TABLOID PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Mauliddin

Doc Podium

“Perkampungan Bali Cipta Dharama di tanah melayu“ yang berada di Dusun VI Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Sumatra Utara.

CATATAN PODIUM Komjen.Pol. Budi Gunawan Cairkan Hubungan KMP dan KIH Pengusulan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi ke DPR RI telah sesuai dengan undangundang dan kontitusi. ‘Terlepas apakah pencalonan Budi Gunawan itu titipan dari Ketua Umum PDIP’ kita patut menghargainya.

Keputusan KPK yang menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka sebelum fit and frover tes di komisi III DPR adalah keputusan hukum yang amat kita sesalkan. Harapan kita kedepannya ‘pada Komisionir KPK dapat berkerja lebih bijak dan tidak menimbulkan kegaduhan politik dan hukum’.

Keputusan politik dan hukum yang diambil Komisi III DPR menerima usulan Presiden tentang pencalonan Komjen.Pol.Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jen.Pol.Sutarman ‘pantas diberi apresiasi’ oleh anak bangsa yang mendambakan kedamaian di negeri ini.

Yang menarik dari tiga kejadian tersebut adalah tampilnya sosok Komjen.Pol. Budi Gunawan sebagai perekat kubu KIH dan KMP di parlemen. Harus kita akui “Budi Gunawan adalah sosok pemersatu politisi di DPRI saat ini”.

Kita berharap dengan munculnya secara ‘mendadak‘ kasus Komjen.Pol.Budi Gunawan, jangan pula memunculkan pertikaian baru antara Polri VS KPK “jilid ke 2”. Dan harapan kita pada Komisionir KPK “bekerjalah dengan bijak dan tidak dalam posisi menginjak”. Semoga saja “Komisionir KPK tidak dalam posisi melacurkan diri pada pihak asing” untuk mempermalukan lembaga pemerintahan di negeri sendiri. ***

“

Celoteh: Nyinya Ayah, aduke saja Ka. MTsN Tanjung Pura ke Pelisi ataupe ke Jaksa Co-Leteh: Kalo begian bisa ‘benai’ kawan yo Wak Celoteh: Mendai juga je, tapi karang ngelarat kemana-mana Co-Leteh: Lantaknya sian, biar ‘lop’ jelebau yo

DIBUTUHKAN !!!

Ka,Biro/Wartawan Tabloid PODIUM Untuk Daerah : Kab. Karo, Kab. Pak-Pak Barat, Kab. Simalungun, Siantar, Kab. Asahan, Kota T.Balai, Kab. Sergai, Kab. Batubara Wartawan di Kecamatan: Bahorok,Salapian,Kutambaru, Serapit, Sei.Bingai, Kuala, Bt.Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, Gebang, Sei.Lepan, Pangkalan Susu, Besitang, Pematang Jaya.

Yang berminat hubungi No.HP.0852 0640 7583

Koodinator Daerah/Biro Jabodetabek: Isro Budi Nauli HR (Korda), Moratua Spahutar, SE,Saddam, Robert L Tobing, SH,Fabiantoro Bengkulu: Salim Pane,SH Lubuk Linggau: T.Muchalladon Medan: Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra, Ery Sundari, Suparno Harianto Kota Binjai: Eddy Gunawan (Ka.Biro), Eko Wahyu, Febri Taruna Langkat: Junifar Efendi (Ka.Biro) Stabat: Zulfikar Khan, Yusri Anderiza Secanggang: Sariman, Nasruddin Bujing, Amzon Wampu: T.Zainal Abidin, Amiruddin Tanjung Pura: Abdullah Ramdhani Zilin Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang, K.I Ruddin Ketat Teluk Haru: Suhemi FH (Ka.Biro), Amir S Tanjung Pimpinan Perusahaan T. Syaiful Anhar Manager Keuangan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Ondrio Suseno, SPdi Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Thomas (Acian) Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail red.podium@yahoo.co.id Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat

0852 0640 7583 TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15 ) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Khusus

3

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Istana dan Senayan 'Kompak’ Restui Tersangka Korupsi Jadi Kapolri "Ditetapkan sebagai tersangka transaksi mencurigakan dan telah menemukan 2 alat bukti sehingga cukup untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan persnya di Kantor KPK Jakarta, Selasa (13/1).

KPK telah lama mengusut kasus yang menjerat Budi Gunawan ini.

Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, KPK resmi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Budi Gunawan tersangkut korupsi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006. Jabatan itu diemban Budi selepas menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004.

Padahal, saat ini nama Budi Gunawan telah diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Bahkan namanya telah diajukan ke DPR. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih 'merestui' Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Bahkan, Presiden Joko Widodo hingga kini belum mengeluarkan keputusan setelah Budi Gunawan dinyatakan lolos dalam proses uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekretaris Kabinet Andi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut.

Widjajanto mengatakan, Komjen (Pol) Budi Gunawan bisa saja tetap dilantik sebagai kepala Polri meski berstatus sebagai tersangka.

"Secara aturan, bisa. Yang tidak bisa itu kalau sudah ada penetapan status hukum tetap.

Kedua, kalau yang bersangkutan dengan statusnya tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya," ujar Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Andi mengatakan, Presiden Jokowi saat ini tidak lagi menunggu proses politik di DPR. Menurut dia, proses politik pemilihan calon kepala Polri di DPR sudah selesai. "Proses politik kalau berjalan normal, kita besok memiliki kapolri baru," kata dia.

Presiden, sebut Andi, masih menunggu proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komjen (Pol) Budi Gunawan. Dia mengatakan, dari proses yang berjalan, Presiden dihadapkan

pada beberapa opsi.

"Relatif Presiden sudah memilih opsinya. Kami diminta tidak dulu menyampaikan pilihan Presiden tersebut," ujar Andi.

Sementara itu, sebanyak 34 anggota DPR dari Komisi III melakukan proses fit and proper test. Anggota DPR dari KMP cenderung menyatakan dukungan ke Budi Gunawan.

Anggota Komisi III DPR dari PKS, Aboebakar Al Habsy misalnya, melontarkan pujian setinggi langit ke Budi Gunawan yang dipandang sebagai sosok yang layak jadi Kapolri.

"Cukup apik dan cukup matang dan tersasar semua di visi misinya. Ini pantasnya presiden, tapi saya tidak berlebihan, saya harus mengapresiasi kepada calon Kapolri. Semoga apa yang ditulis bukanlah tulisan semata tapi benar-benar dilaksanakan," puji Aboebakar saat menyampaikan pertanyaan di tengah fit and proper test di Komisi III DPR,

Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Perihal penetapan tersangka, PKS melihat tak jadi ganjalan fit and proper test diteruskan. "Ini sangat mengagetkan, kemungkinan di dunia baru kali ini ada calon Kapolri yang sudah pada hari H-nya jadi tersangka.

Tapi Komisi III tetap on the track karena bapak presiden belum memberikan surat yang selanjutnya," katanya.

Politikus PKS lainnya, Nasir Djamil bahkan yakin fit and proper test Komjen Budi Gunawan bakal mulus. "?Kalau melihat antusiasme sejak kemarin, sepertinya beliau akan mulus menjadi Kapolri," kata anggota Komisi III dari PKS Nasir Djamil. Memang para anggota Komisi III mayoritas mempersoalkan penetapan tersangka Komjen Budi oleh KPK. Tak ada anggota yang menyerang integritas Komjen Budi yang kini statusnya tersangka KPK. Meski Budi berstatus tersangka, DPR berdalih hanya meneruskan rekomendasi yang disampaikan Presiden Jokowi. Setelah disetujui, DPR selanjutnya akan mengesahkan keputusan tersebut dalam rapat paripurna. Apabila sudah disahkan pada rapat paripurna, maka Presiden bisa saja melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri baru, menggantikan Sutarman.

PODIUM Utama

4

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Komjen Budi Gunawan Titipan Megawati?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi, saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SSDM Mabes Polri tahun 20042006 dan jabatan-jabatan lainnya di Polri.

Penetapan jenderal berbintang tiga ini menjadi tersangka cukup mengejutkan, karena ia akan menjadi orang nomor satu di tubuh Kepolisian.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, banyak kalangan merasa aneh dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK dalam proses pemilihan calon kapolri.

Memang seorang Presiden memiliki hak khusus untuk mengajukan calon Kapolri tanpa harus melibatkan PPATK maupun KPK. Namun, seyogya Jokowi menyadari bahwa saat dia mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal, PPATK dan KPK memiliki data dugaan rekening gendut sang jenderal.

Karena keputusan Jokowi itu, muncullah kabar angin yang menyebutkan bahwa pemilihan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri adalah atas keinginan Ketua Umum Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Isu itu muncul, karena dalam riwayat karirnya, Budi Gunawan pernah memiliki kedekatan dengan Megawati. Terutama, saat pada tahun 2001 hingga 2004, ia dipercaya menjadi ajudan kala Megawati menjadi Presiden RI. Lalu benarkah isu itu?

Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Budi sempat memberikan keterangan pers di rumahnya.

Saat ditanya wartawan tentang isu ia adalah titipan Mgeawati.

Budi, kemudian menjawab dengan singkat bahwa semua proses sampai namanya diterima Presiden Joko Widodo adalah dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Maka, kata Budi, tidak mungkin dalam proses itu ada intervensi, atau pesanan orang per orang.

"Proses (pencalonan) itu kan dari Kompolnas," kata Budi dalam

keterangan pers di rumahnya di Jakarta pada Selasa petang, 13 Januari 2015.

Sementara itu, pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar menyebutkan, apa yang terjadi kali ini merupakan pelajaran bagi Jokowi selaku Presiden, agar lebih selektif dalam memilih calon Kapolri dengan melibatkan PPATK dan KPK. "Inilah akibat main terobos saja, masih banyak calon yang lain kok. Hal ini, buat pak Jokowi merupakan suatu introspeksi bagaimana memilih pimpinan Polri," kata Bambang.

Sebelum Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Jokowi mengaku bahwa nama Budi Gunawan itu didapatkannya atas usulan dari Kompolnas.

"Itu kan dari kompolnas memberikan usulan pada saya, dari sana kita pilih," kata Jokowi di zona industri PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Senin 12 Januari 2014.

Untuk itu, kata Jokowi, dia meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, Jokowi tidak mau menjelaskan apa alasan dia tak melibatkan KPK dan PPATK. Padahal, seperti diketahui, seluruh menteri yang dipilihnya semuanya melalui seleksi oleh KPK dan PPATK. Ciderai Polri Komjen Pol Budi Gunawan dinilai telah menciderai institusi Polri. Hal itu menyusul pertemuan Budi dengan tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Public Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan mengatakan, pertemuan yang dilakukan di Sate Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu itu diduga terkait Pilpres. Untuk itu, Kompolnas diminta turun tangan.

"Itu jelas sudah mencederai lembaga Polri yang seharusnya netral. Komisi Kepolisian Nasional

(Kompolnas) memang perlu memanggil Budi Gunawan," ujar Syahganda, di Jakarta.

Syahganda mengatakan, pertemuan Komjen Polisi Budi Gunawan dengan tim pemenangan Jokowi-JK harus disikapi serius untuk menjaga citra Polri di Pilpres nanti. Sebab, Budi merupakan mantan ajudan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Perlu transparansi, misalnya sampai pemeriksaan percakapan telepon antar ketiganya. Apakah mereka bertemu itu sengaja atau kebetulan saja seperti yang diceritakan kepada publik. Ada sanksi atau tidak terserah pada hasil pemeriksaan itu," terangnya.

Menurutnya, sikap serupa juga pernah dilakukan oleh TNI menyikapi kasus keberpihakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) kepada salah satu Capres. Hal itu harus dilakukan juga oleh Polri.

"Kita tahu semua Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati, jadi orang sah-sah saja untuk mencurigai dan meminta segalanya menjadi jelas dan transparan," imbuhnya.

Untuk itu, Kompolnas dan Polri harus bekerja sama menyelidiki serius pertemuan tersebut agar dikemudian hari kasus ini tidak terulang kembali.

"Hasil pemeriksaan harus diumumkan kepada publik untuk menunjukkan adanya pelanggaran atau tidak. Itu baru fair. Jika Kompolnas tidak memberi sanksi tapi publik memberi sanksi sosial, itu hal yang wajar," tandasnya.

Reaksi KPK Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto enggan mempersoalkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui calon kepala kepolisian yang diajukan Presiden Joko Widodo, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, menjadi Kepala

Polri.

Menurut Bambang, persetujuan tersebut urusan DPR. "Urusan kami hanya penegak hukum," kata Bambang setelah bertemu Jaksa Agung Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: Jika Ngotot Lantik Budi, Jokowi Seburuk DPR.) Bambang menegaskan KPK hanya mengurusi persoalan yang sesuai dengan kompetensinya.

"Kami tidak mengurusi yang lainlain, simpel kan," kata dia. (Baca: Cara Gampang Jokowi 'Cut' Budi Gunawan.)

Komisi Hukum DPR akhirnya menyetujui Budi Gunawan sebagai pengganti Kepala Polri Jenderal Sutarman yang masa jabatannya habis pada Oktober 2015. Mereka menyetujui bekas ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu secara aklamasi untuk ditetapkan sebagai Kapolri.

Dilantik atau tidaknya Budi menjadi Kepala Polri akan tergantung pada keputusan Presiden Jokowi.

Sehari sebelumnya, KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Komisi antirasuh melakukan penyelidikan terhadap kasus Budi Gunawan sejak Juli 2014.

Bambang mengatakan KPK sudah menyiapkan jadwal pemeriksaan Budi Gunawan.

Namun dia menolak menyebutkan waktunya. "Kami tidak bisa intervensi. Bagi kami ini adalah proses akan diikuti sebagaimana biasanya," ujar Bambang. (viv/tmp/mol)

PODIUM nusantara

5

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Menjelang Kongres III Partai Demokrat

Pengumpulan Tandatangan Langgar Etika Berpolitik PD Profesor Ahmad Mubarok mengatakan, turunnya rating Partai Demokrat di mata bangsa Indonesia dikarenakan banyaknya kader yang tergoda dan tidak menjalankan roda partai dengan dilandasi etika berpolitik Cerdas, Bersih, Santun dan Demokratis.

Dia mengatakan,partai ber lambang bintang mercy ini dalam perjalanan sejarah sejak pendiriannya pada 2001 selalu lengket dengan slogan terebut sekaligus sebagai partai yang berideologi Nasional Religius.

“Kenyataannya saat ini banyak kader partai yang menyimpang dari ideologi dan etika politik tersebut, bukan saja yang sudah terjerat hukum, melainkan yang masih menjadi pengurus sekalipun.”

Salah satu pendiri Partai Demokrat yang sering bericara gamblang ini mencontohkan, saat ini ada sekelompok elite partai demokrat yang sudah mengeluarkan pernyataan bahkan mengomandoi pengumpulan tanda tangan DPD dan DPC sdebagai pemegang hak suara di atas kertas segel menuju pemilihan secara aklamasi.

“Saya bertanya-tanya sendiri.

Ini maksudnya untuk apa? Di mana mereka letakkan azas demokrasi sebagai salah satu pijakan dalam berpartai?” tegasnya.

Mestinya, lanjut Mubarok, setiap kader harus menghayati motivasi didirikannya Partai Demokrat pada 2001 yang hanya bermodalkan kesederhanaan dan kebersamaan tetapi mampu melejitkan partai pada Pemilu 2004 dan 2009, bahkan mampu mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI dua periode berturutturut.

Saat ini kesederhanaan dan

kebersamaan itu di mata Mubarok sudah nyaris sirna bahkan terkesan ada masih banyak elite partai yang belum memahami secara mendalam motivasi para pendiri dan deklarator membentuk dan mendirikan partai demokrat 10 September 2001.

Dia mengakui, Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi faktor penentu seperti saat pendirian partai dahulu. Dia pun yakin SBY akan mengakhiri semua hiruk pikuk yang terjadi menjelang kongres ini dengan sebuah keputusan brilian sesuai dengan cita-cita pendiri partai.

Apapun hiruk pikuk menjelang kongres, katanya, SBY akan tetap menjadi dirinya sendiri sebagai tokoh yang ikut mendorong pendirian Partai Demokrat dengan mengedepankan etika politik Partai Demokrat, Cerdas, Bersih, Santun dan Demokratis.

Beranjak dari kondisi itu, Mubarok mengingatkan Kader Partai Demoktrat seluruh Indonesia untuk memahamin semangat 2001 saat para pendiri mendeklrasikan Partai Demokrat dan tidak hanyut oleh berbagai intrik yang dikembangkan.

Wakil Ketua Umum I Forum

Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat, DR (HC) Ir. M Subur Sembiring di ruang kerjanya di Gedung Graha Pratama di Jakarta mengatakan pengumpulan tanda tangan yang digalang oleh beberapa elite politik partai demokrat sarat dengan ancaman dan berindikasi pemaksaan.

Dia pun yakin SBY tidak pernah memerintahkan penghimpunan tanda tangan tersebut karena bertentangan dengan azas demokrasi yang diembannya sebagai ‘Bapak Demokrasi’ Indonesia yang sudah terkenal di seantero dunia terutama para pimpinan negaranegara sahabat.

Subur Sembiring pun meyakini bahwa para pemegang hak suara (DPD dan DPC - Red) yang sudah menandatangani pernyataan di atas kertas segel tersebut tidak serta merta akan memenuhi keinginan segelintir elite partai demokrat untuk memilih SBY secara aklamasi, karena pemahaman mereka terhadap azas demokrasi yang berlaku. (P05)

Berkat Gus Dur, NU Dikenal Dunia Internasional PERJUANGAN dan keikhlasan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam membesarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Nahdlatul Ulama (NU) sudah tidak bisa diragukan lagi.

Bahkan Gus Dur sudah mengabdikan jiwa dan raganya agar NU bisa terus maju dan berkembang.

Statemen tersebut disampaikan oleh Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo KH Munir Kholili dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke-5, Senin (12/1) malam.

“Berkat jasa dan pengorbanan Gus Dur, NU banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Bahkan berkat perjuangan Gur Dur pula, NU bisa dikenal hingga di dunia internasional,” ungkapnya.

Menurut Kiai Munir, peringatan haul Gus Dur ini merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada guru besar alim ulama Nahdlatul Ulana dan guru besar bangsa. “Beliau adalah tokoh alim ulama besar NU yang saat ini ajaran-ajarannya dapat menyadarkan dan menggugah

umat Islam menjadi baik dan berakhlakul karimah,” jelasnya.

Terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Kiai Munir mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengingat kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW serta untuk meneladani akhlak yang sudah diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. “Marilah terus bersholawat demi mengagungkan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW,” pintanya.

Sementara Wakil Ketua Tanfidziyah Kota Kraksaan H. Ahmad Muzammil mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini digelar

dengan tujuan untuk meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Melalui kegiatan ini kami berharap agar warga NU bisa instropeksi diri atau muhasabah kepada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW untuk melangkah kearah yang lebih baik dalam pelaksanaan organisasi,” ujarnya.

Menurut Muzammil, peringatan haul Gus Dur dilakukan agar kita sebagai warga NU bisa selalu mengingat perjuangan dan jasa para alim ulama yang telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membesarkan NU. “Inilah bentuk terima kasih kita, sebab saat ini kita hanya meneruskan perjuangan yang sudah ada,” jelasnya.

Kegiatan yang dilangsungkan di Kantor PCNU Kota Kraksaan di Jalan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ini dihadiri 1.000 undangan terdiri dari pengurus PCNU, lembaga, lajnah, badan otonom (Banom), 13 MWCNU, ranting mulai dari jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah se PCNU Kota Kraksaan.

6

Edisi 16 - 31 Januari 2015

PODIUM Binjai

Pemko Binjai Awasi Penyaluran Elpiji 3 Kg Demi mengantisipasi kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg), Pemerintah Kota(Pemko) Binjai terus melakukan pengawasan terhadap penyalurannya.

BINJAI, PODIUM Hal tersebut diungkapkan Asisten Bidang Perekonomian Drs H Hamdani Hasibuan saat memimpin rapat yang dihadiri Camat, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Ismail Ginting, Kepala Bagian Perekonomian Ilham, Plt Kabag Humas Hendrik Tambunan, perwakilan Polres dan para agen, bertempat di ruang rapat 3 Pemko Binjai, Rabu (14/1). Ia mengatakan masalah pokok yang harus di bahas terkait antisipasi kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kg yaitu penyaluran yang harus tepat sasaran, salain itu juga dibutuhkan ketegasan terhadap penyalurannya dalam arti siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan elpiji subsidi 3 kg.

Menurutnya pasokan elpiji 3 kg dari Pertamina setiap harinya sebanyak 6.333, dianggap masih cukup memenuhi kebutuhan gas untuk masyarakat Kota Binjai.

Dimana saat ini jumlah agen sebanyak 4 dan jumlah pangkalan 112 yang tersebar di Binjai. Saat ini masih banyak pangkalan yang belum memiliki surat ijin , untuk itu Pemko Binjai telah menyiapkan Surat Kerja (SK) untuk melakukan pengawasan elpiji khususnya tabung 3 kg, sehingga nantinya para pengawas yang ditunjuk bisa langsung ke lapangan guna mengawasi penyaluran elpiji 3 kg.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Ismail Ginting mengatakan saat ini masih banyak pangkalan yang belum memiliki perijinan, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil agen guna mendata pangkalan yang sudah memiliki ijin dan yang belum memiliki ijin.

Berdasarkan evaluasinya saat ini banyak pangkalan yang dijadikan bukan sebagai tempat jualan namun beralih fungsi menjadi tempat menyembunyikan gas. “Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada pangkalan untuk dapat memfungsikan pangkalan sebagai tempat berjualan gas dan harus memiliki pamflet yang dilengkapi dengan jumlah gas yang masuk setiap harinya, agar masyarakat juga bisa mengawasinya, saya mengingatkan di bulan

Februari nanti semua pangkalan sudah harus memiliki ijin,” tegasnya.

Menutup rapat Hamdani meminta kerjasama dari semua unsur terkait dalam hal pengawasan penyaluran elpiji 3 kg, agar elpiji yang disalurkan dapat tepat sasaran, ia juga meminta kepada Kantor Pelayanan Terpadu untuk segera menindaklanjuti perihal

pangkalan harus memiliki ijin.

Bagi agen atau pangkalan yang masih bertindak nakal dalam hal penyaluran elpiji 3 kg, Pemko Binjai tidak segan-segan meminta Pertamina untuk menyabut ijin usahanya, dan kepada Camat diharapkan melakukan pengawasan yang ketat.

(Rell Humas BJ-Eko)

Komisi B Sidak Seluruh Usaha Ternak di Binjai Barat BINJAI | PODIUM Komisi B DPRD Binjai yang dipimpin Njoreken Pelawi (F.Demokrat), Kamis (15/1) pagi pukul 10.00 Wib melakukan inpeksi mendadak (Sidak-red) ke lokasi-lokasi usaha ternak ayam dan babi diwilayah, Brahrang, Kecamatan Binjai Barat. Turut mendampingi Njoreken melakukan sidak ke gudang-gudang ternak ayam dan babi di Binjai Barat tersebut yakni, Jonita Agina Bangun (F.Hanura), Irhamsyah Putra Pohan (F.PPP), Hj Nora (F.Golkar) dan Hj Tini (F.Golkar).

Menurut Njoreken Pelawi kepada Podium diruang rapat Komisi B usai sidak mengatakan, bahwa kegiatan sidak yang dilakukannya bersama para anggota Komisi B lainnya adalah untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang dilakukan Pemko Binjai terhadap para pengusaha ternak yang diwilayah Kecamatan Binjai Barat.

Lanjut Njoreken lagi yang didampingi Jonita Agina Bangun, selain ingin tahu sampai dimana pembinaan terhadap pengusaha ternak, pihaknya juga melihat sampai sejauh mana sistem pembuangan limbah ternak mereka. “ Selain melihat sampai mana pembinaan Pemko terhadap pengusaha, kami juga memantau bagaimana sistem pembuangan limbah yang dihasilkan dari peternakan mereka. Karena diketahui, selama ini banyak para pengusaha ternak mengabaikan atau membuang asalasalan kotoran atau limbah dari ternak nya, sehingga saluran drainase maupun sungaisungai kecil diwilayah peternakan tercemar limbah ternak dan pada akhirnya menimbulkan aroma tak sedap,”ujar Njoreken

seraya mengakui semua pengusaha ternak mengabaikan sistem pembuangan limbah ternak nya dan itu akan menjadi salah satu agenda Komisi B untuk mengkordinasikannya dengan pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Binjai terkait limbah ternak tersebut.

Sementara Aspek lain yang dilihat Komisi B dalam sidak tersebut adalah melihat bagaimana sistem perekrutan tenaga kerja di gudang peternakan itu, karena sesuai program mentri tenaga kerja, para pengusaha harus mengutamakan karyawan warga setempat atau secara umum masih domisili Kota Binjai. “ Hasil-hasil dari sidak mendadak yang dilakukan ini, nantinya akan kita koordinasikan dengan instansi terkait seperti BLH, Kantor Perijinan, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial.

Kenapa dikordinasikan, karena kita melihat masih banyak kelemahan Pemko Binjai dalam mengawasi peternakan skala besar ini.

Diantaranya soal limbah, tenaga kerja, dan soal ijin terkait mendirikan peternakan,”ucap Njoreken seraya menambahkan menyoal perijinan yang dimiliki para pengusaha ternak ini rata-rata belum memiliki ijin lengkap seperti yang tertuang dalam Perda yang telah ada selama ini. “ Rata-rata ijin yang dimiliki pengusaha belum lengkap, sehingga pencapaian PAD Kota Binjai melalui usaha peternakan ini tidak terpenuhi,”ujar Njoreken seraya menambahkan sidak Komisi B ke lokasi-lokasi ternak tersebut, bertujuan untuk mengkoreksi kinerja dinas atau instansi terkait tadi, hingga kedepannya kinerja dinas-dinas yang terkait usaha peternakan ini dapat lebih bagus lagi. (Eko)

PODIUM Langkat

7

Edisi 16 - 31 Januari 2015

KPK Diminta Usut Dokumen Proyek Jalan Di PU Langkat Proyek pembangunan jalan hotmix di Pasar Satu Desa Stabat Lama Kec.Wampu sepanjang lk.1560 x 5 meter dengan nilai anggaran Rp.4.8 Milyar yang dikerjakan PT SMJ pada awal Desember 2014 (menjelang tutup anggranred) sampai sekarang belum rampung dikerjakan.Sebagaimana pantauan PODIUM dilapangan pada hari Rabu, (14/1).

LANGKAT, PODIUM Pantauan PODIUM di lapangan dan laporan dari masyarakat sekitar lokasi pengerjaan, bahwa proyek pembangunan jalan Hotmix yang dikerjakan kontraktor PT. SMJ ‘tidak pernah memasang plank proyek dilokasi’.

Pengawas PT, SMJ dilapangan ketika kami tanyakan “berapa nilai anggaran proyek” pembangunan jalan, menyatakan“ tidak tau” ujar tokoh masyarakat Desa Stabat Lama yang turut serta mendampingi Tim PODIUM di lakosi proyek.

Sementara itu, sumber PODIUM mendapatkan informasi dari Burhan, pengawas PU Langkat bahwa, anggaran pengerjaan proyek jalan Hotmix di Pasar Satu Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kec.Wampu yang dikerjakan PT.SMJ nilainya sebesar 4.8 Milyar.

Menurut salah seorang warga dusun Pasar Satu Hilir Desa Stabat Lama, pada Tim PODIUM, pengawas dari PU Langkat ‘tidak beres’ dalam mengawasi pekerjaan jalan di dusunnya. Pengawas dari PU Langkat “membiarkan proyek dikerjakan disaat hari hujan”. Kami yakin daya ketahanan jalan yang dikerjakan secara sembrono itu, tidak akan berumur panjang.

Masyarakat disini pernah protes kepada pengawas PU Langkat dan pihak kontraktor, ‘tapi mereka tidak pedul’, bahkan ada oknum yang mengatakan “ini proyek gajah, jangan coba mengganggu” lanjutnya.

Sumber PODIUM di Dinas PU Langkat,

membebeberkan bahwa banyak proyek di Bina Marga PU Langkat yang dikerjakan asal jadi, diantaranya pengerjaan jalan di Desa Pematang Serai Kec.Tanjung Pura.

Proyek APBD TA.2014 pengaspalan jalan

sepanjang 1.000 M x 3,5 M bernilai Rp.967.600.000,- yang dikerjakan CV.BT diduga bermasalah tentang ketebalannya.

Dan “proyek yang paling berengsek di PU Langkat (Bina Marga-red) adalah pengerjaan jalan Hotmix di Pasar Satu Desa Stabat Lama Kec.Wampu yang dikerjakan PT.SMJ”.

Besar dugaan berita acara proyek jalan itu telah ditanda tangani keseluruhannya oleh pihak terkait ujar sumber meyakinkan.

Berdasarkan dugaan tersebut, “kita minta KPK turun tangan dan menyita dokumen pengerjaan proyek yang ada di Dinas PU Langkat” utamanya beberapa proyek yang masih belum tuntas dikerjakan sampai berakhir dan ditutupnya anggaran pad tgl.26 Desember 2014 yang lalu lanjut sumber PODIUM, sembari meminta agar jati dirinya tidak ditulis.

Rumor dan isu tentang PT.SMJ adalah milik orang Rasuna Said Jakarta, “kembali dimunculkan oknum tertentu di Pasar Satu Desa Stabat Lama Kec.Wampu”, seperti yang pernah terjadi dalam pengerjaan proyek jalan Hotmix dari Desa Secanggang menuju Sepucung Kec.Secanggang pada tahun 2013 lalu.

Untuk menanyakan dan memperjelas masalah pengerjaan proyek jalan Hotmix di Pasar Satu Desa Stabat Lama Kec.Wampu “yang masih terbengkalai” dan apakah masih dilanjutkan kembali tahun 2015 ini, PODIUM menghubungi Kadis.PU Langkat Ir.Bambang di No.08236757XXXX. Namun beberapa kali dihubungi nomor seluler yang diberikan stafnya tersebut tetap tidak aktif.

Sementara itu, Holid SH, praktisi hukum dari LPBH PB NU di Jakarta mengatakan, jika benar proyek jalan di Wampu masih belum siap dikerjakan oleh pihak kontraktor (PT SMJ) tetapi berita acaranya sudah ditandatangani Kadis PU Langkat, maka sangat layak untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum, ujarnya. (tsunami)

Proyek jalan Sp Gohor Pasar I Ds. Stabat Lama Kec, Wampu dikerjakan kontraktor tidak sesuai harapan pengguna jalan jalan..

PODIUM Langkat

8

Edisi 16 - 31 Januari 2015

M. Yusuf Pengeliling Indonesia Dengan Sepeda Bertemu BUPATI LANGKAT M. Yususf (50), pria asal Telukkuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tiba di Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda.

STABAT, PODIUM Kedatangannya pun diapresiasi oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat bertatap muka langsung dengan pria asli minang tersebut di ruang lobi Kantor Bupati Langkat, Senin (5/1).

Bupati Langkat H. Ngogesa mengatakan saya sangat mengapresiasi semangat Pak Yusuf, dengan tekad yang dimilikinya, dia berharap dapat mewujudkan cita-citanya untuk mengelilingi Indonesia dengan mengendarai sepedanya tersebut. “Satu contoh yang bisa kita ambil dari tujuannya yakni mengkampanyekan hidup sehat bagi masyarakat” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa sejak tanggal 25 Februari 2008 lalu beliau sudah meninggalkan kampung halamannya untuk mengelilingi seluruh provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. “Jadi bukan tidak mungkin, semangat dan keberanian pria berambut panjang tersebut bisa mewujudkan impiannya dalam waktu 1 atau 2 tahun lagi, semoga berhasil dan terus kampanyekan hidup sehat dimanapun anda bersinggah untuk beristarahat” harap H. Ngogesa.

Sebelumnya, M. Yusuf sudah mengunjungi hampir seluruh provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, sedangkan di Kabupaten Langkat adalah Kabupaten keempat yang dikunjungi, setelah Dairi, Tanah Karo, dan Medan. “Dengan hobi, saya akan ciptakan sejarah bagi diri sendiri dan Negara, Terima kasih Pak Bupati H. Ngogesa, bantuan yang Bapak berikan insya Allah akan saya jadikan bekal untuk bertahan hidup selama diperjalanan, semoga Kabupaten Langkat yang Bapak pimpin lebih maju dari sebelumnya, dan selamat Hari Jadi Langkat 17 Januari 2015, Kunjungan saya ke Kabupaten Langkat tidak akan pernah saya lupakan” ungkap M. Yusuf. (Humas Lkt-P.05)

Bupati Langkat, H.Ngogesa Sitepu,SH

Pemkab Langkat Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H

STABAT, PODIUM Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1436, Senin (12/1) di Alun-alun T. Amir Hamzah kompeleks perkantoran Pemkab Langkat mengusung tema “Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Momentum Perluasan Akhlak Untuk Kemaslahatan Pribadi dan Umat”

tersebut dirangkaikan dengan beragam pertunjukan, diantaranya penampilan Qariah, Shalawat dan ceramah singkat Santri Diniyah yang berhasil meraih predikat terbaik 2014.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, karena pada tanggal 6 Januari

lalu, Bupati Langkat berhasil meraih penghargaan anugerah Apresiasi Pendidikan Islam (API) dari Kementerian Agama RI Jakarta yang diberikan langsung oleh Menteri Agama RI H. Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam arahannya, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan momentum Peringatan Maulid Besar Muhammad SAW 1436 H kali ini harus menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat iman dan ketaqwaan kita, agar nantinya berguna bagi kita menuju kehidupan yang relegius..

“Pribadi yang berakhlak akan berguna bagi masyarakat, serta pribadi yang berusaha memperluas akhlaknya menuju ke hal yang positif akan mendapatkan sebuah hadiah yang tidak ternilai harganya dari ALLAH SWT” ujar H. Ngogesa.

Ketua Panitia Pelaksana Sekdakab Langkat H. Indra Salahudin, mengatakan bahwa

kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada umat islam di Kabupaten Langkat khususnya agar meningkatkan akhlak dalam segala aktivitas dikehidupan sehari-hari.

“Berbagai acara juga diselenggarakan pihak panitia agar para santri dan generasi muda dapat termotivasi menunjukkan prestasi yang terbaik”. Dibawah kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu SH sebagai Bupati Langkat, Pemkab. Langkat akan terus berkomitmen mewujudkan masyarakat religius dengan menggelar kegiatan keagamaan lainnya.

Bertindak sebagai pentausyiah Ustadz Dr. H. Azhar Situmpul dari kota Medan.

Tampak hadir, Wabup Drs. H. Sulistianto, seluruh SKPD dijajaran Pemkab Langkat beserta jajarannya, anggota DPRD Langkat, Kepala KUA se-Kab. Langkat, tokoh agama dan undangan lainnya.

(Humas Lkt-P.05)

PODIUM Langkat

9

Edisi 16 - 31 Desember 2014

PODIUM Langkat

10

Edisi 16 - 31 Januari 2015

GUBSU Tinjau Banjir di KABUPATEN LANGKAT Gubsu bersama Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang didampingi FKPD Pemprovsu dan Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro SIK, Dandim 0203 Langkat Letkol.

Inf. Agusman Heri beserta jajaran SKPD Kab. Langkat meninjau langsung bencana banjir.

Diawali Sholat Subuh berjemaah di Masjid Azizi Tanjung Pura, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujunogroho ST, M.SI bersama Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, didampingi FKPD Pemprovsu dan Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro SIK, Dandim 0203 Langkat Letkol. Inf. Agusman Heri beserta jajaran SKPD Kab. Langkat meninjau langsung bencana banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat, Kamis (15/1).

LANGKAT, PODIUM Gubsu dan Bupati Langkat beserta rombongan mengunjungi posko pengungsian di Gedung Juang Tanjung Pura untuk melihat langsung bagaimana keadaan pengungsi yang rumahnya terendam banjir.

“Tetap tabah dan tawakal serta semangat, ini adalah cobaan dari Allah SWT, semoga musibah tersebut cepat berakhir” ujar Gatot memotivasi para pengungsi sekaligus berkesempatan untuk menabalkan nama seorang bayi yang dilahirkan dari seorang ibu muda, warga Desa Pantai Cermin Tanjung Pura. Sang bayi di beri nama Nadya, oleh Gubsu.

“Semoga kelahirannya pada situasi seperti ini bisa membuat ia menjadi anak yang kuat dan tabah dalam menghadapi kerasnya persaingan hidup kedepan” tambah Gubsu berharap.

Melihat kondisi wilayah pemukinan masyarakat terendam banjir berada di bantaran sungai sehingga jika terjadi meluapan debit air sungai maka tidak dapat dihindari akan merendam pemukiman warga. Oleh karena itu Gubsu minta warga agar waspada dan dihimbau untuk mengungsi ke posko yang telah disediakan.

Menyikapi hak tersebut, gubsu menambahkan akan menindaklanjuti melalui perbaikan tanggul serta penertiban pemukiman masyarakat disepanjang bantaran sungai, “Kedepan akan kita usulkan perbaikan tanggul di sepanjang bantaran sungai ini dan berharap kepada warga masyarakat agar dapat memahami bahwa untuk membangun pemukiman, ada

aturan-aturan yang harus dipatuhi diantaranya jarak pemukiman dengan bantaran sungai”kata Gatot dihadapan masyarakat .

Sementara, Bupati Langkat H. Ngogesa dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemkab. Langkat akan terus berupaya mengatasi permasalahan yang diakibatkan bencana alam tersebut dan akan terus memantau perkembangan para pengungsi dan banjir yang melanda di beberapa lokasi di Langkat. “ Seluruh SKPD terkait, sudah saya intruksikan untuk tanggap terhadap situasi ini, dari mulai pendataan masyarakat yang dilanda musibah banjir, sampai dengan posko pengungsian serta logistik akan terus diberikan agar musibah yang melanda dapat sedikit terobati” ungkap H. Ngogesa.

Sementara itu, dari aspek kesehatan, diminta kepada Dinas Kesehatan dan BPBD Kab. Langkat agar selalu memonitor perkembangan pengungsi agar kesehatan pengungsi tetap terjaga baik warga masyarakat yang berada di posko maupun yang berada di masing -masing rumahnya. Setelah itu rombongan menuju lokasi banjir serta turun langsung kekedalaman air untuk melihat langsung dan merasakan apa yang dialami oleh masyarakat.

Sebelum meninggalkan titik pengungsian, Gubsu dan Bupati Langkat memberikan bantuan kepada para pengungsi berupa logistik berupa lauk pauk 1000 paket (7 sardens, 1 botol kecap, saus, minyak makan), 18. 000 bungkus mie instans, 390 potong selimut bergaris, 270 potong selimut wol, 300 buah matras, 200 potong tenda biru. (Humas Lkt-P.05)

Komisi I DPRD Kabupaten Ogan Hilir

ke DPRD Langkat LANGKAT, PODIUM Komisi A DPRD Kabupaten Langkat menyambut tamu sesama anggota dewan dari komisi I DPRD Kabupaten Ogan Ilir Prov. Sum. Selatan dalam rangka kunjungan kerjanya dan diterima diruang rapat gedung DPRD Langkat Senin, (12/1).

Dalam pertemuan tersebut acara dipimpin langsung oleh wakil ketua H.Sapta Bangun SE, selaku koordinator komisi A dan komisi B DPRD Kabupaten Langkat yang didampingi oleh wakil ketua komisi A, Ibrahim dan sekretaris Raja Kamsah Sitepu, juga Sekwan Drs. Basrah Pardomuan beserta para anggota komisi A dan beberapa orang staf sekretrariat.

DPRD Kabupaten Ogan Ilir terbilang

yang usianya masih muda berumur baru 11 tahun tersebut yaitu pecahan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir berpenduduk sebanyak 480.000 Jiwa, dengan adanya melaksanakan kunjungan kerja ini mereka berharap agar nantinya bisa menimba ilmu mendapatkan pengalaman-pengalaman dan saling tukar menukar informasih sesuai dengan bidang dan tupoksi (tugas pokok dan pungsi) masing-masing yang bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam mengambil suatu keputusan.

Rombongan DPRD Ogan Ilir banyak

melontarkan berbagai macam pertanyaan dan sekretaris komisi A Raja Kamsah Sitepu mewakili ketua komisi A jiman Tarigan memberikan paparannya sehingga terjadi dialog membuat pertemuan tersebut suasananya menjadi hidup dan akrab.

(Rell. Humas DPRD Lkt-P03) SERIUS. Wakil ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, Wakil Ketua Komisi A, Ibrahim dan Sekretaris Raja Kamsah Sitepu tampak sedang serius saat berbincang – bincang dengan rombongan DPRD Kabupaten Ogan Ilir diruang rapat gedung DPRD Langkat Stabat.

Parlementaria

11

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Sekwan Rapat Koordinasi dengan Tenaga Ahli & Tim Ahli DPRD LANGKAT

Dialog : Sekwan Drs.Basrah Pardomuan beserta Kabag Hukum dan Kabag Risalah tampak serius saat berdialog dengan para Tenaga Ahli juga Tim Ahli pada pertemuan diruang rapat banggar kantor DPRD Langkat.

LANGKAT, PODIUM Dalam upaya mensukseskan pelaksanaan tugas yang telah diprogramkan maupun tugas-tugas mendadak sesuai dengan kondisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Diawal kalender kerja tahun 2015 Sekwan mengadakan rapat koordinasi bertatap muka langsung dengan para Tenaga Ahli dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Langkat diruang rapat kantor DPRD, Selasa (7/1).

Sekwan DPRDLangkat Drs. Basrah Pardomuan dalam pertemuan tersebut mengungkapkan.” Kita berkumpul pada pertemuan ini pertamakali bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus untuk mengetahui pendalaman tugas, dimana tempat dan kapan dimulai tugasnya, setiap bulan akan diadakan rapat evaluasi pekerjaan seluruh Tenaga/ Tim Ahli dan akan diagendakan,

mengingat dinamika di DPRD ini cukup tinggi. SK penetapan para Tenaga dan Tim Ahli telah kita terbitkan dan berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari s/d 31Desember 2015,” ujar Sekwan.

Sekwan juga berharap, para Tenaga dan Tim Ahli jangan sampai melakukan kesalahan dalam menyampaikan ketentuan dan peraturan-peraturan kepada anggota dewan, dan marilah kita sama-sama bekerja untuk mensukseskan kegiatan di DPRD ini.

Sementara Kabag Hukum H.Zurwansyah SH. juga menegaskan agar para Tenaga dan Tim Ahli harus menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tertuang dalam PP No.16 tahun 2010 serta tata tertib DPRD Kab.Langkat, dan juga pada setiap hari jam kerja diharapkan hadir sekaligus mengisi daftar hadir yang telah disiapkan, serta

membuat laporan kerja pada setiap bulan, ucap Zurwansyah.

Tenaga Ahli dan Tim Ahli diangkat serta ditetapkan sesuai dengan prosedur melalui Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat No.53 dan 54 tanggal 31 Desember 2014. Tenaga Ahli yang diangkat sebanyak Tujuh (7) orang masing-masing bertugas di Fraksi-fraksi yaitu : Riswan G. SH. difraksi Partai Demokrat. Ahmad Muhajir S.Sos.I. difraksi PDIP. Indra Jaya Kudri difraksi Partai Golkar. Muhammad Adha S.Pd. difraksi BSPN. Abdullah S.Pd. difraksi HNB. Sri Rahayu SE. difraksi Nasdem dan Dedek Pradesa S.Sos.I. difraksi Gerindra.

Tim Ahli yang diangkat tahun anggaran 2015 berjumlah Delapan (8) orang sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing yaitu : Herman Sukendar SH, Bidang Ahli Pemerintahan Hukum dan Ham, tugas sebagai Tim Ahli Ketua DPRD Langkat.

Maimunah A. Sundari S.Pd.I, dan Drs.Alfuad Nasir, Bidang Ahli Pemerintahan, Hukum dan Ham. Tugas sebagai Tim Ahli dikomisi A. Nanang Susianto S.Spd.I. Bidang Ahli Kebijakan Publik, tugas sebagai Tim Ahli dikomisi B. Jhonni Weshendra SE. dan H.Syamsul Bahri Surbakti, SE.MM. Bidang Ahli Perekonomian dan Keuangan, tugas sebagai Tim Ahli dikomisi C. Surkani SE. Bidang Ahli Manajemen dan Pembangunan, tugas sebagai Tim Ahli dikomisi D. dan Ir.Sutiknar, Bidang Ahli Kebijakan Publik, tugas sebagai Tim Ahli di Badan Pembentukan Perda. (Rel-P03)

SEKRETARIAT DPRD LANGKAT GELAR SENAM KESEGARAN JASMANI LANGKAT, PODIUM Dalam upaya meningkatkan kesehatan Jasmani dan Rohani khususnya para PNS dan Honorer dilingkungan Sekretariat DPRD Langkat, Sekwan Drs. Basrah Pardomuan disela-sela kesibukan menjalankan tugas yang cukup padat masih sempat mengikuti kegiatan senam sehat pada setiap hari jum’at pagi seusai apel, dilapangan Basket kantor DPRD Langkat.

Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat Drs.Basrah Pardomuan, mengajak dan menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, Honor khususnya yang berada dilingkungan sekretariat DPRD Langkat untuk ikut serta melaksanakan senam bersama pada setiap hari Jum’at pagi dilapangan Basket halaman kantor DPRD Langkat. Ajakan serta himbauwan Sekwan mendapat dukungan dan sambutan dari PNS dan pegawai honorer di Lingkungan sektetariat DPRD Langkat.

Terlihat mereka yang mengikuti kegiatan senam perdana Jum'at (10/1) tersebut penuh semangat, walaupun disana-sini tampak kelihatan kurang seragam gerakannya. Ketika ditanya pada salah seorang pegawai Honorer, ia menjawab.

"Maklum ajalah bang, kami-kami ini kan baru pertama kali ngikuti bentuk senam yang seperti ini, jadi gerakan kami ya kurang serentak, makanya gerakannya sedikit agak berserak gitu bang, ujarnya sambil senyum dan berlalu meninggalkan lapangan."

Saat dikonfirmasikan Drs. Basrah Pardomuan mengatakan bahwa program ini sengaja diciptakan berupa santapan Jasmani dan Rohani, agar kita semua khususnya yang berada dan bekerja dilingkungan sekretariat DPRD Langkat ini diharapkan dalam keadaan kondisi tetap sehat baik jasmani maupun rohaninya, santapan jasnami yaitu berupa kegiatan olah raga senam ini dilaksanakan pada setiap hari jum’at pagi setelah selesai apel pagi, sedangkan santapan rohani yaitu mengadakan pengajian pada setiap hari SEMANGA T : SekSEMANGAT wan Drs.Basrah Pardomuan Siregar (Kostum Oren Pakai Topi) beserta Ibu (jilbab oren paling kiri) dan seluruh para PNS beserta Honorer dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Langkat tampak cukup semangat saat melakukan senam kesehatan jasmani secara bersamasama dilapangan Basket halaman kantor DPRD Kab.Langkat Stabat.

kamis pagi beberapa menit yang dilaksanakan satu kali pada setiap bulannya, dengan mengundang ustad untuk menyampaikan tausyiah.

Sekwan berharap program kegiatan senam kesegaran jasmani dan pengajian ini yang kita laksanakan harus tetap dipertahankan dan berjalan terus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan walaupun nantinya jika bertepatan dengan kegiatan tugas luar Sekwan atau sedang kunjungan kerja, namun kegiatan ini harus tetap dilaksanakan, ujarnya.

(Rell. Umas DPRD Lkt-P03)

PODIUM Sumut

12

Edisi 16 - 31 Januari 2015

PLN Wacth Langkat Pertanyakan

Lampu Jalan Lintas Sumatera Ruas jalan lintas Sumatera Medan - NAD sepanjang lebih kurang 100 Km mulai dari perbatasan Kota Binjai hingga Kab. Aceh Tamiang jika malam hari sangat menakutkan bagi pengguna jalan.

LANGKAT, PODIUM Di beberapa kawasan Lampu penerang jalan padam, pengendara roda dua merasa resah dan gelisah terhadap kawanan perampok dan, penjambret.

Demikian pula dengan bus dan truk angkutan antar kota atau antar propinsi merasa resah terhadap aksi bajing loncat dibeberapa Kecamatan. Kawanan penjambret, penodong dan bajing loncat memanfaatkan situaasi jalan yang gelap untuk melancarkan aksi kejahatan.

Kondisi gelapnya di titik rawan jalan lintas yang menghubungkan provinsi Sumut - NAD dipertanyakan Irwansyah Ketua LSM PLN WACH Langkat/ Kota Binjai beberapa hari yang lalu. “Biaya lampu jalan sudah dibebankan kepada pelanggan PLN setiap bulannya,tetapi mengapa lampu jalan masih

gelap”, ataukah dana yang diambil dari pelanggan PLN sudah digelapkan” ujarnya.

Kami minta Dinas terkait sgera mengganti lampu yang sudah rusak dan memasang lampu jalan yang belum ada dilokasi yang sangat rawan, agar masyarakat merasa nyaman berkenderaan di malam hari. ‘Jika lampu di jalan lintas hidup’ kita meyakini aksi kejahatan, bajing loncat dan kecelakaan tidak akan terjadi,setidaknya berkurang ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut Irwansyah mengatakan, kondisi jalan lintas yang gelap sangat merugikan masyarakat pengguna jalan. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan barang yang mereka bawa.

Sudah banyak korban yang berjatuhan disepanjang jalan tersebut, kami minta pihak kepolisian membuat pos-pos keamanan di jalan yang rawan

Masyarakat secara swadaya memasang lampu jalan. terjadi aksi kejahatan. Selain itu kita minta pihak polres Langkat meningkatkan patroli disepanjang jalan pada malam hari.

Pihak kami sudah banyak menerima laporan keluhan masyarakat mengenai lampu jalan yang padam dibeberapa kecamatan disepanjang jalan lintas Sumatera dari Batas Kota

Binjai hingga batas Sumut dengan NAD. Mengenai kondisi lampu jalan di beberapa kawasan yang padam di wilayah Kabupaten Langkat sudah pula kami sampaikan pada pihak PLN Cabang Binjai tapi hingga kini belum ada tanggapan ujar Irwansyah pada wartawan PODIUM. (P.39/Lk)

Perda No. 11 Tahun 1995 Tentang Penetapan

Hari Jadi Kab.Langkat Bisa Berujung Ke PTUN Praktisi Hukum LPBH NUPusat Holid.SH menyatakan siap menerima kuasa aktivis LSM dan masyarakat Langkat untuk menggugat Perda DPRD Langkat No. 11 Tahun 1995, tentang penetapan hari jadi Kabupaten Langkat.

LANGKAT, PODIUM Menurut Holid SH ada celah yang bisa membatalkan perda tersebut, bila dirujuk pada UU Darurat RI No. 7 tahun 1956.

“Kalau diminta” kita siap untuk mendampingi aktivis LSM dan masyarakat Langkat mengajukan gugatan melalui ranah hukum.

Menurut H. Jabarsyah tokoh masyarakat pesisir Secanggang, ia pernah menggagas agar tanggal dan tahun Hari Jadi Kabupaten

Langkat diseminarkan kembali.

Dia menyatakan kekecewaannya atas “kinerja anggota DPRD Langkat priode 2009-2014 “mereka sangat berengsek” katanya.

Kecelakaan sejarah penetapan Hari Jadi Kab.Langkat pada tanggal 17 Januari 1750 melalui Perda No.11 tahun 1995, adalah merupakan ”Bom waktu” yang sengaja ditinggalkan oleh mantan Bupati Langkat Alm.Drs.H.Zulkifli Harahap.

Sebenarnya hal ini “tidak perlu sampai ke PTUN ataupun ke MK” kalau DPRD Kab.Langkat dan Bupati mau tanggap dan peduli untuk meluruskannya.

“Kita masih berharap” pada anggota dewan saat ini dan Bupati Langkat agar menyelesaikan kecelakaan sejarah Hari Jadi Kab.Langkat dengan membentuk ‘Pansus’.

Sebaiknya anggota dewan saat ini “selesaikan dulu masalah ini, dan luruskan dulu Hari Jadi Kab. Langkat.

Setelah itu mau melakukan study banding keluar daerah dan keluar negeri silakan, tidak ada masalah”.

Kalau tidak diluruska,” percayalah” nanti bisa kualat dan membawa petaka seperti yang dialami 2 mantan Bupati, 2 mantan Sekda dan 2 mantan Sekwan Langkat ujarnya.

Sementara, Agus Salim Limbong, menyayangkan jika Perda No.11 tahun 1995 kalau

akhirnya masuk keranah hukum, “seharusnya hasil seminar yang menjadi acuan lahirnya perda Hari Jadi Kab.Langkat digugat melalui seminar”.

Tetapi kita tidak juga bisa menahan keinginan kawankawan aktivis untuk meluruskannya melalui ranah hukum dengan melakukan gugatanke PTUN ataupun MK bebernya.

Aneh memang, kita baru merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 dan Kabupaten Langkat katanya lahir pada 17 Januari 1750, masak lebih tua umur Kabupaten Langkat dari umur NKRI ?? Yang benar sajalah, jangan kita terus menerus merayakan Hari Jadi Kab.Langkat yang salah.

“Sejarawan janganlah mendirikan benang basah dan mengambil keuntungan dari kesalahan sejarah ini” ujar Agus Salim.(TIM).

PODIUM Sumut

13

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Menteri PDT Diminta Tegur PT. LNK LANGKAT, PODIUM Menurut yang saya baca di media, blusukan mendadak yang dilakukan Pak Menteri karena adanya informasi dari masyarakat bahwa perusahaan yang berada dikawasan KIJ Bekasi itu tidak maksimal menjalankan program corporate social responsibility (CSR) kepada warga sekitar kawasan industri.

Pernyataan Pak Marwan "Ternyata masih ada daerah yang tidak maju" dilokasi seputar KIJ Bekasi, “persis dengan apa yang terjadi di Desa Stabat Lama Kec.Wampu”. Seharusnya keberadaan perusahaan besar dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi hal itu belum dirasakan warga sekitar lokasi PT.LNK Gohor Lama di Wampu ujar Ahmad.

Selain pernyataan diatas, perintah Pak Marwan "CSR harus diberikan kepada daerah sekitar perusahaan, peluang kerja juga harus diperhatikan dan jangan sampai ada pengangguran di seputar lingkungan perusahaan besar” patut kita beri afresiasi.

Karenanya, melalui PODIUM saya

Berita blusukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar disekitar Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (11/1) mengelitik perasaan Ahmad warga Desa Stabat Lama yang tinggal diseputar lokasi PT.LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. informasikan ke Pak Marwan tentang perlakuan PT.LNK Gohor Lama Kec.Wampu terhadap warga di seputar lokasinya, keluhan dan pernyataan saya seperti ini sudah pernah saya sampaikan pada wartawan dan dimuat PODIUM edisi 16-31 Desember 2014.

Bukan hanya saya saja yang menyampaikan keluhan ke wartawan pada pertengahan Desember tahun lalu, tapi dari aparat Desa Stabat Lama dan Desa Stabat

14 Daerah Sudah Tampung Dana Pilkada 2015 di APBD MEDAN, PODIUM KPU Sumatera Utara memastikan 14 kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pilkada pada tahun 2015 ini sudah siap dari segi pendanaan.

Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut menurut Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, sudah ditampung pada APBD 2015 pada masing-masing daerah. "Jadi anggaran

sudah tidak bermasalah lagi," katanya, Jum'at (9/1/2015).

Mulia menjelaskan, saat ini mereka (KPU Sumut) masing menunggu instruksi dari KPU RI mengenai jadwal pembentukan penyelenggara ditingkat kecamatan seperti PPK. Hal ini mengingat belum ada kepastian apakah masih menggelar pilkada langsung atau melalui DPRD. "Kita kan sama-sama tau, Perppu pilkada belum disahkan di DPR

Lama Barat Kec.Wampu pun menguatkan pernyataan saya di PODIUM tersebut.

Selaku warga yang tinggal diseputar lokasi PT.LNK Gohor Lama, saya minta Pak Menteri menegur perusahaan yang mengabaikan masyarakat desa sekitarnya terkait program CSR. “Kalau perlu, tidak hanya sekadar teguran, jika perlu memberikan sanksi" ujar Ahmad. (tsa-mudhi) RI," ujarnya.

Secara keseluruhan menurut Mulia, sudah tidak ada kendala mereka dalam mempersiapkan tahapan pemilu, jika nantinya DPR menyetujui penyelenggaraan Pilkada langsung. Sebab, masalah anggaran yang sebelumnya dikhawatirkan bermasalah, ternyata sudah rampung semuanya.

"Dari segi waktu juga kita tidak akan terlambat dalam membentuk PPK dan PPS. Masih ada waktu," ungkapnya. (P03)

Hasban Ritonga Dilantik Jadi Sekda Provinsi Sumut

MEDAN, PODIUM Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Rabu, melantik H Hasban Ritonga menjadi Sekretaris Daerah Provinsi setelah Surat Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi No 214/M Tahun 2014yang dikeluarkan 29 Desember 2014.

"Hasban diharapkan bisa mengemban tugas membantu Pemerintah Provinsi membawap Sumut ke arah lebih baik.Peran Sekda sangat strategis," kata Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho di Medan, Rabu (14/1).

Dia mengatakan itu usai melantik Sekda Sumut H Hasban Ritonga menggantikan H Nurdin Lubis yang sudah pensiun di November 2014.

Sekda, kata dia bertugas memastikan seluruh jajaran di

Pemprov Sumut punya misi sama untuk memajukan Sumut.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang polemik penetapan dan pelantikan Sekda itu mengingat Hasban masih menjadi terdakwa di sengketa Sirkuit Pancing, Gatot menegaskan, langkah itu sudah sesuai prosedur.

Sebagai Gubernur, katanya ,dia hanya menjalankan dan mengamankan tugas Pemerintah Pusat. "Saya yakin semua akan berjalan baik.Pak Hasban bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan termasuk menjalani proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Selain Hasban yang Kepala Inspektorat, dua calon Sekda lainnya adalah Sekretaris DPRD Sumut, Randiman Tarigan dan Kepala Bappeda Arsyad Lubis.

Sementara Hasban Ritonga

mengaku siap menghadapi apapun yang terjadi dengan dilantiknya dia sebagai Sekda ditengah masih adanya kasus Sirkuit Pancing dimana Hasban menjadi terdakwa.

Dia mengakui, kesiapannya itu antara lain karena merasa tidak bersalah. "Sebagai warga negara Indonesia tentunya saya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.Tetapi dalam hati nurani, saya yakin, saya tidak bersalah," katanya.

Dia juga menegaskan, tugasnya sebagai Sekda tidak akan

terganggu dengan proses hukum yang sedang berjalan.

"Ada pengacara dan kalaupun saya harus hadir, saya siap dan dipastikan bisa tetap menjalankan tugas sebagai Sekda dengan koodinasi terus dengan semua jajaran,"katanya.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut H Sulaiman, mengatakan, sengketa Sirkuit Jalan Pancing Deliserdang, murni merupakan sengketa tapal batas dengan pihak PT Mutiara Development, bukan penyalahgunaan kewenangan. (net)

opini

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Membangun Langkat Jangan Ada yang Terabaikan “Langkat Tanah Melayu, di sini kita harus hidup rukun , damai, dan bertoleransi, dengan menjunjung tinggi adat, istiadat dan budaya masyarakat setempat. Mari kita bangun Langkat, dengan semangat kebersamaan�

Merayakan Hari Ulang Tahun Langkat kita harus melihat peta kemiskinan masyarakat Langkat, terutama etnis melayu, karena kelompok ini menjadi korban dari kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kehidupan tradisional mereka. Terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Timur Langkat. Hutan bakau berabadabad menjadi sumber penghidupan telah dilenyapkan berganti dengan hutan kelapa sawit. Demikian pula laut sebagai ladang penghidupan mereka dijarah pukat gerandong.

Bukan tak ada perjuangan untuk mendapatkan hak Tanah Ulayat Masyarakat Melayu peninggalan Sultan Langkat, tapi perjuangan itu selalu kandas di tengah jalan. Namun demkian perjuangan masyarakat melayu Langkat untuk mendapat hak atas tanah adat ulayatnya bagai mencusuar di tengah lautan yang tak pernah padam. Meski ada hujan badai hempasan gelombang mercusuar tetap kokoh bediri menerangi kapal berlayar.

Meskipun perjuangan itu bagi pemerintah seperti kata pribahasa “Anjing menggonggong Kafilah berlalu.� Hak atas tanah mereka hutan bakau di tepi pantai tetap saja dijarah petani berdasi dan para taifan kaya. Denikian pula yang tinggal di gunung-gunung hutan telah gundul.

Perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah ulayat perlu kesabaran, dan perjuangan itu tidaklah sia-sia.

Soal kapan perjuangan itu akan berhasil itu perkara yang lain.

Meskipun kalau dicermati perjuangan untuk mendapatkan hak tanah ulayat masyarakat adat di Langkat cenderung pada pendudukan tanah-tanah perkebunan milik PTP2

Oleh: Rusdi Stabat

sedangkan perjuangan melalui jalur pengadilan terabaikan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan tanah.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya. Sebagai pedoman dalam rangka penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi kriteria. Dan ketentuan mengenai tanah ulayat/hak ulayat masyarakat hukum adat sebenarnya sudah diatur secara lebih rinci, khususnya mengenai syarat, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tanah ulayat/ masyarakat hukum adat.

Guna menyelesaikan masalah tanah ulayat perlu ada peradilan khusus untuk tanah ulayat,sebab peradilan umum belum dapat melindungi secara adil hak-hak masyarakat hukum adat karena peradilan umum lebih mementingkan bukti-bukti otentik di mana masyarakat hukum adat pada umumnya tidak memilikinya.

Bahkan dalam Keputusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengakui eksistensi hutan adat dan masyarakat hukum adat karena UUD 1945 mengakui hal itu.

Pasal 18B ayat 2 UUU 1945 menyatakan bahwa negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi sejak mesin sinso dan eksapator beko milik pengusaha kebun kelapa sawit menjarah hutan bakau di perkampungan nelayan identik punghuninya masyarakat puak melayu, maka keguncangan kehidupan sosial dan ekonomi tidak terbendung lagi. Siapa yang menjadi payang negeri setia melindungi kehidupan rakyat ketika berada dalam posisi terjepit kehidupan tradisional, ekonomi dan sosial mereka. Paluh menjadi lebar karena tidak ada hutan bakau menghadang gerusan air membuat masyarakat didua dusun terpisah dengan kerabatnya yang tinggal di seberang paluh. Tidak ada kepiting,udang dan biota laut yang bisa dibuat lauk pauk mereka di siang hari. Sejak hutan bakau masih rimbun paluh itu bisa diseberangi hanya dengan berjalan kaki, tapi kini harus diseberangi dengan menumpang sampan getek. Belum lagi dengan penderitaan harus mereka alami jika musim penghujan tiba. Desa tapak kuda di Kecamatan Tanjung Pura menjadi contok perambahan hutan bakau secara membabi buta.

Teriakan dan ratap tangis puak Melayu dinegeri Langkat ini akan nasib kampung halamannya hanya bagaikan angin lalu. Sebab konsep pembangunan dibuat pemerintah tidak pernah memikirkan masyarakat adat, termasuk keberadaan suku pribumi. Pembanguna di daerah hanya konsep yang dipaksakan dari Jakarta.

Selama ini, pemerintah daerah, melalui perpanjangan tangan pemerintah pusat, telah banyak merampas hak-hak atas tanah hutan dan air masyarakat pribumi. Mengapa oknum pejabat pemerintah memperjual belikan hutan konservasi di ruang hidup suku asli. Padahal mereka sudah tinggal di situ beranak pinak ratusan tahun bahkan lebih sebelum negara ini ada dan berdaulat. Mengapa ketika menetapkan kawasan konservasi, mereka tidak dibawa berunding, inilah penyebab mengapa masyarakat melayu Langkat sebagai penduduk asli, selalu menjadi kambing hitam perambaha hutan di lahan hutan konservasi. Sementara penguasa kaya dan oknum pejabat apakah eksekutif legeslatif bahkan yudikatif dipemkab Langkat dan sumut memiliki lahan kebun sawit ratusan hektar yang telah dibebaskan dari lahan konservasi oleh pejabat bersangkutan.

Menjadi kewajiban Pemerintah daerah atau pusat untuk menjamin hak sejarah masyarakat melayu sebagai pemilik tanah leluruhnya di negeri Langkat ini, termasuk kehidupan tradisionilnya, memajukan pendidikan anakanak mereka, status ekonomi dan sosialnya.

Pemetaan dan penetapan hutan serta peruntukannya jangan lagi sentralistik, eksklusif sehingga tidak ada ruang bagi penduduk setempat untuk berpartisipasi dan selain itu harus transparan.

Kehidupan masyarakat melayu tertutama yang tinggal di sepanjang pantai Timur Langkat berabad-abat bersandar kuat kepada hutan bakau dan lautan haruslah dilindungi kelangsungannya .

Meskipun mereka memang tidak menjadi orang kaya, namun terjamin kepentingan hajat hidupnya dari generasi ke generasi.

Tidak masuk akal mereka akan merusak hutan mangrove hanya dengan menebang beberapa batang pohon mangrove lalu mereka harus berurusan dengan kantor polisi.Kedepannya Pemerintahan Jokowi-JK harus merevolusi UUPA yang lahir dari pemerintahan terdahulu. ***

PODIUM Pendidikan

15

Edisi 16 - 31 Januari 2015

Kadis Pendidikan Diminta Blusukan ke Sekolah-sekolah Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Anies mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.

Beberapa kelebihan yang disebutkan di antaranya tentang peningkatan jumlah institusi lembaga pendidikan dasar dan menengah serta jumlah anak yang mendapatkan akses pendidikan bertambah dari tahun ke tahun.

“Kita di Indonesia juga unggul dari Spanyol dan Hongkong dalam hal kapasitas berinovasi. Dari survei terhadap 142 negara, kita di urutan 30,” kata Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu juga memuji pendidikan di Indonesia, yang dari tahun 1945 sampai 2011, buta huruf sudah bisa berkurang hingga delapan persen.

Pencapaian ini pun dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga dulunya mengalami permasalahan buta huruf seperti

Indonesia.

Meski demikian, kata Anies, masih ada berita buruk dari pendidikan Indonesia, seperti sekolah yang tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan sebesar 75 persen dan nilai rata-rata uji kompetensi guru yang masih jauh di bawah standar, yaitu 44,5. Sementara itu, nilai ideal yang diharapkan adalah 70.

Karena itu, Anies mengutarakan bahwa pendidikan di Indonesia harus bisa bereformasi. Reformasi di sini dalam arti keseluruhan aspek dan sistem pendidikan yang keliru harus segera diubah. Anies pun menegaskan akan menjadikan pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai basis pendidikan Indonesia.

“Kita punya tokoh pendidikan yang luar biasa, tetapi sampai sekarang, belum tentu kita baca bukunya kan. Kita harus menggunakan pemikiran Ki Hadjar Dewantara,” ujar dia.

Menurut Anies, pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan malah terlebih dahulu dipakai di negara-negara lain. Indonesia sendiri, kata dia, harus mengikuti pemikiran tersebut karena sudah terbukti berhasil di negara-negara lain, salah satunya Finlandia.

Pada pengujung pertemuannya, Anies berpesan kepada semua kepala dinas agar mau blusukan di tempatnya masing-masing.

Tujuan blusukan tersebut adalah untuk lebih mengenal potensi pendidikan yang ada di masing-masing tempat dan sekadar silaturahim dengan pelaku-pelaku pendidikan.

“Guru itu pelaksana pendidikan Indonesia.

Kita juga harus menyejahterakan kehidupan guru. Kita bisa beri keringanan untuk guru, seperti diskon di bengkel motor,” ucap Anies (Sumber KBP)

Wapres Jusuf Kala :

Spirit Belajar Anak Desa Lebih Hebat Dari anak kota Kilas Balik Pembentukan (1)

MAH ALANG Menjadi MaHal dan HT Indra Bungsu Jadi Sultan Langkat BERANGKAT dari realita di depan mata, hari ini kita melihat kemiskinan masyarakat Langkat terutama masyarakat melayu yang bermukim di pesisir Pantai Timur Langkat dari Kec. Pematang Jaya hingga kecamatan Secanggang sungguh sangat memprihatinkan.

Kehidupan mereka berabad-abad tergantung pada alam telah punah. Hutan bakau sebagai sumber kehidupan telah berganti dengan rimbun pohon sawit bukan milik masyarakat adat tapi milik petani berdasi dan taipan kaya dengan kekuatan kekuasaan dan uang mereka bisa mengatur pejabat pemerintah untuk mendapatkan hak atas tanah.

Ironisnya sampai saat ini tatanan hukum adat melayu Langkat hanya wacana belaka realiasasinya tidak ada, itu karena masyarakat adat tidak terbentuk dan pemangku adat Langkat sekedar symbol belaka.

Adat Langkat akhirnya tinggal srimonial belaka tepung tawar, barjanji, marhaban dan sebagainya tidak membentuk tatanan kehidupan sehari-hari. Adat istiadat berlaku turun temurun telah semangkin luntur akibat dari tergerus kebudayaan barat.

Dari faktor ekonomi misalnya, menurut bahasa tutur yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dimasa pemerintahan Kesultanan Langkat rakyat hidup makmur setiap tahun sultan mengeluarkan zakat dan sedekah dengan mengumpulkan seluruh rakyat di masjid Azizi Tanjung Pura atau di halaman istana bertepatan pada malam 27 Ramadhan. bersambung di edisi berikutnya....

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau JK menuturkan pendidikan baru dibilang berhasil kalau bisa diterapkan langsung di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan JK saat menerima pengajar muda dari Indonesia Mengajar di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

"Kemarin waktu Menteri Pendidikan (Anies Baswedan) uraikan kultur baru yang agak rumit, saya bergurau sama Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya bilang kita kan sekolah yang sederhana saja bisa jadi begini. Jadi sebenarnya pada akhirnya semua pendidikan itu uji pokoknya adalah di lapangan," kata JK. Dalam kesempatan ini pula, JK menyinggung Susi Pudjiastuti yang ?hanya lulusan SMP tapi bisa menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di pemerintahan saat ini. Ia melihat apa yang didapat Susi selama bersekolah langsung bisa diimplementasikan di kehidupan sehari.

"Saya ingin gambarkan menteri yang paling populer sekarang di kabinet, yang tamatan SMP bukan yang Phd," ujar JK. JK juga menyampaikan anak-anak di desa lebih memiliki niat belajar dibanding anak yang tinggal di kota. Karena itu, 20% APBN dialokasikan pada pendidikan, agar pendidikan bisa menjangkau anak-anak di desa.

"Saya selalu katakan, anak desa sendiri fighting spirit-nya lebih hebat untuk belajar dari pada anak Jakarta. Cucu saya pergi ke sekolah jam 10, diantar mobil, AC, makan bawa bekal, dijemput. Coba anak desa jalan kaki 10 kilo untuk pergi sekolah. Spirit itu lebih hebat anak desa itu. Jadi Anda tinggal berikan sentuhan," tegas JK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus pendiri Indonesia Mengajar, Anies Baswedan yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menambahkan pentingnya minat membaca ditingkatkan. Minat membaca harus dimulai oleh para orangtua dan guru.

"Itu gurunya, gurunya harus punya minat baca. Orangtuanya harus punya minat baca. Lalu anak-anaknya diajak punya minat baca," ungkap Anies.

Selain itu, Menteri Anies mendukung diterapkan jam baca di tiap wilayah di Indonesia. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya menghabiskan malam hari dengan menonton televisi saja.

"Lalu bagi masyarakat di komunitas yang memiliki RT/RW, buatlah jam belajar, jam membaca. Jadi jangan hanya nonton TV tapi jam baca digalakkan.

Kalau RT/RW bersemangat mengemban itu insya Allah yang lain-lain akan bersemangat," tandas Mendikbud Anies Bawewsdan (Sumber KBP)

Kemenag RI Beri Anugerah API Kepada Bupati Langkat STABAT, PODIUM Kehadiran Bupati di dampingi sejumlah pejabat diantaranya Sekda Indra Salahudin, Kakan Kemenag T. Darmansyah, Kabag Kessos Syahrizal, Ketua MUI Buya H.Ahmad Mahfuzd dan Ketua Forum IGTPQ Kh. Abdurrahman.

“Terima kasih dan rasa hormat saya kepada seluruh guru – guru agama yang telah memberhasilkan program pemberantasan buta aksara Al Qur’an untuk mewujudkan generasi Langkat yang berahlak,” ujar Ngogesa usai menerima penghargaan dimaksud bersama sejumlah Kepala Daerah lainnya se – Indonesia, pada Selasa malam (6/1) di Aula HM Rasyidi Gedung Kementerian Agama Jakarta Pusat.

Menurut beliau capaian atas anugerah API setelah sebelumnya tim melakukan

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mendapatkan anugerah Apresiasi Pendidikan Islam (API) bersamaan pada malam Tasyakur Hari Amal Bhakti (HAB) di Kementerian Agama RI Jakarta. survei dan wawancara langsung yang dipimpin Prof.

DR. Rusmin Tumanggor, baik kepada Guru TPQ, jajaran Kemenag maupun kepada Bupati Langkat sendiri, yang dilanjutkan presentasi langsung di Kementerian Agama Pusat pada tanggal 16 Desember lalu, dengan para panelis sejumlah dosen dari beberapa Universitas di Jakarta.

Melalui anugerah API ini, kedepan Kabupaten Langkat menurutnya akan tetap memperhatikan kepentingan pendidikan Islam bagi terciptanya generasi muda yang berakhlak mulia , dengan membuat regulasi

tertentu sehingga icon Langkat sebagaimana harapan Bupati adalah Negeri Terdidik Qur’ani.

Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakin Syaiifuddin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah menjadikan agama sebagai garda terdepan dalam kebijakannya dan berharap anugerah API ini menjadi motivasi bagi daerah lainnya untuk juga dapat memprioritaskan pendidikan agama dalam menunjang pembangunan daerah, khususnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Kebijakan Bupati Langkat

atas pemberian honorarium kepada guru TPQ, RA, MDTA dan P3N juga perhatian yang terus menerus diberikan terhadap bantuan sosial bagi bilal mayit pada setiap tahunnya, menjadi point penting penilaian, selain upaya beliau dengan menggunakan dana pribadi memberangkatkan para guru TPQ untuk memperdalam ilmu pengajaran Al Qur’an serta kepedulian yang tinggi terhadap penguatan pendidikan islam di sekolahsekolah umum.

Anugerah API Kemenang RI selain diberikan kepada Bupati Langkat sebagai satu-satunya Kepala Daerah di Sumut, juga diberikan kepada Gubernur Jambi, Bupati Aceh Besar, Bupati Bontang, Bupati Bulungan, Bupati Jepara dan Walikota Makasar. (Rel.Umas Lkt-P.05)