Tabloid PODIUM

tajuk 2 edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

Politik 2 Kaki Rugikan Jokowi-Ma'ruf POLITIK dua kaki adalah kiasan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam problematika kehidupan politik masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pragmatisme sempit yang terkait dengan politik kekuasaan.

Politik dua kaki adalah bagian dari strategi politik yang eksklusif, tertutup dan bermuatan kelicikan dalam mencari keuntungan dari siapapun pemenang dari banyak kompetitor.

Ya, begitulah lansiran dikutip penulis di salah satu website. Pun jadinya bahwa politik dua kaki sangat-lah tidak etis. Tidak teguh dalam pendirian, gampang dipengaruhi, seperti sifat bunglon.

Bisa dengan mudah berpaling ke lain hati, munafik, dan entah apalah sebagainya, yang bisa merugikan orang lain.

Nah, apa yang terjadi masa sekarang ini? Politik dua kaki yang sempat digemborkan eks Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kadernya, kini mencuat kembali. Bahkan lebih kepada sifat dan sikap negatif seorang politikus.

Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rusdi DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, Rusdi, Sahrul Akbar, Yunifar Efendi, TM.Muchalladon (Sekretaris) PENASIHAT: Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHAT HUKUM: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Nurlaila MANAGER KEUANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan KOORDINATOR LIPUTAN: Sahrul Akbar

Kita ketahui selama ini, jelang Pilres 2019 banyak kader meniru politik dua kaki. Kesalnya, kontestasi dari Petahana diketahui memiliki pendukung partai politik (Parpol). Sayangnya kalangan menilai kader parpol Petahana memasang badan dengan politik dua kaki. Sudah pasti yang dirugikan sayap-sayap atau komunitas yang dibentuk tim kontestasi teruma dari Petahana.

Seperti contoh Rumah Kiai Ma'ruf Amin (RKMA). Disinyalir tidak adanya keseriusan partai pendukung Jokowi-Amin, laiknya di Kabupaten Langkat dalam mensosialisasika & memenangkan Capres Nomor Urut 01, amat disesalkan.

Ini tertuang dari Ketua Korcab Rumah Kyai Haji Ma'ruf Amin (RKMA) Kabupaten Langkat. Apa yang terpantau di lapangan sa'at SEKRETARIS REDAKSI: TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS KA. BIRO LABUHAN BATU SELATAN Suwito Hasibuan

ini, masing-masing partai dan Caleg partai hanya bekerja untuk partai dan dirinya saja.

"Kegalauan RKMA tentang situasi politik di Langkat akan segera kita sampaikan ke para petinggi partai di Jakarta," ujar Ketua Koordinator RKMA Langkat, T Syaiful Anhar.

"Jika situasi sprti ini terus dibiarkan amat merugikan Pak Jokowi," ujarnya.

Permainan politik setengah hati & dua kaki, sangat merugikan

WARTAWAN: MEDAN: Suparno Harianto KOTA BINJAI: Eddy Gunawan STABAT: Novra Dana WAMPU: T. Zainal Abidin, Ucok Goy SECANGGANG: Marwansyah, Herman MT HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PERCETAKAN: CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Langkat, 20851 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

Capres 01. Politik yang kini dipraktikkan dalam mendukung Jokowi-Amin sudah tak lagi beretika di Kabupaten Langkat.

RKMA hanya bisa mengingatkan pada partai pendukung agar tidak dalam posisi dua kaki. Permainan politik dua kaki sangat beresiko di dunia politik, untuk itu TKD harus serius bekerja demi Jokowi. ď Ž red

HILANGNYA NAMA YUNUS SARAGIH DALAM SEJARAH PEMIMPIN LANGKAT AKAN DIUNGKAP???

PANGGILAN Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang

agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Langkat, 20851. untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

headline 3 edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

PEMKAB LANGKAT TERANCAM DI-PTUN-KAN

“

PUNCAK HUT Kabupaten Langkat telah usai. Porno aksi penyanyi ibukota, desakan pecat Kadis Pariwisata hingga penolakan usia ke 269 pun bergulir. Bahkan Wacana 'memejahijaukan' tertuang dari sejumlah tokoh pemuda di bumi Amir Hamzah.

Siapa bilang usia Pemkab Langkat 269! Itu salah kaprah.

Legalitas itu tak benar adanya.

Tapi, kalau usia Kesultanan Langkat, ya benar segitu (269 tahun-red) "Ya, kami tetap akan mengusik HUT ke-269 yang dikatakan Pemkab Langkat sebagai hari jadinya. Karena kami selaku tokoh pemuda dan masyarakat Langkat tetap menolak bahwa Kabupaten Langkat telah berusia 269 saat ini," ujar tokoh pemuda Langkat sekaligus Ketua FKPSU, T Syaiful Anhar, (30/1/2019).

Tindakan mengusik hari jadi Pemkab Langkat yang diklaim berusia 269 tahun itu, yakni berupa wacana mem-PTUN-kan Pemkab Langkat. Apalagi, kata Syaiful, pihaknya telah berupaya mengajak eksekutif, legislatif dan pejabat berkompeten lainnya untuk menggelar seminar sebagai langkah penetapan Hari Jadi Pemkab Langkat.

Hanya saja, niat baik T Syaiful dan kolega saat itu tak diindahkan.

"Malah kita dianggap tak ada oleh pihak-pihak berkepentingan di kabupaten ini. Artinya, kita ingin pengesahan hari jadi Kabupaten Langkat itu tertulis secara notulen lewat seminar, bukan mengujukujuk Hari Jadi Kesultanan Langkat," tukasnya.

Sejauh ini menurut sejarah, sebut Syaiful, bahwa tanggal 17 Januari itu merupakan Haul-nya Kesultanan Langkat, bukan HUTnya Kabupaten Langkat.

"Jelas, 17 Januari adalah Haul Kesultanan Langkat, bukan HUTnya Kabupaten Langkat. Inilah yang perlu kita pertegas hingga kita mengambil langkah untuk mem-PTUN-kan Pemkab Langkat," kata Syaiful yang juga Ketua Rumah KH Ma'ruf Amin Kabupaten Langkat ini. Agus Salim yang juga salah satu tokoh penggerak tentang Pelurusan Hari Jadi Kabupaten Langkat berujar, dia dan T Syaiful Anhar telah berupaya semaksimal mungkin menggelar seminar.

"Saya bersama Bang Ipol (T Syaiful Anhar-red) dan lima LSM Langkat lainnya pernah membuat Panitia Seminar Pelurusan Hari Jadi Kabupaten Langkat. Acara Seminar telah ditetapkan panitia hari Jum’at 21 November 2014 pukul 09.00 Wib hingga selesai dan bertempat di Gedung PB NU Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat," terangnya.

Namun tak dinyana, Seminar Pelurusan Hari Jadi Kabupaten Langkat itu batal. "Acara seminar tidak dapat terselenggara karena tidak ada dukungan moril dan material baik dari Pemkab Langkat

atau anggota DPRD Langkat apalagi dari anggota DPRD Sumut asal Langkat," jelasnya.

Bahkan, kata dia, beberapa proposal sudah disebar untuk pendanaan seminar. Sayang, upaya itu tak membuahkan hasil.

"Kami membuat seminar waktu itu karena menilai Hari Ulang Tahun Kabupaten Langkat tidak sama dengan Haul-nya Kesultanan Langkat. Pemerintahan saat ini bukan kelanjutan dari kesultanan Langkat karena sistem perintahannya juga berbeda," tegasnya.

Maka dari itu, mereka selaku generasi muda melayu Langkat berusaha meluruskannya melalui seminar. Dan, tambah Agus Salim, pihaknya saat itu ingin menggelar seminar atas masukan ahli sejarah Anhar Gongong.

"Jadi, Anhar Gongong merupakan sejarawan terkemuka Indonesia asal Sulawesi Selatan.

Kata Anhar saat itu penetapan berdasarkan seminar untuk pembatalannya juga harus dengan seminar. Kalau tidak tetap saja kalian seperti anjing menggonggong kafilah tetap berlalu," katanya.

Atas batalnya gelaran Seminar Pelurusan HUT Kabupaten Langkat karena tidak ada dukungan pejabat Langkat, kian

membuat tanda tanya.

"Lihat saja sendiri, niat baik kami saja selaku pemuda Langkat dikesampingkan oleh pejabat di Langkat ini. Selayaknya, kalau memang niat baik itu didukung bukan malah dianggap angin lalu," sergah Agus Salim.

Pun Pemkab Langkat menggelar HUT-nya setiap tahun, namun Agus Salim dan sekalangan pemuda di Langkat tetap tidak mengakui.

"Kita tetap akan menyuarakan hati dan mempertanyakan HUTnya Pemkab Langkat. Andai ini terus menerus terjadi, maka kita juga tak akan berhenti mengklaim bahwa Pemkab Langkat salah dalam memperingati HUT-nya," tandas Agus Salim.

Sementara Awaluddin menyebukan, kesimpangsiuran Hari Jadi Kabupaten Langkat ke269 yang jatuh pada 17 Januari kemarin, sangatlah tidak tepat.

Belum ada pengesahan yang valid, namun pihak Pemkab Langkat masih terus mengumandangkan bahwa usianya sudah mencapai 269 tahun.

"Tapi kalau ulang tahun Kabupaten Langkat ke-269 kami tidak setuju, karena Kabupaten Langkat lahir setelah Indonesia Merdeka. Sebelum Indonesia merdeka yang ada Kesultanan

headline edisi 11--15 15februari maret 2019 2018

http://podiumindonesia.com

Langkat," katanya mengulang sejarah berdirinya Kabupaten Langkat.

Mantan Bendahara PDIP Kecamatan Binjai, Langkat ini mengulas terkait dengan penetapan Kabupaten Langkat dihitung dilakukan melalui seminar yang berlangsung di Stabat, 2024 Juli 1994.

Seminar terselenggara hasil kerjasama Pemkab Langkat dengan tokohtokoh masyarakat dan tim jurusan sejarah Fakultas Sastra USU melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan, menurut Awaluddin, sangatlah aneh.

Betapa tidak, kata dia, penetapan itu mengapa melalui seminar, padahal ketetapan pemerintah sudah ada yakni UU No. 7 Drt tahun 1956 yang diundangkan 14 November 1956.

"Pertanyannya, apakah seminar kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang?"

Sehingga Pemkab Langkat lebih memilih Hari Jadi Kabupaten Langkat berdasarkan seminar bukan berdasarkan UU No. 7 Drt Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri," sahutnya.

Sempat jadi perdebatan panjang, pun demikian tak mengurangi 'kebohongan' Pemkab Langkat terhadap masyarakatnya.

Bukan DNA Melayu Cukup meriah HUT Kabupaten Langkat yang diklaim pemerintahan kabupaten telah berusia 269 tahun. Namun tahukah Anda jika Pemkab Langkat berdiri setelah Indonesia merdeka?

Dan, apakah Pemkab Langkat menghilangkan sejarah sehingga menghalalkan HUT Kabupatennya berusia 269 tahun?

Mengingat bahwa sebagian kalangan pemuda di Langkat telah menyatakan penolakan usia Kabupaten Langkat karena belum dilegalkan. Apalagi, kata tokoh masyarakat Langkat HUT ke-269 tersebut merupakan usianya Kesultanan Langkat bukan HUT Pemkab Langkat.

Kesalahan penafsiran ini seolah masih dipegang oleh pejabat Pemkab Langkat.

Malah, seenaknya pejabat terkait di sana merayakan HUT Pemkab Langkat dengan acara cukup meriah. Berbagai lomba digelar

hingga porno aksi penyanyi kenamaan ibukota.

Nah sekarang, sesumbar kemeriahan tersebut, tudingan tidak sahnya HUT Pemkab Langkat ke-269 disuarakan Ondreo Seno SPd.I alias Seno. Pria vokal nan kritis yang kini bertarung di Pileg 2019 menggunakan perahu Partai Berkarya Dapil 1 Langkat Nomor Urut 8 menegaskan, kalau disebut usia Langkat ke 269 tidak menjadi masalah.

"Tapi kalau disebut Ulang Tahun Kabupaten Langkat ke 269 baru menjadi masalah. Karena Kabupaten Langkat lahir setelah Indonesia merdeka. Sebaiknya Hari Jadi Kabupaten Langkat dikembalikan kepada sejarah terbentuknya Kabupaten Langkat," kata Ondreo Seno kepada PODIUM, (29/1/2019).

Ketika ditanya bagaimana dengan seminar yang menetapkan hari jadi Kabupaten Langkat?

Ondrio Suseno menjawab sebaiknya dibatalkan saja melalui sidang istimewa DPRD Langkat atau melalui seminar.

Ondrio Soseno menambahkan jika nanti terpilih menjadi anggota DPRD Langkat akan menggunakan hak inisiatif dewan untuk meluruskan hari Jadi Kabupaten Langkat.

Ungkapan lebih ekstrim disampaikan H Jabarsyah, caleg PKB DPRD Provinsi Sumut Dapil 12 Langkat Binjai No. Urut 5.

Tokoh masyarakat pesisir Pucuk Paloh Secanggang dan mantan Ketua HNSI Langkat dua priode ini mengimbau masyarakat jangan meramaikan Hari Ulang Tahun Kabupaten Langkat berdasarkan hasil seminar Pemkab Langkat.

"Kalau Hari Ulang Langkat milik masyarakat Hukum adat Langkat

mari kita rayakan. Beginilah jadinya kalau pemimpin Langkat bukan DNA melayu yang punya negeri tapi pejabat transmigrasi," pungkasnya.

'Kutuk' Porno Aksi Goyang birahi artis ibu kota di acara puncak HUT Langkat ke269, pada (19/1/2019), menuai kecaman dan kutukan dari berbagai pihak. Bukan hanya di media sosial facebook dan WA ramai kecaman tapi di dunia nyata tak kalah serunya.

Berbagai tokoh masyarakat melayu Langkat apakah dari kejuruan Stabat, atau tokoh pemuda dan OKP mengutuk keras aksi tidak senonoh goyang birahi salah satu biduanita yang diundang dari Jakarta.

'Kutukan' berasal dari Ketua PAC IPK Kecamatan Wampu, Muhammad Nasrun alias Ucok Sakti saat diminta komentarnya terkait porno aksi yang dipertontonkan artis ibu kota di acara puncak Hut Langkat.

Dikatakan Ucok, aksi panggung goyang birahi yang dipertontonkan melukai masyarakat Langkat yang relegius. "Ini Negeri melayu relegius sopan santun, lihatlah tarian melayu tidak ada unsur birahi, tapi penuh dengan estetika dan Langkat, negerinya ulama," hardiknya.

Semestinya panitia HUT Langkat mengadakan dzikir akbar dan tabligh akbar bukan sebaliknya mengundang artis ibu kota untuk goyang ngebor, ngoyang gergaji dan goyang birahi di bumi Langkat.

"Inikan sama artinya mengundang adzab di bumi Langkat," ujarnya dengan raut wajah kesal.

Saat ditanya permohonan maaf Kadis Pariwisata Langkat Hj Nur Elly Heriani Rambe MM, Ucok

4

Sakti menjawab bahwa itu tidak cukup minta maaf tapi Bupati Langkat Ngogesa Sitepu harus mencopot jabatan Kadis Pariwisata, termasuk juga unsur panitia peringatan hari jadi Langkat.

"Mereka harus bertanggungjawab secara moral karena mereka telah mencoreng arang hitam dikening kami, “ ujar putra melayu kelahiran Wampu.

Sementara tokoh pemuda Langkat lainnya, yakni Agus Salim menyatakan sah-sah saja menggelar acara HUT ke269 Kabupaten Langkat.

Namun harus diingat bahwa Langkat adalah kota religius. Jadi, porno aksi yang dipertontonkan pada acara HUT Langkat sangatlah tidak etis.

"Kami pemuda melayu Langkat mengutuk keras aksi goyang birahi artis dangdut di panggung hiburan acara puncak Hut Langkat ke-269.

Copot Kadis Pariwisata Langkat dan tempatkan orang yang memahami budaya melayu yang relegius beradab sopan dan santun sebagai Kadis Pariwisata," tegas Agus Salim.

Pernyataan yang sama disampaikan Awaluddin. Tokoh masyarakat melayu Kecamatan Binjai ini menyatakan, jangan tebarkan benih-benih maksiat di bumi Langkat yang relegius ini.

"Seharusnya menyemarakkan HUT Langkat diadakan siar Islam misalnya pengajian tabligh akbar vestival barjanji dan marhaban, bukan sebaliknya mengundang murka Allah di bumi Langkat. Beginilah bila jabatan itu diserahkan pada orang yang tidak memahmi adat istiadat masyarakat melayu, ternoda jadinya negeri Langkat bertua ini. Jangan pula sampai terjadi tuah datang celaka menanti,“ ujarnya.

Seperti diketahui bahwa puncak HUT ke-269 Kabupaten Langkat digelar Sabtu kemarin. Artis ibukota jadi tontonan dengan goyang panasnya. Hal ini otomatis dikecam pemuda Langkat dan berharap Bupati Ngogesa Sitepu menindak Kadis Pariwisatanya.

"Ini yang salah adalah anak buah Bupati Langkat Ngogesa Sitepu alias Kadis Pariwisatanya. Tindak tegas atau masyarakat yang akan berbicara menindak kadisnya," seru warga Langkat. ď Ž rusdi

religi 5 edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

ISLAMISITAS: PARAMETER EKONOMI Oleh: Azyumardi Azra KEGAGALAN atau sedikitnya ketidaktepatan dalam mengukur berbagai hal yang berhubungan dengan apa yang disebut Rehman dan Askari (2010) sebagai ‘Islamic’ (Islami) yang dapat menggambarkan tingkat ‘Islamisitas’ berkaitan arah penelitian yang mereka lakukan.

Pada kenyataannya, kedua peneliti ini awalnya hanya berusaha mengungkapkan dampak atau pengaruh agama dan religiositas terhadap kehidupan ekonomi, pembangunan ekonomi, keuangan, politik, dan pandangan sosial warga apa pun agamanya di negara-negara tertentu dengan mempertimbangkan demografi keagamaan.

Karena itu, tujuan penelitian tentang tingkat Islamisitas menurut Rehman dan Askari adalah dua: Pertama, "untuk menguji apa yang kami pandang sebagai ajaran-ajaran penting Islam yang mesti membentuk kebijakan-kebijakan sebuah negara yang dilabeli sebagai ‘Islamic”.

Kedua, “untuk mengukur tingkat kepenganutan kepada ajaran dan doktrin agama di negara-negara yang kami label sebagai Islami, dengan mengembangkan indeks yang mengukur tingkat

‘Islamisitas’ negara-negara berdasarkan ajaran Islam”.

Meski demikian, secara kontradiktif keduanya tidak menguji tingkat Islamisitas hanya pada negara-negara Islam atau bermayoritas penduduk Muslim, tetapi juga mencakup negara mayoritas non-Muslim tempat kaum Muslim hanya menjadi kelompok minoritas. Hal pokok yang dilihat bukan keimanan dan pengamalan Islam as such, melainkan sejauh mana negara tertentu kondusif dalam prinsip-prinsip Islam.

Penting ditekankan, dalam mengukur Islamisitas ekonomi perlu dilihat empat hal: Pertama, pasar bebas dan kinerja ekonomi yang kuat; kedua, good government governance dan rule of law; ketiga, aktualisasi kesetaraan dan HAM secara mapan; dan keempat, hubungan baik dengan negaranegara lain dan kontribusi kepada masyarakat internasional.

LEBIH BAIK DIAM! Oleh: Asma Nadia POTONGAN adegan di atas bermain di imajinasi saya, ketika mendengar berita tsunami menerjang Selat Sunda dan menyaksikan sendiri video bagaimana bencana tersebut mengempas kerumunan manusia.

Terngiang pedih hati suami yang kehilangan istri saat mereka merencanakan hari-hari kebersamaan yang indah.

Tak terbayang duka seorang anak kehilangan kedua orang tua

Dilihat dari keempat perspektif ini, bisa segera dibayangkan jika negara Islam atau mayoritas Muslim umumnya lemah dalam keempat hal tersebut. Dan sebaliknya, negara-negara mayoritas non-Muslim memiliki skor tertinggi dan tinggi. Tidak ada penjelasan substantif lain yang diberikan Rehman dan Askari tentang distorsi dan inakurasi yang mereka buat.

Kenyataan bahwa umumnya negara-negara Islam atau mayoritas Muslim ‘terpuruk’ dalam hal apa yang disebut Rehman dan Askari sebagai tingkat ‘Islamisitas’, hemat saya berakar pada dan terkait dengan banyak faktor yang sama sekali tidak disinggung keduanya. Faktor-faktor ini semestinya dipertimbangkan dalam menentukan Islamisitas negara-negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim.

Dalam pandangan saya, sejauh menyangkut keempat faktor tadi, sedikitnya terdapat empat faktor yang membuat negara-negara Islam dan mayoritas Muslim gagal mencapai skor yang tinggi.

Pertama, faktor sejarah, yaitu banyak kawasan Dunia Muslim mengalami penjajahan Eropa dalam waktu relatif lama yang mengakibatkan terjadinya

bagian 2

pada saat bersamaan tanpa sempat mengucapkan kalimat perpisahan.

Tak terlukis beban duka seorang ibu dan ayah yang kehilangan anak dan cucunya secara tiba-tiba, padahal sehari sebelumnya baru tertawa dan bercengkerama.

Sekelebat perasaan yang membuat hati ikut teriris.

Namun tak lama berselang, kesedihan menjelma marah, bercampur malu, juga bingung.

Seorang teman membagi sebuah video ceramah dari ustaz yang berbicara tentang azab, dan laut

sebagai sarana Tuhan mengazab manusia.

Mungkin ceramahnya sendiri tidak langsung berkenaan tsunami tersebut. Namun, sebagian orang membagikan dan mengait-ngaitkan ceramah tersebut dengan tsunami yang baru saja terjadi.

Jujur saya tidak mengerti apa yang ada di kepala mereka yang dengan sengaja menyebarkan video demikian saat keluarga korban dirundung duka. bersambung...

retardasi dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat Muslim. Akibatnya, meski kemudian negara-negara Islam dan mayoritas Muslim mencapai kemerdekaan pasca-Perang Dunia II, mereka umumnya hingga sekarang tetap berada dalam retardasi dan keterbelakangan.

Kedua, faktor struktural, terkait dengan penjajahan Eropa, yang mengakibatkan terciptanya ketimpangan, disparitas, dan gap dalam berbagai bidang kehidupan tadi. Ketika banyak kawasan Dunia Muslim mencapai kemerdekaan seusai Perang Dunia II, ketimpanganketimpangan struktural itu karena berbagai faktor juga terus bertahan sampai sekarang.

Ketiga, faktor politik bahwa sampai sekarang ini, banyak negara Islam dan mayoritas Muslim masih menganut otoritarianisme dan totalitarianisme. Sebagian lain memang sudah menjadi demokrasi atau tengah dalam transisi menuju demokrasi. Tetapi juga, segera jelas, kelompok negara-negara terakhir ini yang masih jauh dari stabil itu mampu memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Keempat, lemahnya penegakan hukum. Terkait dengan faktor ketiga di atas, banyak negara Islam dan mayoritas Muslim bukan hanya belum mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, melainkan juga sangat lemah atau tidak berdaya sama sekali menegakkan hukum dan ketertiban.

Tak kurang penting, beberapa negara Islam semacam Yaman, Afghanistan, Irak, Suriah, atau Somalia sudah dapat dikatakan merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan hukum, menciptakan ketertiban, dan melindungi warga dari beragam bentuk tindak kekerasan di antara berbagai kelompok warganya sendiri. 

binjai edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

Walikota : Siap Berbagi Ilmu Aplikasi WALIKOTA Binjai Muhammad Idaham menyampaikan pihaknya siap berbagi ilmu tentang aplikasi dan sudah pernah menjadi mentor di beberapa daerah di Indonesia bagian timur.

Hal itu disampaikan Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, baru-baru ini.

Idaham menyampaikan yang ingin menerapkan aplikasi smart city, aplikasi mereka yang sudah di pakai seperti e-planning, e-budgeting, e-masyarakat, itu semua sudah mereka gunakan disana dan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan soft launching dengan mereka untuk membantu mereka.

"Insha Allah kami sangat terbuka dan hampir setiap minggu kami menerima tamu yang ingin

study banding tentang aplikasi Smart City," katanya.

Saat ini kita sudah mengoperasikan sebanyak 20 aplikasi yang kita buat sendiri dan beberapa aplikasi yang dari pusat.

Sejauh ini antusias masyarakat sangat baik dalam menggunakan aplikasi yang telah ada, paling besar aplikasi yang telah banyak digunakan adalah e-masyarakat dan itu merupakan bahagian komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. ď Ž ants

6

Perlu sinergitas TNI-Polri jelang Pemilu 2019 DANREM 022 Pantai Timur Kolonel Inf Raden Wahyu Sugiarto menyampaikan menjelang perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019 perlu adanya sinergitas antara TNI/Polri, pemerintah kota, kabupaten, untuk menjaga dan mensukseskan pemilu serentak.

Hal itu disampakan Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Inf Raden Wahyu Sugiarto, di Binjai, Rabu, saat melakukan kunjungan kerja di Makodim 0203 Langkat.

Ia juga menyampaikan harapannya dengan keberadan Kodim 0203 Langkat, dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan fungsinya, terutama dalam mengemban tugas pokok memberdayakan fungsi komando teritorial ke wilayahan.

Dengan itu akan dapat terwujud terutama adanya dukungan kepolisiandan jajaran pemerintahan kota serta kabupaten yang aad di daerah ini.

Wali kota Binjai Muhammad Idaham pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kehadiran Danrem ke wilayah Kota Binjai. Dimana hubungan yang ada selama ini sudah terjalin dengan baik dalam rangka mensukseskan pemilu serentak 2019.

"Hingga saat ini terkait pemilu serentak belum ada ditemukan hal-hal yang menonjol," katanya.

Dandim 0203 Langkat Letkol Inf Syamsul Alam menyampaikan hubungan Kodim dengan Polres dan jajaran pemerintahan kota Binjai maupun Kabupaten Langkat terjalin dengan baik, dalam menjaga situasi kondusif menjelang pemilu serentak 2019.

Dalam kunjungan itu juga hadir antara lain Kapolres Binjai AKBP Donald P Simanjuntak, Ketua PN Binjai Fauzul Hamdi SH MH, Kajari Binjai Viktor Antonius Sidabutar, Staf Ahli Bupati Langkat Rudi Kinandung, Wakpolres Kompol Hendrawan, Sekda Binjai Mahfullah Pratama Daulay. ď Ž ants

IJECK KAGUMI BINJAI COMMAND CENTER IJECK, sapaan akrab, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah merasa kagum setelah melihat langsung keberadaan Binjai Command Center (BCC) yang merupakan ruang kendali Smart City di daerah itu.

Wagubsu dihadapan awak media, di Binjai, Selasa, menyampaikan setelah mendapat pemaparan dari Wali kota Binjai, terkait program Binjai Smart City, mengungkapkan apresiasi kepada Kota Binjai yang telah menjalankan program itu.

Secara pribadi dan mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ia sangat mengapresiasi Kota Binjai dan tidak menyangka kemajuan yang telah dibuat oleh Pemkot Binjai

sangat luar biasa.

"Luar biasa, sangat terkesan saat mendengarkan pemaparan dari Wali kota, semoga keberhasilan Binjai membangun kota cerdas dapat menjadi semangat buat kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara, untuk melakukan hal yang sama. Dan semoga cita-cita kita untuk menjadikan Sumut yang bermartabat dengan berbasis elektronik dapat segera terwujud," ujarnya.

Wali kota Binjai Muhammad Idaham mengatakan, saat ini digital e-government telah menjadi kebutuhan. Tranparansi dan peningkatan pelayanan harus diutamakan.

Pemkot Binjai menjalankan program yang

memang sudah sesuai dengan kebutuhan kota.

"Beberapa aplikasi yang ada itu bukan hanya ikut-ikutan atau mencontoh dari daerah lain, tetapi aplikasi tersebut memang yang dibutuhkan untuk membangun kota. Dan saya yakin dengan kepemimpinan Gubernur dan Wagubsu, Smart provinsi bukanlah hanya sebuah mimpi tapi In Shaa Allah akan menjadi kenyataan.

Karena semangat itu ada dan kami juga sangat berterima kasih atas kehadiran Wagubsu, dengan kehadiran beliau tentunya semakin memotivasi kami untuk lebih baik dalam membangun Kota Binjai," kata Idaham. ď Ž ants

langkat 7 edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

PU LANGKAT DITIPU KONTRAKTOR

“

PENGERJ AAN GOR ONG-GOR ONG TERP AKS A DIAMBIL ALIH PENGERJAAN GORONG-GOR ONG-GORONG TERPAKS AKSA BELUM setengah bulan selesai dikerjakan (gorong-gorong beton-red) yang berada di Jalan Dusun IV Desa Secanggang Kec. Secanggang sudah hancur. Akibatnya kenderaan roda empat tak dapat melalui jalan tersebut.

Herman kepada PODIUM mengatakan, warga sangat kecewa atas pelaksanaan pekerjaan proyek gorong-gorong beton bertulang, yang dikerjakan kontraktor rekanan PU Langkat.

Proyek pembangunan tanpa plank nama dan kontraktornya juga tak jelas. Diduga proyek ini permaian Dinas PU Langkat dengan Kontraktor yang tak jelas wujudnya agar sisa anggaran 2018 dapat dipergunakan.

"Lalu di mana pengawasan yang dilakukan para pengawas dari Dinas PU Langkat.

Masak belum setengah bulan selesai dikerjakan bangunan gorong-gorong sudah hancur," ucap Herman, warga setempat.

"Akibat dari pekerjaan amburadul aktivitas masyarakat Dusun IV kota Lama Desa Secanggang sempat terganggu terutama kenderaan pick up sebagai sarana bagi warga untuk mengangkut hasil perkebunan untuk dijual ke luar daerah," tambahnya.

Ketika PODIUM meninjau langsung ke lapangan dua orang pekerja sedang melakukan perbaikan gorong-gorong yang hancur. Pengerjaannya kembali dari nol

karena sisa bangunan lama sudah tidak dapat terpakai.

Saat PODIUM bertanya siapa pemborong pertama pembangunan proyek gorong-gorong jalan, salah seorang pekerja hanya menggelengkan kepala dan menjawab.

“Maaf pak soal itu kami tidak tau. Kami hanya pekerja disuruh kerja ya kerja," jawabnya.

Pekerja itu bilang proyek gorong-gorong ini diambil alih PU Langkat. Dijelaskan Herman, jumlah pagu anggaran proyek gorong-gorong tidak diketahui karena tidak ada plank nama proyek.

Diduga jumlahnya ratusan juta. Akibat proyek dikerjakan asal siap pemerintah menanggung rugi dan masyarakat juga dirugikan.

Herman meminta pihak terkait mengusut dugaan penyimpangan yang dilakukan kontraktor yang tak bertanggungjawab atas pekerjaannya.

"Karena kita juga tidak inginkan uang negara sia-sia gara-gara ulah kontraktornya yang tidak becus mengerjakan proyek itu," tegas Man Gegek.  rusdi

Kapolres Langkat Tatap Muka & Silaturahmi Dengan Ustadz Serta Ustadzah KAPOLRES Langkat AKBP Doddy Hermawan, melakukan tatap muka dan berilaturahmi dengan Ustadz serta Ustadzah se-Kabupaten Langkat di lapangan Futsal Bharadaksa Mapolres Langkat, (29/ 1/2019).

Kegiatan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang Pilpres dan Pileg tahun 2019 tersebut dihadiri Ketua FKUB Langkat Panjang Harahap, Kasat Intelkam AKP Syahrial E. S, Kasat Reskrim AKP Juriadi, para Kapolsek, Kanit Binmas Polsek sejajaran Polres Langkat, para Ustadz dan Ustadzah sejajaran Polres Langkat sebanyak 200 orang.

Ketua FKUB Langkat Panjang Harahap mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Langkat dengan telah diadakannya kegiatan tatap muka dan silaturahmi dengan para Ustad dan Ustadzah seKabupaten Langkat.

"Mari sama-sama kita doakan agar wilayah Kabupaten Langkat tetap dalam keadaan aman dan kondusif serta religius dalam menjelang Pemilu tahun 2019 dan menjaga keutuhan NKRI agar tidak ikutikutan dalam menyebarkan berita hoax, dan kita dukung Kapolres Langkat beserta jajaran dalam menjalankan tugas di Langkat," ujarnya.

AKBP Doddy pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada para Ustad dan Ustadzah se-Kabupaten Langkat, yang hadir pada kegiatan tatap muka dan silaturahmi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para Ustad dan Ustadzah yang hadir dalam acara tatap muka dan silaturahmi ini," ujarnya.

Dikatakannya, tujuan giat silaturahmi ini adalah untuk menjalin kerjasama menciptakan Langkat yang harmonis, tertib, aman dan kondusif menjelang Pemilu tahun 2019. Di mana agar tidak terpancing dengan isuisu/berita hoax yang belum pasti kebenarannya.

Mantan Kapolres Pematang Siantar ini juga mengajak para Ustad dan Ustadzah bekerjasama dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Langkat bersama Bhabinkamtibmas.

"Agar menolak penyebaran ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax di tengah-tengah masyarakat. Meningkatkan toleransi antar umat beragama guna menjaga situasi Kamtibmas," ajak Kapolres Langkat.

Doddy juga meminta jika menyebarkan berita dalam media sosial agar disaring dulu baru disebarkan dan sama-sama menjaga dan melaporkan tentang peredaran narkoba.

Dalam sesi tanya jawab M. Tahir, warga Stabat (perwakilan Langkat Hilir) menyampaikan agar Ustad dan Ustadzah bersama-sama mendukung program Polres Langkat dalam menjaga Kamtibmas di wialayah Kabupaten Langkat.  sahrul

langkat http://podiumindonesia.com

8

H JABARSYAH CALEG PKB DPRD SUMUT:

DORONG PERTAMINA BANGUN SUB PENYALUR RESMI SETIAP DESA PEMBELIAN BBM pakai jerigen dilarang Pertamina di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Larangan itu disebabkan karena jeriken terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

Para petugas di SPBU selalu diberi peringatan untuk tidak melayani pembeli yang menggunakan jerigen. Alasan larangan mengisi bahan bakar pakai jerigen sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan.

Padahal larangan tersebut dibuat karena terkait faktor keselamatan yang bisa sangat merugikan baik bagi pemilik SPBU atau bagi si pembeli sendiri.

Bagi masyarakat nelayan menjadi sebuah dilema. Satu sisi mereka membutuhkan minyak solar untuk bahan bakar perahu motor di sisi lain tak boleh membeli minyak pakai jerigen.

Amad, nelayan Secanggang menuturkan larangan itu menyusahkan kami untuk pergi melaut. “Apa kami harus membawa kapal motor ke SPBU untuk mengisi BBM?” ujarnya.

Menyikapi keluhan nelayan dan petani di desa untuk mendapatkan minyak solar dan bensin, H Jabarsyah, mantan pengurus HNSI Langkat dua periode ini mengatakan sudah saatnya Pertamina bangun SPBU di dekat Tempat Pendaratan Ikan di setiap kecamatan.

“Dengan adanya SPBU ditempat pendaratan ikan masyarakat nelayan bisa mengisi langsung bahan bakar perahu motornya tanpa harus pergi membawa jerigen menuju ibu kota kabupaten,” ujarnya.

Lanjut caleg PKB DPRD Sumut Nomor 5 Dapil 12 Binjai Langkat ini menyatakan bukan hanya nelayan masyarakat petani di pedesaan juga kesulitan mendapatkan BBM, kalau tak boleh pedagang eceran di desadesa membeli BBM pakai jerigen

aktivitas sehari-hari masyarakat yang menggunakan sepeda motor pergi ke kebun sawit atau ke sawah, misalnya jelas terganggu.

Apakah untuk mengisi BBM sepeda motornya atau mobil pickup dan cold dieselnya harus pergi ke Ibu kota Kabpaten Langkat di Stabat. Sementara untuk Kecamatan Secanggang dan Pematang Jaya sampai saat ini belum ada SPBU. “Keinginan masyarakat di dua kecamatan tersebut agar di bangun SPBU sudah lama, tapi hingga kini belum terealisasi,“ katanya.

Masyarakat nelayan petani dan masyarakat yang berada di daerah pelosok dan perairan atau yang lokasinya jauh dari SPBU sekarang ini sebagian besar masih membeli BBM dengan harga tinggi atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dari penyalur tidak resmi, kondisi ini diharapkan bisa segera diatasi dengan pembangunan sub penyalur BBM resmi di setiap desa.

Dengan kondisi tersebut,

Kabupaten Langkat beberapa kecamatan sepanjang pantai timur mulai dari Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Tanjungpura, dan Secanggang.

Di enam kecamatan ini kehidupan masyarakanya nelayan dan untuk mengatasi masalah tingginya harga BBM di daerah pelosok dan perairan tanpa adanya penyalur resmi.

Lebih tinggi dibandingkan dengan daerah daratan, sangat mengharapkan pembangunan sub penyalur BBM di setiap desa segera diimplementasikan.

Untuk mempercepat pemerataan penerapan BBM satu harga di darah Kabupaten perlu dibangun ratusan bahkan ribuan sub penyalur BBM. Sementara itu, penyalur BBM PT Pertamina atau yang dikenal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jumlahnya terbatas sehingga belum bisa maksimal mendukung kebijakan pemerintah menerapkan BBM satu harga.

“Untuk membangun sub penyalur BBM resmi, kita mendorong pemerintah kabupaten Langkat mengajak masyarakat yang berada di daerah pelosok yang lokasinya jauh atau di atas 10 kilo meter dari SPBU, mengajukan permohonan membangun sub penyalur BBM secara perorangan dan berkelompok ke BPH Migas melalui pemerintah daerah setempat,” tandas H Jabarsyah.  rusdi

9

langkat http://podiumindonesia.com

Bentuk Dukungan Terhadap Ulama-Umaro

WARGA APRESIASI PEMASANGAN SPANDUK RUMAH KMA LANGKAT

KOORDINATOR Cabang Rumah KH Ma’ruf Amin Kabupaten Langkat kembali memasang spanduk ajakan agar Tanggal 17 April 2019 datang mencoblos di TPS di Kecamatan Secanggang.

Sepanduk ajakan ‘Ingat!!! 17 April, Gunakan Hak Pilih Anda’ itu terpasang di Simpang Tiga, Kelurahan Hinai Kiri. Demikian disampaikan T Syaiful Anhar, Ketua Koordinator Cabang Rumah KMA Langkat di Stabat, kemarin.

Lanjut pria yang akrab disapa Bang Ipol, ini menyatakan masyarakat Langkat di setiap kecamatan yang dikunjungi mengapresiasi positif pilihan Jokowi menjadikan KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakilnya pada kontestasi Pilpres 2019.

“Buktinya, dukungan terus mengalir terhadap pasangan nomor urut 01 ini,” katanya.

Maka tak heran, dalam beberapa hari ini warga Langkat melihat spanduk Jokowi-Ma’ruf bertebaran di mana-mana.

Koordinator Rumah KH Ma’ruf Amin Langkat T Syaiful Anhar mengatakan, pemasangan spanduk itu adalah bagian dari keseriusan Rumah KMA di Langkat untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Terlebih Ma’ruf Amin adalah seorang ulama yang bijaksana, memiliki pengetahuan luas, jelas keberpihakannya pada umat.

Karenanya tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya.

“Kyai Haji Ma’ruf Amin adalah salah satu ulama besar.

Keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, begitupun pengalamannya di level nasional dan juga internasional. Saya rasa pas kalau Pak Jokowi didampingi ulama untuk

memimpin bangsa kita,” ujarnya sesaat setelah memasang spanduk di Simpang Tiga Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang.

Terpisah, Nur’ainun, seorang ibu tangga warga Hinai Kiri mengatakan tak terlalu sulit menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan JokowiMa’ruf.

Alasannya, pertama yakni Jokowi sudah terbukti berhasil di periode pertamanya menjadi presiden. Alasan kedua, bahwa calon wakilnya di periode kedua adalah seorang ulama yang kharismatik.

“Bagi saya sebuah keputusan yang tepat mendukung JokowiMa’ruf,” sahutnya memastikan.

Selain Kecamatan Secanggan, spanduk Rumah KMA Langkat juga terlihat di Kecamatan Selesai serta Wampu.

“Kalau ada yang sudah memberikan bukti untuk apa memilih yang baru berjanji,” ujar mereka saat ditanya mengapa memilih kembali Jokowi.

Sedangkan Bang Ipol merasa bersyukur melihat respon masyarakat terhadap pemasangan spanduk Rumah KMA Langkat.

"Alhamdulillah warga Langkat meresponnya dengan baik dan memberikan apresiasi atas pemasangan sepanduk," singkatnya.

Sebelumnya, Ketua Koordinator Cabang Rumah KH Ma’ruf Amin, Kabupaten

Langkat T Syaiful Anhar didampingi sektetaris Muhammad Rusdi bersilaturahmi dengan tokoh pemuda Kecamatan Secanggang, Herman Mtd. Pertemuan bertempat di rumah kediaman Herman di Dusun IV Kota Lama Dalam, Desa Secanggang. Pertemuan sahabat lama ini membahas berbagai permasalahan politik yang berkembang di tengahtengah masyarakat menjelang Pileg dan Pilpres 17 April 2019 mendatang.

Keduanya sepakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Soal masalah pilihan masyarakat kita harus hargai hak demokrasi mereka. Demikian disampaikan T Syaiful Anwar pada sejumlah wartawan yang mengikuti perjalanan ke Kecamatan Secanggang untuk bersilaturahmi dengan tokohtokoh masayarakat dan pemuda di sana.

Lebih lanjut, Koordinator Cabang Rumah KH Ma’ruf Amin T Syaiful Anhar mengatakan, pihaknya ingin melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada warga di 23 kecamatan untuk memenangkan pasangan pertahana dengan penyampaian bahasa yang santun mudah dipahami dan dimengerti warga.

Dengan demikian tujuan dari Rumah KMA memenangkan pasangan petahana dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Silaturahmi dengan tokohtokoh panutan masyarakat akan terus kami lakukan untuk mendapatkan arahan dan masukan dalam pemenagan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di pilpres 17 April mendatang. Sisa waktu menjelang pilpres para relawan kami aktif melakukan.

Sosialisasi Pemilu dan Pilpres 2019 sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat bagaimana menyambut demokrasi secara sehat. Kami ingin Pemilu bisa seperti perayaan sebuah demokrasi. Ini menyenangkan, seperti sebuah festival. Kan pesan Pak Jokowi itu demokrasi bukan perang.

Demokrasi sebuah perayaan. Ini sehat, mendidik, membuat orang bergembira,” jelasnya.

Bagi Syaiful, pesta demokrasi lima tahunan itu adalah sebuah pesta rakyat yang harus dirayakan dengan bergembira.

Karena demokrasi itu sebuah pesta. “Kita harus bergembira melaksanakannya,” tukasnya.

Kebut Suara Dua bulan lebih atau sekira 84 hari lagi Pemilu serentak 2019 digelar. Pilpres, caleg (DPRD Kab/kota, DPR RI dan DPD). Namun yang kini jadi fokus adalah pemilihan presiden.

Dua pasangan kandidat terus berkampanye serta pengumpulan massa.

'Sayap-sayap' pendukung kontestan Pilpres pun telah bergerak, termasuk komunitas Rumah Kiai Ma'ruf Amin (KMA). Begitu pula yang dilakukan Ketua Koordinator Cabang Rumah KMA Langkat, T Syaiful Anhar.

Di posko Rumah KMA Langkat, T Syaiful Anhar yang akrab disapa Bang Ipol mengatakan, lebih kurang ada 100 anggota Rumah KMA Langkat telah bergerak.

Dengan waktu dua bulan ke depan, Bang Ipol menyatakan akan terus bergerilya mensosialisasikan keberadaan Rumah KMA Langkat. Kata dia, Rumah KMA Langkat sebagai rumah inspirasi, rumah bagi semua kalangan dan rumah umat.  ladon

langkat edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

10

WABAH POLITIK DINASTI JUGA TUMBUH & BERKEMBANG Oleh: Rusdi Muhammad

POLITIK dinasti belakangan ini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Langkat. Hal ini dikarenakan ada beberapa caleg pada Pileg 17 April 2019 mendatang memasang ayah, anak, adik, kakak rangket.

Kalau ayah di DPRD Kabupaten, anak di DPRD Provinsi, adik di DPRD Provinsi, kakak di DPR RI. Sama pada pileg 2014 lalu ada partai politik di Langkat ini menempatkan ayah di DPRD Provinsi, anak di DPR RI, anak dan besan di DPRD Kabupaten, menantu di DPRD Kota.

Praktik politik dinasti sepanjang era reformasi benar-benar menjadi fenomena. Ini dimulai dari partai politik di DPP. Dinasti politik di DPP juga tumbuh di DPC tak terkecuali di Langkat juga terkena imbasnya.

Beberapa partai politik memasang ayah, anak, besan, menantu adik dan kakak berada di partai yang sama. Mereka ini rangket mungkin dengan pertimbangan mudah manggaet suara dan modal patungan.

Berangkali politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik dijalankan oleh sekelompok orang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan.

Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak kemudian kepada saudara lainnya. Agar kekuasaan dan kedudukan tetap berada di lingkaran keluarga.

Politik kekerabatan itu benihnya sudah lama berurat berakar secara tradisional. Yakni sebelum Indonesia merdeka ada kerajaan.

Sistem pemerintahan monarcy mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan keluarga. Dan biologis, daripada pertimbangan prestasi.

Undang-undang tak bisa melarangnya karena menyangkut hak hazasi seseorang yang tak bisa dibatasi dan dihalang-halangi.

Untuk dipilih dan memilih. Di zaman kerajaan pewarisan kekuasaan ditunjuk langsung, oleh raja sekarang lewat jalur pileg, pilgub, pemilihan bupati dan walikota.

Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Kalau di zman kerajaan ditunjuk langsung kalau sekarang melalui pemilu.

Dinasti politik agaknya tak bisa dilarang dengan Undang-undang?

Meski pun dampak negatifnya ada jika makin marak dan berkembang di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan.

Jika kepala derah lahir dari dinasti kemungkinan besar, akan kian marak korupsi ekspolatsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Andai kata presiden, gubernur, wali kota, bupati dan kepala desa lahir dari dinasti politik apa bedanya dengan kerajaan? Pada awalnya memang di legeslatif tapi akhirnya bisa berkembang menyentuh eksekutif dan yudikatif.

Jika ini terjadi jelas sangat bertentangan dengan iklim demokrasi yang sedang tumbuh di tanah air kita. Padahal Indonesia adalah Negara kebangsaan bukan sistim pemerintahan kerajaan.

Berlindung di balik HAM hak memilih dan dipilih dilindungi oleh undang-unang dinasti politik tumbuh dan berkembang dinegeri ini. Sehingga bebas partai politik menetapkan ayah, ibu besan, menantu, adik kakak, adik ipar dan kakak ipar menjadi caleg di pemilu legeslatif. ***

MESIN PARTAI PENDUKUNG JOKOWI-MA’RUF DI LANGKAT BELUM BEKERJA OPTIMAL PARTAI koalisi Indonesia kerja di Langkat antara lain Golkar dan Nasdem dinilai belum optimal mengarahkan pendukungnya untuk memilih pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Pasalnya, beberapa baliho caleg 9 partai pendukung pertahana tidak mencantumkan foto pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kenyataan ini disampaikan Ketua Koordinator Cabang Rumah Kiai Ma’ruf Amin (RKMA) T Syaiful Anhar pada sejumlah wartawan di Kantor Sekretarian RKMA Jalan Pasar Batu No. 24 B, Stabat Lama Barat, kemarin.

“Dari pantauan di beberapa Kecamatan kami temukan baleho caleg 9 partai pendukung pertahana tidak memasang foto Jokowi-Ma’ruf Amin, berbeda dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Caleg pasangan pendukung memasang Foto calon presiden yang didukung partai mereka,” sindir Syaiful.

Laporan diterima pihaknya yang tersebar di 23 kecamatan caleg partai pendukung pertahana tidak ada memasang foto JokowiMa’ruf Amin. Hanya satu partai calegnya memasang foto JokowiMa’ruf Amin yaitu PDI Perjuangan.

“Temuan kami di lapangan menjadi tanda tanya sejauh mana dukungan yang diberikan Golkar dan NasDem pada pertahana di Langkat. Saya merasa heran mengapa caleg partai pendukung pertahana baik itu di DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Langkat enggan memasang JokowiMa’ruf Amin dalam balihonya,” sahutnya lagi.

Sepertinya partai pendukung pertahana di Langkat setengah hati memberikan dukungan pada Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka lebih fokus pada pemenagan partainya untuk merebut kursi di parlemen daripada memenangkan Jokowi untuk dua periode.  rusdi

parlemen 11 edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

T SYAFURA ZULFA, CALEG PKB DAPIL I LANGKAT

JIKA TERPILIH AKAN PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Harapan Masyarakat Dusun Pasarbatu Desa Stabat Lama Barat Tertumpu di Pundak Abdul Khair CALON Anggota DPRD Provinsi Sumut Dapil 12 BinjaiLangkat dari Partai PKB Drs. H. Abdul Khair MM, Rabu (30/1/2019), takziah di rumah duka Almarhum M. Arifin Harahap, Dusun Pasarbatu Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu.

Kehadiran mantan wakil Ketua DPRD Langkat masa bakti2004-2009 ini didampingi teman sekolahnya di SMA Persiapan Stabat Ahmad Khusaini.

Kehadiran Alumni 84 SMA Persiapan Stabat ini disambut hangat warga yang datang bertakziah di rumah duka. Di selasela menanti jenazah dimandikan Ismail, adik kandung almarhum mewakili keluarga ahli musibah mengucapkan terimakasih atas kedatangan calon wakil rakyat dari PKB Dapil 12 Binjai Langkat.

Sambil mengombrol, ustadz H Arifin SAg, Ketua BKM Masjid Al Muhajirin, Dusun Pasarbatu Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, meminta Drs. Abdul Khair jika terpilih nanti memperjuangkan asprirasi warga Dusun Pasarbatu, terutama tentang kesejahteraan masyarakat.

Dulu masyarakat punya mata pencaharian bertani berkebun dan ibu-ibu rumahtangga membantu ekonomi keluarga dengan menyemat atap. Tapi saat ini lahan pertanian dan perkebunan kian menyusut, sedangkan pohon rumbia sebagai bahan membuat atap dengan adanya berbagai proyek di bantaran tanggul Wampu, musnah.

"Warga kami yang telah kehilangan sumber mata pencahariannya harus diberi solusi misalnya mendorong Pemkab Langkat membangun kios-kios tempat berjualan di depan rumah warga dengan sewa perhari. Apalagi tempat tinggal kami di sini di jalan lintas sumatera,” ujarnya memberikan solusi mengatasi permasalahan ekonomi warga di kampungnya.

Semantara itu, Izul warag dusun yang sama meminta jika terpilih nanti Drs. H. Abdul Khair agarmengawal segala bentuk bantuan yang disalurkan ke Desa se Kabupaten Langkat.

Sedangkan Khaidir Syahputra, pemuda setempat berharap Bapak Drs. Abdul Khair memperjuangkan pembebasan tanah dari PT Langkat Nusantara Kepong untuk lapangan bola kaki.

Dengan adanya lapangan bola kaki bakat-bakat anak-anak dan remaja mengolah sikulit bundar dapat tersalurkan.

"Apalagi kampung kami dulu pernah punya klub sepakbola disegani lawan namanya Avena," tukasnya.

Menanggapi harapan warga Dusun Pasarbatu Desa Stabat Lama Barat, Drs.H.Abdul Khair mengatakan tetap menjaga amanah yang diberikan, jika dirinya terpilih. "Saya akan berjuang sekuat tenaga mengawal aspirasi warga agar teraliasi," tandasnya di hadapan warga.  rusdi

BERBICARA soal pertanian mencakup didalamnya perkebunan dan perikanan tidak akan ada habisnya, karena disinilah faktor utama mata pencaharian masyarakat Langkat.

Apalagi basis perekonomian kabupaten Langkat adalah pertanian.

“Ini sesuai dengan RPJMD Langkat tahun 2014-2019,” ujar T Syafura Zulfa, Caleg PKB No. urut 5 Dapil 1 Langkat Stabat, Secanggang, Wampu dan Hinai, kemarin.

Syafura Zulfa yang lulusan Sarjana Pertanian UMSU ini mengungkapkan sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencarian utama sebagian besar penduduk Kabupaten Langkat. Di mana program pembangunan meliputi sektor peningkatan produksi serta peningkatan pendapatan petani, perkebunan, perternakan dan nelayan.

“Pertanian masih merupakan basis perekonomian Langkat itu terlihat dalam sumbangsihnya pada perekonomian yang diukur berdasarkan proporsi nilai tambah. Langkat satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara menjadi lumbung hasil pertanian, di mana sebagian besanya masih menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” terangnya.

Terutama padi, kata dia, luas tanam padi petani di Kabupaten Langkat mencapai 92.725 hektar. Dengan adanya penetapan itu seyogianya mendorong Dinas terkait untuk segera mewujudkan target rencana tanam tersebut, agar para petani juga dapat mendukung program pemerintah.

Syafura Zulfa, ibu dari M Yusuf Pratama, Syasya Ghina Izzati, dan Sheza Raita merasa yakin dengan semangat kebersamaan bergotong royong Kabupaten Langkat akan menjadi lumbung padi nasional.

Selain memperjuangan petani agar hidupnya sejahtera putri bungsu HTM Nasir dan bunda Hj Suraiya ini akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, UKM, sosial budaya dan infrastur jalan, jembatan,

dan perairan.

Darah berpolitik juga telah hadir di tubuh Tengku Syafura Zulfa. Zulfa, begitu namanya kerap disapa, merupakan anak tokoh Kabupaten Langkat. Yakni almarhun HTM Nasir, dan bunda Hj Suraya.

Almarhum sang ayah sendiri merupakan kader salah satu organisasi politik masa itu. Dan Alm HTM Nasir pula yang mendengungkan pemindahan ibukota Langkat dari Binjai ke Stabat.

Jadi, tak salah jika wanita kelahiran tahun 1980 ini terjun ke kancah politik meneruskan jiwa sang ayah.

Ketokohan orangtuanya, diakui Zulfa, salah satu kuncinya mensosialisasikan diri untuk bertarung merebut satu kursi di DPRD Langkat. “Kalau modal, ya terus terang saya tak banyak. Cuma, mungkin almarhum ayah saya pernah berdikari di Kota Stabat ini hingga akhir hayatnya,” sebutnya.

Selain itu, ibu dari tiga orang anak seharinya cuma sebagai bilal mayit.

Dengan pekerjaan yang dilakoninya ini, dia berharap masyarakat lebih mengenalkan dan memberikan dukungan kepadanya.

Ketika ditanya buru waktu jelang pencoblosan, 17 April nanti, Zulfa menjelaskan, kans dukungan, insyaallah ada. Maka dari itu Zulfa berjuang sepenuh tenaga bersama timnya.

“Jadi saya maksimalkan waktu bersosialisasi agar bisa mendulang suara.

Artinya, walau minim dana, tapi caracara positif yang kita lakukan beserta doa insyaallah dihijabah Allah SWT,” terangnya.

Pun demikian, Zulfa berujar tak melupakan kodratnya sebagai wanita yang harus mengurusi keluarga. “Kalau berpolitik dilakukan secara positif akan mendatangkan pahala bagi semuanya, tapi kalau dilakukan secara negatif, ya pasti bencana,” tandasnya berkelakar.  rusdi

labuhanbatu selatan edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

12

PEMKAB LABUSEL SEDIAKAN BUS ANGKUT ASN PEMERINTAH Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Perhubungan menye¬diakan bus non AC untuk dipergunakan mengangkut Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPDPK) setiap hari kerja.

Pemakaian bus non AC ini, dalam meningkatkan fasilitas pelayanan angkutan trans-portasi bagi ASN dan PPDPK di lingkungan Pemkab Labu¬hanbatu Selatan, kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Labuhanbatu Selatan, Muhammad Irsan, (24/1/ 2019).

Irsan mengatakan, penyediaan bus ini perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan kedisiplinan wak¬tu kerja bagi ASN dan PPDPK. “Sekaitan dengan penyediaan bus guna memerhatikan kondisi geografis, iklim dan cuaca serta keselamatan pengguna sepeda motor di Kabupaten Labuhanbatu Sela¬tan,” ucap Irsan.

Dijelaskan, untuk pengangkutan ataupun jadwal bagi ASN dan PPDPK sudah terinci yakni, waktu pagi jam be¬rangkat pukul 07.15

WIB dan titik kumpulnya gedung SBBK melalui rute KotapinangKantor Bupati.

Jadwal waktu sore hari jam berangkat pukul 16.30 WIB dan titik kumpul Kantor Bupati melalui rute Kantor Bupati-Simpang 3 Bukit.

Irsan mengungkapkan, bus non AC Dinas Perhubungan itu sudah mulai dioperasikan Senin lalu, dan juga disam¬paikan melalui surat edaran kepada pimpinan organisasi perangkat daerah se Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Irsan menambahkan, penyediaan bus itu juga selain untuk meningkatkan fasilitas pelayanan angkutan transportasi dan disiplin para ASN, juga untuk menghindari terjadi begal ataupun kecelakaan di jalan menuju kantor bupati bagi pengendara sepeda motor.  swt

Kapolsek Pimpin Gotroy Bersihkan Sekolah POLSEK Sei Kanan yang dipimpin AKP Mhd Basyir melaksanakan bakti sosial di Sekolah Madrasah Bustanul Ilmi (MBI), (31/1/2019), di Lingkungan Seberang, Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kapolsek bersama jajaran langsung membersihkan lumpur bekas terkena banjir di masingmasing ruangan sekolah, termasuk lapangan sekolah tempat siswa dan guru melaksanakan upacara bendera setiap Senin.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang melalui Kapolsek Sei Kanan, AKP Mhd Basyir menjelaskan, bakti sosial ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan bersih, aman dan nyaman.

"Ini juga sebagai langkah kita menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan Polri sekaligus

menimbulkan kesadaran jiwa semangat gotong-royong," bilangnya.

Dengan begitu, akan terciptanya budaya saling tolong-menolong di antara masyarakat dan terjalinnya sinergitas Polri dan masyarakat.

"Kalau semangat tolong-menolong sudah kuat, maka tak ada persoalan yang bisa diselesaikan. Kita juga meminta agar masyarakat menjaga kondusifitas dan melaporkan bila terjadi tindak pidana kejahatan di lingkungannya masing-masing," tutup Kapolsek.  swt

Over Kapasitas, Oleng, Brak!!

TRUK MILIK PT HERFINTA TERBALIK DI JALINSUM BRAKK…Kecelakaan tunggal terjadi di Jalinsum. Tidak ada korban jiwa. “Ini merupakan kecelakaan tunggal dan tidak menelan korban jiwa,” singkat Kasat Lantas Polres Labuhanbatu, AKP Sony Harsono, kemarin sore.

Info diperoleh, truk colt disel bermuatan tandan buah segar itu adalah milik PT Herfinta. Kuat dugaan truk melebihi muatan alias over kapasitas. Sehingga beban truk tidak mampu menopang bawaannya.

Sempat truk terlebih dahulu oleng ke kanan, lalu terbalik.

Untungnya, saat itu kondisi Jalinsum tidak ramai oleh kendaraan yang melintas. Hingga kini kasus kecelakaan tunggal milik PT Herfinta telah ditangani Laka Lantas Polsek Tolan Kampung Rakyat.  swt

GP Ansor Labusel Konsolidasi Lintas OKP DALAM upaya melawan penyebaran hoax yang semakin massif dan sistemik menjelang Pilpres 2019, Gerakan Pemuda Ansor Labuhanbatu Selatan menggelar konsolidasi lintas OKP, (29/1/2019).

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Royal Permata Labuhanbatu Selatan, dengan mengangkat thema Jihad Kebangsaan Generasi Muda Melawan Hoax.

Hadir dalam kegiatan aktivis muda Nahdlatu Ulama Ahmad Riduan Hasibuan, Ketua PC Ansor Hendra Panjaitan, Ketua KNPI Labusel Fery Syahputra Simatupang, Ketua DPC GAMKI Labusel Agata Karo Karo, Ketua IPK Labusel Abdullah Situmorang, PC HMI Labuhanbatu Raya Tomy Gunawan, DPC GMNI Labusel M Nanda Nardin, PC PMII Labuhan Batu Adam J Simanjuntak, Fatayat NU Labusel Nilawati, DPK MPI Labusel Nurbaim dan Sapma IPK Labusel.

Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Labusel, Hendra Panjaitan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kesadaran GP Ansor dan sebagai komitmen organisasi dalam menghempang laju informasi yang tercemari oleh oknum yang selalu menyebarkan berita bohong, hoax, fitnah dan dapat memecah belah kerukukan sesama anak bangsa.

“Ansor berkomitmen melawan bentuk penyebaran Hoax dan politik Identitas yang dapat menimbulkan gesekan sesama anak bangsa. Kami bersama generasi muda di labusel akan jihad melawan penyebaran hoax di mulai dari internal OKP masing masing,” katanya.

Aktvis Muda NU Ahmad Riduan Hasibuan, mengajak agar seluruh OKP harus membangun kesadaran publik tentang bahaya hoax, mulai dari tingkat daerah sampai organisasi di nasional.

Hal ini demi menyelamatkan Indonesia dari perang saudara dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pilpres ini akan usai setelah 17 April 2019 kita boleh berbeda pilihan, tapi kita harus bersepakat bahwa persatuan dan kesatuan generasi muda dan elemen bangsa diatas segalanya,” ucapnya.

Mantan Bendahara Umum PB PMII 2014-2017 ini, mengatakan akan mengalahkan siapa saja yang memakai jasa hoax dalam kompetisi Pilpres 2019, karena itu menghianati keberadaban bangsa besar Indonesia.  swt

ragam 13 edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

BETAPA SULITNYA MEMPERSATUKAN KAUM MELAYU DI LANGKAT BERSATU sebuah kenyataan yang begitu sulit dalam kehidupan masyarakat Melayu Langkat di negeri ini. Akibat tidak ada persatuan menjadi tersingkir di kampung halaman sendiri.

Usaha untuk mempersatukan bukan tidak ada, bahkan sudah berulangkali. Namun kemudian bubar kembali atau menjadi antara ada dan tiada. Hal itu terjadi karena tidak memiliki tokoh pemersatu, akibatnya seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Hanya bisa berciap-ciap tapi tidak bisa berbuat.

Meski demikian, tokoh-tokoh masyarakat melayu Langkat tak pernah henti mempersatukan etnis melayu. Berbagai Ormas dibentuk salah satunya bernama MAHAL (Masyarakat Hukum Adat Langkat).

Visi dan Misi dari MAHAL adalah memperjuangkan hak-hak hukum adat Langkat. Setelah revolusi social 30 Juli 1947 masyarakat hukum adat Langkat terabaikan.

Hanya bisa diam karena tidak ada kekuatan.

Mungkin karena sudah merasa lemah atau kalah, atau mungkin tidak mempunyai keberanian untuk sekedar mengungkap kenyataan. Inilah kenyataan dialami puak melayu di negeri Langkat ini.

Kenyataan ini maka lahirlah pemikiran dari tokoh Melayu Langkat untuk memperjuangkan hak ulayatnya dinegeri leluhurnya. Sabtu 12 Januari 2013 bertempat di Rumah Makan Singasana II Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Stabat terbentuklah Ormas diberi nama Mahal (Masyarakat Hukum Adat Langkat) dan Abah H Jabarsyah putra pucuk paluh Secanggang didaulat menjadi Ketua Umum.

Dalam pidato setelah terpilih, Abah H Jabarsyah mengatakan lembaga ini mengayomi seluruh etnis di Langkat.

“Karena orang melayu sangat toleran terhadap suku pendatang,” katanya kala itu.

Dari mana pun mereka berasal kalau sudah tinggal menetap di Langkat mereka adalah bahagian dari etnis melayu.

“Apa yang saja gagas ini karena T Syaiful Anhar meminta saya keluar dari pucuk paluh

Secanggang,” ujar Abah H Jabarsyah.

Abah H Jabarsyah menjelaskan, melalui masyarakat Hukum Adat Langkat kita menuntut diperdakan hokum adat Langkat, dan perda Syariat Islam di Langkat karena masyarakat melayu Langkat pemilik negeri ini 100 persen beragama Islam.

“Kita juga menuntut kepada pemerintah pusat di Jakarta berdirinya partai local di Langkat. Kita menuntut kesejahteraan masyarakat Langkat dengan mengembalikan hak-hak ulayat masyarakat hukuym adat Langkat,” tukasnya.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Langkat nantinya diharapkan menjadi sosial kontrol terhadap berbagai kebijakan penguasa Langkat termasuk di dalamnya eksekutif, yudikatif dan legeslatif.

Selama ini, ujar Abah H Jabarsyah, sangat banyak terjadi berbagai bentuk kezholiman yang dilakukan penguasa Langkat terhadap masyarakat Hukum Adat Langkat.

Misalnya alih fungsi hutan bakau menjadi pertambakan udang dan lahan pertanian kelapa sawit. Alih fungsi hutan bakau bukan mensejahterakan masyarakat pesisir tapi justru sebaliknya.

Puluhan perusahaan swasta yang berinvestasi di Langkat tidak membawa kesejahteran bagi masyarakat Langkat tetapi sebaliknya penderitaan panjang.

T Syaiful Anhar, dewan pendiri MAHAL ketika itu mengimbau jangan lagi seperti pribahasa “Bagaikan lemukut di tepi Gantang”.

“Ada dan tiada keberadaan kita di negeri Langkat relegius ini sama saja. Kita harus tampil ke depan menjadi arus perubahan pemikiran, kita harus merubah pradigma pemikiran Lebai Malang atau Pak Belalang kepada pemikiran yang realities. Kita pemilik negeri Langkat jangan hanya duduk manis sebagai penonton di tengah penjarahan ekonomi,” kata T Syaiful.  rusdi

Beristrikan Perempuan Bunian EPISODE 6

by rusdi

“Sudahlah Masyitah usah sesali apa yang tejadi. Mungkin ini takdir nasibmu dan nasib Ayuh,” ujar ibunya menghibur.

Kabar Nek Ayuh menikah dengan gadis bunian cepat berkembang dari mulut ke mulut di Desa Bawan. Rumah Nek Masyitah dipenuhi warga kampungnya.

Mereka datang menghibur hatinya yang sedang gundah gulana karena suaminya menikah lagi dengan gadis bunian.

Untuk membuktikan cintanya Nek Masyitah memutuskan tidak menikah.

Meskipun dengan status jandanya banyak laki-laki berniat hendak memperistrikannya tapi ia menolaknya.

Nek Masyitah seorang diri membesarkan empat orang anaknya hingga dewasa dan berumah tangga.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun Buyung dan ibunya bersama adik-adiknya sudah tak lagi mengingat ayahnya. Mereka telah menganggap ayah mereka telah hilang untuk selama-lamanya. dua puluh lima tahun kemudian terjadi kehebohan di Desa Bawaan. Beberapa orang Warga kampung yang hendak ke ladang melihat Nek Ayuh berjalan melompati batu-batu besar hendak menyeberangi anak sungai. Nek Ayuh memakai baju yang dulu dipakainya pergi ke lading. Tubuh Nek Ayuh terlihat kurus, rambutnya memutih. Nek Ayuh mengenal orang-orang kampungnya.

Mereka bersalaman sambil bertanya kabar.

Kedatangan Nek Ayuh cepat beredar di Desa Bawan, orang kampung keluar rumah menyambut kedatangannya.

Puluhan orang warga kampung mengantarkan Nek Ayuh ke rumahnya.

Pintu rumah Nek Masyitah terbuka Nek Ayuh menaiki anak tangga rumahnya dan di depan pintu Nek Masyitah menyambut kepulangnnya. Keempat anak Nek Ayuh hanya diam membisu tak berkata sepatah katapun, sepertinya dalam hati mereka menyimpan perasaan benci pada ayah mereka yang telah menelantarkan keluarganya.

“Maafkan Uda ?” mohon Nek Ayuh.

“Pergilau Uda pulang ke rumah perempuan muda Uda yang cantik itu.

Tak usah Uda datang menemui kami.

Anak-anakmu sudah menganggap Uda meninggal dunia !” Jawab Nek Ayuh lalu masuk ke dalam kamar. “Aku di sana sudah beranak pinak bahkan sudah punya cucu !” ujar Nek Ayuh bersambung...

nasional 14 edisi 1 - 15 februari 2019

http://podiumindonesia.com

TOLAK MONEY POLITIK PEMILU 2019 Oleh: Rusdi Muhammad MENGHAPUS money politik berangkali keniscayaan dalam pelaksanaan Pemilu baik itu pileg atau pilkada kabupaten Kota. Karena money politik 'wani piro' sesungguhnya meningkatkan partisipasi rakyat datang ke TPS untuk mencoblos.

Walau pun sesungguhnya praktek money politic atau politik uang musuh utama demokrasi.

Semangat gerakan tolak money politic yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara tak optimal. Penindakan pelaku money politik tidak dapat menyentuh paslon kepala daerah dan caleg.

Aturan pilkada 2018 menyebutkan bahwa pemberi dan penerima bila terbukti melakukan money politik dikenakan sanksi pidana. Biaya transpor peserta kampanye pun harus dalam bentuk voucer tidak boleh dalam bentuk uang.

Hal itu berbeda dari UndangUndang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut, untuk kasus money politik, Pasal 284 menyebutkan, "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon

anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi.

Seharusnya mereka didiskualifikasi. Di samping itu, UU Pemilu ini membolehkan pemberian biaya uang makan/ minum, biaya uang/transpor, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta pemilu.

Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 UU Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya. Selanjutnya, pada aturan bahan kampanye tercantum pada Peraturan KPU 23 Tahun 2018 Pasal 30, nilai setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000.

Padahal, ketika Pilkada 2018, nilai bahan kampanye apabila dikonversikan paling tinggi Rp 25.000.

Ini artinya UU Pemilu 2018 ini memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku money politics.

Ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk mempengaruhi pemilih.

Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye pun tampaknya pengawas pemilu

di lapangan akan sulit untuk membedakan mana cost politik dan money politik apalagi pemilih.

Bagi mereka, ketika diberi sejumlah uang oleh peserta pemilu, pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan.

Benar bahwa politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang selalu membanggakan sisi materi, tidak mencintai rakyat dan selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya. Politik uang merupakan kejahatan dalam demokrasi.

Karena itu, masyarakat sudah sepatutnya menolak segala praktik pemberian uang yang dimaksudkan untuk mendongkrak suara dalam pemilu.

Politik uang adalah kejahatan yang mencederai demokrasi, sedangkan masyarakat merupakan salah satu elemen yang menyukseskan proses demokrasi.

Masyarakat kita minta berpartisipasi menyukseskan pemilu dan tidak tergoda dengan uang. Mungkinkah Kita berharap panwas jangan meminta bukti, jangan meminta menghadirkan saksi, seperti seorang hakim.

Panwas harus bekerja keras bersama aparat penegak hukum menangkap pelaku money politik. ***

POLRI LAGI GENCAR SOSIALISASIKAN PROGRAM MILLENIAL ROAD SAFETY FESTIVAL KAPOLRES Langkat AKBP Doddy Hermawan, SIK melalui Kasat Lantas Polres Langkat AKP M Rikki Ramadhan SIK menuturkan, Polri khususnya Satuan Lalu Lintas di 34 Propinsi di Indonesia saat ini lagi gencargencarnya melaksanakan sosialisasi program Millennial Road Safety Festival 2019 .

Seperti hal nya Sat Lantas Polres Langkat hingga saat ini telah melakukan kunjungan kebeberapa sekolah tingkat SLTA yang berada diwilayah hukum Polres Langkat, yang mana intinya kita

menghimbau agar kaum milinial yaitu masyarakat yang usianya saat ini berumur 17 – 35 tahun untuk bersama-sama melakukan tertib berlalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

“Kecelakaan lalu lintas tertinggi berada di kaum milenial, artinya generasi penerus bangsa berada di satu lingkungan yang sangat beresiko menimbulkan kecelakaan karena berbagai macam alasan.

Tentu saja hal ini perlu diantisipasi dengan melakukan pendekatan, sosialisasi, serta beragam hal lainnya yang bisa membawa kaum

milenial ke arah yang lebih baik, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas,” ucap Kasat Lantas jebolan Akpol yang menyandang pangkat tiga balok emas dipundaknya.

Masih menurut AKP Rikki Ramdhan, selain melakukan kunjungan kesekolah tingkat SLTA, Sat Lantas Polres Langkat juga terus melakukan sosialisasi kemasyarakat langsung, yaitu melakukan kunjungan ke desa dan kelurahan, menemui warga guna memaparkan pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya serta membagikan brosur.  sahrul

SMK Harapan Stabat Gelar Reuni Akbar YAYASAN perguruan Harapan Stabat pada (27/1/2019), menggelar acara reuni akbar SMK Harapan Stabat dengan tema “Menjalin Tali silaturahmi, Mempererat kekeluargaan demi menjadikan Harapan yang luar biasa“ yang dihadiri oleh sekitar seratusan alumni SMK Harapan dari tahun angkatan 2012 – 2018.

Tampak hadir dalam acara tersebut yayasan Hj Sumilah, kepala sekolah H Tri wahyu Amami Kjd Mpd, Wakasek Drs Suyadi, bidang kesiswaan Laila daily, Ibnu Sina wijaya dan dewan guru.

Acara yang dimulai pukul 10 siang ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Hj Sumilah selaku yayasan yang diterima langsung oleh kepala sekolah dilanjutkan dengan berbagai hiburan dan talent dari siswa mulai dari pembacaan ayat suci Al Qur’an, Tari persembahan, Taekwondo, Dance, yang berhasil menghibur para tamu undangan yang datang.

Menurut ketua panitia acara Tuahta Rivaldo Sabaqal tarigan didampingi sekretaris Jefri abadi mengatakan bahwa gagasan awal acara ini merupakan sesuatu yang sempat tertunda dan coba direalisasikan kembali.”

Jadi hal ini bermula dari rencana beberapa tahun lalu bahwa ada beberapa kawan-kawan meminta untuk menggelar acara reunian, dan alhamdulillah dengan waktu yang singkat dan Persiapan yang mepet panitia mencoba merancang acara reuni akbar dengan menghubungi perwakilan angkatan tahun 2012 -2018.

"Dan kita bersyukur ada seratusan lebih alumni yang ikut berpartisipasi, dalam kesempatan ini juga saya selaku ketua panitia mengucapkan terimakasih kepada yayasan yang bersedia menjadi fasilitator acara ini dan memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan disana-sini,” ujar Tuahta Tarigan.

Sementara itu, Kepala SMK Harapan Stabat HM Tri Wahyu Amami Kjd MPd dalam kesempatan itu memberi apresiasi kepada panitia penyelenggara yang dinilai sukses meggelar acara reuni tersebut.  sahrul

aspirasi 15 edisi 16 - 31 januari 2019

http://podiumindonesia.com

POLRES LANGKAT GAGALKAN PEREDARAN 220 KG GANJA SATUAN Reserse Narkoba Polres berhasil menggagalkan penyelundupan 220 Kg narkoba jenis ganja di Jalan SumateraAceh, tepatnya di depan pos Polisi Besitang, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, (26/1/2019).

SELAIN mengamankan narkoba, petugas juga menangkap dua tersangka masing-masing Maimun Saleh (58), warga Perumahan Bumi Kartika Asri, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabuoaten Cirebon, Provinsi Jabar dan Gitohani (29) warga Blok Lebak, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jabar.

Kepala Kepolisian Resor Langkat, AKBP Doddy Hermawan SIK melalui Kepala Satuan Narkoba AKP Muhammad Yunus

Tarigan SH saat dikonfirmasi (27/ 1/2019), membenarkan penangkapan tersebut.

"Ini merupakan penangkapan Sat Narkoba Polres Langkat yang terbesar di awal tahun 2019," jelasnya.

Diterangkannya, penangkapan berawal saat personil Sat Narkoba bersama jajaran Sat Lantas Polres Langkat melakukan razia di Jalan Lintas Sumatera-Aceh, tepatnya di depan Pos Polisi Besitang, Desa Halaban, Kecamatan Besitang.

Saat itu melintas satu unit mobil

Mercy bewarna hijau dengan nomor polisi F 1829 EX yang dikemudikan tersangka Maimun Saleh (58). Kemudian petugas memberhentikan dan menggeledah isi mobil.

Di dalam mobil tersebut, petugas menemukan 120 bal daun ganja kering seberat 120 kilogram yang dibalut lakban warna coklat.

Beberapa saat kemudian, lanjut Yunus, melintas mobil Hyundai Avage bewarna hitam nomor polisi B 1294 WFF yang dikemudikan Gitohani.

Dari mobil ini petugas mengamankan 100 bal daun ganja seberat 100 kilogram. "Jadi dua tersangka ini mengendarai mobil yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas," terangnya.

Kini Kedua tersangka berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Langkat guna pengembangan penyelidikan.

"Kita masih lakukan penyelidikan dan kuat dugaan masih ada pelaku lainnya dalam jaringan tersebut," papar Yunus. ď Ž sahrul

2019 ERA KEBANGKITAN PUTRA PUTRI MELAYU LANGKAT Oleh: Rusdi Muhammad TAK akan melayu hilang di bumi patah tumbuh hilang berganti dan mati satu tumbuh seribu. Agaknya pribahasa tersebut gambaran generasi melayu di bumi bertuah Langkat yang tak putus-putusnya melahirkan putra putri terbaiknya berkiprah di pentas daerah nasional dan internasional.

Era kebangkitan putra-putri Melayu Langkat di tahun 2019 ini ditandai dengan tampilnya putra dan putri terbaik melayu di pentas politik Pileg 17 April 2019. Apakah itu sebagai caleg DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota.

Untuk di DPR RI saja, ada Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, putra kelahiran Tanjung Pura, 13 September 1950 diusung Partai Gerinda. Ir Abdul Azis SPd. MM, MAP, putra kelahiran Secanggang diusung PPP. Dan H Imran Muchtar, putra kelahiran Tanjung Pura 24 Mei 1957 diusung PKB. Untuk DPRD Provinsi ada H Jabarsyah, putra pucuk paluh Secanggang, Drs Abdul Khair MM, Wampu Muhri Fauzi, Bahorok dan sebagainya. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Langkat ada T

Syapura Zulfa, lahir di Wampu, putri almarhum HTM Nasir deklalator pemindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Kota Binjai ke Stabat.

H Nailul Amali, putra kelahiran Secanggang, Drs Ainal Zen, Muhammad Juhdi, Azman, Ibnu Hajar, Fatimah S.S.i, Muhammad Bahri, Muhammad Adha dan seterusnya putra-putri kelahiran Stabat.

Partai-partai politik besar menempatkan putra-putri melayu Langkat untuk mengumpulkan pundi-pundi suara dipentas politik daerah dan nasional menandai bangkitnya anak-anak melayu Langkat untuk merebut kursi dilembaga legeslatif.

Tinggal memetakan wilayah garapan agar tidak terjadi saling bertabrakan, bahu membahu bekerja sama memperebutkan kursi parlemen.

Melihat kemunculan putra-putri terbaik Langkat di pentas politik Pileg, membuktikan orang melayu itu cerdas bukan pemalas, selalu optimis bukan pesimis menghadapi tantangan. Kebangkitan putra putri terbaik melayu di pentas Pileg tak

terlepas dari keberhasilan di bidang ekonomi juga pendidikan.

Kebangkitan putra dan putri melayu di Langkat yang diawali dari parlemen patut kita syukuri mengingat Kabupaten Langkat tanah melayu tapi posisi-posisi setrategis baik itu di lembaga eksekutif, yudikatif dan legeslatih sangat minim.

Sudah saatnya kita bangkit menyongsong hari depan dengan karya nyata agar hari esok kehidupan masyarakat melayu lebih baik dari hari ini.

Meski demikian, potensi kebangkitan melayu Langkat tak akan terwujud jika generasi mudanya tidak melakukan langkah-langkah strategis.

Masalahnya, generasi muda melayu Langkat belum menguasai ekonomi, pemerintahan dan politik di kampung halamannya, membuat kita lebih banyak menjadi penonton dan pengangguran di tengah gegap gempitanya roda pembangunan di negerinya.

Dengan duduknya putra-putri melayu Langkat di lembaga legeslatif, kejayaaan Langkat di

masa lalu bukan suatu keniscayaan dapat dikembalikan. Langkat dulu mashur karena agama, kita berharap putra-putri melayu Langkat yang duduk di DPRD nantinya dapat memperjuangkan lahirnya Perda Syariat Islam.

Sedangkan Raperda masyarakat Hukum adat Langkat, sejak bulan Februari tahun 2018, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Langkat, yang disampaikan pemerintah kabupaten Langkat untuk dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Sumut belum diselesaikan juga.

Proses yang lambat dan lama ini, membuat masyarakat adat Melayu di kabupaten Langkat sebagai salah satu bagian dari Ranperda tersebut merasa dirugikan.

Nantinya Perda ini akan menjadi bukti pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Melayu di kabupaten Langkat.

Lahirnya dua perda ini Langkat benar-benar menjadi negeri yang relegius bukan hanya sebagai negeri bertuah tapi juga Serambih Mekkah. ***

H IMRAN MUCHTAR BSC SH CALEG PKB DPR RI DAPIL SUMUT III

BERJUANG UNTUK KAUM LEMAH & MASYARAKAT MEMBANGUN DAERAH SETELAH hijrah dari Partai Demokrat ke PKB bakal calon legislatif Nomor Urut 2 Dapil Sumut III di Pileg 2019, H. Imran Muchtar BSC SH aktif melakukan sosialisasi di dapilnya.

Politisi kelahiran kota santri Tanjungpura 24 Mei 1957 ini bergandengan dengan Abah H. Jabarsyah Caleg PKB DPRD Sumut No. 5. Keduanya aktif melakukan sosialisasi di tengahtengah masyarakat dan bersama-sama berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir sepanjang pantai Timur Sumut, Langkat, Batubara, Asahan dan Tanjungbalai juga masyarakat Kota Pematangsiantar, Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Kota Binjai.

"Terutama perekonomian masyarakat nelayan dipantai timur mencakup wilayah Langkat, Batubara, Asahan dan Tanjungbalai harus terangkat dari garis kemiskinan," ujarnya saat bincang dengan PODIUM beberapa hari lalu. “Masyarakat nelayan tradisional harus kita lindungi sumber penghidupannya

terutama dari pukat gerandong yang menjarah sumber mata pencarian mereka. Pukat Gerandong menjadi musuh bagi nelayan tradisional perairan pantai Timur Langkat hingga Tanjungbalai yang harus dimusnahkan,� terangnya.

Pukat Gerandong membentangkan pukat sepanjang satu kilometer hingga dua kilometer ke dalam laut.

Akibatnya, nelayan tradisional tak pernah mendapatkan ikan lagi. Padahal pukat gerandong sudah diatur tidak boleh menangkap ikan di kawasan nelayan tradisional atau minimal berjarak 20 mill dari bibir pantai.

Tapi mereka berani melanggarnya karena ada oknum yang membackingnya.

H. Imran Muchtar BSC SH ketika menjadi Anggota DPR RI Partai Demokrat periode 20092014 berada di komisi VIII membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan

bersama H. Jabarsyah tokoh masyarakat pesisir Pucuk Paloh Secanggang dan HMI Langkat membantu pembebasan 23 nelayan yang ditahan di Mapores Langkat, akibat bentrok dengan pengusaha pukat grandong pada 21 januari 2013.

Akibat penahanan 23 nelayan tradisional ratusan nelayan berunjuk rasa di Mapolres Langkat menuntut rekan mereka yang ditahan segera dibebaskan.

H.Imran Muchtar BSC SH, suami dari Nazariah yang juga anggota HNSI Sumut ini jika diberi amanah akan memperjuangan aspirasi masyarakat nelayan, buruh dan petani untuk mendapatkan hakhaknya. Para petani agar bisa mandiri dan akan mengawal dan mengawasi bantuan pemerintah supaya tepat sasaran sehingga produksi pertanian serta peternakan meningkat.

Demikian pula dengan

buruh, problem Ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih terkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya SDM tenaga kerja, upah murah dan jaminan sosial yang seadanya.

Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja seperti penganiayaan, tindak asusila, penghinaan, intimidasi sampai pelecehan seksual.

Akhirnya banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri dan ini pun menyisakan masalah dengan kurangnya perlindungan dan pengawasan dari negara terhadap para tenaga kerja Indonesia tersebut.

Di akhir perbincangan H. Imran Muchtar kembali menegaskan komitmenya jika diberi amanah oleh masyarakat akan memperjuangkan aspirasi nelayan, petani dan buruh agar hidup layak dan sejahtera di kampung halamannya. ď Ž rusdi