POTRET
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS
Doc PODIUM
Proyek “Jelebau” jalan Hotmix Pasar Satu Simpang Gohor Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu sepanjang Lk 1560 meter dengan nilai anggaran Rp 4,8 milyar, dikerjakan PT. SMJ, namun di beberapa ruas jalan terlihat kupak kapik.
CATATAN PODIUM Posisi Kadis PU Langkat Rawan CARUT marutnya penanganan berbagai proyek jalan dan jembatan di Dinas PU Langkat TA 2014 di tenggarai karena adanya permainan “oknum tertentu dikantor Dinas PU Langkat” untuk menjebak Kadis .PU Langkat Ir.H.Bambang Irawadi. Katanya, “Jaringan dari dalam menargetkan Ir. Bambang Irawadi bisa tersangkut masalah korupsi dan diupayakan segera masuk penjara”. Selama Ir.Bambang Irawadi memimpin di Dinas PU Langkat “memang dinasnya sekalipun tidak pernah tersentuh aparat penegak hukum dalam berbagai masalah korupsi. Walaupun telah digempur kalangan LSM berulang kali, dinas yang satu ini tidak pernah goyah. “Kepiawaian sang Kadis” memang sudah terbukti, tetapi dengan bergeraknya arus dari dalam apakah Ir.Bambang masih akan selamat ??. Hanya sang waktulah yang bisa menjawabnya”. Berbagai kasus dugaan ketidak beresan di Dinas PU Langkat sudah pernah disampaikan LSM dan masyarakat ke aparat penegak hukum di daerah maupun di Jakarta, namun sampai saat ini “Bambang” masih berkuasa di Dinas PU Langkat. Isu dan rumor Ir.Bambang akan digantikan oleh Julius,memang sudah lama beredar dikalangan pers, apakah pergantian itu ada kaitan dengan campur tangan “oknum dari Kejatisu” hanya Ir.Bambang dan orang dalam di Dinas PU Langkat lah yang bisa menjawabnya. ***
“
Celoteh: Di mana-mana sedang meriah betul orang cerita batu Wak Co-Leteh: Nyinya kawan awak ‘Pak Ahai’ batu itu berat Bang Celoteh: Memang betul berat tapi lebeh mendai orang gila batu daripada gila nyabu wak Co-Leteh: Betul juga, gayanya hanya peredaran batu saja yang bisa mengimbangi peredaran sabu yo
Turut Berduka Cita
Atas Meninggalnya
Ibu Hj. Arisman Ibunda Ibnu Hajar, SE
Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Mauliddin Koodinator Daerah/Biro Jabodetabek: Isro Budi Nauli HR (Korda), Moratua Spahutar, SE,Saddam, Robert L Tobing, SH,Fabiantoro Bengkulu: Salim Pane,SH Lubuk Linggau: T.Muchalladon Medan: Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra, Ery Sundari, Suparno Harianto Kota Binjai: Eddy Gunawan (Ka.Biro), Eko Wahyu, Febri Taruna Langkat Hilir: Junifar Efendi (Ka.Biro) Stabat: Zulfikar Khan, Yusri Anderiza Secanggang: Sariman, Nasruddin Bujing, Amzon Wampu: T.Zainal Abidin, Amiruddin Tanjung Pura: Abdullah Ramdhani Zilin Binjai: Misli Langkat Hulu: Sunar (Ka.Biro), Amir Hamzah Piliang, K.I Ruddin Ketat Teluk Haru: Suhemi FH (Ka.Biro), Amir S Tanjung Pimpinan Perusahaan T. Syaiful Anhar Manager Keuangan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Ondrio Suseno, SPdi Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Thomas (Acian) Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – red.podium@yahoo.co.id Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.
HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat
(Ketua BAKOPAM Sumut)
TARIF IKLAN Tutup usia pada 2 Februari 2015 di Medan. Semoga amal dan ibadah diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan dapat bertabah menghadapi cobaannya. dari:
T. Syaiful Anhar Pemred PODIUM
0852 0640 7583
Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-
3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15 ) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-
PODIUM Khusus
R
evolusi spritual Lebih Tinggi dari evolusi mental Ketua Umum PBNU dikukuhkan menjadi profesor bidang tasawuf di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Tema besar yang dikemukakannya adalah revolusi spiritual. Kiai Said yang menghabiskan 12 tahun di Arab Saudi untuk menempuh penddikan tinggi sampai lulus doktor ini memang mengambil spesialisasi tentang kajian tasawuf.
Bagaimana pemikirannya tentang revolusi spiritual ini, berikut wawancara Mukafi Niam dari NU Online di gedung PBNU di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan pidato pengukuhan. Apa yang dimaksud dengan revolusi spiritual? Ini masih nyambung dengan pesantren, kalau mental kan akhlak, kalau spiritual lebih dari akhlak. Lebih tinggi. Ini sangat-sangat relevan dengan era globalisasi yang sangat mengkhawatirkan. Liberalisasi budaya, agama, hubungan seks, semuanya memprihatikan sekali. Narkoba sudah masuk ke anak SD, ke orang miskin. Kalau dulu kan orang kaya saja karena mahal. Gagasan nya adalah bagaimana spiritualitas menjadi spirit semangat kehidupan kebangsaan, bagaimana tasawuf membangun spiritualitas yang kita jadikan tujuan. Saya ini bukan orang yang sholeh, tapi ingin menjadi orang yang baik. Arahnya ke sana. Idolanya saya, harus mengidolakan seorang yang spiritualitasnya mulia, aulia, ulama, solihin, saya sendiri masih jauh. Apa yang dilakukan dengan revolasi spiritual ini? Mari kita dalam hidup ini, bukan hanya ketika di masjid, di pasar, di jalan, mari kita mengutamakan spritualitas. Kalau akhlak sekedar pribadi luar, hormat orang tua, tetangga, tamu, membantu orang miskin, Itu semuanya baik, tapi belum tentu spiritualitasnya baik. Akhlaknya baik. Kita membantu orang miskin yang didasarkan pada keikhlasan, ketulusan, tidak ingin pamer, tidk ingin balasan. Lha ini baru sufi. Nah, bagaimana spirit ini mewarnai spiritnya bangsa Indonesia, yang petani, buruh, pejabat dan lainnya menjalankan kewajibannya dengan didasari keikhlasan, apalagi kiainya, yang mengajar dan membimbing masyarakat. Saya ini masih ngak karu-karuan, tapi idolanya saya ke sana, ke orang-orang yang sholeh. Berat, tapi bisa kalau ada niat. Apa sih bedanya kita dengan Imam Ghozali, sama-sama dilahirkan dengan kondisi seorang bayi yang bodoh, buta huruf, tapi beliau bisa menjadi sufi dan filosof besar. Apa sih bedanya kita dengan Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, waktu lahir juga ngak bisa apaapa, menangis. Artinya kalau ada kemauan pasti bisa. Sama dengan membangun karir, membangun kebesaran kemuliaan spiritual. Kita bisa jadi wali
kalau kita mau. Ini soal penanaman nilai, kalau rajin ibadah belum tentu memiliki nilai spiritualitas? Bukan berarti saya meremehkan ibadah, tapi belum tentu orang yang rajin ibadah itu sufi. Akhlakul karimah penting, tapi belum tentu orang yang sudah melakukan itu menjadi sufi. Bisa menjadi sufi kalau yang dilaukan tadi berdasarkan hati yang ikhlas. Pencapaian nilai itu harus melalui pesantren atau ngaji atau apa? Normatifnya ya pesantren atau mengikuti tarekat, tapi banyak orang jadi penjahat kemudian tobat langsung jadi wali seperti Ibrahim bin Adham, Sayyidah Rabiah Adawyah, penyanyi klub yang kemudian langsung menjadi wali. Ibrahim bin Adham, seorang anak raja yang melepaskan kebesaran kemewahannya langsung menjadi sufi, tetapi secara normal ya ada proses untuk mencapai spiritualitas yang tinggi. Ada juga para auia mencapai makom tinggi tanpa proses. Apa mengikuti tarekat langsung jadi sufi atau wali? Ngak, katakanlah anggotanya 10 ribu, kalau ada walinya 10 sudah bagus. Sama juga pesantren, seperti Lirboyo, dari 10 ribu santri, 100 yang sangat alim dan berakhlak saja itu sudah sangat bagus. Tarekat adalah lembaga pendidikan. (nuol)
3
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Valentine Sering Timbulkan Korban Remaja KETUA Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengajak umat muslim dan generasi bangsa Indonesia untuk meninggalkan budaya peringatakan hari Valentine. Menurutnya, valentine tidak mengajarkan hidup yang produktif bahkan seringkali menimbulkan korban pada remaja. Perempuan yang juga Menteri Sosial ini mengatakan hal tersebut saat hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad di pesantren Al Aziziah Denanyar Jombang, Sabtu (14/2). "Saya menangkap bahwa valentine adalah perayaan yang tidak produktif dan tidak sehat. Karenanya saya mengajak untuk ditinggalkan, karena hal itu tidak layak ditiru, " ujarnya mengatakan. Khofifah menekankan pentingnya bangsa membangun produktivitas warganya, maka sesuatu yang kontrapoduktif dan tidak sehat harus ditolak. Dikatakannya, ketika kita melihat bahwa Valentine, seringkali di identifikasi sebagai bagian mereka yang boleh merayakan sesuatu yang tidak produktif maka kita ajak untuk menolak. "Karena bangsa ini darurat Narkoba, presiden sudah menyampaikan itu dan juga darurat pornografi. Oleh karena itu, kedaruratan keduanyanya ini semestinya bisa kita jaga dengan sesuatu yang sehat dan produktif," tandasnya. Kepada santri Khofifah berpesan, bangsa ini masih tertinggal jauh dengan negara tetangga Malaysia dalam bidang kepakaran. Di Malaysia setiap 150-an jumlah penduduk ada seorang doktor sains, teknologi, ekonomi, dan matematika. Sementara di Indonesia perbandingannya adalah 500 penduduk baru ada seorang doktor. "Jadi kita masih kalah 1 banding 5 dengan Malaysia," ujarnya. Karenanya, santri diharapkan setelah menamatkan pendidikan di pesantren tidak berhenti untuk bersekolah. Harus melanjutkan jejang pendidikan hingga perguruan tinggi bahkan hingga mencapai gelar doktor. "Terutama di bidang sains, bidang teknologi, ekonomi dan matematika seperti tokoh Aljabar (ulama matematikawan abad pertengahan)," pungkasnya. nuol
PODIUM Utama
4
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Hanya Presiden yang Bisa Tenangkan KPK - Polri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai hanya Presiden Joko Widodo yang bisa menenangkan polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Saran yang diberikan terhadap Presiden Jokowi tersebut, kata dia, bukan merupakan intervensi hukum karena tidak seorang pun yang bisa mengintervensinya. "Intervensi yang dilakukan sifatnya politik dan moral, terutama mengangkat secara definitif Kapolri baru. Ini yang saya kira akan mampu menyelesaikan masalah sekarang, meski nantinya ada
"Persoalan ini harus dihentikan dan hanya Presiden Jokowi yang bisa menghentikannya," ujarnya kepada wartawan di sela kegiatan di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Sabtu (14/2). Menurut dia, masalah yang semula mengarah ke
perorangan saat ini sudah menjadi persoalan antarlembaga sehingga menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan politik sampai timbul adanya pro kontra masyarakat dengan mengusung tema "Save KPK" maupun "Save Polri".
Babak Kritis...
AKADEMISI dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai konflik antar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sudah memasuki babak kritis. "Konflik antarlembaga penegak hukum antara KPK dan Polri sudah memasuki babak kritis. Publik sedang harap-harap cemas menanti keputusan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan," katanya di Kupang, Ahad (15/2). Menurutnya apapun hasil keputusan pengadilan yang sedang menangani praperadilan Budi Gunawan, maka kredibilitas kedua lembaga tersebut dipertaruhkan. Ketika hakim memutuskan untuk menerima praperadilan yang diajukan BG, maka KPK berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Begitupun sebaliknya jika hakim menolak, maka BG dan Polri secara kelembagaan akan terus dipojokan oleh publik. Menghadapi persoalan ini, kata dia, kedua
lembaga tentunya sedang merasa tidak nyaman. Bahkan merebak isu ada ancaman terhadap penyidik KPK dan keluarganya. "Terhadap isu tersebut dapat diduga ada skenario pengalihan opini publik. Skenario ini bisa dilakukan KPK, Polri atau kelompok eksternal," katanya. Artinya, pelaku teror ini bisa dari pihak KPK untuk membangun simpati publik bahwa mereka sedang dizalimi dengan adanya isu teror terhadap KPK yang pelakunya dialamatkan pada Polri. Atau, bisa juga merupakan rekayasa dari dalam KPK sendiri untuk menekan Polri karena komisionernya sedang menghadapi proses hukum. "Tapi boleh jadi ada pihak lain yang sedang bermain di air keruh untuk menciptakan ketegangan dan kegalauan KPK dan Polri. Semua hal bisa saja terjadi dan semua ini memaksa Presiden untuk tidak lamban dalam menentukan sikapnya," katanya. (rol)
pro dan kontra," tukasnya. Terkait kelembagaan KPK, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut berharap tidak ada upaya pelemahan dari pihak mana pun karena keberadaannya masih sangat dibutuhkan. Pihaknya menegaskan bahwa
KPK harus menjadi komitmen dasar bangsa, baik pemerintah maupun rakyat membangun tekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. "Korupsi merupakan penyakit bangsa yang kejahatannya tidak hanya ke negara, tapi ke rakyat dan membawa dampak sistemik terhadap kerusakan bangsa. Karena itu tidak boleh ada yang bergeming sedikitpun dalam memberantas KKN," ucapnya. Tokoh asal Sumbawa itu berpendapat bahwa keberadaan KPK tidak boleh diganggu gugat demi pemberantasan korupsi dan sepakat lembaga tersebut diisi oleh orang-orang bersih. "Sampai sekarang Indonesia tetap membutuhkan KPK karena Polri dan Kejaksaan yang juga memiliki wewenang pemberantasan korupsi masih tidak cukup fungsional melakukannya. Bahkan menurut survei, di dua lembaga itu kerap ditemukan oknum yang korup," tuturnya. (rol)
Presiden Harus Tepati Janji PRESIDEN Joko Widodo berjanji untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri pekan ini. Janji itu pun ditagih karena apabila tak tuntas maka Jokowi dianggap tak konsisten. "Minggu lalu ketika berada di luar negeri, presiden berjanji untuk minggu ini menyelesaikan masalah antara KPK-Polri. Bermacam-macam alasan dikemukakan oleh presiden untuk membenarkan penundaan," kata anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik saat dihubungi, Kamis (12/2). Jokowi memiliki waktu yang singkat untuk mengejar deadline. Erma berharap mantan Gubernur DKI itu mengambil keputusan paling lambat hari Minggu. "Minggu adalah batas akhir. Saya ingin presiden ini bisa segera mengeluarkan sikap di hari Minggu. Kalau sampai hari Minggu belum ada keputusan presiden, artinya beliau menjilat ludah sendiri," ujar politikus Partai Demokrat ini. Ketegasan Jokowi saat ini diuji. Konfik KPK-Polri kini sudah melebar sehingga muncul teror kepada pegawai KPK. Ini bukan hal yang diinginkan oleh publik. "Harusnya jadi pemimpin ya harus tegas. KPK dan Polri adalah institusi di bawah kendali presiden. Masa dibiarkan berlarutlarut. Aneh," ungkap Erma. (anl)
PODIUM nusantara
5
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Sengkarut RAPBN Perubahan 2015, Siapa Bermain? SIDANG Paripurna DPR yang menjadwalkan agenda tunggal yakni pengesahan RAPBN Perubahan 2015 sejak sidang dibuka sudah dihujani interupsi dari sejumlah pimpinan komisi dan anggota DPR. Mereka mempertanyakan postur RAPBN Perubahan 2015. Bahkan meminta penundaan pengesahan RAPBNP 2015. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan soal anggaran jaminan kesehatan yang hanya akan mengcover 88,2 juta orang. Padahal, sambung Rike, terdapar 108 juta peserta BPJS. Ia mempertanyakan dana Rp5 triliun yang tiba-tiba masuk dalam RAPBNP 2015. "Ini tidak pernah diinformasikan ke komisi IX. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang peristiwa di periode kemarin yang juga seharusnya komisi IX tahu adalah tragedi kasus kardus duren yaitu dana PPID. Sehingga, dana Rp5 triliun ini butuh penjelasan." tegas Rieke dalam sidang Paripurna DPR, Jumat (13/2/ 2015). Dalam kesempatan tersebut Rieke mengatakan Komisi IX DPR semestinya dilibatkan dalam sinkronisasi penyelarasan anggaran sebesar Rp5 triliun. "Saya harap dapat dukungan dari teman-tema Komisi IX untuk menunda pengesahan RABNP 2015. Karena jaminan kesehatan bukan hanya tanggungjawab Komisi IX tetapi tanggungjawab DPR di komisi manapun. Saya mohon untuk ditunda," cetus Rieke. Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Daulay juga menginterupsi sidang paripurna. Ia mempertanyakan anggaran Kementerian Sosial yang berkurang sekitar Rp10 triliun. Menurut dia, Komisi VIII DPR telah melakukan rapat dengan Kemensos terkait anggaran kemiskinan. "Sikap inkonsisten pemerintah terkait RAPBN Perubahan telah melangkahi dan mengebiri DPR. Hak budget parlemen menjadi hilang," sesal politisi PAN. Menurut dia, perubahan anggaran telah diklarfiikasi di Badan Anggaran. Daulay menegaskan, penjelasan dari Banggar perubahan anggaran tersebut lantaran sikap pemerintah. "Ini murni dari pemerintah, harus dijelaskan siapa yang bertanggungjawab. Ini hak orang miskin. Kita
Rancangan APBN Perubahan 2015 yang rencananya disahkan Jumat (13/2/2015) menuai polemik. Sejumlah pimpinan komisi dan anggota DPR protes dengan sejumlah angka yang terpampang dalam RAPBNP 2015 tersebut. Keputusan di komisi berubah total. Siapa bermain?
pertanyakan ke Menkeu dan Bappenas," sebut Saleh. Hal senada juga dilontarkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima. Ia mempertanyakan penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah PTPN. Padahal, kata Bima, pihaknya hanya menyetujui penyertaan modal hanya di PTPN III saja. "Kita hanya setuju di PTPN Nusantara III saja, tidak di PTPN VII, IX, X dan XII, ini karena faktor legal standing," cetus Bima. Ia juga mempertanyakan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Djakarta lloyd sebesar Rp350 miliar. Padahal kata Bima, Komisi VI tidak pernah menyetujui penyertaan modal ke perusahaan tersebut. "Dalam rapat Komisi VI seingat saya kita tidak menyetujui untuk penyertaan modal ke PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 3,5 miliar. Tetapi di lampiran ada PT Djakarta Llyod. Apa ada kesepakatan di luar Komisi VI," tanya Bima.
Sejumlah kejanggalan dalam RAPBNP 2015 ini tentu mengejutkan. Perubahan sejumlah mata anggaran di Kementerian/Lembaga yang tanpa mengonfirmasi ke komisi mitra kerja pemerintah tentu memberi efek serius terkait fungsi konstitusional DPR khususnya dalam hak budgeting. APBNP 2015 Rasa Jokowi Pembahasan RAPBN Perubahan 2015 kali ini merupakan pengalaman pertama bagi parlemen membahas anggaran tak lagi masuk di satuan tiga alias program kerja pemerintah. DPR seperti beli kucing dalam karung Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-XI/2013 tidak lagi memperkenankan DPR membahas satuan tiga berupa kegiatan dan jenis belanja. Pelaksanaan putusan MK ini baru efektif berjalan dalam pembahasan RAPBN 2015 ini. Bagaimana praktik di lapangan? Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB
Hasanudin mengatakan pasca putusan MK, DPR tidak lagi mengetahui jenis belanja yang akan dibelanjakan oleh pemerintah. "Seperti pemerintah mau beli pesawat sekian rupiah, jenis pesawatnya apa kita haram mengetahuinya," papar TB Hasanuddinn di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/2/2015). Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengatakan larangan pembahasan DPR hingga satuan tiga menyebabkan fungsi anggaran DPR menjadi mengambang. "Karena kita tidak diberi info peruntukkannya berapa mata anggarannya tidak ada," papar Okky. Menurut dia, situasi saat ini tak ubahnya parlemen seperti mendapat materi perkuliahan dari eksekutif. DPR kata Okky, tidak mengetahuui apakah tepat sasaran atau tidak anggaran yang diperuntukkan. "Seperti beli kucing dalam karung," kata Okky bertamsil. Sementara terpisah Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafy mengatakan implikasi dari DPR tidak lagi membahas satuan tiga mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi menjadi tertutup. "Jadi terlalu banyak mudhorotnya," kata Uchok. Peneliti hukum konstitusi di Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia Mei Susanto mengatakan dalam konsep hukum keuangan negarapun, pembahasan anggaran haruslah memenuhi prinsip spesialitas, yaitu spesifik sampai detil baik dalam perancangan di eksekutif maupun dalam pemberian persetujuan di DPR. "Karenanya pembahasan sampai hal detil berupa satuan tiga memiliki landasan konsepsional yang jelas," kata Mei. Menurut dia, alasan pembatasan hak budget karena rawannya korupsi dalam pembahasan anggaran, dapat diatasi dengan cara pembahasan yang transparan dalam rapat yang terbuka untuk umum. "Karenanya, batal demi hukum apabila pembahasan APBN baik di tingkat Komisi, Badan Anggaran ataupun Paripurna DPR dilakukan dalam rapat tertutup," tambah Mei seraya mencontohkan pembahasan anggaran Kementerian BUMN di Komisi VI. (ic)
6
Edisi 16 - 28 Februari 2015
PODIUM Binjai
Perbaikan Irigasi Untuk Mencapai Swasembada Pangan Wali Kota Binjai HM Idaham, SH, MSi, mencanangkan perbaikan irigasi bersama Dan Dim 0203 Langkat, sebagai upaya swasembada pangan di kota Binjai. BINJAI, PODIUM Pencanangan perbaikan irigasi dan penandatangan MOU swa sembada pangan di tanda tangani Wali Kota HM Idaham dan Dan Dim 0203 Langkat Let.Kol. Inf. Agusman Herry, Selasa ( 10/2) , di Kelurahan Tanah Merah, Kec. Binjai Selatan. Sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan irigasi, disaksikan Tim pengawas Litbang Kementerian Pertanian RI Prof. Dr. Ir. Rizal Jamal. Dan Dim 0203 Langkat Let. Kol. Agusman Hery, mengemukakan Kodim 0203 Langkat membawa dua daerah yaitu Kab. Langkat dan Binjai . Gerakan perbaikan irigasi di Langkat, sudah diselenggarakan . Hari ini di Binjai, dan program gerakan perbaikan irigasi bertujuan mencapai swasembada pangan sebagai program Nawacita Presiden RI. Program diselenggarakan secara nasional, walau di targetkan 3 tahun, namun oleh Kasad diyakinkan bisa tercapai dua tahun. Wali Kota Binjai HM Idaham, SH, MSi, menjelaskan , di Kota Binjai, areal pertanian tidak luas, hanya 1.700 ha, di wilayah Kec.
Binjai Selatan dan Kec. Binjai Timur, ditambah Kec. Binjai Utara. Begitupun diharapkan aktivitas kelompok tani, terutama petanio pemakai air harus siap mendukung program.Idaham juga mengingatkan, keberhasilan swasembada pangan akan berhasil jikia petani tidak mengalihkan penggunaan lahan. Serta melakukan pola tertib tanam.” Jika pola tertib tanam dilaksanakan oleh petani, diyakin swasembada pangan berhasil,” ujar Idaham . Tim pengawas Litbang Kementrian
Lisa Idaham Ajak Ibu Rumah Tangga Manfaatkan Pekarangan BINJAI, PODIUM Ketua Tim penggerak PKK Kota Binjai, Hj Lisa Andriani Idaham mengajak para ibu rumah tangga untuk memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah dengan menanam sayur, buah, tanaman bumbubumbuan, tanaman hias dan tanaman obatobatan melalui program halaman asri,
teratur, indah dan nyaman bersama PKK (HATINYA PKK). “Pemanfaatan halaman rumah ikut mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan keluarga,” kata Lisa Idaham dalam kunjungannya ke kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai
pertanian RI Prof. Rizal Jamal, sangat mengapresiasi program gerakan perbaikan irigasi guna mencapai swasembada pangan di Sumatera Utara. Program yang diselenggarakan secara nasional,diyakinkan Indonesia akan kembali sebagai negara swasembada pangan. Pencanangan gerakan perbaikan irigasi dan MOU pencapaian swasembada pangan , di hadiri unsur Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara, Kadis Pertanian Binjai Ir. Edy Gunawan, pimpinan FKPD dan SKPD Kota Binjai. (P. 04-Bj) Selatan, Selasa (10/2). Kunjungan dimaksudkan dalam rangka pembinaan lanjutan di kelurahan Binjai Estate yang merupakan juara pertama Lomba pemanfaatan tanah pekarangan kategori HATINYA PKK dan menjadi Wakil Sumut ke tingkat Nasional. Pada kunjungan tersebut Lisa melakukan dialog dengan para kepling dan kader PKK. Turut hadir Asisten ekonomi pembangunan Hamdani Nasution. Kepala dinas kebersihan dan pertamanan Irwansyah, Kepala BLH Aspian MAP. Menurut Lisa pemanfaatan halaman rumah tidak harus menanami semua jenis tanaman namun yang terpenting adalah pemanfaatan lahan sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung Kelurahan Binjai Estate sebagai kelurahan Hatinya PKK, instansi terkait juga siap membantu. Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan mendampingi membersihkan drainase dan membantu tanaman hias, badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Binjai akan membantu membuat bank sampah, pembuatan kompos dan pengelolaan 3 R (reduse, reuse, recycle). Sedangkan dinas pertanian membantu bibit tanaman budidaya yang dapat menghasilkan apotik hidup, wartung hidup, tanaman obat keluarga dan bibit ikan lele. Setelah mengunjungi kelurahan Binjai Estate, ketua TP PKK Kota Binjai juga melakukan pembinaan di kelurahan Sumber Karya kecamatan Binjai Timur yang merupakan kelurahan dengan kategori lingkungan bersih dan sehat. (P.04- Bj)
PODIUM Langkat
7
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Dugaan Korupsi di MTsN Tanjung Pura Diambangkan Kasus dugaan korupsi dana DIPA Tahun Anggaran 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) T.Pura yang dilaporkan Korda ICW Langkat ke Unit Tipikor Sat.Reskrim Polres Langkat beberapa waktu lalu, kini dipertanyakan penanganannya oleh masyarakat Tanjung Pura. Menurut informasi yang berhasil dihimpun PODIUM dari berbagai sumber dilapangan, bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan dana DIPA sebesar Rp.4,813.826.000,- yang dilakukan ‘Mis’ selaku Ka.MTsN Tanjung Pura “kini statusnya sengaja diambangkan”. Dan Pengambangan kasus dugaan korupsi itu diduga didalangi oknum Ketua LSM yang selalu “berteriak lantang” tentang pemberantasan korupsi di Langkat. Informasi yang diperoleh dari kalangan
internal di Kemenag Langkat, oknum Ka.MTsN Tanjung Pura ‘Mis’ sengaja dilepas pihak Kemenag Langkat agar bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Diduga lepas tangannya pihak-pihak terkait di Kemenag atas permasalahan yang dihadapi ‘Mis’ karena takut merembet ke MTsN lainnya “yang diduga juga melakukan hal serupa” kata sumber PODIUM. Melihat kondisi ini, kita meminta Ka.Kanwil.Kemenag Sumatera Utara agar segera menurunkan Tim untuk menindak lanjuti dugaan tindak korupsi yang dilakukan ‘Mis’ di MTsn Tanjung Pura. Dan jika ditemukan bukti-bukti penyelewengan yang dilakukannya, ‘Mis’ layak dicopot dari jabatannya selaku Ka.MTsN T.Pura lanjut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya (PNS di Kemenag Langkat-red). Untuk sekedar di ingat,berita “ DIPA 2013 di MTsnT.Pura Rp.4,8 Miliar Diduga Bermasalah” telah pernah dimuat PODIUM di Edisi 16-31 Desember 2014 ( di halaman 7 - Podium Langkat – red). Sejauh mana penanganan pihak Unit Tipikor Sat.Reskrim Polres Langkat dan Kanwil.Kemenagsu menangani “kasus dugaan korupsi dana DIPA 2013 di MTsn T.Pura setelah pemberitaan ini”, PODIUM akan menyajikannya dalam edisi mendatang. (tsunami)
Penyebab Korupsi di Langkat Diduga Karena Minimnya Gaji PNS Dari kejauhan kita sedih mendengar situasi yang saat ini dialami “belasan oknum PNS di BLH Langkat dan juga beberapa oknum PNS lainnya” yang sudah ditersangka kan oleh pihak Kejari Stabat, tapi nasib mereka “tidak jelas”. Nama mereka sudah digembar-gemborkan di berbagai media sebagai tersangka, tapi kelanjutannya tidak ada. Jika hal seperti ini terus berlanjut, “dipastikan akan menciderai hak azasi pegawai tersebut, “dan bisa juga mengganggu perjalanan karir Pak Ngogesa Sitepu,SH”. LANGKAT,PODIUM Orasi Ilmiyah dan pernyataan M.Rofi Hariyanto dari Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat April 2012 yang lalu “tentang salah satu indikasi terjadinya korupsi di kalangan Pegawai Negeri Sipil” disebabkan minimnya penghasilan atau gaji yang diterima, “harus kita akui kebenarannya”. Saat itu kita menganggap “apa yang disampaikannya, merupakan orasi pesanan” ataupun pernyataan yang sengaja dilempar untuk membela sepak terjang adanya “dugaan tindak korupsi di Dinas PU Langkat” yang saat itu marak diberitakan diberbagai media. Tapi kini setelah hampir menjelang dua tahun M.Rofi Hariyanto menyampaikannya “orasi ilmiahnya” kita akhirnya jadi percaya dengan apa-apa yang diulasnya tersebut. Pernyataan diatas disampaikan Amir HR salah seorang Pendiri Ikatan Keluarga Berandan (IKADAN) di Jakarta pada PODIUM belum lama ini, menanggapi semakin maraknya dugaan tindak korupsi di berbagai Dinas yang ada di Langkat
beberapa tahun terakhir ini. Menurut Amir HR yang juga Pemred salah satu Mingguan tersebut, upaya yang harus dilakukan Pemkab Langkat untuk “mengurangi” praktek dan prilaku korup pegawai negeri sipil adalah dengan cara memberikan “uang rangsangan atau tambahan gaji” pada pejabat yang memegang posisi menentukan seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Jika hal tersebut dilakukan, kita yakin prilaku korup oknum PNS di Langkat akan berkurang ujarnya. Dari kejauhan kita sedih mendengar situasi yang saat ini dialami “belasan oknum PNS di BLH Langkat dan juga beberapa oknum PNS lainnya” yang sudah ditersangka kan oleh pihak Kejari Stabat, tapi nasib mereka “tidak jelas”. Nama mereka sudah digembargemborkan di berbagai media sebagai tersangka, tapi kelanjutannya tidak ada, “ akan menciderai rasa keadilan masyarakt Langkat, “dan di khawatirkan bisa mengganggu perjalanan karir Bapak H. Ngogesa Sitepu,SH ”. Penetapan oknum pegawai di BLH
Langkat sebagai tersangka tentu telah melalui “penyelidikan, penyidikan” pihak Kejari Stabat, tapi tercium aroma tak sedap di tengah-tengah masyarakat Langkat dan baunya pun tercium sampai di Jakarta ini. Kasus- kasus yang ditangani pihak Kejari Stabat “kita minta” di tuntaskan” kasihan nasib mereka dan keluarganya yang sudah dijadikan tersangka ujar Amir HR. Mendengar banyaknya kasus yang menggantung di Kejari Stabat “kita meminta pihak Jamwas Kejaksaan Agung agar memeriksa kasus-kasus yang sedang dan sudah ditangani pihak Kejari Stabat”. Masyarakat Langkat diperantauan (Jabodetabek-red) sudah muak membaca retorika yang disampaikan oleh Hendri Hatta.SH di media massa “keberadaan Henderi,SH selaku Ka.Kejari Stabat sudah sangat layak untuk dievaluasi” Kejaksaan Agung. Selain mengusulkan Pemkab Langkat memberikan” uang rangsangan khusus” pada PNS seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kita juga meminta Pemkab Langkat tidak memberikan bantuan dan hibah dalam bentuk apapun ke lembaga penegak hukum yang ada di Langkat. Walaupun hal itu telah di upayakan agar tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan yang berlaku,”tapi itu sudah menabrak etika dan moral serta tidak elok dimata masyarakat”, lagipula mereka kan sudah mempunyai anggaran tersendiri dari Pusat ujarnya. (P.04/Jk )
8
Edisi 16 - 28 Februari 2015
PODIUM Langkat
Kemah Bersama Pramuka Sei Lepan Berlangsung Meriah KUPT. Dinas P dan P Kecamatan Sei.Lepan Kakak Sugito HS, SPd membuka Kemah Bersama (Kemsa) Pramuka Kecamatan Sei Lepan, 2015 di Lapangan SDN 057766 Trans Lok. Kemsa Pramuka diikuti penggalang,tingkat SD, SMP, dan MTS se-Kecamatan Sei Lepan. SEI LEPAN, PODIUM Melalui Kemsa ini diharapkan menjadi wadah transfer pengalaman dan menghidupkan semangat pendidikan luar sekolah. Menurut Kak Sugito HS, SPd, selaku Pembina Kwarraw Sei Lepan ,semakin tinggi intensitas pertemuan kepramukaan yang dilakukan, tentunya semakin baik bagi adik-adik pramuka guna mengasah kemampuan yang telah mereka dapatkan di gugus depan selama ini. Dalam melaksanakan cikal bakal pramuka di gugus depan Kec. Sei Lepan ini mari kita jalin tali persaudaraan di antara adikadik pramuka semua serta sebagai bahan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini. kepada seluruh jajaran kwartir ranting pramuka lebih aktif melakukan kegiatan bersama antar peserta didik. “Mari kita maksimalkan kegiatan kepramukaan ini dengan terus melakukan pembinaan kepada adik-adik pramuka,” ujarnya.
Dengan pembinaan yang dilakukan terus-menerus akhirnya mampu menciptakan anggota pramuka yang bertanggungjawab, bersemangat, berdisiplin dan bermoral positif sehingga mampu mencegah keinginan adik-adik untuk melakukan tindakan-tindakan negative yang merugikan orang lain dan masa depan adik-adik. Selanjutnya kepada adik-adik pramuka yang mengikuti kegiatan kemah bersama, Kakak Sugito HS, SPd berharap semakin berdisiplin , sebab disiplin itu merupakan ciri khas anggota pramuka. Semoga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dapat meningkatkan disiplin. “Sekali lagi saya minta kalian tingkatkan disiplin dengan menerapkan dasa darma pramuka. Selama tiga hari mengikuti Kemsa ini 30
Januari s/d Minggu 1 Pebruari 2015, agar seluruh aktifitas yang dilakukan untuk dianalisa. Hal itu penting sebagai bahan masukan sehingga pelaksanaan Kemsa di tahun yang akan datang semakin baik dari segi kualitas kegiatan maupun pelaksanaannya.” Ujar Kak Sugito HS, SPd mengakhiri kata-kata arahannya. Sementara itu Ketua Panitia Kemah bersama Joko Pribadi didampingi Sekretaris Julianti mengatakan pada PODIUM. “Kami mengucapkan terima kasih
atas dukungan wali murid dan semua pihak yang turut mensukseskan Perkemahan Bersama. Perkemahan Bersama diikuti 180 orang peserta . Dalam Kemah bersama ini kami melaksanakan bermacammacam kegiatan antara lain pentas seni, hasta karya, memasak, penjelajahan, pengetahuan umum, dan sebagainya. Alhamdulillah telah berjalan sukses,” ujarnya tersenyum bahagia sambil menjabat tangan awak PODIUM. (Amir Tanjung)
PODIUM Langkat
9
Edisi 16 - 31 Desember 2014
10
Edisi 16 - 28 Februari 2015
PODIUM Langkat
PEMKAB LANGKAT Bentuk Tim Sengketa Lahan Warga Desa Tanjung Ibus Pemkab Langkat bertindak cepat dengan membentuk tim khusus untuk mesikapi keluhan warga Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang, terkait sengketa 50 Ha lahan yang diklaim milik kelompok warga diduga diperjual belikan oknum aparatur desa. LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Asisten Pemerintahan, Drs Abdul Karim , didampingi Kepala BPN Langkat Kasten Situmorang, Camat Secanggang Satiman, Kabag Tapem Rajanami, Kasat Pol-PP M Akhyar, Kakan Kesbangpol Wahyudi, Inspektorat maupun Polisi serta TNI, menegaskan hal itu ketika menerima perwakilan warga di ruang rapat Sekdakab, Rabu (4/2). “Untuk mensikapi permasalahan ini, kita segera bentuk tim khusus dengan melibatkan instansi terkait. Untuk persoalan dugaan oknum aparatur desa yang mungkin berlaku di luar kewenangan, tetap akan diproses sesuai ketentuan berlaku. Tim khusus, nantinya bertujuan mengumpulkan berbagai hal dibutuhkan guna mendapatkan solusi terbaik. Karenanya, dimintakan masing-masing pihak menahan diri sampai prosesnya tuntas sekaligus diperolehnya kesimpulan. Mengenai laporan pengaduan ke polisi telah dilakukan warga yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Secanggang, mantan Kabag Orta tersebut mengaku tidak dapat mencampuri.“Sekarang ini kita fokus dulu menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan warga Tanjung Ibus kalau pengaduannya sudah sampai ke penyidik maka ranahnya sudah bukan kewenangan
kita lagi. Sederhananya kita akan jalankan apa yang menjadi tugas tim khusus ini saja,” Ujar Drs. Abdul Karim menjelaskan pada wartawan. Kepala BPN Langkat Kasten Situmorang menambahkan, pihak (BPN) akan mengawal jalannya proses sengketa dimaksud. Diingatkan dia, embrio setiap pertikaian tanah umumnya tidak terlepas dari surat pengantar alas hak yang dikeluarkan aparat perpanjangan tangan pemerintah di desa. Budianto selaku koordinator lapangan warga merasa sependapat bahkan meminta tim dimaksudkan segera beraksi guna mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman antara warga dengan oknum yang memperjualbelikan lahan. “Dengan adanya kebijakan ini, kami merasa beruntung sekali Pemkab bersikap tegas. Namun hendaknya segera beraksi agar kepanikan warga teratasi, mengingat warga menduga adanya kesewenang-wenangan oknum aparatur desa,” ujar Budianto. Terjadinya permasalahan sengketa lahan 50 Ha warga Tanjung Ibus Kec. Secanggang, diduga H Surdik selaku Kades Tanjung Ibus melegalkan jual beli lahan milik warga yang tergabung di HNSI Secanggang sejak tahun 1985. (P.33Lk)
Sejumlah Pejabat Eselon III & IV Pemkab Langkat Dilantik
Seseorang yang dilantik menduduki jabatan tertentu memiliki tanggung jawab dan amanah di instansi yang dipercayakan. Oleh karenanya selama menduduki jabatan harus kreatif, tanggap dan menunjukkan dedikasi serta loyalitas terhadap kesuksesan jabatan yang diemban. STABAT, PODIUM “Penting menjadi perhatian semua pejabat, kepekaan, kecerdasan dan kemampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan baik, cepat dan tepat” tegas Bupati Ngogesa melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahuddin, M.Kes,
MM saat melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat Eselon III dan IV jajaran Pemkab Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (12/2). Khusus kepada Kepala Puskesmas yang dilantik diharapkan dapat lebih meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan, Baik dalam konteks peningkatan kualitas
hidup maupun pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, serta sehat fisik, mental, sosial dan produktif. Adapun pejabat Eselon III dan IV yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat nomor 824.4-37/K/2015 untuk esselon III Hendri Tarigan, S.Pt Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perikanan dan Kelautan, Sedangkan untuk Eselon IV Ida Teresia Bangun, S.Pi Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan, Drs. Asri Barus Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kec. Wampu, H. Hasan Nur Arifin, SE Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kec. Sei Bingai, Sikap M.Pd Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kec. Sirapit, Gloria, S.Pd,M.Pd Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Yuni Rispandi, S.Pd Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Inventarisasi Dinas Pendidikan
dan Pengajaran, Darsono, S.Pd Kepala Seksi Pengolahan Data dan Perencanaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Kenderwis,SKM, M.Kes Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, Hj. Sri Mahyuni,SKM Kepala Seksi Ibu, Anak dan Lansia Dinas Kesehatan, dr. Josep Manaor Silitonga Kepala Puskesmas Pantai Cermin, dr. Harry Abdullah Kepala Puskesmas Sawit Seberang, Arlina Prihesti, SKM Kepala Puskesmas Sambirejo. Kemudian Hadi Saufi, SKM Kepala Puskesmas Beras Basah, dr. Lisdayani Kepala Puskesmas Sei. Bamban, dr Budianto Wahyo Wardoyo Kepala Puskesmas Desa Teluk, dr Emserodes Karo-karo Kepala Puskesmas Secanggang, dr. Sri Wardani Kepala Puskesmas Stabat, dr. Sampe Malem Kepala Puskesmas Bukit Lawang, Lemah, SKM Kepala Puskesmas Bahorok, Maria, SKM Kepala Puskesmas Marike, dr.Rawi Chandra Kepala Puskesmas Namu Ukur. (P.36- Lk)
Parlementaria
11
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Komisi B Kunker ke Kemenkes & Kemen Kelautan Perikanan RI LANGKAT, PODIUM Anggota DPRD Langkat baru – baru ini melakukan kunjungan kerja ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI dan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta. Pihak Kementerian Kesehatan menjawab dan menjelaskan sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan komisi B diantaranya tentang Rumah sakit, pada konsepnya Rumah Sakit Daerah maupun Rumah sakit Pemerintah adalah merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan RI. Informasi didapat bahwa Program anggaran Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dana APBD untuk kesehatan dialokasikan minimal 10 % diluar gaji pegawai, sedangkan APBN untuk kesehatan adalah sebesar 5 %, akan tetapi dana yang terealisasi baru sekitar 3 % oleh pemerintah, anggaran yang 3 % tersebut dibagi untuk wilayah dari Sabang sampai ke Merauke. Dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2009 secara umum rumah sakit daerah maupun rumah sakit pemerintah harus tersedia Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Layanan Usaha Umum (BLUU), maka kami berharap kepada DPRD Kabupaten Langkat sesuai dengan pungsinya untuk dapat mendorong dan melakukan pengawasan terhadap rumah sakit agar segera mendapatkan BLUD. Untuk mendapatkan predikat Rumah Sakit
Ketua komisi B DPRD Langkat Makhruf Ritongan SE, (kemeja coklat tua lengan panjang) beserta para anggota komisi lainnya sedang berdialog dengan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan saat pertemuan diruang rapat gedung Dirjen Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta. Umum kelas C haruslah memiliki alat – alat kelengkapan yang lengkap serta memiliki dokter spesialis dan standartnya harus terpenuhi jika masih ada kekurangannya, untuk melengkapinya dapat diusulkan melalui usulan ke provinsi, ujar pihak Kemenkes. Keluhan masyarakat tentang diberlakukannya Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan sejenisnya, tampaknya menemui solusi dari peraturan menteri tersebut, terbukti saat pertemuan komisi B
Komisioner KPU Audensi ke DPRD LANGKAT
Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana (pinggir kiri), Sekwan Drs.Basrah Pardomuan (dua dari kiri), dan Kabag Hukum H.Zurwansyah SH (tiga dari kiri) tampak serius saat berbincang-bincang dengan komisioner KPU Langkat beserta rombongan di ruang kerja ketua DPRD Langkat. LANGKAT, PODIUM Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, didampingi Sekwan Drs. Basrah Pardomuan, serta Kabag Hukum dan Perundang-undangan H.Zurwansyah SH, menerima Audiensi Komisioner KPU Kabupaten Langkat
diruang kerjanya, Jum’at (6/2). Ketua KPU Kabupaten Langkat Adlina Sarah memberikan apresiasi kepada DPRD Langkat yang telah mendukung sepenuhnya atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Langkat dan penyelenggaraan Pemilihan Umum sehingga pelaksanaannya berjalan lancar dan sukses. Pada kesempatan itu ketua KPU Adlina mengungkapkan bahwa gedung KPU yang dipakai sekarang ini statusnya adalah hanya pinjam pakai saja, maka Adlina berharap dukungan DPRD agar pemerintah kabupaten Langkat dapat menghibahkan tanah yang nantinya akan dibangun gedung KPU kabupaten Langkat, tentunya sesuai dengan prosudur, peraturan dan perundangundangan yang berlaku, ujar Adlina penuh harap. Diakhir pertemuan tersebut dilaksanakan penyerahan kepada ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin berupa Laporan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dan Pilkada, Piagam Penghargaan dan Profil Anggota DPRD Kabupaten Langkat priode 2014-2019. (HumasDPRD Lkt-P03)
dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa yang dilarang tersebut adalah ketika baru ditangkap langsung dijual, akan tetapi diperbolehkan jika dibudidayakan terlebih dahulu, ucapnya. Tambahnya lagi, namun mengingat terlalu banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat dikalangan nelayan, maka pada tanggal 1 Februari 2015 yang lalu akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menunda Permen tersebut sampai tahun 2016. (Humas DPRD Lkt- P03)
Selamat Berbahagia Atas Pernikahan
Miranda Wati (Mira ) Putri Bapak Ono Nababan (Wak No) & Ibu Lisa Ardani
Dengan
Wandi (Andi)
Putra Bapak Ngatimin & Ibu Ningsih
Akad Nikah: Minggu 22 Februari 2015 Jam 10.00 WIB s/d selesai di Dusun IV A Suka Maju Desa Pantai Gemi Stabat dari :
Keluarga Besar
PODIUM Sumut
12
Edisi 16 - 28 Februari 2015
SD IT IQRA’ STABAT Berkunjung ke Kantor DPRD LANGKAT Untuk memperkenalkan sejak dini kepada para anak-anak usia belajar terhadap tatanan kepemerintahan juga tentang kehidupan bermasyarakat serta seluk beluk DPRD, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Iqra’Stabat dibawah pimpinan kepala sekolah Ganda Wahyudi SPdi beserta guru pembimbing Mariatul Qiftiah SS dan Nurad Naini SPd melakukan kunjungan belajar dengan membawa murid-murid yang masih duduk dikelas IV ke kantor DPRD kabupaten Langkat, Rabu (11/2). LANGKAT, PODIUM Kehadirannya diterima oleh Kabag Umum Drs. Wagito S, selaku Pelaksana Sekwan, Kasubbag Protokol & Rumah Tangga Zubaidah Kaunar SH dan anggota DPRD Langkat yang diusung dari Partai Keadilan Sejahtra (PKS) duduk di komisi C Fatimah S.Si. Saat pertemuan dan diberikan waktu untuk Tanya jawab, tampak para siswa sangat antusias ingin melontarkan berbagai pertanyaan kepada buk Fatimah diantaranya seperti siapa nama lengkap ketua dan wakil ketua DPRD Langkat, tentang pungsi dewan, berapa jumlah anggota dewan, jumlah partai yang ada dan berapa jumlah gaji bersih yang diterima oleh anggota DPRD Langkat dan kenapa ibu mau menjadi anggota dewan.
Pelaksana Sekwan Drs. Sugito S, (kanan kemeja putih) sedang berjabat tangan saat menerima cendra mata dari kepala sekolah SD IT Ganda Wahyudi SPdi di gedung DPRD kabupaten Langkat.
Menanggapi pertanyaan tersebut Fatimah mengatakan bahwa saya menjadi anggota dewan adalah semata-mata ingin membantu masyarakat dan juga menampung keluhan masyarakat yang nantinya akan dibahas dan ditindak lanjuti untuk penyelesaian, ujarnya. Dan ketika berbalik Fatimah menanyakan siapa yang ingin menjadi anggota dewan, serentak hampir semua para siswa angkat tangan. Akhir pertemuan tersebut kepala sekolah Ganda Wahyudi SPdi menyerahkan cendra mata yang diterima oleh pelaksana Sekwan Drs. Wagito S, disaksikan anggota dewan Fatimah SSi, Kasubbag Protokol & RT dan para guru serta murid-murid SD IT Iqra’ Stabat. (P.03)
KONSULTASI DENGAR PENDAPAT KOMISI A DPRD LANGKAT DAN BNNK LANGKAT, PODIUM Untuk mendukung dan mensukseskan program kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat, Komisi A DPRD Langkat adakan konsultasi dengar pendapat dengan BNNK diruang rapat komisi A, Selasa (10/2). Kepala BNNK Langkat AKBP.H. Suyoso dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa BNN sekarang telah berubah menjadi BNNK Langkat sedangkan pemkab Langkat memberikan tanah dan gedungnya masih status pinjam pakai, kendala yang kami hadapi adalah tidak adanya lahan untuk dibangun, sementara biaya anggaran untuk bangunannya sudah ada tersedia dari pusat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat mempunyai program dan merencanakan membangun Klinic RAwat Inap untuk para pecandu narkoba di wilayah kabupaten Langkat, juga akan membangun panti rehabilitasi yang membutuhkan lahan seluas 5 Ha yang dapat menampung para korban narkoba untuk sekala nasional, jika ada pecandu narkoba yang ingin dimasukkan ke rehabilitasi maka harus ada surat keterangan/rekomendasi dari BNN baru bisa dirawat atau direhabilitasi ke tempat rehabilitasi, ujar Suyoso. Ketua komisi A DPRD Kabupaten Langkat Jiman Tarigan ST, menyebutkan akan mengupayakan untuk membicarakan tentang hibah tersebut karena hal itu j tidak terlepas dari persetujuan pelepasan aset yang berhubungan langsung dengan BPKAD Langkat. “Pada prinsipnya sudah ada kata sepakat kerja sama antara pemkab Langkat dengan BNN, hanya saja nanti kita perlu duduk bersama untuk membahasnya dengan Bupati Langkat, Asaisten III (yang menanggung jawabi tentang aset daerah), BPKAD (yang menanggung jawabi keuangan daerah), pihak BNNK dan komisi A DPRD, untuk itu secepatnya akan kami jadwalkan pertemuan dengan pihak executive,” ucap Jiman. Hadir pada petemuan tersebut Ibrahim, wakil ketua komisi A DPRD Langkat. Raja Kamsah Sitepu, Sekretaris. Paino, Jumari S, Syahrial Effendi Simanjuntak, Ir. Antoni, Agustinus Riza Kaban dan Yusri GHandoko masing-masing anggota komisi A. dari pihak BNNK dihadiri oleh kepala BNNK Langkat AKBP.H.Suyoso dan Ka.TU BNNK Langkat Bastian serta undangan lainnya. (HumasDPRD Lkt-P03)
PODIUM Sumut
13
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Aktivis Gebraksu Ditembak OTK Aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap seorang aktivis Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (Gebraksu) Muchtar Effendi ,42, telah meresahkan sejumlah penggiat anti korupsi. Kejadian ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang sudah melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku penembak Wakil Ketua Gebraksu yang kini masih terbaring lemas di RS Delima Martubung Kecamatan Medan Labuhan. Keterangan Ketua Gebraksu kepada wartawan Minggu (15/2) aksi itu diduga adalah teror tembakan terhadap dirinya saat berada di kediamannya di Jalan Pancing 5 Lingkungan 2 Gang Iman Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan. Kejadian itu diduga ada kaitannya dengan sejumlah aksi yang mereka gelar guna memberantas korupsi yang ada di
kota Medan maupun di Dinas PU Bina Marga Sumut. Menurut Saharuddin, ada tiga hal dugaan penyebab teror dialami mereka kemungkinan terkait aksi protes Gebraksu terhadap kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Pemkab Langkat yang melibatkan mantan Ketua DPRD Langkat, kedua terkait masalah protes penjualan Gedung Juang 45 atau Gedung Nasional yang berada di Sambu Jalan Sutomo Ujung kepada pihak ketiga, dan ketiga kemungkinan kecil terkait rencana pelantikan Laskar Anti Korupsi 45 Kota Medan serta pertemuan silaturahmi nasional anak bangsa yang rencananya dihadiri seluruh aktivis se-Indo-
nesia di Sibolangit pada 20 februari 2015 mendatang. “Kejadian penembakan itu disaat Minggu dinihari (15/2) sekira pukul 01.30 WIB, ketika itu kami hendak berangkat ke Sibolangit dalam rangka pertemuan aktivis seluruh Indonesia pada 20 Februari 2015 mendatang, kediamanku didatangi 4 OTK bersepeda motor matic sembari berpura-pura bertanya," ujarnya. Para pelaku langsung secara membabi buta menembaki, mungkin sasarannya kepada saya namun waktu itu saya masih berada di dalam rumah akan tetapi Wakil Ketua Gebraksu Mukhtar Effendi yang ditembaki hingga mengalami luka
tembakan di bagian paha dan tangan sebelah kiri. Petugas polisi dipimpin langsung Kanitreskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP David Bakara beserta sejumlah personil kepolisian menemui korban di rumah sakit Deli Martubung. Pihak kepolisian menemui para korban dan sejumlah saksi guna mencari tahu prihal kejadian tersebut diantaranya salah seorang saksi bernama Munial sempat dihujani sejumlah pertanyaan guna mengungkap pelaku penembakan. Bahkan Kanit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan langsung mengorek keterangan dari korban yang masih diinfus serta lukanya terbalut perban. (P05)
Akhir Februari, Calon Direksi PDAM Tirtanadi Diserahkan ke Gubsu MEDAN, PODIUM Seluruh nama-nama seleksi calon direksi PDAM Tirtanadi selesai dilakukan oleh tim independen pada akhir Februari 2015 ini, sekaligus mengumumkan proses seleksi untuk dipublikasikan sesuai kondisi yang ada baik dari segi mekanisme penghitungan nilai dan hasil penilaian. Selain mempublikasikan tim independen USU, seleksi 8 calon direksi PDAM Tirtanadi perlu dilakukan debat kandidat. Gubsu diminta berkomitmen agar penentuan direksi bebas intervensi, kepentingan politik dan sesuai peraturan perundangundangan serta meminta agar Perda No 10 Tahun 2009 direvisi. Itulah hasil rekomendasi Dialog “Mengawal Seleksi Calon Direksi PDAM Tirtanadi Sumut” yang digelar Pokja Wartawan Unit PDAM Tirtanadi Sumut” di Hotel Garuda Plaza Medan, Jumat (13/ 2). Hasil rekomendasi dialog ini akan segera diserahkan ke Gubsu H GAtot Pujo Nugroho. Dialog tersebut menampilkan pembicara Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Ahmad Taufan Damanik MA, Direktur LAPK Dr Farid Wajedi SH MHum, Anggota Komisi C DPRD Sumut Muchri Fauzi Hafiz SE MA dan anggota Komisi Informasi Publik Provsu Drs Robinson Simbolon. Hadir Kadiv PR Ir Amrun mewakili Plt Dirut PDAM, Ketua
Pokja Wartawan Unit PDAM Tirtanadi Zulmaidi, para pemimpin redaksi, LSM, pemerhati masyarakat, jurnalis dan anggota wartawan Pokja PDAM Tirtanadi Sumut, Laskar Hang Tuah dan lainnya. "Mulai hari ini, tim mulai seleksi berkas 16 calon itu, termasuk visi misi mereka," Taufan disela-sela dialog tersebut seraya menyatakan, setelah mempelajari berkas masingmasing, para calon akan mengikuti ujian dan interview mendalam. Pada akhir Februari, namanama 8 yang terbaik dari mereka akan diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dipilih menduduki jabatan direksi. "Kesimpulan namanama yang terbaik ini diikuti dengan beberapa catatan rekomendasi bagi gubernur.
Namun demikian untuk penetapannya tetap menjadi hak Gubernur," ungkapnya. Sementara dalam acara tersebut, Direktur LAPK Farid Wajedi menyebutkan agar tim independent bersifat netral. "Sekaligus mengumumkan proses seleksi calon Direksi PDAM Tirtanadi dan mempublikasikan sesuai dengan kondisi yang ada. Baik dari segi mekanisme penghitungan nilai dan hasil penilaian,"ucapnya. Pada pertemuan itu juga, direkomendasikan nama-nama tim independent dari USU, "Serta membuka debat bagi delapan besar calon Direksi PDAM Tirtanadi,"ucap Anggota Komisi Informasi Publik Sumatra Utara, Robinson Simbolon. Harapan yang sama juga disampaikan Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi
Hafiz, agar Gubsu Gatot Pujonugrho harus berkomitmen untuk PDAM Tirtanadi yang bebas intervensi, bebas kepentingan politik dimana para direksi yang terpilih kelak bisa memajukan perusahaan air minum yang dibangun pada zaman penjajahan belanda tersebut. Dari 16 nama calon yang saat ini masih diseleksi yakni Abdi Sucipto, ST, Ir. Arif Haryadian, M.Si, Ir. H.Delviyandri, M.PSI, Ir. Heri Batanghari, Ir. Hotmatua, MM, Drs. Indar Muda Dongoran, Irsan Effendi, S.Sos, MM, Ir. Jhon Pariaman Saragih, Drs. Parlindungan Siregar, PIA, M.Si, Rosmaida Tetty Sihombing, SE, MM, Sutedi Raharjo, Ir. H. T Fahmi Johan, M.Si, Ir. H. Tamsil Lubis, MT, Ir. H. Yusmansyah, MT, Ir. H. Zainal Abidin dan Ir. Zulkifli Lubis. (P.05) Pembicara Dialog “Mengawal Seleksi Calon Direksi PDAM Tirtanadi Sumut” Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Ahmad Taufan Damanik MA, Direktur LAPK Dr Farid Wajedi SH MHum, Anggota Komisi C DPRD Sumut Muchri Fauzi Hafiz SE MA dan anggota Komisi Informasi Publik Provsu Drs Robinson Simbolon foto bersama di Hotel Garuda Plaza Medan
opini
Edisi 16 - 28 Februari 2015
TKI dan Potret Kemiskinan "Baru-baru ini teman di Facebook membuat tulisan diakunnya.” 60 Persen perempuan Indonesia status menikah , meninggalkan keluarganya demi menjadi TKI, di Malaysia, Hongkong , Taiwan, Arab Saudi dan Negara Timur Tengah lainnya dengan niat di hati mencari penghidupan lebih baik.namun Ironisnya lagi tega meninggkan anak dan suaminya bahkan ada yang pergi tanpa persetujuan dari suami. atau dari orangtua bagi yang belum menikah” Oleh: Rusdi Stabat Disisi lain ada juga istri minta cerai sama suaminya demi mengejar impian dan anganangan yang hendak di gapåinya menjadi TKI di luar negeri. Egoisme dan materialisme sorang perempuan menelantarkan keluarga di tanah air patut disesalkan. Setelah tiba di Negara tujuan,harapan dapat duit banyak kadangkala tak sesuai dengan kenyataan. Sang isteri berangkat meninggalkan keluarga menjadi TKI tidak menyadari egoisnyå sudah di perdaya oleh calo-calo dan oleh hawa nafsu memberhalakan materi.Bahkan ia tidak menyadai calo yang merekrutnya mengambil keuntungan dari dirinya yang akan diberangkaktkan menjadi TKI, dan anak salah satu korban ditinggal istri minggat. Kalau tidakk diberi izin suami isteri ngotot minta di ceraikan. Inilah fenomena terjadi melanda keluarga Indonesia saat ini. Dan Inilah pula faktä yang ku telusuri di läpångån. Akhirnya dengan ikhlas harus di ucapkan suami “Dia bukan jodohku lagi.” Menarik sekali tulisan teman di Facebook seperti itu, memang untuk membahas masalah TKI dan keluarganya sangat tidak bijaksana jika hanya menyalahkan isteri dan suami tanpa menguraikan faktor-faktor penyebabnya mengapa seorang isteri harus mengadu nasib di Negara orang. Dalam kasus ini suami tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang dizholimi isterinya. Kalau saja sang suami dapat memberikan penghidupan yang layak buat keluarganya maka isteri tak punya pikiran dan tidak berniat untuk menjadi
TKI di luar negeri. Memang Faktor ekonomi seringkali dijadikan alasan bagi wanita yang sudah berkeluarga mengadu nasib di Negara orang,di sini lain suami tidak mampu membahagiakan kehidupan keluarganya. Suami dihadapan pada posisi yang lemah di mata isteri, ini pula menjadi alasan kuat bagi sang isteri untuk memaksakan kehendaknya bekerja sebagai TKI. Pisah ranjang untuk jangka waktu sekian lama dengan suami sesuai kontrak kerja bukan lagi menjadi pertimbangan termasuk berpisah dengan anak-anak dan keluarga di tanah air. Bahkan beberapa pasangan suami isteri harus bercerai karena sang suami tidak dapat menjaga ikatan cintanya. Masalah kemiskinan di negeri ini yang memotivasi ibu rumahtangga untuk mengadu nasib di luar negeri tidaklah berdiri sendiri, ada banyak faktor penyebabnya terutama korupsi diberbagai instansi pemerintah. Korupsi memiskinkan rakyat, Korupsi membuat anak-anak dari keluarga miskin terhambat pendidikannya, korupsi membuat insfrastruktur jalan jembatan terbengkalai pembangunannya. Selain itu terjadi kemiskinan struktural karena kebijakan pembangunan ekonomi tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Pabrik-pabrik di bangun, areal perkebunan kepala sawit di buka dan berbagai industri lainnya yang menyerap tenaga kerja. Tapi CSR dari perusahaan itu belum banyak dinikmati warga miskin yang tinggal di sekitar perusahaan.
Seringkali Kewajiban pemerintah mensejahterakan masyarakat miskin menjadi terabaikan karena kepentingan bisnis pengusaha bersinergi dengan politik kekuasaan. Meskipun kerap terjadi perlakuan tidak manusiawi dialami TKI di luar negeri, berupa bentuk penyiksaan bahkan pemerkosaan, tapi arus pekerja memasuki Malaysia, Taiwan, Hongkong, Arab Saudi dan Negara-negara Timur Tengah lainnya tak pernah surut. Ini karena tidak ada jaminan hidup layak diperoleh rakyat di tanah airnya. Para pemburu dollar di luar negari itu tidak memperdulikan nasihat dari orang-orang tua “Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri,” lebih baik tinggal di negeri sendiri. Tawaran mendapat gaji besar ditambah lagi dengan cerita dari mereka yang sukses menumbuhkan dorongan bagi TKI kita untuk pergi ke Negara tujuan dengan mengenyampingkan segala konsekwensinya. Tragisnya lagi ekspor TKI kita didominasi PRT, di negeri sendiri saja ada masalah serius terutama perlindungan terhadap diri mereka dan kehormatan mereka. Berbagai kasus penganiayaan, pemerkosaan dialami PRT kita di dalam negeri menjadi sesuatu persoalan tak terselesaikan, begitu pula yang terjadi di luar negeri. Besarnya minat isteri untuk bekerja di luar Negeri dengan niat membantu meringankan beban suami mencari nafkah untuk keluarga patut diberikan apresiasi. Namun karena tidak memiliki pendidikan maka
tidak ada pilihan lain kecuali menjadi PRT. Ternyata hasrat menjadi TKI bekerja di luar negeri tidak semata-mata merupakan alternatif pilihan terakhir, setelah menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan di dalam negeri. Ada juga karena tergoda rayuan dari calo dengan imingiming mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi harus disadari izin dari ayah bunda bagi yang belum menikah dan izin dari suami harus diutamakan. Karena ridho Allah tergantung ridho orangtua, ridho Allah tergantung ridho suami, ini harus dipahami dan layak direnungkan sebelum memutuskan berangkat menjadi TKI. Memang harus diakui akibat dari ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja atau lapangan kerja. Maka terjadilah pengangguran besar-besaran, menjadi TKI sebuah pilihan. Oleh karena itu ketika seseorang telah menjatuhkan pilihan untuk bekerja di luar negeri, hendaknya sudah dipikirkan masak-masak,dan pasang tekad menjadi TKI hanya sekali seumur hidup, agar setelah kembali ke tanah air mampu mengubah kehidupan ekonomi keluargan punya rumah baru sawah,hewan ternak, kenderaan baru dan tidak mustahil punya pasangan hidup baru. karena pasangan hidup yang lama “Dia Bukan Lagi Jodohku”. ***
PODIUM Pendidikan
Larangan itu diberikan karena biaya pendaftaran sudah ada dalam komponen BOS sebagaimana diatur dalam Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). “Di PPDB kita, pada saat madrasah melaksanakan pendaftaran siswa baru dilarang menarik dana dalam bentuk apapun karena di BOS ada komponen pembiayaan untuk itu,� tegas M. Nur Kholis Setiawan saat dimintai tanggapannya tentang madrasah negeri yang memungut biaya formulir pendaftaran bagi calan peserta didik pada tahun ajaran baru. Meskipun pendaftaran masuk madrasah negeri memang belum dimulai. Tapi di beberapa daerah, proses sosialisasi sudah dilakukan oleh beberapa madrasah ke lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi
15
Edisi 16 - 28 Februari 2015
Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan melarang madrasah negeri untuk memungut biaya pendaftaran bagi siswa baru. sasarannya. Sehubungan dengan , adanya keluhan masyarakat terkait adanya biaya formulir pendaftaran masuk madrasah negeri selama ini. Padahal Pasal 29 PPDB yang mengatur soal biaya dengan tegas menyebutkan bahwa
Bela Negara Masuk Kurikulum Sekolah Kilas Balik Pembentukan (3)
MAH ALANG Menjadi MaHal dan HT Indra Bungsu Jadi Sultan Langkat Sangat disayangkan di tengah perjalanan MAH ALANG, terjadilah konflik yang tak dapat diselesaikan antara kelompok H. Jabarsyah Cs dengan Kelompok Prof, H.Syamsul Arifin SH,MH. Pada tanggal 04 Januari Panitia Penabalam MAH HALANG H. Jabarsyah, T. Daniel Mozard, T. Syaiful Anhar mengadakan rapat tertutup di ruang kerja Wakil ketua DPRD Langkat Priode 2009-2014 Drs. Abdul Khair. Hasil rapat memutuskan menarik kembali Proposal Surat Permohonan Bantuan Dana yang telah diajukan pada Pemkab Langkat. Penabalan MAH HALANG akhirnya bubar tak terujud menjadi sebuah kenyataan. 2 Januari 2013 T. Syaiful Anhar mendirikan H. Jabarsyah Center (HJC) dan, 12 Januari 2013 bertepatan dengan 29 Syafar 1434 H di Rumah Makan Singgasana 2 Jln. Jend. Sudirman Kelurahan Perdamaian Stabat Kab.Langkat dideklarasikan Masyarakat Hukum Adat Melayu Langkat (MaHal). Adapun nama MaHal usulan dari H.Jabarsyah yang diterima aklamasi seluruh peserta rapat berjumlah 47 orang berasal dari Langkat hulu, Langkat hilir dan Teluk Haru. Dan Secara aklamasi peserta rapat meminta kesediaan H. Jabarsysah sebagai Ketua Umum MaHal. Permohonan itu direspon H. Jabarsyah dengan syarat seluruh peserta rapat membuat pernyataan lisan dan tertulis. H.Jabarsyah dalam kata-kata sambutannya setelah dikukuhkan sebagai ketua umum MaHal mengatakan. Ada sekitar 200 triliyun uang Sultan Langkat mengendap di Negeri Belanda. Uang itu hanya bisa diambil dengan syarat apabila ada masyarakat hukum adat bersinergi dengan Sultan Langkat. bersambung di edisi berikutnya...
biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat MI, MTs, dan MA Negeri dari Dana BOS dan BOP (ayat 1). Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi RA, MI, Mts dan MA Swasta diperoleh dari Sumbangan Calon Peserta Didik Baru yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat antara Kepala Madrasah dan seluruh anggota pengurus komite madrasah yang diketahui Kepala Kankemenag up. Kasi Mapenda Kota/ Kabupaten dengan tidak memberatkan orang tua Peserta Didik (ayat 2). Lebih lanjut , ditegaskan juga bahwa Kepala MI, MTs dan MA Negeri wajib membebaskan biaya pendidikan seluruh peserta didik dan dilarang memungut biaya dana dari orang tua/wali siswa (ayat 4).“Madrasah semestinya mentaati prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Complience atau ketaatan terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan terkait dengan PPDB akan membantu madrasah mendapatkan citra yang tetap baik di tengah persepsi baik masyarakat terhadap madrasah saat ini. Saat ditanya wartawan tentang sanksi apa yang akan diberikan kepada madrasah negeri yang masih memungut biaya pendaftaran, M. Nur Kholis mengatakan bahwa masalah sanksi menjadi ranah Inspektorat Jenderal Kemenag. (Sumber.Derektorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI)
KOMANDAN Korps Marinir Mayjen TNI A. Faridz Washington menyematan brevet kepada Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Selasa (9/ 12). (Dispenal) Bela Negara dan wawasan kebangsaan akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dari sekolah dasar sampai tingkat menengah. Usulan tersebut diwacanakan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu. Menurut beliau mata pelajaran Bela Negara dan was an kebangsaan sangatlah penting untuk ditanamkan sejak dini. Tujuannya agar warga mengetahi cara untuk mempertahankan NKRI, yang diproklamasikan 17 Agustus 1954. Misalnya perang rakyat semesta jadi rakyat itu ikut perang. Ujar beliau di Palembang 13 Febuari 2015. "Bagaimana mempertahankan Negara kalau wawasannya kurang." Beliau juga menegaskan wacana itu tidak hanya berhenti sebatas wacana, akan tetapi telah menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan agar ditindak lanjuti. Kalau dua mata pelajaran ini sudah diadopsi kurikulum maka akan menjadi pelajaran penting penentu kelulusan. (vc)
Kepala BPK-RI Perwakilan Sumut, Erwin SH M Hum berfoto bersama dengan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH usai melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Langkat.
BPK-RI PERWAKILAN SUMUT KUNKER KE PEMKAB LANGKAT LANGKAT, PODIUM Kunjungan BPK-RI diharapkan menjadi momentum ajang bimbingan maupun pengarahan demi tercapainya perbaikan. “Kiranya besar harapan kami di jajaran Pemkab Langkat ini, bimbingan maupun pengarahan diberikan keseluruhannya memberikan perbaikan. Dengan tujuan tetap mendapatkan kepercayaan dalam hal pengeloaan keuangan daerah,” kata Bupati di ruang pola kantor Bupati Langkat, Kamis (5/2). Dihadapan seluruh SKPD, Camat, Sekda, Ketua DPRD Kab Langkat maupun sejumlah Ketua Komisi, Ngogesa mengakui Pemkab Langkat secara optimal terus menerus belajar agar tidak terjadi kesalahan apalagi membuka peluang berbuat hal serupa. Untuk meantisipasi hal itu saran serta masukan seluruh jajaran perwakilan BPK-RI Perwakilan Sumut sangat dibutuhkan dalam koordinasi dan
Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH, menyambut baik kunjungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumut terkait sosialisasi pengelolaan keuangan daerah. informasi terkait akuntabilitas keuangan. Predikat dengan opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer selama 4 tahun, lanjut Bupati, dirasakan sangat tidak nyaman. Namun dengan kerja keras dan komitmen terwujudnya good governance dan clean governance dilakukan satuan kerja opini wajar dengan pengecualian (WDP) mampu diraih sejak TA 2010 hingga kini tetap bertahan. “Namun demikian, kami sangat berharap kedepannya laporan keuangan daerah Pemkab Langkat mencapai
penilaian opini wajar tanpa pengecualian. Caranya belajar dari kelemahan yang ada. Insya Allah, kehadiran BPK-RI menjadi tantangan buat kami untuk bisa memberikan kepercayaan bahwa kami (Pemkab Langkat) telah jauh berubah dalam pengelolaan keuangan sebagaimana perwujudan pemerintah yang bersih,” tegas Ngogesa. Kepala BPK-RI Perwakilan Sumut, Erwin SH M Hum, yang turut hadir pada kesempatan itu mengemukakan, jika kemungkinan terdapat temuan atau indikasi kecurangan dalam laporan keuangan maka
diberikan tenggat waktu selama 60 hari memperbaiki. Makanya, SKPD diminta mempelajari kajian-kajian hukum dalam penyusunan dimaksud. Lebih lanjut disebutkan, bagi pimpinan kerja satuan unit masih ada waktu sekitar 1 bulan ke depan menselesaikan seluruh laporan keuangan dan aset TA 2014. Menguatkan hal itu, dibutuhkan koreksi atau review dari Inspektorat terhadap laporan dimaksud. “Hendaknya kehadiran BPK-RI Perwakilan Sumut dalam konteks kunjungan kerja ini, tidak sia-sia dan bermanfaat meraih capaian opini WTP sebagaimana diinginkan berdasarkan penjelasan sudah diberikan. Makanya, menjadi keharusan pula bagi satuan kerja perangkat daerah bekerja maksimal menjalankannya,” ujar Erwin SH,M Hum. (Humas Lkt-P.05)