Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Mauliddin

Doc PODIUM

Penempatan bak sampah di Pajak Baru Tanjung Pura, memakai badan jalan, hal ini dapat membahayakan pengguna jalan yang setiap hari berlalu lalang.

CATATAN PODIUM Hak Angket dan Hak Interpelasi Dalam beberapa hari terakhir ini cerita dan berita “Hak Angket dan Hak Interpelasi “ menjadi trending tofik di beberapa media massa.

Munculnya istilah anggaran siluman menjadi gelombang pemicu “Hak Angket” pada Basuki ‘Ahok’ oleh 96 anggota DPRD DKI Jakarta.

Pertarungan Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ dan oknum anggota DPRD DKI yang berawal dari diajukannya APBD versi Pemprov DKI Jakarta ke Depdagri sampai kini belum juga berakhir dan sepertinya telah pula ‘melebar ke Bareskrim Mabes Polri’.

Kemudian anggota DPRD Prov. Sumut pun ‘tidak mau kalah dalam penggunaan hak individunya’, tanpa diduga banyak pihak “57 anggota DPRD Prov Sumut” telah menurunkan tanda tangan mereka untuk menggoyang Gatot dengan Jurus “Hak Interflasi”.

Penggunaan Hak Angket 96 anggota DPRD DKI Jakarta dan Hak Interflasi 57 anggota DPRD Prov.Sumut adalah “perlambang” mereka masih peka akan hak-hak individunya, dan hal itu harus pula kita hormati.

“Hak Angket” juga sepertimya akan dipergunakan anggota DPR RI di Senayan dalam rangka mempertanyakan kebijakan yang telah diambil Menkumham atas kemelut yang timbul di partai Ka’bah dan partai Golkar.

Selamat menggunakan “Hak Angket dan Hak Interflasi” anggota dewan yang terhormat, tapi jangan lupakan “Hak-hak rakyat” yang telah memilihmu. ***

“

Celoteh: Yang sudah dinomor satuke DPR tak dilantik Wak Co-Leteh: Banyak gayanya jurus dan trik yang dimainke setelah lewat seratus hari Celoteh: Habis reses ne, yang nomor dua pula diajukenya ke Senayan Co-Leteh: Kukeleh ‘tadakpe letehnya’ beliau yo mempermainke nasib orang

Koodinator Daerah/Biro Jabodetabek: Isro Budi Nauli HR (Korda), Moratua Spahutar, SE,Saddam, Robert L Tobing, SH,Fabiantoro Bengkulu: Salim Pane,SH Lubuk Linggau: T.Muchalladon Medan: Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra, Ery Sundari, Suparno Harianto Kota Binjai: Eddy Gunawan (Ka.Biro), Eko Wahyu, Febri Taruna Langkat Hilir: Junifar Efendi (Ka.Biro) Stabat: Zulfikar Khan, Yusri Anderiza Secanggang: Sariman, Amzon Wampu: T.Zainal Abidin, Amiruddin Tanjung Pura: Abdullah Ramdhani Zilin Binjai: Misli Langkat Hulu: Sunar (Ka.Biro), Amir Hamzah Piliang, K.I Ruddin Ketat Teluk Haru: Suhemi FH (Ka.Biro), Amir S Tanjung Pimpinan Perusahaan T. Syaiful Anhar Manager Keuangan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Ondrio Suseno, SPdi Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Thomas (Acian) Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – red.podium@yahoo.co.id Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat

TARIF IKLAN

PANGGILAN !!!

Kepada Sdr : KAHARUDIN Alias K.I RUDDIN KETAT Alamat : Dusun Pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec.Selesai - Kab.Langkat Agar segera datang ke kantor Redaksi Tabloid PODIUM, untuk menyelesaikan urusan administrasi dan lain-lain.

Ditunggu selambatnya s/d tgl.31 Maret 2015.

0852 0640 7583

Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15 ) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Khusus

3

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Menkumham ‘Begal’ Politik

Sekertaris Fraksi hasil Munas IX Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, Yasonna telah menabrak keputusan Mahkamah Partai Golkar dan PPP. Mahkamah Partai Golkar tidak memenangkan kedua kubu yakni Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.

Kemudian dalam PPP Mahkamah Partai Ka’bah tersebut sudah memutuskan kepengurusan yang sah adalah Djan Faridz. Namun, pada kenyataan Yasonna malah mengesahkan kepengurusan dari Romahurmuziy (Romy).

"Kami ingatkan Pak Laoly, bahwa ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri, Laoly harusnya bertindak hati-hati, tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/ 2015).

Anggota Komisi III DPR tersebut juga mengatakan, akibat kesewenang-wenangannya itu Yasonna tak ubahnya seperti para begal motor, yang dengan sengaja memaksakan kehendak untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

"Tindakan Pak Laoly tidak ubahnya adalah begal politik yang pasung dan zalimi Golkar dan PPP, ini harus diakhiri karena mengancam. Menteri harusnya berikan solusi tapi ini malah menambah masalah," tegasnya.

Bendahara Umum Partai Golkar itu sudah mendapat informasi, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui keputusan sepihak dari Yasonna tersebut. Karenanya menurut Bambang, Jokowi akan setuju jika DPR ajukan hak angket dan mosi tidak percaya tersebut.

"Bahkan Presiden Jokowi, dari informasi yang kami terima, tidak mengetahui tindakan Laoly yang memihak kepada salah satu kubu," tegas Bambang.

Sementara Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, meminta para legislator di DPR RI untuk memperjelas tujuan hak angket yang akan dikeluarkan untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Jangan sampai, kata dia, hak angket itu semata-mata demi kepentingan partai politik (parpol). Kegunaan hak angket harus bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Hak angket ini kepentingannya

Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR menentang kesewenang-wenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas IX Jakarta dan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya. untuk publik bukan untuk kepentingan partai politik saja.

Itu yang harus diperjelas oleh DPR," kata dia dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).

Hendri menyarankan, hak angket itu digunakan untuk mempertanyakan keputusan Yasonna yang dianggap menguntungkan salah satu pihak dari parpol yang bertikai, baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Golkar.

Salah satu yang terpenting, kata dia, hak angket itu harus bisa mengungkap "tangan-tangan" yang bermain di balik keputusan yang menambah runyam masalah tersebut.

"Hasil keputusan ini yang ditunjukkan ke Yasonna, kenapa mengambil keputusan hanya menguntungkan satu pihak?

Apakah Menteri ini ada tekanantekanan sehingga dia melakukan keputusan ini?" ungkapnya.

Lebih jauh, Hendri mencontohkan sikap Yasonna yang langsung membuat keputusan cepat terkait konflik PPP, tak berapa lama setelah dirinya dilantik sebagai salah satu menteri di Kabinet Kerja.

"Semuanya ini ada apa sih?

Apakah betul di belakang ini, karena ada tarik menarik kekuasaan atau ada hal-hal lain?" tuntasnya.

Keputusan Menkumham Sudah Sesuai UU Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, keputusan yang diambil oleh Menkumham

mensahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono (AL) sudah sesuai dengan UU Parpol bahwa masalah internal parpol diselesaikan melalui Majelis Partai (MP). Sebelumnya, lanjutnya, MPG melalui dua hakimnya sudah memutuskan bahwa kepengurusan Golkar kubu AL yang sah dan keputusan tersebut sudah final dan mengingkat seperti yang diatur dalam UU Parpol.

"Meski dua hakim MPG tidak menyatakan kubu AL yang sah, tapi mereka juga tidak menyebut Munas Bali yang sah. Melainkan kasih rekomendari munas di 2016 dengan tugas konsolidasi dan akomodir kubu ARB. Artinya, kubu munas Ancol (AL) merupakan sudah yang disahkan meskipun hanya dua hakim, saya melihat seperti itu," kata Emrus kepada wartawan, Selasa,10/3.

Maka dari itu, dia meminta Golkar kubu ARB

menerima keputusan yang diambil oleh Menkumham.

Sebab, katanya, apabila Golkar terus berkonflik misalnya Golkar kubu ARB mengajukan gugatan ke PTUN, maka akan berpengaruh dan merugikan partai. Terutama dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan di mulai akhir tahun ini.

"Hasil keputusan Menkumham di terima saja karena Golkar sudah dihadapkan dengan Pilkada. Dimana, DPD-DPD Golkar yang akan rugi karena pencalonan kepala daerah bingung harus mendapatkan persetujuan dari DPP mana," himbaunya.

Sementara, Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Heri Budianto menambahkan, keputusan tertulis MPG sudah diserahkan ke Menkumham dan untuk keputusan apapun mengesahkan atau tidak maka itu sudah melalui kajian Menkumham.

"Saya melihat apapun hasil yang akan dikeluarkan menteri itu sudah dengan kajian dan resiko apapun sudah disiapkan oleh menteri," kata Heri.

Soal keberpihakan, dia menilai terlalu berisiko bagi pemerintah berpihak karena bisa saja kasus PPP akan terulang di Golkar, yakni PPP kubu Romy dikalahkan PTUN. "Artinya Menkumham bisa belajar dari kasus itu. Jika memang nantinya kubu AL yang disahkan, saya yakin polemik akan terus berlanjut karena kubu Ical akan terus ke pengadilan.

Lalu persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu dekat," katanya.

(Oke-Terbit)

PODIUM Utama

4

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Pelemahan Rupiah di Tengah Gaduh Politik Kegaduhan politik dan hukum di tengah pelemahan rupiah dan gejolak ekonomi global sangat berpotensi melahirkan krisis moneter, seperti peristiwa 1998.

Ekonomi global memang sedang bergejolak. Negara-negara Uni Eropa masih repot menata ekonominya, karena masalah utang Yunani yang belum juga beres. China sengaja memperlambat ekonominya, karena pertumbuhan yang digenjot terlalu tinggi bisa menciptakan bubble economic. Di Timur Tengah, konflik berdarah antarnegara maupun negara dengan kelompok radikal seperti tak akan ada habisnya, sehingga membuat harga minyak gonjangganjing. Hanya Amerika Serikat yang mulai membaik ekonominya.

Untungnya, data ekonomi makro Indonesia masih baik-baik saja. Inflasi terkendali, bahkan bulan Januari dan Februari 2015 mengalami deflasi. Cadangan devisa di akhir Februari bertambah dari US$ 114 miliar menjadi US$ 115,5 miliar.

Dana asing yang masuk ke dalam juga cukup deras. Sejak Desember 2014 hingga Februari 2015 dana yang masuk ke Indonesia dari pembelian Surat Utang Negara di pasar modal mencapai Rp 57 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada 2013 dalam jangka waktu yang sama, yakni Rp 30 triliun. Begitu pula halnya dengan neraca perdagangan yang surplus sebesar US$ 710 juta pada Januari 2015.

Ekonomi Indonesia juga diperkirakan masih mampu tumbuh 5% di kuartal I-2015, meskipun kucuran kredit perbankan diperlambat dan likuiditas diperketat.

Pertumbuhan sebesar ini merupakan kedua tertinggi di kelompok negara ekonomi terbesar dunia, G20, setelah China.

Begitu pula halnya dengan imbal hasil (yield) obligasi yang

ditawarkan Pemerintah Indonesia masih tetap jadi buruan investor asing.

Bayangkan, yield obligasi Pemerintah Indonesia berjangka waktu 10 dipatok setinggi 8,710%, lebih tiga kali lipat obligasi serupa di AS. Di pasar Asia, yield itu hanya bisa dikalahkan oleh obligasi India, yakni 8,850%. “Jika Anda mencari yield di Asia, pergilah ke Indonesia atau India. Di Indonesia, investor asing lebih mudah masuk pasar,� ujar Cecilia Chan, Chief Investment Officer untuk fixed income di HSBC Global Asset Management, pengelola dana US$ 419 miliar.

Kalau melihat data makro ekonomi nasional seperti di atas, seharusnya nilai rupiah tak perlu menembus Rp 13.000 per dolar AS. Betul, rencana bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga acuan menjadi isu sangat sensitif bagi para investor keuangan. Namun, rencana The Fed itu belum pasti, karena masih ada pertentangan di antara pejabat The Fed soal kenaikan suku bunga acuan.

Ekonom Aviliani mengatakan kalau nilai rupiah melemah dari Rp 12.000 per dolar AS ke Rp 12.700 mulai mengkhawatirkan.

Bagaimana kalau sudah menembus Rp 13.000 per dolar?

Jawabannya, rupiah sudah menuju siaga satu.

Makanya, lucu juga kalau seorang Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro sampai mengeluarkan pernyataan, setiap rupiah melemah Rp 100 per dolar AS, maka anggaran negara surplus sebesar Rp 2,3 triliun.

Surplus itu diperoleh dari penerimaan migas dalam bentuk dolar AS yang naik ketika dikonversikan ke rupiah.

Kenapa bisa terjadi demikian?

Karena, dalam struktur APBN sekarang semua kenaikan harga barang konsumsi di masyarakat sudah sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar. Terakhir dicabutnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini memang aman buat bujet pemerintah, tapi tidak bagi masyarakat. Sebab, semakin dolar menguat dan rupiah melemah, akan mendorong harga barang-barang melambung. “Harga kebutuhan pokok sudah banyak yang naik. Saya harus pandai mengatur pengeluaran,� ujar Lela, ibu rumah tangga yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu. Proyek infrastruktur yang akan menjadi andalan pembangunan juga bisa kalang kabut, karena sebagian besar bahan baku proyek harus diimpor. Akibatnya sudah bisa ditebak, defisit neraca perdagangan masih jadi ancaman untuk beberapa tahun ke depan.

Sektor lain yang terkena dampaknya adalah farmasi atau kesehatan dan otomotif, karena sebagian besar bahan bakunya harus impor. Selain itu, sektor properti dan konstruksi juga akan ikut terpukul akibat kenaikan bahan baku.

Betul, pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan kegiatan eksportir. Tapi, ekspor apa yang kita andalkan?

Sementara kebanyakan dagangan kita berupa komoditas mentah, yang kini harganya sedang jatuh.

Kini, masyarakat menengah dan bawah menjerit karena harga kebutuhan pokok mulai merambat naik. Kalau harga semakin tinggi, hampir pasti daya beli masyarakat akan menurun.

Kalau daya beli masyarakat sudah banyak yang turun, krisis kepercayaan terhadap pemerintah akan muncul.

Celakanya, banyak pejabat pemerintah dan politisi negeri ini seperti acuh tak acuh. Mereka lebih asyik berkelahi satu dengan yang lain. Konflik terbuka di bidang politik dan hukum dibiarkan telanjang. Kegaduhan di tengah pelemahan rupiah dan gejolak ekonomi global seperti sekarang ini sangat berpotensi melahirkan krisis moneter, seperti peristiwa 1998.

Awal krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi tahun 1998 dimulai oleh gonjang-ganjing politik di dalam negeri yang ingin menurunkan Presiden Soeharto.

Dampaknya, para pemilik modal ramai-ramai menarik uangnya dari Indonesia. Rupiah pun langsung ambruk dari Rp 2.300 per dolar AS pada pertengahan 1997 menjadi Rp 17.000 per dolar AS pada Januari 1998.

Memang, awal krisis 1998 jauh lebih parah ketimbang kondisi saat ini. Saat itu, cadangan devisa di Bank Indonesia (BI) hanya US$ 17,4 miliar. Saat ini, cadangan devisa di brankas BI tercatat sebesar US$ 115,5 miliar.

Pada krisis 1998 nilai rupiah terhadap dolar AS merosot sampai 73%, sementara saat ini rupiah hanya terpangkas 4,5%.

Begitu pula rasio utang luar negeri terhadap PDB tahun 1998 mencapai 60%, sedangkan sekarang ini hanya 31%.

Jadi, kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 1998, memang jauh berbeda. Namun, jika kegaduhan politik dan hukum tak bisa diselesaikan di tengah anjloknya nilai rupiah dan gejolak ekonomi dunia, niscaya mata uang Garuda bisa terperosok sampai ke level Rp 15.000-Rp 16.000 per dolar AS. Ini namanya bom krisis akan meledak. (Irc)

PODIUM nusantara

5

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Delia Pratiwi Bantu Korban Angin Puting Beliung Selesai LANGKAT, PODIUM Tiga belas kepala keluarga menjadi korban musibah angin puting beliung yang melanda Kecamatan Selesai, Minggu.

Meskipun tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian materil akibat musibah itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Kedatangan Delia Pratiwi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Langkat Hj Nuraida Ngogesa Sitepu, Camat Selesai ke pemukiman warga yang terkena musibah, selain untuk melihat kondisi pemukiman warga yang rusak akibat diterjang angin puting beliuang, politisi dari Partai Golkar ini juga memberikan sejumlah bantuan untuk para korban.“Mudahmudahan bantuan ini dapat meringankan beban seluruh korban yang terkena musibah bencana angin putting beliung,” sebut Delia usai menyerahkan bantuan pada seluruh korban.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Camat Selesai Eka Syahputra Depari, S.STP, tiga belas rumah warga mengalami kerusakan akibat diterpa angin puting beliung. Dua belas rumah diantaranaya berada di Desa Sei Limbat, sedangkan satu rumah lainya berada di Kelurahan Pekan selesai. “Dari tiga belas rumah yang terkena dampak dari angin putting beliung kemarin, 5 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah .

Sementara 8 rumah lainya mengalami kerusakan ringan.

Lima rumah yang mengalami kerusakan cukup parah akibat tertimpa sejumlah pohon yang tumbang diterpa angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga,” terangnya. Sementara itu delapan rumah lainya meski tidak mengalami kerusakan yang bererti, namun beberapa atap seng rumah tersebut terlepas akibat tiupan angin yang

Delia Pratiwi SH anggota KomisiVIII DPR RI Partai Golkar dalam kegiatan reses di Langkat meninjau perumahan warga yang tertimpa musibah angin puting beliung di Desa Sei Limbat dan Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai, Senin (2/3).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Delia Pratiwi didampingi Ibunda Hj Nuraida Ngogesa Sitepu SH Ketua TP. PKK Langkat diabadikan bersama warga korban bencana angin putting beliuang di Kecamatan Selesai diperkirakan berhembus cukup kencang sore itu.

Salah seorang pemilik rumah korban angin putting beliung, M.Riduan menuturkan, sore menjelang senja kemarin hujan turun sangat deras. Tiba-tiba warga dikejutkan dengan hembusan angin yang tiba-tiba datang dan menumbangkan sejumlah pohon di sekitar pemukiman warga. sebahgaian diantaranya menimpa sejumlah rumah warga.” Ujarnya menceritakan.

M. Riduan bersama warga yang menjadi korban musibah angin puting beliung mengutarakan rasa terima kasihnya pada Anggota DPR-RI Ibu Delia Pratiwi SH yang telah memberikan bantuan material pada seluruh korban.

Untuk mencegah terjadinya musibah rusaknya rumah warga

akibat tertimpa pepohonan, Camat Selesai mengimbau seluruh warga yang memiliki pepohonan yang tinggi berada di sekitar pemukiman untuk menumbang pohon tersebut.

Sebab dikuatirkan pepeohonan yang tinggi dan telah berumur tua sangat rentanh rubuh bila tertiup angin. Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat Drs Irwan Syahri saat dikonfirmasi engutarakan fihaknya secepatnya akan memberikan sejumlah bantuan pada para keluarga yang tertimpa musibah.” Bahan makanan akan segera dikirim untuk membantu para korban,” sebut Irwan.

Tinjau Perbaikian Badan Jalan Pada hari Sabtu, (7/3) Delia Pratiwi meninjau pelaksanaan perbaaikian badan jalan yang longsor di Marike Kecamatan Kutambaru. Peninjauan normalisasi badan jalan tersebut guna melihat dari dekat pelaksanaan pekerjaan yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat . Politisi dari Fraksi Golkar DPR-RI ini juga mengutarakan harapanya agar normalisasi badan jalan dapat berjalan dengan baik, sehingga arus transportasi menuju Kecamatan Kutambaru kembali normal.

Camat Kutambaru Sinar Sembiring SH menyebutkan ada beberapa titik tanah longsor yang nyaris merusak badan jalan di Kecamatan itu.Namun saat ini beberapa diantaranya telah dinormalisasi melalui dana APBD

Langkat dan satu titik longsor melalui bantuan dari BNPB. Masyarakat Kutambaru mengucapkan terimakasih kepada Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu dan juga Anggota DPR Delia Pratiwi SH yang telah berupaya untuk mempercepat normalisasi badan jalan yang longsor di sepanjang ruas jalan menuju Kecamatan Kutambaru, ujar Sinar seraya menambahkan bahwa Delia Pratiwi yang duduk di Komisi VIII DPR itu sangat berperan mempercepat terealisasinya bantuan yang bersumber dari BNPB tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat Irwan Syahri menjelaskan kucuran dana bantuan normalisasi badan jalan dan tanah longsor diperkirakan mencapai Rp.600 juta lebih itu diharapkan dapat mempecepat perbaikan ruas jalan tersebut sehingga sarana transportasi ke Kutambaru kembali pulih seperti semula.

Kades Kutambaru Pagoh Ginting menyebutkan tingginya curah hujan pada musim penghujan akhir tahun lalu menyebabkan beberapa titik longsor terjadi di desanya , diantaranya titik longsor hampir memutuskan arus transportasi menuju kecamatan itu. Kami atas nama warga masyarakat Kutambaru mengucapkan terimaksih pada Bapak H Ngogesa Sitepu SH dan Delia Pratiwi yang telah berperan aktif hingga BNPB mengucurkan bantuan untuk memperbaiki kerusakan jalan dampak dari tanah longsor tersebut, katanya.

(P.36-Lk)

6

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Walikota Apresiasi Seni Kreasi SMAN 2 Binjai BINJAI, PODIUM Walikota Binjai HM Idaham, SH, MSi, mengapresiasi serta mendukung seni kreatif siswa SMA Negeri 2 Binjai, yang digelar, Kamis (12/3), di SMA Negeri 2, Jalan Padang, Binjai.

Kepala SMA Negeri 2 Binjai Dra. Hj.Chadijah Harahap, MPd, mengemukakan gebyar seni kreatif sembari memperingati Hari Wanita Internasional, merupakan gagasan siswa. Gebyar seni kreatif, merupakan hasil pendidikan siswa dibantu guru pembimbing agar siswa berkreatif dan berinovasi. Terutama mengolah sampah menjadi hasil kerajinan yang bermanfaat.

Wali Kota HM Idaham, menyebutkan kreasi siswa SMA Negeri 2 Binjai, sangat sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pasar bebas Asean yang sudah dimulai sejak Januari 2015.” Saat ini belum dirasakan. Diberlakukannya pasar bebas Asean, akan menjadi tantangan bagi masyarakar Indonesia, jika tidak punya inovasi atau kreasi kita akan tertinggal,” ujarnya.

Idaham, menyebutkan, sampai saat ini, orang masih banyak melahirkan wacana dan retorika, yang akhirnya akan tergilas dengan masuknya orang luar yang mampu melahirkan produk yang bermanfaat.

Siswa SMA Negeri 2 Binjai, mampu membuat berbagai kerajinan dari bahan daur ulang. Hal yang sangat positif dan mempunyai nilai ganda.

Pertama menjaga kebersihan lingkungan dan kedua perajin memperoleh usaha yang berguna untuk kesejahteraan.

Pada gebyar seni kreatif, siswa SMA negeri 2 Binjai menampilkan fashion show yang modelnya memakai pakaian yang terbuat dari olahan barang bekas, seperti kertas koran( surat kabar) ,plastik, tutup botol.

Pada gebyar yang dihadiri Kadis Pendidikan Drs. H. Dwi Anang Wibowo, MPd, Ketua Gopti Ny. Nani Timbas Tarigan, Kadis Parpora Drs. H. Eka Edi Saputra, Kadis Pendapatan Tobertina, SH, Kaban BLH Drs. H. Aspian dan kepala sekolah se kota Binjai dilaksanan doa bersama guna siswa SMA negeri 2 Binjai yang kelas 12, sukses menghadapi ujian nasional yang diselenggarakan 13 April. (Eko)

PODIUM Binjai

Walikota Binjai Buka Musrenbang 2015 Walikota Binjai, HM Idaham SH MSi meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, untuk lebih berani berinovasi dan berimprovisasi dalam membuat perencanaan pembangunan tahun 2015.

BINJAI, PODIUM Hal tersebut disampaikan Walikota ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) tahun 2015 Kota Binjai, bertempat di aula Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, Selasa (10/3), pagi.

“Pencapaian pembangunan 5 tahun telah kita lalui dengan sukses, musrenbang kali ini memiliki nilai strategis dan berharap hasil dari musrenbang bisa memberikan kisi-kisi pembangunan kepada pemerintahan yang baru , mengingat pada Desember mendatang Binjai akan menggelar pemilihan kepala daerah,” ucap Idaham.

Hadir Sekretaris Daerah Kota Binjai, Elyuzar Siregar, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang diwakilkan oleh Kepala Lingkungan Hidup Sumut, Dr Ir Hidayati MSi, staf ahli Gubsu bidang pemerintahan, Dr Ir H Riadil Akhir Lubis, seluruh kepala SKPD Kota Binjai, staf ahli,tokoh msyarakat, tokoh agama, narasumber, camat dan Lurah seKota Binjai.

Menurut Walikota musrenbang merupakan proses awal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan, tentunya dengan mengedepankan transparasi.

“Saya berharap pembangunan yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir, yang baik dapat diteruskan, namun bila ada yang kurang baik dapat diperbaiki, sehingga kelanjutan pembangunan di Kota Binjai bisa lebih lebih baik ke depannya,” harap Idaham.

Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dalam pidatonya dibacakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut, Dr Ir Hidayati MSi, mengatakan musrenbang adalah salah satu upaya dalam mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan tahunan pada tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota.

“Kita berharap, hasil rumusan musrenbang yang telah dicapai mampu menjawab dan menghasilkan jalan keluar atas berbagai permasalahan

yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah, mengakomodir kebutuhan masyarakat serta mampu menjalankan agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah,” kata Gubsu.

Dikatakannya, saat ini pemerintah telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya terkait dengan penetapan dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yakni dengan telah ditetapkannya perpres nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Dimana wajib menjadi pedoman untuk perencanaan kedepan. Selain itu harus dipastikan agar gerak langkah pembangunan sinkron dengan idiologis trisakti yang terdiri dari, kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

“Dan perlu diperhatikan bersama langkah-langkah strategis untuk memulai perencanaan pembangunan dengan dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak lagi memakai 9 sektor, namun telah dirubah menjadi 17 sektor, agar hal ini dikoordinasikan dengan baik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten kota,” pesannya.

Kepala Bappeda Kota Binjai, Drs H Junaidi Muslim, selaku ketua panitia dalam laporannya, menjelaskan tujuan musrenbang yaitu mendapatkan masukan penyempurnaan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 yang memuat prioritas pembangunan daerah, mendapatkan rincian rancangan awal renja SKPD khususnya yang berhubungan dengan pembangunan.

Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan dan mengembangkan serta memperkuat mekanisme pengendalian pengawasan terhadap pelaksanaan RKPD Kota Binjai tahun 2016. (Eko)

PODIUM Langkat

7

Edisi 16 - 30 Maret 2015

Kak Satiman, S.Sos, MAP Buka Perkemahan Jamran Kecamatan Secanggang Tahun 2015 Kwatir Ranting Gerakan Pramuka Kec. Secanggang melaksanakan jambore Ranting yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret hingga 15 Maret bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Telaga Jernih.

SECANGANG, PODIUM Jambore ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kwalitas anggota penggalang usia 11 s/d 15 tahun. Pernyataan ini disampaikan Kak Satiman ,S.Sos,MAP selaku Ka. Mabiran Secanggang, Jum’at 13 Maret 2015.

Lebih lanjut Kak Satiman dalam kata-kata sambutannya menyebutkan. Gerakan Pramuka sebagaimana yang kita ketahui adalah merupakan organisasi yang berupaya membina anak dan pemuda Indonesia menjadi insan yang beguna bagi bangsa dan Negara.

Karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak pada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat se Kecamatan Secanggang agar turut membantu dengan berbagai cara sehingga kegiatan kepramukaan dapat lebih bergairah lagi, yang pada akhirnya tujuan dari pembinaan gerakan pramuka dapat tercapai.

Saat ini kita merasakan bahwa sudah mulai berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap gerakan pramuka . Berkembangnya pendapat bahwa anggota pramuka hanya bisa berbaris dan berkemah saja. Hal ini membuat tidak sedikit orangtua wali murid melarang

anaknya untuk menjadi anggota pramuka karena menganggap menjadi anggota pramuka tidak ada manfaatnya sama sekali.

Dengan demikian sesungguhnya menjadi tanggungjawab kita sebagai anggota gerakan pramuka yang sudah merasakan manfaatnya untuk terus berupaya mengapus kesan negative dari masyarakat awam bahwa kegiatan pramuka hanya keterampilan bermain tali temali, mencari jejak, baris berbaris atau kegiatan lainnya dengan pembakaran api unggun di sekeliling perkemahan.

Saya selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Kec. Secanggang mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Bapak Kepala Desa Telaga Jernih dan Bapak Kepala SD Negeri 056009 Telaga Jernih yang telah bersusah payah menyediakan tempat dan fasilitas lainnya sehingga pelaksanaan Jambore Ranting Pramuka Kec. Secanggang dapat terlaksana.

Kepada seluruh anggota pramuka penggalang saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Adik-adik anggota pramuka harus benar-benar menyadari bahwa jamboree adalah arena tempat bergembira sambil bermain tanpa beban mental sekaligus

merupakan pembentukan Iman dan takwa, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian dan saling tukar menukar pengalaman serta pengetahuan. (Marwan Lbs) Adik-adik pramuka yang kakak cintai, camkanlah benar-benar bahwa “Hari Kemarin adalah harimu dan hari esok juga adalah harimu.� Masa depan adik-adik berada ditangan adik-adik sendiri, Raihlah masa depan itu dari sekarang. Gunakanlah waktumu untuk berbuat yang positip dan bermanfaat. Demikian kata-kata sambutan yang disampaikan Kak Satiman, S.Sos MAP selaku Ka. Mabiran Secanggang.

Mujianto , SPd ketua Panitia dalam laporannya menjelaskan peserta Jambran terdiri dari tingkat SD, MIS,MTS dan SMP. Jumlah peserta Putra 500 orang, putri 500 orang, Pembina pendamping putra 100 orang, Pembina pembimbing putri 100 orang. Jumlah semua 1.200 orang.

Terlihat hadir Pengurus Kwarcab Langkat Ahmad Zulham, Kwaran Kec. Secanggang AKP. BP Pakpahan,Kaharian Kwaran Kec. Secanggang Jumiran SPd, seluruh Kamabingus Kec. Secangga ,luruh dan Kades se Kec. Secanggang. (Marwan Lbs)

SECANGGANG, PODIUM Warga masyarakat Desa Karang Gading secara bergotong royong membedah rumah Abu Bakar Siddik (65 Tahun) beralamat di Dusun X Parit Pompa Desa Karang Gading dengan dana Swadaya masyarakat. Sabtu (14/3).

Pelaksana tuga Plt Kades Suwanto, S.Sos mengatakan pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong dengan warga masyarakat Desa Karang Gading juga diikuti Lembaga Desa dan aparatur Desa. Lebih lanjut beliau mengatakan rumah sasaran yang akan dibedah adalah rumah warga yang memang sudah tidak layak huni lagi.

Ketua LPMD Bahrul mengatakan pada PODIUM program ini dilaksanakan melihat melihat dan memantau situasi kondisi rumahrumah milik warga yang memang butuh perhatian dan memang benar-benar tidak layak huni. Untuk Rumah Pak Abu Bakar Siddik pembelian bahan material bangunan sebesar lebih kurang 6 juta bersumber dari Swadaya masyarakat setempat.

Terlihat hadir di lokasi bedah rumah Sekretaris Desa M. Yusuf Kurniawan SH, Ketua BPD M. Salim,serta sekretaris BPD Tumini. (Marwan Lbs)

8

Edisi 16 - 31 Maret 2015

PODIUM Langkat

Bupati Langkat Serahkan Bantuan pada Pelaksanaan HUL Tuan Guru Babussalam Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyerahkan bantuan untuk pelaksanaan HUL Ke-91 Tuan Guru Babussalam. Bantuan di terima Tuan Guru Babussalam Syekh H Hasyim Al Syarwani di Madrasah Besar Perkampungan relijius Babussalam Kecamatan Padangtualang, Senin (9/3).

LANGKAT, PODIUM “Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para jamaah thariqat yang menghadiri peringatan Hul ke 91 Tuan Guru Babussalam Syekh H Abdul Wahab Rokan.

Peringatan HUL ke-91 Tuan Guru Babussalam dapat memberikan pencerahan rohani bukan saja buat jemaah thariqat yang berkunjung kemari juga bagi kita.

Selain itu HUL memberikan maanfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat setempat atas kedatangan para peziarah dari nusantara dan manca Negara ke mari.

Oleh karena itu Pemkab Langkat menaruh perhatian besar pada pelaksanaan HUL,” kata Bupati H Ngogesa pada sejumlah wartawan, didampingi wakil Bupati Langkat H Sulistianto, Sekda H Indra Salahuddin , Kakan Kemenag Langkat H T Darmansyah dan Ketua MUI Langkat H Ahmad Mahfudz serta Camat Padangtualang M Yusuf.

Tuan Guru Babussalam Syekh H Hasyim AlSyarwani atas nama jemaah Tarikat Naqsabandiyah menyampaikan terima kasih atas perhatian Bupati Langkat Ngogesa yang tak pernah berhenti tiap tahun memberikan bantuan, selain bantuan atas nama pemerintah juga bantuan secara pribadi.

“Kami senantiasa mendo akan Bupati Ngogesa sehat dan semakin bijaksana dalam memimpin rakyat,” kata Tuan Guru di hadapan sejumlah jemaah Tarikat yang mulai memadati perkampungan religius Babussalam.

Setelah serah terima bantuan, rombongan Bupati berbaur dengan jemaah Tarikat untuk makan bersama sambil berdialog membahas perkembangan persiapan acara puncak.

Ketua Panitia acara H. Munhasyar mengatakan, pada wartawan. Bantuan yang diberikan Bapak H. Ngogesa, tidak saja sewaktu sebagai Bupati, tapi sebelum menjabat pun, beliau tidak henti-hentinya memberikan bantuan padakami. Bahkan setiap Idul adha,tak pernah absen Pak H. Ngogesa memberikan sumbangan sapi untuk para jemaah dan masyarakat,” kata Munhasyar.

Perayaan HUL merupakan peringatan hari Wafatnya Tuan Guru Babussalam yang pertama Allah Yarham Syech Haji Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsabandi yang juga pendiri ajaran Thariqat Naqsanbandiyah, diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Jumadil Awal Tahun Hijriyah. Acara puncak yang berlangsung Kamis (12/3) dilaksanakan Ratib Saman di depan makam Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan selama tiga malam berturut turut Bakda Isya. Selain itu juga diselenggarakan Haflah Quran dan Qasidahan . (P.38-Lk)

Kapolres Lantik Pengurus KBPP POLRI Resort Langkat STABAT, PODIUM Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro, SIK, MH atas nama Pembina Utama KBPP Polri Resort Langkat melantik para pengurus Keluarga Besar PutraPutri Purnawirawan Polri (KBPP Polri) Resort Langkat masa bakti 2015- 2019, di Lapangan Futsal Serba Guna Bhara Daksa, Mapolres Langkat, disaksikan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Eko Hadi Sutedjo, SIK, MSi Ketua PD KBPP Polri Sumut Drs. Syaiful Syafri , MM, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dan Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana. PA, Selasa (10/3).

Para pengurus yang dilantik ketua M. Jend Edward Hutabarat , Drs. Suherman. S sebagai Sekretarais dan Agus Tambunan sebagai Bendahara.

Ketua PD KBPP Polri Sumut Drs. Syaiful Syafri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kapolda Sumut beserta Bupati dan Ketua DPRD Langkat untuk hadir pada acara ini. Syaiful Syafri menyampaikan visi dan misi KBPP. “Polri sebagai jembatan masa depan dengan mengembalikan semangat KBPP Polri untuk berkarya guna mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemerintah. Karena itu, tinggalkan paradigma yang lama dan ayo kita jalankan paradigma baru untuk kemaajauan KBPP Polri ke depan dengan tidak melibatkan diri dalam tindakan ilegal dan melanggar hukum

dan membantu ‘orangtua’ (polri) dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengatakan “ Pemkab Langkat menyambut baik kebangkitan KBPP Polri. Kepada pengurus agar tetap konsisten melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak seraya menjaga amanah guna menjaga nama baik Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakar serta aparat penegak hukum yang profesional, sebab sehebat apapun organisasinya jika tidak disertai dengan kerjasama yang baik pasti tidak akan berkembang dan maju.Saya berharap agar KBPP Polri bisa mengambil peran dan menorehkan citra yang positif yang positif di tengahtengah masyarakat,” ujarnya.

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Eko Hadi Sutedjo, SIK, MSi dalam sambutan meminta Bupati lanagkat H. Ngogesa Sitepu agar ikut membantu KBPP Polri. Kapolda pun menegaskan sudah mengintruksikan kepada seluruh Kapolres agar membantu KBPP Polri.

“Bahkan, salah satu penilaian saya terhadap kinerja Kapolres adalah bagaimana kepeduliannya dalam mengembangkan memajukan KBPP Polri di wilayah tugasnya.

Saya yakin dan percaya jika KBPP Polri Resort Langkat akan berkembang dan maju di bawah kepemimpinan M. Jend Edward Hutabarat,” katanya. (P.36-Lk)

PODIUM Langkat

9

Edisi 16 - 31 Desember 2014

PODIUM Langkat

10

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Anggota MPR, DPR RI H Rudi Hartono Bangun SE, MAP

Nilai Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda Kian Menipis Kamajuan tehnologi dan era globalisasi yang ditandai dengan semakin pesatnya kebudayaan asing masuk ke Indonesia, sangat berpengaruh terhadap sikap dan pola fikir masyarakat.

LANGKAT, PODIUM Dampak negatifnya paling rentan dirasakan kalangan generasi muda. Terjadi pergeseran nilai yang menggerus nilai-nilai yang ada, termasuk nilai-nilai kebangsaan. Oleh karenanya “Perlu upaya yang serius dari kita untuk melestarikan nilai-nilai kebangsaan itu,” ujar anggota MPR-DPR RI H Rudi Hartono Bangun SE, MAP, pada kegiatan reses di aula Kantor Camat Binjai, Selasa (10/2).

Terjadinya tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampong dan sikap masyarakat yang mudah tersulut emosi, menurut Rudi Hartono Bangun merupakan salah satu indikasi menipisnya nilaiunilai kebangsaan. Sikap satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah

air, terasa kian mengabur. Jika hal ini dibiarkan berlarut, dikhawatirkan terjadi disintegrasi bangsa yang sangan berbahaya bagi keutuhan NKRI. Lebih lanjut politisi Partai Demokrat yang juga mantan ketua DPRD Langkat itu mengajak semua lapisan, untuk meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai tersebut yang mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat. Peran guru juga menempati posisi yang sangat strategis, guna mentrasfer dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didiknya.

Reses yang bertajuk Sosialisasi 4 Pilar, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinnika Tunggat Ika itu, Rudi juga sekaligus melaksanakan kunjungan kerja

Camat Secanggang dan Kapolsek Sosialisasi Pengerukan Pasir di Desa Kwala Besar

untuk menyerap aspirasi masyakarat. Dalam dialog dan Tanya jawab, terhimpun sejumlah harapan masyarakat yang dijadikan masukan untuk dibawa ke Jakarta dan selanjutnya akan di bahas dalam siding DPR RI, baik lintas pantai maupun lintas fraksi.

Di bahagian lain , anggota Komisi 11 itu, mengingatkan para Kades untuk berhari-hati dalam menggunakan bantuan desa yang bersumber dari APBN. Setiap proyek yang akan dikerjakan harus merupakan hasil musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat setempat.

Pihaknya juga telah meminta BPK untuk melakukan Bintek dn Sosialisasi bagi para Kades tentang mekanisme dan SECANGGANG, PODIUM Guna menindak lanjuti pertemuan di Aula Kantor Camat Secanggang Senin (9/3) yang lalu di mana hasil musyawarah disepakati akan melaksanakan peninjauan dan pengukuran tempat lokasi pengerukan di Desa Kwala Besar.

Maka pada hari Kamis tgl 12 Maret 2015 Muspika Kec. Secanggang mengadakan pengukuran yang disaksikan oleh perwakilan masyarakat bersama

tatalaksana proyek bantuan tersebut.

“Jangan sampai ada Kades yang masuk penjara gara-gara bantuan ini” harap Rudi sembari menambahkan tersangka tindak pidana korupsi tidak saja akibat adanya kerugian negara, melainkan keselahan mekanisme dan adminstrasi, kerab pula menjadi temuan BPK dan mengantarkan pelakunya ke jeruji besi.

Sebelumnya, Camat Binjai Mahardhika Sastra SSTP, MAP , menyampaikan selamat datang dan memberikan apresiasi atas kkunjungan kerja anggota MPR – DPR RI tersebut. Beliau berhadap kegiatan dimaksud membawa dampak positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir, Pabung Dim 0203 Langkat Mayor CAJ Drs M Nazly Siregar, unsur Muspika, Ka UPT sejumlah dinas dan para Kades/ Lurah serta BPD se Kecamatan Binjai. Sedangkan Rudi Hartono didampingi sejumlah anggota DPRD Langkat dari fraksi Partai Demokrat, diantaranya Drs H Sarikat Bangun, Jiman Tarigan ST, Ade Khairani SE dan H Faisal Haq. (Riswan G) pihak perusahaan PT. Sumatera Media Jaya (PT.SMJ), dan kepala Desa Kwala Besar Amir didampingi sekretaris Desa Agus Salim, beserta aparat Desa Kwala besar.

Pada kesempatan itu Camat Secanggang Satiman, S.Sos.MAP mengatakan bahwa pengukuran dilakukan agar masyarakat paham yang mana lokasi akan dikeruk serta batas-batasnya yang dilarang, Kita akan mencari solusi untuk dapat menenangkan masyarakat yang tidak mengerti dan paham masalah yang sebenarnya.

Sementaraitu wakil dari PT.SMJ M. Daniel Ginting mengatakan bahwa perusahaan tidak mungkin merugikan warga masyarakat karena kami akan memberikan dana konpensasi. Rencana pengerjaan pengerukan akan dimulai pada hari Selasa 17 maret 2015 setibanya kapal keruk sampan. Pasir yang diambil manfaatnya adalah untuk penimbunan pembangunan PLTU di Belawan.

Dalam kesempatan yang sama Kapolsek Secanggang AKP. BP Pakpahan mengatakan. “Apabila warga menghalangi pengerjaan akan diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku karena pihak perusahaan sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. (Marwan Lbs)

Parlementaria

11

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Terkait Kasus Warga Translok Sei Lepan

Komisi A DPRD LANGKAT Rekom Bentuk Pansus Sengketa Lahan

SERIUS: Ketua komisi A DPRD Langkat Jiman Tarigan didampingi sekretaris Raja Kamsah beserta para anggota komisi A lainnya tampak serius saling Tanya jawab dengan warga Translok LANGKAT, PODIUM Puluhan warga Translok kecamatan Sei Lepan mengadukan nasip ke DPRD Langkat tentang kasus sengketa tanah mereka yang sampai saat ini tidak juga kunjung selesai, menanggapi masalah tersebut komisi A DPRD Langkat merekomendasikan agar segera dibentuk pansus Sengketa Lahan.

Dalam rapat dengar pendapat lanjutan diruang rapat gedung DPRD Langkat, Senin (2/3), dengan pemkab Langkat dihadiri puluhan warga TRanslok, pihak BPN, Polres, Camat Besitang, Kades Bukit Mas dan Rajiman Silalahi alias situngkir selaku ketua kelompok translok Sei Lepan yang ditunding warga melakukan intimidasi dan menguasai lahan Translok dimaksud.

Jiman Tarigan selaku ketua komisi A DPRD Langkat didampingi sekretaris Raja Kamsah beserta anggota komisi A lainnya mengungkapkan bahwa dibentuknya pansus setan (sengketa tanah) dimaksud adalah untuk mencari akar permasalahan dan penyelesaian secara berkeadilan, ujarnya.

Saat rapat berlangsung terungkap bahwa pada tahun 1980-an ada ribuan hektar lahan diperuntukkan bagi 500 KK (kepala keluarga) warga peserta translok Sei Lepan kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, namun 140 KK diantaranya yang merupakan kelompok Rajiman Silalahi, kemudian lokasi lahannya dipindahkan kedesa Bukit Mas kecamatan Besitang, dan disana disediakan lahan seluas 300 hektar.

DPRD LANGKAT Terima Delegasi Masyarakat Hukum Adat Teluk Aru LANGKAT, PODIUM Masyarakat Melayu yang tergabung dan mengatasnamakan jati dirinya Lembaga Masyarakat Hukum Adat Teluk Aru dan Besitang (Lemhatabes) datang berdelegasi ke gedung DPRD Langkat mengusulkan agar dibentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat dan tanah ulayat Langkat khususnya kedatukan Besitang, Senin (2/3).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat Romelta Ginting SE beserta para anggota Makmur Ginting dan M.Syahrul S.Sos juga sekwan Drs. Basrah Pardomuan menerima kedatangan tokoh adat lengkap dengan pakaian khas melayu yaitu ketua kedatukan Besitang OK Indra Johan, pendiri Lemhatabes M. Havis Sag, sekretaris Lemhatabes OK M. Taufik Wsp di ruang rapat komisi A DPRD Langkat.

Saat pertemuan tersebut Romelta Ginting selaku ketua BPPD dan anggota lainnya menanggapi positif atas usulan

masyarakat adat khususnya melayu di kabupaten Langkat, bahkan DPRD akan memasukan dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2015 ini, sebutnya.

Makmur Ginting juga mengungkapkan bahwa untuk ketahap perda tersebut DPRD Langkat khususnya Tim Pembentukan Perda memerlukan masukan terkait peraturan perundang-undangan Maupun kriteria untuk dapat disebut masyarakat hukum adat dan ulayat, baik masukan dari masyarakat, dari Lemhatabes maupun studi perbandingan seperti perda hukum adat di provinsi Sumatera Barat ataupun yang lain, ujarnya.

Saat dikonfirmasikan sebelumnya OK Indra Johan, M.Havis S.Ag, OK M. Taufik Wsp, dan Sugiono pada wartawan mengaku bahwa Lemhatabes mengajukan perda masyarakat hukum adat dan tanah ulayat kebadan pembentukan perda dinilai cukup beralasan, selain memiliki asset tanah juga peninggalan sejarah Melayu di Langkat. (P03)

Menjawab pertanyaan pimpinan rapat tentang siapa yang membayar biaya pengadaan lahan untuk 140 KK warga translok tersebut , Rajiman menjawab bahwa “Bukan Pemkab Langkat yang membayar pengadaan lahan seluas 300 hektar untuk 140 KK warga translok, Tapi pak Anif dari PT. ALM lah yang membayarnya, ucap Rajiman.

Ruangan rapat dilengkapi dengan AC yang cukup dingin tersebut terasa agak gerah akibat sedikit memanas jalannya rapat.

Sesuai dengan peta yang ditunjukkan oleh BPN No. 18/02/2000, tanggal 22 Desember 2000 dijelaskan bahwa luas lahan untuk warga translok seluas 339 hektar, sementara sesuai dengan surat Bupati Langkat lahan yang diperuntukkan bagi 140 KK warga translok itu hanya 300 hektar termasuk untuk keperluan perumahan dan fasilitas umum.

Warga juga menolak saat disebut telah menjual lahan translok kepada Rajiman sehingga tak mendapatkan lahan lagi. “Kami tidak ada menjual, waktu itu SK kami diminta Rajiman dengan alasan katanya untuk didata guna pembangunan perumahan bagi warga yang menyerahkan SKnya, ternyata penipu dia (Rajiman) itu pak�, ucap seorang ibu sambil terisak menangis beruraikan air mata.

Terakhir dalam rapat Rajiman mengaku akan memberi hak para warga yang dapat menunjukan SK asli sebagai peserta translok, namun demikian mengingat banyaknya masukan yang disampikan dari para peserta rapat, maka komisi A DPRD Langkat mengambil kesimpulan merekomendasikan untuk membentuk panitia khusus Sengketa lahan sebut ketua komisi A Jiman Tarigan sembari berharap agar pihak BPN kembali memeta lahan yang disengketakan warga. (P03)

Anggota DPRD LANGKAT Laksanakan Reses LANGKAT, PODIUM Jika ditinjau dari tugas dan fungsi anggota Dewan, maka DPR memiliki peran yang sangat setrategis untuk memajukan daerah dan meningkatkan tarap hidup masyarakat. Oleh karena itu anggota DPRD Langkat saat ini sedang melaksanakan melaksanakan Reses ke daerah se Kabupaten Langkat sesuai dengan (dapil) daerah pemilihannya.

Sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010 dan Tatib DPRD Langkat nomor 1 tahun 2015, Reses adalah termasuk salah satu program yang sangat penting sebab reses adalah merupakan bagian dari masa persidangan dan reses dapat di pergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun secara kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Hasil dari reses tersebut nantinya akan dihimpun seluruhnya dan disampaikan kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, seterusnya akan diproses yang pada akhirnya diparipurnakan.

DPRD Langkat melaksanakan reses sejak mulai tanggal 9 Maret dan berakhir sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 secara serentak keseluruh Kecamatan yang masing-masing perorangan maupun kelompok didampingi oleh staf Sekretariat DPRD Langkat yang bertugas mempasilitasi pelaksanaan reses dimaksud, demikian informasi yang didapat saat dikonfirmasikan kepada sekwan Drs. Basrah Pordomuan diruang kerjanya, Senin (9/3). (P03)

PODIUM Sumut

12

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Sebanyak 57 orang anggota DPRD Sumatera Utara sudah menandatangani dukungan untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Tandatangan dukungan tersebut mereka bubuhkan diatas kertas bermaterai 6000.

MEDAN, PODIUM Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan anggota dewan yang sudah menandatangani dukungan tersebut berasal dari 7 fraksi yang ada di DPRD Sumut minus Golkar dan PKS. "Sampai sekarang yang saya ketahui, tinggal Golkar dan PKS yang belum menentukan sikap. Mungkin menunggu dinamika politik di internal mereka," katanya, Senin (9/3).

Muhri menjelaskan, sejauh ini 5 orang ketua fraksi yang menjadi penggagas pengajuan hak interpelasi tersebut masih menggalang dukungan untuk meloloskan usulan tersebut di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut. Lima fraksi yang menjadi penggagas tersebut yakni Fraksi Gabungan PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat.

"Ketua-ketua dari fraksi ini yang masih konsisten hingga sekarang," ungkapnya.

Dari data yang disampaikannya, pengajuan hak interpelasi ini terkait hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan provinsi Sumut tahun 2013. Kedua, dugaan pelanggaran terhadap Kepmendagri n 900-3673 tahun 2014 tentang evaluasi ranperda provinsi Sumut tentang PAPBD 2014 dan rancangan pergub

tentang penjabaran P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014 dn Keputusan Mendagrino 903-3749 tahun 2014 tentang Ranperda Provinsi Sumut tentang APBD 2015 dan rancangan pergub tentanga penjabaran APBD 2015 dengan tidak adanya upaya dari pemeritah provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri yang pada dasarnya mengisyaratkan penyelesaian hutang-piutang Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemprovsu kepada daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian ketiga, kesalahan menetapkan asumsi penerimaan pemerinth provinsu Sumatera Utara, khususnya Pendapatan Asli Daerah sehingga menimbulkan hutang secara berkelanjutan.

Keempat, tidak dilaksanakannya azas pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta azas kepatutan dalam hal pengajuan Hasban Ritonga sebagai (status tersangka) sebagai salah satu calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan melantiknya sebagai Sekda Provsu.

Kelima, tidak adanya upaya Pemprovsu untuk menyelesaikan hutang-hutang karena tidak tercapainya target PAD pada TA 2014 mengakibatkan timbulnya hutang-hutang baru sejumlah Rp

400 miliar kepada kontraktor.

Hal ini mengakibatkan keresahan pada kalangan dunia usaha (kontraktor) yang pekerjaan mereka telah selesai 100%.

"Interpelasi ini masih tahap usulan, pernyataan resmi usulan itu pasti akan dimusyawarahkan setelah ini lolos dalam agenda Banmus. Akan ada pembaharuan," ujar Hafiz Berikut nama-nama anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan diatas materai 6000 tersebut berdasarkan asal Fraksi.

Gerindra 1. Yantoni Purba 2. Astrayuda Bangun 3. Fajar Waruwu 4. Sri Kumala 5. Sony Firdaus 6. Ramses Simbolon 7. Richard Sidabutar 8. Ari Wibowo 9. Ajie Karim 10. Parlinsyah Harahap 11. Donald Lumban Batu 12. Salomo TR Pardede Hanura 1. Aduhot Simarmata 2. Rinawati Sianturi 3. Robby Anangga 4. Darwin Lubis 5. Fanotoa Waruwu 6. Patar Sitompul 7. Firman Sitorus 8. Toni Togatorop 9. Ebenezer Sitorus 10. Zulkifli Effendi Demokrat

1. Saleh Bangun 2. Sopar Siburian 3. Rony Reynaldo Situmorang 4. Muhri Fauzi Hafiz 5. Guntur Manurung 6. Syahrial Tambunan 7. HT Milwan 8. Arifin Nainggolan 9. Mustofawiyah 10. Jenny RL Berutu 11. Lidiani Lase 12. Meilizar Latief 13. Tiaisah Ritonga 14. Hartoyo Nasdem 1. Anhar A Monel 2. M Nezar Djoeli 3. Inge Amelia 4. Jubel Tambunan 5. Delmeria PAN 1. Iskandar Sakti Batubara 2. Aripay Tambunan PDI Perjuangan 1. Jantoguh Damanik 2. Wasner Sianturi 3. Sutrisno Pangaribuan 4. Zahir 5. Sarma Hutajulu 6. Augus Napitupulu 7. Herman Sembiring Golkar 1. Janter Sirait Fraksi Gabungan PKB 1. Roby Agusman Harahap 2. Juliski Simorangkir 3. Tigor Lumbantoruan 4. Philips Perwira Juang Nehe 5. Januari Siregar 6. Zeira Salim. (mbc)

PODIUM Sumut

13

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Kubu Djan Faridz Pecat Fadly Nursal Aswan Jaya Pimpin DPW PPP Sumut MEDAN, PODIUM Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali langsung berimbas hingga ke daerah.

Sejumlah pengurus DPW PPP tingkat provinsi dikabarkan mulai dibentuk melalui SK Ketua Umum PPP Djan Faridz, sekaligus menganulir susunan kepengurusan DPW PPP tingkat provinsi dari kubu Ketua Umum Romahurmuziy.

Informasi yang berkembang, pengurus DPW PPP Sumatera Utara juga disebut telah berganti melalui SK yang dikeluarkan oleh kubu Djan Faridz no 04-A/SK/ DPP/W/XI/2014. Dalam SK tersebut Aswan Jaya ditunjuk menjadi Ketua DPW PPP Sumut, Parulian Siregar menjadi Sekretaris dan Syafii Sitorus menjadi Bendahara.

"Jadi saat ini susunan kepengurusan yang sah adalah kami," kata Aswan Jaya saat memberikan keterangan di Medan.

Aswan menjelaskan, dalam

waktu dekat mereka akan langsung menggelar konsolidasi internal dengan mengumpulkan semua pengurusu ditingkat DPC PPP kabupaten/kota. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap mereka atas putusan tersebut.

"Hari Minggu ini kita akan langsung kumpulkan pengurus DPC, kita akan satukan sikap kader di Sumatera Utara atas putusan dan kepengurusan yang baru ini," ujarnya.

Diketahui, PTUN mengabulkan gugatan mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali atas SK Menkumham tentang susunan kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya dimana Romahurmuziy menjabat sebagai Ketua Umum dan Ainur Rofiq sebagai Sekretaris.

Dengan putusan tersebut PTUN memutuskan kepengurusan yang sah yakni kepengurusan Versi Muktamar Jakarta dimana Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP dan Dimiati Natakusuma sebagai sekretarisnya. (mbc)

Berkas 11 Tersangka Dugaan Korupsi di BLH Langkat Dilimpahkan ke JPU LANGKAT, PODIUM Penyidik Kejaksaan Negeri Stabat melimpahkan 11 tersangka dugaan korupsi pengadaan alat ukur suhu udara dan laboratorium di Kantor BLH Langkat Tahun Anggaran (TA) 2011/ 2012 Rp2,2 Miliar ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Berkas dari kelompok panitia telah lengkap dan dalam waktu dua minggu ke depan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan,” kata Kajari Stabat Henderi SH MH melalui Humas Kasi Intel Kejari Stabat Jhon Leonard Hutagalung SH , Kamis (12/3).

Dijelaskannya, 15 tersangka terdiri dari 12 PNS dan 3 swasta itu dibagi dalam 5 berkas yakni berkas panitia lelang, panitia penerima barang, Kabag LH/PPK dan dua berkas rekanan.

“Khusus panitia yang umumnya PNS telah tahap dua dan belum ada ditahan karena mereka dinilai koperatif,” katanya.

Sedangkan berkas untuk tersangka Kabag BLH dan rekanan belum dilimpahkan dan akan segera menyusul.

Dalam kasus dugaan korupsi ini tersangka merekayasa pembayaran biaya pengiriman barang dan biaya pelatihan.

Akibatnya, negara dirugikan Rp 500 juta sesuai perhitungan kerugian negara.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (P05)

Bupati Sambut Baik Terbentuknya ISORI LANGKAT STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyambut baik terbentuknya kepengurusan Susunan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia ( ISORI ) Kabupaten Langkat periode 2015-2019.

Hal tersebut dikatakannya melalui pidato tertulis yang dibacakan Wabup Langkat H. Sulistianto saat menghadiri pelantikan organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga tersebut di gedung Aula Akper/ Akbid Pemkab Langkat, Rabu, (5/3).

“Dibutuhkan pemikiran, ide gagasan yang cemerlang untuk mengembangkan olahraga, salah satunya para sarjana olahraga yang mengerti akan faktor pemacu dan pemicu keberhasilan para atlet” kata Sulis.

Untuk itu, Sulis mengungkapkan bahwa Pemkab. Langkat akan bermitra dengan organisasi ISORI guna memajukan olahraga di Kabupaten Langkat secara khususnya. “Banyak organisasi yang peduli terhadap olahraga, dan hal tersebut sangat membantu Pemerintah, sebab jika Pemerintah berjalan sendiri, maka olahraga akan berjalan lambat bahkan berjalan ditempat. Olehkarena itu, Pemkab Langkat mengapresiasi seluruh organisasi tersebut dan berharap semoga kita berjalan bersama dan saling mendukung untuk mencari dan membina bibit – bibit atlet potensial. “Saya yakin, generasi muda Langkat mendatang akan membawa kejayaan bagi Kab. Langkat jika seluruh pihak saling bekerjasama memajukan olahraga sebagai dasar kehidupan sehat dan jauh dari Narkoba” ungkap Sulis penuh keyakinan.

Ketua DPP ISORI Sumut H. Basyarudin Daulay mengatakan bahwa kami sangat senang melihat kepedulian Pemkab.

Langkat dalam memajukan olahraga, saya berharap kepengurusan ISORI yang baru saja dilantik mampu berjalan bersama

Wabup Langkat H. Sulistianto ketika memberikan sambutan pada pelantikan Susunan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia ( ISORI ) Kabupaten Langkat periode 2015-2019 di gedung Aula Akper/Akbid Pemkab Langkat, Rabu, (5/3). dengan Pemkab. Langkat guna memajukan olahraga di Suamtera Utara.“Berilah yang terbaik bagi Kabupaten Langkat” Kata Daulay kepada seluruh pengurus ISORI. Sementara itu, Ketua ISORI periode 2015-2019 Jumiran menyampaikan bahwa kami akan berusaha dan berjuang secara maksimal dengan kemampuan yang kami miliki agar olahraga di Langkat lebih baik lagi kedepannya.“Sedikit tentang kami, kami adalah organisasi yang seluruh pengurusnya adalah sarjana, olehkarenanya, itu menjadi sebuah marwah yang harus kami jaga agar kami bekerja dalam memajukan olahraga bukan hanya dengan ide dan gagasan tapi dengan bukti nyata” kata Jumiran.

Pelantikan berlangsung meriah dan dihadiri oleh Kadispora TM. Auzai, Kadis Pendidikan H. Sujarno, Ketua Harian Koni Legimun dan undangan lainnya.

Berikut susunan pengurus ISORI Kab. Langkat periode 2015-2019, Ketua Jumiran S.Pd, Sekretaris Jarot Setiawan S.Pd, Bendahara Sri Rahayu S.Pd, Bidang Keoorganisasian Usman S.Pd, Bidang Pengkaderan Ferianto karo-karo S.Pd, bidang wirausaha Yuri S.Pd, Bidang Pemuda dan Olahraga Gustiadi S.Pd, Bidang Sosial dan Bencana Hussein S.Pd, Bidang Wisata dan Seni Budaya Halimatun Sakdiah S.Pd, bidang Pengembangan opini masyarakat Partahian S.Pd, bidang Secerity Internal Parlinggoman S.Pd.(P.36-Lk)

opini

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Dana Pembangunan 1 M Desa Jangan Menjadi Virus Korupsi Korupsi timbul karena ada kesempatan dan peluang, ketika keduanya berada di depan mata, progam dana desa 1 Milyar yang bertujuan mensejahterakan rakyat ini, akhirnya bisa saja menjadi modus baru korupsi di hulu pemerintahan yakni desa.

Sementara di hilirnya Presiden Jokowi terkesan telah melakukan dan menciptakan pelemahan KPK dengan memilih BG sebagai Kapolri, kemudian timbul perseteruan KPK VS Polri. Padahal presiden telah diingatkan oleh lembaga pemberantasan korupsi calon kapolri yang dipilihnya memiliki rekening gendut, tapi Jokowi tetap ngotot mengajukan nama BG ke parlemen. Parlemen menyetujui usulan presiden, akhirnya menjadi buah simalakama.

Penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK berujung pada prapradilan yang dimenangkan BG, menyusul dijadikan tersangka dua pimpinan KPK oleh Polri, menjadi humpar hampir lagi masalah pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di tanah air kita.

Meskipun BG tak jadi di lantik, diusulkan calon Kapolri Baru ke DPR kemudian diterbitkan perpu Plt KPK bukan berarti masalah selesai tapi akan menjadi masalah baru sepanjang tahun 2015 ini.

Sungguh tak dapat dipungkiri telah terjadi kriminalisasi melanda pimpinan KPK membuat lembaga ini lumpuh.

Sementara pimpinan KPK yang baru tidak berdaya berhadapan dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Diawali dari prapradilan yang dimenangkan BG mengispirasi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan hal yang sama. Konon akan terbit perpu soal KPK dalam pemberantasan korupsi lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan kian merajalela

membuat potensi korupsi di desa menyusul naiknya bantuan dana desa yang sangat siginifikan dari yang diterima selama ini. Namun begitu Kepala desa tidak perlu takut pada LSM yang mengirimkan surat somasi atau wartawan yang melakukan konfirmasi.

Selama mealokasikan dana bantuan itu sesuai dengan peruntukan mengapa harus takut, selain itu pemerintah Oleh: Rusdi Stabat pun akan memberikan korupsi di negeri ini. Bila terus yang lebih mengetahui program pelatihan, sistem peraturan dan menerus negeri ini dilanda pembangunan di desanya, mana turut terlibat dalam mengawal pengelolaan bantuan desa agar kegaduhan rakyat juga yang saja yang harus di utamakan berjalan dengan baik. akan menanggung akibatnya, agar alokasi dana desa 1 milyar Sebab, apabila kepala desa dollar melemah, elpiji naik, 1 desa dapat terlaksana efisien akhirnya takut padahal tidak beras naik semua naik, rakyat dan tepat sasaran. Sebab salah dalam mengelola bantuan miskin kian tercekik. Negeri ini hingga saat ini masih banyak tanpa kepastian termasuk kasus sekali jalan-jalan poros utama di tersebut, maka pembangunan tidak akan berjalan di desa lalu hukuman mati terhadap desa yang kondisinya kurang bagaimana dengan terpidana narkoba. Sementara baik dan harus diperbaiki guna pertanggungjawabannya. itu janji Jokowi ingin mendukung percepatan Kalaulah terjadi seperti itu mensejaterakan Rakyat Indoperekonomian masyarakat warga desa yang rugi bukankah nesia akan terus terkuras oleh Langkat dibidang pertanian, dengan lahirnya UU Desa kebijakannya yang kontroversi perikanan, peternakan diharapkan berdampak lalu kapan membangun negeri ? termasuk juga bantuan untuk Konon Pemerintahan rezim pelaku ekonomi, pemberdayaan terhadap kesejahteraan dan Jokowi-Jk sekitar April 2015 perempuan di desa. Manfaatnya kemajuan pembangunan di tingkat desa, bukan justru mendatang akan harus dirasakan langsung oleh sebaliknya dan apabila program menggelontorkan dana desa masyarakat, dan harus diawasi bantuan desa sudah berjalan, sebesar Rp 20 triliun yang akan penerapannya bersama-sama dipastikan akan berdampak disalurkan untuk 74.053 ribu agar tepat sasaran agat tidak besar terhadap insfrastruktur, desa se-Indonesia. terjadi penyimpangan yang kesejahteraan masyarakat di Dana itu untuk kebutuhan menumbuhkan korupsi desa. pembangunan fisik maupun non berjamaah.

Bantuan 1 milyar untuk desa fisik. Pengalokasian dana Sebelum menerima bantuan jangan menumbuhkan virus tentunya harus selaras dengan dana desa dari pusat yang rencana pembangunan yang besarnya 1 Milyar Sumber Daya korupsi di tanah air , sementara di tingkat elit penanganan kasus telah dicanangkan oleh Manusia yang akan mengelola korupsi belum maksimal pemerintahan dese setempat. keuangan harus dipersiapkan, pemberantasannya.

Kabarnya setiap penggunaan karena kesalahan administrasi Berbagai upaya terus dana desa akan dilakukan audit dapat berujung ke pengadilan. dilakukan untuk menkebiri langsung Badan Pemeriksa Hal ini penting agar tidak KPK, apakah melalui tangan Keuangan. salah dalam laporan kepolisian, Kejaksaan atau DPR Program Alokasi Dana Desa ‘1 pengelolaan maupun dalam penggunaan anggaran sehingga bahkan melalui kebijakan Milyar 1 Desa bertujuan untuk presiden. Jika korupsi telah harus berhadapan dengan memacu percepatan merasuki alam pedesaan masalah hukum, sehingga pembangunan di desa-desa di melibatkan oknum kepala desa sebelum hal tersebut terjadi seluruh Indonesia. Melalui dan aparatur pemerintahan pengelola anggaran harus program ini, masyarakat dan desa, maka Negara ini benardiberikan pelatihan akutansi perangkat desa terlibat secara benar dalam darurat korupsi. keuangan. jika tidak bisa langsung merencanakan dan mengelolanya dengan baik Oleh karena itu pemerintah melaksanakan kegiatan dikhawatirkan akan melahirkan harus meningkatkan gaji kepala pembangunan di desanya. permasalahan hukum di desa dan aparatur desa Masyarakat BPD,LMD, melebihi UMR yang berlaku. kemudian hari, padahal bersama Pemkab harus Minimnya pengasilan kepala mengawasi pelaksanaan Alokasi kesalahan itu hanya masalah administrasi. desa dan aparaturnya dapat Dana Desa (ADD) 1 Milyar 1 mendorong terjadi tindak Dana 1 milyar yang Desa, bukan justru sebaliknya pidana korupsi, disamping digelontorkan ke desa tak membentuk jama’ah korupsi. mental yang bobrok. *** dadap dipungkiri akan Kades beserta masyarakatlah

PODIUM Pendidikan

15

Edisi 16 - 31 Maret 2015

Mendikbud: Proses UN Transparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memastikan ujian nasional (UN) akan berlangsung transparan termasuk proses pengadaan soal dan lembar jawaban.

"Semua akan transparan termasuk percetakan akan diumumkan secara terbuka," kata Anies usai menghadiri penandatanganan kerja sama Sekolah Global Sevilla dan Barnsley College, di Jakarta, Kamis, 12/3.

Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan mengumumkan siapa pemenang tender dan pengembangan proses tersebut. "Tiap hari akan dipantau dan pastinya terbuka. Siapa saja bisa mengakses," tambah dia.

Disinggung persiapan UN, Anies mengaku sudah mencapai 90 persen, termasuk pelaksanaan UN berbasis komputer.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Nizam, mengatakan terdapat 700 sekolah yang akan ikut UN berbasis computer, Nizam menjelaskan UN CBT dirancang menjadi tiga cara.

Pertama UN CBT offline, dengan mengunakan terminal yang dilayani oleh server lokal tanpa sinkronisasi dengan server pusat. Kedua, semi daring (online) dengan kapisitas terminal dilayani oleh server lokal yang disinkronisasi dengan server pusat. Ketiga, daring sepenuhnya terminal komputer terhubung ke server pusat secara real time, sehingga tidak tergantung bandwidth.

Pelaksanaan UN untuk tingkat SMA/SMK akan dilangsungkan pada 13 April--15 April. Sementara, pengiriman bahan UN SMA/SMK dilaksanakan pada 29 Maret--11 April. Pengumuman hasil UN SMA akan ditetapkan pada 18 Mei. Sedangkan, pelaksanaan UN SMP pada 4-6 Mei dan pengumuman hasil UN SMP ditetapkan pada 10 Juni. (Ant-mudhi)

Menteri Agama :

Tidak Bijak Salahkan Pendidikan Sumber Penyimpangan

Kilas Balik Pembentukan (5)

MAH ALANG Menjadi MaHal dan HT Indra Bungsu Jadi Sultan Langkat Selaku Badan Pendiri MaHal, T.Syaiful Anhar dan HT.Daniel Mozard menjumpai HT.Indra Bungsu,SH selaku Pemangku Adat Kesultanan Langkat dan disepakati untuk mencari pengganti Sekjen dan perombakan Akte pendirian MaHal. HT Indra Bungsu Jadi Sultan Langkat Imbas dari pembentukan MaHal, Kamis 24 Januari 2012 di Binjai, Zuriat Kesultanan Langkat Kedatukan, Kejuruan se Kabupaten Langkat dan tokoh Masyarakat Adat berkumpul di rumah kediaman HT. Indra Bungsu.SH. Pertemuan tersebut menetapkan HT.Indra Bungsu.SH,SPn sebagai Pemangku Adat Kesultanan Langkat dan HT. Daniel Mozard sebagai Raja Muda Langkat.

Badan Pendiri dan pengurus MaHal hari ini terlibat total dalam menghantarkan Tengku Indra Bungsu menjadi Pemangku Adat Kesultanan Langkat. Semoga amanah, ‘kalau Tengku tidak amanah’ kami akan meninggalkan Tengku Indra, sebagaimana kami meninggalkan T.Azwar, kata T.Syaiful Anhar disela penanda tanganan pernyataan bersama pada tgl,24 Januari 2013 yang lalu (masih terngiang ditelinga penulis-red).

Pertemuan hari ini merupakan hasil dari pemikiran dan hasil pembahasan yang dilakukan Kedatukan, Kejuruan di Kesultanan Langkat.

Semasa Sultan Mahmud naik tahta istana masih ada dan Sultan berdaulat.

Tapi sekarang ‘Istana sudah tidak ada dan Sultan pun sudah tidak berdaulat kata HT.Indra Bungsu.SH,SPn kala itu memprovokasi yang hadir. bersambung di edisi berikutnya...

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bukanlah hal yang bijak untuk menyalahkan pendidikan agama sebagai sumber dari penyimpangan karena hal itu muncul oleh banyak sebab seperti faktor politik, sosial dan lainnya.

"Kasus penyimpangan paham juga rasanya kurang bijak kalau kita salahkan pendidikan agama, tapi ada perspektif lain seperti sosiologis dan politis," kata Lukman di kantornya di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, menyalahkan pendidikan agama akan sama saja dengan menjauhkan nilai-nilai agama itu dari masyarakat sendiri.

Untuk itu, Lukman mengatakan masyarakat terutama generasi muda perlu dibentengi dengan akidah lurus dan pemahaman agama yang benar, salah satunya melalui pendidikan agama.

"Bentengi generasi muda dengan akidah lurus dan pemahaman agama yang benar," katanya.

Sementara itu di dalam pendidikan agama Islam, kata dia, terdapat dua sumber utama yaitu Alquran dan Sunnah. Maka dari itu, dia mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan pendidikan agama.

"Untuk mendapatkan pemahaman benar maka umat Islam perlu mendalami Alquran dan Hadits, termasuk ilmu lain baik itu formal ataupun informal," kata dia.

Al Quran, masih kata Lukman, berisi tentang perkara nyata dan ghaib. Di dalamnya juga terkandung peraturan, pedoman termasuk ilmu pengetahuan atau sains. Apabila masyarakat mau mempelajari Alquran lebih dalam maka sejatinya manusia dapat menemukan nilai-nilai universalitas, kemanusiaan, persamaan dan toleransi antarmanusia.

"Syiar dan dakwah memang selalu mengalami dinamika dan tantangan. Pemahaman yang utuh dan benar tentang Islam merupakan filter generasi muda agar terhindar dari paham aliran menyimpang," katanya.

Pendidikan agama, kata dia, juga harus dipelajari secara seksama. Sehingga tidak melahirkan generasi radikal yang sekedar tahu jihad tetapi tidak mengetahui ajaran Islam lainnya seperti tentang kemanusiaan dan toleransi.

"Utuh. Islam juga harus didalami dengan berbagai cara yang komprehensif". (Ant-mudhi)

Ribuan jamaah tareqat Naqsabandiyah dari berbagai daerah maupun mancanegara berdatangan di perkampungan Besilam Kecamatan P adang TTualang ualang Padang ualang..

PUNCAK PERINGATAN HUL TUAN GURU BABUSSALAM KE -91 LANGKAT, PODIUM Tuan Guru Babussalam Syekh, H Hasyim Al Syarwani dalam kata-kata sambutannya selaku tuan rumah menyampaikan terimakasih kepada pemerintah Provinsi dan Pemkab Langkat, yang telah membantu pelaksaan peringatan Haul ke-91 tahun ini.

"Kami yang hadir saat ini memanjatkan doa kepada Allah SWT karena kami banyak menerima bantuan. Meskipun , jamaah yang dating pada tahun ini jauh berkurang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah yang hadir ada sekitar 800 orang jamaah Pria dan lebih dari 1.000 jamaah Wanita,” katanya.

Hal itu disebabkan oleh tumpuan ekonomi para jamaah.

Baik yang di Kawasan Riau, Madina, Tapsel dan Labuhan Batu adalah berpenghasilan dari Kelapa Sawit dan Karet. "Kami yang hadir saat ini terus berdoa untuk Indonesia Khususnya Provinsi Sumut agar cepat terlepas dari kesulitan apalagi saat ini dolar sudah mencapai 13 ribu," ujarnya.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulis yang dibacakan Wabup H. Sulistianto mengatakan.

Babussalam adalah kampung

Ribuan jamaah tareqat Naqsabandiyah dari berbagai daerah maupun mancanegara menghadiri HUL (peringatan wafatnya) pendiri tareqat Naqsabandiyah Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidy Nasabandy ke-91, di perkampungan Besilam Kecamatan Padang Tualang, Kamis (12/3). wisata religi yang ada di Sumut.

“Namun, janganlah kita anggap ini hanya sebagai peringatan seremonial semata, tapi jadikan peringatan ini sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk selalu bersemangat berdakwah mensyiarkan nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kata Sulis, jika seluruh orang bersemangat meletakkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari, pasti semangat persatuan yang kita harapkan bersama selalu kokoh abadi di bumi religius Langkat,” kata Bupati.

Diakhir sambutannya, H. Sulis menyampaikan satu pesan kepada seluruh masyarakat dan pengikut tarikat Naqsabandiyah yang hadir, agar meneruskan perjuangan Tuan Guru yang tak kenal lelah mensyiarkan islam dengan maksud yang sama di era yang berbeda.

Gubsu Gatot, Pujo Nugroho dalam sambutannya mengucapkan terimakasih

kepada Tuan Guru Besilam dan para Mursyid yang hingga saat ini terus mengajak dan mengajarkan kepada para jamaah untuk terus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan selalu berzikir dan berdoa serta cara-cara lainya untuk mengambail pertolongan Allah SWT. "Izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada tuan guru dan para guru lainya yang terus mengajak untuk menjadi pribadi orang bertaqwa karena memang ketaqwaan menjadi selosi semua permasalahan yang ada dan kita hadapi.

Seperti informasi yang disampaikan Tuan Guru, saya kaget bahwa tahun ini jumlah jamaah yang hadir sekitar 1.800an Jamaah dan jumlah ini menurun dibandingkan tahuntahun sebelumnya diakibatkan kondisi perekonomian masyarakat sedang lesu. Karena jamaah yang datang dari berbagai daerah rata-rata

bermata pencaharian bidang perkebunan yakni Kelapa Sawit dan Karet, dan ini agak terganggu sehingga jamaah yang hadir agak berkurang.

“Kami yakin dengan terus mengajak dan mengingat serta meningkatkan ketaqwaan menjadi solusi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Maka dengan bekerja dan beramal itu wujud syukur kita kepada Allah SWT dan dengan itu pula kondisi perekonomian yang diingatkan Tuan Guru yakni harga Karet dan Sawit akan membaik kembali," harap Gubsu mengakhiri katakata sambutannya.

Terlihat hadir dalam hadir dalam keramaian HUL Tuan Guru Babussalan Ke-91 Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujonugroho, Wagub T. Erry Nuradi, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, Konjen Turki Rahmad Shah, Ketua Umum PSSI Pusat Djohar Arifin Husein, Ketua TP. PKK Provsu Ny. Hj. Sutias Gatot Pujonugroho, Wakil Ketua TP. PKK Provsu Ny. Hj. Evi Deviana Ery Nuradi, Wabup Langkat H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahudin, Anggota DPRD Langkat, Kapolres Langkat sejumlah SKPD Provsu dan Kab. Langkat. (P.38-Lk)