Tabloid PODIUM

tajuk 2 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

7 : 2 = PECAT!!!

TUJUH partai pendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, Nasdem serta Demokrat. Melawan partai penguasa PDI Perjuangan serta satunya lagi partai 'tua' PPP yang mengusung Djarot-Sihar (Djoss).

Secara kasat mata boleh dikata tujuh lawan dua, pastinya menang yang tujuh partai pendukung.

Namun yang patut digarisbawahi bahwa partai penguasa (PDIP) punya massa dan sebagainya. Ini bisa dibuktikan dengan rasa arogansinya sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mendelegasikan Djarot bertarung di Pilgubsu 2018.

Rasa percaya diri itu pula yang jarang dimiliki oleh ketua umum partai yang ada di Indonesia ini.

Meski, katanya dulu, pencalonan Djarot-Sihar telah melewati berbagai penilaian dan tahap-tahap. Hanya saja, kalangan masyarakat Sumut memandang, apa yang ditegaskan sang Ketua Umum PDIP itu membawa blunder.

Tak lah menampik tapi sudah kenyataan. Dengan kalahnya Djarot di DKI Jakarta kemudian 'dibuang' ke Sumut itu bukanlah hal yang mudah. Tapi itu tadi atas kebijakan Megawati Soekarno Putri, semuanya

Yayasan FForum orum K ar era Utara Kar aryya Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1.060.05 7.8-1 19.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJ AWAB/PEMIMPIN RED AKSI: PENANGGUNGJA REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJ AWAB: PENANGGUNGJA Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN RED AKSI: REDAKSI: TM. Muchalladon DEW AN RED AKSI: DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, TM. Muchalladon, Sahrul Akbar PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PER USAHAAN: PERUSAHAAN: Rafika MANA GER KEU ANG AN: MANAGER KEUANG ANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

terpaksa dilaksanakan.

Menariknya lagi, ketegasan sang ibu membuat pemegang jabatan di partai banteng moncong putih itu ketar-ketir. Sebab, Bu Mega mengancam akan memecat ketua partainya di daerah, andai calon kepala daerah yang dihunjuk kalah bersaing merebut kursi panas pemimpin.

"Kalau tidak menang seluruh pimpinan akan saya sembelih kabeh (semua). Siapa yang daerahnya tidak menang akan saya pecat pimpinannya," kata Megawati saat itu.

Diperoleh daftar pasangan calon gubernur usungan PDIP yang keok dalam Pilkada 2018 versi quick RED AKTUR PELAKSANA: REDAKTUR HM Tambunan KOORDINA TOR LIPUT AN: Sahrul Akbar OORDINAT LIPUTAN: SEKRET ARIS RED AKSI SEKRETARIS REDAKSI AKSI:: TM. Muchalladon EDIT OR: EDITOR: ES Parinduri FO TOGRAFER: FOT Iwanto HS WAR TAWAN: ART MED AN: Suparno Harianto MEDAN: KO TA BINJ AI: Eddy Gunawan, Sudirman KOT BINJAI: ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGG ANG: Marwansyah Lubis SECANGGANG: HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJ AI: Misli BINJAI: SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PER CET AKAN: PERCET CETAKAN: CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P ALAMA T RED AKSI: REDAKSI: ALAMAT Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat, Langkat, 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

count, Sumatera Utara (Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus), Riau (Andi Rachman-Suyatno), Sumatera Selatan (Dodi Alex Noerdin-Giri Kiemas), Lampung (Herman HasanusiSutono), Jawa Barat (TB HasanudinAnton Charliyan), Jawa Timur (Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno), NTB (Ahyar Abduh-Mori Hanafi), NTT (Marianus SaeEmiliana Nomleni), Kalimantan Barat (Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot), Kalimantan Timur (Rusmadi Wongso-Safaruddin) dan terakhir Sulawesi Tenggara (Asrun-Hugua).

Terhitung ada 11 calon gubernur yang keok di Pilgub 2018 ini. Pun begitu, PDIP melakukan rekap hasil Pilkada 2018. PDIP memenangi 97 pilkada dari total 171 daerah yang melaksanakan.

PDI Perjuangan menang di 6 provinsi (35%), Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. Di 6 provinsi tersebut terdapat 4 kader

partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur, Sementara itu, dari 154 pilkada tingkat kabupaten/kota, PDIP hanya ikut di 152 wilayah. Hasilnya, PDIP memenangi 60% daerah yang diikuti.

"Dari 154 kabupaten/kota, PDI Perjuangan hanya ikut di 152. Dari 152 yang diikuti menang di 91 daerah (60%) dan kalah di 59 daerah," sebut Eva mengklaim bahwa partainya tetap unggul.

Eva mengatakan, dari 91 daerah yang dimenangi PDIP, kader PDIP yang menjadi kepala daerah sebanyak 33 dan wakil kepala sebanyak 38. Eva mengatakan, semua kader yang terpilih telah mengikuti Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP. Dengan ancaman Megawati tersebut akan menambah daftar kader-kader partai penguasa 'terbang' atau hengkang ke partai lain. Bahkan dikhawatirkan prilaku buang membuang kader yang berjasa karena tak mampu menjuarai calon kepala daerahnya bakal blunder.

Apalagi tak sampai setahun ini kembali digelar Pilres 2019.

Akankah PDI Perjuangan kembali berjaya seperti lima tahun terdahulu!

Atau malah terpuruk dengan segala isu buang membuang kader hingga pengalihan posisi? Patut dinanti siapa yang juara dan menjadi pecundang di lima tahun mendatang. n red

PANGGILAN Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang

agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

headline 3 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

“

171 daerah termasuk 8 kabupaten/kota plus pemilihan gubernur di Sumut sebentar lagi punya pemimpin baru. Walau sekadar hasil hitung cepat, namun telah punya bayangan bahwa kepala daerah yang baru hendaknya bisa memberi perubahan bagi provinsi berpenduduk 14 juta jiwa lebih ini.

ERAMAS TERASA MEDAN, PODIUM Pertarungan 27 Juni telah usai.

Pesta demokrasi penuh dengan narasi, debat, tegang urat berbau SARA, telah menjadi tontonan di pelosok negeri. Ada yang menang dan kalah, ada yang untung dan buntung dan ada euforia saat kelicikan penuh pencitraan.

Pun begitu, yang harus digarisbawahi bahwa pesta demokrasi tetap dalam lingkup menyatukan visi dan misi. Tak terkecuali kemenangan secara hitung cepat alias quick count. Di antaranya kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di pertarungan pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dan satu lagi Terbit Rencana Perangin-angin-Syah Afandin.

Edy-Musa dengan jargon Bermartabat dengan singkatan Eramas, sedangkan Terbit PA-Syah Afandin, calon Bupati Langkat bersama slogan Terasa kian jadi pergunjingan di antara para peserta yang dalam pilkada.

Dilansir salah satu situs menyebut, Eramas unggul atas Djarot-Sihar (Djoss) dengan skor telak 54.67 persen dan 45.33 persen. Sementara Terasa, sesuai info diperoleh meraih 238.759 suara (54,11%) mengalahkan rivalnya paslon nomor 2 Rudi Hartono-Budiono dengan perolehan suara 160.204 (34,30%) dan paslon

nomor urut 3 Sulistianto-Heriyansah mendapatkan 53.720 suara (11,50%).

Dan tak salah jika dua daerah ini menjadi ulasan PODIUM. Pasalnya, Kabupaten Langkat serta Binjai merupakan salah satu lumbung suara Eramas dengan perolehan 70.41%, Djoss cuma 29.59%.

Dikabarkan bahwa Eramas menang di 18 kabupaten/kota, seperti Kota Medan, Deliserdang, Langkat, Binjai, Serdang Bedagai, Tebingtinggi, Asahan, Batubara, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padang Sidimpuan.

Djoss sendiri hanya unggul di 15 kabupaten/kota se-Sumut, terdiri dari Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias Induk, Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Tapanuli Tengah, dan Sibolga.

Bagaimana dengan Terasa (Terbit PA-Syah Afandin)? Tak jauh beda dengan Eramas, Terasa juga meraih suara mutlak di 23 kecamatan dengan 277 desa. Kecamatan Kutambaru dari 10.082 daftar pemilih tetap yang hadir dengan 6.730 pemilih, Terbit Rencana Peranginangin-Syah Afandin memperoleh 4.152 suara, pasangan

nomor urut dua Rudi Hartono Bangun-Budiono 2.095 suara, pasangan nomor urut tiga Sulistianto-Heriansyah meraih 258 suara.

Kecamatan Bahorok daftar pemilih tetap 28.162, hadir 10.840 pemilih, pasangan nomor satu Terbit-Syah Afandinn memperoleh 6.314 suara, pasangan nomor dua Rudi-Budiono memperoleh 3.471 suara, pasangan nomor tiga Sulistianto-Heriansyah 899 suara.

Kecamatan Kuala pasangan nomor satu Terbit- Syah Afandin memperoleh 19.646 suara, pasangan nomor dua Rudi-Budiono memperoleh .637 suara, pasangan Sulistianto-Heriansyah 1.208 suara.

Untuk Kecamatan Sei Bingei pasangan nomor urut satu TerbitAfandin memperoleh 13.109 suara, pasangan nomor urut dua Rudi Hartono Bangun-Budiomno memperoleh 8.440 suara, pasangan Sulistianto-Heriansyah memperoleh 1.821 suara.

Kecamatan Secanggang pasangan nomor urut satu Terbit-Afandin memperoleh 14.459 suara, pasangan nomor dua Rudi Hartono-Budiono memperoleh 13.113 suara dan Sulistianto-Heriansyah memperoleh 2.889 suara.

Dari Kecamatan Pangkalan Susu, pasangan nomor urut satu Terbit Rencana Perangin-anginn-Syah

Afandin memperoleh 6.994 suara, nomor dua Rudi-Budiomno memperoleh 5.576 suara dan nomor urut tiga Sulistiamnto-Heriansyah 3.625 suara.

Kecamatan Selesai pasangan nomor urut satu Terbit-Syah Afandin memperoleh 4.138 suara, pasangan nomor urut dua Rudi-Budiono memperoleh 1.281 suara, pasangan nomor urut tiga SulistiantoHeriansyah memperoleh 168 suara.

Sedangkan di Kecamatan Batang Serangan pasangan nomor urut dua Rudi Hartono Bangun-Budiono menang dengan perolehan suara yaitu 7.973 suara sementara pasangan nomor urut satu Terbit Rencana Perangin-angin-Syah Afandin memperoleh 7.678 suara, pasangan nomor urut tiga Sulistianto-Heriansyah memperoleh 1.060 suara.

Melihat dari keungggulan Eramas serta Terasa, bisa dipastikan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Terbit-Syah Afandin sangat dirindukan oleh masyarakat agar membawa Sumut sejahtera dan lebih bermartabat.

"Kami janji di depan rakyat Sumatera Utara. Demi Allah, demi Tuhan Yang Maha Besar, demi amanah rakyat, sama-sama kita jadikan Sumatera Utara adalah Sumatera Utara yang bermartabat," kata Edy Rahmayadi.

headline edisi edisi 1 - 115 - 15 maret juli 2018

http://podiumindonesia.com

Edy Rahmayadi juga berjanji akan langsung menyusun program prioritas 100 hari kerja setelah nantinya KPU Sumut mengumumkan hasil resmi pemungutan suara Pilgub Sumut 2018-2023.

"Setelah nanti ditetapkan secara sah, saya akan sampaikan ke masyarakat semua, saya akan bicara prioritas 100 hari ke depan. Kawal ini dan kita jadikan benar ini," kata alumni Akademi Militer yang lulus pada tahun 1985 seusai hasil hitung cepat di Posko Pemenangan.

"100 hari pertama kita akan perbaikan ke dalam. Bagaimana kita mau memperbaiki keluar kalau didalam belum baik," kata Ijeck.

Menurutnya, pelayanan birokrasi termasuk yang harus diperbaiki ke depan. Perizinan harus dipermudah dan memiliki kepastian hukum. Hal itu harus didukung oleh birokrasi yang prima. Guna membentuk birokrasi yang prima, maka mereka menurut Ijeck akan meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

"Bagaimana pendapatan di dalam ini lebih baik. Setelah di dalam baik, baru kita ke luar. Itulah fokus utama kita," jelasnya.

Sementara Terbit Rencana PA mengatakan, kalau Allah Swt meng-hen-daki menang dan ini adalah atas ridanya. “Ini juga berkat kerja keras tim sukses relawan dan semua pihak yang telah mendermakan jerih payah nya untuk saya,” katanya.

Dikatakan, kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Lang-kat. “Saya akan berdiri di semua pihak dalam memimpin Kabupaten Langkat nantinya. Saya sudah berniat pada Oktober 2018 akan memberangkatlan 100 orang bilal mayat dan penggali kubur umrah ke Makkah sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Allah,” ujarnya.

Sejak awal dukungan parpol memang berpengaruh, tetapi isu dan penampilan yang ditunjukkan pasangan calon di Pilgub Sumut 2018 juga tak kalah penting. Selama kampanye, Eramas menunjukkan citra Islami. Misalnya saat Edy-Musa meneruskan gerakan salat subuh berjamaah menjelang hari pencoblosan.

Shohibul, pengamat politik Sumut menyebut pola kampanye tersebut merupakan lanjutan dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Jelang hari tenang, Anies Baswedan hadir dalam salat subuh berjamaah berjuluk "Aksi 112" yang diorganisasi Forum Umat Islam (FUI).

Selain salat subuh berjamaah, muncul Kongres Umat Islam (KUI) yang digelar di Medan pada akhir Maret hingga awal April 2018 dan dihadiri sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, hingga Gatot Nurmantyo.

"Memang Kongres Umat Islam di Medan tidak direncanakan ada perbincangan mengenai Pilkada di sana, namun akhirnya perbincangan di sana dikaitkan dengan pilkada," ujar Shohibul.

Hasil KUI dirangkum dalam Piagam Umat Islam Sumatera Utara menyerukan untuk memilih pemimpin—gubernur, bupati, wali kota, serta wakilnya—berdasarkan kriteria Alquran dan Sunnah, yakni pasangan calon muslim-muslim.

Merujuk Sensus Penduduk Indonesia (2010), ada 8.579.830 (66,09 persen) penduduk Sumut yang beragama Islam, sementara 3.509.700 (27,04 persen) penduduk beragama Kristen dan 516.037 lainnya (3,97 persen) beragama Katolik.

Menurut Shohibul, seruan KUI tersebut tidak ditujukan untuk memilih paslon Edy-Musa, tapi bisa jadi melemahkan Djarot-Sihar.

Isu paslon "muslim-muslim" ini pula tidak hanya berembus dari pihak eksternal seperti KUI. PPP Sumut yang dipimpin Yulizar Parlagutan Lubis keras betul menolak Djarot dipasangkan dengan Sihar.

Shohibul mencatat sejak debat putaran pertama Pilgub Sumut 2018, Djarot-Sihar menonjolkan sisi keahliannya sebagai birokrat berpengalaman. Paslon tersebut kerap melontarkan sejumlah istilah khas birokrasi yang jarang diketahui awam, bahkan pada salah satu debat, Edy Rahmayadi sempat mengatakan, "Saya tidak tahu apa itu stunting."

Djarot boleh jadi berpengalaman di birokrasi, namun jabatan birokrasi itu ia emban di luar Sumut, yakni Wali Kota Blitar dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ada pun Edy Rahmayadi adalah perwira militer yang sempat menjabat Komandan Yonif Linud 100/Prajurit Setia yang bermarkas di Namu Sira-Sira, Langkat, Sumut. Edy juga pernah menjabat Panglima Kodam I/Bukit Barisan.

Djarot merupakan orang Jawa, Edy merupakan putra Kapten TNI Rachman Ishaq, seorang MelayuDeli.

Berdasarkan Statistik Daerah Provinsi Sumut (2017), sebanyak 33,4 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Jawa. Dengan

persentase itu, suku Jawa menjadi suku terbanyak di Sumut. Sementara itu, ada 5,86 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Melayu.

Di luar itu, sebagian besar penduduk Sumut mengaku bagian dari rumpun Batak. Ada 25,6 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Tapanuli/Toba, 2,04 persen bersuku Simalungun, dan 0,73 persen bersuku Pakpak. Selain itu, sebanyak 11,27 persen penduduk Sumut mengaku bersuku Mandailing dan 5,09 persen lainnya mengaku bersuku Karo.

Edy tampak memanfaatkan posisinya sebagai "putra daerah" itu dalam gelaran Pilgub Sumut 2018.

Dalam debat, Edy berbicara Bahasa Indonesia dengan logat yang secara umum dikenal khas orang-orang Medan. Edy juga sesekali melontarkan istilah-istilah lokal.

Shohibul Anshor Siregar menegaskan penting bagi kepala daerah untuk mengetahui potensi dan masalah dari daerah yang dipimpinnya, karena suku sebetulnya bukan jaminan.

Ogah Beri Selamat Pasangan Djarot Saiful HidayatSihar Sitorus (Djoss) masih menunggu hasil hitung manual formulir C1 yang dikumpulkan dari 27.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Sumut.

"Kalau 'real count' kan lebih akurat. Hitung cepat hanya mengambil sample," ujar Djarot di Medan.

Namun, menurut Djarot, apa pun hasil akhir Pemilihan Gubernur Sumut atau siapa pun yang terpilih nantinya adalah kemenangan masyarakat.

Bahkan, Djoss sejauh ini belum ada memberikan ucapan selamat kepada pasangan Eramas. Dengan alasan belum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.

"Selamat kepada masyarakat Sumut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Djoss mulai partai, relawan maupun warga masyarakat," katanya.

Sementara Sihar Sitorus menyebutkan, dari hasil tim Djoss sejauh ini baru 20 persen suara yang masuk dalam perhitungan mereka.

Bahkan dari 20 persen suara itu, pasangan Djarot-Sihar masih unggul 50,9 persen dari satu juta pemilih.

"Djoss baru akan mengumumkan hasilnya jika perolehan suara sudah mencapai 90 persen," ujarnya.

Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara masih

4

melakukan perhitungan suara riil (real count) dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018.

Data sementara menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut, Edy RahmayadiMusa Rajeckshah (Ijeck), masih unggul dibandingkan dengan pesaingnya Djarot Saiful HidayatSihar Sitorus.

Pasangan Edy-Musa yang didukung tujuh partai yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan Nasdem serta Demokrat memperoleh suara 1.965.691 atau 54.83 persen. Kemudian duet DjarotSihar yang didukung oleh koalisi PDIP dan PPP mengumpulkan 1.619.343 suara atau 45,17 persen.

Suara sah yang masuk sebesar 3.582.414, sedangkan suara tidak sah sejumlah 52.328. Dengan demikian, suara keseluruhan sebanyak 3.634.595 dari 5.781.694 pemilih.

Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea meminta para calon gubernur dan wakil gubernur maupun masyarakat Sumatera Utara tidak resah, dan tetap berpegang pada pengumuman hasil penghitungan resmi ketimbang perhitungan cepat. "Kita berharap kepada masyarakat Sumut termasuk para paslon jangan euforia dengan hasil QC," ujar Mulia saat dihubungi.

Mulia mengatakan hasil hitung cepat tidak menggambarkan perolehan suara di seluruh tempat pemungutan suara. Ia menyarankan agar seluruh kandidat dan masyarakat menunggu hasil rekapitulsi suara yang bakal dilaksanakan secara berjenjang.

Perhitungan hasil resmi dari KPU Sumatera Utara, kata Mulia, membutuhkan proses waktu lebih panjang. Sebab, KPUD memerlukan waktu mengumpulkan rekapitulasi hasil dari setiap TPS yang ada di Sumut.

Berdasarkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan, rekapitulasi hasil Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi berlangsung pada 4-9 Juli 2018.

"Tunggulah hasil rekap yang dilaksanakan oleh penyelenggara secara berjenjang, mulai dari KPPS, hingga ke KPU Provinsi. Itulah menjadi hasil yang sah menurut kami sebagai penyelenggara," kata dia.

Mulia juga mengklaim partisipasi masyarakat pada Pilgub Sumut kali ini meningkat dibandingkan lima tahun lalu. Meski begitu, ia belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya. n

religi 5 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

ur salik ah Oleh: Ani N Nur ursalik salikah

KALIMAT-kalimatnya begitu menggetarkan. Dengan berteriak dia menyampaikan isi hatinya.

Kata-katanya tegas. Setiap yang mendengarnya pasti merasakan emosi dalam suaranya.

"Kalian tikus-tikus! Kamilah yang kuat, kami si singa! Kalianlah tikus-tikus yang menjajah!" ujar seorang gadis kecil itu saat dalam sebuah sesi wawancara.

Ya, 'pidato' itu berasal dari seorang gadis cilik Palestina. Dia mengomentari kebiadaban Israel yang menjajah negeri dan membunuh rakyat Palestina.

Saya menontonnya di Youtube.

Video berdurasi 56 detik itu diunggah pada 2015, namun setiap menontonnya saya merinding dan terharu. Memang benar jika ada yang bilang jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang ia bicarakan.

Sampai saat ini, demonstrasi masih berlangsung di perbatasan Gaza-Israel. Demonstran Palestina bertahan dengan senjata seadanya.

Mereka melempar batu dan bom molotov menuntut hak pulang ke tanah mereka yang dicaplok Israel.

Yang terbaru, pemuda Palestina menerbangkan layang-layang dan balon yang membawa bom molotov masuk ke wilayah Israel. Komite parlemen Israel pekan lalu mengatakan kebakaran akibat aksi tersebut menghancurkan lebih dari

6.000 akre atau sekitar 2.428 hektare tanah dalam beberapa pekan. Kerugian ditaksir senilai dua juta dolar AS. Pertempuran rakyat Palestina dengan senjata seadanya versus tentara Israel (Israel Defense Forces/ IDF) laksana David melawan Goliath. Tak sebanding. Meski begitu, rakyat Palestina tak gentar.

Demonstrasi berlangsung sejak protes memperingati Hari Nakba pada 30 Maret 2018. Sejak hari pertama protes dilakukan, sebanyak 128 warga Palestina tewas di tangan pasukan militer Israel dan puluhan ribu orang luka-luka. Hari Nakba adalah hari di mana warga Palestina diusir secara besar-besaran oleh Israel pada 1948.

Sebuah laporan terbaru oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dijadwalkan terbit pekan ini memperingatkan krisis kemanusiaan parah di Gaza. Guterres juga memperingatkan perang baru

antara Hamas dan Israel.

Laporan itu adalah hasil sampingan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 mengenai permukiman Israel yang disahkan pada Desember 2016.

Resolusi itu disahkan setelah pemerintahan Obama memutuskan tidak memveto. Bersama dengan pemerintah Israel, tim transisi Trump dan presiden terpilih berusaha mencegah resolusi itu lolos.

Guterres terkejut dengan jumlah warga Palestina yang tewas dan terluka akibat penggunaan amunisi dan kekuatan berlebih pasukan Israel. Pembunuhan seorang relawan medis muda, Razan al Najjar, cukup menyita perhatian internasional.

Sebelumnya, pada April, jurnalis Palestina Yasser Murtaja juga tewas dibedil tentara Israel. Israel secara gamblang melanggar aturan internasional yang melindungi petugas medis dan jurnalis. Dan, tampaknya dunia tak berdaya menghadapi Israel.

Majelis Umum PBB dalam resolusi teranyar, mengutuk Israel karena menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil Palestina.

Resolusi tersebut meminta Guterres merekomendasikan mekaninsme perlindungan internasional untuk wilayah Palestina yang dijajah Israel.

Resolusi tercapai dengan 120 suara mendukung, delapan suara kontra dan 45 abstain. Aljazair, turki dan Palestina menjadi negara yang mengajukan resolusi itu.

Sebelumnya, AS memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB awal bulan ini.

Majelis Umum mengutuk roket yang ditembakkan dari Gaza ke kawasan sipil Israel, tetapi tidak menyebut Hamas. Meski tidak mengikat secara hukum, resolusi ini memiliki kekuatan politk.

Sementara itu, di akhir video, gadis cilik itu berseru, "Wallahi, wallahi, wallahi, insya Allah kami akan membebaskan Palestina!� n rol

binjai edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

6

Binjai Siapkan ‘Honor’ Guru Ngaji

ASN Bolos Diberi Sanksi WALI kota Binjai, Sumatera Utara menegaskan aparatur sipil negara yang bolos di hari pertama masuk kerja usai cuti Lebaran 1439 Hijriah akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 53/2010 tentang disiplin PNS. BINJAI, PODIUM Sanksi mana berupa peringatan hingga yang terberat adalah penundaan kenaikan pangka, tegas Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, pekan lalu.

Muhammad idaham menjelaskan sanksi yang diberikan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Waktu libur lebaran yang sudah diberikan pemerintah cukup panjang hingga 10 hari kerja," katanya.

Idaham juga memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumpulkan seluruh daftar hadir dan memeriksa kehadiran ASN sesuai daftar yang telah ditandatangani.

"Semua ASN diabsen untuk memastikan kebenaran tanda tangan mereka di daftar. Jangan ada yang menandatangani absen rekannya yang tidak hadir," tegas wali kota.

Wali kota juga mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada seluruh ASN. Juga menyampaikan ucapan dukacita yang mendalam atas kecelakaan kapal motor Sinar Bangun di perairann Danau Toba, dimana ada warga Binjai yang turut menjadi korban.

Pemkot Binjai sudah mengirimkan tim SAR ke lokasi, semoga seluruh korban bisa segera ditemukan, harapnya.

Selain sidak peserta apel gabungan, tim yang terdiri dari BKD dan Inspektorat juga melakukan sidak kehadiran ASN ke seluruh kantor dinas di lingkungan Pemkot Binjai. n ants

BINJAI, PODIUM Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, akan mempersiapkan bantuan sebesar Rp 1 juta yang diperuntukkan buat guru mengaji yang ada di daerah itu.

Wali kota Binjai Muhammad Idaham berpesan kepada masyarakat untuk dapat membantu pemerintah melakukan deteksi dini kepada pendatang, menghidupkan kembali tamu wajib lapor 1x24 jam, hal ini merupakan bahagian dari tanggung jawab kita menjaga kekondusifan Binjai.

Dirinya juga berjanji dalam waktu enam bulan kedepan akan membantu honor guru mengaji sebesar Rp 1 juta di masing-masing madrasah tempat mengaji.

Kita harus menanamkan dasar pendidikan agama kepada generasi muda. Saat ini Binjai sudah sangat terbuka, masyarakat diberikan kebebasan memberikan saran, masukan dan kritikan terhadap pembangunan yang dapat disampaikan melalui aplikasi e-Masyarakat.

"Dimana aplikasi itu diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dengan Pemko Binjai," katanya.

Pemko Binjai sudah menetapkan 37 masjid yang dikunjungi dimana tim menyerahkan bantuan sebesar Rp 6.000.000/masjidnya.

Idaham juga mengatakan kegiatan safari ramadan bukan sekedar rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun di bulan ramadan dengan membawa syiar Islam, namun sebagai wadah silaturahmi guna lebih mempererat Ukhuwah Islamiah, membuka dialog, mendengarkan aspirasi warga, dan menyampaikan informasi pembangunan. n ants

Pemkot Binjai Luncurkan Aplikasi E-Saberling BINJAI, PODIUM Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, meluncurkan satu program lagi untuk pelayaan kepada masyarakat berupa e-Saberling (sapu bersih lingkungan) di Kecamatan Binbjai Utara.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Pemkot Binjai Otto Harianto, di Binjai, pekan lalu.

Pihaknya sangat mengepresiasi e-Saberling ini terutama kepada camat Binjai Utara yang

menggagas atas inovasi niat baiknya dalam pembuatan aplikasi ini.

"Aplikasi e-Saberling ini adalah merupakan bagian dari program Smart City yang dicanangkan Pemkot Binjai dan sejalan dengan visi misi Wali kota dalam pembangunan Kota Binjai. Ini sudah tentu banyak membantu Pemkot khususnya aplikasi e-Masyarakat Binjai," sambungnya.

Melalui aplikasi e-Saberling ini, diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat layanan

kebersihan lingkungan dan pembangunan.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membangun Binjai.

Otto Harianto juga menekankan, yang lebih penting dari itu, dirinya berharap agar para kepala lingkungan dan Lurah gencar mensosialisasi ke warga untuk mendownload aplikasi ini.

Selain itu, agar e-Saberling dapat berjalan lanjut, melalui peran kepala lingkungan dan warga dan menjadi contoh serta diterapkan di kecamatan yang lain.

"Mari bersama kita dukung dan kita sukseskan lingkungan bersih dan asri serta mensukseskan visi misi Wali kota Binjai," harapnya.

Adri Rivanto Camat Binjai Utara aplikasi eSaberling ini proyek perubahan dalam melahirkan inovasi pembersihan lingkungan dan sebagai mobilisasi atau laporan warga tentang lingkungan.

"Mudah mudahan dapat bermanfaat bagi warga dan juga Untuk mendukung visi misi Wali kota tentang kota bersih," terangnya. n ants

langkat 7 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

'Program Pengentasan Kemiskinan Tanggung Jawab Seluruh Kepala OPD' PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Langkat melalui Dinas Sosial Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lantanisasi bagi masyarakat miskin yang menyebar di 23 kecamatan dengan sasaran lima unit rumah.

STABAT, PODIUM Dijelaskan Bupati Ngogesa, program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya adalah untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

“Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan lantainisasi

bagi masyarakatr miskin, sebab program ini bagian dari meningkatkan kualitas hidup manusia, dalam upaya membatu masyarakat miskin agar hidup lebih layak di rumah tinggalnya,” jelasnya.

Ngogesa juga berharap kepada Kepala OPD untuk lebih peka terhadap program-program yang mendorong percepatan

penangannan penyandang masalah sosial, khusunya program penanganan fakir miskin. Sebab tugas ini adalah tanggung jawab seluruh OPD , khususnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dengan melakukan koordinasi kepada sekretaris daerah.

Selain Bupati juga, mengintruksikan kepada para Camat agar dapat terus mengawal perubahan basis data terpadu di masing-masing Desa dan Kelurahan.

Pada verifikasi dan validasi basisi data terpadu, program penanganan fakir miskin di semester pertama tahun ini.

“Yang di mana dilaksanakan dua kali dalam satahun agar basis data terpadu dan angka kemiskinan di Langkat dapat diketahui dengan valid dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sembari mengucapkan selamat bagi penerima bantuan lantainisasi, semoga dapat meringankan beban hidup selama ini. Kepala Dinas Sosial Langkat Rina Wahyuni Marpaung S.STP M.AP, dalam paparannya, total bantuan Lantainisasi ini telah diberikan kepada 115 rumah, dengan luas kurang lebih 42 meter persegi.

Dikerjakan secara gotong royong oleh swadaya masyarakat sekitar, mulai 20 April 2018 hingga 12 Mei 2018.

“Di acara ini memberikan bantuan tersebut secara simbolis kepada perwakilan enam kecamatan, yaitu

Kecamatan Berandan Barat, Wampu, Hinai, Kutambaru, Secanggang dan Besitang,” jelasnya.

Program verifikasi dan basis data Basic Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin disemester pertama tahun ini , dilakukan setahun 2 kali sesuai Permensos No: 146/HUK/2016 tentang kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut basis data Basic Data Terpadu (BDT) TAHUN 2015 dI Langkat masih terdapat sebanyak 542.583 jiwa atau 146.784 keluarga miskin. Dari itu harus dilakukan upaya pengentasan melalui upaya upaya program penanganan fakis miskin baik dengan dana dari APBN, APBD Provinsi mau pun dari APBD Langkat.

“Saya berharap Semua pihak mendukung program ini dengan sungguh-sungguh agar angka kemiskinan tersebut dapat kita minimalisasi secara objektif," imbaunya.

Terpisah, pada acara tersebut ke 155 orang penerima bantuan lantainisasi itu, juga mendapat bantuan taliasih berupa satu kain sarung perorang dari Putri Bupati Langkat anggota DPR RI fraksi Golkar Delia Pratiwi Boru Sitepu.

Dihadiri para Asisiten dan Kepala OPD dijajaran Pemkab.Langkat, para Camat se-Langkat, TKSK Langkat se-Langkat, serta ibu bapak penerima bantuan Lantainisasi 1 sebanyak 115 orang. n P3 P31

542.583 Jiwa W arga Miskin di LLangkat angkat Warga LANGKAT, PODIUM Terdapat 542.583 jiwa warga miskin di Kabupaten langkat, Sumatera Utara, itu perlu perhatian untuk mengangkat hidup mereka agar bisa menjadi keluarga sejahtera.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Langkat Rina W Marpaung, di Stabat, (30/6/ 2018).

Disampaikannya berdasarkan dari Basic Data Terpadu (BDT) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Langkat, masih terdapat 542.583 jiwa atau 146.784 keluarga miskin di daerah ini yang membutuhkan perhatian.

"Data tersebut berdasarkan Basic Data Terpadu (BDT) tahun 2015, yang ada pada pihaknya," katanya.

Dari itu harus dilakukan berbagai upaya untuk pengentasannya melalui berbagai program penanganannya baik dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD )Provinsi maupun dari Anggaran Pendapatann Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat.

Pihaknya sangat berharap semua pihak mendukung program ini dengan sungguhsungguh agar angka kemiskinan tersebut dapat

kita minimalisir secara objektif pada tahun mendatang.

Maka itu salah satu program yang dilakukan oleh instansinya diantaranya dengan memberikan bantuan program lantanisasi kepada 115 rumah warga miskin yang berada di 23 kecamatan di daerah ini.

"Bantuan program lantainisasi itu dengan luas kurang lebih 42 meter persegi. Dikerjakan secara gotong royong oleh swadaya masyarakat sekitar," ujarnya.

Program terebut sudah berjalan sejak 20 April hingga 12 Mei 2018. n ants

langkat http://podiumindonesia.com

8

BUPATI Langkat H.Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab.Langkat dr. H.Indra Salahudin MKes. MM menghadiri acara lempas sambut Kepala Kejaksaan Negri (Kejari) Langkat, dimana H.Andri Ridwan SH. MH digantikan oleh Wahyu Sabrudin S.IP SH MH, bertempat di Aula Kantor Kajari Langkat, Jl.Proklamasi Stabat Kabupaten Langkat, (29/6/2018).

STABAT, PODIUM Tugas baru H.Andri berpindah ke Kajati Maluku sebagai Asisten, sedangkan Wahyu Sabrudin sebelumnya bertugas sebagai Koordinator Kajati Kalimantan. dr. H.Indra Salahudin pada kata sambutannya, mengucapkan selamat datang kepada Wahyu Sabrudin selaku Kajari Langkat yang baru, di Bumi bertuah nan asri ini, yang dihuni oleh multi etnis.

“Kami atas nama Pemkab dan masyarakat Langkat mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Langkat, kini Wahyu telah menjadi warga Langkat yang baru, semoga kesuksesan dapat di raih di sini,” sebutnya.

Selanjutnya, sambung Sekda, kepada H.Andri Ridwan, atas nama masyarakat dan Pemkab.Langkat serta seluruh rekan Forkopimda plus Langkat, mengucapkan selamat jalan dan bertugas ditempat yang baru, serta mengucapkan terimakasih dan

penghargaan yang tulus, atas kinerja dan kebersamaan yang telah diberikan selama bertugas Langkat.

“Selamat bertugas di tempat yang baru, kami berharap setelah ini komunikasi serta hubungan tali silaturahmi kita tetap terjalin. Jangan sampai jarak dan tempat memutuskan persahabatan kita,”sampainya.

Sembari mengucapkan, atas nama pribadi dan masyarakat Langkat, mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan dalam bertingkah laku, yang dirasakan H.Andri Ridwan selama bertugas di Langkat.

Sementara itu, Kajari Langkat yang baru Wahyu Sabrudin S.IP SH MH, pada sambutannya meminta Pemkab Langkat dapat menerimanya sebagai warga baru di Langkat, serta meminta dukungan dan masukan dari berbagai pihak dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya akan berupaya dalam melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam

pembangunan di bidang hukum Langkat, jadi saya mohon doa dan dukunganya," katanya.

Sedangkan pejabat Kajari Langkat yang lama Erwin H.Andri Ridwan SH. MH, meminta kepada pejabat baru untuk meneruskan tugasnya di Langkat, sekaligus memperbaiki kekurangan disana sininya, agar pembangunan hukum di Langkat kedepan semakin maju dan terus membaik.

“Terima kasih kepada Pemkab dan seluruh lapisan masyarakat Langkat, yang telah memberikan kerjasama dan dukungannya selama ini, semoga persaudaraan kita terus terjalin meskipun jaraknya berjauhan,”sampainya.

Dihadiri oleh Plt.Ketua DPRD Langkat , unsur Forkopimda plus, Kapolres Langkat, Ketua PN Stabat, Ketua PA Stabat, ketua DWP Langkat, sejujlah OPD dijajaran Pemkab.Langkat, ketua MUI Langkat, unsur Ormas / OKP Langkat, insan Press, keluarga besar Kejari Langkat serta sejumlah undangan berhadir. n sahrul

9

langkat http://podiumindonesia.com

Ngogesa Tunaikan Hak Suaranya BUPATI Langkat H.Ngongesa Sitepu SH memberikan hak suaranya pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018, berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) X (sepuluh) Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, (27/6/2018).

LANGKAT, PODIUM Saat melakukan pencoblosan tersebut H.Ngogesa bersama istri ketua TP. PKK Langkat Hj.Nuraidah Ngogesa beserta ketiga anaknya yaitu anggota DPR RI fraksi Golkar Delia Pratiwi boru Sitepu , H.Rizky Yolanda Sitepu S.STP dan dr. Wendy Isman Sitepu.

H.Ngogesa setelah masuk kedalam lokasi TPS langsung memberikan surat undangan C6 kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), selanjutnya mengambil surat suara, dilanjutkan kebilik pencoblosan.

Sesaat sebelum melakukan pencoblosan, H.Ngogesa bersama Hj.Nuraidah, menujukkan surat suara sebanyak 2 lembar, satu surat suara untuk memilih Gubenur dan Wakil Gubernur Sumut, satunya lagi untuk surat suara memilih Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Setelah memasukan surat suara ke kotak suara, H.Ngogesa menunjukan bukti telah memberikan hak suaranya dengan memperlihatkan jari yang telah dimasukan dalam tinta biru.

Pada sela- sela usai pencoblosan tersebut, Bupati Langkat, berharap wilayah Langkat khususnya dan wilayah se Indonesia umumnya, yang sedang melaksanakan Pilkada serentak, tetap dalam kondisi aman dan kondusif.

"Kalau untuk Langkat saya yakin aman, karna warga Langkat telah berjiwa dewasa dalam berpolitik, begitu pun untuk Sumut,"ujarnya.

Sembari menambahkan, siapapun nantinya yang terpilih sebagai Bupati Langkat, kedepan harus bertekad membawa Langkat lebih maju lagi, serta lebih mensejahterakan rakyatnya. n ladon

angkat Halal Bi Halal Pemkab LLangkat STABAT, PODIUM Pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran 2018, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar acara Halal Bi Halal di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, (21/6/2018).

Halal Bi Halal yang mengusung tema “Dengan Silaturrahim & Halal Bi Halal, Kita Jaga Ukhuwah Untuk Langkat Bermartabat” tampak dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, Ketua MUI, Ketua Baznas, Ketua TP PKK Langkat, Ketua PWI, Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat serta para ASN Pemkab. Langkat.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa acara Halal Bi Halal ini dibuat untuk mempererat tali silaturrahim dengan unsur Forkopimda, elemen masyarakat dan jajaran ASN Kabupaten Langkat.

"Dalam suasana Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan dan secara pribadi saya dan keluarga mohon maaf serta secara kedinasan mohon maaf juga mana kala ada kebijakan yang salah," pintanya.

Ngogesa juga berharap Kabupaten Langkat tetap kondusif karena Langkat itu harga diri kita, yang mana bulan ramadhan yang lalu merupakan bulan pelajaran untuk melatih kita untuk berdisiplin.

“Saya berharap kita yang hadir disini dapat menjadi tauladan dan mampu menghimbau masyarakat, pada Pilkada 27 Juni 2018 nanti untuk dapat datang ke TPS dan memilih kepala daerah sesuai dengan pilihannya karena Pilkada itu tanggung jawab kita semua,” ujarnya. n pendi

langkat edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

10

Kapolres: Penggunaan Dana Desa harus Transparan

“

POLISI Resort (Polres) Langkat menggelar sosialisasi Pilkada tahun 2018 serta penanganan Dana Desa (DD) dan peraturan yang berhubungan dengan DD di Kabupaten Langkat, bertempat di Aula Gedung PKK Jalan KH. Wahid Hasyim No. 02 Stabat, Langkat, Jumat (22/6).

Kepada Camat, Kepala Desa/Lurah se- Langkat. Sebagai narasumber Kapolres Langkat AKBP Dedi Indriyanto S.IK M.H dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PMDK) Langkat Jaya Sitepu.

STABAT, PODIUM AKBP Dedi Indriyanto pada arahan dan bimbingannya, mengajak agar seluruh Kepala Desa dan Lurah serta Camat se-Langkat, ikut menjaga kekondusifan Langkat, jelang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut serta Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Polisi Resort (Polres) Langkat menggelar sosialisasi Pilkada tahun 2018 serta penanganan Dana Desa (DD) dan peraturan yang berhubungan dengan DD di Kabupaten Langkat, bertempat di Aula Gedung PKK Jalan KH. Wahid

Hasyim No. 02 Stabat, Langkat, Jumat (22/6).

Kepada Camat, Kepala Desa/Lurah se- Langkat.

Sebagai narasumber Kapolres Langkat AKBP Dedi Indriyanto S.IK M.H dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PMDK) Langkat Jaya Sitepu.

"Kita adalah aparatur negara, jangan sampai melakukan provokasi kepada masyarakat, dengan mengarahkan memilih salah satu Paslon peserta Pilkada tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan Pilkada senantiasa tertib, transparan dan berjalan lancar," tambahnya.

Bupati Langkat Serahkan Nota Pengantar Keuangan STABAT, PODIUM Berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyampaikan Nota Pengantar Keuangan ke Legislatif dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Langkat, (25/6/2018).

Sidang Paripurna dipimpin oleh Plt.Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Dony Setha, yang dihadiri oleh anggota DPRD Langkat, para kepala OPD dijajaran Pemkab.Langkat serta Camat se-Langkat.

Bupati Langkat H. Ngogesa Stepu SH pada pidatonya menjelaskan, Realisasi Pendapatan Daerah T.A 2017 di Kabupaten Langkat sebesar Rp2.311.283.153.445,09 atau 98,43% dibandingkan dengan target sebesar Rp2.348.070.645.167,00. Sementara itu, untuk Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2.320.218.854.855,16 atau 93,32% dari target yang ditentukan Rp2.486.224.584.097,99.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan APBD T.A 2017, Pemkab. Langkat telah banyak mendapatkan masukan dari DPRD Langkat khususnya mengenai Penyusunan Anggaran yang disampaikan anggota DPRD Langkat melalui sidang-sidang paripurna ataupun pertemuan-pertemuan lainnya, yang menjadi nuansa positif dan motifasi yang membangun. “Demikian Pertanggunjawaban pelaksaan APBD Kabupaten Langkat T.A 2017 ini saya sampaikan, sesuai dengan amanah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesedia menerima pertanggungjawaban APBD ini," ucapnya. n P33

Pihaknya, sambung AKBP Dedi akan memberikan reward (penghargaan) bagi Kades atau Lurah yang berhasil dalam menjaga situasi kamtibmas dan zero kriminalitas, di wilayahnya.

Selain itu, orang nomer satu di Polres Langkat itu, mengajak masyarakat agar ikut mengawasi Pilkada, dengan memberikan laporan terkait adanya kegiatan yang memungkinkan menimbulkan ketertiban umum.

Sementara, terkait penggunaan DD, mantan Kapolres Batu Baru tersebut, mengharapkan agar dalam penggunaannya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. "Penggunaan DD harus transparan agar tidak sampai terjerat hukum," pungkasnya.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (PMDK) Langkat Jaya Sitepu menjelaskan, pihaknya akan selalu bekerjasama dengan lembaga terkait dan penegak hukum dalam penanganan ganguan Kamtibmas di desa/ kelurahan pada Pilkada. "Sehingga kekondusifan di Desa/Kelurahan selalu terjaga," sebutnya.

Selanjutnya, Jaya menyampaikan terkait perkembangan Anggaran Dana Desa (ADD) dan DD di Kab. Langkat. Bahwa ADD berasal dari APBN berjumlah Rp.179 miliar, sedangkan Rp.134 miliar dari APBD, maka untuk jumlah keseluruhan berjumlah Rp.314 miliar untuk 240 desa di Langkat.

Sementara, kata Jaya, untuk tahapan pencairan DD terbagi menjadi tiga termin yaitu pada Maret sebesar 20 persen, Mei 40 persen dan Juli 40 persen.

Sedangkan dalam pengawasannya, Pemda Langkat telah berkoordinasi dengan Tipikor Polres Langkat dan Kejaksaan Negeri Langkat.

Terpisah, pada penghujung acara, Kapolres Langkat memberikan bingkisan cenderamata kepada 10 orang Kades. n sahrul

parlemen 11 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

Sekretariat DPRD LLangkat angkat Gelar Halal Bi Halal STABAT, PODIUM Momentum suasana Hari Raya Idul Fitri hendaknya terpatri dalam karena setiap orang saling meminta maaf, tidak ada orang yang benar. Semua mengaku salah dan tanpa malu meminta maaf, betapa damainya negeri ini bila roh Idul Fitri selalu jadi marwah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan pergaulan bahwan pekerjaan, sebut Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan pada acara Halal Bi Halal Sekretariat DPRD Langkat, (22/6/2018).

Drs. Basrah Pardomuan juga mengatakan bahwa acara halal bi halal yang setiap tahunnya dibuat ini dalam rangka untuk mempererat tali silaturrahim dan memperkuat kekompakan antara seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Langkat.

Lebih lanjut dia mengharapkan, semangat Idul Fitri dapat terus memperkuat Ukhuwah Islamiah karena bulan Ramadhan telah melatih kita, hendaknya makna Ramadhan dan Idul Fitri dapat menambah etos kerja sebagai pelayanan masyarakat dapat lebih baik lagi, kerja iklas agar menjadi ibadah sehingga beban kerja yang berat akan bisa dikerjakan dengan baik.

Acara halal bi halal Sekretariat DPRD Langkat yang dilaksanakan di halaman parkir belakang kantor DPRD Langkat ini dihadiri Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor, Tim Ahli dan Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Langkat dirangkai dengan pemberian bantuan berupa beras, bingkisan dan uang dari DWP kepada seorang penggali kubur.

Tausiyah Ustad Abdul Wahab, mengajak kepada yang hadir agar kebaikan yang telah rangkai di bulan suci Ramadhan dapat diteruskan. “Bulan Syawal ini sebagai pembersih tauhid dan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita,� sebutnya.

Ustadz juga menyampaikan agar menjaga dan menghidupkan silaturrahim karena silaturrahim merupakan perintah Allah, yang mana silaturrahim juga menyempurnakan amal dan dengan silaturrahim itu juga dijamin rezeki kita dengan syarat terus meningkatkan ketaqwaan. n pendi

Paripurna Jawaban Bupati Langkat Atas Pandangan Umum Fraksi SETELAH skors di cabut oleh Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, ST. SH. MH selaku pimpinan rapat paripurna, Bupati Langkat melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat, (26/6/2018).

STABAT, PODIUM Secara terperinci Sekda membacakan jawaban Bupati Langkat dimaksud atas pertanyaanpertanyaan dan saran dari anggota dewan yang disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya.

Menanggapi keinginan DPRD Langkat akan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi-potensi penghasil PAD melalui terobosan-terobosan baru. Pemerintah Daerah akan menyusun data potensi PAD seperti dari sektor pariwisata secara sistematik dan terukur terutama pajaknya serta melakukan kajian potensi untuk retribusi daerahnya.

Tentang pencapaian PBB yang sudah terealisasi dengan baik yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, Pemkab. Langkat mengakui hal itu berkat kerja keras para perangkat daerah dan kami juga akan mengevaluasi perangkat daerah yang belum mencapai targetnya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik agar apa yang ditargetkan dapat tercapai, sebut Sekda.

Lanjut Sekda, menanggapi tentang rendahnya realisasi bantuan sosial yang hanya tercapai 72,65 persen, hal itu disebabkan rendahnya realiasi belanja bantuan sosial yang belum direncanakan sebelumnya, dimana pencairan dananya

berdasarkan proposal yang masuk tidak sebesar jumlah dana yang telah dianggarkan.

Mengenai pengembangan fasilitas pendidikan seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan antara lain rehabilitas ruang kelas yang bersumber dari dana DAK, bantuan Pemerintah Pusat (APBN) dari APBD Kabupaten Langkat.

Sekda juga menjelaskan bahwa Pemerintah daerah tetap berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk peningkatan infrastruktur dan juga mengalokasikan 30 % lebih anggaran bidang pendidikan.

Usai mendengarkan jawaban Bupati Langkat, Donny Setha mengatakan bahwa LPJ pelaksanaan APBD 2017 ini akan dibahas oleh Panitia Khusus (pansus) DPRD Langkat yang terdiri dari 4 pansus dan akhirnya Donny Setha selaku pimpinan rapat menskors rapat paripurna sampai tanggal 11 Juli 2018 dengan agenda pengesahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat. n ladon

sumut edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

Kadishub Samosir Jadi Tersangka Kapal KM Sinar Bangun KEPALA Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba. Kadishub Samosir berinisial NS tersebut menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara AKBP Tatan Dirsan Atmaja, diduga lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehingga mengakibatkan KM Sinar Bangun tenggelam.

"Rencananya pekan depan oknum Kadis Perhubungan Samosir akan diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyidik," kata Tatan, (29/6/2018).

Tatan menjelaskan penetapan status tersangka terhadap NS dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut, oknum Kadishub tersebut terindikasi ikut bertanggungjawab sehingga statusnya

dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.

"Meski sudah berstatus tersangka namun yang bersangkutan menurutnya belum ditahan," sebut Tatan.

Dengan penambahan tersangka, saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan 4 tersangka dalam insiden kapal naas yang menyebabkan ratusan penumpang dinyatakan hilang hingga saat ini.

Tiga tersangka lainnya yakni pegawai dari Dinas Perhubungan dan 1 nakhoda kapal.MEDAN (bareskrim.com) | Pasca menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, kini Polda Sumatera Utara tengah meluaskan penyidikannya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, bahwa ditemukannya kelalaian dalam melakukan pengawasan. Karenanya saat ini Polri bakal ‘membidik’ Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samosir, NS sebagai tersangka baru. n res

Kemace tan K endala Pembangunan Jembatan W am pu emacetan Kendala Wam ampu LANGKAT , PODIUM Pembangunan jembatan baru Sei Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang hingga sekarang belum rampung mengakibatkan kemacetan selama Lebaran 2018.

Pantauan lapangan, Senin, menunjukan kendaraan harus melewati jembatan lama yang daya tahannya dikhawatirkan kalau dilintasi kendaraan secara bersama, sehingga terpaksa harus antre.

"Sudah tiga tahun ini pembangunan jembatan tersebut belum juga rampung, sehingga masih menggunakan jembatan lama untuk melintas," kata salah seorang warga disekitar jembatann Wampu, Ridwan.

Ridwan menyampaikan sudah sejak dari 2016 hingga sekarang ini bila tiba waktu Idul Fitri mengakibatkan kemacatan, yang disebabkan para pengemudi harus ekstra hati-hati bila hendak melintas di atas jembatan lama.

Padahal, diharapkan dengan rampungnya pembangunan jembatan baru akan bisa mengurai kemacatan yang terjadi seperti sekarang ini. Sejak H-2 Lebaran kemacetan terus terjadi.

"Kenderaan roda empat maupun roda dua yang

melintas cukup banyak jadi dikahawatirkan bila semuanya melintas akan mengganggu ketahanan jembatan lama, makanya ketika ada pembangunnan jembatan baru warga berharap cepat selesai sehingga kemacetan seperti sekarang ini tidak lagi terjadi," ungkapnya.

Untuk itu, diharapkan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera turun untuk melihat sejauh mana pengerjaan jembatan baru tersebut sudah selesai, agar tahun depan kondisi macat seperti sekarang ini tidak lagi terjadi.

Ibrahim, salah seorang warga Pangkalan Brandan yang melintas di atas jembatan berharap agar jembatan baru cepat siap. Warga sangat membutuhkan agar tidak terus-terusan macet bila hendak berlebaran seperti sekarang ini.

"Hanya untuk menuju Kota Medan, Kota Binjai, bisa mencapai dua sampai tiga jam dengan antrean yang cukup panjang untuk bisa sampai melintas di atas jembatan Wampu itu," katanya.

"Kondisi ini sudah cukup lama jadi warga Langkat sangat berharap secepatnya jembatan baru itu selesai pembangunannya, sehingga Idul Adha 1439 Hijriah nanti bisa dilalui," ujarnya. n ants

12

Dikabarkan Mantan Bupati Tapteng Ditahan Polda Sumut MEDAN, PODIUM Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sukran Jamilan Tanjung, akhirnya dikabarkan ditahan penyidik Subdit II/Hardabangtah Direktorat Reskrimum Polda Sumut, (25/6/ 2018).

Informasi diperoleh menyebutkan, Sukran Jamilan Tanjung ditahan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai tersangka dari pagi hingga malam hari.

Sebelumnya, saat ditemui Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Andi Rian mengakui, pihaknya memeriksa Sukran Jamilan Tanjung, setelah dua kali mangkir dipanggil sebagai tersangka. “Dia (Sukran Jamilan Tanjung) datang kita periksa,” kata Andi Rian, (25/6/2018).

Ditanya soal penahanan terhadap tersangka dugaan penipuan dan penggelapan ‘mahar’ proyek tersebut, Andi Rian belum bisa memastikan, karena pemeriksaan sedang berlangsung dan keputusan itu merupakan kewenangan penyidik.

Tapi, Andi tidak menampik kemungkinan mantan Bupati Tapteng, Sukran Jamilan Tanjung bisa dilakukan penahanan. Apalagi, yang bersangkutan terkesan tidak kooperatif, karena dua kali mangkir dari panggilan penyidik dalam status sebagai tersangka.

“Untuk penahanan bisa saja, tapi itu kewenangan penyidik. Kita tunggulah hasil pemeriksaan,” imbuh Andi Rian.

Sebelumnya, penyidik telah dua kali melakukan panggilan sebagai tersangka terhadap Sukran Jamilan Tanjung dan Amirsyah Tanjung, pada Jumat (8/6/2018) lalu. Namun yang bersangkutan mangkir dengan berbagai alasan.

“Panggilan kedua kepadanya sudah kita lakukan kemarin. Tapi dia juga tidak hadiri,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada awak media, (12/6/2018).

Namun, MP Nainggolan mengakui, dalam surat panggilan kedua tersebut, Sukran mengirimkan surat keberatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Sumut.

Penyidik Subdit II/Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sumut telah mengajukan pencekalan terhadap mantan Bupati Tapteng ini ke pihak Imigrasi. Pencekalannya dilakukan, agar tersangka Sukran Jamilan Tanjung tidak bisa melarikan diri.

Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, mantan Bupati Tapteng itu dilaporkan oleh Joshua Marudutua Habeahan pada 30 April 2018 dengan nomor LP 546/IV/2018/ SPKT III. Terlapor dua orang yakni, Amirsyah Tanjung dan Sukran Jamilan Tanjung. Korban dan terlapor pernah bertemu membahas soal pengerjaan proyek konstruksi senilai Rp 5 miliar. n res

pilkada 13 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

Dua Paslon Kalahkan Kotak Kosong DUA pasangan calon kepala daerah berhasil mengalahkan kotak kosong di Pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara. Kedua pasangan tersebut masingmasing merupakan pasangan tunggal yakni Ashari Tambunan-M Ali Yusuf Siregar di Pilkada Kabupaten Deli Serdang dan pasangan tunggal Andar Amin Harahap-Hariro Harahap di Pilkada Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan hasil data scan C1 yang dilansir di laman infopemilu.kpu.go.id, pasangan Ashari Tambunan-M Ali Yusuf Siregar telah mendulang 236.769 atau 82,99 persen suara sedangkan kotak kosong yakni 52,014 suara atau 18, 01 persen.

Keunggulan ini hampir dipastikan tidak akan berubah meskipun suara yang masuk baru dari 46,05 persen atau 1.556 dari 3.379 TPS.

Sementara hasil yang sama juga diperoleh oleh pasangan Andar Amin Harahap-Hariro Harahap.

Hingga (29/6/2018) pasangan mereka memperoleh 84.339 suara atau 80,56 persen dari 104.820 suara sah. Sementara kotak kosong hanya 20.369 kali diconlos atau 19,44 persen. Suara ini sendiri diperoleh dari 96,76 suara yang sudah masuk atau 598 dari 618 TPS yang ada. n rmol

Poldasu Klaim Pilkada Sumut Aman dan Lancar POLDA Sumut mengklaim, proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Sumut, berlangsung aman dan lancar. Itu sesuai pemantauan dan laporan yang diterima selama proses pemilihan berlangsung.

MEDAN, PODIUM "Sesuai laporan dan pemantauan, Pilkada Sumut aman dan lancar," ujar Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada awak media, (28/6/2018).

Pasca pilkada, harap Nainggolan, perbedaan dalam memilih pemimpin selama proses pilkada jangan sampai menjadikan masyarakat terbelah. Dia berpesan agar masyarakat kembali bersatu seusai memilih pemimpinnya.

"Siapa pun yang menang, mari kita terima dengan lapang dada.

Jangan karena perbedaan pilihan kita menjadi bermusuhan.

Kepada calon pemimpin, marilah kita tunggu hasil rekapitulasi manual dari KPU Sumut," katanya.

Sementara, untuk pengamanan suara, Polda Sumut akan mengawal hingga tuntas proses penghitungan suara mulai dari panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemungutan kecamatan

(PPK) hingga ke KPUD. "Seluruh personel yang ditugaskan di daerah, berkewajiban mengawal suara mulai dari PPS, PPK dan KPUD," sebut MP Nainggolan.

Dari proses pengawalan itu, lanjut MP Nainggolan, belum ditemukan adanya penolakan ataupun kericuhan yang terjadi.

"Belum ada, masih aman dan lancar," katanya.

Polda Sumut, kata Nainggolan, selama proses Pilkada Sumut berlangsung, langsung dipantau oleh Tim Divisi Humas Polri.

"Tim Div Humas Polri, datang sejak tanggal 16 Juni 2018 sebelum Pilkada. Mereka langsung melakukan peninjauan bersama Kapolda ke TPS di Deli Serdang, Binjai dan Medan," terangnya.

Sebagaimana diketahui, Tim Divisi Humas Polri melakukan tinjauan Pilkada berkekuatan 2 orang perwira berpangkat Kombes dan AKBP ditambah 17 orang awak media.

"Hari ini mereka (tim) melakukan peninjauan di PPK Medan kota," pungkas MP Nainggolan. n res

Golkar Klaim Sumbang 80% Kemenangan Eramas MEDAN, PODIUM Partai Golkar menjadi salah satu partai yang menyumbangkan suara terbesar untuk kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) di Pilgub Sumut 2018.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution, (28/6/2018), di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Wahid Hasyim, Medan.

"Pemilih Golkar mencapai 80 persen artinya ini tidak bergeser jauh dari yang ditargetkan untuk Eramas. Sebelumnya Partai Golkar menargetkan 1 juta suara untuk Eramas," kata Irham.

Pencapaian suara tersebut, lanjut Irham, juga memberi kemenangan bagi Partai Golkar di 6 Pilkada Kabupaten/Kota di Sumut.

Oleh karena, Irham optimis Partai Golkar dapat kembali memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan di gelar tahun depan.

"Bahwa Pilkada ini warming up mesin Partai Golkar. Kita optimis Pileg 2019 bisa kita menangkan," tandasnya. n rmol

Jokowi Efek ‘Nol’ JAKARTA, PODIUM Sudah selayaknya PDI Perjuangan mengevaluasi dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Terbukti, keberadaan Jokowi tidak memberikan efek elektoral untuk banteng moncong putih.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada redaki, (29/6/2018).

"Dari lima pagelaran Pilgub di Jawa hanya satu yang dimenangkan oleh PDIP yakni di Jawa Tengah. Sementara di empat pilgub lainnya, PDIP mengalami kekalahan yakni di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jokowi efek nol besar," kata Sya'roni.

Kekalahan telak PDI Perjuangan di ajang Pilkada 2018 patut menjadi alasan mengevaluasi pencapresan Jokowi.

Menurut quick qount yang dirilis sejumlah lembaga survei, PDIP hanya meneguhkan kemenangan sebanyak 23,5 persen saja atau hanya menang di empat propinsi dari 17 pilgub yang digelar 27 Juni 2018.

"Dan yang paling menyesakkan adalah PDIP terpuruk di Pulau Jawa. PDIP hanya menang di Jawa Tengah, itupun dengan selisih suara sedikit dari rivalnya.

Selebihnya, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur, PDIP sebagai partai penguasa mengalami kekalahan," katanya.

Sya'roni pun meyorot kemenangan Khofifah Indar Parawangsa dan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sesaat setelah rilis quick qount keduanya langsung menyatakan mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019. n rmol

nasional 14 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

Inilah Hasil Investigasi Ombudsman Terkait Tatakelola Pelabuhan Danau Toba TATAKELOLA pelabuhan di kawasan Danau Toba selama ini tidak sesuai ketentuan dan aturan tentang pelayaran maupun kepelabuhanan. Fungsi pembinaan yang seharusnya dilakukan pemerintah, juga tidak berjalan sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan.

“Kondisi inilah yang memberi kontribusi besar terhadap berulangnya musibah tenggelamnya kapal di danau vulkanik terbesar dunia itu hingga menelan ratusan korban jiwa,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar, (26/6/2018), di Medan.

Penjelasan ini merupakan kesimpulan hasil investigas Ombudsman RI Perwakilan Sumut selama empat hari di kawasan Danau Toba.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan investigasi tatakelola pelabuhan di kawasan Danau Toba, sehubungan tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun, 18 Juni lalu.

Abyadi Siregar yang didampingi Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut Achir Nauli Gading Harahap menjelaskan, sebenarnya Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sistem pelayaran maupun kepelabuhanan.

Misalnya, Permenhub No 58 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, UU No 17 tanun 2008 tentang Pelayaran, PP No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Permenhub No 34 tahun 2012 tentang Tatakerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabunan dan sebagainya.

Dalam berbagai ketentuan dan

peraturan tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan pemerintah di pelabuhan adalah untuk mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan.

Selain itu, juga untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk tugas pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan adalah tanggungjawab pihak Otoritas Jasa Kepelabuhanan atau Unit Pelayanan Kepelabuhanan. Sedang untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggungjawab Kesyahbandaran.

Nah, persoalannya, lanjut Abyadi, inilah yang tidak dilaksanakan selama ini. Lihatlah misalnya terkait soal Kesyahbandaran yang sampai saat ini justru belum ada didirikan di kawasan Danau Toba.

Padahal, bila dilihat dari tugas dan fungsinya, peran Kesyahbandaran ini begitu sangat penting keberadaannya dalam sebuah pengelolaan pelabuhan.

Dalam UU No 17 tahun 2008 dan PP No 61 tahun 2009 dijelaskan bahwa, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan

pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan misalnya, Syahbandar mempunyai tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

Kemudian mengawasi tertib lalu lintas kapal, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.

Syahbandar juga berwenang mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan, menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), melakukan pemeriksaan kapal dan sebagainya.

“Begitu penting peran Kesyahbandaran di pelabuhan.

Terlebih di kawasan perairan Danau Toba yang begitu luas, meliputi tujuh kabupaten di Sumut dan setiap hari diseberangi ribuan penduduk melalui berbagai jenis kapal. Tapi sampai saat ini, Menteri Perhubungan belum mendirikan Kesyahbandaran di kawasan Danau Toba. Saya kira, ini kelalaian pemerintah,” tegas Abyadi.

Diserahkan ke Daerah Karena ketiadaan Kesyahbandaran di kawasan Danau Toba itu, akhirnya fungsi Kesyahbandaran diserahkan kepada pemerintah daerah. Memang, penyerahan kewenangan ini didasari sejumlah peraturan. Misalnya ada Permenhub No 58 tahun 2007 dan sejumlah aturan lainnya. Tapi faktanya, implementasinya di lapangan tidak semudah yang dibayangkan.

Pemerintah daerah malah bingung melaksanakan ketentuan tersebut.

“Dari hasil keterangan yang kita himpun, pemerintah daerah bahkan merasa tidak memiliki kompetensi melaksanakan beberapa peran Kesyahbandaran yang diserahkan ke pemerintah daerah. Seperti pemeriksaan kapal, pemberian Surat izin Berlayar (SIB) dan Surat

Persetujuan Berlayar (SPB). Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tidak memiliki kompetensi dan sertifikat untuk melakukannya.

Sementara selama ini, SDM di daerah tidak pernah mendapat pelatihan atau pendidikan terkait hal tersebut,” tegas Abyadi dalam pesan elektronik yang diterima, (26/6/ 2018).

Konkretnya, tegas Abyadi Siregar, sumber masalah yang menjadi penyebab berulangnya tragedi kemanusiaan di perairan Danau Toba selama ini adalah karena tatakelola pelabuhan tidak sesuai aturan. Kalau saja pengelolaan pelabuhan di kawasan Danau Toba itu dilakukan sesuai aturan, setidaknya akan bisa menekan angka tenggelamnya kapal di perairan Danau Toba.

“Dengan pengawasan yang ketat, maka tidak akan terjadi over kapasitas muatan kapal, baik muatan orang maupun muatan barang kapal di kawasan Danau Toba. Karena akan ada pengaturan tiketing penumpang, akan ada kontroling muatan kapal. Akan ada juga pengawasan kelaiklautan kapal.

Begitu juga, kapal akan melengkapi sistem keselamatan seperti pelampung dan life jacket. Tapi itulah yang tidak pernah diawasi.

Sehingga semua kapal yang beroperasi di perairan Danau Toba tanpa kontroling yang jelas. Bahkan sampai sekarang belum ada pengawasan yang ketat,” tegas Abyadi.

Karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta agar ke depan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba agar tidak lagi mengabaikan tatakelola pelabuhan di kawasan Danau Toba.

“Bila kita tidak ingin kasus tenggelamnya kapal di perairan Danau Toba terulang kembali, maka pemerintah harus segera bertindak cepat. Jangan mengulur-ulur waktu lagi,” tegas Abyadi Siregar. n hmt

aspirasi 15 edisi 1 - 15 juli 2018

http://podiumindonesia.com

PT Pertamina Tambah 39.600 Tabung Untuk Langkat LANGKAT, PODIUM Pemkab Langkat bersama PT. Pertamina Domgas I Medan kembali melakukan oprasi pasar gas LPG 3 kg di pangkalan gas, di Kelurahan Perdamaian Kec.Stabat, Desa Teluk Meku dan Desa Securai Selatan kec. Babalan Kabupaten Langkat, (13/6/2018).

Setelah sebelumnya juga telah melakukan operasi gas LPG, di beberapa kecamatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Langkat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, menyampaikan, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat Langkat kesulitan saat akan membeli gas tersebut. Mengingat selalu meningkatnya kebutuhan masyarakat akan gas LPG 3 kg, sebagi keperluan pada ramadhan dan menjelang lebaran.

Tindakan yang dilakukan setelah melaksanakan operasi LPG 3 ini, sebut H.Ngogesa, Pemkab. Langkat dan PT.Pertamina dalam kurun waktu seminggu ini telah menyalurkan sekitar 60 LO x 560 sama dengan 39.600 tabung.

"Penambahan jumlah tabung gas ini, diperkirakan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Langkat, jelang lebaran tahun ini," tukasnya.

Selanjutnya, Bupati Langkat mengucapkan terima kasih kepada PT. Pertamina Domgas I Medan atas kerjasama yg baik ini, guna memberikan kepuasan masyarakat Langkat, dalam memenuhi kebutuhan jumlah tabung gas LPG 3 kg.

"Saya yakin dengan dilakukannya hal ini, tidak ada lagi masyarakat yang takut akan kelangkaan gas dan takut akan tidak terkendalinya harga gas," sebutnya.

Ngogesa juga menghimbau, agar pangkalan gas LPG dan pengecer, tidak menjual LPG 3 kg dengan harga di atas HET yaitu Rp.16.000 di tingkat pangkalan.

Terpisah, pelaksanaan operasi gas LPG ini dikordiniir dan langsung dimonitor secara teknis oleh Bupati Langkat melalui Kabag Perekonomian Setdakab.

Langkat H. Sutrisuanto S.Sos MAP, dengan disetiap harinya, turun langsung ke lokasi tujuan operasi LPG tersebut. n P20

Ngogesa Sitepu Santuni 2.264 Anak Dari Keluarga Kurang Mampu KELUARGA besar Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH memberikan tali asih kepada anak -anak kurang lebih sebanyak 2264 orang, di kekediamannya, di Sei Limbat Kec.Selesai, Kab.Langkat, (16/6/2018).

Langkat, PODIUM H.Ngogesa didampingi istri Hj.Nuraidah Ngogesa beserta ketiga anaknya Delia Pratiwi boru Sitepu, H.Rlzky Yolanda Sitepu S.STP dan dr. Wendy Isman Sitepu diselasela kesempatan pada acara tersebut, selain mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1439 H, juga mengucapkan selamat datang, kepada masyarakat Langkat yang datang untuk berkunjung dikekediamannya.

"Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, untuk anak-anak semuanya belajarlah dengan baik, agar kedepan dapat memajukan Langkat ini lebih makmur dan sejahterah lagi," katanya.

Untuk taliasih ini, kata Bupati Langkat, dimaksudkan untuk memotivasi para generasi Langkat, agar lebih giat dan bersemangat lagi, untuk menjalankan ibadah puasa pada ramadhan yang akan datang.

"Jangan lihat nilainya ya anak-anak, tapi lihatlah kepedulian dan ketulusannya.

Semoga bermanfaat dan manfaatkanlah dengan baik pada momentum lebaran ini," sebutnya.

Anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi Golkar Delia Pratiwi pada kesempatan tersebut, juga memberikan puluhan susu khusus ibu hamil dan biscuit khusus balita.

Disampaikan Delia, hal ini sebagian dari program DPR RI dari fraksi Golkar, untuk mewujudkan terciptanya anak bangsa yang sehat dan pintar. “Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi anakanak juga para ibu-ibu yang sedang hamil yang mengalami gizi buruk, semoga dengan ini gizinya terpenuhi sehingga tetap sehat,� ujarnya.

Adil, salah seorang anak yang mendapatkan taliasih tersebut, dengan polosnya mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Bupati Langkat, atas kepeduliannya.

"Kami doakan Bapak Bupati dan ibu Delia serta seluruh keluarga, agar sehat selalu dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT," doanya yang diaminkan oleh ibu-ibu dan anak-anak lainnya.

Pengamanan saat berlangsungnya acara tersebut dilakukan oleh TNI/Polri, unsur Forkopim Kecamatan selesai, Sat Pol PP Langkat, Dishub Langkat, BKPRMI Selesai, KNPI Selesai.

Hadir pada acara tersebut sejumlah pejabat SKPD Langkat, unsur Forkopim Selesai, Camat Selesai, Kasat Pol PP Langkat, Kabag Humas Setdakab.Langkat, Danramil 02 Selesai, Kapolsek Selesai, tokoh agama, masyarakat, pemuda Langkat. n ladon

SELAMAT JALAN PATEN USAI acara pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Eko Subowo oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, isak tangis dan haru mewarnai pelepasan mantan Gubsu Tengku Erry Nuradi di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, (22/6/2018).

MEDAN, PODIUM Isak tangis haru para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Sumut pecah tak kala Tengku Erry menyampaikan kata perpisahan di depan pintu, berjalan menyalami para ASN dan masyarakat yang berbaris di halaman depan kantor gubernur hingga menuju mobil.

Tengku Erry yang didampingi istri Hj Evi Diana pun terlihat meneteskan air mata. Begitu juga para kepala OPD (SKPD) dan ASN yang hadir.

Mereka rindu kepemimpinan Tengku Erry selama menjabat wakil dan gubernur periode 2013-2018.

Pelepasan Dr Ir H T Erry Nuradi MSi dan Birgjen (Purn) Dr Hj Nurhazijah Marpaung SH MH, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Wakil Gubsu (Wagubsu) sisa periode 2013-2018 juga diiringi lantunan lagu Kemesraan ciptaan Franky Sahilatua dan lagu Endank Soekamti yang berjudul Sampai Jumpa, Erry dan Nurhajizah, menyalami dan sesekali memeluk barisan pejabat, ASN, dan masyarakat saat berjalan menuju ke mobil. Keduanya tampak menangis dan sesekali mengusap air mata.

Barisan ASN dan masyarakat pun saling berdesakan dan berebut ingin bersalaman dengan

Erry dan Nurhajizah. Meskipun banyak yang bersedih dan berurai air mata, banyak pula masyarakat yang meneriakkan sorakan semangat dan dukungan kepada keduanya. Jargon “Sumut Paten” terdengar beberapa kali diserukan oleh kerumunan.

Acara pelepasan sebagai tradisi ketika pimpinan memasuki purna bakti ini merupakan yang pertama setelah 20 tahun. Sebab tiga gubernur sebelumnya, ditimpa musibah dan tersandung kasus hukum, sehingga tidak ada acara pelepasan.

Sebelumnya, Erry dalam sambutannya menyampaikan rasa bahagia dan bangganya bisa memimpin Sumut. Semua capaian yang diraih selama periode kepemimpinannya tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat Sumut.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, kepada semua pihak baik asisten, staf ahli, walikota, bupati, Forkopimda, para ASN, dan seluruh lapisan masyarakat Sumut yang telah bersama-sama, bekerja sama dengan baik dan bersatu untuk Sumut yang lebih baik,” ujarnya.

Erry kemudian menyampaikan permintaan

maaf, karena masih ada kekurangan-kekurangan di masa kepemimpinannya. Hal senada pun disampaikan oleh Nurhajizah. Selain meminta maaf, Nurhajizah menegaskan bahwa dirinya akan selalu siap berkontribusi untuk Sumut yang lebih baik, meski tidak menjadi Wagubsu lagi.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Drs Eko Subowo MBA yang baru dilantik pun turut melepas Erry dan Nurhajizah. Dalam sambutannya, Eko mengapresiasi Erry dan Nurhajizah yang telah banyak membawa perubahan positif di Sumut.

“Kami doakan, mudah-mudahan kiprah dan kinerja Pak Erry dan Ibu Nurhajizah tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi dilanjutkan ke tingkat yang lebih lagi, bahkan hingga nasional,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina menyampaikan apresiasinya kepada Erry dan Nurhajizah. Sabrina mengatakan, bahwa bersama Pj Gubernur, dirinya akan berusaha untuk melanjutkan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Erry dan Nurhajizah.

“Terima kasih untuk bimbingan dan arahan yang Bapak dan Ibu berikan, mudah-mudahan semua itu bisa kami ikuti dan jalankan, untuk Sumut yang lebih baik,” ujar Sabrina. n hmt