Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000

Doc PODIUM

Pemkab Langkat dan Bakoorluh Propsu gelar rapat persiapan acara Jambore penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di ruang pola kantor Bupati Langkat, Kamis (15/10).

Langkat Tuan Rumah Jambore Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Sumut STABAT, PODIUM Sebanyak 1050 penyuluh berasal dari berbagai daerah akan ramaikan pelaksanaan Jambore Penyuluhan Pertanian yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 November mendatang. Diantara 1050 penyuluh, tidak semuanya berasal dari Bidang Pertanian, karena sesuai agenda acara, Jambore Penyuluhan perikanan dan Peternakan dan Kehutanan juga akan diselenggarakan pihak panitia.

Lokasi acara akan dipusatkan di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui instansi terkait menjadi pihak penyelenggara bekerja sama dengan Bakoorluh Provsu.

Disela-sela rapat persiapan yang digelar diruang pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (16/10). Sekda H. Indra Salahudin mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, sesuai agenda, beberapa kegiatan akan diselenggarakan pada kegiatan tersebut, salah satunya Pameran Penyuluhan.

Indra juga menyampaikan bahwa sejumlah SKPD dijajaran Pemkab.

Langkat akan dilibatkan sebagai panitia dalam kegiatan, termaksud mempersiapkan pemondokan bagi para penyuluh dari Kabupaten/Kota lain. Kelurahan Kwala Bingai, Sidomulyo, Pantai Gemi dan

“

Perdamaian akan menjadi tempat pemondokan bagi para penyuluh.

Sementara itu Ir. Ervison Muklis dari Kakorlu Provsu menyampaikan terima kasihnya kepada Pemkab.Langkat yang telah berupaya untuk mensukseskan jalannya Jambore Penyuluhan tingkat Propinsi Sumatera Utara, yang telah membentuk panitia local.

Kabag Perekonomian Setdakab.

Langkat H. Sutrisuanto melaporkan bahwa selain pameran penyuluhan, berbagai kegiatan akan dilaksanakan oleh pihak panitia, dimulai dari peninjauan lokasi tanam/panen pajali di Kecamatan Binjai, Temu Wicara, Gelar Teknologi, Festival Karya Penyuluh, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penyuluh, Cerdas Cermat, sampai dengan Malam kesenian dan keakraban. “Semoga masyarakat petani dapat terlibat langsung menyaksikan jalannya Jambore penyuluhan dengan program kegiatannya, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat petani bagaimana potensi pertanian, perikanan,kehutanan dan peternakan dapat meningkatkan hasil usahanya, sehingga perlu pemahaman cara memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingkungan”kata Sutris.

Rapat juga dihadiri oleh Staf Ahli Bid. Kesejahteraan Drs. Amir Hamzah MSi, Staf Ahli Bid. Pembangunan Drs. Edy Dharma Tarigan MSi. ***

Celoteh: Banyaknya baliho dan sepanduk ‘Ucapan Selamat HUT TNI ke-70’ menarik juga untuk diseminarkan Wak. Coleteh: Secara tidak langsung berbagai kalangan kini merindukan zaman era Soeharto Coloteh : Semoga petinggi TNI tak tergoda dengan dukungan rakyat yang sangat luar biasa ini Coleteh : Petinggi dan Purnawirawan TNI sudah faham, jangan kita ajari dan tarik-tarik lagi mereka ke dunia politik !!!

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Wahyuddin Ghozali, M. Holid, SH, Mahmud Hamdani, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Suparno Harianto Koodinator Jabodetabek Isro Budi Nauli HR (Korda), S. Hidayatullah, Moratua Sipahutar, SE, Jasman Bengkulu Salim Pane, SH Lubuk Linggau T. Muchalladon Medan Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra Koordinator Wartawan Langkat/Binjai Bambang S Kota Binjai Eddy Gunawan, Eko Wahyu, Paini, Selamet Hendra SP, Langkat Stabat Sutiarno Wampu T. Zainal Abidin Secanggang Marwansyah Lubis Hinai Sunardi Tanjung Pura Abdullah Ramdhani Kecamatan Binjai Misli Selesai Amir Hamzah Piliang Salapian Julpan Ependi Babalan Amir S Tanjung Aceh Tamiang Muhammad Adam Pimpinan Perusahaan Bambang S Manager Keuangan/Pemasaran Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Amiruddin, Ahmad Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 AA Medan Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu yang masih berlaku

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat

0852 0640 7583 TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Khusus

3

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

KB Berhasil Keluarga Sejahtera

Sebelumnya, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Adi Wahono MSi melakukan MoU dengan dengan Ikatan Alumni UNDIP Jakarta.

Adi Wahyono mengatakan, kalau KB berhasil kehidupan keluarga akan menjadi lebih baik dan akan lebih sejahtera, Seperti diketahui, tahapan keluarga sejahtera ditingkatkan dengan mengurangi keluarga pra sejahtera untuk menuju yang lebih baik, sehingga keluarga pra sejahtera yang identik dengan kemiskinan secara berangsur-angsur berkurang.

Menurutnya, para remaja juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk hidup berkeluarga nantinya. Mereka harus beridentitas dari tiga hal yang dikenal dengan Triad KRR, yakni bebas dari pergaulan bebas, bebas dari narkoba/napza, bebas dari HIV/AIDS, melalui program generasi berencana (genre) baik yang ada di lingkungan sekolah maupun kampus.

“Makanya perlu menjadi perhatian kita bersama, dan perlunya dukungan bupati/ walikota, tokoh agama, tokoh masyarakat serta mitra kerja untuk melaksanakan program KB ini di semua tingkatan wilayah,” katanya Adi.

“

“

Dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Sumatera Utara (Sumut), Perwakilan BKKBN melaksanakan rapat telaah program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dibuka secara resmi oleh Sestama BKKBN RI, Ambar Rahayu, di Hotel Tiara Convention Centre Medan, kemarin.

BKKBN: Pertumbuhan Penduduk di Tapteng Tinggi

Sementara itu, Sestama BKKBN RI, Ambar Rahayu menambahkan, kerjasama dalam strategi dan langkah akselarasi pencapaian program KKBPK pada semester II 2015 harus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan program tersebut di Sumut dan kabupaten/kota dapat berjalan maksimal.

Begitu juga dengan komitmen dan kepedulian kita terhadap pelaksanaan program KB, sangat diperlukan guna terwujudnya kehidupan keluarga yang lebih sejahtera, maju, mandiri dan berkualitas, serunya.

Selain itu, katanya, penggarapan program KKBPK semester hendaknya lebih memperhatikan segmentasi wilayah berdasarkan kuadran yang telah dihasilkan melalui data susenas. Sebab daerah yang tinggi angka kelahiran atau total fertiliti (TFR) dan persen cakupan peserta KB (CPR) rendah perlu strategi program yang spesifik.

“Silahkan manfaatkan forum ini sebaikbaiknya, sehingga dapat merumuskan kebijakan dan program kerja, khususnya yang berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan di KKBPK,” ungkap Sestama.(hmt)

MEDAN, PODIUM Wakil Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melakukan kunjungan kerja ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumut, untuk menjemput bola atas persoalan kependudukan dan program keluarga berencana (KKB).

Kunjungan DPRD Tapteng dikomandoi Ketua Baktiar Ahmad Sibarani bersama rombongan Komisi A, diterima langsung oleh Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Drs Adi Wahyono MSi, (7/10/2015).

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapteng cukup tinggi.

“Pertumbuhan penduduk Sumut paling tinggi ada di Tapteng sekitar 2,64%. Ini harus segera dikendalikan,” ujar Adi Wahyono.

Adi mengungkapkan, indikasi tingginya pertumbuhan penduduk di Tapteng disebabkan angka kelahiran yang begitu besar.

“Kurangnya kesadaran masyarakat membentuk ketahanan keluarga dengan mengutamakan program KB,” katanya.

Adi mengakui, karena ‘medan’ yang begitu sulit menjangkau Tapteng menyebabkan KIE (sosialisasi) dari BKKBN menjadi terbatas. “Diharapkan peran serta pemerintah dan legislatif untuk mensosialisasikan betapa pentingnya program KKB bagi pengendalian laju pertumbuhan penduduk,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Adi Wahyono mengenalkan jenis-jenis alat kontrasepsi yang dapat dipilih oleh peserta KB, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Untuk jangka pendek peserta KB dapat memakai suntik, pil, kondom dan susuk (implan). Jangka panjang, IUD, Medis Operasi Pria (MOP) atau vasektomi dan Medis Operasi Wanita (MOW),” papar Adi. (hmt)

PODIUM Utama

4

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Gono Gini UU No 23/2014

Kebijakan Provinsi 'Disulap' Pejabat Daerah Ingat kasus Salim Kancil dan Tosan? Kedua pria ini menjadi korban keganasan penambangan liar di Pesisir Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Salim Kancil dihabisi secara sadis di depan warga.

Mungkin, kasus Salim Kancil dan Tosan, satu dari sekian banyak kisah duka akibat penambangan liar. Dan, yang bermain hingga jadi penguasa adalah pemimpin wilayah itu sendiri. Termasuk setingkat kepala desa 'bertangan besi'. Akhir kasus Salim Kancil menjerat Kepala Desa, Haryanto dan sejumlah aparat kepolisian di sana.

Bagaimana kasus penambangan liar di Sumut. Ya, sudah barang tentu kerap jadi perhatian. Apalagi diketahui beberapa daerah di Sumut memiliki potensi tambang emas.

Seperti halnya di Madina, Dairi dan beberapa kabupaten/kota lainnya. Teranyar, penambang liar di Madina, belum lama ini menelan korban jiwa. Itu pun dikabarkan merupakan tambang liar yang dikelola pemodal setempat dengan memanfaatkan tenaga warga lokal.

Menyangkut maraknya aktivitas galian C, pun seolah tak tersentuh. Walau kewenangan kepala daerah setingkat bupati/ walikota tak lagi bisa mengeluarkan izin. Ini tertuang pada UU Nomor 23 tahun 2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Tak pelak, diam-diam banyak kepala daerah yang kini resah. Itu tadi, pemicunya adalah peraturan pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang (UU) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur, dan pemerintah pusat.

Perinciannya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya.

Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Persoalannya, UU Pemda ini berbeda isi dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam UU Minerba, kewenangan izin usaha pertambangan masih di tangan bupati dan walikota. Tak ayal, ini akan menjadi peluang bagi pemda untuk menggugat UU itu.

Buru-buru, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar bilang, pemerintah akan segera membuat aturan turunan UU Pemda agar selaras dengan UU Minerba.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hanya berwenang pemberian izin ke Pemprov agar tidak lagi terjadi tumpang tindih izin. Dari total 10.776 IUP yang keluar, sebanyak 8.000 izin perusahaan tambang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota. Sisanya dikeluarkan oleh Pemprov.

Celakanya, dari jumlah itu, sebanyak 4.807 bermasalah atau non clean atau clear).

Upaya pemerintah pusat memangkas kewenangan aparatur daerah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku bisnis asing mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Pengamat pertambangan, Simon Sembiring yang juga mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi mengatakan adanya pengambilalihan wewenang diyakini akan memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. “Kita harus berpikir rasional bahwa pemerintah daerah nyatanya belum sanggup menghadapi perusahaan asing dalam berbisnis karena mereka juga tidak terlalu mengerti bisnis pertambangan. Coba lihat, selama ini banyak yang karutmarut kan di daerah?� kata Simon, belum lama ini.

Mengacu data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga pertengahan April kemarin, jumlah IUP yang belum mengantongi status Clear and Clean (CnC) masih mencapai 4.369 IUP dari 10.543 IUP yang terbit. Sementara untuk IUP milik perusahaan yang telah berstatus CnC berkisar 6.041 IUP.

Ribut Implementasi Daerah Kewenangan daerah atau pemerintah kabupaten/kota soal penerbitan izin akan berkurang.

Soalnya, penerbitan izin pertambangan dan energi, izin mineral non logam dan batuan atau galian C, kehutanan perikanan dan kelautan akan diambil alih pemerintah provinsi.

Pemerintah daerah berharap dilibatkan dalam proses perijinan yang bakal diambil alih pemerintah provinsi pengelolaannya. "Sebaiknya pelayanan kantor satu pintu kabupaten/kota dilibatkan supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala Pelayanan Satu Pintu (KSP) dan Penanaman Modal dan PMA Kabupaten Tapsel, Abadi Siregar.

Dia mengakui sampai saat ini Pemkab Tapsel masih mengambil retribusi dari perusahaan yang ada di daerah. Tapi kabupaten tidak dibolehkan mengeluarkan izin terkait sejumlah perizinan yang bakal dikelola provinsi tersebut.

Sebelumnya Kepala BPPT Provinsi Sumut Sarmadhan Hasibuan, mengatakan, pihaknya akan menyeriusi mengambil alih sejumlah izin yang dikelola Kabupaten/kota. Hal itu sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penandatanganan Perijinan yang dilimpahkan kepada BPPT Provinsi Sumut.

"Berdasarkan Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2011, tentang Kewenangan yang dilimpahkan ke BPPT cukup banyak di antaranya mengenai pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta SLTA dan SMK," kata Sarmadhan.

Terpisah, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A dengan BPPT Provsu, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu dan Biro Hukum Setdaprovsu akhir September lalu.

RDP ini dihadiri Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota DPRD Provsu dari Komisi A. Dalam rapat tersebut membicarakan tentang persiapan implementasi UU 23 tahun 2014

tentang pemerintahan daerah terkait dengan kewenangan Pemprovsu mengeluarkan izin.

Kesimpulan dari rapat tersebut Komisi A menyampaikan ditetapkannya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yaitu bidang kehutanan, kelautan sertra energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Terkait pasal 14 ayat 1 UndangUndang No. 23 tahun 2014 tersebut diterbitkan surat edaran Mendagri No. 120/253/SJ dan surat edaran Menteri ESDM No. 04.E/30/DJB/2015 yang berisikan bahwa Bupati/Walikota tidak mau lagi menerbitkan perizinan khususnya bidang ESDM (Pertambangan Mineral dan Batuan/Galian C, Kelistrikan dan Air Bawah Tanah) dan hal tersebut dianggap mempersulit masyarakat dalam memperoleh izin untuk usaha karena semuanya harus di urus dipusat.

Selain mempersulit juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga menindaklanjuti UU No 3 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun draft Pergub tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara.

Kepala BPPT Provsu menargetkan 350 izin yang dikeluarkan, namun hanya dapat 213 izin dikarenakan belum semua perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke BPPTSU. Sedang Komisi A mendukung penuh tanggapan dari BPPTSU khususnya mempercepat pelaksanaan izin 1 pintu yaitu penggabungan antara BPPTSU dengan BPMP (Badan Penanaman Modal dan Promosi) Provsu, sehingga perizinan dapat dilakukan lebih cepat atau tidak memakan waktu yang lama.

Sekira 8 bulan, tepatnya medio Februari 2015. Masa itu Walikota Binjai Muhammad Idaham bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menyepakati untuk menutup usaha penambangan galian C ilegal di lahan milik eks PTPN II. (net)

PODIUM Figur

5

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Ribuan Alumni Yayasan Melati Dukung ‘Syahdan’ A

lumni sekolah Persatuan Anak Bangsa (PAB) yang kini menjadi Yayasan Melati, mendeklarasikan dukungannya kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Serdang Bedagai (Sergai), Syahrianto SH dan dr M Riski Ramadhan Hasibuan SH yang lebih dikenal dengan Syahdan, (14/10/2015).

Dukungan ini disampaikan, M Arifin pada acara reuni alumni SMP, SMA dan SMK Yayasan Melati di halaman Radio Indah Suara (RIS) 96,5 FM, Jalan Waringin Melati Pasar 2 Perbaungan, Sergai. Deklarasi dukungan dan sekaligus tepung tawar ini dihadiri ribuan massa yang merupakan alumni sekolah tersebut.

Arifin, selaku Ketua Panitia mengatakan, deklarasi ini untuk mendukung paslon Syahdan, karena menginginkan perubahan di Sergai. Ia berharap terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi, baik dari segi pembangunan, ekonomi maupun sumber daya manusianya.

“Kami alumni Yayasan Melati yang dulunya Yayasan PAB sepakat memenangkan ‘Syahdan’.

Kami yakin pasangan usia muda

nomor urut 2 ini mampu membawa perubahan di Sergai,” ujar Arifin usai membacakan naskah deklarasi dihadapan ribuan Alumni yang datang dari Aceh, Palembang, Riau dan Medan.

Menurut Arifin, dasar dukungan ini dikarenakan, Sergai membutuhkan pemimpin yang jujur, rekam jejaknya bersih, visi dan misi, serta program yang pro rakyat. Kemudian memimpikan hadirnya pemimpin muda yang visioner, religious dan memahami akan adanya keberagaman.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka alumni Yayasan Melati menyatakan sikap mendukung tanpa syarat, paslon Syahdan. Arifin juga mengajak dan menyerukan kepada seluruh alumni bersatu padu untuk memperjuangkan dan memenangkan pasangan

‘Syahdan’.

“Diperkirakan ada 45 ribu alumni Yayasan Melati dan 15 ribu alumni diantaranya berada di Sergai. Saya berharap alumni Yayasan Melati mengajak keluarganya untuk memenangkan paslon Syahdan,” ujarnya.

Arifin juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat Sergai untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pilkada 9 Desember mendatang, dengan tetap menjaga kedamaian, ketentraman dan keamanan, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan lancar.

Sementara itu, Syahrianto SH, calon Bupati Sergai didampingi duetnya dr M Riski Ramadhan Hasibuan SH (Cawabup) dan Pembina Yayasan Indah H Abdul Haris Hasibuan SE, menyampaikan ucapan

‘Syahdan’ Berbagi Rezeki SERGAI, PODIUM Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Serdang Bedagai (Sergai) nomor urut 2 yakni Syahrianto SH dan dr M Riski Ramadhan Hasibuan SH, yang lebih dikenal dengan Syahdan, berbagi rezeki dengan warga masyarakat Dusun VIII dan IX Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Sergai, dengan memberikan bantuan kepada Masjid Suhada dan Masjid Al Mukminin.

Bantuan yang diberikan kepada kedua Masjid yang berlokasi di Dusun VIII dan IX

tersebut diserahkan langsung dr M Riski Ramadhan, kemarin, seusai sholat Maghrib kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM dan Remaja Masjid Suhada dan Al Mukminin.

Diantaranya, genset 5000 wat, ampli dan toa berikut kostum bola volley, net dan 2 bola volli untuk BKM dan Remaja Masjid Suhada.

Kemudian untuk BKM Al Mukmini, speaker 2 unit, microphone wayar les dan kabel speaker 1 gulung, sedang untuk Remaja Masjid Al Mukmin kostum bola volli 1 set, net volli dan bola volli 2.

Riski Ramadhan kepada wartawan

terimakasih kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada alumni Yayasan Melati, Sergai.

“Saya bersama Riski Ramadhan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para alumni yang telah mendukung kami. Mudahmudahan, dengan kebersamaan ini memudahkan langkah kita pada Pilkada Desember mendatang,” kata Syahrianto.

Menurut Syahrianto, sebagai Paslon yang diusung perseorangan (independen), tentunya silaturahim merupakan kekuatan pasangan Syahdan.

“Kami didukung banyak orang, sehingga kekuatan silaturahim ini kami pergunakan untuk mencapai itu semua. Dengan silaturahim ini Insya Allah, Allah SWT dapat memenangkan kami pada Pilkada nanti,” ujar Syahrianto. (hmt)

mengatakan, bantuan ini bukan sematamata karena dirinya mencalonkan sebagai Wabup Sergai, melainkan untuk mencari amal dan berbagi rezeki kepada sesama.

“Sebelum ada pencalonan pun saya dan keluarga selalu berbagi rezeki dengan sesama,” ujar anak Pembina Yayasan Indah, H Abdul Haris Sy Hasibuan SE. Riski berharap, melalui bantuan ini kiranya BKM Suhada dan Al Mukminin dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Selain itu juga Riski berharap, masyarakat di Dusun VIII dan IX Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, tetap memperkuat persaudaraan dan bersamasama mewujudkan Bumi Sergai yang kondusif. (hmt)

6

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

PODIUM Binjai

KEJARI AWASI PENGGUNAAN DAK BINJAI

Mengantisipasi kebocoran uang negara, terkait bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah pusat keseluruh daerah, Kejari Binjai telah membentuk tim. Tim ini akan turun ke lapangan mengawasi penggunaan anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut.

BINJAI, PODIUM "Ya, kita memang sudah membentuk tim untuk mengawasi lokasi-lokasi. Di mana sedang berlangsungnya pelaksanaan pembangunan baik itu proyek di bidang pendidikan maupun instansi-instansi pemerintah lainnya," demikian kata Kasipidsus Kejari Binjai M Pandiangan kepada PODIUM, Kamis (15/9) di ruangannya terkait penggunaan DAK di Binjai.

Bukan DAK saja, tapi bantuan lainnya seperti DAU maupun jenis bantuan lainnya terus awasi. "Namun saat ini kita hanya masih sebatas memantau dan mengawasi,

karena semua masi dalam pengerjaan dan masalah ini bukan aparat saja yang berwenang mengawasi masyarakat juga punya hak untuk mengawasinya," ujar Pandiangan.

Lebih jauh dijelaskan, meskipun sifatnya hanya sebatas mengawasi namun bila dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut ada ditemukan unsur pidana tentu kita akan langsung mengambil tindakan.

Disinggung soal DAK yang ditangani pihak Kejari Binjai, terhitung sejak tahun 2014 sampai tahun 2015 sekarang ini belum ada.

"Karena tidak ada laporan yang kami terima ya diharapkan peran masyarakat sangat

dibutuhkan bila ada temuan-temuan penyalah gunaan penggunaan anggaran bantuan tersebut segera laporkan," akhiri Pandiangan. (Eko)

FSU SUMUT:

Jadikan Tahun Baru Hijriyah Sarana Introsfeksi Diri BINJAI, PODIUM Jadikan Tahun Baru Islam sebagai sarana bagi umat Islam untuk instrospeksi diri dan evaluasi ke arah yang lebih baik lagi. Tahun Baru Hijriyah adalah tahun perhitungan Islam berdasarkan peredaran bulan, tanggal 1 Hijiriyah.

"Dari sejak Hijriah-nya Rasulullah SAW dari Kota Mekkah ke Kota Madinah, makna Hijriyah dalam arti lahirnya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang dirasakan lebih baik," demikian kata Ketua Forum Silaturahmi Umat (FSU) Sumatera Utara, Ir Suseno Arto WP kepada Podium, Rabu (14/9) Rumah Aspirasi Umat Komplek Berngam Indah.

Hijrah dalam arti yang lebih luas lagi, katanya, adalah berpindah dari suatu yang tidak baik ke sesuatu yang lebih baik dalam segala hal.

"Dan dalam makna inilah Tahun Baru Hijriyah sering diperingati untuk mendapatkan moment untuk introspeksi diri apa yang kita buat setahun yang lalu, dan agar kita bisa bertekat untuk berubah diri agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan berbuat baik di masa yang akan datang di tahun yang baru," pesan Ir Suseno Arto WP. Bahkan, katanya, umat Islam cinta keselamatan. "Karena cintanya umat Islam kepada keselamatan dan kebenaran maka Islam sangat membenci kesesatan. Kita harus ingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam," ujarnya.

Maka dari itu, lanjutnya, sebagai umat Islam yang sejati jadikan moment ini sebagai penambah motivasi menjadi lebih baik, lebih bersyukur kepada Allah SWT dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas hubungan ukhuwah antar sesama.

Jadi berdasarkan keterangan di atas, maka sebaiknya moment Tahun Baru Hijriyah hendaknya dimaknai sebagai hari untuk hijrah. (Eko)

MINTA REKAN MEREKA DILEPAS WARGA 'SERBU' POLRES BINJAI BINJAI, PODIUM Seratusan warga Desa Pamah, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat menyerbu Polres Binjai. Kedatangan mereka dikarenakan tidak terima salah satu warga mereka bernama Yahya, ditahan aparat berbaju coklat ini, Selasa (13/10).

Kedatangan warga langsung dihadang petugas yang memang sudah berjaga-jaga di halaman Polres Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota.

Warga terdiri dari kaum ibu dan bapakbapak ini sempat melakukan orasi agar petugas melepas Rajali Yahya.

Yahya sendiri dituding polisi sebagai pengganggu ketertiban umum pada hari Minggu (11/10), terkait masalah pelemparan mobil yang melintas di Desa Pamah.

"Kami tidak mau warga kami ditahan polisi, bang, karena kami tidak ada melakukan pelemparan terhadap truk yang lewat di desa kami," kata Dewi, salah seorang pendemo.

Menurut mereka sendiri, warga Desa Pamah melakukan penghadangan terhadap truk-truk yang lewat dikarenakan dapat merusa k jalan desa mereka yang sudah rusak berat.

"Kami melakukan penghadangan itu karena jalan desa kami sudah rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, truk-truk itu lah yang menyebabkan rusaknya jalan di desa

kami," ungkap Dewi lagi.

Usai menggelar orasi dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Akhirnya kelima orang perwakilan dipersilahkan masuk guna melakukan negosiasi. Para pendemo ditemukan langsung Wakapolres Binjai Kompol Usdek Sibayang didampingi AKP Junaidi.

Dalam pertemuan itu, petugas berjanji akan memproses hal tersebut dan mengambil langkah terbaik.

"Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini, apa bila ternyata warga yang bernama Rajali Yahya, tidak bersalah maka akan kita lepaskan," ujar Kompol Usdek Sibayang.

Wakapolres juga berharap kepada warga agar warga jangan sampai di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan sepihak. "Dan kami dari kepolisian juga berharap kepada warga agar jangan sampai dimanfaatkan pihakpihak tertentu untuk memecah belah warga dan melawan polisi atau pun hukum," ungkap Wakapolres lagi.

Setelah warga menyampaikan aspirasinya di Mako Polres Binjai, akhirnya warga membubarkan diri pada pukul 13.30 WIB, dengan diiringi hujan deras. Warga tanpak legah dengan sedikit penjelasan dari Wakapolres Binjai dan kembali ke rumah masing-masing. (Eko)

PODIUM Langkat

7

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

226 Balon Kades Ikut Ujian Pemkab Langkat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (BPMDK) menggelar ujian bagi para Bakal Calon Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 18 November mendatang. Ini dilakukan agar Kepala Desa memiliki pemahaman tinggi tentang Undang-undang desa.

LANGKAT, PODIUM Ujian diadakan di gedung PKK Langkat, Senin-Selasa (12-13/10) Acara dibuka oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Assiten 1 Adm Pemerintahan Drs Abdul Karim MAP. Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulisnya menjelaskan supaya pelaksanaan birokrasi baik dan disiplin, karenanya ujian ini penting diikuti oleh para bakal calon Kades.

"Sehingga setelah mengikuti ujian seleksi ini, mereka menyadari bahwa birokrasi di Desa juga penting mengingat desa saat ini adalah barometer kemajuan di Negara kita.

Kelayakan seorang bakal Calon Kades akan terlihat dari ujian ini dan diharapkan ujian ini menjadi momentum bagi para calon Kades meningkatkan

pemahaman tentang Undangundang desa," kata Bupati Langkat.

Dia mengingatkan, jangan setelah menjadi Kades, baru belajar. "Usahakan sebelum menjadi Kades sudah

Pemkab Langkat & DPRD Hadiri Rembug Paripurna KTNA STABAT, PODIUM Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Langkat gelar Rembug Paripurna dalam rangka penyampaian laporan kerja pertanggung jawaban pengurus KTNA periode 2009-2014. Hal ini disampaikan Ketua KTNA, Kabit Yusdi dan sekaligus pelaksanaaan pemilihan ketua dan pengurus baru periode 2015-2020 di ruang pola Kantor Bupati Kabupaten Langkat, Kamis (8/10).

Rapat kerja Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dibuka Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu diwakili Asisten II Administrasi Ekonomi Pembangunan Sosial Setdakab Langkat, Drs H Hermansyah.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE, Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) tingkat Provinsi Sumatera Utara Hj Tati Habib Nasution, Kepala Bagian Perekonomian Sedakab Langkat Drs Sutristianto dan seluruh anggota serta pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Langkat.

Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Kabupaten Langkat, Kabit Yusdi seusai membacakan laporan pertanggung jawaban masa bakti priode 2009-2014, mengungkapkan bahwa para pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang telah habis masa bakti kepengurusannya mohon dimaafkan.

"Dan kepada Bapak Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH selaku pelindung sekaligus pembina kelompok KTNA Kabupaten Langkat, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian dan seluruh bantuannya kepada kelompok KTNA," ujar Kabit Yusdi.

Wakil Ketua DPRD Langkat, Ralin Sinulingga SE menyebutkan, bahwa sudah saatnya KTNA menyempurnakan program baik jangka pendek maupun jangka panjang yang terukur dan dapat dilaksanakan ulur rembug merupakan kegiatan spesifik bagi masyarakat desa yang sangat positif dan perlu dipelihara serta ditingkatkan. (P34-LK)

mempelajari dan memahami, sehingga target Pemerintah Daerah dan pusat tentang desa yang maju akan terpenuhi dengan kepemimpinan Kades yang baik," harap Ngogesa Sitepu.

Sementara itu, Kaban PMDK Drs Jaya Sitepu melaporkan bahwa total keseluruhan Bakal Calon Kades di Langkat ada 227 orang, tapi pada kegiatan tersebut, 1 orang tidak hadir mengikuti ujian seleksi tersebut atas nama H Rizky Aulandika Lubis dari Bakal calon kepala Desa Musam Pembangunan Kecamatan Bahorok dengan nomor ujian 004. “Selanjutnya, setelah ujian ini, rakyatlah yang menjadi penentu bagi mereka untuk jadi Kades," katanya.

Ujian diikuti 226 bakal calon Kades tersebut berasal dari 64 desa yang ada di Kabupaten Langkat yang telah mengikuti ujian tersebut, ujian berupa ujian tertulis dan wawancara. Serta istri dan suami bakal calon juga turut diberikan wawancara.

(P35-LK)

Puskesmas Bahorok Adakan Penyuluhan Kesehatan Ibu & Anak BAHOROK, PODIUM Upaya kesehatan ibu dan anak di bidang kesehatan meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.

"Oleh karena itu Puskemas Bahorok melakukan penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok beberapa waktu lalu. Ini sebagai upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinis terkait kehamilan dan persalinan," terang Kepala Puskemas Bahorok Lemah Bukit SKM pada PODIUM, Senin(12/10).

Selain itu, lanjutnya, tujuan penyuluhan kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk atau mempercepat pencapaian target Pembangunan Kesehatan Indonesia yaitu Indonesia Sehat 2010.

"Selanjutnya meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya," tukasnya.

Kemudian Puskesmas Bahorok juga memberikan peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga.

"Deteksi dini faktor resiko ibu hamil.

Pemantauan tumbuh kembang balita.

Imunisasi Tetanus Toxoid 2 kali pada ibu hamil serta BCG, DPT 3 kali, Polio 3 kali

dan campak 1 kali pada bayi. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA. Pengobatan bagi ibu, bayi, anak balita dan anak prasekolah untuk macam-macam penyakit ringan," terang Lemah Bukit.

Penyuluhan Reproduksi Selain melaksanakan penyuluhan kesehatan Ibu dan Anak, Puskesmas Bahorok juga mengadakan penyuluhan masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja pada siswa SMP dan SMA di Kecamatan Bahorok.

Penyuluan ini dimaksudkan agar remaja terhindar dari perilaku seksual pranikah.

"Karena hal itu akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan mereka," katanya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan terhadap perilaku kesehatan reproduksi bagi remaja siswa SMP dan SMA. Oleh karena itu, ditambahkan Kapus, diperlukan peningkatkan pengetahuan remaja mengenai organ reproduksi dan dampak dari kehamilan dini di luar nikah bagi kesehatan dan masa depan.

Tujuan dari penyuluhan, lanjut Kapus Bahorok Lemah Bukit beberapa waktu yang lalu di sekolah-sekolah SMP dan SMA agar remaja siwa SMP dan SMA memiliki pengetahuan tentang bahaya berhubungan di luar nikah bagi kesehatan organ kewanitaan demikian pula bahaya berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan.

Tim dari Puskesmas Bahorok yang memberikan penyuluhan antara lain dr Faridah Sinuhaji, dr Dewi Susilawati dan staf Puskesmas Bahorok.

(P34-LK)

PODIUM Langkat

8

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Kadis P dan P Langkat Turun Tangan Galang Bantuan Dana YP Dharma Patra

K

epala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Kab. Langkat H. Sujarno S.Sos melakukan penggalangan dana untuk membangun kembali gedung sekolah YP Dharma Patra Pangkalan Brandan yang terbakar beberapa waktu lalu.

BERANDAN, PODIUM Dari aksi penggalan dana terkumpul uang sebesar Rp 127.500.000, ditambah bantuan pribadi Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu Rp 22.500.000.

Bupati Langkat didampingi Kadis P dan P H Sujarno SSos, bersama rombongan meninjau sekolah YP Dharma Patra Pangkalan Brandan yang beberapa waktu lalu dilalap si jago merah, tepatnya Senin pekan lalu.

Di antara rombongan bupati terlihat ibu Delia Pratiwi SH (anggota DPR RI) Wabup Langkat H Sulistianto, Sekda H Indra Salahudin dan sejumlah

SKPD di jajaran Pemkab Langkat.

Setibanya di sana, Bupati terkejut melihat suasana sekolah, tampak bekas-bekas puing-puing kebakaran di sekeliling sekolah.

Orang nomor satu di Langkat tersebut meninjau langsung ke tempat penampungan belajar bagi murid-murid SMP dan berkesempatan berdialog pada murid-murid kelas dua tersebut.

“Jangan berkecil hati, tetap semangat belajarnya karena sebentar lagi kelas baru akan dibangun," kata Bupati memberikan motivasi.

Zarwan Hasibuan, selaku Kepala Sekolah SMP YP Dharma Patra menjelaskan, ada 5 ruang

kelas belajar (RKB) tingkatan SMP, 1 ruang perpustakaan, 1 ruangan osis, 1 ruang prakarya, 1 ruang perlengkapan, 1 gudang kecil, ribuan eksemplar buku pelajaran kurikulum tahun 2013, DVD, piano, TV, buku induk siswa dan buku program guru ludes terbakar.

Bupati Langkat berharap, bantuan ini dapat menambah motivasi siswa, sehingga kedepannya, melalui bantuan ini, pihak yayasan dapat merenovasi ruangan belajar kelas yang rusak.

Selain bantuan dari Bupati Langkat, Yayasan Dharma Patra juga menerima bantuan dari anggota DPR RI Delia Pratiwi br

Sitepu SH yakni 1 unit mobiler berupa alat belajar dan tulis diberikan kepada pihak sekolah yang nantinya berguna untuk Sekolah.

Saat ditanya, politikus muda yang mendapat kepercayaan dari 5 kabupaten/kota di Sumut termasuk Langkat ini mengatakan, semangat para siswa belajar pasti tidak tergangu dengan situasi ini, apalagi berkaca pada sejarah, sekolah ini banyak menghasilkan alumni-alumni sukses.

"Semoga musibah kebarakan yang terjadi tidak menjadi hambatan semangat belajar mereka," imbuh Delia. (Amir S Tanjung)

SDN 054001 Bukit Mas Raih Juara MTQ Tingkat Pelajar se-Teluk Aru BESITANG, PODIUM Nurul Afni, siswi kelas VI SDN 054001 Bukit Mas Kecamatan Besitang Langkat membawa nama harum sekolahnya.

Sewaktu mengikuti MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) Tingkat Pelajar SD, SMP, SMA, SMK, Sewilayah Teluk Aru kabupaten Langkat Nurul Afni meraih juara Harapan II. MTQ pelajar 2015 wilayah Teluk Hari dilaksanakan pada 29 Oktober 2015, di halaman SDN Pelawi Dalam Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan, baru baru ini.

Sosok siswi ini, kata orangtuanya, gemar mengaji di rumah. Di sekolah, Nurul Afni mendapat asuhan dan bimbingan dari guru bidang studi agama Islam, Jumaida SPdi. “Terimakasih ya Allah telah memberi juara kepada anak kami sebagai pemenang lomba MTQ tingkat pelajar se-Teluk Haru Pangkalan Brandan," kata bunda Jumaida SPdi baru baru ini kepada PODIUM. Kepala SDN 054001 Bukit Mas, Tuti Suriani SPd menuturkan, keikut sertaan perwakilan sekolah atas kegigihan, kemauan anak didik kami dan bimbingan guru agamanya. “Ya Alhamdulilah anak didik kami yang bernama Nurul Afni siswi kelas VI mendapat Juara Harapan II Putri di MTQ se-Teluk Haru,” jelasnya.

Sebelumnya, Nurul Afni pernah juara I Putri, dalam MTQ Pelajar Tingkat Kecamatan Besitang, September 2015 ini.

“Saya bersyukur atas prestasi yang diraih anak didik kami. Bagi saya prestasi yang diraih anak didik kami merupakan kebahagiaan juga menjadi tantangan bagi saya dalam melaksanakan tugas sebagai Kapala SDN 054001 Bukit Mas ini. Saya bersama guruguru menjalankan program Dinas P dan P Kabupaten dan

Kasek SD Negeri 054001 Bukitmas, Tuti Suriani SPd bersama Nurul Afni sang juara harapan II Putri d MTQ tingkat Pelajar se Teluk Aru Langkat.

Kecamatan, termasuk program kerja sekolah, antara lain aktif melaksanakan pendidikan ekstrakurikuler, seperti latihan kepramukaan,” jabarnya.

Ketika ditanya berapa jumlah murid di SDN 054001 Bukit Mas, Tuti dengan ramah menjelaskan, jumlah murid saat ini 125 orang.

Kepada Nurul Afni, Kepala Sekolah berpesan tingkatkan prestasi, raih cita-citamu, agar prestasimu lebih baik lagi. (Amirtan)

PODIUM Langkat

9

Edisi 16 - 31 Desember 2014

10

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

184 Mahasiswa Akper-Akbid Pemkab Langkat Diwisuda

Bupati: Tunjukkan Kalian Alumni Terbaik

Sebagai Pembina Kampus Akper/Akbid Pemkab Langkat, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH motivasi 184 wisudawan/i Akper/Akbid Langkat yang baru saja diwisuda, Selasa pekan lalu di Aula Akper-Akbid Pemkab Langkat.

STABAT, PODIUM Menurut H Ngogesa Sitepu, masih banyak tantangan yang harus dilalui. Di antaranya lapangan pekerjaan dan profesionalitas dalam bekerja. "Karenanya, tetap semangat, tunjukkan bahwa kalian alumni yang dapat membawa harum nama baik kampus," imbuh Ngogesa.

Dia menambahkan, tantangan dunia pekerjaan saat ini sangat keras, selain bersaing dengan Tenaga Kesehatan dari luar kampus lainnya.

"Kita juga harus bersaing dengan tenaga kesehatan dari Negaranegara Asean yang mencari pekerjaan di Indonesia. Tapi yakinlah, jika semangat dan ibadah terus melekat, perjuangan tidak akan sia-sia," kata Bupati Langkat memotivasi.

Direktur Akper dan Akbid Pemkab Langkat Hj Sudariati SST, M.Kes berpesan kepada seluruh mahasiswa yang baru saja selesai menimba ilmu di kampus kebanggaan masyarakat Langkat tersebut agar tetap optimis dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Yang terpenting dari kesemuanya, bekerjalah secara professional jika sudah bekerja,” kata Sudariati.

Wisuda Akper/Akbid Pemkab Langkat tahun ini berjumlah 184 orang, dr. Nelly Fitriani, M.Kes perwakilan Dinkes Sumut mewisuda seluruh wisudawan/I, 52 dari tenaga keperawatan dan 132 dari tenaga kebidanan. Dari total keseluruhan, terdapat 6 orang diantaranya lulus dengan indeks tertinggi. Yakni, Lia Fatma Sari, Rensa Rizki dan Rivanisa Admaja dari Keperawatan. Riska Adriyani, Syukria dan Vera Lolita Tarigan dari Kebidanan.

Acara wisuda dihadiri Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, Ketua DWP Ny. Hj. Endang Indra Salahudin dan Kadis Kesehatan Langkat dr. Sadikun Winato serta undangan lainnya. (P34-LK)

PODIUM Langkat

Temuan Perahu Tenaga Surya Karya Putra Secanggang Tak Dilirik Pemkab Langkat SECANGGANG, PODIUM Meskipun cuma tamat SD, Subingat (50) telah berhasil menciptakan perahu elektrik tenaga surya yang ramah lingkungan. Tapi sayang, penemuan ini tidak mendapat respon dari pemerintah daerah di Kabupaten Langkat. Kok bisa?

“Saya pernah mengajukan proposal bantuan ke Pemkab Langkat, tapi jawaban yang diterima, untuk karya Bapak ini anggarannya tidak ada,” cerita Subingat kepada PODIUM. Kendati tak mendapat lirikan Pemkab, namun pihaknya berharap ada pihak swasta mau membantu project tersebut dalam pembiayaan produksi. “Bantuan dapat diberikan langsung ke alamat kami Dusun Paret Kaca Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat,” ujar Subingat.

Kelebihan perahu bertenaga surya menurut Subingat, dengan tenaga BBM surya para nelayan bisa meraih keuntungan lebih dibandingkan melaut dengan menggunakan (BBM) bahan bakar minyak, seperti premium maupun solar.

“Mengingat harga bahan bakar ke depan akan semakin mahal,” ucapnya.

Desain fisik dari kerangka perahu bertenaga surya cukup sederhana. Kecepatan mencapai 20 km/jam dan mempunyai kemampuan menjelajah laut sangat tinggi. Selain itu, komponen mesin berjalan baik di saat cuaca normal.

Sedangkan dalam kondisi cuaca mendung, baterai masih mampu bertahan.

Pada siang hari mesin perahu motor digerakkan dengan panel tenaga surya, sedangkan pada malam hari digerakkan dengan tenaga batre dan mesin dapat dipergunakan terus menerus tanpa ada suhu panas tinggi.

Pengembangan perahu motor bertenaga surya sudah dilakukan selama 5 tahun. Tapi, karena ketiadaan dana akhir tidak dapat diproduksi secara massal.

Sementara itu, Nurmanto sebagai pendamping Subingat yang juga Ketua BKPRMI Kecamatan Secanggang berharap, perahu tenaga surya bisa membantu meringankan pengeluaraan nelayan menghadapi harga BBM yang naik turun.

(Marwansyah Lubis)

Parlementaria

11

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Kunker Komisi B DPRD Langkat

Monitoring dan Evaluasi Kasek SMP Kepala SMP Negeri se Kabupaten Langkat menyambut kunjungan kerja komisi B DPRD Langkat. Agenda para wakil rakyat ini membicarakan monitoring dan evaluasi alokasi dana DAK dan dana BOS tahun anggaran 2015 di gedung SMPN 3 Kecamatan Hinai, belum lama ini.

LANGKAT, PODIUM Rombongan dipimpin Ketua Komisi B, Makhruf Ritonga SE didampingi sekretaris komisi Kirana Sitepu dan sejumlah anggota komisi B lainnya seperti Drs Johanes Sitepu, H Faisal Haq, Ade Khairina Syahfutri SE, Romelta Ginting SE, Muhammad Sopian, Syafrizal Helmi dan Nurul Azhar Lubis.

Hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas P & P Kabupaten Langkat Sujarno S.Sos M.Si, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid.

Dikdas) Gembira S.Pd M.Pd, Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran (Kasi P & P) M.Nuh M.Pd dan undangan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan termasuk di antaranya tentang pelaksanaan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Langkat serta pelaksanaan dana DAK dan pelaksanaan dana BOS di seluruh Sekolah Menegah Pertama

Negeri (SMPN) se Kabupaten Langkat.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Langkat Makhruf Ritonga SE, mengungkapkan bahwa peninjauan ke lapangan ini adalah merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan penggunaan dana DAK dan dana BOS di seluruh SMPN se Kabupaten Langkat dengan salah satu contoh di SMPN 3 Kecamatan Hinai.

Makhruf menjelaskan, anggaran yang telah disahkan pada APBD Kabupaten Langkat sebesar Rp1,7 triliun dengan anggaran Rp875 miliar untuk program pendidikan.

"Ini merupakan bukti keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Langkat dalam hal mendukung program pendidikan di wilayah Kabupaten Langkat hingga mendapatkan predikat ke tiga tingkat Nasional dalam pelaksanaan ujian Nasional," tandasnya. (P03)

Langkat Ditetapkan Areal Pengembangan Peternakan di Sumut STABAT, PODIUM Berdasarkan Keputusan Pemerintah RI Nomor: 43/2015, Kabupaten Langkat ditetapkan sebagai pengembangan lokasi peternakan di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Sekdakab Langkat H. Indra Salahuddin, M.Kes. MM Senin (12/10) usia apel pagi di Kantor Bupati Langkat. “Penilai dari Pusat tersebut berdasarkan potensi peternakan Langkat dari tahun ke tahun cukup membanggakan. Terbukti, setiap tahunnya surplus peternakan Kabupaten Langkat dari mulai sapi, kambing, dan domba terus meningkat tajam," terang Sekda.

Sebagain contoh nyata, saja sapi dan lembu. Para peternak Langkat berhasil mengirim hewan tersebut ke berbagai daerah di Sumut, misalnya, pada momentum Idul Adha beberapa waktu yang lalu.

Demikian pula untuk popoulasi kambing.

Setiap tahunnya populasi ternak kambing di Langkat mencapai ratusan ribu ekor.

"Artinya, peternak kita telah berhasil menjaga ketersediaan bahan pangan asal hewan,� kata Indra Salahuddin.

Lanjut Sekda, permasalahan harga dan kualitas gizi hewan asal Langkat juga sangat bagus, pasar domestik dan global selalu memesan hewan-hewan di Langkat untuk dipasarkan. (P11)

KOMISI A DPRD LANGKAT BAHAS KUA PPAS TA 2016 STABAT, PODIUM Komisi A DPRD Langkat lakukan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) dengan mitra kerjanya, yakni Bagian Humas dan Informasi, Bagian Orta, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab. Langkat.

Rapat berlangsung di ruangan Komisi A DPRD Langkat, Selasa (13/10), dipimpin Raja Kamsah Sitepu (Sekretaris Komisi A DPRD Langkat) mewakili ketua komisi A DPRD Langkat Jiman Tarigan ST. didampingi para anggota Komisi A DPRD Langkat , Ir. Antoni, Yusri Handoko, Siti Nurhayati, Jumari, Sukirin dan Agustinus Riza Kaban.

Sedangkan dari Mitra Kerja yang hadir, keempat kepala bagiannya hadir, Rizal Gunawan Gultom AP (Kabag Humas dan Informasi), Tawar Malem (Kabag Orta), Rajanami (Kabag Tapem) dan Khairul Fuad (Kabag Hukum).

Rapat pembahasan berlangsung dengan lancar. Walau pun ada pertanyaan dan masukan dari seluruh anggota komisi A DPRD Langkat, keempat Kepala Bagian tersebut tampak menjawab pertanyaan dengan santai sesuai dengan pemahaman mereka terkait Program-program yang

tertuang dalam Rancangan KUA PPAS TA.2016.

Dikonfirmasi wartawan, Raja Kamsah Sitepu mengatakan, proses penetapan P.APBD tahun anggaran 2016 diawali pembahasan di tiap-tiap komisi dengan mengundang dan mengikut sertakan seluruh Dinas dan Instansi terkait yang membidangi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing sebagai mitra kerja komisi.

Selanjutnya hasil tersebut direkomendasikan oleh tiap-tiap komisi untuk pembahasan di panitia anggara setelah usai dan mendapatkan hasil yang diharapkan dipembahasan anggaran maka nantinya akan diparipurnakan untuk mendapatkan pengesahan.

Sementara itu, di tempat terpisah, usai

rapat Kabag Humas dan Informasi Rizal Gunawan Gultom mengatakan, sebenarnya, selain keempat bagian tersebut, Mitra Komisi A DPRD Langkat adalah Inspektorat Kab.Langkat, Badan PMDK, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil, Kantor Kesbangpolimnas, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Sastpol PP, Kantor Perpustakaan Arsip & Dokumentasi, Bagian PDE & Santel dan Camat se Kabupaten Langkat. “Tapi, sehubungan untuk mendapatkan hasil rapat yang maksimal dan efektif, Komisi A DPRD Langkat melakukan rapat tersebut secara terpisah, nantinya seluruh Mitra Komisi A DPRD Langkat lainnya akan diundang terkait pembahasan KUA PPAS TA. 2016," kata Gultom. (P03)

PODIUM Sumut

12

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Kadis P & P Buka MTQ Pelajar 2015 Langkat Hulu

Al Qur’an Berisi Ilmu Pengetahuan

Kadis P dan P Langkat, H Sujarno S Sos membuka MTQ Pelajar 2015 Wilayah Langkat Hulu, Kamis (8/10). "Dengan membaca Al Quran membuat kita menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa pada-Nya. Sebab kandung kalam Illahi berisi ikmah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ajaran Al Qur’an bukan semata-mata perintah agar beriman dan bertakwa saja tapi justru berisi ilmu pengetahuan," ujarnya.

SALAPIAN, PODIUM Memang, kata dia, jika diperhatikan akhir-akhir ini banyak pelajar yang lebih suka membuka jaringan internet ketimbang membuka dan membaca kitab Al Quran. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bersama khususnya guru agama Islam dan kepala sekolah agar benar-benar mampu memberikan motivasi kepada siswa agar mau membaca dan memahami isi yang terkandung didalam Alquran.

Pelaksanaan MTQ Pelajar 2015 Wilayah Langkat Hulu berlangsung selama 1 hari penuh di kantor UPT Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Salapian.

Pemenang Kategori SD (Putra) juara I M Aidil Aqso NPP 14 nilai 83 dari Kutambaru. Juara II, Dimas Geovani NPP 02 nilai 69 dari Salapian, juara III Haikal Alfarizi NPP 10 nilai 66 dari

Sirapit.

Putri, juara I Setia Nuraulia Liza NPP 05 nilai 85 dari Kec. Binjai, Juara II Rizka Dwiyani NPP 03 nilai 65 dari Salapian.

Juara III Indi Rahmawati NPP 07 nilai 61 dari Sirapit.

Pemenang Kategori SMP Putra.

Juara I Zainuddin NPP 32 nilai 57 dari Kuala. Juara II Niko Alfiansyah NPP 22 nilai 63 dari Bahorok. Juara III Ramadhani NPP 30 nilai 62 dari Selesai.

Putri juara I Nurul Fidiah NPP 23 nilai 80 dari Kec. Binjai.

Juara II Filmi Dina NPP 29 nilai 70 dari Bahorok. Juara III Aulia Khais Ramadani NPP 25 nilai 65 dari Salapian.

Pemenang Kategori SMA/SMK Putra. Juara I Aziz Wijaya NPP 35 nilai 83 dari Selesai. Juara II Teguh Dwi Putra NPP 48 nilai 63 dari Binjai. Juara III Zulkarnain NPP 42 nilai 60 dari Bahorok.

Putri juara I Iryani NPP 35 nilai 83 dari Bahorok. Juara II Kemala Sari Eka Putri NPP 47 nilai 76 dari Kuala. Juara III Vera Tania NPP 43 nilai 70 dari Selesai. (P34-LK)

Perpisahan Kasek SDN 050746 P Brandan

Ibrahim: Saya Titip Pesan Jaga Sekolah Kita Ini BABALAN, PODIUM Suasana haru dan bahagia sangat terasa di Sekolah SDN 050746 yang dikenal SDN 5 Pangkalan Brandan. Acara perpisahan Kepala Sekolah (Kasek) Ibrahim B SPd yang memasuki masa pensiun, Kamis (8/10).

Acara diawali pembaca Al Qur'an oleh Ermawansyah, S Pdi dan pembacanaa doa oleh Sandi, SPd. Jabatan Ibrahim S Pd diserahterimakan pada Rustam S Pd. Sedangkan jabatan Kasek SDN 5 ini diserahterimakan pada Siti Anggun Siregar S Pd. "Cukup lama saya bertugas menjadi Kasek di sekolah ini. Untuk itu saya minta ampun kepada Allah SWT, dan ma'af yang sebesar besarnya atas kelakuan, tingkah saya selama masih menjabat kepala sekolah di sini. Saya titip pesan pada dewan guru tolong dijaga nama baik sekolah kita ini. Siapa pun yang menggantikan saya posisi kasek di SDN 5 ini," pesan Ibrahim B. Senada diutarakan Kepala UPTD P dan P Kecamatan Babalan, Elly Herlina SPd. "Calon pengganti Kasek yang baru ini sudah datang kepada saya, dan sudah dilantik pada bulan Oktober 2015.

Sedang SK pengangkatannya sudah ada untuk ditempatkan di sekolah SDN.050746. Saya mohon ma'af yang sebesar-besarnya pada Pak Ibrahim, berangkali ada prilaku saya selaku atasan beliau tidak berkenan di hati," ujar Elly Herlina.

Terlihat hadir dalam acara ini selain Kepala UPTD P dan P Kecamatan Babalan Elly Herlina, para pengawas sekolah Kasek kasek SDN Babalan antara lain, Mahyuddin S.Pd (Kasek SDN 25 Bt Rejo), Habibah SPd (SDN 3), Sandi SPd (SDN 4), Adenan SPd (SDN Bukit Sentang), Ida Herwani SPd (SDN 10), Maysyarah S Pd (SDN 8) dan para undangan lainnya. (Amir S Tanjung)

Melirik Aktivitas SMA Negeri 1 Secanggang

Esnur: Sistem Belajar Mengajar Terpola Sesuai Kurikulum SECANGGANG, PODIUM Salah satu ciri pengajar yang berhasil dapat dilihat dari kegiatan siswa dalam belajar.

Makin giat siswa tersebut belajar, maka semakin tinggi atau besar peluang keberhasilan pengajaran tersebut.

Demikian dijelaskan Kepala Sekolah SMAN I Secanggang, Esnur Ridwan MPD kepada PODIUM beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Esnur, proses belajar mengajar di sekolah ini terlaksana dengan baik. "Karena kami dewan guru membuat satuan pelajaran yang disusun sedemikian rupa agar dapat

menunjang tercapainya tujuan pengajaran yang sudah ditetapkan," terangnya.

Selain itu, hal yang terpenting adalah penyusunan bahan pelajaran sedemikian rupa.

Sebab bahan pelajaran merupakan isi dari mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dalam proses belajar mengajar dan tidak terlepas dari kurikulum.

Dikatakan, kegiatan belajar siswa dibagi dalam 3 kategori.

Yakni, kegiatan siswa dalam belajar mandiri/individual. artinya setiap anak yang ada di kelas melakukan kegiatan

belajar masing-masing. Kegiatan belajar tersebut mungkin sama atau mungkin pula berbeda antara seorang siswa dengan siswa lainnya "Kegiatan siswa dalam belajar kelompok, artinya siswa melakukan kegiatan dalam situasi kelompok, misalnya bediskusi dalam memecahkan masalah," jelasnya.

Kegiatan siswa dalam pembelajaran klasikal, artinya semua siswa dalam waktu yang sama, misalnya bila guru mengajar dengan metode ceramah, maka kegiatan belajar siswa termasuk metode belajar

klasikal.

"Salah satu unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penyesuaian untuk memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi," tukasnya.

Dalam proses belajar mengajar, antara guru dengan siswa sangat erat kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya. Tanpa guru atau siswa, maka kegiatan dalam belajar mengajar tidak dapat berlangsung. Siswa sebagai satu unsur yang diajar atau yang menerima sedangkan guru adalah unsur pengajar atau yang memberi pelajaran. (P34-LK)

PODIUM Sumut

13

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Rumitnya Mengurus Surat Izin Galian C di Sumut

'Perlu Menjadi Perhatian Plt Gubsu' B

esarnya uang yang harus dikeluarkan pengusaha untuk pengurusan izin galian c di Sumut sudah selayaknya diendus aparat penegak hukum ‘kita minta pihak Poldasu pro aktif dalam hal ini.

MDTA Nurul Rus yang ditugaskan mewakili borok dan ketidak mampuan MEDAN, PODIUM Ibu Kadis untuk menerima POAnggota Komisi C DPRD Sumut Dinas pertambangan Sumut Fadilah Raih Juara I menglola perizinan sesuai dengan DIUM. Dan pihaknya mengakui kaget mendengar besarnya biaya Sari Tilawah telah menerima uang panjar UU. Belum adanya perda untuk yang harus dikeluarkan untuk mengurus surat izin rekomendasi galian C di Sumut khususnya di Langkat.

"Di satu sisi kita mendukung apa yang telah dilakukan Pemkab Langkat baru-baru ini dalam menertibkan galian c illegal yang kini menjamur didaerahnya. Sementara itu di sisi lain ‘kita merasa prihatin atas sulitnya pengusaha untuk memperoleh rekomendasi dan perizinan dari pihak terkait," ujar anggota Komisi C DPRD Sumut.

Menurut anggota dewan yang sungkan disebutkan namanya itu, besarnya uang yang dikeluarkan pemohon izin yang mencapai ratusan juta. Dan ini terungkap ketika DPRD Sumut mengadakan RDP dengan Dinas Pertambangan Sumut belum lama ini. Pernyataan oknum dari Dinas Pertambangan Sumut yang ‘melemparkan kesalahan dalam proses pengurus rekomendasi dan izin Galian C ke Pemko dan Pemkab khususnya Pemkab Langkat akan ditelusuri sesuai pernyataan oknum tersebut.

Apa yang diutarakan oknum Dinas Pertambangan itu, secara tidak sengaja telah membuka

itu ‘membuka peluang terjadinya korupsi berjama’ah di lapangan’.

"Kita berharap persoalan rumit menyangkut izin Galian C di Sumut khususnya di Kabupaten Langkat perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak sebelum terjadi peristiwa seperti di Lumajang," lanjutnya.

Menindak lanjuti pernyataan anggota dewan tentang dana siluman tersebut, PODIUM sengaja menjumpai Ir Is, Kadis Pertambangan Langkat. Beliau membantah apa yang disampaikan oknum Dinas Pertambangan Sumut dalam RDP dengan DPRD Sumut tentang besaran uang siluman dalam pengurusan rekomendasi dan pengurusan izin galian c di Langkat.

"Kewenangan kami sudah tidak ada lagi, dana apanya yang kami pinta dari pengusaha," katanya pada PODIUM, belum lama ini.

Sementara itu, pihak Dinas Pendapatan Langkat ketika ditanyakan masalah seputar adanya dana setoran dari pengusaha Galian C dan sub kontraktor pengerjaan proyek PJKA di Langkat ke Dispenda,

retribusi galian c dari pengusaha yang memasok bahan material pembangunan jalur kereta api di Langkat.

Sistem pembayarannya sesuai kontrak antara pengusaha dan sub kontraktor. "Kami, menghitung retribusinya berdasarkan kontrak mereka," ujar Rus, pegawai Dispenda yang diberi amanah oleh Ibu Kadis untuk menerima PODIUM. Besarnya uang yang harus dikeluarkan pengusaha untuk pengurusan izin galian c di Sumut sudah selayaknya diendus aparat penegak hukum. Pihak Poldasu hendaknya pro aktif dalam hal ini.

Rumitnya persoalan izin Galian C di Sumut perlu jadi perhatian Plt Gubsu Ir HT Erry Nuradi.

Temuan anggota DPRD Sumut hendaknya jangan dianggap sepela.

"Ini harus disikapi dengan serius, supaya apa yang diharapkan masyarakat bisa transparan dan berdampak positif bagi semua orang," tandas T Muhri Fauzi Hafiz, anggota DPRD Sumut dari Dapil XII Binjai-Langkat. (TIM)

Antisipasi Tingginya Angka Kematian

Puskesmas Bukit Lawang Gelar Pelatihan Bidan & Dukun Bayi BUKIT LAWANG, PODIUM Tingginya angka kematian ibu dan bayi menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Bahkan 80% persalinan di masyarakat masih menggunakan jasa tenaga non-kesehatan, seperti dukun.

Demikian disampaikan Kepala Puskesmas Bukit Lawang, Sampe Malem Ginting pada PODIUM di ruang kerjanya, Selasa (12/10) Kata dia, masyarakat masih mempercayakan pertolongan persalinan oleh dukun, karena dianggap murah serta memberikan pendampingan pada ibu setelah melahirkan, seperti merawat dan memandikan bayi.

Untuk mengatasi permasalahan persalinan oleh dukun, Puskesmas Bukit Lawang membuat suatu terobosan dengan melakukan kemitraan dukun dan bidan. Salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan dukun bayi.

Tindak lanjut dari kemitraan dukun bayi dan Puskesmas Bukit Lawang baru-baru ini Puskesmas Bukit Lawang bersama bidan Puskesmas melakukan penyuluhan di Desa Sampe Raya Kec. Bahorok. Peserta bidan Desa 20 orang dan dukun bayi 18 orang. Dihadiri Lumin Ginting dari Dinas Kesehatan Langkat.

Materi yang disampaikan bagaimana peran dari bidan dan dukun bayi dalam pengenalan tanda bahaya nifas. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan waktu membantu bidang menolong persalinan, dan bagaimana cara penerapan peran bidan dan dukun bayi dalam persalinan aman.

Metpde pelatihan ceramah dan tanya jawab.

Selain itu, Puskesmas Bukit Lawang melakukan fogging di Desa Sei Musam Kendit 2 titik, di Desa Perkebunan Bukit Lawang 3 titik dan di Desa Lumbang Jaya 2 titik. (P34-LK)

BERANDAN, PODIUM MTQ pelajar 2015 Wilayah Teluk Haru, baru-baru ini MDTA Nurul Fadilah Pangkalan Berandan meraih juara I Putra bagian Sari Tilawah atas nama M Ihsan Maulana (kelas VI MDTA) dan juara I (Putri) Sari Tilawah atas nama Putri Azkiar Risyda (kelas IV).

Atas prestasi yang diraih siswa MDTA Nurul Fadilah, Hj Khadijah Yus, SPdi Kepala Sekolah MDTA mengucapkan rasa syukur.

“Prestasi ini merupakan rahmat dari Allah SWT. Selain itu memotivasi kami untuk meningkatkan kemampuan anak didik di sini membaca Kitab Suci Al Qur’an. Kami ucapkan terima kasih kepada guru pengajar di sekolah ini serta semua pihak yang mendukung kegiatan sekolah MDTA Nurul Fadilah," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Hj Khadijah, siswa dan siswi di sekolah madrasahnya ini pernah meraih juara juga di perayaan HUT Kabupaten Langkat tahun kemarin.

"Siswa dan siswi kami mengikuti PORSADIN (Pekan Olah Raga Seni Diniah) di gedung Depag Stabat. Anak didik kami meraih juara I Pildacil Putri dan lomba pidato Bahasa Indonesia atas nama Mifta Hur Rahmah Marsa siswi kelas IV. Juara II Hafiz putra atas nama M Apri Lesmana siswa kelas IV," tandasnya.

(Amirtan)

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

opini

Galian C Penyebab Badan Jalan di Langkat Hancur Lebur

“

Meskipun menjelang akhir tahun ruas jalan yang rusak akibat dilalui truk roda 10 pengangkut tanah dan batu koral di Kbaupaten Langkat dilakukan rehabilitasi, tapi pengerjaannya terkesan menghabiskan sisa anggaran menjelang tutup buku di akhir tahun. Akibatnya pembangunan rehabilitasi jalan dikerjakan pada musim penghujan. Inikan sama artinya membuang sejemput garam ke tengah laut.

Oleh: Rusdi Stabat

Masalah penambangan tanah Galian C, dalam UUD 1945 disebutkan tanah dan air dikuasaioleh Negara. Penjelasan dari kalimat “dikuasai oleh negara� dalam ayat (2) dan (3) UUD 1945 tentu tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan Negara melakukan kontrol dan pengaturan agar pemilik usaha Galian C tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ini berarti penambangan tidak boleh merusak kelestarian lingkungan hidup.

Lalu sebenarnya di mana peran Negara dalam kasus penambangan Galian C ? Karena justru yang muncul peran dari penguasa setempat bukan Negara menguasai hajad hidup orang banyak. Akhirnya pengusaha galian C, bisa bebas mengeruk kekayaan alam karena mendapat perlindungan dari penguasa setempat dengan memberikan upeti kepada berbagai pihak yang bisa memberikan rasa aman atas usahanya.

Kalaulah demikian yang terjadi pertanyaan kita adalah “Mengapa Negara tidak hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terusik kehidupan ekonominya dan kelestarian lingkungan hidup mereka. Tapi justru sebaliknya Negara melakukan pembiaran hingga konflik timbul baru Negara hadir.

Sehingga kesan yang timbul

peran Negara seperti Tuan Takur Sing tokoh antagonis flm-flim Bolywood, ia hadir memadamkan api padahal ia sendiri yang membakarnya.

Manusia serakah merusak ekosintem alam yang diciptakan Tuhan guna menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi tanpa memperdulikan dampak bagi masyarakat sekitar tempat penambangan.

Tragisnya lagi pejabat pemerintah semstinya melindungi kehidupan masyarakat dari dampak penambangan memberikan izin pengelolaan bagi pengusaha asalkan mengantongi surat izin usaha terkadang tanpa melakukan kajian mendalam atas kerusakan yang timbul akibat dari galian C. Jalan kabupaten, kecamatan dan desa hancur lebur dilewati truk-truk roda 10 dengan buatan diatas 40 ton hilir mudik dari pagi hingga terbenam matahari.

Dampak keekonomian diperoleh masyarakat meski ada konvensasi dari pengusaha Galian C tapi tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul.

Masyarakat desa yang akan memasarkan hasil pertaniannya ke ibu kota Kabupaten dan provinsi mengalami kesulitan karena bukan hanya jalan saja yang rusak tapi beberapa jambatan juga mengalami kerusakan bila tidak waspada maut siap mengancam keselamatan.

Penderitaan dirasakan rakyat

sepertinya tidak menyentuh hati intansi di kabupatan dan provinsi yang diberikan amanah oleh Negara untuk mengurusnya.

Celakanya, pemerintah daerah (Pemda) tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Poin penting ini tertuang di lampiran UU No. 23/2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur, dan pemerintah pusat.

Perinciannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya. Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Persoalannya: UU Pemda ini berbeda isi dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Seharusnya pemerintah pusat tak menggeneralisasi persoalan tumpang tindih peraturan sebagai akibat ketidakmampuan daerah dalam mengeluarkan izin.

Pencabutan kewenangan izin Galian C pada Bupati/ Walikota bukan solusi, tapi membuat persoalan baru.

Sebab gubernur akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di kabupaten/kota. Selain itu bagaimana jika terjadi konflik sosial dengan masyarakat di sekitar pertambangan.

Dampak UU No. 23/2014 Minerba maka Galian C liar akhirnya bermunculan di Langkat hal ini tidak dapat dihindari akibat dari pesatnya pembangunan baik yang dibangun masyarakat pembuatan

rumah pribadi atau yang dikerjakan swasta seperti pembangunan ruko, atau pekerjaan pengerasan jalan, seperti saat ini rehabilitasi rel kereta api dari Binjai ke Besitang.

Khusunya di Kecamatan Wampu Untuk memenuhi kebutuhan tanah timbun dan batu krikel kontraktor memasok dari pengusaha Galian C, di antaranya dari Dusun VI Paya Redas II Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu.

Penambangan Galian C ini membuat jalan sejauh lebih kurang 3 Km di Dusun B VII hancur lebur dan babak belur.

Keberadan badan jalan yang tergolong rusak parah meresahkan warga yang setiap hari melalui jalan tersebut.

Aktivitas pertambangan Galian C selain mengakibatkan jalanan menjadi rusak karena truck yang sering lewat dengan beban berat melampau tonase, juga dikhawatirkan menyebabkan angin Bahorok leluasa menghajar perubahan warga Desa Stabat Lama. Karena sudah tidak ada lagi perbukitan dengan pepohonan menghempang tiupan angin. Terlebih, kawasan galian c illegal tersebut sangat dekat dengan pemukiman tempat tinggal warga.

Pertambangan illegal atau legal tersebut yang berpotensi merusak ekosistem alam, pencemaran air, kerusakan tanah, dan dapat mengakibatkan bencana angin puting beliung.

Perlu kesadaran bersama dari lapisan masyarakat serta pemerintah daerah untuk turut mengawasi praktek pertambangan.

Sekalipun badan usaha tersebut sudah berizin (legal). Sebab, jika tidak ada pengawasan dari masyarakat dan aturan yang ketat dari pemerintah daerah, maka pertambangan galian c yang illegal bisa terus meningkat.

Terlebih, tidak banyak masyarakat yang sadar jika usaha pertambangan tersebut berbahaya bagi lingkungan. ***

PODIUM Sosial

15

Edisi 16 - 31 Oktober 2015

Pemkab Langkat Peduli Lingkungan

10.000 Mangrove Ditanam Di Lahan 70 Ha Untuk menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove di pesisir laut Pantai Timur Langkat, Pemkab Langkat bekerjasama dengan manajemen Dompet Dhuafa dan Matahari Store serta elemen masyarakat melaksanakan kegiatan menanam pohon mangrove di Dusun Paluh Tabuan, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kamis (8/10).

BERANDAN BARAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam sambutan tertulisnya dibacakan staff Ahli Bidang Kemasyarakatan, Amir Hamzah menuturkan bahwa Pemkab Langkat mengapresiasi progam penanaman mangrove yang dipelopori oleh Pengurus Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Kabupaten Langkat dan selalu berkomitmen menjaga serta melestarikan hutan kawasan laut (mangrove) dengan tidak pernah memberikan legalitas (izin) konservasi kepada pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya yang dianggap dapat merusak kelestarian hutan mangrove tersebut.

“Harapan saya supaya penanaman ini akan bermanfaat bagi warga sekitar, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya mangrove ini, tanpa ada kerja yang baik saya yakin tidak akan berhasil,” ujar Bupati Langkat H Ngogesa dalam sambutannya tersebut.

Amir Hamzah, staf ahli bidang kemasyarakat Pemkab Langkat menegaskan bahwa terhadap pihak maupun oknum yang

dianggap melakukan perusakan dan perambahan tersebut, pemerintah Kabupaten Langkat telah melaporkannya ke pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Balai Besar KSDA dan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam. Bahkan, katanya, sudah ada yang sampai ke badan peradilan.

Dalam kegiatan yang digelar oleh Manajemen Matahari Departemen Store bekerjasama dengan Dompet Dhuafa dihadiri oleh sejumlah pejabat Propinsi

Sumatera Utara dan Pemkab Langkat, Balai Pengelolaan DAS Wampu-Sei Ular, Camat Brandan Barat, Direktur Walhi Sumut serta organisasi masyarakat dan kepemudaan dengan tema “Sejuta pohon untuk kehidupan” tersebut.

Sebayak 1.000 pohon mangrove ditanam dengan luas areal tanam 70 hektare.

Perwakilan Departemen Store sebagai donatur Johson Hutabarat saat dikonfirmasi menyebut, upaya pelestarian lingkungan, termasuk pesisir

pantai, membutuhkan integrasi komitmen antar semua pemangku pemerintahan dan mayarakat. "Sehingga, lingkungan hidup benar-benar bisa dilestarikan," kata Johson.

Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini. "Semoga penanaman mangrove ini bermanfaat tidak hanya saat ini namun memberikan dampak positif terhadap kelestarian ekosistem sekitar laut di masa depan," tandasnya. (Amir S Tanjung)

ASPIRASI

Muspika Diimbau Perhatikan Warga Miskin Masih banyaknya warga Kecamatan Tanjungpura, Langkat yang hidup di bawah garis kemiskinan membuat kita bertanya-tanya. Kemanakah bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk daerahdaerah yang layak mendapat bantuan tersebut? Mulai dari kesehatan pendidikan dan rumah layak huni, seolah semuanya sirna.

TANJUNGPURA, PODIUM Selama ini banyak rumah dhuafa yang dibangun, tapi banyak yang tak tepat sasaran. Ketimpangan itu terjadi karena pihak terkait tidak teliti dalam menyalurkan bantuan serta tidak melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat. Rumah yang seharusnya diperuntukan bagi yang tak mampu, malah dinikmati oleh kalangan yang mampu.

Seharusnya pendataan itu sendiri harus melibatkan banyak komponen masyarakat sehingga bisa menghasilkan data yang akurat dan tidak bisa dimanupulasi.

Sebagai contoh di Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjungpura. Nek Tukiem, janda tua yang telah ditinggal mati oleh suami sejak tahun 2009 silam sehariharinya harus mencari nafkah dengan cara mengambil upahan membuat atap atas permintaan orang yang membutuhkan.

Saat krew PODIUM mendatangi kediamannya di Dusun Cempaka Desa Paya Perupuk ditemani oleh bang Rajali, salah satu tokoh masyarakat setempat dua hari yang lalu, sungguh sangat

memilukan. Kondisi tempat tinggal Nek Tukiem tidaklah seperti yang diharapkan.

Rumah dengan fisik bangunan yang tak layak huni tidaklah cocok untuk tempat tinggal seorang nenek tua seumur beliau. Mulai dari lantai dinding hingga yang terparah kondisi atap bangungan tersebut terbuka cukup jelas buat kita tuk melihat langit.

Bayangkan, jika turun hujan Nek Tukiem harus siap dengan keadaan tersebut. Itulah yang dirasakan Nek Tukiem sejak beberapa tahun yang lalu.

"Silahkan masuk. Inilah rumah nenek,"

ujarnya kepada krew PODIUM saat itu.

Nenek renta itu pun membentangkan tikar yang tampak mulai usang.

Tak lama, lalu si Nek Tukiem membawa dua gelas berisi air teh manis dan berkata silakan minum. "Hanya ini yang ada," lirihnya.

Panjang lebar Nek Tukiem bercerita.

Namun dapat diambil kesimpulan rendahnya perhatian dari Muspika setempat untuk melihat langsung kondisi warganya yang berada di bawah garis kemiskinan. (Abd Ramdhani Zilen)

Sang Bupati Sambut Kepulangan Jamaah Haji Semenjak menjabat Bupati Langkat (2008), H Ngogesa Sitepu SH sudah 6 kali menjemput kepulangan jema’ah haji asal Langkat dari Mekkah dan plus 1 kali berangkat ke Tanah Suci bersama keluarga.

DELI SERDANG, PODIUM Tapi baru tahun ini H Ngogesa merasa sedih. Itu terlihat saat Ngogesa bersama Sekda H Indra Salahudin, Kakankemenag T Darmansyah, Kadis P & P H Sujarno, Kadisnakertrans H Syaiful Abdi dan Kabag Kessos H Syahrizal menjemput kepulangan

jamaah haji asal Langkat, Jum’at (2/10), di Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA), pukul 11.45 WIB. Raut kesedihan tampak di wajah orang nomor satu di Langkat tersebut ketika dikonfirmasi, H Ngogesa mengatakan bahwa semua karena beberapa peristiwa yang terjadi di

Tanah Suci. Dimulai dari jatuhnya tiang crane yang mengakibatkan 107 jamaah calon haji meninggal dunia sampai peristiwa Mina yang jumlah korban meninggal sampai 717 jiwa.

Bahkan setelah itu, terjadi kebakaran di pemondokan 502 di Hotel Gawhara Taljawar di kawasan Raudhah, Kota Mekah, Arab Saudi, tempat pemondokan jamaah calon haji asal Indonesia.

"Semua peristiwa tersebut kehendak Allah SWT, tetapi namanya juga seorang manusia, pasti kesedihan akan melanda ketika mendengar informasi tersebut," kata Ngogesa.

Informasi diterima dari Kepala Kantor Kementerian Agama Stabat HT Darmansyah, dari 376 jamaah haji asal Langkat yang berangkat ke Tanah Suci, 1 meninggal dunia karena sakit yakni Suseno, warga Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat. (Pendi)