POTRET
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Wahyuddin Ghozali, M. Holid, SH, Mahmud Hamdani, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Mauliddin
Doc PODIUM
Assisten II Adm Ekbangsos, H Hermansyah mewakili Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH bersama Kakanmenag HT Darmansyah foto bersama pelepasan kontigen Langkat ke MTQN ke-35 Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Asahan 26 Juli s/d 5 Agustus 2015 beberapa waktu lalu.
CATATAN PODIUM
Waspada Kepentingan Asing Di Pilkada Pemilukada yang digelar serentak 9 Desember 2015 mendatang adalah peristiwa politik dan pesta demokrasi terbesar ketiga di tanah air. Ekses pertarungan politik di pileg dan pilpres 2014 telah mencair dengan sendirinya dalam pesta demokrasi kali ini. Tidak ada lagi istilah KIH dan KMP saat parpol di daerah menentukan calon yang diusungnya ‘yang ada hanyalah bagaimana caranya agar parpol bisa mengambil peran dan mendapat keuntungan yang sebesarnya. Kita menyambut gembira mencairnya hubungan antar partai di daerah dan selain itu kita jangan lupa dan lengah mewaspadai pihak asing yang akan coba bermain dan memainkan situasi ditanah air melalui anteknya. Kepentingan asing di daerah tertentu sangat besar “investasi negara dan investasi warganya akan mereka jaga dengan menghalalkan segala cara. Keterlibatan pihak asing terutama ‘Amerika Serikat’ dipilkada serentak perlu kita waspadai, kita berharap masyarakat, KPU dan Panwas serta pihak intelijen Negara agar mewaspadai penyusupan dan campur tangan mereka dalam pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Sebagai catatan, Amerika Serikat pernah melakukan aksi politik terbuka dan aksi tertutup memberikan dukungan pada pasangan yang didukung salah satu partai politik di pilkada DKI Jakarta (di era Fauzi-red) dan melakukan hal yang sama di pilkada Jabar (di era Aher-Dede Yusuf-red ) serta di Kota Depok di eranya pencalonan Nurmahmudi. Mewasdai peran antek- antek asing menjelang pilkada serentak diseluruh tanah air, terutama di Sumut tidak ada salahnya, sembari kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***
“
Celoteh: Akhirnya masuk juga kawan yo di Cipinang Wak? Coleteh: Makanya jangan mempermainkan dana bansos dan nasib rakyat Celoteh: Bagaimana pula nasib oknum anggota dewan dan ketua ormas yang sudah diperiksa Kejati ? Coleteh: Hanya Pak Chandra Humas Kejatisu yang bisa menjawabnya.
Koodinator Jabodetabek Isro Budi Nauli HR (Korda), S. Hidayatullah, Moratua Sipahutar, SE, Jasman Bengkulu Salim Pane, SH Lubuk Linggau T. Muchalladon Medan Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra, Suparno Harianto Koordinator Wartawan Langkat/Binjai Bambang S Kota Binjai Paini (Kabiro), Eddy Gunawan, Selamet Hendra SP, Febri Taruna Langkat Stabat Sutiarno Wampu T. Zainal Abidin Secanggang Marwansyah Lubis Hinai Sunardi Kecamatan Binjai Misli Selesai Amir Hamzah Piliang Aceh Tamiang Muhammad Adam Pimpinan Perusahaan Bambang S Manager Keuangan/Pemasaran Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Amiruddin, Ahmad Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – red.podium@yahoo.co.id Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu yang masih berlaku
HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat
0852 0640 7583 TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-
3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-
PODIUM Khusus
3
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Sekali Merdeka Lalu Mati! Dirgahayu Indonesia Ke-70
Bila sekarang orang makin malas memperingati peristiwa sangat bersejarah itu, tentu bukannya tanpa alasan. Salah satunya karena krisis kepercayaan kepada para pengelola negara dan penegak hukum. Mereka sudah bosan dijejali janji hebat. Sementara penegakan hukum makin tak jelas, korupsi tetap merejalela, dan kesenjangan kaya-miskin kian menggila. Di tengah suasana seperti itu, kini mereka juga disajikan berbagai instruksi asal jeplak. Seperti yang sedang disorot instruksi presiden untuk mengairi waduk Jatigede pada Agustus tahun ini. Waduk besar di Sumedang, Jawa Barat ini dibutuhkan oleh puluhan ribu petani di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon yang sudah mangkrak puluhan tahun. Instruksi yang sudah terlanjur memperoleh tepuk tangan meriah itu ternyata terpaksa ditunda. Alasannya, pembayaran ganti rugi kepada warga yang tanahnya terdampak belum tuntas. Sayangnya, pemerintah tak menjelaskan kapan dana ganti rugi tersebut akan tersedia. Sementara itu, Pertamina juga dibuat puyeng. BUMN ini menanggung rugi sampai Rp12 triliun lantaran pemerintah tak berani menjalankan keputusannya sendiri untuk menghapus subsidi BBM. Konfrontasi antara Mabes Polri versus penggiat anti korupsi tentu juga membuat masyarakat makin kehilangan kebanggaan. Apalagi konfrontasi ini juga mempertontonkan bahwa Polri sudah tidak lagi berada di bawah koordinasi presiden. Sementara itu, kegaduhan suap-menyuap yang melibatkan aparat penegak hukum juga tak kunjung reda. Rangkaian kenyataan di atas jelas membuat masyarakat makin gundah. Mereka menjadi tak yakin pada masa depan negara dan dirinya sendiri. Situasi ini tentu saja diperparah oleh menjamurnya ‘ningrat politik’. Yakni keluarga-keluarga kaya, yang menguasai percaturan politik dari tingkat pusat sampai
kampung. Kaum Ningrat baru tersebut membuat masyarakat bagai sekadar pelengkap penderita. Mereka cuma menjadi penonton di arena politik yang didominasi sekelompok kecil orang berduit tersebut. Celakanya lagi, mereka tak bisa berbuat apa-apa menyaksikan para ningrat baru tersebut kian bergelimang kekayaan. Lihat saja anggota DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo, yang
Banten. Atau Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin, yang terjerat kasus korupsi jual-beli gas alam. Meski hanya berkuasa dari Oktober 2010 sampai Februari 2013, kekayaan Fuad, menurut jaksa mencapai lebih dari Rp200 miliar. Masyarakat yang tidak bisa berbuat apa-apa sesungguhnya paham betul bahwa para ningrat politik yang sedang naik daun punya hubungan sangat kental dengan dunia bisnis.
memiliki koleksi mobil supermewah. Di antaranya adalah Bentley, Hummer, Land Rover, Mercedes Benz, Toyota Alphard, plus sepeda motor Harley Davidson. Sementara itu mantan Presiden BJ Habibie memiliki 40 Mercedes Benz. Paling tak ternilai adalah 300SL Coupe atau Gullwing, yang hanya diproduksi 100 unit dan sekarang tinggal dua di dunia. Bambang Soesatyo dan Habibie hanya sebagian kecil dari politisi kaya raya. Sekelas kepala daerah pun tak luput mengeruk harta kewenangan rakyat ini. Contoh nyata mantan Gubernur Banten, Atut Ratu Chosiah. 'Kerajaan' keluarga Atut mampu menguasai arena politik dan proyek pemerintah di propinsi
Bahkan banyak dari mereka adalah pebisnis yang terjun ke politik. Ada pula yang menjadi pebisnis setelah berpolitik. Sedangkan para pendatang baru, biasanya suka berkongkalikong dengan para pebisnis untuk berburu harta dan tahta. Semua itu membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, perjuangannya di masa penjajahan lebih ringan karena yang dihadapi adalah bangsa lain. Bahkan, Soekarno sempat memprediksi masa kemerdekaan Indonesia. Di era kemerdekaan, kata Bung Karno, lebih sulit karena yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Bung Karno sendiri akhirnya menjadi korban dari bangsanya sendiri. Seperti
“
“
Agustus adalah bulan istimewa bagi Republik Indonesia. Di bulan ini, kemerdekaannya diproklamasikan oleh Soekarno– Hatta. Ketika itu, tahun 1945, Indonesia merupakan sebuah wilayah porak-poranda karena pertempuran Sekutu versus Jepang.
kata pepatah 'Senjata Makan Tuan', toh itulah hasil masa Soekarno. Proklamator kemerdekaan yang pernah dibuang sampai tiga kali oleh rezim kolonial Belanda ini mengakhiri hidupnya seperti binatang. Menurut kesaksian istrinya, Ratna Sari Dewi, selama menjadi tahanan rumah sampai akhir hayatnya, kesehatan Bung Karno dipercayakan kepada seorang dokter hewan. Gilanya lagi, Bung Karno juga dicap sebagai “pengkhianat bangsa” oleh penggantinya, yang di masa penjajahan justeru menjadi tentara Belanda. Berkat kembalinya demokrasi di Indonesia pada 1998, nama Bung Karno kembali diharumkan. Pada 2012 lalu, Presiden SBY menganugerahi Bung Karno dan bekas wakil presiden Mohamad Hatta gelar Pahlawan Nasional. Demokrasi juga membuat putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, berkongsi politik dengan mantan tokoh penggiat anti Bung Karno di Makasar, Jusuf Kalla. Sayangnya, demokrasi yang pernah sangat diharapkan akan membawa Indonesia menuju masa depan lebih baik, makin dipertanyakan kedigdayaannya. Apalagi kini tak ada lagi tokoh nasional yang sanggup mengobarkan nasionalisme ke segala penjuru negeri. Belakangan ini, yang tumbuh subur malah para tokoh penebar kebencian, yang membuat Indonesia menjadi langganan kerusuhan. Mereka suka mengobarkan separatisme, mempertentangkan agama dengan kebudayaan, antara sebuah agama dengan agama lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu kampung dengan kampung yang lain. Bagi mereka, seolah Indonesia tidak ada. Kenyataan yang memprihatinkan ini jelas harus diakhiri secepatnya. Agar jangan sampai kita terpaksa berucap “sekali merdeka lalu mati!.” Bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada semboyan para pejuang kemerdekaan, ”Sekali Merdeka Tetap Merdeka!” (int)
PODIUM Utama
4
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Tengku Erry Kendalikan Sumut Sumatera Utara begitu plural. Beragam suku bangsa dan agama membaur. Homogenitas perlahan hilang yang akhirnya menyatu dalam suatu karakter kepemimpinan. Dan kini tantangan itu ada di tangan Tengku Erry Nuradi.
Mengacu kepada aturan undang-undang, apabila gubernur tersangkut kasus dan ditetapkan sebagai tersangka, maka pelaksana tugas (Plt) akan dilimpahkan ke wakil gubernur. Sesuai norma itu pula bahwa Wagubsu T Erry Nuradi akan mengendalikan Sumut 3 tahun ke depan. Mungkinkan Erry mampu? Pertanyaan itu bergulir di tengah masyarakat. Layak atau tidak memimpin Sumut, acuannya kepada undang-undang yang berlaku. Hanya saja, perlu digarisbawahi sepak terjang Erry Nuradi semasa menjabat Bupati Sergai, toh tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, semasa menjabat 8 tahun di kabupaten yang baru terbentuk 9 tahun lalu itu, Erry bergerak cepat. Tak menampik, belum genap dua periode memimpin Sergai, kiprah Erry banyak mendulang prestasi. Sedikitnya 121 perhargaan tingkat Sumatera Utara (Sumut) ditambah 33 penghargaan tingkat nasional. Sungguh fantastis. Belum bicara prestasi yang diraih kurun waktu 5 tahun periode pertama menjabat, Sergai surplus penghargaan dari berbagai bidang. Tidak berlebihan jika Tengku Erry dijuluki “Bupati Seribu Prestasi”. Kelayakan Erry, yang akan menjabat penentu kuasa di Sumut terungkap dari sejumlah warga di Sergai. Pian, warga Perbaungan mengatakan, semasa Erry menjabat Bupati Sergai, banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat. Ditambah lagi selama ini basic Erry adalah pengusaha. Sehingga tak salah jika Erry fokus pada usaha kecil dan menengah. "Lihat saja di kawasan jajanan sepanjang jalan lintas Sumatera. Sejak Erry duduk di Sergai UKM maju pesat. Itu buah karya nyata Tengku Erry saat di sini," tukas Pian kepada Podium, kemarin. Menilik kembali saat Erry menjadi orang nomor dua di Sumut, bisa dikata bukanlah ban serep yang kerap diucap masyarakat. Erry mampu bekerja sama dengan mantan Gubsu Gatot Puju Nugroho. Dan, apabila Gatot berhalangan, Erry-
lah menjadi penentu kebijakan. Salah satunya kerja sama dengan Suntech Holding Power (perusahaan raksasa asal China) yang menawarkan investasi pembangunan pembangkit listrik di Sumut. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi solusi krisis listrik di Sumut. Tawaran tersebut disampaikan perwakilan Suntech Holding Power, John Lin didampingi di antaranya Qing Sheng Jimmy Cui saat bertemu dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi di ruang kerjanya lantai 9, kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, pada 17 Oktober 2013 lalu. Pada tahun 2013 itu, padahal Erry baru duduk menjadi Wagubsu sekira 6 bulan. Terlepas menjabat 2 tahun jadi Wagubsu, pasca Gatot ditetapkan sebagai tersangka suap 3 Hakim PTUN, tepatnya Selasa (4/8), Erry Nuradi memimpin apel pertama di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Singkat Erry berujar, bahwa pemerintahan tetap berjalan. "Roda pemerintahan tak boleh berhenti sedetik pun dan tetap berjalan dengan seperti biasa," tegas Erry kepada wartawan. Dijelaskan Erry, sekitar 250 PNS mengikuti apel pagi tadi. Dia menyampaikan ke seluruh jajaran PNS di Pemprov Sumut agar bekeja seperti biasa. "PNS tetap menjalankan fungsi dan pokok-nya, ini merupakan tugas kita melaksanakan pemerintahan," sambung Erry. Selain memastikan roda pemerintahan tidak terganggu, T Erry juga meminta agar masyarakat tetap memberikan dukungan kepada Pemprovsu. Meski Gatot saat ini sudah berstatus tersangka dan menjalani penahanan. Terkait Gubernur Gatot ditahan KPK, Wagub Erry menyatakan prihatin atas yang dialami Gubernur Gatot. "Untuk Pak Gatot agar sabar, begitu juga dengan keluarganya," tutup Erry. Berantas Narkoba T Erry Nuradi juga peduli terhadap segala hal sosial. Termasuk kemerdekaan generasi muda yang kini terenggut narkoba. Erry pun mengimbau agar 33 kab/kota se Sumut memiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) "Jadi seluruh daerah harus membentuk BNN. Ini sebagai antisipasi maraknya narkoba, tak hanya di kalangan orang dewasa namun juga telah menyebar ke remaja. Kondisi ini sungguh memprihatinkan," tukas Erry Nuradi, awal Agustus 2015 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, Indonesia, terutama Sumut, harus perang terhadap narkotika. Jika tidak, generasi muda akan menjadi korban sia-sia. Fakta membuktikan, berdasarkan data BNN dan Polri, tersangka yang terjerat dalam lingkaran kejahatan narkoba tercatat sebanyak 43,767 kasus atau meningkat sekitar 23 persen dibanding tahun 2012 yang berjumlah 35.436 kasus. Peningkatan serupa juga terjadi pada kalangan penyalahguna narkoba. Jumlah pengguna narkoba tahun 2008 di Indonesia sebanyak 3,3 juta jiwa dan tahun 2013 meningkat menjadi 4,5 juta jiwa. Sementara tahun 2015 diprediksi meningkat menjadi 5,2 juta jiwa. “Ini merupakan ancaman serius yang harus mendapat penanganan serius pula. Potensi ancaman ini harus segera dihentikan agar tidak menjadi bom waktu yang dapat merusak generasi muda dan masyarakat,” tegas Erry. Langkah strategis dalam perang melawan narkoba adalah dengan melakukan antisipasi, bukan menanggulangi dan rehabilitasu para pengguna semata. “Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahan tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga anti narkoba, tetapi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat luas,” tandas Erry. Sementara Deputi pencegahan BNN Pusat, Dr Antar Sianturi berharap Sumut memiliki Balai Rehabilitasi Pencandu Narkoba. Balai tersebut mendesak dibutuhkan untuk menanggulangi para pengguna narkoba. Penyiapan Balai rehabilitasi Pecandu Narkoba sesuai amanah Undang-undang No 35 Tahun 2009 dan peraturan mendagri nomor 21 tahun 2013 yang menyebutkan Gubernur harus menfasilitasi pelayanan dan pencegahan terdapat penyalahgunaan narkoba. “Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan instruksi Presiden. Jadi tugas kita melindungi, melayani dan mengobati penyalah guna narkoba. Kita harus melakukan upaya penyelamatan,” papar Antar. Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Andi Loedianto mengatakan, pihaknya telah melakukan rehabilitasi terhadap 700 lebih pengguna narkoba di Sumut terhitung Mei 2015 hingga awal Agustus 2015. “Target rehabilitasi sebanyak 3.972 orang. Tetapi kemampuan
masih 700 orang. Kami akan berusaha keras untuk mencapai sisa target tahun 2015,” ujar Andi optimis. Andi juga menegaskan, untuk menumpas peredaran dan penggunaan narkoba, BNN Sumut gencar melakukan razia di lokasi hiburan malam dan sejumlah tempat yang disinyalir menjadi peredaran narkoba di Sumut. “Dari 300 pengunjung hiburan malam yang menjalani tes urine, 100 orang dinyatakan positip narkoba,” papar Andi. Andi juga sepakat untuk mendorong terbentuknya BNN Daerah di 33 kab/kota di Sumut. Penanganan narkoba harus komprehensif dan menyeluruh. Jika tidak, narkoba akan menghancurkan generasi muda. “Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, baru 11 daerah yang memiliki BNN Daerah. Kita harus merapatkan barisan dan bekerjasama mendukung upayaupaya penanggulangan dan penyembuhan penyalahgunaan narkoba,” harap Andi. Resmi Jabat Plt Selamat bagi HT Erry Nuradi. Erry, adik kandung mantan Gubsu HT Rizal Nurdin, kini telah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara. Rabu (5/8) kemarin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diinformasikan telah menandatangani surat penugasan bagi Wagubsu HT Erry Nuradi untuk menjalankan tugas gubernur. Hal itu menyusul penahanan Gatot Pujo Nugroho yang berstatus tersangka kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. “Setelah menerima pemberitahuan dari KPK, surat sudah kami siapkan. Prinsipnya juga sudah disiapkan. Sudah ditandatangani pak Tjahjo,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Sumarsono. Surat penugasan itu, menurut Sumarsono, sangat diperlukan karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jika gubernur berhalangan dan tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, maka tugas akan dilaksanakan oleh wakil gubernur. “Mungkin saya akan antar sendiri ke Sumut. Ini untuk etika pemerintahan yang baik dan memastikan penjelasan tidak ada keraguan. Surat berisi penjelasan mengangkat wakil gubernur melaksanakan tugas sehar-hari gubernur,” ujar Sumarsono. (P06)
PODIUM nusantara
5
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Rekomendasi Nahdlatul Ulama & Muhammadiyah
Hukum Mati Koruptor dan Tolak Jenazah Disholatkan Muhammdiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasi hukuman mati dan penolakan sholat jenazah bagi para koruptor. Kontroversi ini mencuat ke permukaan sejak kemarin diputuskan.
Adalah Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak membaca rekomendasi muktamirin dengan mengeluarkan secara resmi fatwa muktamar yang digelar di Makasar, Sulawesi Selatan. "Bahwa koruptor tidak perlu disholati bila meninggal. Kemudian rekomendasi bahwa seluruh ibadah yang dikerjakan para pencuri uang rakyat tidak sah," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak. Malahan, katanya, dua rekomendasi yang dibacakan itu harus disampaikan ke publik sebagai bentuk afirmasi action Muhammadiyah. Sedang sidang pleno NU di Jombang, Jawa Timur berdasarkan laporan hasil sidang komisi bidang Bahsul Masail, disepakati bahwa istinbath hukum Nahdlatul Ulama (NU) didasarkan pada tiga dasar. Di antaranya Alquran, hadis dan ijma' ulama annahdliyah. Komisi Bahsul Masail memutuskan hukuman mati bagi koruptor dan kasus narkoba boleh dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) "Di dalam qishosh (hukuman mati) ada kehidupan, dan qishohs untuk kasus-kasus tertentu seperti narkoba dan koruptor boleh, oleh karena itu qishosh tersebut tidak bertentangan dengan HAM," ujar peserta. Pun demikian, usulan NU dan Muhammadiyah soal hukuman mati bagi koruptor dan penolakan jenzah disholatkan, semuanya berpulang pada pemerintah. Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) menyebut Indonesia adalah negara hukum. "Secara prinsip, Indonesia ini adalah negara hukum," ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku soal wacana koruptor tidak disholatkan bukan domainnya. Dia menyerahkan urusan itu pada para ulama. Menag menduga munculnya wacana ini di Muktamar NU maupun Muhammadiyah merupakan bentuk kegeraman pada koruptor. Diakui perlunya ada sanksi lain selain hukuman formal. Jaksa Agung M Prasetyo menilai, peluang untuk seorang koruptor dihukum mati bukan berarti tertutup.
"Tapi ada persyaratan. Kalau korupsi saat bencana alam atau kondisi sedang sangat kritis itu termasuk unsur pemberat yang bisa dijadikan alasan korupsi bisa dihukum mati. Tapi kan semua yang mutus pengadilan," kata Prasetyo. Bagi Prasetyo, usulan dari Pemuda Muhammadiyah dan NU itu adalah cerminan kegeraman. Penyakit korupsi dianggap betul-betul sudah merusak dan harus juga dilakukan sanksi yang luar biasa. Lagi, Fatwa Haram Tak gampang mengeluarkan fatwa haram. Semuanya harus berdasar kajian sesuai syariat Islam. Nah, kenapa Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram pilih pemimpin koruptor? Salah satunya terjabar bahwa virus korupsi sudah menjadi epidemik. Merusak semua sendi-sendi peradaban rakyat. "Maka adalah fardhu ain bagi seluruh anak negeri ini untuk melawan korupsi," demikian bunyi penggalan salah satu rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah yang dihadiri 2000 muktamirin. Untuk itu Muhammadiyah mendorong rakyat Indonesia membenahi transparansi dan akuntabilitas. Bukti nyata menyatukan visi gerakan "Berjamaah Lawan Korupsi". Akhir acara mukmatar Muhammadiyah ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama istri. Kegiatan lima tahunan itu menelan biaya Rp35 miliar, yang Rp1 miliar merupakan sumbangan JK. Walau suksesi kedua ormas tertua di Indonesia ini dinyatakan berjalan lancar, tapi terbersit tudingan. Yakni adanya perpecahan di tubuh Nahdatul Ulama. Sesepuh NU, KH Sholahudin Wahid alias Gus Solah tak
menampik isu yang mencuat. Hanya saja, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ini meminta agar jangan ada perbedaan di organisasinya tersebut berujung pada insiden pecat memecat keanggotaan. "Harapannya konflik bisa diselesaikan dengan baik, tidak ada pecat memecat,� tutur Gus Sholah. Dia mengaku kecewa dengan proses Muktamar Ke-33 NU yang digelar di Jombang. Dia ingat betul kejadian ini hampir mirip dengan Muktamar Ke-29 NU yang digelar di Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 1-5 Desember 1994. Saat itu, juga terjadi konflik yang hampir serupa konflik di tubuh NU saat ini. Kala itu, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum PBNU dalam muktamar itu, dan salah satu puncaknya adalah pembentukkan PBNU tandingan oleh Abu Hasan, yang kalah dalam pemilihan ketua umum. Abu Hasan akhirnya memproklamasikan berdirinya Koordinasi Pengurus Pusat NU (KPP-NU), yang strukturnya dibuat identik dengan PBNU. Abu Hasan juga duduk sebagai Ketua Tanfidziyah. Sejumlah nama tokoh dicatut, di antaranya almarhum KH Zainuddin MZ. Gus Solah tidak ingin insiden Muktamar di Cipasung itu juga terjadi pada Muktamar Ke-33 NU di Jombang ini. Untuk itu, saat sejumlah pengurus wilayah nahdlatul ulama (PWNU) serta pengurus besar nahdlatul ulama (PBNU) memintanya untuk dilakukan muktamar tandingan, dia menolak. “Saya tidak setuju, Pak Hasyim juga tidak setuju. Saya tidak larang, cuma memberi saran,� katanya menepis segala kekhawatiran yang terjadi pada Nahdiyin. Plus-Minus Muktamar Kedua ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah
menetapkan pimpinan yang baru untuk masa kepengurusan lima tahun ke depan. KH Said Aqil Siraj terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU 20152020 dan Muhammadiyah akan dinakhodai Haedar Nashir hingga 2020 mendatang. Meski dilaksanakan hampir bersamaan, dua muktamar itu menyisakan dua kesan berbeda. Jika Muktamar Muhammadiyah berjalan adem ayem, lain halnya dengan Muktamar NU yang berlangsung alot bahkan diwarnai kegaduhan antar-kaum nahdiyin. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio menjelaskan tentang nilai yang bisa diambil dari situasi di dua muktamar tersebut. Kata Agung, di balik kegaduhan Muktamar NU, muncul kiai atau pemuka organisasi yang bisa diandalkan dalam mendamaikan kader-kadernya. Paling menonjol adalah Kiai Maimun Zubair (Mbah Mun) dan Kiai Mustofa Bisri (Gus Mus). "Muhammadiyah memang lebih rapi dan NU kurang rapi. Namun, kalau dilihat dari konfliknya, di NU justru menimbulkan hikmah bahwa ulama memegang peranan penting untuk mendamaikan massa yang berkonflik," ungkap Agung, kemarin. Minus dari kerapian Muktamar Muhammadiyah, lanjut Agung, adalah tidak munculnya figur yang menonjol dari acara yang digelar lima tahunan itu. "Di Muhammadiyah karena rapi jadi tidak ada hikmahnya. Tidak ada figur yang dominan karena rapi jadi tidak muncul," ungkap Agung. Meski begitu, Agung mengingatkan NU untuk kembali ke khittohnya dan menjauhi politik praktis yang menjadi jurang kehancuran sebuah organisasi. Setiap elite di NU diminta untuk lebih bijak dalam melihat persoalan. "Masing-masing elite di NU harus merendahkan hatinya dan berkomitmen untuk tidak terjebak politik praktis," tandasnya. Diketahui, Muktamar NU sempat diwarnai kegaduhan saat membahas tata tertib BAB V Pasal 14 tentang pimpinan dan BAB VII Pasal 19 tentang pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Ketegangan mereda setelah Gus Mus langsung turun tangan menenangkan para muktamirin. (int)
6
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
PODIUM Binjai
1000 Pengemudi Angkot & Betor di Binjai Peroleh SIM Gratis Sebanyak 1000 orang pengemudi angkutan kota ( Angkot) dan beca bermotor( Betor) di kota Binjai akan memperoleh Surat Izin Mengemudi ( SIM). Ketua Organda Binjai Percaya Surbakti menjelaskan, Rabu ( 5/8), di Rumah Melayu, Jalan Jambi Binjai.
BINJAI, PODIUM Tahap pertama diberikan kepada 100 pengemudi angkot dan bettor, dan tahap II dilaksanakan Oktober 2015 . Penyerahan secara simblik dilakukan Wali Kota Binjai HM Idaham, SH, MSi , disaksikan Kadis Perhubungan H. Fadlan, SH dan Kasat Lantas Polres Binjai AKP Imam. Percaya Surbakti mengemukakan, selama ini tidak ada yang
Lisa Idaham Buka Pelatihan Ketrampilan Tata Rias Pengantin BINJAI, PODIUM Ketua TP PKK Kota Binjai Hj. Lisa Andriani M Idaham SPsi membuka pelatihan pembuatan smock dan ketrampilan tata rias pengantin modern, di aula kantor Lurah Cengkeh Turi kec. Binjai Utara di jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (6/8). Lisa Andriani mengajak peserta bersemangat mengikuti pelatihan untuk mendapatkan bekal hidup mandiri. Seperti usaha pembuatan smock saat ini sudah banyak dilirik peminat dari luar kota Binjai, karena smock tidak hanya untuk sarung bantal atau tempat tisu tetapi sudah dimodifikasi untuk busana. Namun perajin smock jumlahnya hanya beberapa orang dan mereka sudah cukup kewalahan mengerjakan pesanan. Demikian juga perias pengantin merupakan peluang usaha yang tidak ada habisnya. Jangan malu untuk bertanya dan belajar pada orang yang sudah pintar, kata Lisa Idaham. Pelatihan ini merupakan kerjasama PKK dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Binjai. Untuk pelatihan smock diikuti 20 peserta warga kelurahan Cengkeh Turi dipusatkan di kantor lurah sedangkan untuk tata rias pengantin modern diikuti 20 peserta dari 5 kecamatan akan berlangsung selama tiga bulan di gedung SKB Binjai. Pembukaan pelatihan dihadiri Wakil ketua TP PKK Kota Binjai Hj. Nova Elyuzar, Camat Binjai Utara Sugiono, Kepala SKB Dian Aulia SH. (BJ-02)
mau memperhatikan masyarakat bawah yang kehidupannya dari angkot dan beca bermotor.Padahal SIM itu merupakan kewajiban pengemudi, tegas Percaya Surbakti. Kondisi yang memprihatinkan itu oleh Organda bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas Polres Binjai dicari solusi guna membantu supir. Ternyata Wali Kota HM Idaham merespon guna
membantu masyarakat kecil. Mewakili pengemudi Betor dan Angkot Mahdi Pinem dan T. Amaliyah, mengakui, SIM merupakan kewajibab pengemudi. Bagaimana kami mengurus SIM, untuk kehidupan keluarga saja dapat sudah syukur, ujar Tengku dan mengucapkan terima kasih kepada HM Idaham yang peduli kepada rakyat kecil. Wali Kota HM Idaham, menjelaskan, ketua Organda Binjai Percaya Surbakti sangat peduli terhadap anggotanya. Dia datang melaporkan keprihatinan supir angkot dan bettor yang tak punya SIM kepada saya ujar Idaham dihadapan ratusan pengemudi angkot dan beca bermotor. HM. Idaham mengatakan, SIM merupakan kewajiban pengemudi. Saya membantu supir angkot dan betor mendapatkan SIM dengan ikhlas, agar pengemudi angkot dan bettor di Binjai dapat bekerja tenang dan terjamin. (BJ.02)
'Hadirkan Allah Di Hatimu' ZIKIR AKBAR DI POSKO PEMENANGAN HSB CENTER BINJAI, PODIUM Ratusan ulama khusuk melantunkan asma Allah pada kegiatan zikir akbar, di Posko Pemenangan HSB Center Jalan Amir Hamzah Pasar 4,5 Kelurahan Jatikarya, Binjai, Selasa (28/7) malam. Kiyai Mustafa Haqqani dalam tausyiahnya menceritakan tentang azab kubur dengan berbagai contoh dan tamsilan. Di dalam ruangan bawah tanah yang berukuran 1 x 2 meter itu, manusia mulai mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di atas dunia. “Bukan ada, jenazah yang telah terkubur 20 tahun tetapi masih utuh," ujar Kiyai Mustafa seraya memaparkan pengalaman pribadinya melihat langsung jasad seorang temannya yang masih utuh setelah dikebumikan 20 tahun lalu.
Menurutnya, untuk terhindar dari siksa kubur dan azab neraka, berjalanlah seperti kereta api dan selalu merasa dilihat Allah. Begitu juga jika menjadi pemimpin, setiap ucapan dan tindakan jalan keluar dari aturan Allah. Hadirkan Allah di hati dan di fikiran serta lafazkan dengan lidah. Jangan sempat rusak sedikitpun, agar tidak menjadi orang yang munafik. “Binjai rindu akan kehidupan yang benar dan menjadi bumi yang diridhai Allah," tegas Kiyai Mustafa yang hadir bersama rombongan jemaahnya. Diselingi zikir dan lantunan shalawat, Kiyai mengingatkan umat Islam bahwa hanya Allah yang pantas berada dalam hati setiap individu dengan disinari Nur Muhammad, agar menemukan ketenangan dan ketenteraman hati dan jiwa. Selain mengajak umat Islam untuk mendoakan pasangan calon Walikota Binjai Pilkada serentak 9 Desember 2015, H Saleh Bangun – H Dhani Setiawan Isma, bersikap santun. Pihaknya tidak bermaksud menyentuh ranah politik, melainkan berharap agar kehidupan social di Binjai semakin baik, pembangunan meningkat dan masyarakatnya sejahtera di bawah ridha Allah. "Yang penting, kita harus saling mencintai, berbuatlah yang terbaik untuk yang dicintai. Belajarlah untuk tiada hari tanpa mencintai agar hidup menjadi lebih indah," pesannya. H Saleh Bangun – H Dhani Setiawan Isma berjanji untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat Binjai. "Jika Allah berkenan dan kami terpilih menjadi walikota dan wakil walikota, bagi kami jabatan adalah amanah dan memimpin adalah ibadah," ujarnya. (Bj-02)
PODIUM Langkat
7
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014
Desa Diminta Kelola Potensi yang Ada Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sosialisasikan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Gedung PKK Stabat, Rabu (29/7). LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH diwakili Wabup H. Sulistianto dalam sambutannya, menyampaikan pesan bupati bahwa UU desa tersebut berisi tentang pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Karenanya, terkait dengan aturan beserta penjabarannya harus disosialisasikan agar pemahaman aparat desa dapat lebih meningkat. UU yang mengatur tentang berbagai aspek tentang desa tersebut juga dilengkapi aturan kelembagaan desa, pembangunan desa sampai dengan aspek pembinaan masyarakat desa. Oleh karena itu, katanya, UU ini diharapkan dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki oleh desa serta dapat mendeteksi berbagai
permasalahan menyangkut pembangunan desa. "Semoga, sosialisasi ini menjadi persiapan yang berpengaruh besar bagi kemajuan desa," kata Wabup Langkat. Kaban PMDK Jaya Sitepu melaporkan
kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur Desa terkait dengan peraturan tentang desa dalam segala aspek, sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa dapat paham dan mengerti bagaimana menjalankan roda pemerintahan di desa. Peserta sejumlah SKPD dijajaran Pemkab. Langkat dan Camat se-Kab. Langkat. Selain itu, terdapat juga Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Kasi PMP Kecamatan seKabupaten Langkat yang pada kegiatan tersebut menjadi peserta sosialisasi. Kegiatan diikuti 743 peserta yang kesemuanya terdiri dari aparat desa, berlangsung dari tanggal 29 Juli hingga 6 Agustus 2015 bertempat di 2 lokasi, yakni Gedung PKK Stabat dan Gedung Pegnasos Stabat. (P35-Lk)
Ngogesa Sitepu Bantu Istri 12 Nelayan Langkat yang Ditahan di Malaysia
Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi Wapub H. Sulistianto M.Si, saat meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Suryani di Desa Tanung Jati Kecamatan Binjai.
Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Hj Suryani LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH meletakan batu pertama pembangunan Masjid Hj Suryani di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Jumat (7/8). Selain masjid di lokasi tersebut juga akan dibangun Pondok Pesantren Raushah Fikri Islamic School. "Saya berharap nantinya, para , penghapal Qur’an ataupun generasi cendekiawan islam akan lahir dari tempat ini," harap H. Ngogesa Sitepu SH membuka kata sambutan. Bupati Langkat juga memberikan sejumlah bantuan. Di antaranya 500 sak semen untuk pembangunan Masjid. Camat Binjai Mahardika Sastra Nasution SSTP berharap, semoga Pondok Pesantren yang akan berdiri nantinya dapat melahirkan sosok generasi Islam yang cerdas dan berakhlak. Salah seorang keluarga besar Almarhum Hj. Suryani, Ashari Damanik menjelaskan, tujuan pembangunan rumah ibadah dan pondok pesantren ini adalah untuk memajukan generasi muda Islam. Peletakkan batu pertama pembangunan Masjid Hj Suryani juga dihadiri Wabup Langkat H. Sulistianto dan sejumlah SKPD dijajaran Pemkab. Langkat dan seluruh keluarga Almarhum Hj. Suryani serta masyarakat setempat. (P35-Lk)
LANGKAT, PODIUM 12 keluarga Nelayan Langkat yang ditangkap Polisi Maritim Malaysia beberapa pekan lalu mendapat bantuan dari Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH senilai Rp. 1 juta per orang. Bantuan diberikan Ngogesa melalui Asisten II Adm. Ekbangsos Setdakab. Langkat Drs. H. Hermansyah di Kantor Lurah Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Rabu (5/8). Menurut Asisten II Adm Eksbangsos , bantuan pribadi Bupati Langkat untuk membantu meringankan kehidupan ekonomi keluarga nelayan sambil menunggu suami mereka dibebaskan dari penahanan di Malaysia .mereka pulang. Pemkab. Langkat sudah berupaya agar para Nelayan Langkat tersebut dibebaskan, salah satunya dengan pengajuan surat ke Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan agar keduabelas Nelayan Langkat tersebut dibebaskan dari pihak kepolisian Malaysia. Tetapi, tetap saja ada proses hukum yang harus dijalani, Kepada seluruh keluarga di tanah air agar bersabar dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari, Pemkab. Langkat akan berusaha membebaskan mereka” ujar Herman yang didampingi Plt. Dinas Kelautan Langkat Kajudin dan Kabag Kessos Langkat H. Syahrizal, Camat Sei Lepan Faisal Rizal Matondang dan Kasubag Penerbitan dan Pameran Humas dan Informasi Langkat Sukiman. Dalam pertemuan itu, Camat Sei Lepan Faisal Rizal Matondang mengucapkan terima kasih kepada Bupati Langkat. Bantuan yang diberikan semoga dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh keluarga yang suaminya saat ini di tahan di Malaysia,” ujar Camat. Ke 12 Nelayan Langkat menggunakan kapal motor nomor lambung PB 107, 5 GT berangkat Selasa, (21/7) sekitar pukul 23.30 WIB dengan Nakoda Nasrun dan Syafi’I, serta anggota Nur Masyah, Ali Sabar, Hendra, Syafrizal, Ridwan, Sasudi, Yusuf, M. Ridwan, Jumalik, Safizal ditangkap pihak kepolisian Maritim Malaysia Penang karena melewati batas perairan Indonesia karena keadaan Kabut sehingga jarak pandang Nelayan terbatas dan akhirnya, Kapal mereka sampai ke Pulau Pinang Malaysia. (P35-Lk)
PODIUM Langkat
8
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Halal Bi Halal & Pemberian Santunan
Bupati: TP PKK Jangan Pernah Lelah Seluruh TP PKK Langkat harus tetap aktif berkarya. "Dan jangan pernah lelah menyambangi masyarakat," pesan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dibacakan Drs. Amir Hamzah M.Si di acara halal bi halal bertempat di Serambi Jentera Malay rumah dinas Bupati, Kamis (30/7). LANGKAT, PODIUM Amir Hamzah menjelaskan, bahwa kesuksesan PKK merupakan kesuksesan pemerintah daerah. Begitu pula sebalinya, kelemahan PKK juga berimbas pada kinerja pemerintah daerah. "Karenanya moment halal bi
halal ini harus mampu memberikan satu pembelajaran kepada seluruh pengurus PKK, bahwa kehadiran TP. PKK sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah," tukas Amir Hamzah. Menanggapi harapan Bupati, Ketua TP. PKK Kabupaten
Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa meyakinkan ke depan akan terus meningkatkan semangat dan karya. “Semangat berkarya akan menjadi pedoman bagi kami berbuat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kegiatan halal bi halal ini juga merupakan
ajang peningkatan tali persaudaraan bagi seluruh TP. PKK Kab. Langkat, sehingga usai kegiatan ini, seluruh pengurus TP. PKK Langkat dimulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai dengan daerah dapat bersinergi satu dengan yang lainnya untuk berkarya bagi Kab. Langkat," ujar Hj. Nuraida. Kegiatan Halal Bi Halal dihadiri seluruh pengurus TP. PKK Langkat dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan serta tamu undangan lainnya. Selain itu juga dihadiri anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Delia Pratiwi br. Sitepu beserta suami dan DWP Kabupaten Langkat. Ketua MUI Langkat, Buya H. Ahmad Mahfudz mengisi tausyiah pada acara tersebut yang juga dirangkaikan dengan menepung tawari 3 orang pengurus TP. PKK Langkat yang akan berangkat haji pada tahun ini. Acara diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang dilakukan TP.PKK Langkat dan anggota DPR RI Delia Pratiwi br Sitepu. (P35-Lk) Ketua TP. PKK Langkat disaksikan anggota DPR RI Fraksi Golkar Delia Pratiwi Br. Sitepu memberikan santunan kepada anak yatim pada kegiatan Halal Bi Halal TP. PKK Langkat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat
PODIUM Langkat
9
Edisi 16 - 31 Desember 2014
PODIUM Langkat
10
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Ngogesa Sitepu Imbau Kendaraan Dinas Roda Pasang ‘Merah Putih’ Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke – 70 tahun, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH himbau seluruh jajarannya yang menggunakan mobil dinas roda empat agar memasang bendera merah putih mulai tanggal 14 s/d 18 Agustus 2015 dikendaraannya. LANGKAT, PODIUM Hal Itu dikatakan Ngogesa, Selasa (11/8), diruang kerjanya. Menurut Ngogesa, himbauan tersebut selain bagian dari semangat mengibarkan bendera merah putih pada hari kemerdekaan juga sebagai semangat Nasionalisme para pejabat dijajaran Pemkab. Langkat. “Karenanya, jiwa Nasionalisme, harus ditunjukkan seluruh pejabat di Langkat yang menggunakan kendaraan dinas roda 4. Selama 5 hari tersebut, saya tidak ingin melihat ada kendaraan dinas roda 4 yang tidak memasangkan bendera merah putih di kendaraannya,” ujar Bupati. Disamping ada sanksi yang akan diberikan, itu juga bagian dari ketidakpedulian para pengguna kendaraan Dinas roda 4 terhadap hari kemerdekaan RI tersebut. “Mari sama-sama kita sambut HUT RI yang ke – 70 ini dengan penuh semangat di Kabupaten Langkat” ajak Ngogesa. (P35-Lk)
Dinkes Langkat Gelar Halal Bi Halal LANGKAT, PODIUM Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat gelar halal bi halal di kantor dinas setempat, Selasa (29/7). Hadir dalam halal bi halal tersebut wakil Wabup H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahuddin, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, Wakil Ketua TP. PKK Ny. Hj. Irawati, Ketua DWP Langkat Ny. Hj. Endang Indra Salahudin beserta seluruh staf Dinas Kesehatan dan puskesmas se Kabupaten Langkat. Wabup H. Sulistianto mengatakan bahwa halal bi halal merupakan kegiatan silaturahmi yang bermakna pada peningkatan tali persaudaraan sesama manusia. “Karenanya, moment ini harus menjadi kesan bermakna religius bagi seluruh tamu yang hadir.
Semoga setelah kegiatan ini, seluruh staf Dinas Kesehatan kembali bekerja dengan semangat, terus layani masyarakat, tingkatkan kinerja kesehatan di Kabupaten Langkat agar kesejahetraan masyarakat dapat terwujud," imbuhnya. Sementara itu, Kadis Kesehatan Langkat dr. Sadikun Winato mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan halal bi halal, semoga kegiatan ini mampu menambah tali persaudaraan seluruh staf Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten. Kegiatan ini juga moment silaturahmi memaafkan antara satu sama lain. "Kesalahan sengaja atau tidak sengaja akan lebur melalui permintaaan maaf," tandas Sadikun. (Bambang S)
Pemkab dan FKUB Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama
Pertahankan Kondusifitas Langkat LANGKAT, PODIUM Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Kantor Kesbangpol bekerja sama dengan Forum Kerukun Antar Umat Beragama (FKUB) Langkat sosialisikan kerukunan antar umat beragama. Kegiatan terfokus di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Langkat, Selasa (4/8). Sosialisasi dibuka Sekdakab Langkat dr.H. Indra Salahudin, M.Kes. MM mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Dalam pidato tertulisnya yang disampaikan Sekda menjelaskan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk peningkatan status kekondusifan di Langkat. Mengingat selama ini masyarakat Langkat terkenal dengan kehidupan keharmonisannya. "Karena itu untuk mengantisipasi terjadinya gesekan yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama, harus selalu diantisipasi setiap waktu demi terjaganya kekondusifan daerah di Kabupaten Langkat," pesan Ngogesa. Imbas dari kekondusifan daerah adalah kenyamanan. Untuk itu, katanya, kenyamanan masyarakat perlu diciptakan dengan selalu hidup berdampingan satu sama lain tanpa harus membedakan suku ataupun agama. Ketua FKUB Langkat Ustadz Panjang Harahap mengapresiasi kepedulian Pemkab Langkat dalam menjaga stabilitas keamanan antar umat beragama. “Kebersamaan ini akan membawa Langkat dalam status aman dari perpecahan antar umat beragama dan seagama, kerukunannya," kata Panjang. Sebagai narasumber ketua FKUB Provinsi Sumatera Utara Dr.H. Maratua Simanjutak. Mewakili Kapolres Langkat, Kasat Bimas AKP. Parno Adianto. Acara sosialisasi diikuti 100 peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dari berbagai agama yang ada di Langkat serta dihadiri sejumlah SKPD dijajaran Pemkab Langkat. (Bambang S)
Parlementaria
11
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Komisi B DPRD Perjuangkan Status & Nasib Akkes Langkat Dalam upaya memperjuangkan nasib dan status Akkes Langkat, komisi B DPRD Langkat adakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan dinas instansi terkait dalam agenda kerja membahas dan menindak lanjuti dari hasil kunjungan kerja konsultasi koordinasi komisi B DPRD Kabupaten Langkat ke Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri RI tentang status Akkes Langkat diruang rapat komisi B Gedung DPRD Langkat, Kamis (6/8). LANGKAT, PODIUM Pertemuan tersebut dipimpin langsung ketua komisi B DPRD Langkat Ma’ruf Ritonga SE, didampingi sekretaris Kirana Sitepu sejumlah anggota komisi B lainnya seperti H. Faisal Haq, Ade Khairina Saputri, Romelta ginting dan Nurul Azhar Lubis juga pelaksana sekretaris DPRD Langkat H. Zurwansyah SH, Kasubbag Humas DPRD Langkat Aidil Umar SE, beserta Tim Ahli komisi B, Nanang Susianto S. Pd.I, dan dua orang staf komisi B. Instansi terkait yang hadir saat itu Direktris Akkes Langkat Sudariyati, Ka.Sek.Kurikulum Dahlia Rosa, Sekretaris BPKAD Langkat Mukhris, Kabid Yankes Dinkes Langkat H.M.Ansyari M.Kes, Kabid Asset Fathan Nor, kabag Hukum H.Fuat dan Kabag Asset Fauziah. Dari berbagai macam masukan yang didapat dari hasil kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri RI serta ke Kementerian PAN dan RB bahwa banyak hal yang harus diperbaiki oleh pihak Akkes Langkat dalam memperbaharui managemen serta dalam proses sistem penerimaan mahasiswa baru sehingga masyarakat juga nantinya tidak tertipu oleh brosur-brosur yang beredar di masyarakat. Sekretaris komisi B DPRD Langkat Kirana
Sitepu mengungkapkan bahwa dari hasil kunjungan kerja tersebut seharusnya tahun ini dan kedepannya Akkes Langkat tidak boleh menerima mahasiswa/i baru sembari menunggu keluarnya izin operasional khususnya prodi Akademi Kebidanan. Dan dengan adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga Menteri yang telah disepakati pada tahun 2010, namum Sangat disayangkan pihak Akkes Langkat masih tetap saja berjalan tanpa merasa ada persoalan tentang SKB tiga Menteri tersebut, ujar Kirana. Dalam menyikapi permasalahan ini Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Langkat H.Fuad menuturkan tentang permasalahan Akkes Langkat ini Pemda Langkat segera mencarikan solusi yang terbaik guna berjalannya Akkes Langkat ini. Tentang status kepemilikannya Akkes Langkat adalah milik Pemkab Langkat dan tentang perizinan tinggal menunggu keluarnya izin dari Kemen PAN & RB. Pemerintah Daerah juga berharap agar seluruh mahasiswi kebidanan jangan berhenti sampai disini dan kepada setiap orang tua / wali agar jangan putus harapan bahkan kita berharap ini menjadi peluang agar timbul adanya prodi – prodi lain, sebut Fuad. (P03)
Bidan PTT di Langkat 6 Bulan Tak Gajian LANGKAT, PODIUM Sejumlah bidan PTT (pegawai tak tetap) yang bertugas di Puskesmas se Kabupaten Langkat mengeluh. Pasalnya, telah 6 bulan mereka tidak menerima gaji. "Kami terakhir terima gaji pada Februari lalu," singkat seorang bidan kepada anggota Komisi B DPRD Langkat. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi B, Makhruf Ritonga SE didampingi Romelta Ginting SE, Muhammad Sopian dan anggota lainnya. Bahkan, kata perwakilan bidan, hingga kini pun SK Perpanjangan belum juga keluar dari pusat. "Padahal SK kami yang sekarang ini hanya berlaku sampai bulan Aktober 2015 telah habis masa berlakunya," curhat mereka. Melihat adanya kejanggalan, info ditelusuri para bidan. Bergulir dari Kementerian Kesehatan RI bahwa berkasberkas bidan PTT sebanyak 12 orang terlambat disampaikan Pemkab Langkat. Menyikapi permasalahan dialami bidan PTT, Komisi B DPRD Langkat Romelta Ginting mengutarakan, jika memang ada keterlambatan gaji maka ada surat rekomendasi dari Kementerian Keuangan RI. "Dan Dinas Kesehatan Langkat harus menjelaskan tentang permasalahan ini dan juga bertanggung jawab penuh dengan hal tersebut. Dalam waktu dekat menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat beserta BPKAD Langkat," pungkas Romelta. (P03)
KOMISI A DPRD LANGKAT TANGGAPI PENGADUAN WARGA KECAMATAN TANJUNG PURA LANGKAT, PODIUM Komisi A DPRD Langkat yang membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM melaksanakan kunjungan ke kantor Camat Tanjung Pura, Kamis (30/7). Pada kunjungan komisi A DPRD Langkat pokus menanggapi dan membicarakan tentang adanya surat pengaduan masyarakat warga kecamatan Tanjung Pura terkait perselisihan masalah kepemilikan Ruko yang terletak di Pekan Tanjung Pura datangnya berasal dari keluarga ahli waris Alm. Kolok kontra dengan keluarga saudara Lim Sek. Pertemuan dipasilitasi oleh camat Tanjung Pura Suriyanto S.Sos, di ruang rapat kantor Camat Kecamatan Tanjung Pura dihadiri oleh Sekcam Tanjung Pura Aliandi SH, Lurah Kelurahan Pekan Tanjung Pura A.Lutfi, pegawai camat Tanjung Pura M.Ridwan S.Sos, para ahli waris Alm Kolok diantaranya seperti M. Irfan, Hamdan, M.Irwan, M.Yusuf, Edi Yusuf dan yang menguasai pisik menempati bangunan ruko masing-masing saudara Limsek dan Hanci juga tampak hadir beberapa orang masyarakat termasuk Ibrahim. Dari Komisi A DPRD Langkat dipimpin ketua komisi A Jiman Tarigan ST, didampingi wakil ketua Ibrahim, sekretaris Raja Kamsah Sitepu serta para anggota komisi lainnya seperti; Paino, Siti Nurhayati S.Ag, Yusri Handoko, Syahrial Efendi Simanjuntak, Ir. Antoni, Sukirin SE, dan Agustinus Reza Kaban SE, juga Kasubbag Humas sekretariat DPRD Langkat Aidil Umar SE, Tim Ahli komisi A, Maimunah Assundari SH, serta dua orang staf komisi A masing-masing Ubendi dan Ika Purwita Sari. Salah satu keluarga ahli waris Alm. Kolok, Hamdan menjelaskan kepada anggota dewan bahwa saya adalah anak ke
10 dari 10 bersaudara dan dari 10 bersaudara hanya tinggal sayalah yang masih hidup, tentang surat kepemilikan tanah tersebut sejak tahun 1948 sampai saat ini ia menyatakan bahwa kami sekeluarga sebagai ahli waris belum ada merubah keaslian surat kepemilikan tersebut atau menjualnya kepihak lain dan mengklaim dengan pasti bahwa lahan dimaksud yang berdiri diatasnya bangunan ruko dengan nomor 163 dan 165 di Pekan Tanjung Pura kecamatan Tanjung Pura, ujar Hamdan dengan penuh keyakinan sembari menunjukan dokumen asli tentang kepemilikan tanah tersbut. Dalam keterangan dari keluarga Limsek yang disampaikan oleh anaknya Hanchi mengungkapkan tentang kepemilikannya bahwa dengan cara membelinya dan awalnya sebelum sertifikat ada Akte Camat yang kami terima makanya kami katakan bahwa kami adalah orang yang ke 4 yang membeli ruko tersebut, ucapnya, lalu menambahkan sebelumnya juga kami telah mempertanyakan surat surat ini ke BPN Kabupaten Langkat dan BPN mengatakan bahwa dukemen yang saya tunjukkan tersebut tidak ada masalah dengan lahan dan bangunan yang kami tempati termasuk surat kepemilikan yang ada pada kami saat ini, sebutnya. Yang semestinya BPN dalam penerbitan Sertipikat harus ada dasar atau alas haknya, begitu juga jika adanya transaksi jual beli maka harus ada dasar surat yang dapat menerbitkan sertifikat berikutnya. Komisi A DPRD Langkat dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait seperti pihak BPN, Notaris yang mengeluarkan Akte jual beli pada kasus ini termasuk mantan – mantan Lurah Pekan Tanjung Pura dan mantan Camat Tanjung Pura sebelumnya untuk dimintai keterangan atas masalah ini. (P03)
PODIUM Sumut
12
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Uang Rakyat Terkuras Rp5.236.978.000
Proyek Intake IPA IPA 20 LPD Secanggang 'Menyimpang' SECANGGANG, PODIUM Pengerjaan proyek pembangunan Intake, IPA 20 LPD dan bangunan pendukung IKK di Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat disinyalir menyimpang dari bestek. Padahal anggaran pembangunan dikuras dari APBN TA 2014-2015 sebesar Rp5.236.978.000. Diperoleh informasi, pemenang tender pengerjaan proyek adalah PT Aneka Pundi Tirta dengan konsultan supervisi CV Bahana Engineering Consultan. Indikasinya penyimpangan dapat dilihat dari bahan material yang dipergunakan tidak memenuhi syarat standar sebuah bangunan. Misal, penggunaan besi beton yang terpasang, menurut ketentuan yang berlaku dalam bestek adalah besi beton U.24, bersih, tidak berkarat
dan bebas dari minyak. Nyatanya, yang dipasang pihak PT Aneka Pundi Tirta besi U.13. “Bangunan yang kami kerjakan di sini berdasarkan perintah dari atasan yang menggaji saya,” ujar seorang pria mengaku bertugas sebagai pengawas proyek. Selain masalah besi beton U.24 yang digantikan dengan U.13, di lapangan PODIUM juga menemukan berbagai kejanggalan dalam pekerjaan. Seperti penyambungan dan pembenaman pipa saluran air di tepi jalan tidak memakai tenaga ahli, sehingga tanah dan kotoran masuk ke dalam pipa yang akan dipasang. "Sepengetahuan kami bahan bangunan yang sesuai dengan bestek. 7. 7-Perpipaan, dan 7.7.1umum. Kontraktor harus,
melaksanakan semua pekerjaan yang tertera pada gambar rancangan bangunan. Jenis pipa yang dipasang adalah Polivinil Cloride (PVC). Pipa penghubung Intake dan bak prasendimentasi adalah pipa jenis fleksible joint, semua pipa penghubung dari bahan baja anti karat. Semua pipa dan fittingnya akan mengikuti standart berikut; Pipa PVC : SII 0344, Pipa ACP :SII 0191, Pipa baja :AW WA C-200, Pipa SI :SII, Fitting baja : AW WA-C208, fitting PVC: 0950-84, Fitting CI : SII 0598-81, Kran: SII 07878-83, Pipa GSP: SII 0161-83 kelas medium," terang sumber PODIUM. Disebutkannya, kontraktor harus bertanggung jawab penuh dengan penyediaan dan pemasangan seluruh system sampai pada pengerasan sehingga semua sistem dapat bekerja sesuai rancangan bangunan.
Selain itu pipa baja galvanized dan perlengkapan harus sesuai standar yang berlaku dalam bestek atau RAB yang ada. Pemasangan pipa harus dilaksanakan dengan ketentuan misalnya pipa air harus dipasang bebas dari kantong-kantong udara dan harus lurus. "Pipa yang dipasang di atas tanah harus rata bebas dari batu besar atau bahan-bahan yang bisa merusak pipa," papar sumber. "Kami meminta Kementerian PU cq.Direktorat Cipta Karya, Pemkab Langkat dan DPRD Langkat tidak menutup mata pada kenyataan yang ditemui di lapangan. Karena proyek ini menggunakan uang rakyat dan jangan terjadi penyimpangan akibat dari pembiaran yang disengaja," harap sumber yang enggan namanya dipublis. (Bambang)
Delia Pratiwi Br Sitepu Tinjau Latihan Paskibraka Langkat STABAT, PODIUM HUT RI tinggal menghitung hari. Tepatnya 17 Agustus ini Indonesia telah berusia 70 tahun. Kesiapan di berbagai daerah pun telah dilaksanakan. Tak salah HUT RI harus disambut meriah. Dan ini tampak di Kabupaten Langkat. Persiapan HUT sedini mungkin dirancang, terutama pasukan pengibar sang Merah Putih. Gembiranya lagi, latihan sepasukan Paskibraka dihadiri anggota DPR RI dari Partai Golkar, yakni Delia Pratiwi br Sitepu. Delia meninjau kesiapan pasukan Parkibraka untuk Langkat, nyatanya tak sendiri. Dia didampingi Kadispora Langkat TM. Auzai, dan Ketua TP. PKK Kabupaten Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa. Kegiatan latihan itu sendiri digelar di Alun-Alun Tengku Amir Hamzah, Selasa (5/8). Kedatangan TP. PKK Hj. Nuraida
dan Anggota DPR RI Delia Pratiwi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Paskibraka Langkat agar semakin giat berlatih dan diharapkan mental mereka akan berkobar saat mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2015 yang tinggal beberapa hari lagi. Selama berada di tempat latihan Paskibraka, Nuraida dan Anggota DPR RI Delia berkesempatan menjadi pemandu semangat dengan memegang pengeras suara sambil memberi yel-yel. Hal ini pun disambut suka cita anakanak Paskibraka Langkat. Dalam kunjungan tersebut Hj. Nuraida dan Delia juga memberikan bantuan kepada seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Langkat tersebut berupa uang santunan yang diterima seluruh anggota. “Semoga bermanfaat bagi seluruh anggota Paskibraka Langkat” kata Nuraida. (Bambang S)
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Delia Pratiwi Br. Sitepu disaksikan Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa saat memberikan motivasi kepada seluruh anggota paskibraka Langkat di Alun-Alun T. Amir Hamzah, Selasa (5/8).
H. Ngogesa Sitepu SH menghadiri acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Langkat Langkat di Komplek Pemda, Kelurahan Kwala Bingei Kcamatan Stabat.
Bupati Langkat Apresiasi Keluarga Besar IKAPTK STABAT, PODIUM Keluarga Besar Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Langkat Langkat Gelar Halal Bi Halal di Komplek Pemda Langkat, Kelurahan Kwala Bingei Kcamatan Stabat, Jum’at (7/8). Acara dihadiri seluruh pengurus IKAPTK Kabupaten Langkat dan alumni. Selain dihadiri Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu juga di hadiri Wabup H. Sulistianto, M.Si. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam kesempatan tersebut menyampaikan "Terima kasih kepada seluruh keluarga IKAPTK Langkat yang telah membantu saya dalam membangun Langkat selama ini, bagi saya ini merupakan sebuah bukti bahwa seluruh keluarga besar IKAPTK Langkat mempunyai loyalitas dalam membangun bangsa menjadi lebih baik. Kegiatan ini juga dapat mempererat tali persaudaraan antara seluruh pengurus dan anggota. Jaga tali silaturahmi ini sampai kapanpun,” ujar Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH. Acara Halal Bi Halal IKAPTK juga dirangkaikan dengan penepung tawaran kepada 5 orang keluarga besar IKAPTK yang akan berangkat menuju tanah suci pada tahun ini. Di antaranya Iskandar, Nilawati dan Ny. Sutrisuanto serta tausyaih yang disampaikan Ustadz H. Irfan Yusuf. (Bambang S)
PODIUM Sumut
13
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
Tayang Perdana 'Selembar Itu Berarti' Kuras Air Mata Karya Inspiratif Talenta Sumut LANGKAT, PODIUM Talenta muda Sumut tak kalah dengan artis ibukota. Banyak bakat yang belum tergali dan layak untuk tampil di layar kaca. Seperti halnya persembahan film perdana 'Selembar Itu Berarti' diproduksi bersama tim Sansirita Production. Tema yang disajikan dalam film 'Selembar Itu Berarti' cukup kreatif dan menginspirasi generasi muda. Bercerita tentang perjuangan kakak beradik dengan keterbatasan ekonomi. Cita-cita mereka sempat pupus ketika sang orangtua dijemput Illahi. Dengan kondisi seadanya, kakak beradik ini giat hingga akhirnya mencapai apa yang diinginkan. Demikian ringkas sang Sutradara 'Selembar Itu Berarti' Dedy Wafer mengisahkan. Pemeran utama kakak beradik (Putri dan Diaz). Sedang sang ibu diperankan (Indah). Tak kurang 6 ribu penonton membanjiri Gedung Olah Raga (GOR) Stabat, Kamis (30/ 7) lalu. Hampir semuanya berasal dari tenaga pendidik. Beberapa penonton bahkan tak sadar meneteskan air mata
menyaksikan film itu. Mereka larut dalam kesedihan atas lakon yang diperankan oleh Putri Dalilah Siagian (12), Raihan F Vanlendiaz (9), Ratu Rizka Apriani (11), Nisa Wafer (18), Cut Indah Rezky (30), Gloria Sinulingga (45), Supartik (62). Wabup H. Sulistianto, M.Si dalam sambutannya mewakili Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH yang berhalangan hadir merasa bangga
Koramil 08/PT Secanggang Bangun 10 Jamban di Kelurahan Hinai Kiri LANGKAT, PODIUM Danramil-08/PT. Secanggang Kpt Inf M. ButarButar bersama anggota melaksanakan program Kodam I BB pembuatan 1000 jamban sehat bagi masyarakat Kelurahan Hinai Kiri Kec. Secanggang Langkat. Kepada wartawan saat dikonfirmasi di lokasi pelaksanaan program Kodam I/ BB 1000 Jamban Danramil-08/PT Secanggang Kpt Inf M, Butar-Butar mengatakan. “Apabila sebuah rumah tangga tidak memiliki jamban tentu terlintas dalam pikiran kita kemana masyarakat tersebut buang air besar,untuk itulah jamban sangat diperlukan bagi sebuah keluarga. Khusus di Kecamatan Secanggang program ini di laksanakan pada 10 rumah tangga di Kelurahan Hinai Kiri lingkungan 3 dan 4. Jadwal pembuatan jamban mulai 22 s/d 31 Juli. Kini jamban sudah siap dikerjakan dan sudah bisa dipergunakan masyarakat,” ujarnya Suprianto (45 thn) salah seorang warga ketika dikonfirmasi PODIUM mengatakan. Karena keterbatasan biaya kami belum mampu membuat jamban yang sesuai dengan standart kesehatan. Kami warga disini mengucapkan terima kasih kepada Danramil-08/PT Secanggang yang sudah membantu membuatkan jamban. Program ini membuat kami dapat hidup sehat,’ Ujarnya dengan wajah berseriseri. Lurah Hinai Kiri Dolari ketika dikonfirmasi wartawan mengatan. “ Kami mengapresi¬asi pembuatan jamban yang telah dilakukan Danramil bersama Babinsa. Semoga dimasa depan program yang sama terus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Ini sebagai bukti kemananggulan ABRI dengan rakyat.” Ujarnya. (Marwansyah Lubis)
atas karya sinemais Dedy Wafer. "Saya sangat bangga atas karya anak-anak muda dalam film bertema pendidikan ini. Apalagi, shootingnya sepenuhnya dilakukan di Kabupaten Langkat," ujar Sulistianto. Asisten II Pemkab Langkat, Hermansyah yang juga turut hadir menimpali kesalutan atas penayangan film inspiratif tersebut. “Saya merasa salut dan bangga
dengan penayangan film ini. Apalagi saya melihat banyak penonton yang terharu hingga meneteskan air mata. Dengan media film seperti ini, Kabupaten Langkat pasti akan menjadi lebih besar. Apalagi kalau filmnya sudah berhasil dan menang di Indonesian Short Film Festival (ISFF) yang sedang berlangsung saat ini," katanya. Rasa salut juga tertuang dari Kadis P&P Langkat, H Sujarno S.Sos. Dia berharap, film ini bisa menginspirasi anak-anak didik dan orang tua, termasuk kaum pengajar, agar benar-benar peduli dengan pendidikan. "Film ini pasti sangat menginspirasibuat anak-anak sekolah. Walau pun dengan keterbatasan yang ada, mereka tetap semangat untuk menempuh pendidikan," imbuhnya. Akhir pertemuan Dedy Wafer bersama tim Sansirita Production secara resmi memperkenalkan sekolah akting pertama di Pulau Sumatera. "Kami mengundang bapak ibu sekalian untuk mendaftarkan anaknya dalam sekolah ini," pungkasnya. (Bambang S)
Dilepas Bupati Ngogesa Sitepu
Langkat Utus 9 Peserta di Muktamar Muhammadiyah LANGKAT, PODIUM Din Syamsuddin melepas tongkat kepemimpinan Muhammadiyah kepada penerusnya. Dua periode (2005-2010 dan 2010-2015) telah dilalui, dan kini jabatan itu diserahkan kepada Haedar Nashir. Kamis (6/8) malam, itu pun merupakan hari yang berharga bagi Haedar Nashir. Selain memilih Haedar sebagai ketua, muktamar juga memilih sekretaris umum PP Muhammadiyah yakni Abdul Mu'ti untuk periode kepemimpinan 2015-2020. Lepas dari pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, sekilas kisah tertuang dari Kabupaten Langkat sebelum muktamar. Berpenduduk hampir 1 juta jiwa itu, toh juga mengirimkan utusan di Makasar, Sulawesi Selatan. Dari 3.500 mukmatamirin, yang tercatat berkisar 2.000 peserta hadir pada pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, toh 9 di antaranya mewakili Kabupaten Langkat. Pelepasan digelar di Kantor Bupati Langkat pada akhir Juli lalu. Mereka adalah Ketua Muhammadiyah Kabupaten Langkat yang juga Kadis P & P H. Sujarno, Sekretaris Abdi Sukamto, M. Yusro, Wartim, Wahyu Daniel, dan dari Aisyiyah Langkat ibu Sukamty, ibu Syamsiar, ibu Rahmanetti.SPd dan ibu Kesumawati. Sang Bupati H Ngogesa Sitepu melepas kesembilan peserta secara resmi. Orang nomor satu di Langkat itu berpesan kepada utusan warga Muhammadiyah asal Langkat
agar berkontribusi memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan Muhammadiyah pada mukatamar tersebut. "Tunjukan di arena muktamar tersebut bahwa kader Muhammadiyah Langkat punya potensi membawa perkembangan strategis bagi Organisasi Muhammdiyah, terutama bagi dunia pendidikan di Langkat," pesan Bupati Ngogesa Sitepu melalui Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM. Kemudian diingatkan kepada seluruh peserta agar menjaga kesehatan selama berada di Makasar. "Semoga ketika kembali dari Langkat para peserta mampu membawa ilmu berharga yang berdampak pada pembangunan di Langkat, baik itu dalam bentuk ide, wawasan maupun pembangunan mental agar seluruh kader Muhammadiyah terus bisa diandalkan dimanapun bagi bangsa.” ujar Sekda. H. Sujarno S.Sos, Ketua Muhammdiyah Langkat menjelaskan, kepergian untuk menghadiri muktamar Muhammadiyah ke Ibukota Sulawesi Selatan itu bukan hanya sebatas menjadi peserta saja. Namun berupaya menggali ilmu yang bisa dibawa dan diterapkan di Langkat. “Semoga muktamar berjalan lancar sesuai dengan tema yang diharapkan yakni gerakan pencerahan menuju Indonesia Berekmajuan," harap H. Sujarno. (Bambang S)
opini
Edisi 16 - 31 Agustus 2015
“
Apakah Kita Sudah Merdeka?
KEMERDEKAAN bagi bangsa Indonesia seperti pribahasa; lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Artinya, lepas dari penjajahan Belanda masuk ke dalam penjajahan dan penindasan bangsa sendiri. Bentuk penjajahan itu bernama korupsi. Kekayaan negeri ini dinikmati segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan uang.
“
Oleh: Rusdi Stabat Penjajahan oleh bangsa sendiri dalam bentuk korupsi bukan dilakukan perorangan tapi berjamaah, yang melibatkan aparat penegak hukum, birokrasi, aparat di kejaksaan dan pengacara, seperti kasus yang menjerat Gubsu dan pengacara kondang OCK. Selain itu penderitaan rakyat di negeri ini diperparah lagi dengan penjajahan bentuk ekonomi dari negara Adi Daya terutama Negara tirai bambu, Cina. Padahal dalam pembukaan (preambule) UUD 1945 disebutkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu,berdaulat adil makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk satu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia dalam suatu undangundang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuahan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kita perhatikan, setiap anggota dewan bermusyawarah dan bermupakat dengan pemerintah tidak mewakili aspirasi rakyat. Mereka itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan sehingga akhirnya yang timbul kasus tindak pidana korupsi bukan lagi perorangan. Tapi melibatkan trias politika lainnya, sedangkan rakyat tetap melarat meskipun pemerintahan silih berganti. Keadilan sosial dirumuskan pemimpin bangsa menjadi sebuah tulisan dalam Undang-undang Dasar dan tersimpan dalam arsip Negara dibaca setiap ada upacara nasional. Kemanusian sudah tercabikcabik hawa nafsu serakah, Permusyawaratan sudah diabaikan berganti dengan voting dalam mengambil keputusan. Padahal suara terbanyak bukan suara kebenaran boleh jadi suara kebathilan. Kondisi yang ada saat ini diperparah oleh moralitas sangat rendah pemimpin negeri ini. Revolusi mental dulu digaungkan hanya jorgan mencari kekuasan belaka realisasinya mana ? Buktinya mana? Setelah kekuasaan di dapat pejabat setingkat menteri dan komisaris BUMN banyak yang tidak pantas menempati
kedudukan yang terhormat, selain karena tidak professional juga akhlaq-nya tidak baik. Para pemegang pemerintahan pun rupanya mengangkat pembantunya yang bukan orang yang ahli dibidangnya. Banyak jabatan diberikan karena balas jasa kepada partai pendukung. Tidak tertampung di kabinet didudukkan sebagai komisaris utama di BUMN. Karena jabatan diberikan bukan kepada ahlinya, terbukti sampai saat ini belum ada tanda-tanda membaiknya krisis ekonomi, selain itu terjadi kegaduhan politik dan korupsi yang kian merajalela di negeri ini. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hanya dipidatokan dan disuarakan saja, ternyata hanya jargon belaka. Kalau kita mengikuti dialog-dialog interaktif lewat TV maupun Radio rasanya para wakil rakyat dan pembesar-pembesar negeri ini, tidak serius memikirkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat di negeri ini, terutama wong cilik. Mereka sibuk berusaha memperkaya diri dengan rakusnya berebut materi, mumpung ada kesempatan, belum tentu tahun-tahun mendatang ada kesempatan lagi. Kalau demikian mental pejabat eksekutif, legislatif dan judikatif kita, maka negara yang subur makmur serta penuh dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, rakyat kecil hidupnya tetap menderita dalam kemiskinan karena kerakusan para pemimpinnya menjarah harta negara. Akibat dari semua itu keadaan negara semakin tak menentu. Utang semakin membengkak, pengangguran semakin menumpuk, kerusuhan tawuran terjadi di mana-mana, tindak
kriminal, begal kenderaan roda dua, narkoba dan pemerasan di kendaraan penumpang umum secara terang-terangan, sehingga tidak membawa kenyamanan para pengguna angkutan umum. Kondisi yang demikian tidak memberikan harapanharapan yang menggembirakan rakyat, tapi sebaliknya semakin mencemaskan. Kesulitan saat ini yang dihadapi rakyat selalu mengkambinghitamkan pemerintahan sebelumnya. Saat ini kita sama-sama merasakan kehidupan kian sulit, harga-harga kebutuhan pokok tidak menentu di pasaran. Pemerintah baru yang semula memberikan harapan perubuhan belum memperlihatkan prestasi yang diapresia rakyat. Bahkan bertambah parah kondisi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai jabatan dikementerian dan BUMN misalnya diberikan kepada yang bukan ahlinya dan jabatan itu diterima akibatnya terjadilah kehancuran. Seperti kasus sepakbola kita kini telah mati suri. Kalau memang tidak ada kemampuan jangan merasa mampu dan menerima jabatan itu secara jujur dan ikhlas serahkanlah kepada ahlinya demi perbaikan nasib bangsa yang sudah lama menderita ini. Itulah sikap yang bijak mulia dan terhormat. Kini di usia 70 tahun kemerdekaan RI rakyat tetap saja melarat akibat dari korupsi di berbagai intansi pemerintahan. Program-program kesejahteraan dijanjikan kepada rakyat belum juga terealisasi seperti jaminan sosial sebagaimana yang diamanahkan Udang-Undang dasar 1945 BAB XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tertuang pada Pasal 34 ayat 1 dan 4. ***
PODIUM Iklan
15
Edisi 1 - 15 Agustus 2015
Peringatan Berandan Bumi Hangus ke - 68 Berlangsung Meriah BERANDAN, PODIUM Peringatan Berandan Bumi Hangus (BBH) ke68 dipusatkan di lapangan Petrolia Pertamina P. Berandan,Kamis (13/8), berlangsung meriah. Warga asyarakat bersama pelajar dan organisasi kemasyarakatan membanjiri lapangan tempat peringatan hari bersejarah tersebut diperingati. Bupati Langkat H. Nggesa Sitepu SH saat memberi sambutan merasa bangga dengan antusias seluruh masyarakat, menurutnya, jiwa patrotisme para pejuang dalam mempertahankan pangkalan minyak milik NKRI pada saat itu, masih melekat hingga kini. �Tetaplah kenang mereka (Pejuang) dengan sebuah peringatan yang terus selalu kita lakukan sampai kapanpun," ujar Ngogesa. Peringatan tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai acara yakni Ziarah ke makam pahlawan di Pangkalan Berandan dan pemberian santunan kepada keluarga para veteran pejuang, diantaranya Ibunda Hj.Fadlah (keluarga H.Hasan Basri Perak), Hj Maiyar (Keluarga H.Ishak Tumengkol), H.Syaifudin Basyir (Keluarga Hj.Delima Nst), Drs. H. Sukyar Mulianto (Keluarga Hj. Rogayah). Selain di hadiri, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH juga dihadiri Wabup H. Sulistianto dan unsur Forkopimda dan Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin angin. (Bambang S)
Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH disela-sela acara peringatan Berandan Bumi Hangus (BBH) ke - 68 di lapangan Petrolia Pertamina P. Berandan, Kamis (13/8).
Nuriadi Camat Terbaik Langkat Tahun 2015 Camat Besitang Nuriadi S.Sos ditetapkan sebagai Camat terbaik tingkat Kabupaten Langkat tahun 2015. Disusul Camat Pangkalan Susu, T. Fahrizal Azmi S.Sos dan Camat Bahorok Parsadanta Sembiring SH, M.AP sebagai terbaik tiga. Penilaian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat nomor 138.5-15/K/2015. LANGKAT, PODIUM Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan tunggul kecamatan terbaik oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH pada apel gabungan yang turut dihadiri Wabup H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahudin, para staf ahli, asisten dan Ka. SKPD serta Camat se-Kab. Langkat di halaman kantor Bupati Langkat, Senin (10/8). Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menerangkan, terpilihnya Nuriadi karena keberhasilannya melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kemampuan Nuriadi dalam mensinergikan 3 pilar, yakni Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dinilai menjadi faktor pendorong penetapan namanya menjadi yang terbaik di antara 22 camat lainnya di Kabupaten Langkat. Seorang Camat adalah ujung tombak aspek kehidupan masyarakat, karenanya upaya peningkatan tugas melayani masyarakat haruslah terus ditingkatkan seorang Camat agar harapan masyarakat terkait birokrasi yang baik di Langkat dapat terus terjaga. “Kepada camat lainnya, jangan putus asa, tingkatkan keberhasilan dalam menjalankan tugas, saya yakin, jika itu terus diterapkan, Masyarakat akan puas dengan pelayanan yang kita berikan," imbau H. Ngogesa Sitepu SH. (Bambang S)