Podium xxiii

Page 1


POTRET

Edisi 1 - 15 September 2015

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Wahyuddin Ghozali, M. Holid, SH, Mahmud Hamdani, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Suparno Harianto

Doc PODIUM

Manager PT LNK Gohor Lama, Ir Syarkawi Daulay (tengah) foto bersama Pemred PODIUM T Syaiful Anhar (kiri) dan Pimpinan Perusahaan Bambang S (kanan) di ruangan kerjanya, Senin (24/8/ 2015.

CATATAN PODIUM

Satu Tahun PODIUM di Bumi Langkat Alhamdulillah tanpa terasa sudah 1 tahun PODIUM terbit dari Bumi Langkat nan bertuah. Perjalanan terjal dan berliku membuat kami melakukan beberapa kali pembenahan dan pergantian di jajaran Pimpinan Perusahaan dan bongkar pasang di keredaksian daerah maupun nasional. Untuk menjaga PODIUM agar tetap terbit ‘bukanlah hal yang mudah’ dan itu telah kami sadari sejak awal merencanakan terbit dari Langkat. Tantangan dan cemo’ohan tentu sudah jadi perhitungan dan itu memang kami hadapi. Dengan berkeyakinan ‘selagi ada kemauan disitu ada jalan’ gelombang itu dapat kami hadapi dan lalui. Di usia PODIUM 1 tahun terbilang masih muda, tentunya kami belum dapat memenuhi selera pembaca dengan sempurna. Akan tetapi kami berjanji dan terus berupaya ke arah terpenuhinya hal itu. Pergeseran Isu dan thema setiap edisi kami lakukan setelah redaksi mempertimbangkan saran ataupun masukan dari berbagai pihak. Keterpaksaan berpisah dengan rekan-rekan wartawan yang pernah bergabung dan turut serta mengibarkan Tabloid PODIUM di bumi Langkat ‘sangat menyakitkan bagi kami’. Tetapi yakinlah ‘kami tidak akan pernah melupakan jasa, andil dan kebersamaan rekanrekan’ mengembangkan PODIUM di bumi Langkat, mohon maaf dan doakan semoga PODIUM terus Berjaya. ***

Celoteh: Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Langkat Akkes Langkat tidak boleh menerima mahasiswa/I baru wak ? Coleteh: So muak kita mendengar masalah ne dari tahun ke tahun Celoteh: Kasihan lulusannya kalau status Akkes ditutup tutupi. Coleteh: Mungkin niat awal waktu mendirikannya salah. Wajarlah kalau terus bemasalah Wak ?

Koodinator Jabodetabek Isro Budi Nauli HR (Korda), S. Hidayatullah, Moratua Sipahutar, SE, Jasman Bengkulu Salim Pane, SH Lubuk Linggau T. Muchalladon Medan Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra Koordinator Wartawan Langkat/Binjai Bambang S Kota Binjai Paini (Ka. Biru ) Eddy Gunawan, Selamet Hendra SP, Hairul Zannah, M. Muara Sihaloho Langkat Stabat Sutiarno Wampu T. Zainal Abidin Secanggang Marwansyah Lubis Hinai Sunardi Kecamatan Binjai Misli Selesai Amir Hamzah Piliang Salapian Julpan Ependi Babalan Amir S Tanjung Aceh Tamiang Muhammad Adam Pimpinan Perusahaan Bambang S Manager Keuangan/Pemasaran Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Amiruddin, Ahmad Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 AA Medan (Pusat) Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – red.podium@yahoo.co.id Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu yang masih berlaku

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat

! !!Mendatang!!! Baca aEdisi g a r a c atan g e N a lan a J B end k e y ro M id si E

t P a l k a g o n y a n L di Me 3 1 0 2 APBN si p u r o K an a g u D p ng gka a n p u m g i n y e en M M k e y o dan Pr Haji Medan RSU

0852 0640 7583 TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-


PODIUM Khusus

3

Edisi 1 - 15 September 2015

Pemerintah Amatiran

Demikian aktifnya Jokowi dalam berkomunikasi dengan rakyatnya, sehingga sampai lupa mengontrol langkah-langkah kongkrit pemerintah. Hasilnya, sampai pertengahan Agustus, ternyata hampir semua anggaran yang dicairkan nyaris hanya dipakai untuk belanja pegawai. Dana untuk pembangunan nyaris Nol. Kenyataan tersebut dibongkar sendiri oleh Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pertengahan bulan ini. Dia mengaku kecewa dengan kenyataan bahwa sampai petengahan Agustus hanya 20% anggaran pemerintah yang telah terserap oleh kementerian. Padahal dia sendiri telah berjanji, pada paruh kedua tahun ini perekonomian akan melaju kencang karena dana pemerintah untuk pembangunan infrastuktur akan digelontorkan. Bila dilihat dari sepak terjang Jokowi selama ini, sesugguhnya

wajar bila pembangunan macet. Selain membagi aneka kartu sakti, Jokowi juga menghabiskan banyak waktu untuk meresmikan proyekproyek yang sesungguhnya sudah hampir rampung, atau melakukan groundbreaking proyek-proyek yang sedang berjalan. Di antaranya adalah groundbreaking ruas tol Cirebon-Brebes dan SemarangSolo. Jokowi juga sangat gemar menjadi aktor lapangan. Termasuk di antaranya memeriksa perkembangan pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Bagi Jokowi, urusan lapangan seolah ada di tangan Presiden, bukan Pemda, atau pejabat pemerintah lainnya. Apalagi Jokowi juga melihat aksiaksi lapangannya bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan sebelumnya. Dalam aksi blusukannya untuk mengecek sejauh mana

pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatra, dia mengungkapkan bahwa apa yang telah lakukan agar kasus MRT tak terulang. MRT, direncanakan 26 tahun lalu, tapi baru terealisasi di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, semua itu membuat Jokowi lupa bahwa Presiden adalah aktor intelektual pemerintah. Akibatnya, sebagaimana diungkapkannya sendiri, baru beberapa pekan lalu mengetahui bahwa para menterinya sesungguhnya tak berbuat apa-apa, selain mengurusi gaji pegawai. Dengan demikian, berbagai aksi blusukan para menteri, yang seolah bekerja keras untuk membangun negara, sebenarnya akting belaka. Celakanya lagi, kini masuk seorang ekonom kontorversial di kabinet, yaitu Rizal Ramli. Entah karena memang diinstruksikan oleh Presiden atau tidak, di tengah situasi ekonomi yang terus

“

“

SULIT dibantah bahwa Jokowi adalah Presiden RI paling aktif terbang ke sana-ke mari. Dia juga sangat aktif menebar harapan kepada rakyat dengan mencanangkan berbagai proyek raksasa.

memburuk, Rizal langsung bikin heboh. Dia menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla berdebat di depan umum. Sejak lengser sebagai menteri di zaman Gus Dur, Rizal juga suka berkonfrontasi dengan investasi asing. Di mata Rizal, investasi asing harus selalu diwaspadai. Dia beralasan, investasi tersebut banyak yang merupakan representasi dari gerakan neolib yang didalangi oleh para kapitalis global. Bank Dunia dan IMF pun tak luput dari serangan Rizal. Kedua lembaga ini, menurut Rizal, adalah agen Neolib. Managing director Bank Dunia, Sri Mulyani, juga dicerca oleh Rizal sebagai manusia tanpa nasionalisme dan antek Neolib. Dengan keberadaan Rizal di kabinet, pemerintah tentu akan makin tergantung pada kredit dari pasar komersial yang bunganya jauh lebih tinggi ketimbang Bank Dunia dan IMF. Selain itu, pemerintah terpaksa memberi konsesi lebih banyak ke negara seperti Cina, yang bersedia mengucurkan kredit dengan syarat sangat lunak. Konsesi bisnis memang menarik bagi para penggila uang. Sebab, di baliknya, selalu ada celah untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam konsesi pemberian kontrak pembangunan pembangkit listrik misalnya, ada banyak pekerjaan yang bisa dimainkan, misalnya sebagi konsultan pembangunan atau pemasok bahan bakar. Apapun alasan Jokowi memasukkan Rizal Ramli ke kabinet, dan baru mengetahui bahwa penyerapan anggaran oleh kementerian sangat rendah beberapa pekan lalu, menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang ini seperti amatiran. Ibarat pasukan yang baku hantam sendiri di tengah medan perang. (int)


4

Edisi 1 - 15 September 2015

Ya, gedung megah bercat putih itu adalah Kantor Gubernur Sumatera Utara. Tiga tahun silam, gedung peninggalan zaman Belanda itu ramai diperbincangkan. Tepatnya, Senin (19/3/2012), seluruh kepala daerah menyambangi. Tak butuh waktu lama bagi kepala daerah mengarahkan penanya ke secarik kertas yang telah berisi nota kesepahaman. Saat itu, Gubernur Sumut, masa Plt Gubsu Gatot Pujonugroho berperan besar meningkatkan kinerja bawahan. Dengan maksud tertulis yang tertuang pada 7 butir poin yakni, satu kata, satu visi dan satu misi memajukan Sumut ke depan. Apa yang diteken Plt Gubsu Gatot Pujonugroho dan 33 kepala daerah se Sumut saat itu? Tak lain adalah Fakta Integritas. Tujuh point hal yang disepakati bersama. Butir 1 disebutkan; Proaktif dalam mencegah dan memberantas KKN serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela. Point 2; Tidak meminta/ menerima hadiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang 3; Bersikap transparan, objektif, jujur dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya 4; Menghindari pertentangan kepentingan, 5; Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam menjalankan tugas kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten. Untuk butir 6; Menyampaikan informasi penyimpangan integritas serta turut menjaga kerahsiaan saksi atas pelanggaran yang dilaporkan dan terakhir 7; Apabila pejabat melanggar hal tersebut di atas maka pejabat tersebut harus siap menerima konsekuensinya. Demikian butir MoU Fakta Integritas tertulis pada 19 Maret 2012 lalu. Hanya saja, penandatanganan di secarik kertas itu jauh menyimpang dari harapan masyarakat Sumut. Bahkan yang terjadi pelanggaran pada point pertama nyatanya dianggap (sudah) lumrah. Yakni soal pencengahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (seperti di point I).

PODIUM Utama

Gedung Megah bercat putih berada di Jalan Pangeran Diponegoro No 30A Medan itu masih kokoh berdiri sebagai saksi bisu. Di Aula Martabe lantai 2, tanda tangan 33 kepala daerah dibubuhkan. Kesepakatan 7 butir MoU menjadi pertanggung jawaban kepada 12,98 juta jiwa penduduk. Pun demikian, masyarakat Sumut menilai hanya sebagian point yang mampu dilaksanakan hingga 2015 ini. Dan, jangan salahkan jika masyarakat Sumut kini sudah layu, malas dan hilang kepercayaan kepada pemimpinnya. Ironisnya, orang nomor satu di Pemprovsu terdahulu (Gatot Pujonugroho) menjadi bukti MoU Fakta Integritas, toh tak dilaksanakan sesuai Intruksi Presiden. Gatot bersama istri mudanya Evy Susanti disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelaku penyuap 3 Hakim PTUN. Kasus yang ditelisik menyangkut aliran dana Bansos, DBH dan BDB pada 2012-2013 lalu. Apa lacur, nota kesepahaman 3 tahun silam itu luntur karena ulah sang pemimpin Sumut. Gatot seolah 'makan buah terlarang' hingga akhirnya jadi pesakitan. Seolah kata pepatah, Gatot telah 'menampar wajahnya sendiri' dalam penandatanganan Fakta Integritas. Anehnya, si pemeran utama (Gatot Pujonugroho) malah lebih dulu melanggar kesepakatan. Mengulas komentar Gatot (masa itu) di Aula Martabe lantai 2 gedung Pemprovsu menyebut, bahwa kegiatan penandatanganan dokumen Fakta Integritas merupakan tindaklanjut dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan gubernur se Indonesia pada akhir tahun 2011. Ini pun berdasar pada Instruksi Presiden RI No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kegiatan bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga guna menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel. Kemudian, lanjut Gatot (masa

itu), penandatanganan Fakta Integritas untuk mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri bertanggungjawab dan bermartabat. Gatot pun sesumbar berujar mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance merupakan salah satu agenda pembangunan yang termasuk dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013. Kegiatan penandatanganan Fakta integritas, menurut Gatot merupakan salah satu upaya pihaknya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya, sebagaiman termaktub dalam RPJMD. “Diharapkan dalam kegiatan penandatanganan dokumentasi Fakta Integritas ini sebagai dasar peran kelola daerah untuk melindungi, mensejahterakan sebagai garis besar pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat,� ujar Gatot. Berujung ke Daerah Ditelaah bahwa Fakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sayang, hasilnya nihil terlihat di Sumut. Meski demikian, sejumlah kepala daerah tetap turut menjalankan MoU Fakta Integritas tersebut. Dua daerah dibeber PODIUM mewakili 33 kabupaten/kota di Sumut, yakni Kabupaten Nias dan Kota Tanjungbalai. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nias tandatangani Fakta Integritas, tepatnya pada

April tahun lalu. Bupati Kabupaten Nias, Sokhiatulo Laoli saat itu membuka secara resmi penandatangan Fakta Intregritas dan sosialisasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. “Dokumen Fakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,� ucap Bupati Nias. Dikatakan, Fakta Integritas bukanlah semata-mata dilaksanakan sebagai implementasi peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi Fakta integritas merupakan pernyataan atau komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi. Sama halnya di Tanjungbalai. Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe menandatangani Fakta Integritas sebagai pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sumatera Utara. Kabag Humas Pemkot Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung menyebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya merealisasikan target pemerintah pusat dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahan, baik pusat mau pun di daerah. Penandatanganan Fakta Integritas itu merupakan momentum bagi kepala daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara untuk menyatukan komitmen dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menuju birokrasi yang bersih. (net)


PODIUM nusantara

5

Edisi 1 - 15 September 2015

Peringatan Harganas XXII Tingkat Sumut

Program KKB & Pembangunan Keluarga Tak Mengada-ngada Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Plt Gubsu), HT Erry Nuradi MSi secara resmi membuka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXII tahun 2015 Tingkat Provinsi yang berlangsung di Kabupaten Batubara, Kamis (27/8/2015). Peringatan Keluarga yang akrab disebut Harganas ini dihadiri Kepala BKKBN Pusat, dr Surya Chandra Surapaty, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Adi Wahyono, Bupati Batubara OK Zulkarnaen SH MM, para Walikota/Bupati seSumut, Forum Pimpinan Koordinasi Daerah se-Sumut, SKPD Kab/Kota se-Sumut dan pengurus TP PKK se-Sumut dan Kab/Kota. Diprediksi sekitar 3.000 elemen masyarakat yang meramaikan peringatan Harganas ini. Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi MSi mengapresiasi peringatan Harganas tahun 2015 dengan upaya membangun karaker bangsa demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Erry Nuradi menyatakan, program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dan Pembangunan Keluarga bukan program yang mengada-ngada tanpa tujuan. Program KKB dan Pembangunan Keluarga tujuannya untuk kepentingan semua pihak termasuk, keluarga, lingkungan dan bangsa. “Melalui program KKB dan Pembangunan Keluarga mendorong terbentuknya keluarga kecil keluarga bahagia dan sejahtera,” kata Erry Nuradi seraya menambahkan, program ini merupakan tanggung jawab semua pimpinan dan masyarakat

SERAHKAN PENGHARGAAN. Plt Gubernur Sumut didampingi kepala BKKBN Pusat dr Surya Chandra Surapaty dan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen menyerahkan penghargaan Keluarga Sejahtera dalam acaraperingatan Harganas tingkat Sumut di Lapangan Indra Sakti, Air Putih, Batubara, Kamis (27/8/2015).

luas untuk berpikir demi negara dan anak cucu, agar tidak membebani generasi mendatang. “Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban dan berupaya memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik. Di Sumut, pemerintah memprioritaskannya dengan mengalokasikan anggaran besar dalam program yang pro rakyat, kesehatan, mengurangi kemiskinan serta pada peningkatan kualitas keluarga,” katanya. Plt Gubsu menyerukan, mari sukseskan program KKB dan Pembangunan Keluarga. “Mari hidupkan kembali program KKB

dan Pembangunan Keluarga di Sumut mulai dari sekarang. Jajaran Kab/Kota diminta menyukseskan program ini dan bagi BKKBN agar meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan KB yang lebih baik kepada masyarakat dengan metode yang tepat dengan melindungi hak-hak reproduksi masyarakat,” imbau Erry Nuradi. Erry Nuradi berpesan kepada BKKBN, untuk menggandeng kembali tokoh agama, adat dan para ulama serta elemen masyarakat seluruhnya dalam menggaungkan program KKB dan Pembangunan Keluarga demi menciptakan keluarga kecil dan sejahtera.

Sebelumnya, Bupati OK Arya Zulkarkaen SH MM mengucapkan terimakasih telah memilih Kabupaten Pemekaran dari Asahan ini sebagai lokasi peringatan Harganas XXII tahun 2015. “Ini momentum tepat bagi Batubara untuk bangkit dan maju yang lebih baik dengan memberikan kontribusi dalam pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera,” katanya. Sementara Kepala BKKBN Pusat, dr Surya Chadra Surapaty mengungkapkan, keluarga adalah unit terkecil dari organisasi dalam masyarakat tetapi memiliki kekuatan besar. “Peranan keluarga jangan dianggap remeh dalam menentukan arah dan roda kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika keluargakeluarga kita baik, maka negara ini akan kokoh dan maju,” ujarnya. Keluarga bagian dari Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditingkatkan kualitasnya. “Untuk meningkatkan SDM langkah harus ditempuh adalah mewujudkan keluarga kecil dan tingkatkan kualitas keluarga untuk menghasilkan kualitas SDM bangsa yang lebih baik lagi,” jelasnya. Surya mengakui, kemiskinan belum semua terentaskan, pengangguran belum semua bisa teratasi, angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, asing masih mengeksploitasi SDA, yang turut menentukan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Untuk meningkatkan kualitas keluarga, mari kita perkuat pondasi keluarga dengan menanamkan 8 fungsi keluarga, yakni Fungsi Agama; Fungsi Sosial Budaya; Fungsi Cinta Kasih; Fungsi Perlindungan; Fungsi Reproduksi; Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; Fungsi Ekonomi; dan Fungsi Pemeliharaan Lingkungan. “Jika 8 fungsi keluarga tersebut sudah tertanam dan mendarah daging dalam setiap keluarga Indonesia, diyaniki bisa menjadi landasan utama terwujudnya revolusi mental yang sudah dijabarkan dalam NAWACITA yang menjadi program utama Presiden Jokowi,” ucapnya. (hmt)


6

Edisi 1 - 15 September 2015

PODIUM Binjai

Pesan SBY Tidak akan Mengubah Peta Politik di Binjai Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada seluruh calon kepala daerah dan 13 kader baru yang akan menjadi calon kepala daerah di Cipanas, Jumat (28/8) ditanggapi sinis oleh T.Syaiful Anhar, Ketua FKP-Sumut.

BINJAI, PODIUM "Apa yang disampaikan Pak SBY menyambut kader baru Demokrat yang diberi amanah menjadi calon kepala daerah tidak akan banyak mengubah peta politik di lapangan. Pernyataan dan pesan itu tanpa disadarinya telah mengusik pendukung kader Demokrat yang dicalonkan oleh partai politik lain," ujar Syaiful.

"Ada kader Demokrat yang ingin menjadi kepala daerah dan didukung masyarakat luas di Binjai kenapa tidak diberi amanah oleh DPP Demokrat," ujarnya. Memang, diakui bahwa pesan singkat SBY 'mari jalankan politik baik dengan niat baik, tujuannya baik, dan dilaksanakan dengan cara baik serta amanah, itu harus digunakan dengan tujuan baik dengan tidak menghalalkan segala cara. "Yang jadi pertanyaan, tetap santun dan dengan cara-cara yang baik itu apa sudah tercermin dengan keputusan DPP. Demokrat mendukung kader baru sebagai calon Pilkada di Binjai?" tanya Syaiful. Semakin Hancur Keputusan yang diambil DPP di dua daerah itu dinilai sangat keliru. "Perkembangan yang saya pantau di lapangan beberapa hari ini kepercayaan kader terhadap Partai Demokrat sangat menurun tajam di Binjai. Kita duga akan terjadi gerakan pembangkangan terhadap arahan dan instruksi DPP untuk

mendukung Idaham dan Timbas," urai Syaiful. Selain itu, katanya, penetapan Ramadhan Pohan sebagai calon Walikota Medan dan Idaham sebagai calon Walikota Binjai oleh DPP Demokrat ujungnya dapat menghancurkan Partai Demokrat di Sumut, khususnya Medan dan Binjai. "Jadi stigma ini harus diubah," tukas Tengku Syaiful Anhar sembari mempertanyakan rumusan yang dipakai DPP. Demokrat mau memenangkan calonnya di Pilkada serentak nantinya di Sumut. Anehnya, lanjut Syaiful, ada kader Demokrat yang potensial dan sudah banyak uangnya ditumpahkan untuk membesarkan partai. "Tapi mengapa tidak didukung pencalonannya? Sementara ada Plt Ketua DPC. Demokrat yang belum mampu mendifinitifkan dirinya sebagai Ketua Cabang malah didukung sebagai calon, partai seperti apa ini," tandasnya. (TIM)

36 Rumah Rusak Dihantam Angin Kencang di Binjai BINJAI, PODIUM Sebanyak 36 rumah warga rusak akibat terpaan angin puting beliung, Selasa (25/8) sore. Selain rumah, angin kencang disertai petir juga merusak jaringan internet dan aliran listrik. Kerusakan akibat angin kencang terbanyak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur terdata 30 rumah dari 34 kepala keluarga (130 jiwa). Di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara hanya 6 rumah dari 6 KK. Pemko Binjai diwakili Asisten I H. Amran, SH, MHum bersama Kapolres Binjai AKBP Mulya Hakim, langsung meninjau korban. Plh Walikota Binjai H. Elyuzar Siregar, SH, M.Hum, Rabu (26/8) sore , menyerahkan bantuan jatah hidup (jadup) kepada korban bencana alam di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur dan Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara. Bantuan berupa beras, telur, mie instan, minyak goreng, gula, kopi dan teh, susu, ikan teri, ikan asin serta roti. Bantuan tahap pertama diberikan untuk satu minggu ke depan. Selain itu ditambah dengan selimut dan matras. Plh Walikota Binjai mengajak masyarakat bergotong royong agar perbaikan rumah yang rusak dapat cepat selesai perbaikannya sehingga warga bisa kembali menghuni rumahnya. (TIM)

Lepas 251 Jamaah Calon Haji PLH WALIKOTA BINJAI PESAN JAGA KEKOMPAKAN BINJAI, PODIUM Plh Walikota Binjai H Elyuzar Siregar, SH, M. Hum, melepas 251 Calhaj di Pendopo Umar Baki, Binjai memasuki asrama haji di Pangkalan Masyur, Medan. H. Elyuzar Siregar dan Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba, berharap semua jamaah mengutamakan kekompakan, walau berbeda KBIH. "Silaturahmi dan saling tolong menolong selama menunaikan ibadah di Medinah, Mekkah maupun di Mina harus bersatu. Jangan sungkan bertanya kepada pembimbing ibadah haji yang juga orang Binjai,� pesannya. Plh Wali Kota Binjai juga menyerahkan tas

kepada perwakilan Calhaj. Pelepasan Calhaj di Pendopo Umar Baki dihadiri seribuan dari keluarga dan masyarakat. Ka Kemenag Binjai H. Al Ahyu, menjelaskan Calhaj Binjai yang akan berangkat, Rabu (26/8) pukul 10.45 WIB diperhitungkan tiba di Madinah, pukul 14.30 waktu setempat. Dari 251 calhaj terdiri 97 pria dan 144 perempuan akan bergabung dengan calhaj dari Tebing Tinggi dan Dairi. Jamaah Haji Binjai akan kembali ke tanah air Sabtu (3/10), pada pukul 16.30 waktu Arab dan diperhitungkan tiba di tanah air Minggu (4/10) pukul 14.40 WIB. (TIM)


PODIUM Langkat

7

Edisi 1 - 15 September 2015

Puting Beliung Terpa Kwala Begumit

Bupati Langkat Bantu 16 Korban Bencana “Ini adalah musibah yang datangnya dari Allah SWT. Karenanya tetap semangat, jangan jadikan kejadian ini sebagai titik lemah untuk menatap hari esok”.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat meninjau lokasi terjadinya bencana angin puting beliung di Dusun IX Randu Gapit Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat.

LANGKAT, PODIUM Demikian pesan dan motovasi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, saat mengunjungi 16 korban puting beliung di

Dusun IX Randu Gapit, Desa Kwala Begumit, Kec Stabat, Jumat (21/8) lalu. Kedatangan Bupati Ngogesa Sitepu SH bersama Dandim 0203 Langkat Letkol Inf.

Puskesmas Wampu Gelar Senam Lansia dan Pengobatan Gratis

WAMPU, PODIUM Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh lansia, Puskesmas Wampu menggelar Senam Lansia di Posyandu Desa Stabat Lama. Kegiatan ini dilaksanakan Senin (10/8). "Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup Lansia," ujar Kepala Puskemas Wampu, Nelson SKM kepada PODIUM. Dijelaskan Nelson, bahwa senam Lansia ini tidak menggunakan gerakan yang terlalu berat. Lebih mengutamakan peregangan otot secara maksimal. "Manfaatnya untuk memperbaiki sistem pernafasan, memperlancar peredaran darah dan memperbaiki fungsi persendian,” terang Nelson. Selain melaksanakan kegiatan Senam Lansia di Posyandu, Puskemas Wampu juga mengadakan pengobatan gratis di Dusun B7, Desa Stabat Lama. Nelson menambahkan, selain di Desa Stabat Lama, pihaknya juga melakukan kegiatan yang sama di Desa Stabat Lama Barat. "Kami sangat mengapresiasi animo masyarakat di dua desa yang sangat antusias memeriksakan kesehatannya. Selain melaksanakan pengobatan graris kami juga menyediakan obat-obatan gratis dan mengirimkan tim medis untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat," tambah Nelson. Kepala Desa Stabat Lama, M Rasid menimpali, pengobatan gratis yang dilakukan Puskesmas Wampu sangatlah membantu. "Selama ini masyarakat sangat kesulitan untuk berobat, terutama mereka yang penghidupannya miskin. Kami berharap pemerintah melalui Puskesmas dapat mengadakan pengobatan gratis ini secara berkesinambungan," harapnya. (Julpan Ependi)

Ray Hansen J. Sinaga dan sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Langkat antara lain Staff Ahli Bidang Pembangunan Drs. Eddy Dharma Tarigan M.Si dan Kabag Humas dan Informasi Rizal Gunawan Gultom disambut Camat Stabat Drs. M. Nurta dan warga masyarakat setempat. Sebagai bentuk peduli kepada warganya, Bupati Ngogesa Sitepu memberikan tali asih berupa kepada 16 keluarga korban. Paket bantuan berupa uang santunan dan paket makanan siap saji atas nama Pemkab Langkat. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi Camat Stabat Drs. M. Nurta dan rombongan, mendatangi satu persatu rumah yang rusak akibat angin terjangan angin kencang sembari berdialog dengan para korban. Salah seorang warga korban bencana, Noto ketika dikonfirmasi PODIUM mengaku senang atas perhatian Bupati Langkat. "Bagi kami, kedatangan beliau saja merupakan sebuah kepedulian, apalagi datang membantu kami, jelas itu meringankan beban kami," tandasnya. (P35-Lk)

Panen Raya Irigasi Pompanisasi Desa Kebun Kelapa Secanggang SECANGGANG, PODIUM Warga petani di Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, tahun ini dapat merasakan hasil panen padi yang cukup berhasil. Keberhasilan ini berkat program PNPM TA 2014 dan irigasi pompaniasi yang dikelola kelompok Tani P3 A (Perkumpulan Petani Pemakai Air ) Tirtasari diketuai Oleh Paimin M. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran abangda Sigit Purnomo pendamping kelompok P3 A dengan binaan dari PJOK Kec. Secanggang Ahyar Kasi PMD Kec. Secanggang. Program irigasi pompaniasi untuk mengaliri lahan persawahan seluas 30 hektare masa padi mentongan tapi ternyata sanggup mengaliri lahan 45 Hektar tanaman padi di musim kemarau dengan hasil antara 4,5 ton sampai dengan 5 ton per hektar. Luas areal persawahan produktif di Kec. Secanggang belum semua mendapatkan air dari pompanisasi yang ada. Petani masih membutuhkan alat pompanisasi dengan leaning saluran air untuk kepersawahan. "Padi yang dipanen ini merupakan varietas cieherang dan mekongga, kita berharap dengan adanya irigasi pompanisasi ini petani bisa panen tiga kali dalam satu tahun, untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah," ujarnya. Sementara itu, Plt Kadis Pertanian Nursupandi SP menjelaskan, dengan adanya program irigasi pompanisasi dilakukan pemerintah, bukan hanya meningkatkan hasil panen petani saja,

tapi jauh lebih penting ada jaminan atau garansi yang diberikan Pemkab Langkat kepada petani untuk tidak lagi khawatir dengan musim tanam. Kaban PMDK Langkat Jaya Sitepu menyatakan. “Keberhasilan ini merupakan hasil dari progam PNPM Mandiri pedesaan 2014. Dengan adanya pompanisasi ini, kapan saja petani bisa melakukan penanaman karena sawahsawah mereka terus menerus secara periodek bisa dialiri air. Sehingga tak ada lagi alasan petani untuk mengalihfungsikan lahan persawahan mereka menjadi tanaman keras," jelasnya. Sigit Purnomo selaku pendamping kelompok P3 A Tirtasari menyampaikan pada wartawan. “ berharap kepada Dinas Pertanian Langkat agar program irigasi pompanisasi ini dapat dikelola dan ditata lebih baik lagi dengan menambah titik jaringan baru. Sehingga Kec. Secanggang dapat menjadi lumbung padi di Langkat,” Ujarnya Dalam panen raya di Kebun Kelapa 19 Agustus 2015 lalu , dihadiri Kasdim 0203/ Lkt, Kadis Pertanian Kabupaten Langkat Nursupandi, Kaban PMDK Drs Jaya Sitepu, Camat Secanggang Satiman S.Sos, M.AP, Danramil 08 Secanggang Kapten M Butar-Butar, Sekcam Secanggang Sofyan Tarigan, KUPTD Pertanian Secanggang, Babinsa se-Kecamatan Secanggang, Pengurus Poktan, Kepala Desa Kebun Kelapa Amin Dairabi dan undangan lainnya. (Marwansyah Lubis)


PODIUM Langkat

8

Edisi 1 - 15 September 2015

Sebelum Mengabdi ke Masyarakat

Bupati Motivasi Praja IPDN dan Purna Praja Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menerima audiensi 10 orang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan 20 Purna Praja angkatan 21 dan 22 di rumah dinas bupati, Selasa (18/8). LANGKAT, PODIUM Dalam kesempatan tersebut, Ngogesa berpesan agar seluruh praja IPDN dan Purna Praja terus belajar. "Walau pun proses pendidikan telah berakhir, aplikasikan ilmu

yang kalian dapat di pendidikan. jaga nama baik Keluarga, Daerah dan sayangi seragam kalian. Tetap semangat Raih prestasi yang bisa di banggakan," ujar Bupati Langkat memotovasi. Perwakilan Purna Praja IPDN

angkatan 22, Feri Karo-karo SSTP menyampaikan terima kasih atas motivasi yang diberikan Bupati Ngogesa. Baginya, ini masukan yang sangat berarti mereka agar dapat bekerja dengan baik ketika bertugas. Bambang Eko Winarno SSTP,

Bupati Langkat Hadiri Muscab PP Langkat ke-10

'Sosok Alm Anuar Shah Beri Kontribusi Positif di Sumut' LANGKAT, PODIUM "Saya turut berbela sungkawa atas meninggalkan Ketua MPW PP Sumut Anuar Shah. Bagi saya sosok beliau telah banyak memberi kontribusi positif bagi kemajuan pemuda di Sumut". Demikian duka Bupati Langkat Ngogesa Sitepu atas kepergian Alm Anuar Shah. Dan ini disampaikan orang nomor satu di Langkat itu saat menghadiri Musyawarah Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Langkat ke-10 yang dilaksanakan di kolam pancing Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Jumat (28/8). "Saya sebagai didikan beliau, seluruh keanggotaan PP diharapkan mampu melanjutkan perjuangan beliau membangun pemuda berpolakan pemikiran yang cerdas," pesan Ngogesa Sitepu kepada seluruh kader PP di Langkat. Bupati Langkat hadir bersama Camat Selesai Eka Syaputra Depari.

“Saya datang untuk memberikan support agar pelaksanaan Muscab Pemuda Pancasila tersebut berjalan sukses. Tentunya dengan harapan semoga ketua terpilih dapat mengemban amanah organisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depannya bersama dengan Pemkab Langkat, PP dapat bersama-sama membangun Langkat menjadi lebih maju lagi khususnya dalam bidang kepemudaan," harap Bupati Langkat. Muscab PP juga dihadiri sejumlah Forkopimda Kab. Langkat dan beberapa Ormas yang ada di Kabupaten Langkat seperti Ketua KNPI Langkat Heri Widianto dan Ketua MPC PP Binjai Payo Sitepu. Muscab PP dibuka oleh Sekjen MPW PP Sumut Firdaus Nasution, berlangsung 1 hari penuh, setelah itu, ketua terpilih akan memimpin Organisasi Pemuda Pancasila di Kabupaten Langkat periode 2016-2020. (P31-Lk)

Purna Praja IPDN angkatan 21 mengaku senang dengan masukan Bupati Ngogesa. Dia bersama teman seangkatannya akan bertugas ke Langkat. "Terus terang masukan serta motivasi dari bupati sangat membantu kami bertugas di Langkat nantinya," tandas Bambang. Diketahui sebelumnya, angkatan 21 Purna Praja IPDN telah menyelesaikan magangnya sebagai status CPNS di Pemprovsu dan sekarang sudah sepenuhnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk selanjutnya mereka akan mengabdikan diri di Pemkab Langkat. Disebutkan, untuk angkatan 22 asal Kabupaten Langkat sudah ada yg melaksanakan Prajabatan gelombang pertama. Di antaranya T. Khadafi Febrian Hadi Prawira, SSTP, Agung Tritantyo SSTP, dan Ardian Putra Perdana SSTP. Hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Langkat (BKD) Musti, Sekretaris BKD Arindo, Staff Ahli Eddy Dharma Tarigan, Kepala Inspektorat Amril dan sejumlah Alumni IPDN/STPDN lainnya di jajaran Pemkab. Langkat. (Bambang S)


PODIUM Langkat

9

Edisi 16 - 31 Desember 2014


10

Edisi 1 - 15 September 2015

PODIUM Langkat

Apel Pagi Pemkab Langkat

Wabup Tekankan Kinerja ASN Apel Pemkab Langkat dilaksanakan di halaman kantor Bupati Langkat, Senin (24/8), menitikberatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu meningkatkan kinerja. LANGKAT, PODIUM Penekanan kenerja ditujukan agar agenda kerja yang akan dilaksanakan ataupun sedang berlangsung dapat berjalan maksimal, terlebih dalam penyelesaiannya diharapkan berjalan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran. Menurut Wabup Langkat H. Sulistianto yang bertindak sebagai pemimpin apel mengharapkan SKPD harus lebih aktif menentukan langkah konkrit pada agenda-agenda kerjanya. "Agar tidak melanggar ketentuan yang ada Kepada seluruh SKPD untuk terus meevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan, jangan ada tumpang tindih dalam penyelesaiannya," kata Sulis. Sebelum apel berakhir, Wabup memberikan tali asih kepada keluarga 5 anggota Korpri yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. "Bantuan dari Korpri ini dapat meringankan beban yang telah menimpa keluarga mereka," kata Wabup Langkat. (Bambang S)

Menyeruak Isu Pungli Pencairan ADD Rp3,5 Juta SECANGGANG, PODIUM Dalam beberapa hari terakhir redaksi PODIUM menerima informasi dari tokoh masyarakat Kecamatan Secanggang tentang adanya pengakuan beberapa Sekdes tentang ‘uang pelicin’ menurunkan dana ADD sebesar Rp3,5 juta ke rekening desanya. Sementara itu, Satiman, Camat Secanggang ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat menjelaskan bahwa itu merupakan kesalahan informasi. "Salah itu informasinya, bos. Tak ada koordinator dalam hal dana ADD. Dan tak ada potongan dana untuk siapapun," katanya, kemarin. Bahkan, katanya, penyaluran dana langsung ke rekening desa. "Perencana dan pelaksanaannya langsung desa.

Tak ada intervensi dari kecamatan," tulisnya lagi. Pihak Pemdes Pemkab Langkat ketika dikonfirmasi tentang hal itu oleh Sabtu (29/8) terdengar menantang di ujung telpon dan meminta PODIUM untuk membawa Kades atau Sekdes yang mengeluh soal pungutan uang Rp3,5 juta sebagai pelicin. Kebenaran dugaan adanya uang pelicin untuk menurunkan dana ADD ke rekening desa sudah dibantah Camat Secanggang dan oknum di Pemdes Pemkab Langkat. Hanya saja, sumber diterima PODIUM menyebut bahwa benar adanya pungli tersebut. "Ada beberapa Sekdes cerita seperti itu". Demikian info diperoleh PODIUM. (TIM)

Kegiatan HUT RI ke 70

Berandan Barat Berlangsung Meraih

BERANDAN BARAT, PODIUM Memperingati HUT RI ke-70 17 Agustus 2015 , siswa-siswa SDN 057231 Pipa Delapan tampil memukau menunjukkan kebolehannya bermain Marchcing Band (Drumb Band ) dihadapan ratusan penonton yang turut memeriahkan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 di lapangan SD Pangkalan Batu Kecamatan Berandan Barat. Kepala SD Negeri 057231 Ibu Sri Larasati , S.Pd disela-sela

acara mengatakan pada PODIUM. “Besar harapan kami sebagai dewan guru di SDN 057231 Pipa Delapan agar anak didik kami giat berlatih mengikuti kegiatan-kegiatan ektra kurikuler khususnya Drumb Band. Kami berharap agar anakanak kami bisa menuangkan bakat dan semangatnya untuk dapat berprestasi dan berkreasi,: ujar Bunda Sri Wahyuni S.Pd Lebih Lanjut Ibu Sri Larasati SPd menjelaskan . “Kegiatan Drumb Band pada hari HUT RI ke-70 ini dimeriahkan oleh tiga sekolah SD di Berandan Barat.Dan kami berharap pihak kecamatan bisa membuat kompetisi antara SD Sekecamatan untuk bisa meningkatkan semangat anak-anak kita dalam berprestasi,” ujarnya berharap. (Amir S Tanjung)

Wabup Langkat H. Sulistianto pimpin aplel pagi di halaman kantor Bupati Langkat, Senin (24/8),

Warga Desa Karang Gading Secanggang Adakan Pesta Rakyat pada Hut RI ke-70 SECANGGANG, PODIUM Bertempat di Lapangan bola kaki Kacangan Pemerintahan Desa Karang Gading menggelar berbagai macam kegiatan dan perlombaan dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT-RI ke70. Jalan santai dan pawai drum band merupakan kegiatan yang paling meriah diikuti lebih dari 3.500 warga. Bahkan, lucky draw untuk jalan santai dengan hadiah utama satu unit Televisi, HP, Dispenser, setrika dan ratusan hadiah lainnya ikut memeriahkan acara tersebut. Tahun ini Peringatan HUT RI di Desa Karang Gading merupakan kegiatan yang terbesar dan sangat meriah di Kecamatan Secanggang. Tidak kurang dari sembilan grup drum band ikut memeriahkan kegiatan jalan santai dan juga pawai bersama anggota paskibra Kecamatan Secanggang. Yang lebih unik pada tahun ini pawai dimeriahkan dengan Duta Desa Karang Gading yang dipilih, yaitu Rizki Alamanda dan Muhammad Suherman. Pasangan ini mengenakan pakaian adat pengantin Jawa diarak di atas becak motor mengikuti rute jalan santai sepanjang empat kilo meter. Pelaksana Kepala Desa Karang Gading, Suwanto, S.Sos dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh panitia, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Medan yang sedang KKN dan juga mahasiswa Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) yang sedang melaksanakan penelitian, karena mereka telah bekerja keras demi terselenggaranya acara tersebut. Selain itu, kepada masyarakat Desa Karang Gading, Suwanto juga mengucapkan terima kasih atas bantuan moril maupun materil yang telah disumbangkan demi berjalannya Gebyar HUT RI ke-70. "Atas nama Pemerintahan Desa Karang Gading, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan elemen masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya acara pesta rakyat ini," tuturnya. Camat Secanggang Satiman, S.Sos, M.AP didampingi Sekc, Satiman juga berharap acara besar ini terus dapat dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. "Siapapun yang memimpin desa ini kedepan harapan saya acara ini dapat terus di tingkatkan, karena acara ini menurut saya acara paling besar dan meriah untuk tingkat desa di Kecamatan Secanggang ini," ujar Satiman. Acara Gebyar Pesta Rakyat HUT-RI ke-70 ini ditutup oleh Sekretaris Camat, Syofian Tarigan, S.Sos, M.AP pada malam harinya sekaligus penyerahan hadiah pemenang jalan SANTAI. (Marwansyah Lubis)


Parlementaria

11

Edisi 1 - 15 September 2015

BPPD DPRD Langkat Bahas Perda Organisasi & Tata Kerja AKKES Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kabupaten Langkat gelar rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam agenda kerja membicarakan dan membahas perda Kabupaten Langkat nomor 2 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kesehatan Kabupaten Langkat, Senin (24/8). pengurusan izin operasional pada LANGKAT, PODIUM Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Rapat dipimpin ketua BPPD Romelta Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Ginting SE, didampingi wakil ketua BPPD Asisten III menambahkan bahwa dalam H.Arba’i Fauzan S.Pd beserta para anggota pembentukan Akademi Kesehatan Kabupaten Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah berdasarkan SKB tiga menteri yaitu lainnya yakni; Surialam SE, M.Syahrul S.Sos, SKB No. 07/XII/SKB/2010, No.1962/ Edi Bahagia, Marwan Sinarta Purba, Agus Menkes/PB/XII/2010, No.420-1072/2010, Salim, Suria Darma Ginting SP, Makmur yang saat itu dilaksanakan oleh Menteri Ginting SE, Fatimah S.SI, M.Bahri SH dan Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Arifuddin. Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh dan Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selain pimpinan komisi B DPRD Kabupaten dihadapan Menko Kesra Agung Laksono dan Langkat, juga Asisten Tata Pemerintahan ini dimaksudkan untuk menjamin Setdakab Langkat, Asisten Administrasi tersedianya tenaga kesehatan baik Bidan dan Ekonomi Pembangunan dan Sosial Setdakab Perawat dari 76 Perguruan tinggi kesehatan Langkat, Asisiten Administrasi Umum milik pemerintah daerah, ucapnya. Setdakab Langkat, Kabag Hukum dan Kabag Orta Setdakab Langkat, Direktur Akademi Perawat dan Kebidanan Pemkab Langkat, Sekretaris DPRD dan Kabag Hukum Sekretariat DPRD Langkat, para staf dan Tenaga Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD). Saat pertemuan berlangsung Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Romelta Ginting SE, H.Arba’i Daerah Kabupaten Langkat dan para pimpinan SKPD Fauzan S.Pd, dan Makmur Ginting beserta para staf dari berbagai Dinas dan jawatan lainnya SE, mengungkapkan mereka kelihatan serius saling berdialog saat berlangsungnya sepakat bahwa perlu adanya rapat pertemuan dalam pembahasan PJ.APBD TA. 2014 pengkajian ulang untuk dapat diruang rapat gedung DPRD Langkat Stabat. menentukan bisa tidaknya perda Sementara Kepala Bagian Hukum nomor 2 tahun 2015 tersebut dilanjutkan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Fuad atau dicabut dan apabila ada point-point SH, juga menambahkan bahwa untuk yang kurang tepat didalamnya perlu melaksanakan proses belajar dan mengajar kirannya diadakan perubahan untuk dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah kesempurnaan perda tersebut, ujar mereka. nomor 41 tahun 2007 menyatakan bahwa Sebelumnya Asisten I Setdakab Langkat pemerintah daerah dapat menyelenggarakan menjelaskan, bahwa untuk Operasional Pendidikan Tinggi dengan persetujuan Akademi Kesehatan sudah ada konsultasi ke Kementerian yang berkaitan. (P03) Kopertis dan saat ini sedang dalam proses

Bupati Sampaikan Nota Pengantar Keuangan APBD 2014 ke DPRD Langkat LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH menyampaikan nota pengantar keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan daerah (APBD) tahun 2014 ke DPRD Langkat,, pekan lalu. Nota Pengantar APBD 2014 diterima Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE dan disaksikan seluruh anggota DPRD Langkat. Selain angoota DPRD, sejumlah SKPD serta Camat seLangkat hadir di gedung dewan. Saat dikonfirmasi wartawan Bupati Langkat mengemukakan, nota pengantar disampaikan terkait dengan perwujudan dari ketentuan UU No 23 tahun 2014 yang berisi tentang Kepala Daerah harus menyampaikan laporan Pertanggungjawaban serta dilampirkan laporan keungan dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terkait dengan APBD Langkat tertanggal 2 September 2014 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 yang terdiri dari Pendapatan sebesar Rp 1.623.707.886.136,00. Sedangkan, untuk belanja Rp 1.780.922.935.500,58. Hasilnya, terjadi defisit/kekurangan anggaran sebesar Rp 157.215.049.364,58. (P30)

DPRD LANGKAT SETUJUI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2014 LANGKAT, PODIUM DPRD Langkat setujui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2014, Senin (31/8), dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE. Dengan persetujuan tersebut, disimpulkan bahwa DPRD Langkat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya diusulkan beberapa waktu yang lalu, baik itu menyangkut temuan BPK RI atas laporan Keuangan Pemkab. Langkat T.A 2014 maupun saran BPK RI terkait evaluasi terhadap SKPD yang kinerjanya sangat mempengaruhi penilaian BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab. Langkat tahun 2014. Dengan penetapan tersebut, Perda tersebut sah berlaku sejak tanggal penetapan.

, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH bersama dengan Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana, dan Wakil Ketua DPRD Langkat, H. Sapta Bangun, Ralin Sinulingga dan Donny Setha menandatangani bersama penetapan perda tersebut. Ketika dikonfirmasi wartawan usai sidang paripurna, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH memberikan apresiasi terhadap kinerja seluruh anggota DPRD Langkat yang terus bekerja membahas Perda tersebut sebelum ditetapkan. “Semoga, dengan sinergitas antara eksekutif dan legislatif melalui Perda ini, Kabupaten Langkat yang lebih maju dan sejahtera kedepannya dapat terwujud” harap Ngogesa. Hadir dalam rapat paripurna, Wabup H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahudin, seluruh SKPD dijajaran Pemkab. Langkat dan seluruh anggota DPRD Langkat. (P03)


12

Edisi 1 - 15 September 2015

PODIUM Sumut

KNPI dan Pengurus Ranting Pramuka Babalan

Turun ke Jalan Gelar Aksi Kesadaran Nasional Usai upacara HUT RI ke-70 Pengurus KNPI Kecamatan dan Pengurus Ranting Pramukan Kecamatan Babalan bersama anggota turun ke jalan melakukan aksi kesadaran berbangsa dan bernegara.

BERANDAN, PODIUM Tujuan dari aksi tersebut menyadarkan masyarakat tentang arti nasionalisme bagi kehidupan berbangsa dan benegara yang kian memudar. R. Simanjuntak, Ketua KNP Kecamatan Babalan mengatakan bahwa sungguh sangat memprihatinkan di hari kemerdekaan ini. "Hari yang penuh darah dan air mata untuk mempertahankan Kemerdekaan RI dan sangsaka merah putih berkibar di bumi Indonesia. Di saat menyambut dan memperingati HUT RI banyak

masyarakat yang tidak memasang bendera di depan rumahnya. Padahal sudah disampaikan pemberitahuan dari kepala desa dan kepala lingkungan. Akan bagai mana bangsa ini kalau sudah melupakan sejarah perjuangan para pahlawan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” tanya R. Simanjuntak di hadapan wartawan yang turut meliput aksi turun ke jalan tersebut. Di lapangan, kata dia, ditemukan banyak ruko-ruko yang tidak memasang bendera merah putih sepanjang Jalan Sudirman, Jalan

Semarak HUT RI ke 70 SDN 050671 Kp. Gohor Wampu WAMPU, PODIUM Setiap Perayaan hari Kemerdekaan RI identik dengan upacara bendera dan beraneka ragam lomba menghibur yang diselenggarakan di berbagai institusi dan masyarakat. Salah satu institusi yang ikut menyelenggarakan semarak HUT RI ke 70, 17 Agustus 194517 Agustus 2015 ini adalah SDN 050671 Kampung Gohor Kec. Wampu. Semarah 17 Agustus Ke- 70 tahun menurut panitia penyenggara, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana keakraban antara murid dan Guru. Lomba ini sangat ditunggutunggu oleh seluruh siswa dan siswi karena mereka ingin menunjukkan kebolehannya dan bakat yang mereka miliki. Adapun perlombaan yang dilombakan lomba lari karung dan makan pisang dengan menutup mata menyulangi temannya yang juga matanya sama-sama ditutup. Perlombaan di ikuti oleh siswa kelas IV dan VI. Berlangsungnya perlombaan sangat menarik,

mengundang gelak dan tawa guru dan orangtua murid, serta masyarakat sekitar sekolah. Teriakan dan tawa mulai terdengar di area halaman sekolah ketika acara berlangsung. Para guru dan siswa terlihat antusias menyemangati para peserta lomba. Lomba yang banyak mengundang gelak tawa yaitu lomba makan pisang karena aksi mereka yang begitu lucu.

Panitia HUT RI ke-70 mengungkapkan kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan harapan lomba ini dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar guru dan siswa. Semoga rasa patriotisme dan nasionalisme siswa terhadap bangsanya tidak pernah pudar” tambahnya. (P30-LK)

Masjid, Jalan Kartini, di Kota Pangkalan Berandan. Di kawasan pemukiman juga ditemukan banyak warga yang tidak memasang bendera merah putih. Sedang Amir ST, pengurus Ranting Pramuka Kecamatan Babalan membahkan, tujuan mereka hanya mengimbau dan menyadarkan masyarakat tentang semangat nasionalisme para pahlawan

mempertahankan kemerdekaan RI. "Negara kita bisa seperti ini berkat dari jasa-jasa mereka, oleh karena itu kami menghimbau dan mengajak warga agar mengibarkan sang saka merah putih sebagai symbol Negara yang dulu para perjuang kemerdekaan mereka pertahankan hingga tetes darah pengabisan dengan semboyan Merdeka Atau Mati,” akhiri Amir. (P39-Lk)

Semarakkan HUT ke-70 RI

PAC PP Babalan Gelar Lomba Pawai Obor BERANDAN, PODIUM Unik, menarik dan beda dari yang lain. Kadang, menyambut hari kemerdekaan Indonesia hanya dimeriahkan dengan panjat pucang, makan krupuk, serta perlombaan berbagai jenis. Nah kali ini PAC Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Babalan menggelar perlombaan HUT ke-70 RI dinilai cukup unik dan menarik. Ya, lomba pawai obor. Pesertanya kalangan pelajar. Start dimulai dari lapangan bola Kampung Baru Jalan Dahlia Pengkalan Berandan, dan finish di Taman Makam Pahlawan Jalan Thamrin. Kegiatan ini dilaksanakan pada sehari sebelum HUT RI. Keluar sebagai juara I SMK Harapan Babalan. Juara II SMA Negeri I Babalan, sedang juara III SMK NU Nur Al Ma’Arif. Kemudian disusul juara IV SMP Muhammadiyah Pangkalan Berandan, juara V SMA Muhammadiyah Pangkalan Berandan. Perlombaan lain adalah gerak jalan tingkat SMA sederajat putra/ putri. Untuk juara I putri SMK Harapan, juara II SMA Muhammadiyah, juara III SMU Negeri I. Bagian putra, juara I SMA Negeri I , juara II SMK Harapan, juara III SMA Muhammadiyah. Juara perlombban gerak jalan tingkat SMP sederajat, putri juara I SMP Negeri I, juara II SMP Negeri II dan juara III SMP Babalan. Putra, juara I SMP Negeri I, juara II SMP Darul Ikmah dan juara III SMP Muhammadiyah. Hadiah diberikan oleh Muspika Kecamatan Babalan tepat acara HUT ke-70 RI di lapangan sepak bola Kampung Baru Pangkalan Berandan. Terselenggaranya kegiatan ini berkat dukungan Muspika Kecamatan Babalan, Keluarga Besar Kwarran Pramuka Babalan, Ormas Pemuda Pancasila, KNPI, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Babalan. Kepada PODIUM, Ketua Pelaksana HUT ke-70 RI Kecamatan Babalan, dr. Lambok Ellyzabet mengatakan, dengan peringatan HUT ke-70 RI mari menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan menghormati jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran. (Amir S Tanjung)


PODIUM Sumut

13

Edisi 1 - 15 September 2015

Bah! JCH Diberangkatkan dari Cargo

"Yang Berangkat Ini Tamu Allah, Bukan Barang!" Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH mempertanyakan proses pelayanan pemberangkatan jamaah calon haji (JCH) yang berangkat melalui Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA). DELISERDANG, PODIUM Pasalnya, Calhaj ini seyogianya diberangkatkan dari terminal utama, tapi dialihkan melalui terminal cargo. Hal ini dinilai sungguh tak etis. Mengingat jamaah calon haji akan berangkat ke tanah suci Mekah. “Sebaiknya pemberangkatan jangan di cargo-lah, yang berangkat ini-kan bukan barang, melainkan manusia umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, jamaah haji ini adalah tamu Allah, bukan tamu kepala desa," sesal Bupati Langkat saat mengantarkan 374 jamaah calon haji di Bandara KNA, belum lama ini. Senada dituangkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Langkat , H Mahfuz. Ditegaskan H Mahfuz yang akrab dipanggil Buya ini menyebut dalam proses pemberangkatan jamaah calon haji melalui terminal cargo kurang santun. Buya Mahfuz meminta agar proses pemberangkatan dan kepulangan mereka dikembalikan melalui terminal utama. “Kalau melalui teminal utamakan enggak jadi masalah. Ini bandara sudah Internasioanal. Jadi saya pikir jamaah calon haji ini harus

dimuliakan-lah pemberangkatannya. Saya berharap pertimbangkan lagi untuk kembali keberangkatannya seperti tahun sebelumnya," ucap Ketua MUI. Waiting List Hingga 2027 Soal kuota yang masuk daftar tunggu Calhaj asal Kabupaten Langkat di perkirakan cukup panjang. Karena untuk saat ini diperkirakan daftar tunggu baru

tuntas sampai tahun 2027. “Hhhhmmm, lama juga sampai tahun 2027 baru selesai," imbuh Ngogesa didampingi Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro, Kemenag Langkat T. Dharmansyah, Kadisnaker Saiful Abdi, Kabag Kesos Syarizal, Kabag Humas Rizal Gultom. Fenomena panjangnya daftar tunggu haji dari Kabupaten Langkat dinilai Bupati sebagai bentuk

kesadaran tinggi dari umat Islam di daerah religius yang dipimpinnya hingga mencapai sekitar 87 persen untuk melaksanakan ibadah khususnya rukun Islam ke-5. Fakta itu juga menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat Langkat sudah membaik sehingga kewajiban melaksa-nakan haji yang memerlukan dana tidak sedikit dapat terpenuhi. (Pendi)

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH didampingi Kapolres Langkat AKBP. Dwi Asmoro, Kemenag Langkat T. Dharmansyah, Kadisnaker Saiful Abdi, Kabag Kesos Syarizal, Kabag Humas Rizal Gultom saat mengantar JCH di terminal Cargo Bandara KNIA Deli Serdang,

Mahasiswa/i KKN UIN SU Adakan Festifal Anak Sholeh

Ombudsman Buka Pedaftaran Calon Anggota Periode 2016-2021 MEDAN, PODIUM Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka pendaftaran seleksi calon anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021. Seleksi ini mencari 9 orang anggota Ombudsman RI yang memiliki komitmen untuk membenahi pelayanan publik di Tanah Air. “Kita ingin mendapatkan pimpinan yang mumpuni dalam segala hal. Kita berbahagia karena era sekrang ini adalah seleksi yang sangat transparan, sehingga pimpinan Ombudsman ke depan adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai satu keinginan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menuju pelayanan publik yang berkualitas,” kata Sekjen Ombudsman RI, Alphonsa Animaharsi Animaharsi menuturkan, seleksi ini untuk mencari anggota Ombudsman RI sebanyak 9 orang, yang mampu mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. (bares)

STABAT, PODIUM Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 70, mahasiswa/i UIN Sumut menggandeng Remaja Masjid Al Amin menggelar festival anak sholeh di lingkungan X Purwosari Kelurahan Kw. Bingai Kec. Stabat, Minggu (23/8). Perlombaan yang diadakan lomba Adzan, membaca surat pendek, busana muslim untuk tingkat SD, SMP dan mewarnai untuk murid TK. Untuk busana muslim Tinkat SMP juara I Pratiwi Herdiyanti, juara II Fitri andini dan juara III Loise Anastasya, juara Harapan I Fikisia. Untuk tingkat SD juara I Fadina Asyifa, juara II Fatika Riska Al Salisa, Juara III Qamarun Khairul Arifin. Juara Harapan I Zalwa Syifa Lestari, Harpan II Amalia Ramadani, harapan III Rita Syahdia. Pemenang lomba adzan juara 1 M. Fadil, juara II Fajar Afandi Wibowo, juara III M. Yogi Bagaskoro. Juara Harapan I M. Ihsan Syahputra, harapan II Abdul Rahmatul Sholihat, harapan II Diki Wahyudi. Untuk perlombaan Surat Pendek (46). Juara I Fani, juara IINayla Cahaya, juara III Nayla Safrida, juara harapan I Najiya, harapan II Daffa, harapan III Rika Amelia. Juara perlombaan Surat Pendek (1-3) Juara I Khoindah Zahra, juara II Putri Fadilah Daulay, juara III Bimbi Geo Abaldi, Juara harapan I Putri Auva Lestari,

harapan II Firmansyah, harapan III Naysa Azzahra. Untuk perlumbaan Mewarnai juara I Nayla, juara II Aditia, juara III Zikra, juara Harapan I Adelina, harapan II Suci dan harapan III Nabila. Lurah Kw. Bingai Robby Darwawan SE dalam sambutan penutupan mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa KKN UIN yang telah sukses dalam melaksanakan acara ini. "Atas nama pemerintah Kelurahan Kw. Bingai saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena dengan kegiatan ini (Festival.red) anak-anak kami di sini setidaknya telah dibina secara tidak langsung. Atas kegiatan itu kiranya masyarakat tidak berhenti untuk mendorong anak-anaknya agar tetap semangat dalam belajar khususnya ilmu agama. Sementara Ketua Panitia Surya Halomoan, dalam sambutan menuturkan agar tidak terhenti dalam memberi motivasi pada anak-anak untuk belajar. Malam ini sesuai rencana jadwal yang telah ditentukan adalah malam penutupan dan penyerahan hadiah. Tapi sebenarnya malam ini lah awal dari bentukan generasi yang akan dating. Saya harap adik-adik kami yang telah kami bina selama ini kiranya terus didampingi dalam belajarnya sehingga dalam mengenyam pelajarannya mereka bisa lebih terarah," ujarnya. (Julpan Efendi)


opini

Edisi 1 - 15 September 2015

Menghapus Baju Seragam Sekolah Mengapa Tidak! SPP Saja Bisa Dihapus?

“

Orangtua miskin, terlihat sangat bersedih dan tidak tahu harus mengadu ke mana dan pada siapa dalam ketidakberdayaan menghadapi setiap tahun ajaran baru. Mereka resah gelisah dan galau memikirkan dari mana uang untuk membeli seragam sekolah dan keperluan lainnya selain itu kadangkala harus membayar sejumlah dana pembangunan untuk sekolah.

“

Oleh: Rusdi Stabat Terlebih lagi apabila ada anak mereka yang akan kuliah, pada waktu yang sama anak mereka melanjutkan sekolah dari SD melanjutkan ke SMP dari SMP ke SMA. Orangtua benar-benar dibuat pusing tujuh keliling memikirkan biaya kuliah dan seragam sekolah, sewa rumah, dan keperluan lainnya untuk mendukung pendidikan anak mereka bagi yang kuliah. Dapat saja pejabat pemerintah dan para politisi mengatakan di Indonesia sekolahnya gratis sehingga menjadi angin surga buat yang mendengar. Sayangnya, pada saat awal tahun ajaran baru orang tua miskin harus menghadapi kenyataan bahwa sekolah gratis jauh dari kenyataan, apalagi harapan. Memang benar. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan karena hal itu telah dijamin oleh UUD 1945. Untuk mencerdaskan anak bangsa pemerintah menganggarkan 20 persen dari APBN guna membiayai pendidikan. Tapi sayangnya, negara tidak pernah melihat dan menanyakan bagaimana seorang warga yang miskin untuk menyekolahkan anak mereka menjadi seorang sarjana. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun merupakan sesuatu yang menggembirakan, tetapi adakah jaminan bahwa setiap anak dapat menyelesaikan pendidikan sampai tamat SMA/MA atau sederajat tanpa harus membayar? Uang yang harus dikeluarkan orangtua bukan hanya seragam sekolah resmi, tapi ditambah lagi

seragam Pramuka, meskipun tidak menjadi anggota Kwartir Pramuka tapi wajib memakai baju Pramuk setiap hari Jum'at dan Sabtu. Belum juga usai, malah ditambah lagi seragam baju batik. Biaya yang harus disediakan orangtua dengan pengasilan sangat minim menyebabkan anak putus sekolah sehingga kondisi masa depan mereka tidak jauh beranjak dari keadaan orang tua mereka sekarang. Memberi kesempatan kepada anak-anak miskin untuk bersekolah sampai jenjang tertentu juga merupakan salah satu cara untuk memutuskan rantai kemiskinan di negeri ini. Jika tidak, kekayaan melimpah sepertinya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, terutama yang berpendidikan, tinggal di kota dan punya akses ke pemerintahan. Sebaliknya, orang desa, miskin, dan tak berdaya tetap bergelut seperti biasa tanpa mengetahui apa itu dana otonomi daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Membantu pendidikan anak miskin tidak begitu susah sejauh ada keinginan dan niat baik dari pemegang kekuasaan. Pemerintah pusat melalui dana BOS telah membuat program untuk membantu anak miskin dan dianggap “berhasil� oleh sebagian orang dan tidak mencapai sasaran kata sebagian lainnnya. Seharusnya, pemerintah daerah baik diprovinsi maupun kabupaten/kota juga mempunyai mekanisme untuk membantu anak miskin supaya siap masuk

sekolah dan tetap bertahan kalau sudah berada di sekolah dan di bangku kuliah. Pemberian beasiswa dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk siswa dan mahasiswa yang berprestasi walau dalam jumlah yang sangat terbatas. Sayangnya, anak miskin yang tidak berprestasi sering luput dari perhatian. Akibatnya, kecenderungan untuk putus sekolah di kalangan mereka cukup tinggi. Untuk itu, mekanisme pemberian beasiswa tersebut harus diatur secara benar dan transparan dengan peraturan perda kepala daerah sehingga anak miskin bisa menamatkan sekolah paling kurang untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, bahkan lebih baik kalau sampai menamatkan akademi atau universitas. Sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota menghentikan korupsi di Dinas Pendidikan dan biaya siluman lainnya. Sangat naif kalau pemerintah pusat menggelontorkan dana 20 persen dari APBN tetapi kondisi anak miskin bertambah miskin. Mekanisme membantu anak miskin tidak rumit jika ditangani secara profesional dan dan transparan. Yang utama sebenarnya ada keinginan tulus untuk memperhatikan mereka yang kemudian dituangkan dalam bentuk program nyata, bukan retorika dan jangan dikaitkan dengan kepentingan politik kekuasaan. Agar bantuan tepat sasaran, maka harus ada data akurat supaya tidak terjadi salah sasaran anak miskin yang layak mendapat bantuan ternyata tidak

sebaliknya anak tergolong mampu orangtuanya justru yang mendapat bantuan. Dapat saja dalam bentuk melengkapi dana BOS dengan sasaran anak miskin untuk kebutuhan biaya seragam sekolahnya, jika memang tidak mungkin menghapuskan baju seragam sekolah dari tingkat sekolah dasar dan menengah atas. Sungguh tidak kita harapkan keluarga miskin harus menangis karena bingung tidak tau harus melapor kemana dan mengadu kepada siapa untuk mendapatkan pakaian seragam buah hatinya dan buku sekolah saat-saat tahun ajaran baru seperti ini. Tidakkah itu memprihatinkan kita semua? Mengapa pemerintah ini tidak mencari solusi dengan menanggung biaya seragam sekolah jika tidak mungkin meniadakan seragam sekolah dari tingkat SD hingga SMA sederajat, sehingga tidak membuat orangtua miskin dihantui perasaan sedih karena harus menghadapi kenyataan yang tidak ada solusinya bagi mereka. Kebijakan memberatkan orangtua miskin untuk menyekolahkan putra-putri semestinya tidak lagi ada di dunia pendidikan kita, karena membuat anak yang berasal dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Baju seragam sekolah janganlah menjadi hambatan bagi anakanak miskin untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi haknya di negeri ini. SPP saja bisa dihapus, mengapa seragam sekolah tidak? ***


PODIUM Pilkada

15

Edisi 1 - 15 September 2015

Warga Banjar di Sergai Diajak Menangkan ‘Syahdan’ Menghadapi pertarungan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) 2015 mendatang, berbagai dukungan pun diberikan kepada pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati (Cawabup) Sergai. SERGAI, PODIUM Misalnya saja dukungan dari Ikatan Masyarakat Banjar (IMBAI) Sergai yang memberikan dukungan penuh kepada pasangan Cabup dan Cawabub Syahdan (Syahrianto SH dan dr M Riski Ramadhan Hasibuan SH SE). Bahkan, dalam pernyataannya dihadapan pasangan Syahdan, (17/ 8/2015), di Restoran Bahagia Kota Galuh Perbaungan, Ketua IMBAI Sergai, H Harun Nur SH MHum yang sering dipanggil Ucu Kohar mengajak anggota IMBAI dan khususnya masyarakat etnis Banjar, Kalimantan yang berdomisili di Sergai memenangkan pasangan nomor urut 2 ini sebagai Cabup dan Cawabup Sergai priode 2016-2021. “Adapun bentuk dukungan kami kepada pasangan Syahdan akan segera melakukan konsolidasi ke bawah, untuk ikut mensosialisasi ke masyarakat etnis Banjar. Karena itu diharapkan masyarakat Banjar yang berdomisili di Sergai ikut

berpartisipasi dalam pemilihan calon kepala daerah dengan mendukung pasangan Syahrianto dan Riski Ramadhan nomor urut 2,” ucap Ucu Kohar. Menurut Ucu Kohar, dukungan ini merupakan hal yang sangat pantas. Pasalnya pasangan Syahdan ini merupakan pasangan muda dan mempunyai visi dan misi yang tidak muluk-muluk, namun mengena bagi

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sergai. Ucu Kohar menilai pasangan Syahdan pantas menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sergai lima tahun ke depan, selain dinilai mampu membangun Sergai beserta masyarakatnya, juga diyakini mampu menjaga akhlak dan bisa merajut kebersamaan dengan elemen masyarakat Sergai.

Plt Gubsu Ingatkan Plh Walikota/ Bupati Jaga Netralitas PNS MEDAN, PODIUM Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Harian (Plh) kepada tiga Kepala Kaerah yang telah berakhir masa periodesasi Agustus 2015. Tiga daerah itu yakni, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Kabupaten Pakpak Bharat. Prosesi penyerahan dilakukan Tengku Erry Nuradi di ruang kerjanya, lantai 9, kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Jumat (28/8). HT Erry Nuradi menyerahkan SK kepada Sekda yang menjadi Plh diantaranya Sekda Kota Sibolga Drs M Sugeng MM, Sekda Kabupaten Humbang Hasundutan Saul Situmorang, SE MSi dan Sekda Kabpaten Pakpak Bharat Drs Holler Simao, MM. Dia menegaskan kepada para Plh Bupati/walikota untuk tidak terlibat dukung mendukung salah satu pasangan calon bupati/walikota di daerah masing-masing. Para pelaksana harian Bupati/ Walikota dijunjuk untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sebelum ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) oleh Menteri Dalam Negeri berdasar usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sebelum penyerahan SK, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menekankan bahwa penunjukan SK Plh itu karena memang periodesasi kepala daerah sebelumnya sudah beralhir. Namun karena belum ada

penetapan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, maka ditunjuk terlebih dulu Plh untuk menjalankan roda organisasi kepemerintahan. “Untuk menghindari kekosongan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah Sibolga, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat diminta kepada Sekda masingmasing daerah melaksanakan tugas sehari-hari sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut, karena roda pemerintahan tidak bisa berhenti semenitpun,” sebut Erry. Erry juga mengingatkan, dengan pengangkatan Sekda masing-masing daerah sebagai pelaksana harian, maka tidak ada alasan kedua daerah itu melalaikan tugas dan tanggungjawabnya. Karena, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Plh hanya menjalankan tugas-tugas rutin. Sedangkan, hal-hal yang bersifat strategis harus dikoordinasikan kepada Pemprov Sumut “Bila ada hal-hal yang masih memerlukan saran dari pemerintah pusat, Pemprovsu akan berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otda,” sujar Erry. Erry mengingatkan kembali, pelaksana harian harus merangkul semua komponen, baik pemerintahan, masyarakat dan terutama dari legislatif agar jalannya roda pemerintahan di dapat berjalan baik. “Rangkul semua komponen dan jaga kekompakan demi kekondusifan daerah. Termasuk bagaimana tetap menjaga netralitas PNS dalam Pilkada,” pesan Erry. (hmt)

Ia mengajak, tidak hanya warga Banjar saja melainkan seluruh masyarakat Sergai untuk berjuang memenangkan pasangan Syahdan, dengan menggalang potensi dari segala sektor. Sementara itu, Riski Ramadhan Hasibuan kepada wartawan mengaku sangat mengapresiasi dukungan IMBAI terhadap pasangan Syahdan. Menurutnya, dukungan itu merupakan kepercayaan dan amanah yang harus dijaga dengan baik. “Kami sangat bahagia dukungan warga IMBAI diberikan kepada pasangan Syahdan,” ucap Riski yang merupakan putra H Abdul Haris Hasibuan SE, Pembina Yayasan Indah Medan. Riski yang berprofesi dokter ini mengaku, pihaknya tak pernah membeda-bedakan kelompok atau etnis yang ada di Sergai. “Saya ucapkan terimakasih kepada warga Banjar yang telah membantu dan mendukung program pembangunan di Sergai serta menjaga kekondusifan di Sergai,” ujarnya. (hmt)

Plt Gubernur Sumut Minta Banwaslu Tegakan Peraturan MEDAN, PODIUM Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu), HT Erry Nuradi MSi mengimbau, agar penyelenggara Pemilu di Sumut tetap semangat menjalankan tugas dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, pada 9 Desember 2015, sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif. Hal tersebut terungkap saat Plt Gubsu menerima audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Jumat (28/8). Hadir diantaranya Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan SH, Anggota Hardi Munthe SH, Kepala Sekretariat Iwan Tero, Kasubbag TP3 Fahru Roni Hasibuan dan Erwin Arisandy. Sedangkan Plt Gubsu didampingi Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen SH, Kakesbangpolinmas Provsu Drs H Eddy Syofian MAP, Kadis Kominfo Provsu Jumsadi Damanik, Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu, Jimmy Pasaribu. Erry Nuradi juga mengimbau perangkat Bawaslu khususnya Panwaslu di daerah, agar mempunyai integritas terutama pada pasangan incumbent. “Panwaslu yang ada di lingkungan incumbent tentunya banyak tekanan, oleh kerenanya harus punya integritas. Aturan itu harus ditegakan” kata Plt Gubsu. Erry Nuradi mengajak semua pihak menyukseskan agenda nasional Pilkada Serentak, 9 Desember mendatang. “Ini harus berjalan dan mari kita sukseskan,” ujar Plt Gubsu. Erry Nuradi mengakui, meski banyak kendala, namun Bawaslu diharapkan dapat menegakan peraturan yang seadil-adilnya. Banwaslu melalui Panwaslu di seluruh daerah di Sumut harus tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian, untuk menjaga keamanan dari kemungkinan kekacuan yang akan terjadi. Plt Gubsu juga mengharapkan, jika Banwaslu menemukan pelanggaran, khususnya pada calon incumbent, untuk segera melaporkannya kepada Provinsi, agar diambil sikap dengan memberikan peringatan kepada calon incumbent tersebut. Pemprov Sumut berkomitmen agar pesta rakyat yang akan berlangsung serentak di 23 Kabupaten/Kota di Sumut dapat berjalan aman dan kondusif. (hmt)


Bupati LAngkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat memberikan ucapan selamat kepada JCH yang hendak berangkat ke tanah suci demi menuaikan Ibadah haji di Bandara KNA.

Sang Bupati Antar Calhaj hingga Pintu Pesawat Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH didampingi Kapolres Langkat AKBP. Dwi Asmoro, SIK, MSi, Dandim 0203 Langkat Letkol Inf Roy Hansen J Sinaga melepas keberangkatan Calon Jamaah Haji (Calhaj) bersama Kakan Kemenag Langkat HT. Darmansyah, Kabag Kesos H Syahrizal, Kabag Humas Rizal Gunawan Gultom, AP serta sejumlah Kepala SKPD, Senin (24/8). LANGKAT, PODIUM H. Ngogesa berpesan kepada jamaah calon haji untuk mendoakan Negara Indonesia khususnya Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara untuk tetap kondusif, rukun, sejahtera dan selalu dalam berkah dan ridho Allah. Beliau juga berharap agar para Calhaj tetap menjaga kekompakkan, saling peduli dan saling membantu untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat menodai kemabruran haji. Terkait dengan adanya informasi Calhaj yang tertunda keberangkatannya, Ngogesai meminta Kakan Kemenag Langkat untuk terus berkoordinasi mengatasi penanganannya agar belasan Calhaj yang tertunda keberangkatan karena terkendala visa bisa segera diberangkatkan ke tanah suci. Pada kesempatan itu Bupati Langkat memimpin konvoi mengantar Calhaj dari Madinatul Hujjai Asrama Haji Medan menuju Bandara KNIA, hingga tiba di tangga pesawat. Sejumlah jamaah terlihat haru atas keperdulian H. Ngogesa Sitepu SH. Bahkan beberapa dari jamaah sampai meneteskan air mata dan tak sungkan memeluk pemimpin Bumi Religius ini sembari mengucapkan terima kasih. (Pendi)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.