pemuda LIRA Sumut Bachtiar di kesempatan yang sama, selain mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang membatu hingga terlaksananya acara ini, juga mengajak kepada semua kader

untuk menyukseskan Pilkada ini dengan cara memberikan hak suaranya di TPS nanti. “Untuk pemuda LIRA jangan ada yang GOLPUT,” tandasnya.

Pada pelantikan tersebut, juga diisi dengan dialok publik bertema pemuda dan pemilih dengan subjek

pengawasan dan gerakan masyarakat anti golput dengan menghadirkan empat orang nara sumbber diantaranya H.Romo Raden Syafi’I SH, Ahmad Doli Kurnia, Prof.Muhammad , SIP, M.Si, Prof ZUdan Arif Fakrullaoh. SH. MM. n pendi

9

langkat http://podiumindonesia.com

Ngogesa: Aparatur Pemerintahan Jangan Telibat Politik Pilkada BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH langsung memimpin apel akbar dalam rangka sinergitas TNI -POLRI dan Aparat Pemerintahan Daerah, yang diprakarsai oleh Dandim 0203 Langkat Letkol (Inf) Deni Eka Gustiana, bertempat di Alun- Alun T.Amir Hamzah, Jl.Proklamasi Stabat, Langkat, (17/4/2018).

STABAT, PODIUM Sebagai Komandan upacara Kompol Endra Budianto Wakil Kepala Detasmen A Brimob Binjai, pembacaan Sapta Marga dari personil Yon Arhanud 11/WBY, pembacaan UU 45 dari personil Subdenpom I/5-2 Brandan Barat, pembacaan Tridharma oleh personil Shabara Polres Langkat, dan pembacaan Sapta Prasetya Korpri dari Diskominfo Pemkab. Langkat.

H. Ngogesa Sitepu SH yang bertidak sebagai Ispektur Upacara pada amanatnya, mengucapkan terima kasih kepada Dandim 0203 Langkat, yang telah memprakarsai hingga terlaksananya acara ini. Selain itu Bupati menyampaiakan tujuan kegiatan ini , selain untuk memupuk dan menguatkan silahturahmi diantara unsur Forkopimda , juga untuk membangun tanggug jawab bersama dalam mengujudkan suasana kondusif di kabupaeten langkat.

“Kepada komponen masyarakat juga berkewajiban menjaga keamanan, dengan cara berperan aktif memelihara suasana kekeluargaan, guna terciptanya iklim kondusifitas di Langkat tercinta ini,”sebutnya.

Selanjutnya,kata H.Ngogesa, mengingatkan sehubung dengan pelaksanaan pemilihan Gebernur dan wakil Gebernur Sumatra utara serta

pemilihan Bupati dan wakil Bupati Langkat, pada rabu 27 juni 2018 mendatang, agar seluruh aparatur pemerintahan untuk tidak telibat dan melibatkan diri sebagai tim sukses dari salah satu pasangan calon peserta Pilkada/Pilgub.

“Baik dari keanggotaan Kopri maupun dari keangotaan TNI-POLRI, maka pahamilah ketentuan perundang - undangan yang ada sehingga tidak menjadi bermasalah dengan hukum,”sampainya dengan tegas.

Sebab posisi kita sebagai apatur negara adalah melaksakan tugastugas pemerintah dibidang pelayanan,

pertahan keamanan, ketertiban , serta bereontasi hanya pada satu tugas , yakni menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Maka dari itu, terang Bupati, ada tigal hal yang harus dilakukan dalam menyambut pesta demokrasi serentak ini, sebagai bagian dari aparatur negara. Pertama mari kita lawan kampanye yang berujar kebencian , mengundang fitnah dan sara. Kedua lakukan pemetaan potensi kerawanan, sebab sekecil apapun kerwanan yang bakal di timbulkan sedini mungkin harus

mampu kita deteksi guna kita cegah dan antisipasi. Ketiga berperan aktif memberikan kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih , sebab keberhasilan pilkada juga dinilai dari tingkat partisipasi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Sebagai peserta apel Kodim 0203 Langkat, Polres Langkat, Polres Binjai, serta unsur Forkopimda plus Kab.Langkat, Pejabat Teras Pemkab.

Langkat, Komandan Satuan TNI/ POLRI, para Pejabat Sipil TNI/POLRI, Ketua KPU dan Panwaslu Langkat beserta jajaran, dan peserta apel tehormat lainnya. n P33

Kasat Lantas Polres Langkat Tanda Tangani Fakta Integritas LANGKAT, PODIUM Bertempat di halaman parkir kantor satuan lalu lintas Polres Langkat, (26/4/2018), Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin, SIK,MH pimpin pelaksanaan penanda tanganan fakta Integritas Pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM) .

Hadir pada penanda tanganan fakta Integritas Pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM) Kasat Lantas Polres Langkat AKP M.Rikki Ramadhan,SIK, KBO Sat Lantas Polres Langkat Iptu Danil Saragih SH serta seluruh perwira dan personil sat lantas Polres Langkat .

Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin, SIK,MH mengatakan kalau kegiatan ini dilakukan untuk

pencanangan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh jajaran Polres Langkat khusus nya satuan lalu lintas Polres Langkat .

Kapolres Langkat mengharapkan agar semua jajarannya berkomitmen bersama-sama untuk mewujudkan Polres Langkat menjadi Wilayah Bebas Korupsi yang dapat merusak citra dan nama baik Polri di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Langkat AKP M.Rikki Ramadhan,SIK sangat berharap kepada seluruh anggota dijajaran nya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga nantinya masyarakat akan merasa puas atas pelayanan yang telah kita lakukan selama ini," ucap Perwira berkaca mata minus yang dikenal disiplin dan tegas saat berdinas.

Masih menurut Rikki, kita bukan manusia yang sempurna, namun Polisi juga punya hati dan perasaan, untuk itu saya akan terus melakukan pembenahan dan berbuat yang terbaik dan semaksimal mungkin guna terwujudnya Polisi yang bersih dan bebas dari korupsi, untuk itu Rikki berharap agar seluruh jajaran nya khusunya satuan lalu lintas Polres Langkat agar bekerja lebih propesional dan mendukung program pimpinan Polri ucap Perwira muda yang sudah tiga kali menjabat Kasat Lantas dijajaran Polda Sumut tersebut.

Selanjutnya Kasat Lantas Polres Langkat AKP M.Rikki Ramadhan,SIK melakukan penanda tanganan fakta Integritas Pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM) dihadapan Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin, SIK MH. n sahrul

langkat edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

10

12 Bal Ganja Tak Bertuan Disita Polres Langkat SATRES narkoba Polres Langkat amankan 12 bal daun ganja tak bertuan, siap edar yang dikemas dengan pelastik warna hitam, (23/4/2018). Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin didampingi Wakapolres Langkat Kompol Hendrawan dan Kasat Narkoba Polres Langkat AKP M Yunus, (24/4/2018), dihadapan sejumlah wartawan menjelaskan, penemuan barang haram tersebut bermula saat tim opsnal sat narkoba melakukan giat rutin razia didepan pos lalu lintas Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

LANGKAT, PODIUM Ketika itu tim opsnal menghentikan satu unit bus penumpang umum dengan plat BL 7549 A, dan dilakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan seluruh barang bawaan.

Saat itu dijumpai satu kotak berbentuk paket dibungkus kertas kado bercorak batik warna coklat yang bertuliskan kepada Bripka Joko disertai nomor hand phone, berikut sipengirim bertuliskan Briptu Sultan beserta nomor hand phone (namun nomor keduanya tidak dapat dihubungi alias palsu).

Saat dibuka bungkusan tersebut ternyata berisikan daun ganja kering siap edar sebanyak 12 bal, pelaku saat ini masih lidik oleh pihak kepolisian.

Pada kesempatan itu juga Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin juga memaparkan beberapa tangkapan narkotika lainnya.

Seperti keberhasilan Polsek Gebang menggagalkan peredaran narkoba dengan menyita barang bukti sebanyak 31 bal atau sekira 31 kilogram ganja dari salah seorang penumpang mobil L 300 BL- 1772 NB, (23/4/2018).

Tersangka diamankan saat petugas menggelar

Nekad Merampok Demi Menebus Kereta yang Tergadai di Meja Perjudian LANGKAT, PODIUM Kepolisian Resort Langkat paparkan tiga pelaku pembunuhan terhadap korban Sandimin (50), warga Dusun III Teladan Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang ditemukan tewas diareal perkebunan sawit.

Ketiga pelaku pembunuhan tukang sayur tersebut yaitu, Hendro alias Entong (40), warga Dusun Benteng Sari Desa Sukaramai, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Hendro Permana alias Kabaret (27) warga Dusun Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang dan Kelvin alias Gondo (25), warga Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

Ke tiganya berhasil diamankan sepekan setelah peristiwa tersebut berlangsung, Entong menyerahkan diri sedangkan ke dua rekannya ditangkap petugas di Pekanbaru, tegas Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin Sik, didampingi Wakapolres Langkat Kompol Hendrawan, Kasatreskrim Polres Langkat AKP M Firdaus, Kapolsek Padang Tualang AKP Martoni dan Kanit Pidum Iptu Zul Iskandar Ginting dihalaman jananuraga Mapolres Langkat, Selasa (24/4) siang kemari.

"Otak pembunuhan ini adalah Hendro alias Entong. Mereka diancam pasal pembunuhan berencana karena terlebih dahulu merencanakan perbuatan mereka," sebut Kapolres Para pelaku membunuh korban secara bersamasama menggunakan tiga potong kayu. Pukulan keras di kepala membuat korban meninggal.

Sementara itu berdasarkan penjelasan Entong selaku otak pelaku mengatakan, ia nekad melakukan hal tersebut karena sudah gelap mata, ia membutuhkan uang untuk menebus sepeda motor yang digadainya dimeja perjudian.

Pelaku hobi main judi dan karena tidak punya uang dia menggadaikan sepeda motornya. Namun sang istri meminta pelaku untuk segera menebus sepeda motor mereka, nah akibat jengah terus didesak istri, pelaku yang gelap mata mengajak rekannya Hendro dan Kelvin yang juga membutuhkan uang untuk merampok korban. n sahrul

razia guna mengantisipasi masuk dan melintasnya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Langkat di Jalan lintas Sumatra tepatnya depan Polsek Gebang Jalan Jendral Sudirman Kelurahan

Pekan Gebang Kecamatan Gebang.

Sud alias Man (26) warga Desa Blang Manyak, Dusun Alue Sipot Sawang Aceh Utara,sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Gebang.

Di (21/4/2018), Polsek Gebang juga sebelumnya telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba tujuan Padang, menyita barang bukti 20 kilogram ganja dari pemiliknya saat menumpangi bus Putra Pelangi BL-7537 AA. Pelaku diamankan saat petugas menggelar razia guna mengantisipasi masuk dan melintasnya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Langkat di Jalinsum persisnya Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang tepatnya depan Mapolsek Gebang.

Kini tersangka Ib (42) warga Jorong Balerong Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Padang), sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Gebang.

Petugas juga menyita barang bukti satu kotak mie instan yang berisi enam bal ganja, tas koper juga berisi 14 bal daun ganja kering dan tiga bungkus kecil daun ganja kering. n sahrul

Bupati Peserta Out Bound Memasukan Paku Kedalam Botol STABAT, PODIUM Bermaksud untuk lebih menguatkan talisilturahmi dalam bingkai kekeluargaan antara Forkopimda Langkat serta antara keanggotaan Kopri dan keangotaan TNI-POLRI, dilaksanakanya out bound di lapangan sepak bola T.Amir Hamzah, Jl.Proklamasi, Stabat, langkat. Tepat setelah digelarnya apel akbar dalam rangka sinergitas TNI POLRI dan Aparat Pemerintahan Daerah, di AlunAlun T.Amir Hamzah, Jl.Proklamasi Stabat,Langkat, (17/4/2018).

Canda tawa serta teriakan keseruan mewarnai perlombaan out boud tersebut. Bahkan keseruan itu semakin terlihat saat Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, Dandim 0203/Langkat Letkol (Inf) Deni Eka Gustiana, Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin SIK.MH, Kapolres Binjai AKBP Donald P Simanjuntak, Danyon Arhanud 11/Wby Mayor Arh Tamaji. S. Sos, ikut serta meramaikanya.

Pasalnya, perlombaan yang dilakukan Forkopimda tersebut, memasukan sebuah paku

secara bersamaan yang diikat dengan sebuah tali dipingang belakang, dengan talinya saling berhubungan antara satu sama lainnya, untuk dimasukan ke kedalam botol. Sontak hal tersebut membuat siapapun yang melihat tertawa karena keseruannya.

Kemerian itu pun ditambah dengan teriakan dan yel-yel yang memberikan semangat dari masingmasing anggota instansi tingkat daerah tersebut. “Ayo pak, cepat masukan pakunya dengan kompak, kita pasti bisa,� teriak salah satu personil Sat Pol PP Langkat, meberikan semangat.

Selanjutnya out bound tersebut dilanjutkan dengan berbagai macam permainan lainnya seperti lomba memasukan air dalam tong,lomba pecah balon dan perlombaan lainnya.

Yang dikuti oleh Personil dari Polres Langkat, Polres Binjai, Kodim 0203/Langkat, Yonif 100/ Raider, Yon Arhanud 11/WBY, Yon 8 Marinir, Den Brimob A Binjai, Satpol PP dan ASN Pemkab.

Langkat. n P23

parlemen 11 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Melinik Peta Kerawanan Pilkada 2018 PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Langkat menggelar rapat kordinasi peta kerawanan Pilkada Langkat dan Pilkada Sumatera Utara 2018 dengan stakeholder Langkat, di Restoran Stabat Seafood, Stabat, Langkat, (20/4/2018).

STABAT, PODIUM Dihadir oleh Unsur Forkopimda Langkat, perwakilan Polres Langkat, Perwakilan Dandim 0203/Langkat, Polsek se Kab.Langkat, Danramil Se Langkat, Camat Se-Kab.Langkat serta pengurus partai politik Kabupaten Langkat.

Pada rapat tersebut Panwaslu Langkat menghadirkan tiga (3) narasumber diantaranya, pertama IPTU Maraganti Panggabean SH. M.HUM dari Kepolisian Polres Langkat membawahkan materi ‘Antisipasi Potensi Kerawanan Pilkada Langkat tahun 2018’ , kedua Muhammad Syahrir dari Korbid Kelembagaan KPID-SU dengan materi ‘Peran KPID Sumut Dalam Pilkada 2018’ , pemateri terakhir Taufik Umar Dhani Harahap, SH seorang Peneliti institut Kolektif dengan tema materi ‘Memahami Politik Identitas Sumatera Utara’.

Iptu Maraganti Panggabean menjelaskan antisipasi potensi

kerawanan pilkada langkat tahun 2018, upaya untuk menditeksi wilayah yang memungkinkan rawan lalu dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya kerusuhan saat berlangsungnya Pilkada.

Sebab tugas polisi terdiri dari tiga unsur, satu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kedua sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ketiga sebagai alat negara penegak hukum.

Selanjutnya, dijelaskannya, untuk menjamin “pesta demokrasi” ini berjalan dengan baik dengan paradigma jujur, adil dan demokratis, maka harus ada 3 aspek yang dibutuhkan yaitu, 1.

Penyelenggara yang profesional, 2.

Persaingan kontestan, 3. Partisipasi masyarakat Kab. Langkat.

Maka, tambahanya, Penyelenggara KPU dan Panwas harus berpikir dan bertindak dengan profesional yaitu mempunyai kompetensi yang cukup, komitmen yang terpercaya dengan jujur

dan adil serta ada kesesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan.

“Jika benar, maka satu persoalan yang berpotensi menjadi rawan dapat di atasi” sebutnya.

Demikian juga dengan kontestasi para peserta Pilkada berikut dengan team pemenangannya, harus memahami dan mematuhi ramburambu yang telah ditetapkan.

Kemudian partisipasi masyarakat, harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan benar.

Muhammad Syahrir dari Korbid Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesi Sumut (KPID-SU) dengan materi ‘Peran KPID Sumut Dalam Pilkada 2018, menjelaskan, jika terdapat pelangaran UU Pilkada yang dilakuan media dalam pemberitaan.

Maka dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh KPI ditujukan pada lembaga penyiarannya. Sedangkan penindakan untuk kontestan atau peserta Pilkada dilakukan KPU dan Bawaslu.

Memetik Hikmah Isra’ Mikraj Menjalin Ukhuwah Untuk Langkat Penuh Berkah LANGKAT, PODIUM DPRD Kabupaten Langkat yang diwakili anggota Komisi B, H. Arba'i Fauzan, S.Pd turut menghadiri peringatan Isra’ Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1439 Hijriah di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang mengambil tema “Memetik Hikmah Isra’ Mikraj, Menjalin Ukhuwah Untuk Langkat Penuh Berkah” yang dilaksanakan di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, (18/4/2018).

Pada peringatan isra’ mikraj ini, H. Arba'i Fauzan dalam sambutannya berharap momentum peringatan isra’ mikraj yang setiap tahunnya dilaksanakan Pemkab. Langkat, agar dapat terus menjalin ukhuwah islamiah bagi pegawai di jajaran Pemkab. Langkat dan menjadikannya sebagai alat introspeksi diri, sudah sejauh mana rasa keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Lebih lanjut H. Arba'i Fauzan yang juga seorang ustadz ini mengatakan bahwa hikmah isra’ mikraj ini yang paling penting adalah kewajiban sholat lima waktu, yang mana dengan mendirikan sholat dengan khusuk dan benar, maka akan mengantarkan kita pada kedisiplinan dan menambah keimanan kita.

“Semoga dengan peringatan isra’ mikraj ini dapat lebih meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wata’ala,” harapnya.

Selanjutnya Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH yang diwakili Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Drs. H. Hermansyah dalam sambutannya menghimbau melalui peringatan isra’ miraj, agar seluruh komponen masyarakat dapat terus menjaga

hubungan baik dalam semangat uhkuwah untuk tetap bersatu.

Pada kesempatan itu Bupati Langkat mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil agar menjadi motivator di masyarakat, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan pemilihan Bupati Langkat yang akan dilaksakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

“Pegawai Negeri Sipil harus memahami fungsinya, tidak boleh ikut berpolitik praktis,” terangnya.

Sementara itu, penceramah Al-Ustadz H. Naharman, SAg yang juga seorang hafiz Al-Qur’an 30 juz ini dalam tausiah isra’ mikrajnya menjelaskan, agar umat Islam meneladani kepribadian Nabi Muhammad karena beliau merupakan uswatun hasanah yakni suri tauladan yang harus kita ikuti dengan melaksanakan sunnahsunnahnya.

Haji Naharman juga memaparkan lima hal yang kita teladani dari Nabi Muhammad yakni Nabi itu seorang pemikir cerdas, pekerja keras, cinta ibadah, cinta ilmu pengetahuan dan Nabi Muhammad itu seorang yang penyayang.

Selain itu, Ustadz pun menekankan keutamaan sholat dan bahaya meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban bagi Ummat Islam.

Hadir dalam acara isra’ mikraj ini pimpinan satuan TNI/POLRI, pimpinan RSU Putri Bidadari Langkat, Kepala Cabang Bank Sumut Stabat, pengurus TP PKK Langkat, para pejabat eselon di jajaran Pemkab. Langkat, para camat beserta istri, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan Ormas Islam dan tamu undangan lainnya. n pendi

“Kita memiliki prosedur sanksi dari teguran pertama hingga penghentian sementara. Setiap sanksi yang dikeluarkan akan ditembuskan ke pihak penyelenggara”, jelasnya.

Taufik Umar Dhani Harahap, SH Peneliti institut Kolektif menjelaskan materi ‘Memahami Politik Identitas Sumatera Utara’ adalah diawali memahami budaya politik dengan sikap orientasi yang khas warga negara, terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut. Sebab Budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilainilai yang melatar belakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi.

Maka menghadapi Pilkada ini mari kita semua harus bijak dan cerdas memilih calon pemimpin, serta kita harus ikut berpartisifasi dalam mengujudkan pemimpin yang cerdas, adil dan berpihak kerakyat. n ladon

VP Garuda Apresiasi Kinerja Sekwan LANGKAT, PODIUM Sebagai wujud apresiasi atas kepedulian terhadap peningkatan pelayanan yang baik, Vice President Garuda Indonesia Region Sumatera undang Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat Drs. Basrah Pardomuan dalam suatu pertemuan yang bertajuk Coffee Meeting.

Coffee meeting yang dilaksanakan di sebuah restoran The Thirty Six Medan ini langsung dihadiri Vice President Garuda Indonesia Region Sumatera Dian Ediono bersama Kemas Nomadiar selaku Manager Sales & Service Garuda Indonesia Branch Office Medan, Widya Kurniawan Putra Supervisor Sales Executive dan 3 orang Sales Marketing Executive yakni Dian Sari Ramadhana, Geraldi Petra Lasputra dan Kevin Arga, (16/4/2018).

Dian Ediono dalam pertemuan itu, mengungkapkan sangat mengapresiasi kepedulian Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan yang begitu peduli terhadap peningkatan pelayanan penerbangan dan yang paling utama demi terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

“Hal ini juga sebagai wujud peningkatan bagi BUMN PT. Garuda Indonesia sesuai anjuran Menteri BUMN agar menggunakan maskapai pemerintah dalam hal penerbangan,” ujar Dian Ediono.

Lebih lanjut Dian Ediono mengatakan bahwa Sekretaris DPRD Langkat dibawah kepemimpinan Drs. Basrah Pardomuan Langkat menjadi pionir untuk menciptakan tertib administrasi dengan menjalin kontrak kerjasama bersama PT Garuda Indonesia.

Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan pada pertemuan itu juga menyampaikan sangat berterima kasih kepada PT Garuda Indonesia yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaiknya untuk DPRD Kabupaten Langkat, yang mana tujuan utama dari kontrak kerjasama ini adalah mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.

Coffee meeting yang berlangsung dari siang menjelang sore itu, pihak PT Garuda Indonesia berharap apa yang telah dilakukan oleh Sekretaris DPRD Langkat ini dapat diikuti pihak-pihak pemerintahan di Sumatera Utara. n pendi

sumut edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Penyajian Data Pakir Miskin Mesti Valid BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH diwakili Assisten Administrasi Tata Pemerintahan Drs. Abdul Karim M.AP,memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran pemerintah Kabupaten Langkat, bertempat dihalaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Langkat, (23/4/2018).

STABAT, PODIUM Drs. Abdul Karim pada arahan dan bimbingan, meminta kepada Dinas sosial agar dapat lebih erat lagi menjalani kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak, yang terkait pada penyajian data fakir miskin dan orang tidak mampu, selain itu Ia juga menghimbau untuk menggunakan data tersebut dalam menyusun programprogram kemasyarakatan sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan kemiskinan yang ada di Kabupaten Langkat.

Sebab, sambung Abdul Karim, ketetapan sasaran pada program – program perlindungan sosial menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penangulangan kemiskinan , untuk itu perlu didukung dengan data yang akurat , terus diperbarui setiap saat dan terintigrasi

secara terpadu.

“Maka ketersedian data secara terpadu , guna memberikan bantuan kepada para penyandang sosial seperti pakir miskin dan perlindungan sosial sangat lah penting untuk dilakukan,”jelasnya.

Hal ini sesuai dengan amanat UU no: 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin , kementrian sosial diberi mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali, dengan mengacu pada pemutakhiran basis data terpadu ( PBDT) hasil dari pendataan Badan Pusat Stastitik (BPS) tahun 2015.

Sementara itu, pada Permensos no 28 tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penangan fakir miskin dan orang tidak mampu , dalam pasal 2 menyatakan pedoman umum verifikasi

dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan farkir miskin dan orang tidak mampu agar data penerima program valid , tepat sasaran dan tepat waktu.

“Maka pemerintah kabupaten Langkat telah memberikan sosialisasi kepada seluruh kepala Desa/Kelurahan untuk segera menyampaikan perubahan BDT di masing-masing Desa/Kelurahan dengan mengunakan aplikasi system informasi kesejateraan sosial Next Generation,”sampainya.

Turut hadir para Assisten dan Sataf Ahli Bupati, para pejabat eselin II,III dan IV, para aparatur sipil negara dan honorer di jajaran Pemerintah Kabaupaten Langkat. n P22

“BERSABARLAH AKAN UJIAN ALLAH” LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH memberikan nasehat kepada Sukadi dan Miswati warga Desa Suka Damai Timur Kec. Hinai yang beberapa waktu lalu mereka mengalami luka bakar akibat kebocoran tabung gas.

“Apapun yang terjadi kepada diri kita, tetaplah kuat untuk bersabar atas ujian Allah,” ujar Bupati sebagaimana disampaikan Kabag Kessos Syahrizal, (24/4/2018), saat menyampaikan Bantuan Bupati Langkat di kediaman warga dimaksud di dampingi Camat Hinai M. Nawawi dan Kades setempat.

Kabag Kessos yang datang bersama Abrar unsur staf BPKAD dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, bahwa bantuan tersebut sengaja dialokasikan bagi masyarakat yang berkategori lemah serta sangat membutuhkan uluran tangan. Akan halnya musibah yang dialami Sukadi dan Miswati yang merupakan suami isteri menjadi pembelajaran untuk kedepan lebih berhati – hati dalam segala hal. “ Tolong sampaikan terima kasih kami pak kepada Pak Bupati,“

ujar Miswati mewakili suaminya yang terlihat haru karena selain musibah dimaksud anak pertama yang bersangkutan juga mengalami keterbelakangan mental.

Dihari yang sama bantuan sosial juga diberikan Bupati Langkat kepada Randa Danico warga Lingk. I Kebun Lada Kec. Hinai guna membantu ibunya yang menderita penyakit stroke dan diabetes serta mengalami kebutaan dimana hidupnya

menumpang kepada tetangga.

Sementara di Stabat sehari sebelumnya Senin (23/4) bantuan sosial juga diberikan kepada ibu Khadijah warga Dsn. VI Kurnia Desa Pantai Gemi Kec. Stabat yang kehidupannya sangat memprihatinkan dengan 3 orang anak dan seorang ibu dalam kondisi lansia, sementara suami belum jelas keberadaannya dan mereka bertempat tinggal menumpang ditanah jiran tetangganya. n ladon

12

Rapat Paripurna Putusan Rekomendasi LKPJ Bupati Langkat 2017 STABAT, PODIUM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Langkat menggelar Rapat Paripurna Istimewah dalam rangka pembacaan keputusan DPRD Langkat tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2017, bertempat di ruang rapat Paripurna DRPD Langkat, (26/4/ 2018).

Dipimpin langsung oleh Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat Donny Setha.ST.SH.MH dan Sekwan DPRD Langkat Drs.Basrah Pardomuan yang bertindak sebagai sekretaris rapat.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH diwakili Wakil Bupati Langkat Drs. H. Sulistianto M.Si, pada kata sambutan rapat tersebut, menyebutkan, sidang paripurna ini merupakan rangkaian acara rapat paripurna membahas LKPJ Bupati Langkat tahun 2017 , yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017, tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Serta mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Langkat, serta tak lupa kepada ketua fraksi dan ketua komisi dan Panitia Khusus (Pansus) yang telah bekerja dengan sungguh untuk menyelesaikan pembahasan LKPJ ini.

“Kami yakin bahwa tanggapan dan rekomedasi ini bukah untuk menyingkap sisi negatif saja,”ujarnya.

Sambung Sulis, melainkan ungkapan rasa tanggung jawab kita bersama dalam menjalankan fungsi control social dalam konteks penyempurnaan dan perbaikan , guna memberhasilkan penyelengaraan pemerintah dalam pelaksanan pembangunan serta peningkatan pelayaanan kepada masyarakat di waktu yang selanjutnya. “Tentunya rekomendasi yang disampikan ini, akan menjadi masukan yang konstrutif bagi kami sebagai bahan evaluasi,”sampainya.

Sementara itu, pada Rapat paripurna istimewah DPRD Langkat paripurna tahun ke IV pada rapat ke 4 (empat) dan masa persidangan ke II ini.

Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE selaku Pimpinan rapat,menyebutkan, keputusan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Langkat tahun 2017, merupakan hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh panitia khusus bersama dengan SKPD terkait , yang dirasa perlu untuk dimintai keterangan, yang hasilnya telah disampikan kepada pimpinan Dewan melalui rapat paripurna untuk dijadikan rekomendasi.

Yang selanjutnya, kata Ralin, hasilnya disampaikan kepada Bupati Langkat, sebagai bahan rekomendasi LKPJ Bupati Langkat tahun 2017, yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelengaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah sebagai bahan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah Langkat. n P30

pilkada 13 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Sihar & Ketua Cana Terkaya

“

CALON Gubernur Sumut Edy Rahmayadi disambut antusias oleh masyarakat di Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, (28/3/2018). Masyarakat dari Desa Payung, Kuta Buluh, Perbaji, Mardinding, Rimo Kayu, Tanjung Morawa, Suka Tendel, Susuk ini mendoakan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) sukses memimpin Provinsi Sumut.

MEDAN, PODIUM Sihar Sitorus menjadi calon wakil gubernur Sumut terkaya. Nominal harta yang dimiliki sekitar Rp 350.887.340.551. Sedangkan Hotman P Hutasoit, Calon Wakil Bupati Tapanuli Utara berlimpah harga senilai Rp 106.536.755.

Ini terungkap saat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah se Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengikuti kegiatan Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan, belum lama ini.

Secara bergantian seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mendeklarasikan diri dan mengumumkan jumlah harta kekayaan yang mereka miliki setelah dilaporkan ke KPK. Berikut daftar kekayaan Calon Kepala Daerah Se- Sumut pada Pilkada Serentak 2018: Provinsi Sumatera Utara 1. Edy Rahmayadi / Calon Gubernur : Rp 15.424.895.000 2. Musa Rajeckshah / Calon Wakil Gubernur : Rp 60.956.429.963

3. Djarot Syaiful Hidayat / Calon Gubernur: Rp 8.433.802.574 4. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus Panel / Calon Wakil Gubernur Rp 350.887.340.551 Kota Padang Sidimpuan 1. Muhammad Isnandar Nasution / Calon Wali Kota : Rp10.557.867.072 2. Ali Pada Harahap / Calon Wakil Wali Kota : Rp1.762.607.965 3. Rusydi Nasution / Calon Wali Kota : Rp 24.385.412.374 4. Abdul Rosad Lubis / Calon Wakil Wali Kota : Rp 2.641.161.637.

5. Irsan Efendi Nasution / Calon Wali Kota : Rp 41.862.089.665 6. Arwin Siregar / Calon Wakil Wali Kota : Rp 3.038.051.963 Kabupaten Batubara 1. Harry Nugroho / Calon Bupati : Rp 705.673.534 2. MHD. Syafii / Calon Wakil Bupati : Rp 5.520.370.737 3. Darwis / Calon Bupati : Rp 1.323.767.803 4. Jamnas Sembiring / Calon Wakil Bupati : Rp 5.118.612.379 5. Zahir / Calon Bupati : Rp 3.799.364.777 6. Oky Iqbal Frima / Calon Wakil

Sosialisasi Pemilu 2019 Melalui Seni Budaya STABAT, PODIUM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat lakukan sosilisasi Pemilu 2019 dengan mengelar seni budaya menyongsong Pemilu serentak 2019, di GOR, Stabat, Langkat, (21/4/2018).

Langsung dibuka oleh ketua KPU Langkat Agus Arifin diwakili Komisioner KPU Langkat Bidang Hukum, Sopian Sitepu. Pagelaran seni budaya tersebut menapilkan Kesenian Multi Etnis Indonesia dari seniman Langkat, seperti kesenian pembacaan puisi, persembahan musik etnis akustik modern serta penampilan pesenoa fashion adat nusantara lewat tarian daerah.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui Assisten Administrasi Ekonomi Pembangunan Dan Sosial Drs.H. Hermansyah pada arahan dan bimbinganya di acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas terlaksananaya pegelaran seni budaya ini yang bertujuan mensosialisasikan kepada masyarakat, agar mengetahui waktu secara tepat Pemiliu 2019.

“Harapan saya semoga hajatan pesta demokrasi tahun 2019 menjadi sebuah pendidikan politik yang berharaga , bukan hanya bagi warga Langkat saja namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia,”ujarnya.

Untuk itu, Sambung Hermasyah, mari bersama kita kokohkan komitmen untuk menciptakan iklim demokrasi yang bebas dari politik uang dan politisasi sara yang dapat merusak tatanan sosial, maupun kedewasan masyarakat dalam menentukan pilihan,” ajaknya.

Komisioner KPU Langkat Bidang Hukum, Sopian Sitepu, menjelaskan, acara ini bermaksud dan bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Langkat, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019, dengan memperhatikan budaya dan kerarifan lokal masyarakat Langkat Selanjutnya dijelaskan Sofyan, Jadwal penyelengaraan Pemilu 2019 sudah dimulai sejak September lalu, yaitu melakukan pendaftaran dan pada februari 2018 melakukan verifikasi partai politik, untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

“Seperti yang kita ketahui saat ini ada 14 partai politik yang lolos, 4 diantaranya partai baru, sesuai nomerurutnya 1. Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 2: Partai Gerindra Nomor urut 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 4: Partai Golkar Nomor urut 5: Partai Nasdem Nomor urut 6: Partai Garuda Nomor urut 7: Partai Berkarya Nomor urut 8: Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 9: Partai Perindo Nomor urut 10: Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 11: Partai Solidaritas Indonesia Nomor urut 12: Partai Amanat Nasional Nomor urut 13: Partai Hanura Nomor urut 14: Partai Demokrat,” paparnya.

Sementara itu dimulainya pendaftran calon DPRD, DPRD Provinsi, DPR akan dilakukan pengumumannya pada 5 juli sampai 18 juli 2018, lalu pengumuman daftar calon tetap pada 21 september 2018, Sedangkan kampanye dilaksanakan 23 september sampai 31 april 2019. “Untuk pemungutan suara nya akan dilakukan pada 17 april 2019,”sebutnya.

Pada acara tersebut juga disi dengan pemutran video sosialisasi serentak, serta Orasi gerakan sadar pemilu dengan judul Pemilih berdaulat negara kuat oleh tamu undangan yang dipimpin oleh Komisioner KPU Langkat Bidang Hukum Sopian Sitepu serta penyerahan piagam penghargaan kepada 5 orang verifikator partai politik.

Unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, Plt. Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, Panwaslih Langkat, para kepala OPD Langkat, Para ketua partai politik di Langkat, para tokoh agama, masyarakat, pemuda, serta para pengurus organisasi, Pelajar, Mahasiswa dan para komunitas seni budaya Langkat. n ladon

Bupati : Rp 16.383.127.481 7.Khairil Anwar / Calon Bupati : Rp 4.962.500.000 8. Sofyan Alwi / Calon Wakil Bupati : Rp 4.615.199.880 Kabupaten Dairi 1. Depriwanto Sihotang / Calon Bupati : Rp 2.067.766.566 2. Azhar Lintang / Calon Wakil Bupati : Rp10.475.000.000 3. Eddy Keleng Ate Berutu / Calon Bupati : Rp 61.554.918.948 4. Jimmy Andrea Lukita Sihombing / Calon Wakil Bupati : Rp 1.342.923.594 Kabupaten Deliserdang 1. Ashari Tambunan / Calon Bupati : Rp 13.310.208.106 2. M. Ali Yusuf Siregar / Calon Wakil Bupati : Rp 1.415.974.828 Kabupaten Langkat 1. Terbit Rencana Perangin Angin / Calon Bupati : Rp 95.153.681.298 2. Syah Afandin / Calon Wakil Bupati : Rp10.460.790.593 3. Rudi Hartono Bangun / Calon Bupati : Rp 6.120.792.519 4. Budiono / Calon Wakil Bupati : Rp 1.343.130.000 Kabupaten Padang Lawas 1. Tondi Roni Tua / Calon Bupati : Rp

82.498.350.000 2. Syarifuddin Hasibuan / Calon Wakil Bupati : Rp 510.241.749 3. Ali Sutan Harahap / Calon Bupati : Rp 12.672.529.356 4. Ahmad Zarnawi Pasaribu / Calon Wakil Bupati : Rp 1.687.789.103 5. Rahmad Pardamean Hasibuan / Calon Wakil Bupati : Rp 10.180.000.000 6. Syahrul Efendi Hasibuan / Calon Wakil Bupati : Rp 500.000.000 Kabupaten Padang Lawas Utara 1. Andar Amin Harahap / Calon Bupati : Rp 6.843.700.906 2. Hariro Harahap / Calon Wakil Bupati : Rp 30.071.694.090 Kabupaten Tapanuli Utara 1. Nikson Nababan / Calon Bupati : Rp 5.330.949.219 2. Sarlandy Hutabarat / Calon Wakil Bupati : Rp 2.127.122.982 3. Jonius TP Hutabarat / Calon Bupati : Rp 5.067.280.969 4. Frenky P Simanjuntak / Calon Wakil Bupati : Rp 1.419.122.070 5. Chrismanto Lumbantobing / Calon Bupati : Rp5.200.593.684 6. Hotman P Hutasoit / Calon Wakil Bupati :Rp 106.536.755. n red

Tiga Balon Independen Dianggap Gugur

MA Menangkan KPU Langkat LANGKAT, PODIUM Upaya banding tingkat kasasi yang dilakukan tiga bakal calon Bupati Langkat belum membuahkan hasil maksimal. Walau menang di tingkat Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTTUN) Medan, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat tak tinggal diam.

Lalu langkah selanjutnya kasasi MA. Alhasil, MA pun menerima putusan KPU Langkat dan secara sah menolak ketiga pasangan balon Bupati Langkat untuk bertarung pada 27 Juni mendatang.

Selaku pemohon KPU mengajukan memori kasasi terhadap keputusan PT TUN yang mengabulkan atau memenangkan permohonan pasangan balon Djohar Arifin Husin - Iskandar Sugito dan Sulistianto dan Heriansyah. Sedangkan sebagai pemohon KPU digugat ke tingkat kasasi oleh pasangan calon Irham - Ahmad Zain Nur yang gugatannya ditolak PT TUN. Perihal gugat menggugat di PT TUN yang kemudian berlanjut ke tingkat kasasi tersebut terkait dengan keputusan KPU Langkat yang tidak menetapkan ketiga pasangan balon yang maju dari jalur perseorangan atau independen tersebut sebagai calon bupati pada Februari lalu.

"Seperti itu keputusan MA. Untuk dua memori kasasi sebagai pemohon kasasi kami diterima. Sebagai termohon kasasi si pemohon ditolak. Jadi untuk Langkat kami dimenangkan di MA," kata komisioner KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain, belum lama ini.

Pihak KPU, ujar Iskandar, belum menerima salinan keputusan MA. Mereka mengetahui keputusan itu dari direktori yang ditayangkan di laman website resmi MA. Dengan dimenangkannya KPU oleh MA, saat ini tersisa dua pasangan calon bupati yang akan bertarung di Pilkada Langkat pada 27 Juni mendatang. Keduanya adalah pasangan Terbit Rencana Perangin-angin Shah Afandi dan Rudi Hartono Bangun - Budiono. Kedua pasangan tersebut maju dari jalur partai. n PI/net

nasional 14 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Budi Waseso Masihkah Tetap Buwas?

"TUGAS-tugasnya masalah pangan khususnya beras, yang penting menjelang puasa dan Lebaran. Paling utama kesediaan barang dan stabil harga. Jadi harus berpikir demand dan suplai. Sehingga dalam menyambut hari besar puasa dan Lebaran, ketersediaannya terjamin," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (27/4).

JAKARTA, PODIUM Jenderal bintang tiga itu mengatakan, masih perlu mendalami peran dan fungsi Bulog sehingga bisa melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN kepadanya.

Buwas sendiri mengaku baru mengetahui kabarnya diangkat menjadi Dirut tak lama sebelum ini.

"Saya baru tahu tadi mendadak menerima SK. Pada prinsipnya kita mendapatkan amanah harus bekerja sebaik mungkin. Saya terdidik kan abdi negara ini amanah, ini ibadah saya," katanya.

Dia bilang tugasnya sekarang cukup berbeda. Jika pada masa lalu tugas yang dia jalani demi kepentingan generasi bangsa, maka yang sekarang untuk kepentingan perut masyarakat.

"Ini tantangannya berat. Mudahmudahan pangan ini stabil tidak ada yang memainkan pangan, karena ini kepentingan orang banyak," pungkasnya.

"Saya akan pelajari, simpul itu yang harus dipelajari agar demand dan suplai lancar, saya akan melihat ke

dalam, kebiasaan saya memetakan dulu, setelah dulu saya tahu di lingkungan kerja saya. Jadi dari data yang saya miliki agar tidak salah," tandasnya.

Perubahan posisi tersebut dimuat dalam urat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota

HUKUM AKBP Tatan Dirsan Jabat Kabid Humas MEDAN, PODIUM Polda Sumut melaksanakan serahterima jabatan (Sertijab) Dir Sabhara Polda Sumut, Kabid TI, Kabid Humas dan Kapolres sejajaran Polda Sumut, (28/4/2018), di Aula Tribrata Mapolda Sumut.

Dalam serah terima jabatan tersebut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Drs Agus Andrianto, Irwasda dan para Pejabat Utama, Kapolrestabes/ Kapolres sejajaran Polda Sumut, Ketua Bhayangkari serta para Pengurus Bhayangkari daerah.

Nama-nama pejabat yang diserahterimakan, yakni Kombes Pol Andi Fairan SIK MSM Dir Sabhara Polda Sumut dimutasikan sebagai Dirreskrimum Polda Bali, sebagai penggantinya Kombes Pol Drs Pahala Hotma Mangatur Panjaitan SIK MSi jabatan lama Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Kemudian, Kombes Pol Yusuf Suprapto Kabid TIK Polda Sumut dimutasikan sebagai Pemeriksa Utama Puslabfor Bareskrim Polri, sebagai penggantinya Kombes Pol Dra Rina Sari Ginting jabatan lama Kabid Humas Polda Sumut.

Selanjutnya, Kombes Pol Dra Rina Sari Ginting Bid Humas Polda Sumut dimutasikan sebagai Kabid TI Polda Sumut sebagai penggantinya AKBP Tatan Dirsan Atmaja SIK jabatan lama Wakapolrestabes Medan.

Sementara jabatan lain yang diserahterimakan, yakni AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto SIK menjabat Waka Polrestabes Medan, AKBP Matri Sony Kapolres Mandailing Natal (Madina) dimutasikan sebagai Wadir Krimum Polda Jabar, sebagai penggantinya AKBP Irsan Sinuhaji.SIK jabatan lama Kapolres Ogan Ulu Omering Timur Polda Sumatera Selatan.

Sementara, AKBP Dede Rojudin Kapolres Langkat dimutasikan sebagai Kasubbag Bin Ops Bag Ops Koorbrimob Polri, sebagai penggantinya AKBP Dedy Indriyanto SIK jabatan lama Kapolres Batubara; AKBP Dedy Indriyanto,SIK,MSI Kapolres Batubara sebagai Kapolres Langkat sebagai penggantinya AKBP Robinson Simatupang jabatan lama Kasubdit IV/Tipidter Ditreskrimum Polda Sumut. n hmt

Direksi Perusahaam Umum (Perum) Bulog.

Selain pengangkatan Direktur Utama, surat itu juga mengangkat Triyana diangkat menjadi Direktur Keuangan. “Ini sebuah bentuk penyegaran dalam manajemen perusahaan,� ujar Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN,

Wahyu Kuncoro.

Wahyu mengatakan, pemerintah terus mendorong agar Perum Bulog sebagai perusahaan yang mengemban tugas dari pemerintah dapat menjalankan perannya.

"Untuk menjaga Harga Dasar Pembelian gabah petani, stabilisasi harga khususnya harga pokok, penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras," ucap dia.

Dia menambahkan, pemerintah berharap pergantian direksi ini akan membantu stabilisasi harga pangan dan kebutuhan pokok, terutama menjelang lebaran tahun 2018.

Pada saat bersamaan dengan rilisnya surat keputusan pergantian direksi Bulog, Kementerian BUMN juga menetapkan Teten Masduki sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog menggantikan Sudar Sastro Atmojo.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-116/MBU/04/2018. n PI/net

27 Balon DPD RI Daftar Ke KPU Sumut KPU Sumut telah menutup masa penyerahan syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (dapil) Sumut, (26/4/2018). KPU telah menerima syarat dukungan 27 balon DPD. Dua balon tidak diterima syarat dukungannya oleh KPU. MEDAN, PODIUM Anggota KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain, mengatakan, seluruh balon yang telah diterima syarat dukungannya untuk selanjutnya akan mereka teliti administrasi dukungannya. Selain itu, selama dua pekan mulai hari ini hingga 10 Mei mendatang, mereka juga akan memverifikasi kegandaan dukungan yang diserahkan.

"Setelah itu akan kita kembalikan lagi pada tanggal 11 Mei. Apabila ada kekurangan bisa diperbaiki mereka," kata Iskandar, (27/4/2018).

Ia menjelaskan, pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan, ada dua balon DPD yang tidak bisa mereka terima syarat dukungannya karena tidak memenuhi syarat. Keduanya adalah Henky Yusuf Wau dan Krisman Tampubolon.

Henky ditolak karena data soft copy dukungan yang diinputnya ke SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) sebanyak 2.800 dukungan belum memenuhi syarat 4.000 dukungan.

Sementara Krisman Tampubolon, sama sekali belum menginput soft copy dukungannya ke SIPPP. PKPU mewajibkan balon DPD untuk memasukkan data soft copy dukungannya ke SIPPP dan menyerahkan hard copy nya ke KPU Sumut.

Sebetulnya, sebelumnya ada 30 balon yang telah meminta username ke KPU untuk bisa menginput data pendukung ke SIPPP. Namun, sampai hari terakhir hanya ada 27 nama yang diterima.

Berikut 27 Balon DPD RI Dapil Sumut: 1. Dedi Iskandar (anggota DPD-RI) 7.814 dukungan (22 kab/kota) 2. Ali Yakob Matondang (mantan Rektor UIN

Sumut) 4.320 (33) 3. Faisal Amri 4424 (23) 4. Abdillah (mantan Walikota Medan) 8.177 (31) 5. Raidik Sigalingging (mantan Humas PLN) 5.182 (29) 6. M. Tolopan Silitonga 5.342 (22) 7. Abdul Hakim Siagian (pengacara) 6.330 (20) 8. Solahuddin Nasution (Ketua Karang Taruna Sumut) 7.092 (30) 9. M. Nursyam 4.935 (18) 10. Sultoni Tri Kusuma 6.190 (24) 11. Willem TP Simarmata (mantan Ephorus HKBP).4.643 (30) 12. Darmayanti Lubis (anggota DPD-RI) 7.034 (18) 13. Parlindungan Purba (anggota DPD-RI) 4.359 (21) 14. Aidan Nazwir 9.120 (22) 15. Syamsul Arifin (mantan Gubsu) 7.567 (26) 16. Nurhasanah (mantan anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat) 4.018 (24) 17. Dadang Pasaribu (dosen USU) 5.546 (20) 18. Badi Kenita Sitepu (dosen) 4.140 (26) 19. Muhammad Nuh (mantan anggota DPRD Sumut F-PKS) 4.708 (21) 20. Syamsul Hilal (mantan anggota DPRD Sumut F-PDIP) 4.350 (24) 21. TH Sinambela 4.305 (19) 22. Sutan Erwin Sihombing 4.369 (23) 23. Marnix Hutabarat 4.599 (22) 24. Hendriyanto 4.278 (21) 25. Ikrimah Hamidy (anggota DPRD Sumut Fraksi PKS) 4.017 (22) 26. Razman Arief Nasution (pengacara) 4.093 (18) 27. Hakrin Jefri Tua 4.474 (20). n net

aspirasi 15 edisi 1- 15 Mei 2018

http://podiumindonesia.com

Warga Dukung Kades Mekar Jaya ‘Telurkan’ Perdes Larangan Jual Miras DESA Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dibawah kepemimpinan Edy Sunarto (Kades) menggelar rapat musyawarah pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang larangan penjualan minuman keras (Miras) diwilayah Desa Mekar Jaya tahun 2018 yang dilaksanakan, (18/4/2018), di Kantor Desa Mekar Jaya.

WAMPU, PODIUM Terutama penjualan miras dilarang diwilayah Desa Mekar Jaya di lokasi kegiatan/hajatan baik pernikahan maupun sunatan rasul.Perdes tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah nomor.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dari hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat dalam hal ini diwakili BPD, LPMD, tokoh masyarakat tokoh agama,tokoh pemuda dan ibu-ibu perwiritan/Alidayah, Kades Mekar Jaya Edy Sunarto menetapkan larangan penjualan minuman keras di Desa Mekar Jaya.

Dikarenakan berdasarkan hasil penelitian di lapangan banyaknya terjadi perkelahian di saat ada hiburan ditempat orang hajatan yang dipicu dari minuman keras.

Kades Mekar Jaya berharap, dengan lahirnya perdes ini agar para Kepala Dusun memberitahukan terhadap warga di masingmasing dusunnya,dengan cara menempel lembaran Perdes ke tempat-tempat keramaian/ kedai dan warung kopi, supaya masyarakat mengetahui Perdes tersebut.

“Dalam pembahasan rapat musyawarah para Kepala Dusun, tokoh, masyarakat, tokoh pemuda dan ibu perwirita mengusulkan agar permainan billyard dan judi dadu kopyok disetiap ada orang hajatan juga dimasukkan dalam Perdes, dikarenakan hal itu sangat meresahkan,” usulnya.

“Kalau Billyiard itu adalah jenis olahraga,tetapi kalau disitu terbukti bentuk perjudiannya itu yang ditindak,kalau tentang judi dadu kopyok sudah ada undang undangnya dari Pemerintah,” kata Kades Mekar Jaya Edy Sunarto menimpali usulan para Kepala Dusun.

Dibuat rancangan Perdes Kepala Dusun satu sampai sepuluh, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ibu perwiritan Alidayah sangat mendukung dan menyetujui Perdes larang penjualan miras di Desa Mekar Jaya.

Hadir pada rapat musyawarah tersebut,Kades Mekar Jaya Edy Sunarto, Sekretaris Desa Rusdianto Bangun SPd, Babinkantibmas dari Polsek Stabat Hery, Babinsa dari Koramil Stabat Sujono, BDP, LPMD Desa Mekar Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ibu perwiritan Alidayah. n sahrul

Lomba Stand Up Comedy & Band Memperebutkan Piala Kapolda Sumut MEDAN, PODIUM Dalam rangka hari jadi ke 38 tahun, Yayasan Kemala Bhayangkari mendukung pendidikan nasional untuk menyiapkan generasi penerus bangsa Indonesia yang berkarakter, cerdas dan berbudi luhur.

Dukungan Yayasan Kemala Bhayangkari itu dibuktikan dengan mengadakan 2 event lomba berskala besar yang akan memperebutkan piala Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Waterpauw. Event itu dikemas dalam lomba stand up comedy buat masyarakat umum dan lomba band buat para pelajar SMA di seluruh Sumut.

Untuk lomba stand up comedy dan lomba band tingkat pelajar SLTA ini sendiri akan

diadakan pada tanggal 12-13 Mei 2018 bertempat di Grand Aston City Hall Medan di Jalan Balaikota No 1 Kesawan Medan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000 dan untuk lomba stand up comedy biaya pendaftaranya sebesar Rp 100.000 dengan tempat pendaftaran berada di Kantor Bhayangkara Daerah Sumut Jalan Letjen Suprapto No 2 Medan.

Untuk kedua lomba tersebut baik band maupun stand up comedy technical meetingnya akan diadakan pada 9 Mei 2018. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Mona Simon Keliat (no hp 081236954000), Ibu Yenny Ery Susanto (081342017089) dan ibu Chandra I Ketut Suradana (081236111585). n hmt

Dibawah Kepemimpinan Ngogesa Sitepu

UMBK Langkat Tingkat SMP/MTs Berhasil 100% STABAT, PODIUM Dunia Pendidikan Langkat di bawah kepemimpinan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran ( P dan P) Kabupaten Langkat dibawah naungan DR.H. Saiful Abdi SH. SE. M.Pd, mendapatkan keberhasilah yang sangat memuaskan yaitu berhasil 100%, pada hasil rekapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Langkat pada Tahun Pelajaran (TP) 2017/2018.

Tentu hal tersebut membuktikan kemajuan Pendidikan di Langkat dari tahun ke tahun terus membaik, sebab pada Tahun Pelajaran sebelumnya, UNBK tingkat SMP dan MTS ini hanya hanya mendapatkan keberhasilan 30% dari total keseluruhan jumlah sekolah tingkat menegah pertama negri dan swasta yang ada di Kabupaten Langkat ini.

“Alhamdulilah UNBK TP 2017/2018 saat ini mendapatkan keberhasilan 100% dari 272 sekolah tingkat SMP N/Swasta dan MTs N/Swasta seKabupaten Langkat,” sebut Bupati Langkat, dengan penuh gembira saat berada di Rumah Dinas Bupati Langkat, Jl.Proklamasi Stabat, Langkat, (23/4/2018).

Selajutnya Bupati berharap keberhasil ini, untuk kedepanya terus dipertahankan dan harus ditingkatkan. Sebab jika dunia Pendidikan Langkat semakin hari semakin maju, tentunya akan banyak menghasilkan para generasi putra putri Langkat yang akan mamajukan Langkat bahkan bangsa ini, untuk lebih makmur dan sejahtera lagi kedepannya.

“Tentunya semua ini dapat diraih, tidak lepas dari kepemimpian Kadis P dan P Langkat yaitu saudara DR. Saiful Abdi, atas nama pribadi dan masyarakat Langkat saya ucapkan terimakasih kepada saudara,”sampainya.

Kadis P dan P Langkat DR. Saiful Abdi SH. SE. M.Pd mengucapkan terimakasih kepada Bupati Langkat, sebab keberhasil ini dapat diraih tidak luput berkat dukungan dan arahan beliau.

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada seluruh staf pegawai dan honorer Dinas P dan P , yang kinerjanya sangat baik untuk pelayanan pendidkan Langkat, juga kepada seluruh Kepala Sekolah dan para guru SMP dan MTs se-Langkat atas pengabdianya untuk mencerdaskan anak bangsa,” sampinya.

Selain itu Saiful Abdi pun, berdoa semoga Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH terus diberi kesehatan oleh Allah SWT , sehingga dapat terus memberikan dukungan dan bimbingan agar dunia Pendidikan Langkat melalui Dinas P dan P Kab.Langkat, dapat melahirkan generasi muda penerus bangsa, yang berkualitas baik secara emosional, sepritual dan lainnya. n pendi

Tengku Erry Dinobatkan Tokoh Peduli Dakwah PEMBANGUNAN Gedung Dakwah dan Masjid Muhammadiyah Sumatera Utara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Medan, Minggu (29/4/2018), dimulai dengan peletakan batu pertama. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi yang ikut meletakkan batu pertama tersebut disambut meriah seribuan warga Muhammadiyah dan undangan yang hadir.

MEDAN, PODIUM Sebelum peletakan batu pertama, Tengku Erry melepas dan ikut jalan santai (pawai taaruf) bersama warga Muhammadiyah dan berbagai lapisan masyarakat lainnya.

Tengku Erry Nuradi dihadapan warga Muhammadiyah saat tabligh akbar, usai jalan santai dan peletakan batu pertama dinobatkan sebagai Tokoh Peduli Dakwah Islam. Tengku Erry Nuradi juga menerima keris sebagai tanda serta diiringi doa agar mantan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai itu, menjadi tokoh nasional di masa mendatang.

“Saya bangga Gubernur hadir hari ini. Perhatian beliau kepada Muhammadiyah cukup besar.

Sehingga pantas, di penghujung masa baktinya, kita mendoakan yang terbaik untuk Pak Tengku Erry Nuradi, setidaknya jadi Menteri. Karena itu, atas nama panitia, kami sampaikan terimakasih,” kata Muslim Simbolon, ketua panitia tabligh akbar dalam sambutannya.

Ketua PW Muhammadiyah Sumut Hasyimsyah Nasution mengatakan, keberadaan ormas ini sudah memasuki 108 tahun sejak didirikan. Begitu juga

gedung dakwah PWM yang berdekatan dengan kantor PW Al-Washliyah, usianya sudah 50 tahun.

“Saya yakin bisa selesai dua tahun. Tetapi saya ingatkan, jangan sampai warga Muhammadiyah tidak ada sumbangsihnya untuk gedung ini. Baik secara pribadi maupun struktural,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Dakwah PWM Sumut Ibrahim Sakti Batubara menyebutkan bahwa bantuan dana senilai Rp10 miliar dari APBD Sumut, akan digunakan sebagai tahap awal membangun rumah besar Muhammadiyah di Sumut. Karena itu, dirinya mengapresiasi dan penghargaan kepada Gubsu Dr H Tengku Erry Nuradi MSi. Gubsu Tengku Erry Nuradi berharap, pembangunan Gedung Dakwah dan Masjid PW Muhammadiyah Sumut selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena menurutnya, untuk tugas dakwah, dibutuhkan juga sarana yang memadai seperti gedung yang representatif. Karena itu, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkepentingan agar semua unsur masyarakat bisa saling membantu.

“Walaupun bantuan ini belum mencukupi (biaya membangun) satu gedung, paling tidak, bantuan Pemprov bisa mengetuk hati semua pihak untuk mau membantu,” sebutnya.

Gubsu pun menyampaikan pesan bahwa sebagai manusia, harus malu melihat binatang kecil seperti semut. Mampu mengangkat beban yang puluhan kali beratnya dari badannya sendiri. Namun dengan semangat gotong royong bersama, semua persoalan dapat dihadapi dan diselesaikan bersama.

“Saya yakin kita punya semangat itu. Yang ringan kita jinjing bersama, yang berat kita pikul bersama.

Kami yakin gedung ini bisa selesai sebelum Muswil beberapa tahun ke depan,” katanya.

Turut hadir di acara tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw bersama Wakapolda dan jajaran, Rektor UMSU H Agussani, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Sutrisno Bachir, Ketua Kwartir Nasional Hizbul Wathan Muhdi PR, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu serta sejumlah tokoh lainnya. n hmt