Tabloid PODIUM

tajuk 2 edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

Ngogesa, Selamat Menjadi Orang Biasa POLITIK dua kaki adalah kiasan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam problematika kehidupan politik masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pragmatisme sempit yang terkait dengan politik kekuasaan.

Ngogesa Sitepu dan Terbit Rencana Peranginangin tinggal menghitung hari. Yang satu meletakkan jabatan dan satu lagi menduduki jabatan baru. Ya, sesuai jadwal pada 20 Februari ini H Ngogesa Sitepu harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Terbit Rencana Peranginangin.

Masa Ngogesa telah habis.

Selama 10 tahun menjadi orang nomor satu di Pemkab Langkat, kini Ngogesa harus legowo. Walau semasa itu penuh intrik dan fitnah tentu akan jadi kenangan yang tak terlupakan di sepanjang hidup Adinda Ngogesa.

Namun pantaslah bersyukur.

Pasalnya, selama menjabat sebagai Bupati Langkat tak ada gejolak atau pun masalah besar dihadapi sebagaimana pernah dialami tiga

Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rusdi DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, Rusdi, Sahrul Akbar, Yunifar Efendi, TM.Muchalladon (Sekretaris) PENASIHAT: Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHAT HUKUM: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Nurlaila MANAGER KEUANGAN: T. Reza Maulana PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan KOORDINATOR LIPUTAN: Sahrul Akbar

bupati sebelumnya.

Adinda Ngogesa sungguh bijak, bisa mengkondisikan situasi, meredam segala cara dan menutup celah agar tidak tercium pihak berkepentingan.

Memang, awal-awal menjabat banyak pihak yang mencibir.

Namun Alhamdulillah, mereka yang mencela itu bisa Adinda jinakkan dengan memberi ruang dan jabatan bagi mereka.

Pro kontra terus bergulir. Ada yang mendukung dan tak jarang pula kecewa atas kepemimpinan Adinda Ngoges selama 1 dekade.

Segelintir pengamat malah bilang tak ada kemajuan Langkat semasa Ngogesa menjabat.

Yang dekat terus diangkat yang jauh tertindas. Wajah Langkat tak berubah, coraknya masih seperti biasa, syukurnya masih dilindungi SEKRETARIS REDAKSI: TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS KA. BIRO LABUHAN BATU SELATAN Suwito Hasibuan WARTAWAN: MEDAN: Suparno Harianto KOTA BINJAI: Eddy Gunawan STABAT: Novra Dana WAMPU: T. Zainal Abidin, Ucok Goy SECANGGANG: Marwansyah, Herman MT HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA PERCETAKAN: CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Langkat, 20851 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

sang Maha Kuasa.

Semoga apa yang baik Adinda buat tetap dikenang dan apa-apa yang

kurang dapat dimaklumi warga Langkat. Selamat kembali menjadi orang biasa Adindaku.  red

SEGERA CAIRKAN DANA GANTI UNTUNG WARGA dua desa di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yakni Desa Stabat Lama dan Desa Stabat Lama Barat yang kena dampak waduk berharap Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) agar segera merealisasi pembayaran ganti untung.

Harapan warga disampaikan pada T Syaiful Anhar, Ketua Koordinasi Rumah KH Ma’ruf Amin (RKMA) Kabupaten Langkat, kemarin.

Menurut T Syaiful Anhar, sebagai Ketua Koordinator RKMA Langkat sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan harapan warga dari dua desa di Kecamatan Wampu ke pihak BWSS II dan Kementerian PUPR di Jakarta.

Warga yang terkena dampak waduk di Desa Stabat Lama dan Desa Stabat Lama Barat berharap pencairan lebih cepat, lebih baik.

"Kalau bisa paling lambat di awal bulan Maret 2019 (sebelum Pilpres-red)," ujar Anwar (57), warga Dusun Pasar Batu. Desa Stabat Lama Barat pada PODIUM. Nah, andai cairnya di akhir Februari lebih baik sehingga banyak yang pergi umroh pada bulan Maret. Di tanah suci mereka berdoa untuk Capres Jokowi dan KH Ma’ruf Amin agar kembali diberi amanah oleh Allah SWT menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.  ladon

MENYUSUL! BOLA PANAS ASET PEMKAB LANGKAT

headline 3 edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

'JASMERAH' DI TANAH BERTUAH

“

ERA '90 hingga tahun 2000an, pasti mengenal yang namanya Yunus Saragih.

Aktif dalam perpolitikan Sumatera Utara terkhusus di tanah Bertuah. Jabatan terakhir Bupati Langkat meski dalam waktu singkat.

Tak sampai setahun Yunus Saragih duduk di kursi empuk orang nomor satu Pemkab Langkat. Terhitung tujuh bulan, dari 16 Juni 2008 hingga 20 Februari 2009.

"Selama (tak sampai setahun) itu, saya tetap menjalankan tugas sesuai fungsi saya. Memang ada beberapa catatan yang saya buat, seperti perehaban dan pembangunan sekolah serta pembangunan jalan 2 kilometer di Kecamatan Selesai," urainya.

Dan, kalau dilihat dari perehaban sekolah mau pun pembangunan jalan sepanjang 2 kilometer adalah hal lumrah sebagai kepala daerah.

Menariknya, Yunus Saragih membangun atau merehab sekolah dan membuka jalan saat itu tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat.

Apalagi, kata Yunus Saragih, ketika itu dana APBD tak ada yang bisa dikelola. Artinya, Yunus Saragih harus berpikir keras untuk pembangunan sekolah dan jalan di Kabupaten Langkat. Bagaimana cara Yunus Saragih membangun 'rumah' generasi bangsa tersebut?

"Masa itu tak ada lagi dana APBD yang harus dikelola. Jadi cara saya

dengan mengumpulkan pengusaha untuk bisa bahu membahu membangun sekolah dan jalan," terangnya.

Nah, syukurnya para pengusaha di Langkat tertarik untuk menyisihkan dananya. Lalu terbangunlah sekolah dan jalan sepanjang 2 kilometer. Dari gebrakan Yunus Saragih bisa diartikan jangan cuma berpangku tangan menanti dana APBD. Semuanya bisa diperbuat, seperti kata pepatah 'di mana ada kemauan di situ ada jalan'.

"Saya tak mau ada sekolah yang tak layak di Langkat ini. Dan saya berharap apa yang telah saya perbuat bisa diikuti kepala daerah berikutnya," tukas Yunus Saragih menjawab kru PODIUM di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman No 30 AB, Kelurahan Perdamaian, Stabat, Langkat, belum lama ini.

Namun sayang, amanah terhitung bulanan yang sempat diukir Yunus Saragih dengan tinta emas, nyatanya tak berlanjut ke pemenang Pilkada 2009, yakni H Ngogesa Sitepu.

Mirisnya lagi, nama Yunus Saragih sempat hilang dari catatan sejarah kepala daerah Kabupaten

Langkat. PODIUM pun menanyakan perihal tersebut kepadanya. Menyangkut hal itu, Yunus Saragih memperlihatkan salah satu tabloid yang berada di mejanya. Tabloid terbitan Langkat tersebut mengulas tentang HUT Kabupaten Langkat serta kepala daerahnya.

Tampak di tabloid tersebut nama Yunus Saragih tak ada di website mantan Bupati Langkat. Hanya saja di sana foto Yunus Saragih tetap terpampang.

"Kalau dugaan unsur kesengajaan, mungkin saja ada.

Tapi pastinya seorang penulis sejarah kok tak paham tentang sejarah? Ini kan aneh. Jangan sembarangan menulis kalau memang tak tahu," sindir Yunus.

Padahal kalimat 'jangan sekalikali meninggalkan sejarah' alias Jasmerah sering terdengar di telinga. Ungkapan Jasmerah salah satu pengingat supaya rakyat Indonesia jangan lupa akan sejarah pejuang, atau orang-orang yang berjasa di bumi ibu pertiwi. Namun apa mau dikata pesan Jasmerah hilang di kampung Amir Hamzah.

"Sekali lagi saya tidak mempermasalahkan nama saya tak ada di situ (wikipedia atau (sumber

https/www.langkatkab.go.id/ page/9/sejarah Langkat, red)).

Saya telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya selama kurang setahun," ulang Yunus.

Malahan, kata Yunus, banyak yang mengira bahwa dirinya menjabat pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat Sementara (Pjs) menggantikan H Syamsul Arifin.

"Ada tulisan menyebutkan saya cuma Plt atau Pjs Bupati. Padahal sebenarnya saya diangkat menjadi Bupati Langkat menggantikan Syamsul Arifin. Nah, ini kan keliru.

Pengangkatan saya lewat SK Mendagri, bukan main-main," serunya.

Memang, telusur PODIUM beberapa waktu lalu (sebelum berita ini naik cetak) tepatnya di https/www.langkatkab.go.id/ page/9/sejarah Langkat dan wikipedia, nama Yusuf Saragih terlompati.

Tertulis setelah eks Bupati Langkat H Syamsul Arifin, kemudian di bawahnya H Ngogesa Sitepu pada urutan 9.

Sedangkan diketahui H Syamsul Arifin menjabat dua periode kemudian coba peruntungan ke kancah Gubernur Sumut tepatnya 2008. Selanjutnya tongkat estafet

headline edisi edisi161 --28 15februari maret 2019 2018

http://podiumindonesia.com

dipegang oleh Yunus Saragih. Pun 'seumur jagung' menjabat, pastinya nama Yunus Saragih layak masuk di wikipedia mau pun https/ www.langkatkab.go.id/page/9/ sejarah Langkat.

Ironi, saat PODIUM menggelar rapat redaksi memastikan keabsahan nama Yunus Saragih hilang di dua sumber (seperti di atas), tiba-tiba semuanya terjawab.

Dua sumber (https/ www.langkatkab.go.id/page/9/ sejarah Langkat dan wikipedia) itu telah mencantumkan nama Yunus Saragih berada di urutan 9 menggantikan posisi Bupati H Ngogesa Sitepu.

Alhasil, Bupati Ngogesa Sitepu turun ke urutan 10 sebagai kepala daerah Kabupaten Langkat. Seiring kemunculan nama Yunus Saragih di dua sumber tersebut, tanda tanya mengemuka. Kenapa nama Yunus Saragih muncul di dua sumber itu tatkala jelang berakhirnya jabatan H Ngogesa Sitepu serta pelantikan Bupati Langkat baru Terbit Rencana Perangin-angin?

Apakah Pemkab Langkat baru sadar setelah 10 tahun berselang nama Yunus Saragih hilang? Dua pertanyaan itu langsung dijawab politikus Langkat, Safril SH. Hilang dan munculnya kembali nama Yunus Saragih di https/ www.langkatkab.go.id/page/9/ sejarah Langkat dan wikipedia, dinilai Safril terindikasi adanya rekayasa yang dilakukan Pemkab Langkat.

"Karena dari dulu nama Yunus Saragih tak pernah terakomodir di website. Yang perlu kita cari tahu, siapa dalang atau pihak yang mencari kesempatan atau mencari muka jelang habisnya masa jabatan bupati lama Ngogesa Sitepu dan pelantikan Terbit Rencana Peranginangin," tegas Safril kepada kru PODIUM, (15/2/2019).

Safril menyebut dengan tidak adanya nama Yunus Saragih di dua sumber saat itu berarti tak ada Bupati Langkat selepas Syamsul Arifin menduduki posisi Gubernur Sumut.

"Saya tegasnya itu kebodohan atau kelalaian struktural Pemkab Langkat. Dari situ bisa kita lihat tikda adanya ahli Pemkab Langkat, orang yang spesialis mengenai sejarah Langkat. Masak namanya (Yunus Saragih) bisa dihilangin," sebut politisi PDI Perjuangan ini.

Dia pun menduga penempatan posisi untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Langkat banyak yang tak sesuai disiplin ilmunya. Semisal, masalah bangunan. "Ya tempatkanlah ahli

insinyur berkualitas. Jangan cuma senangnya saja lalu meletakkan jabatan pejabat," imbuhnya.

Bahkan, kata Safril, dirinya pernah menyindir salah satu Kepala SKPD dianggap tak sesuai keilmuannya. "Saya masih ingat saat itu Bupati Ngogesa meletakkan Kadis Pariwisata yang dulunya bekerja di Satpol PP. Ya mati suri-lah. Walau sedikit aneh tapi kita tidak heran karena itu sudah biasa kita lihat," sahutnya sambil melempar senyum.

Makanya, tambah Safril tidak ada kemajuan pembangunan di Langkat. Ke depan untuk Bupati Langkat yang baru (Terbit Rencana Peranginangin), Safril berharap bisa mengakomodir keinginan dan kemauan rakyatnya.

"Kalau memang begitu juga, ya sama saja. Sudah 20 tahun Langkat ini tak ada perkembangan, sejak masa Syamsul Arifin 2 periode dan Ngogesa juga 2 periode.

Pembangunan tidak signifikan, pembangunan berkualitas tidak ada," sergahnya.

Safril yang kini turut dalam pertarungan legislatif bernaung di PDI Perjuangan 2019 Dapil I Langkat (Kecamatan Wampum Secanggang, Hinai dan Stabat) ini menjelaskan, dulu dia dipercaya membangun lapangan bola di Langkat tepatnya di dekat kantor DPRD Langkat.

"Sekarang lapangan bola itu jadi idola. Termasuk saya juga yang membangun tribunnya. Jadi awalnya lapangan bola itu sawah.

Sekarang tengok saja orang berebut main di sana," imbuhnya.

Makanya, kata Safril lagi, kadang-kadang sebagai warga Langkat tak tahu program bupati ke depan. Begitu juga bupati terdahulu, cuma visi misinya yang muluk-muluk.

"Tak perlu janji muluk-muluk.

Kita dapat lihat sendiri kalau Binjai itu jauh lebih maju ketimbang Langkat. Malahan uang Langkat itu tidak sedikit, kalau saya tidak salah sekitar Rp 2 trilunan lebih untuk pembangunannya. Bukan tak banyak tu bangunan, baru dibangun sudah rusak, bahkan sekarang banyak yang fiktif.

Pemeringtah suka-suka hatinya saja tanpa memikirkan rakyatnya," pungkas Safril.

Beda Sistem Kini usia Yunus Saragih telah 69 tahun. Tempramen sedikit berkurang, tak seperti dulu yang dikenal garang. Naik turun (tensi) masa itu lebih karena terbawa jiwa aktivis sebagai pembela rakyat

kecil terutama masalah tanah.

Tak hanya berjuang di Kabupaten Langkat atau Binjai, Yunus Saragih juga terjun langsung ke Medan, berkoar di gedung DPRD Sumut. Bersama rekan sejawatnya Syamsul Hilal, mereka suka rela 'terbang' ke sana ke mari.

Itulah Yunus Saragih yang selalu berjuang dan berjuang. Terpanggil membela kaum marginal, alhasil Yunus Saragih meneruskan 'hobbinya' itu ke kancah politik.

Pun, kata dia, darah politik mengalir dari tubuh sang ayah lewat bendera Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenis.

Terlepas dari usia remaja hingga dewasa, Yunus dipercaya memegang tampuk kuasa Partai Demorasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Langkat.

Partai gawean Megawati ini dinilai Yunus adalah reinkarnasi PNI Marhaenis. Apalagi visi misi PDI Perjuangan seolah memiliki ide yang sama semasa sang deklarator Soekarno. Kepada PODIUM, beberapa pekan lalu sempat bertemu, Yunus Saragih mengisahkan bahwa apa yang dibangun Ir Soekarno yang tak lain Presiden Pertama Indonesia itu murni membela kaum lemah, rakyatnya.

Ditanya, apa saja ajaran Bung Karno yang hingga kini masih dipegang teguh olehnya, Yunus Saragih pun menjelaskan.

Setidaknya, kata dia, ada lima intisari dari ajaran Bung Karno.

Pertama memahami ketahanan ideologi bagaimana mempertahankan politik yang menegakkan NKRI. "Kedua, ketahanan pangan. Yaitu masalah ekonomi. Jangan seperti sekarang. Soekarno bilang kita harus berdikari. Tapi sekarang apa-apa kita bergantung pada asing. Sampai garam kita impor.

Ini bertentangan dengan ajaran Seokarno," terangnya.

Ketiga, ketahanan kesehatan.

Semua masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa yang sehat dalam tubuh yang kuat. Hal itu menurutnya sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini.

Keempat, lanjutnya, adalah ketahanan pendidikan. Yakni bagaimana menciptakan manusia yang unggul dalam bidang ekonomi, politik sosial dan budaya sebagaimana tertera dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1.

"Yang kelima yaitu ketahanan kewarganegaraan. Negara kita luas sekali. Konon kalau dihitung panjang pantainya bisa

4

mengelilingi bola dunia.

Manusianya harus menguasai bumi pertiwi-nya sendiri. Dan harus menjadi tuan rumah dari tanah air ini," ujarnya.

Berikutnya adalah Trisakti yang berisi tiga pondasi penting. Yaitu, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Namun itu cerita dulu, yang namanya partai politik penuh dengan perjuangan, tidak seperti sekarang.

Pada 2009, Langkat menggelar Pilkada. Periode pertama itu Yunus Saragih hanya jadi penonton terbaik. Sang jawara adalah Ngogesa Sitepu berdampingan dengan Budiono.

Periode selanjutnya Yunus Saragih turut dalam calon bupati di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Walau kader PDI Perjuangan, tapi Yunus Saragih tak didelegasikan partainya. Dia pun maju lewat jalur independen berpasangan dengan Sahmadi Fiddin.

Alasannya kembali mencalonkan sebagai Bupati Langkat karena pekerjaan rumah yang tertunda kala dia mengantikan mantan Bupati Langkat, Syamsyul Arifin yang dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara, 14 Agustus 2008.

"Banyak dulu pekerjaan yang belum selesai, karena dulu menjabat singkat. Ini saya mencalonkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan yang dulu tertunda," tuturnya didampingi wakilnya Sahmadi Fiddin kepada awak media.

"Saya tak punya modal untuk maju (masa itu). Harapan saya apa yang telah saya lakukan ketika itu (membangun sekolah dan jalan) bisa jadi kunci. Tapi nyatanya nol, lagian memang banyak yang tak menginginkan saya (jadi Bupati Langkat)," ujarnya sedikit berseloroh.

Menurut Yunus Saragih, selama menjabat dulu, dia dikenal keras, tak mencla-mencle, tegas dan tak tergiur rupiah alias korupsi.

"Mungkin, dulu selama kurang setahun saya menjabat, kalau memang saya ingin duit, sangat mudah saya dapati. Tapi saya terus terang menjauhkan hal itu, makanya kadang banyak yang tak sejalan dengan saya," sebutnya.

Dan, karena sistem yang dinilainya sudah 'menyamping' itu pula membuatnya harus hengkang dari dunia politik yang sempat membesarkan namanya itu.

religi 5 edisi 1 6 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

MERAMPAS KEUTUHAN MANUSIA Oleh: Asma Nadia ADA dua kelebihan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Keunggulan yang membuat manusia lebih mulia, bahkan dari malaikat sekalipun. Akan tetapi, keunggulan ini juga yang bisa menjerumuskan manusia lebih rendah, bahkan dari binatang.

Keunggulan pertama bukan karena manusia mempunyai otak.

Memilikinya tidak serta-merta menyulap manusia lebih mulia dari yang lain, sebab nyaris semua makhluk hidup juga dianugerahi otak.

Mempunyai daya ingat juga bukan keunggulan manusia. Kita sering mendengar informasi bahwa gajah memiliki daya ingat yang lebih kuat dari manusia. Akan tetapi, ternyata simpanse pun dibekali daya ingat jangka pendek jauh lebih hebat dari manusia.

Sebuah penelitian di Jepang menemukan fakta bahwa simpanse jauh lebih unggul dari manusia, bahkan yang kecerdasannya di atas rata-rata dalam memori gim, dalam mengingat kembali urutan angka yang disusun acak. Dari hasil penelitian terlihat daya ingat short term simpanse bersifat photographic memory. Sesuatu yang hanya dimiliki segelintir manusia cerdas di dunia.

Jika mempunyai otak dan memori hebat bukan keunggulan, lalu di mana letak keistimewaan anak adam? Kemampuan berpikir.

Otak pada manusia tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan menyimpan memori, tetapi juga mempunyai kemampuan berpikir atau menganalisis. Fungsi ini tidak bisa disaingi makhluk mana pun, bahkan komputer tercanggih sekalipun.

Komputer dengan mudah bisa mengalahkan daya ingat manusia, tapi belum mampu bepikir sendiri.

Artificial Inteligent yang sekarang dibangga-banggakan pun hanya punya kemahiran terbatas pada program tertentu. Jauh di bawah kapabilitas manusia.

Kelebihan kedua yang dimiliki manusia adalah kebebasan memilih. Ini yang membuat manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Malaikat adalah mahkluk Allah yang sangat patuh. Malaikat

tidak pernah menentang, hanya bisa taat pada Allah.

Sebagaimana batu akan jatuh ditarik gravitasi, bulan mengitari matahari, kepatuhan alam semua berjalan sesuai aturan Allah, tanpa bisa memilih untuk menjalankan sesuatu dengan versi sendiri.

Kebebasan memilih membuat manusia berbeda. Ketika manusia menentukan jalan takwa dan kebaikan yang berat, sedangkan pada waktu yang sama ia bisa memilih jalan mudah dan menyenangkan maka manusia menjadi mulia, bahkan lebih dari malaikat.

Sebaliknya, jika manusia memilih kesesatan dan keburukan, padahal mereka tahu kebaikan adalah yang lebih tepat untuk dipilih, manusia menjadi lebih rendah dari binatang. Punya kemampuan berpikir, tapi tidak bijak menentukan pilihan.

Nyaris semua manusia normal dianugerahi kemampuan yang menjadi kelebihan tersebut.

Sayangnya, kini banyak manusia, entah individu atau kelompok, penguasa atau rakyat biasa, keluarga atau orang lain, kenal atau tidak kenal, yang berusaha merenggut keunggulan tersebut dari manusia. Mereka mengklaim

'JASMERAH' DI TANAH BERTUAH.................

"Sistem tak lagi sejalan dengan diri saya, makanya saya keluar dari kancah politik. Sistem sekarang sudah berubah dan lebih memikirkan uang," tukas Yunus Saragih.

"Mau jadi apa pun di Langkat ini harus ada uang. Saya keluar dari dunia politik karena hati nurani saya tidak bisa menerima sistem politik kita semata-mata dibangun berdasarkan uang. Untuk mendapatkan kekuasaan harus dibeli dengan uang," imbuhnya.

Sekadar mengingatkan, pada pemilihan Bupati Langkat 19992004 ada tiga nama untuk

mendampingi H Syamsul Arifin yakni Saleh Bangun, Mahesa Bangun dan Yunus Saragih.

"Sementara Kopercab PDIP Langkat merekomendasikan saya sebagai wakil Bupati Langkat mendampingi H Syamsul Arifin," katanya.

Nama itu dikirim ke Jakarta DPP PDIP. Di sana nama Yunus Saragih sebagai rekomendasi berduet dengan Syamsul Arifin.

Selama dua periode H Syamsul Arifin berpasangan denga Yunus Saragih membangun Langkat.

Menyinggung tentang mahar politik zaman itu, Yunus Saragih

sama sekali tak menampil.

"Mahar masa itu sudah ada, akibat permainan uang mahar banyak kader tak diusung partai.

Kondisi kehidupan partai politik menjadi fragmatis dan untuk mendapatkan kursi kekuasaan harus ada uang. Dari situlah saya memutuskan hengkang dari panggung politik," tandasnya.

Setelah turun dari panggung politil, Drs H Yunus Saragih MM berdomisili di ujung Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Padang Cermin. ď Ž win/rusdi/agus

bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar, atau menganggap penafsiran mereka yang paling tepat.

Padahal, Islam sendiri menghargai perbedaan pendapat.

Apabila seorang Mukmin berijtihad lalu salah, Allah memberi satu penghargaan, jika benar Allah memberi baginya dua penghargaan.

Dengan kata lain, berbeda pendapat adalah rahmat, tinggal bagaimana memupuk sikap dewasa dan saling menghargai.

Sayangnya, dari zaman ke zaman selalu ada kelompok manusia yang berusaha menyeragamkan arus pemikiran, pendeknya mengunci rapat kebebasan manusia lain untuk memilih dan berpikir sesuai versinya sendiri.

Ketika terdapat pihak lain berbeda pendapat, mereka langsung memberikan label sebagai sesat, perusak, pengkhianat, dan berbagai label buruk lainnya.

Padahal, pendapat tidak lain adalah adalah hasil kombinasi antara dua keunggulan manusia, kemampuan berpikir dan kebebasan memilih.

Lebih buruk lagi mereka yang memiliki kekuasaan justru mengekang kebebasan mayoritas dengan peraturan. Mereka yang memiliki kekuatan massa mengekang kebebasan berpendapat orang lain dengan tekanan dan tirani, bahkan terjadi pengekangan dengan senjata.

Tindakan ini sama dengan memenggal seluruh keunggulan kemanusiaan. Tanpa kebebasan berpikir dan memilih, manusia kehilangan keutuhannya. Mereka dipaksa merendahkan diri dengan menjadi budak opini orang lain, atau menjelma robot yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri.

Dengan kata lain, menghargai perbedaan pendapat berarti menjunjung kemanusiaan. Tanpa itu masih pantaskah kita menyandang label manusia? ď Ž rol

binjai edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

Panti Rehab Narkoba, Pabrik dan Rumah Susun Jadi Sasaran KPU PANITIA Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Sumatera Utara mendatangi berbagai tempat diantaranya panti rehab narkoba, pabrik dan rumah susun untuk menjalankan amanah melindungi hak pilih warga.

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Binjai Abdullah Arkam, di Binjai, Senin.

Seperti yang dilakukan PPK Kecamatan Binjai Barat yang mendatangi panti rehab narkoba serta sejumlah pesantren yang beraad dikawasan itu, katanya.

Termasuk juga yang dilakukan PPK Kecamatan Binjai Selatan yang mendatangi rumah susun yang ada disitu, PPK Binjai Timur dan Binjai Utara yang mengunjungi rumah sakit, mall, pusat-pusat keramaian serta pabrik.

Sementara untuk PPK Binjai Kota mereka mendatangi sejumlah kawasan pemukiman dan perumahan yang ada, katanya.

"Ini merupakan bagian dari monitoring untuk pencermatan daftar pemilih dan untuk

me,indungi hak pilih warga yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)," sambungnya.

Pergerakan mengunjungi berbagai tempat itu langsung melibatkan para pengurus PPK diantaranya Surya Darma, Supratman, Irfan Haris, Misdianto, Taufik Rinaldi.

"Selain mendatangi langsung penyelenggara pemilu di kota rambutan itu juga membuka posko pelayanan pindah pemilih yang sudah dibuka sejak beberapa hari yang lalu," ujarnya.

Bagi warga Kota Binjai yang ingin pindah memilih pada Rabu 17 April mendatang dipersilakan untuk datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat. ď Ž ants

Perempuan Pembawa Sabu 58,52 Gram Dilidik Polisi APARAT satuan narkoba Kepolisian Resor Kota Binjai, Sumatera Utara, masih terus mendalami dan memeriksa perempuan yang kedapatan membawa sabu-sabu seberat 58,52 gram di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

Hal itu disampaikan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Binjai Iptu Siswanto Ginting, di Binjai, kemarin.

Siswanto Ginting menyampaikan petugas piket Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sedang melakukan tugas rutin di ruang penggeledahan dan mengecek satu orang tamu perempuan berinitial MAR (31) warga Jalan Sei Lepan Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan.

Dimana MAR ini membawa makanan dan minuman kopi kemasan untuk dibawa ke dalam LP. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan barang yang dibawa MAR ini, lalu menyita satu bungkus kopi kemasan.

"Penyitaan oleh petugas ini dikarenakan kopi kemasan tidak diperbolehkan masuk kedalam ruangan lembaga pemasyarakatan, dimana setelah dibuka ternyata terdapat 12 paket narkotika diduga jenis sabu-sabu," ujarnya.

Lalu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, menghubungi aparat polisi dari satuan narkoba Polres Binjai, untuk proses selanjutnya dan kini masih dalam pemeriksaan intensif penyidik. ď Ž ants

6

Ribuan Kotak Suara Mulai Dirakit KOMISI Pemilihan Umum Kota Binjai, Sumatera Utara, mulai merakit sebanyak 3.627 kotak suara yang nantinya akan dipergunakan dalam pemilihan Presiden dan legislatif 17 April mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Binjai Zulfan Effendy, di Binjai, Kamis, didampingi Komisioner Robby Effendy, Abdullah Akram, Risno Fiardi, Arifin Saleh, serta pengawas pemilu Arie Nurwanto.

Zulfan Effendy menyampaikan perakitan kotak suara berbahan duplex ini sudah dilakukan sejak 12 Februari diharapkan nantinya akan selesai tepat waktu 16 Februari 2019 mendatang.

"Pekerja yang ditugaskan untuk melaksanakan perakitan ini sebanyak lima orang," katanya.

Selanjutnya setelah rampungnya perakitan kotak suara ini, KPU Binjai segera melakukan pengepakan dan melipat surat suara yang akan dilakukan minggu pertama dan kedua Maret 2019, katanya.

Sementara itu, dari informasi yang diterima pihak KPU Binjai 27 Februari nanti adalah jadwal pencatatan surat suara, kemudian melakukan penggepakan surat suara, selanjutnya pengiriman dari pabrik pencetakan surat suara yang ada di Tanjung Merawa ke KPU Binjai.

"Kita juga akan memastikan kapan kepastian pengiriman surat suara itu agar kita persiapkan nantinya dengan baik di gudang yang sudah ditentukan," sambungnya.

Selain perakitan kotak suara berbahan duplex ini, pihaknya juga sudah menerima berbagai alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) yang nantinya akan diperguanakan antara lain bilik suara, segel, tinta, sampul, bantal, paku, tanda pengenal dan lainnya.

Guna mengantisipasi agar kotak suara tidak basah, KPU Binjai membungkus kotak suarayang sudah dirakit menggunakan plastik.

Disampaikannya juga hingga sekarang ini belum ada kotak suara yang rusak, diharapkan hingga usai pelaksanaan pemilu 2019 nantinya. ď Ž ants

langkat 7 edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

DUKUNGAN MEM-PTUN-KAN PEMKAB LANGKAT TERUS MENGALIR

“

DUKUNGAN mem-PTUN-kan terkait HUT Kabupaten Langkat terus mengalir. Malah sejumlah pengacara siap membantu dengan sukarela.

Gebrakan mem-PTUN-kan Pemkab Langkat adalah langkah maju. Walau hal tersebut sempat bergulir beberapa tahun lalu, kini sejumlah tokoh pemuda Langkat telah menyatukan barisan.

Langkah positif ini diamini salah satu pengacara dari bumi Amir Hamzah, yakni Safril SH. "Kita siap mendukung wacana mem-PTUN-kan Pemkab Langkat. Ini merupakan langkah maju dan harus dilaksanakan," ujarnya kepada PODIUM, kemarin.

Safril menilai Pemkab Langkat yang kini mengklaim berusia 269 sangatlah tidak benar. "Apa indikatornya hingga usia Pemkab Langkat berusia segitu? Apakah HUT Kabupaten Langkat merujuk dari HUT Kesultanan atau pengalihan ibukota dari Binjai. Ini kan harus jelas," tukasnya.

Pastinya, lanjut Safril, semuanya harus clear, biar diperoleh keabsahan HUT Kabupaten Langkat. Semisal Kabupaten Sergai. "Kabupaten Sergai itu tidak mengikuti HUT Kesultannya tapi mereka mengkaji ulang dan membuat HUT Sergai yang baru. Pejabat di sana merujuk pada undang-undang dan sekarang usia Kabupaten Sergai baru 10 tahun, bukan ratusan tahun," sindirnya.

Seperti diberitakan pada PODIUM edisi pekan lalu, wacana PTUN Pemkab Langkat digaungkan sejumlah tokoh pemuda. Salah satunya Agus Salim yang juga tokoh penggerak tentang Pelurusan Hari Jadi Kabupaten Langkat.

"Saya bersama Bang Ipol (T Syaiful Anhar-red) dan lima LSM Langkat lainnya pernah membuat Panitia Seminar Pelurusan Hari Jadi Kabupaten Langkat.

Acara Seminar telah ditetapkan panitia hari Jum’at 21 November 2014 pukul 09.00 Wib hingga selesai dan bertempat di Gedung PB NU Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat," terangnya.

Namun tak dinyana, Seminar Pelurusan Hari Jadi Kabupaten Langkat itu batal.

"Acara seminar tidak dapat terselenggara karena tidak ada dukungan moril dan material baik dari Pemkab Langkat atau anggota DPRD Langkat apalagi dari anggota DPRD Sumut asal Langkat," jelasnya.

Bahkan, kata dia, beberapa proposal sudah disebar untuk pendanaan seminar. Sayang, upaya itu tak membuahkan hasil.

"Kami membuat seminar waktu itu karena menilai Hari Ulang Tahun Kabupaten Langkat tidak sama dengan Haul-nya Kesultanan Langkat.

Pemerintahan saat ini bukan kelanjutan dari kesultanan Langkat karena sistem perintahannya juga berbeda," tegasnya.

Maka dari itu, mereka selaku generasi muda melayu Langkat berusaha meluruskannya melalui seminar. Dan, tambah Agus Salim, pihaknya saat itu ingin menggelar seminar atas masukan ahli sejarah Anhar Gongong.

"Jadi, Anhar Gongong merupakan sejarawan terkemuka Indonesia asal Sulawesi Selatan. Kata Anhar saat itu penetapan berdasarkan seminar untuk pembatalannya juga harus dengan seminar. Kalau tidak tetap saja kalian seperti anjing menggonggong kafilah tetap berlalu," katanya.

Sementara Awaluddin menyebukan, kesimpangsiuran Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-269 yang jatuh pada 17 Januari kemarin, sangatlah tidak tepat. Belum ada pengesahan yang valid, namun pihak Pemkab Langkat masih terus mengumandangkan bahwa usianya sudah mencapai 269 tahun.

"Tapi kalau ulang tahun Kabupaten Langkat ke-269 kami tidak setuju, karena Kabupaten Langkat lahir setelah Indonesia Merdeka.

Sebelum Indonesia merdeka yang ada Kesultanan Langkat," katanya mengulang sejarah berdirinya Kabupaten Langkat.

Mantan Bendahara PDIP Kecamatan Binjai, Langkat ini mengulas terkait dengan penetapan Kabupaten Langkat dihitung dilakukan melalui seminar yang berlangsung di Stabat, 20-24 Juli 1994.  win/rusdi

Komunitas Mobil Tua Kuala Madu Stabat Rayakan HUT Anggotanya PULUHAN anggota Komunitas Mobil Tua Kompleks Perumahan Karyawan PTPN2 Kuala Madu Stabat, ikut berpartisipasi dalam acara ulang tahun salah seorang anggotanya yakni Rahmat Aryo Wibowo, kemarin malam.

Acara betempat di warung kopi Selawet Sinaga Jalan Ketapang Kompleks Perumahan Karyawan PTPN2 Pabrik Gula Kuala Madu, Stabat.

Suriadi, mengaku komunitas mobil-mobil tua ini memang belum terbentuk, baru sebatas kumpulkumpul. Ke depannya komunitas ini akan berpartisipasi dalam berbagai bakti sosial, misalnya gotong royong bersih lingkungan tempat mereka tinggal, donor darah bekerjasama dengan PMI Cabang Stabat serta kegiatan positip lainnya.

Bila Komunitas sudah terbentuk merupaka wujud kepedulian kami pada derita suka dan duka sesama anggota. “Kami anggota komunitas mobil tua bukan hanya suka main-main keyboard yang sering dituding kurang bermanfaat. Kami sering berkumpul bersama dan beraktivitas terutama di bidang sosial di lingkungan tempat tinggal kami," jelas Suriadi yang akrab disapa Wak Sur ini.

Tujuan dari komunitas mobil tua, jelas Wak Sur, selain ajang silaturahmi, juga meningkatkan ekonomi anggota.

Misalnya dengan memohon bantuan dari pemerintah melalui bidang usaha peternakan atau pertanian.

"Bentuk bantuan itu kami sampaikan dan usulkan melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (musrenbang). Kami memohon bantuan anggota DPRD Langkat untuk menggolkan permohonan kami.

Dengan demikian setelah pensiun dari perkebunan ada aktivitas positif, misalnya beternak kambing, lembu dan sebagainya. Kalau tidak ada aktivitas setelah pensiun mudah terserang strok. Kami ini butuh kegiatan positif, makanya kami membentuk komunitas mobil tua,” ungkap Wak Sur di sela-sela acara Ultah salah satu anggota komunitas.

Ide membentuk komunitas mobil tua berasal dari Sedar Sembiring. Lalu disambut oleh pensiunan yang lain seperti Mbah Larso, Sunardi, Selawet Sinaga, Yetno, dan lainnya. Anggotanya terbuka tidak mesti pensiunan karyawan PTPN2 Kuala Madu saja anakanak remaja juga bisa bergabung. "Kami selaku orangtua merangkul mereka agar tidak terlibat pada perbuatan yang merusak masa depannya seperti narkoba," tandasnya.  rusdi

langkat http://podiumindonesia.com

8

MTQ AJANG MOTIVASI UNTUK MENCAPAI PRESTASI PEMERINTAH Kabupaten Langkat menggelar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke52 tingkat kabupaten tahun 2019 selama lima hari (11-15 Februari) yang mana Kecamatan Salapian bertindak sebagai tuan rumah.

Rangkaian pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan di Kecamatan Salapian yang terkenal dengan Salapian Bersinar (bersih, sehat, indah, aman dan rapi) ini dipusatkan di lapangan bola kaki perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling berlangsung meriah yang diikuti para kafilah dari 23 Kecamatan dan 1 kafilah khusus dari PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), (11/2/2019).

Rangkaian acara yang dimulai pada sore hari diawali dengan penerimaan peserta pawai ta’aruf dari masing-masing Kecamatan dan dari PT. LNK, dilanjutkan dengan pelantikan dewan hakim MTQ serta pembukaan MTQ yang secara resmi dibuka oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH.

Hadir pada malam pembukaan MTQ itu Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih periode 20192024 Terbit Rencana PeranginAngin dan H. Syah Afandin, SH, Dandim 0203 Langkat, Kajari, Kepala BNN, anggota DPRD Langkat Raja Kamsah Sitepu dan H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn, Presdir PT. LNK Nasruddin Bin Ismail, jajaran pejabat dari tingkat kabupaten maupun kecamatan serta masyarakat Kecamatan Salapian yang

menyaksikan.

Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang hadir dalam pembukaan MTQ yang akan memperlombakan cabang tilawah anak-anak (tartil), remaja dan dewasa, cabang hifzil qur’an 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz, cabang fahmil qur’an, cabang syahril qur’an, cabang khattil qur’an dalam sambutannya berharap MTQ sebagai ajang membumikan membaca Al-Qu’an di bumi Langkat.

“Semoga MTQ dapat memberikan barokah untuk Kabupaten Langkat dan gambaran yang positif tentang keberhasilan pendidikan keagamaan,” ucap Surialam.

Kepada para peserta, Ketua DPRD Langkat mengharapkan agar termotivasi lagi dalam membaca Al-Qu’an sehingga tercapai prestasi yang lebih baik lagi.

Surialam juga mengatakan bahwa MTQ merupakan salah satu hasil kerja keras para orang tua dalam mendidik anak-anaknya sehingga bisa tampil sebagai peserta MTQ. Sementara itu Bupati Langkat dalam arahannya menyampaikan

salam perpisahan karena MTQ Salapian yang bertema “Bersama Al-Qu’an Kita Wujudkan Masyarakat Maju, Sejahtera dan Religius” merupakan MTQ yang terakhir dihadirinya sebagai Bupati Langkat karena tanggal 20 Februari 2019 ia akan mengakhiri masa jabatannya.

Ia juga mengatakan event MTQ merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membina potensi generasi muda untuk menjadikan generasi beriman, berilmu dan berakhlak.

“Untuk itu, komitmen ini harus sama kita jaga dan lestarikan sebagai tanggung jawab kita selaku orang tua maupun pribadi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Langkat menyampaikan kepada official dan peserta MTQ yang jumlah seluruhnya 816 orang, bahwa para pemenang nantinya akan diberangkatkan umroh olehnya secara pribadi, dari Bupati terpilih Terbit Rencana PeranginAngin dan dari pimpinan RSU Putri Bidadari Firmansyah untuk 6 orang.  pendi

9

langkat http://podiumindonesia.com

Caleg DPRD Langkat Dapil 1

T SYAFURA ZULFA: MINIM DANA KAMPANYE JADIKAN MOTIVASI HARGA satu kursi di dewan perwakilan rakyat cukup mahal. Nah, setelah duduk barulah krasak-krusuk mengembalikan dana sponsornya. Bagaimana kalau tak punya dana untuk bertarung? Ya, pastinya juga satu persoalan. Karena dana juga hal vital dalam menjalankan perpolitikan.

Namun masalah dana taklah dipikirkan calon legislatif yang satu. Pasalnya, sejak beberapa bulan ini nama dan wajahnya terpajang di sejumlah titik daerah pemilihan, dia menyebut cuma bisa pasrah.

"Dana memang salah satu yang utama. Tapi bagi saya yang tak punya dana besar, ya cuma bisa memaksimalkan kampanye dengan kedekatan emosional," tutur T Syafura Zulfa, SP, yang terdaftar sebagai Caleg PKB Nomor 5 Dapil I Langkat (Stabat, Secanggang, Wampu dan Hinai) kepada PODIUM, kemarin.

Terus terang, kata ibu tiga anak ini, kenekatannya menuju kursi legislator Langkat lebih kepada ingin mengakomodir aspirasi masyarakat yang dianggapnya terkekang selama ini.

"Masyarakat di sini butuh bukti bukan janji. Langkat selama 10 tahun belum terlihat berbenah terutama dari sektor pertanian. Memang, Langkat tercatat satu dari beberapa daerah penghasil pertanian, seperti padi. Dan ini harus didongkrak biar mata Indonesia terbelalak bahwa pamrik

masyarakat Langkat bisa menyumbang beras nasional," sahut Zulfa tamatan S1 Pertanian UMSU tersebut.

Luas tanam padi petani di Kabupaten Langkat mencapai 92.725 hektar. Dengan adanya penetapan itu seyogianya mendorong Dinas terkait untuk segera mewujudkan target rencana tanam tersebut, agar para petani juga dapat mendukung program pemerintah.Syafura Zulfa, ibu dari M Yusuf Pratama, Syasya Ghina Izzati, dan Sheza Raita

merasa yakin dengan semangat kebersamaan bergotong royong Kabupaten Langkat akan menjadi lumbung padi nasional.

Selain memperjuangan petani agar hidupnya sejahtera putri bungsu HTM Nasir dan bunda Hj Suraiya ini akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, UKM, sosial budaya dan infrastur jalan, jembatan, dan perairan.

Darah berpolitik juga telah hadir di tubuh Tengku Syafura Zulfa. Zulfa, begitu namanya kerap disapa, merupakan anak tokoh Kabupaten Langkat.

Yakni almarhun HTM Nasir, dan bunda Hj Suraya.Almarhum sang ayah sendiri merupakan kader salah satu organisasi politik masa itu.

Dan Alm HTM Nasir pula yang mendengungkan pemindahan ibukota Langkat dari Binjai ke Stabat.

Jadi, tak salah jika wanita kelahiran tahun 1980 ini terjun ke kancah politik meneruskan jiwa sang ayah. Ketokohan

orangtuanya, diakui Zulfa, salah satu kuncinya mensosialisasikan diri untuk bertarung merebut satu kursi di DPRD Langkat. “Kalau modal, ya terus terang saya tak banyak. Cuma, mungkin almarhum ayah saya pernah berdikari di Kota Stabat ini hingga akhir hayatnya,” sebutnya.

Selain itu, ibu dari tiga orang anak seharinya cuma sebagai bilal mayit. Dengan pekerjaan yang dilakoninya ini, dia berharap masyarakat lebih mengenalkan dan memberikan dukungan kepadanya. Ketika ditanya buru waktu jelang pencoblosan, 17 April nanti, Zulfa menjelaskan, kans dukungan, insyaallah ada. Maka dari itu Zulfa berjuang sepenuh tenaga bersama timnya.

“Jadi saya maksimalkan waktu bersosialisasi agar bisa mendulang suara. Artinya, walau minim dana, tapi caracara positif yang kita lakukan beserta doa insyaallah dihijabah Allah SWT. Pastinya saya akan membuktikan minimnya dana kampanye bisa jadi motivasi,” tandasnya.  win/rusdi

langkat edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

10

KOPTAN HUTAN PULO DAGANG VS PT SERDANG HULU SIDANG lapangan antara Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat sebagai penggugat dengan No.141/G/ 2018/PTUN-MDN. Sementara yang digugat sertifikat HGU No.3 tahun 2005 atas nama PT.Serdang Hulu sebagai tergugat II dan tergugat I Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat yang menerbitkan Sertifikat HGU tersebut.

Sedangkan tergugat III PT Bank CIMB Niaga. Sidang lapangan dari Hakim PTUN Medan dihadiri pihak pengugat Ketua Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang Desa Tanjung Drs Siang Ginting Manik, Sekretaris Harianto Ginting didampingi tim Penasehat hukum (PH) Ismaidar SH dan Ir Yuliusman Kesuma Yudha juga pihak dari kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, Yandri Petra sebagai penunjuk pilar kehutanan.

Sementara dari pihak tergugat Manejer PT.Serdang Hulu didampingi huasa hukumnya dan pihak BPN Langkat. Hakim PTUN Medan sebelum melakukan pemeriksaan memberitahukan kepada para pihak siapa yang ditanya itu yang menjawab. Pemeriksaan batas-batas yang disengketakan ada tiga titik berjalan lancar.

Penunjuk pilar kehutanan dari Dinas Kehutanan Langkat Yandri Petra saat ditanya Hakim PTUN

menerangkan bahwa dirinya memasang pilar dengan Koptan Hutan Pulu Dagang menggunakan GPS sembari menunjukkan peta.

Usai sidang tim kuasa hukum penggugat Ismaidar SH MH dan Ir Yuliusman Kesuma Yudha SH MH ketika ditanya sejumlah wartawan, membenarkan bahwa ini adalah sidang lapangan dari hakim PTUN Medan.

Tim kuasa hukum penggugat berdasarkat fakta-fakta di lapangan yang diterangkan oleh Dinas Kehutanan Langkat berdasarkan peta ukur dan buktibukti telah diterbitkannya izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUP-HKm) nomor: SK.5322/MENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/8/2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Kelompok Tani Hutan Pulu Dagang (KTH-PD) pada tanggal 28 Agustus 2018.

Sejak Dijabat Sulastria SPd SMPN 1 Gebang Berbenah BEGITU menjabat sebagai kepala SMP Negeri 1 Gebang, Sulastri aSPd memberikan beberapa perubahan di sekolah tersebut.

Hal ini terungkap ketika berbincangbincang dengan wartawan media ini di ruangan kerjanya, kemarin. Sulastria SPd resmi menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Gebang terhitung sejak Desember 2018.

Ia mengatakan bahwa perubahan yang dilakukannya di SMPN 1 Gebang yakni penataan berupa lingkungan dan kebersihan serta merenovasi bangunan-bangunan gedung sekolah.

Ketika disinggung mengenai kesan yang tidak terlupakan

sewaktu menjabat kepsek. dikatakan bahwa semua itu ada suka dukanya.

“Suka duka sewaktu menjabat sebagai kepsek itu ada. Sukanya itu ketika sekolah memperoleh prestasi membanggakan dan siswa-siswi lulus UN 100 persen%,” katanya.

Sementara itu salah seorang wali murid mengatakan bahwa sejak Ibu Sulastria SPd resmi menjabat kepsek, langsung cepat berbaur dengan warga di lingkungan sekolah. “Baru beberapa bulan aja menjabat langsung terlihat perubahan. Tidak hanya dari sisi kebersihan, dari sisi pembangunan sudah dilakukan," tandasnya.  rusdi

Dengan hak dan kewajiban sebagai pemegang izin kelola.

Dengan alat bukti yang cukup diharapkan menjadi pertimbangan Majelis Hakim PTUN Medan memberikan keputusan yang

seadil-adilnya, sehingga masyarakat Koptan Hutan Pulu Dagang Desa Tanjung Gunung benar-benar mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan haknya.  sahrul

PERKARA PENGRUSAKAN

JAKSA TETAP PADA KEPUTUSANNYA LANJUTAN sidang perkara pengerusakan atas nama terdakwa Bambang Sibagariang, warga Jakarta kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kamis kemarin, dipimpin HR Aji Suryo selaku Ketua Majelis hakim. Sidang ini beragendakan tanggapan Jaksa penuntut umum (JPU) atas pembelaan pledoi yang disampaikan penasehat hukumn (PH) terdakwa tanggal 24 Januari 2019.

Hanya saja, JPU tetap pada tuntutannya menyatakan terdakwa bersalah menjatukan pidana terhadap selama 10 bulan.

Menurut JPU M Alpryandi Hakim, pembelaan terdakwa yang disampaikan PH terdakwa menjelaskan bahwa pihak Bank BTN pada tanggal 23 November 2015 bersama kantor jasa penilaia publik telah melakukan survey terhadap 2 (dua) unit rumah di blok A No 04 dan 06 di komplek perumahan Tasri. Di mana tembok pemisahnya telah dijebol yang dibuktikan dengan adanya laporan penilaian File No.1678/RCR-AR/ MDN/XI/2015dari kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rumolo Charlie dan rekan Licended Public Appraiser No.408/KM.1/2009 tanggal 26 November 2015.

Namun hal tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang menjadi alat bukti yang diajukan oleh terdakwa sendiri. "Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami JPU. Kami berharap hal ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim. Bila benar bahwa terdakwa telah membeli rumah di Blok A No 04 dan 06 tersebut," katanya.

Terdakwa menjelaskan (Poin 3) setoran tunai akad pembiayaan KPR-BTN IB Nomor 7090 antara PT BTN dan terdakwa tanggal 241-2016 hanya terdapat 1 rumah milik terdakwa sendiri yakni No 04.

Sertifikat No 04 tersebut dijadikan agunan sebagai jaminan KPR. Sedangkan sertifikat No 06

bukanlah menjadi objek agunan dan tetap milik terdakwa yang dibuktikan bahwa sertifikat rumah dengan No 2598 terhadap rumah No 06 masih dikuasai oleh saksi korban Teddy dan bukan sebagai jaminan untuk anggunan dalam perjanjian kredit tersebut dan juga sebagai alat bukti dalam persidangan ini.

Selanjutnya terdakwa juga menolak menandatangani surat yang isinya benar telah membeli 2 rumah No 04 dan 06. Seharusnya jika terdakwa benar membeli 2 rumah tersebut terdakwa tidaklah merasa keberatan untuk membuat pernyataan bahwa benar telah membeli 2 unit rumah No 04 dan 06 di Perumahan Stabat Asri milik saksi korban Teddy tersebut.

Berdasarkan tanggapan yang diuraikan Jaksa berkesimpulan bahwa surat tuntutan yang dibuat oleh JPU adalah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang juga berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Kemudian didukung oleh alat bukti yang diserahkan oleh terdakwa dalam nota pembelaan tersebut.

JPU berkeyakinan bahwa Majelis hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana mereka. Oleh Karena itu JPU menyatakan tetap pada surat tuntutannya tertanggal 7 Januari 2019. JPU memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan terdakwa Bambang Sibagariang bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Sibagariang dengan pidana 10 tahun penjara.  sahrul

parlemen 11 edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

TERSANGKUT KORUPSI

5 MANTAN ANGGOTA DPRD SUMUT DIVONIS PENJARA DAN HAK POLITIK DICABUT Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Sumut Belum Solid POLITISI Partai Demokrat Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menilai koordinasi antarparpol yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini belum solid.

“Padahal, koordinasi dan soliditas antarpartai koalisi pendukung Prabowo-Sandi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kampanye untuk pemenangan pasangan capres-cawapres tersebut,” katanya kepada pers di Medan, kemarin.

Seperti diketahui pasangan Prabowo-Sandiaga diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Muhri yang juga Ketua Komisi A DPRD Sumut menyatakan namanya termasuk sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk wilayah Sumut, sebagaimana data resmi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, ia mengaku belum menerima salinan surat keputusan (SK) tentang pengangkatan dirinya sebagai salah satu anggota BPN Prabowo-Sandi yang diketuai oleh Jenderal (Purn) Djoko Santoso tersebut.

“Jadi hal ini bukan karena ketidakpedulian, tetapi sepertinya rapat-rapat pun belum pernah digelar. Bahkan, SK dari BPN pun belum ada saya terima,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, seluruh parpol pengusung maupun pendukung yang tergabung dalam BPN PrabowoSandi di Sumut selalu berkomunikasi dan berkoordinasi melalui rapat-rapat rutin.

Muhri menyatakan, ingin BPN di Sumut benar-benar berperan sebagai lokomotif tim pemenangan PrabowoSandi. Sayangnya ia menilai, keinginan tersebut belum terwujud dan bahkan peran itu lebih banyak didominasi oleh para pendukung dan simpatisan yang tergabung dalam “Relawan Ganti Presiden 2019”.

“Kinerja BPN Prabowo Sandi di Sumut harus segera dievaluasi dan capres dan cawapres nomor urut 02 harus mengetahui permasalahan ini,” ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, jika koordinasi antar parpol pengusung Prabowo-Sandi di Sumut belum juga terealisasi, tidak tertutup kemungkinan dapat berdampak terhadap perolehan suara pasangan itu di provinsi ini. Sementara, jadwal pemungutan suara Pemilu 2019 sudah semakin mendekat.  pendi

LIMA orang mantan anggota DPRD Sumut divonis bersalah dalam kasus menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho saat menjabat Gubernur Sumatera Utara. Kelimanya yakni Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014. Serta Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga, anggota DPRD dua periode, yakni 20092014 dan 2014-2019.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan untuk kelimanya. Selain itu Hakim juga menjatuhkan hukuman lain yakni pencabutan hak politik.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar ketua majelis hakim, Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, (14/2/ 2019).

Menurut hakim, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik perlu untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali para terdakwa sebagai anggota DPR atau pejabat publik.

Apalagi beberapa diantaranya saat ini masih berstatus sebagai calon anggota legislatif dan juga calon anggota DPD. Menurut hakim, anggota Dewan merupakan perwakilan masyarakat yang bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi. Untuk itu, sudah selayaknya jabatan itu tidak diisi oleh orang yang berperilaku koruptif.  rmol

labuhanbatu selatan edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

12

HAK BURUH 'DIPERKOSA'

TUNTUT MANAGER PERKEBUNAN PT PLP MUNDUR TUDINGAN terhadap manager PT PLP HTI Aek Napanas, Langga Payunang Sei Kanan, Labuhanbatu Selatan, yang tak becus dan 'memperkosa' hak buruh terungkap saat aksi demo di gedung DPRD Labusel.

Bahkan ketika aksi berlangsung, kaum buruh PT PLP HTI ini menolak komisi 3 DPRD Labusel.

Pasalnya, kata pendemo, masalah yang dialami mereka ditangani Komisi A. Buruh/karyawan deres yang dikordinir Ketua DPC Buruh Labusel Jamal, koordinator aksi Muhammad Ikhsan dan Fujianto, menuntut mundur Mujakir, manager perkebunan PT PLP HTI. Desakan agar Mujakir mundur atau dicopot dari jabatannya tersebut menurut sejumlah buruh, karena selama ini sang manager perkebunan tersebut kerap mengabaikan hak-hak para pekerja deres perkebunan itu.

Selain itu, ujar para buruh deres dalam aksi orasinya, kesejahtraan buruh atau pun tidak diperhatikan.

Seperti MCK masih milik bersama, menuntut uang lembur, gaji yang dipotong dibayarkan.

Tak hanya itu para buruh juga diberi jatah beras berkutu. Salah seorang karyawan deres Sutiman (40) kepada sejumlah wartawan mengatakan gaji mereka dipotong, diancam diberhentikan, kemudian baru dipanggil dan ditawarkan bekerja lagi dengan meminta bayaran.

Ketua DPC Buruh Labusel Jamal, koordinator aksi Muhammad Ikhsan dan Fujianto yang didampingi oleh Kepala Disnakertrans Labusel Siutrisno, setelah berupaya untuk memediasi pihak perusahaan untuk memberi jawaban, ternyata cuma bisa bungkam.

Sebab, kata mereka, hak tersebut dikeluarkan kalau memang ada perintah pimpinan.

Muzakir saat dikonfirmasi tidak berada di tempat. Sementara Ramlan selaku bagian personalia tengah umrah.  swt

Buruh Ancam Tak Henti Demo Andai Aspirasi Mereka Didiamkan BURUH mengancam tak henti berdemo andai aspirasi mereka tak direspon. Ini tertuang dalam aksi yang digelar oleh ratusan buruh tergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labusel, kemarin.

Kedatangan para pengunjuk rasa dikawal ketat pihak keamanan jajaran personel Polsekta Kotapinang beserta Polres Labuhanbatu dan petugas Satpol PP Labusel dijalan Lintas Sumatera, Lingk.

Kampung Bedagai, Kelurahan Kotapinang.

“Kaum buruh tidak akan berhenti untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, bila aspirasi ini tak ditanggapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan DPRD Labusel. Lihat tidak satu pun anggota DPRD labusel yang kelihatan untuk menerima aspirasi kita, mereka seakan tidak mengerti tentang nasib buruh,” kata Andi Syaputra Nasution, koordinator aksi.

Pada aksi buruh membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan, buruh bukan budak, pasangon harga mati, dan berharap agar anggota DPRD Labuhanbatu Selatan menerima aspirasi kaum buruh.

Ketua, Serikat Buruh Indonesia (SERBUNDO) Kabupaten Labuhanhatu Raya, Jamaluddin Hasibuan menjelaskan bahwa aksi ini merupakan aksi buruh dan meminta kepala Dinas Tenaga Kerja Labusel serta DPRD Labusel dapat menyelesaikan masalah masalah buruh yang tertindas.

“Kami memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa jauh sebelumnya kepada DPRD Labusel, namun kami kecewa DPRD Labusel tidak ada ditempat,” jelas Jamal.

Dikatakan, sejauh ini hak-hak buruh yang seharusnya diterima, sebagaimana diatur UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan belum sepenuhnya diterima.

"Masih banyak buruh yang mengalami sakit berkepanjangan diatas satu tahun belum di PHK dengan menerima upah hanya sebesar 25% di PT PLP seakan takdir yang harus diterima buruh tanpa adanya perlindungan serta pengawas dari pihak pemerintah melalui Disnaker," tegasnya.

Hingga hari ini, kata Jamal, pelanggaran dan pengebirian hak-hak buruh buruh ini masih terus terjadi. Meski pun, lanjutnya, upayaupaya ini telah dilakukan kepada pihak pemerintah melalui melalui disnaker dan telah diketahui oleh aparat penegak hukum, namun tak satu pun tindakan pelanggaran ini yang mampu untuk menyeret pihak pengusaha sampai kepengadilan dan instansi terkesan enggan melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan.

“Apalagi untuk memproses secara pidana terhadap pelanggaran hak hak normatif yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Hukum diduga telah menjadi komoditi, hukum hanya ditegakkan bagi kaum miskin, seperti buruh, namun tumpul kepada penguasa dan pengusaha,” imbuhnya.  swt

ragam 13 edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

Perkara Laporan Palsu Terdakwa M Sofyan SIDANG perkara laporan palsu atas nama terdakwa M.Sofyan alias Sopian (48) penduduk Desa Sidorejo Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dengan nomor register perkara 1006/Pid.B/2018/PN.Stb, digelar Pengadilan Negeri (PN) Stabat dipimpin Ketua Majelis Hakim R Aji Suryo dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Alfiandi Hakim SH dengan agenda sidang pemeriksaan saksi.

Masing-masing kubu membawa massa, sehingga memenuhi ruang sidang Garuda PN Stabat. Pada sidang sebelumnya, terdakwa M Sofyan didakwa memberikan laporan palsu melaporkan saksi korban Edi Surahman Sinuraya ke polisi. Seolah-olah ada perbuatan pidana dan menyerang nama kehormatan saksi korban dalam bentuk fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 317 jo pasal 220.

Jaksa M Alfiandi Hakim dalam perkara ini menghadirkan enam saksi tapi hanya seorang saja yang dapat diperiksa karena wanku sudah menjelang sore.

Edi Surahman Sinuraya, saksi korban yang memiliki galian C di Desa Sidorejo menerangkan di hadapan sidang rencana ingin membangun jalan sepanjang 1300 meter.

Rencana itu disampaikan kepada Kepala Desa Sariono, dan tanah masyarakat serta tanaman yang terkena bangunan jalan tersebut sudah diganti rugi.

Namun pembangunan jalan baru berjalan 500 meter sebagian warga termasuk terdakwa menyetop membangunan jalan tersebut. Dan akhirnya sampai ke Polsek Kuala, warga yang merasa keberatan membawa permasalahan ini.

"14 orang yang tanahnya terkena bangunan jalan tersebut sudah diganti rugi dan tanaman pohon sawit juga sudah saya ganti rugi perpohon sawit Rp 700.000," kata saksi

korban.

Kemudian pada tanggal 4 April 2018 rapat dengan Kepala Desa, Banbinsa, Kapolsek dan Sekcam Sirapit. Dalam rapat tersebut Sekcam memutuskan pembangunan jalan diperintahkan untuk dilanjutkan. Dan siapa warga yang merasa keberatan besoknya ditunggu di kantor camat.

Namun mereka yang merasa keberatan tidak ada yang hadir. "Selanjutnya saya dilaporkan secara tertulis ke Polres Langkat oleh terdakwa M Sofyan mengatasnamakan Forum Rakyat Bersatu Desa Sidorejo atas tuduhan pengancaman bunuh pada masyarakat dan pengerusakan lahan. Saat saya dipanggil Polres untuk dimintai keterangan tentang pengaduan terdakwa saya tidak ada mengancam bunuh kepada siapa pun dan tidak pernah melakukan pengerusakan," terang saksi korban Edi Surahman Sinuraya.

"Pada saat itu juga saya langsung melaporkan balik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian moril dan materil," imbuhnya.

JPU intrupsi keberatan pada saat pengacara terdakwa bertanya pada saksi korban. Karena pertanyaannya dinilai tidak relevan, di luar pokok perkara, sehingga ketua majelis hakim mengingatkan pengacara terdakwa. Sidang akan dilanjutkan Selasa 19 Februari.  sahrul

Beristrikan Perempuan Bunian EPISODE 7

by rusdi

“Kalau sudah punya anak dan cucu mengapa Uda datang menemui kami ?” jawab Nek Ayuh dalam kamarnya sambil terisak. Dalam hatinya bercambur baur antara rindu dendam dan sakit hati karena sekian puluh tahun ditelantarkan.

“Uda pulang !” kata Nek Ayuh.

“Pulanglah !” jawab Nek Masyitah Nek Ayuh turun dari atas rumah. Nek Masyitah mengintin dari bilik kamarnya.

Setelah Nek Ayuh berada di jalan raya.

Nek Masitah turun melihat ke mana arah Nek Ayuh berjalan. Tiba dipersimpangan jalan Nek Ayuh hilang dari pandangan mata kasar. Nek Ayuh telah kembali masuk kealam bunian.

Menurut cerita Buyung anak Nek Ayuh setelah itu ayahnya tidak pernah datang lagi. Saudara laki-laki dan perempuan Buyung yang beribukan bunian pernah datang bersilaturahmi. Bentuk fisik mereka sama seperti kita bahkan kulit tubuh mereka lebih putih dan bersih, cantik dan gagah. Mereka juga bisa berbahasa kita sehingga bisa berkomunikasi. Meskipun beberapa orang yang bersahabat dengan orang bunian ada yang menjadi dukun sakti tapi saudara kami tidak pernah mengajarkan kami ilmu dukun. Saudara satu ayah kami berulangkali mengajak kami berada di dunianya tapi kami menolaknya takut nanti tidak bisa kembali ke kampung halaman. Bahkan ketika ibu kami meninggal saudaraku satu ayah bersama ibu tiri kami ikut melayat, tapi ayah tak ikut. Tapi cuma aku dan adikku yang bisa melihat kedatangan mereka. ibu tiriku makhluk bunian itu menyatakan minta maaf karena telah merengut kebahagian kami. Kami memaafkannya dan mengatakan padanya. “ini sudah takdir bunda, jangan sesali kami memafkan bunda. Kami juga mengucapkan terima kasih pada bunda yang telah menyelamatkan jiwa ayah kami hingga hidup hingga kini,” ujarku mewakili adikadikku.

Menurutku bunda kami dari makhluk bunian itu orangnya sangat baik. Kini ia sudah meninggal begitu juga dengan ayah kami. Ujar Buyung menceritakan kisah orangtuanya bulan lalu. Kini Muaro tempat Neak Ayuh tenggelam bernama Muaro Karang Nek Ayuh. Muaro ini alurnya menuju ke laut Tiku berada di Tanjung Mutiara Pasaman Barat. tamat

nasional 14 edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

ADAKAH PERAN PARPOL MENCERDASKAN RAKYAT? Oleh: Rusdi Muhammad

FUNGSI parpol alias Partai Politik sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002. Disebutkan bahwa parpol memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat; perekat persatuan dan kesatuan bangsa; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat; partisipasi politik warga negara; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik.

Di Kabupaten Langkat kehadiran parpol benar-benar terasa hanya pada saat-saat mendekati pemilu saja. Seperti pada saat ini menjelang pileg dan pilpres, parpol menjadi begitu populer di kalangan masyarakat sehingga mereka tampil seolaholah ingin menjadi juru selamat bagi masyarakat yang tertindas.

Padahal fungsi parpol sebagaimana disebutkan diatas tadi di antaranya penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi rakyat. Begitu pemilu selesai, bulan madu parpol-rakyat pun usai. Parpol lalu sibuk menyuarakan kepentingan intern partai atau kelompok elite partai.

Partai tiba-tiba menjadi asing lantaran aktivitas dan isu-isu politiknya tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Setelah usai pileg, partai hanya ada kantornya di Dewan Pimpinan Cabang kabupaten/kota.

Perekrutan caleg pun asal comot bukan berdasarkan karir berjenjang. Akibatnya muncullah politisi kutu loncat.

Selain itu peminangan terhadap caleg lebih mengedepankan kemampuang finansial daripada

intelektual. Tak heran, setelah duduk menjadi anggota dewan, pemerintah tersandera oleh kekuatan partai koalisi di parlemen.

Korupsi berjamaah akhirnya tak lagi dapat dihindari. Partai menjadi lupa akan fungsi yang sebenarnya.

Fungsi pendidikan politik parpol belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Justru partai politik menuai kritik. Karena parpol cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit parpol ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit parpol hanya sebuah slogan tak bermakna.

Sehingga muncullah fenomena parpol dikelola bagaikan perusahaan keluarga anak, isteri, suami, besan dan menantu duduk sebagai direktur utama, direktur, komisaris utama dan komisaris.

Tak heran ada caleg berulang kali mencalonkan diri bersama anak menantu dan besannya.

Kondisi ini seharusnya

menuntut setiap partai politik di Langkat untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terusmenerus. Sehingga platform partai politik harus jelas menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan entang kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

Sejak era reformasi, peranan partai politik dalam pemerintahan begitu dominan sekali. Ini jauh berbeda dengan era Orde Baru, di mana parpol hanya “seolah-olah ada” dan tiada. Partai berada dalam kendali pemerintahan pemilu hanya sekadar simbol sebagai sebuah negara demokrasi.

Setelah reformasi, parpol tidak hanya mendominasi pemerintahan (eksekutif), tapi juga mendominasi lembaga yudikatif dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

Lembaga perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pun tak lepas dari “pendudukan” oleh kader parpol.

DPD, yang sebelumnya tertutup untuk parpol, sejak Pemilu 2009 diduduki oleh elit sejumlah kader parpol. ***

MUSRENBANG KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT DIGELAR DENGAN berbagai tahapan guna untuk mengajukan pembangunan desa atau pun kecamatan bisa dikatakan untuk pembangunan daerah masing-masing.

Di acara musrenbang Kecamatan Kampung Rakyat, ini dihadiri seluruh pihak muspika dan turut hadir dari pihak kabupaten, seperti asisten II, Dishub, Disnaker, Pemdes, Pupe dan lainnya. Turut hadir seluruh tokoh masyarakat dan jajaran instansi yang ada di Kecamatan Kampung Rakyat.

Dari berbagai usulan yang terhimpun dari beberapa desa dan yang sudah sampai ke kecamatan bahwasanya ada 11 desa seKecamatan Kampung Rakyat yang mengusulkan pembangunan dikelola pihak Pemkab Labuhanbatu Selatan.

Usulan Pembangunan ini dibacakan Camat Kampung Rakyat, Ismail Sawito Hrp, SH, MH. Dia berharap semoga usulan tersebut dapat kiranya menjadi pembahasan musrenbang P-APBD 2019.  swt

Pelaksanaan Try Out UNBK Di SMP Swasta Torgamba PADA (11/2/2019), tim awak media silaturahmi sekaligus konfirmasi ke sekolah SMP swasta Desa Torgamba, Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan. Di sana menemui siswa yang lagi sedang melaksanakan ujian berbasis komputer.

Awaluddin, kepala sekolah SMP Swasta dihadiri Komite Sekolah Marsudi, tampak menyaksikan try out 11-15 Februari diikuti 36 siswa.

"Kita berharap ke depannya banyak siswa yang mendaftar ke sekolah ini. Untuk penyediaan komputer ada dari sekolah dan juga siswa. Try out sangat penting dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi UN," terangnya, kemarin.

Oleh karena itu, guru mau pun orang tua perlu mendorong anak untuk mengikuti try out dengan serius.

"Try out memang tidak bisa ditebak sama atau tidak dengan soal UN, namun pihak bertugas menyusun soal, acuan membuat soal adalah SKL dan kisi-kisi ujian nasional. siswa sangat perlu menyadari hal ini sehingga tidak menganggap enteng pelaksanan try out ini," serunya.

Semakin sering sekolah mengadakan TO semakin bagus kesiapan siswa menghadapi UN. Manfaat try out bagi siswa jelas mengasah keterampilan mengerjakan soal ujian serta melatih pola pikir siswa untuk menghadapi segala bentuk soal ujian dan menguji kemampuan siswa untuk menghadapi UN. Kemudian meningkatkan kercayaan siswa terhadap kemampuannya melaksanakan UN, sekaligus meningkatkan penguasaan terhadap materi pelajaran yang akan di UN kan.

Dengan memetik manfaat tersebut siswa benar-benar siap menghadapi UN tanpa tekanan mental yang berarti siswa lulus dengan hasil yang memuaskan.  swt

aspirasi 15 edisi 16 - 28 februari 2019

http://podiumindonesia.com

GANTI KAPUS PANTAI CERMIN AKTIVIS LSM Sanggar Pembina Pemberdayaan Pemuda (SP3) Sumatera Utara Hasan, mendesak Bupati Langkat melalui Kepala Dinas Kesehatan mengganti jabatan Kepala Pukesmas (Kapus) Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura inisial YS.

Pasalnya, tingkat kedisiplinan kinerjanya kurang baik. Contoh tidak mendisplinkan dirinya sendiri selaku pimpinan yang datang selalu tidak tepat pada waktunya pukul 10.00 WIB. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang

disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah dikangkangi oleh Kapus Desa Pantai Cermin.

"Bagaimana Kapus dapat mengawasi bawahannya sementara ia sendiri tidak disiplin dalam mengemban tugas," kata Hasan menyampaikan kepada wartawan.

Menurut Hasan selaku aktivis SP3 Sumut sesuai dengan temuannya bahwa dokter jaga malam pun sering tidak berada di tempat.

"Kalau pun ada dokter jaga malam hanya batas pukul 22.00 WIB, yang ada hanya tenaga sukarela (TKS), sementara itu pukesmas 24 jam yang harus ada dokter setiap saat dibutuhkan oleh pasien," terangnya.

Menurut Hasan ada beberapa bidan di pukesmas tersebut datang hanya fingerprint absensi saja.

kemudian langsung pergi dengan alasan tugas luar.

Selanjutnya sore hari kembali ke pukesmas untuk absensi pulang.

Dan ada juga pegawai yang hanya datang dalam sebulan cuma beberapa kali saja, tapi gaji yang diterimanya tetap fuul.

"Sepertinya oknum Kapus Desa Pantai Cermin sudah jenuh untuk menjalankan tugasnya. Sekali lagi kita minta Bupati Langkat melalui Kepala Dinas Kesehatan mengganti jabatannya," pinta Hasan. ď Ž sahrul

belum punya izin tapi sudah beroperasi. "Ini kan contoh yang kurang baik," katanya.

Begitu juga Amirsyah. Aktivis lingkungan Sumatra Utara mengaku terkejut dan heran.

"Mengapa ada perusahaan sebesar itu belum melengkapi izin oprasionalnya namun sudah berani beroperasi, ini kan aneh," katanya.

Masih menurut Amir, wajar saja

kalau dalam hal ini warga sekitar perusahaan tersebut protes. Sebab warga juga cemas, apakah perusahaan ini benar-benar aman terhadap lingkungan di sekitar. Amir minta kepada pihak terkait agar secepat mungkin menyelesaikan.

"Maunya pihak perusahaan juga harus tahu diri untuk menjaga komunikasi dengan warga sekitar," pungkasnya. ď Ž sahrul

Diduga Belum Berizin

PT Waskita Beton Precast Disoal WARGA di sekitar PT Waskita Beton Precast di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara menggelar protes. Sebab menurut warga perusahaan ini beroperasi tanpa dilengkapi oleh izin yang diperlukan, seperti Amdal, UKL dan UPL. Warga yang merasa terganggu atas keberadaan perusahaan tersebut mengadu ke DPRD Batu Bara, Dinas Lingkungan Hidup dan muspika Medang Deras.

Dalam surat keberatan yang ditandatangani puluhan warga itu minta kepada pihak yang berkompeten untuk menghentikan aktivitas perusahaan. Dalam surat keberatan itu juga warga mengaku terganggu dengan keadaan polusi udara, kebisingan dan resapan air

di sekitar perusahaan.

Menurut warga, pihak perusahaan tidak pernah mensosialisasikan kepara warga tentang proses pengurusan izinnya.

Ricardo, mewakili perusahaan saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya mengaku belum memiliki izin yang dimintakan warga. Namun, menurut Nata, selaku konsultan perusahaan menyakini izin akan diselesaikan pekan depan.

Iyus, salah seorang tokoh pemuda di Medang Deras meminta kepada pihak yang berkompeten untuk menyikapi hal ini dengan bijak. Sebab bila dibiarkan maka akan dapat menimbulkan gesekangesekan di masyarakat.

Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang perbetonan ini

CALEG PDIP DAPIL I LANGKAT KECAMATAN SECANGGANG, STABAT, HINAI, WAMPU

SAFRIL: PANTANG MENYERAH PEMBENAHAN dari segi hukum merupakan prioritas Safril, SH, calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apalagi saat ini Caleg No 2 Dapil I Langkat (Secanggang, Stabat, Hinai, Wampu) menilai belum tegaknya hukum secara benar di bumi Amir Hamzah.

"Terus terang saya katakan bahwa hukum di Langkat ini sangat bobrok. Semuanya bisa diatur kalau ada uang. Inilah harus dibenahi," ujar Safril kepada PODIUM, kemarin.

Safril bukanlah wajah baru di perpolitikan. Pernah menjadi wakil rakyat periode 2009-2014. Usai berkiprah lima tahun kemudian coba menjajal di periode berikutnya (2014-2019). Namun dia gagal dan terpaksa jadi penonton terbaik.

"Pada 2014-2019 itu saya tidaklah gagal mencalonkan diri.

Tapi adanya kecurangan KPU sehingga saya harus gagal. Ada indikasi bahwa KPU Langkat saat itu berlaku tidak fair. Nah, ketidakfair-an ini kan juga menyangkut hukum. Makanya hukum harus ditegakkan di Langkat ini," tegas pri 59 tahun ini.

Pun begitu Safril tak patah arang. Tekadnya untuk menguji kemampuan tetap dibuktikan di periode ini (2019-2022). "Dalam hidup ini pantang menyerah, makanya saya beserta tim akan kawal KPU," sebut Safril.

Contoh nyata lagi kecurangan dan memainkan hukum, lanjut Safril, seperti temuan di salah satu

desa. "Sekelas kepala desa saja sudah bisa memainkan hukum.

Contoh kasus perselisihan paham antar keluarga yang ingin menjual tanah orangtuanya. Karena tidak sepaham antar saudara kandung, lalu kades bisa memanipulasi tanda tangan dan tanah itu dijual tanpa bubuhan tekenan dari seorang ahli waris. Kan ini aneh, ya ujungujungnya kan kades itu bermain dengan tawaran uang segepok," terang ayah lima anak ini yang seharinya berprofesi sebagai pengacara ini.

Itu masih sekelas kepala desa belum lagi tingkat kecamatan.

Kejanggalan lainnya di Langkat ini, katanya, mengenai penempatan setingkat kepala dinas yang dianggap tidak sesuai disiplin ilmunya.

"Hendaknya penempatan seorang kepala dinas jangan main comot aja. Jangan karena dekat dengan si A lalu ditempatkan di posisi, sedangkan si A sendiri tak tahu menahu apa yang harus dikerjakannya," sahutnya.

Ada juga kepala sekolah yang tak layak menjabat, toh malah diletakkan. Kuat dugaan Safril pengangkatan demi pengangkatan eselon tak terlepas dari uang.

Ditanya peran anggota DPRD

Langkat saat ini, menurut Safril jauh dari harapan. Legislator lebih banyak diam, tidak berani bersuara dan hanya mementingkan kepentingan semata.

"Anggota dewan cuma bisa kunjungan tapi hasilnya hanya mengahabiskan anggaran saja.

Lihat saja sendiri, legislator tak ada yang berani berkoar," imbuhnya.

Belum lagi masalah proyek yang tak layak. Semisal, terang Safril, masalah pembangunan jalan.

"Jalan dibangun tapi tak ada bahu jalannya. Pengerjaan sembarang, asal jadi. Ini kan termasuk korupsi.

Artinya pengerjaan jalan hanya menghabiskan uang negara," tambah Safril.

Ke depan andai dirinya terpilih, Safril berjanji mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Total pembenahan hukum, tidak tebang pilih dan fokus terhadap penegakan hukum.

"Jadi sekarang ini saya maju kembali agar bisa mengakomodir aspirasi masyarakat," sebut Safril sembari menambahkan jabatan adalah amanah.

Safril pun mengakui tahu berpolitik setelah bergabung dengan PDIP. Dia menilai PDIP

membela hak rakyat, tidak berpihak dan partai nasionalis.

"Sosok Megawati dan Soekarno adalah yang saya kagumi.

Orangnya tegas, bijak mengambil kebijakan dan pemberani," katanya.

Karena hal itu pula membuat Safril ogah untuk berpaling ke partai lain. "Saya cinta PDIP karena pernah makan uang PDIP. Saya pernah disegani. Saya tidak mau lompat sana sini, kutu loncat.

Saya kader murni PDIP bukan kadal," sindir Safril kepada caleg yang kutu loncat.

Mantan pelatih PSMS usia 16 ini juga menyebut tiga kali berziarah ke makam Bung Karno. Bahkan ada kejadian menarik ditemukannya. "Nah, saat ziarah ke makam Bung Karno, saya sempat mengambil sebuah batu di makamnya. Lalu batu itu saya kantongi kemudian dimasukkan ke dompet tas. Anehnya batu itu hilang, saya pun tak tahu entah apa itu isyaratnya," cerita suami dari Sofiah ini.

Ditanya kans, Safril optimis masuk ke gedung DPRD Langkat.

"Yang penting itu tadi harus dikawal KPU," tandas kakek 7 cucu ini. ď Ž win