Edisi II

Gubernur Gatot Pujo Nugroho ST MSi menjelaskan kepada pers tentang persiapan Sumut menghadapi pemungutan suara Pilpres 2014, didampingi Kapoldasu, Irjen Pol Syarief Gunawan dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE, Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi, Kabinda Brigjen TNI Tumino Hadi, Ketua KPU Smut Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Syafrida Rasan SH dan Kaban Kesbangpollinmas Drs Eddy Syofian MAP di lobby kantor Badan Kesbangpol Sumut, 8 Juli 2014.

HORAS bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id SALAM REDAKSI SANGAT luar biasa, akhirnya terbitan kedua dari media kebangsaan sampai juga ketangan Anda. Kesinambungan terbitan media ini menjadi semangat kami untuk membina komunikasi, menampilkan informasi dan menumbuhkan inspirasi sebagai wujud kesungguhan kami mengelola media ini.

Tema kali ini, menggarap soal Otonomi Daerah. Apa itu otonomi daerah yang disingkat otda?

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang

ada di daerahnya masing-masing.

Kami anggap persoalan ini sangat serius, karena menyangkut masa depan Sumatera Utara. Otonomi yang dikembangkan telah menjadi mode dalam bentuk pemekaran.

Ujung dari otonomi sepertinya tidak lain adalah pemekaran.

Padahal telah banyak contoh pemekaran yang gagal.

Pemekaran telah menjadi salah kaprah, krn bukannya menghadirkan kesejahteraan, tetapi justru menghasilkan ketergantungan dan menjadi beban pusat. Ujung ujungnya kehidupan rakyat begitu begitu saja.

Pemekaran provinsi menjadi empat di Sumatera Utara, adalah sesuatu yang sudah hampir terwujud. Namun harus difahami, bahwa pemekaran tersebut bernuansa etnik dan bersifat kedaerahan.

Sumatera Utara seperti akan terbelah belah dan mengarah kepada homogenitas etnik. Seperti ada yang salah didalam proses pengajuannya, sebab Sumatera Utara sebelumnya adalah provinsi yang plural, heterogen dan berciri keberagaman.

Pemekaran provinsi harus dikawal dan diawasi, agar berjalan sesuai dengan koridornya. Selain itu, keberadaan provinsi baru juga harus dapat dimaknai oleh daerah sebagai bentuk pemeritahan atasan yang memiliki wibawa.

Koordinasi antar daerah hrs dimaknai dengan semagat baru, sebab jika tidak apa artinya provinsi baru, atau hanya untuk membesar besarkan birokrasi yang memang sudah gemuk.

Salam otonomi. „ Tim Redaksi

media Kebangsaan, No. 1 V ol.

1 20 14 | 3 No.1 Vol. ol.1 201

Indeks bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tajuk Media 5. Rakor Kesbangpol se-Sumut

Laporan Utama 8 - 19. Sumatera Utara dan masalah pemekaran daerah; Pemekaran wilayah bertujuan memandirikan masyarakat; Selamat datang di Provinsi Sumatera Utara yang terbelah; Provinsi Sumatera Tenggara; Tapanuli dan Nias Segera Jadi Provinsi; Inilah provinsi dan kabupaten pemekaran yang akan dibahas DPR; RUU Provinsi Tapanuli terganjal; Cikal bakal Sumatera Timur;

Fokus

20 - 22. Pemekaran Indonesia dari tahun ke tahun; Mewujudkan pemekaran Nias; Pemekaran Papua picu disintegrasi

Opini

21 - . Pentingnya wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah; Ketahanan pangan semu; Masih relevankah isu komunisme?; Menerima perbedaan, menghargai kesetaraan; Pendidikan wawasan kebangsaan; Ideologi ISIS "tidak menarik" di Indonesia; Politik pasca pilpres 2014; Peran sosial LSM dalam otonomi daerah; Pertaruhan lembaga survei;

GaleriKabar

24-25 Galeri foto kegiatan Kesbangpolinmas Provinsi Sumut

Kabar Aktivitas

28 - . Gubsu yakin semangat kepahlawanan ampuh cekal paham ISIS; Laporan

pelaksanaan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara; Waspadai dan cegah paham ISIS masuk Sumut; Presiden SBY apresiasi buku Sumut bangkit; Gubsu: Sumut Bertekad Produk Hultikultura Samai Negara Asean; Sumut masih siaga 1; Nilai Kemerdekaan “Obat Mujarab� Atasi Permasalahan Bangsa

Profil

30 - 33. Forum-forum di KesbangPol Linmas

“

edia Kebangsaa diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Massyarakat Provinsi Sumatera Utaea dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ideologi kebangsaan, politik lokal, ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosial dan perubahan kultural yang terjadi di provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang dapat menginspirasi sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.

Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakan Kesbangpollinmas, Redaksi dapat menyi8ngkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi.

Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)

M

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landri Sitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra. Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis: Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email : media_kebangsaan@yahoo.com |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ol.

1 20 14 4 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

18 - 19 Agustus 2014

Rakor Kesbangpol se-Sumut Di bulan Agustus ini, Kesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki agenda penting dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat Kesbangpol. Agenda itu dikemas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kesbangpol se-Sumut.

Dirjen Kesbangpol dan Kepala BNPT RI menjadi narasumber dalam rakor Kesbangpol itu.

Adalah Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tandri Bali dan Deputi I Pencegahan Badan Nasional Pencegahan, Mayjen TNI Agus Surya Bakti akan memberikan pembekalan pada Rakor Kesbangpol se-Sumut yang digelar pada 18 - 19 Agustus 2014, di Hotel Grand Serela Medan.

Hal itu dinyatakan Kaban Kesbangpolinmas Provinsi Sumut, Drs Eddy Syofian MAP didampingi Sekretaris sekaligus Ketua Penyelenggara Zulkarnaen Nasution kepada awak Media Kebangsaan. "Tema kali ini membahas arah kebijakan kesatuan bangsa dan politik 2014 - 2019 menuju konsolidasi dan harmonisasi demokrasi," kata mantan Kadis Kominfo Sumut.

Menurut Edy, pasca Pemilu Legislatif dan Pilpres seluruh elemen bangsa perlu membangun konsolidasi guna terpeliharaanya proses demokrasi yang semakin hari harus terus dilakukan pematangannya. "Itulah sebabnya rakor yang diikuti seluruh Kepala Pimpinan Forum-Forum Stategis seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (Pimansu), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), serta para Kasat Intel sejajaran Poldasu dan Pasi Intel Kondim sekitar Medan untuk tetap terbangunnya suasana yang aman dan kondusif di wilayah Sumut tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi yang sudah lebih baik. "“Itulah sebabnya kehadiran Dirjen Kesbangpol Kemendagri sangat strategis guna mensinkronisasikan arah

Kaban Kesbangpolinmas Provinsi Sumut, Drs Eddy Syofian MAP kebijakan Kesbangpol Pusat, Provinsi dan Kab/Kota supaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat kesbangpol," ucapnya.

Kehadiran Deputi BNPT, menurut Edy, guna mendapatkan informasi terkini perkembangan terorisme dan paham-paham radikal di Indonesia, serta perkembangan terkini soal ISIS. Selain dua pejabat ini, juga menghadirkan Kajatisu yang akan membahas tentang peran pakem dalam pencegahan aliran sesat atau aliran menyimpang. Sementara, BNN Sumut membahas upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba sesuai dengan Pemendagri nomor 21 tahun 2013 yang menugaskan Badan Kesbangpol sebagai Koordinator Pencegahan Penanggulangan dan Pemberantas Narkoba di tiap daerah.

Rakor ini juga akan membahas tentang renstra (rencana strategis) Kesbangpol Provinsi periode tahun 2013-2018 dan renja (rencana panjang) tahun 2015.

Edy yang juga menjabat Ketua Forum Pencegahan Terorisme Sumut menjelaskan, akan melakukan pertemukan jajaran FKPT dengan pimpinan ormas Islam dan para pakar untuk duduk bersama berdialog dengan Deputi BNPT. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 5 ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sumatera Utara dan Masalah Pemekaran Daerah K eputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyetujui usulan pembentukan tiga provinsi di wilayah tertentu Sumatera Utara. Rujukannya ialah Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Provinsi Sumatera Utara DPRD Sumatera Utara yang merekomendasikan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra), Provinsi Kepulauan Nias (Kepni), dan Provinsi Tapanuli (Protap).

Pembentukan daerah provinsi dapat berupa pemekaran satu provinsi menjadi dua provinsi atau lebih, penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda, dan penggabungan beberapa provinsi menjadi satu provinsi. Persoalannya, pembentukan daerah kerap tanpa pengkajian kelayakan yang memuat penilaian kuantitatif dilengkapi penilaian kualitatif faktor-faktor tertentu.

Normatifnya, pembentukan daerah provinsi harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah). Rekomendasi pembentukan tiga provinsi yang memecah wilayah Sumatera Utara menjadi preseden yang buruk, apalagi isu uang 'ingot-ingot' menyakiti perasaan masyarakat Sumatera Utara dan mengikis kepercayaan mereka terhadap pimpinan/anggota DPRD Sumatera Utara.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengevaluasi 57 daerah otonom baru bentukan tahun 2007-2009 menghasilkan empat masalah menonjol, yaitu penetapan batas wilayah, pembentukan organisasi perangkat daerah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, serta pengalihan personil, pembiayaan, peralatan, dan dokumen (P3D) dari daerah otonom induk ke daerah otonom baru. Bagaimana mengantisipasinya?

Untuk penetapan batas wilayah, Kemdagri harus mempertegas cakupan wilayah dan memperketat persyaratan keberadaan peta beserta garis batas yang jelas dan akurat, dari peta sketsa ke peta lengkap sesuai dengan kaidah pemetaan dalam lampiran undang-undang tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Jika Kemdagri mengantisipasi melalui pengaturan cakupan wilayah dan keberadaan peta beserta garis batasnya maka penetapan batas wilayah tidak lagi bermasalah.

ol.

1 20 14 8 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Untuk pembentukan organisasi perangkat daerah, Kemdagri harus mengatur perampingan struktur tapi menggemukkan fungsinya dalam batas minimum kebutuhan daerah otonom baru. Jika Kemdagri mengantisipasi melalui pengaturan organisasi perangkat daerah yang ramping tapi gemuk fungsi maka pembentukan organisasi perangkat daerah otonom baru menjadi tidak lagi terhambat.

Untuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, Kemdagri harus mengatur persyaratannya sebelum pembentukan daerah otonom baru. Jika Kemdagri mengantisipasi melalui persyaratan maka penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah otonom baru menjadi lebih memadai.

Untuk pengalihan P3D dari daerah otonom induk ke daerah otonom baru, Kemdagri harus mengatur pernyataan kesediaan daerah otonom induk untuk mengalihkan P3D yang diinventarisir ke daerah otonom baru dan menyerahkannya ketika peresmian daerah otonom baru yang diikuti pemfasilitasian khusus. Jika Kemdagri mengantisipasi melalui pernyataan daerah otonom induk maka pengalihan P3D ke daerah otonom baru tidak lagi terhambat.

Evaluasi Kinerja Selain evaluasi pemekaran daerah otonom baru, Kemdagri mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru berdasarkan PP 6/2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggarana Pemerintahan Daerah (EPPD). Tiga elemen evaluasinya, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

EKPPD dilakukan setiap tahun, bersifat desk evaluation atau portofolio, dan indikator pengukurannya formulatif. Sumber datanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Kemdagri.

EKPOD tidak dilakukan setiap tahun, bersifat tematik atau adhoc, dan indikator pengukurannya sumatif. Jika hasil EKPPD membuktikan daerah bersangkutan berkinerja rendah tiga tahun berturut-turut maka dilakukan EKPOD. Hasil EKPOD menjadi dasar Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) merekomendasikan penghapusan dan penggabungan daerah kepada Presiden. Untuk kepentingan kebijakan nasional, hasil EKPOD menjadi review pelaksanaan otonomi daerah.

Sedangkan EDOB hanya untuk daerah berusia kurang

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

tiga tahun atau kepala daerahnya adalah pejabat atau caretaker yang belum defenitif atau belum merupakan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Aspek yang dievaluasi terbatas organisasi perangkat daerah, personil, DPRD, pendanaan daerah induk dan provinsi, batas daerah, infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan tata ruang wilayah.

Selanjutnya, Kemdagri melakukan Pengukuran Kemampuan Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP).

Kini, Kemdagri menyiapkan Instrumen Pengukuran Kemampuan Daerah Otonom Hasil Pemekaran yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Penataan Daerah Mengoptimalkan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru maka Kemdagri harus mempercepat penyelesaian Grand Strategi Penataan Daerah (GSPD) dan perevisian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya aturan penataan daerah (pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah). Prinsipnya, GSPD dan revisi UU 32/2004 menjelaskan konsepsi, pendekatan, dan strategi grand design otonomi daerah.

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah kewenangan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan pembangunan. Penataan daerah berdasarkan pendekatan tiga dimensi yang statis dan dinamis, yaitu dimensi geografis, demografis, dan sistem (pertahanan keamanan, sosial politik, ekonomi keuangan, manajemen pemerintahan, dan administrasi publik).

Pembentukan daerah otonom baru dalam GSPD dan revisi UU 32/2004 harus bertahap melalui pembentukan daerah persiapan, yang bila dievaluasi setelah berusia lima tahun ternyata layak maka diproses menjadi daerah otonom defenitif. Sebaliknya, bila dievaluasi ternyata tidak layak maka diproses kembali ke daerah otonom induk. Demikian salah satu strategi grand design otonomi daerah versi Kemdagri.

Strategi lainnya dalam GSPD dan revisi UU 32/2004 menyangkut jumlah calon daerah otonom, jumlah penduduk, dan cluster pembentukan daerah otonom, yaitu menentukan luas wilayah dan jumlah penduduk minimal untuk pembentukan daerah otonom baru agar "sehat" otonominya. Caranya, membedakan persyaratan pembentukan daerah otonom baru antara daerah daratan dan daerah lautan.

Lalu, menata ulang daerah otonom yang mempertimbangkan asal usul, rentang kendali, cakupan dan karakteristik wilayah, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; memperketat persyaratan pembentukan daerah otonom baru sesuai dengan undang-undang agar mandiri daerahnya; dan mengestimasi jumlah ideal daerah otonom di Indonesia tahun 2025, setidaknya jumlah daerah otonom provinsi bila sulit memprediksi jumlah daerah otonom kabupaten/kota.

Merujuk empat masalah menonjol di daerah otonom baru hasil evaluasi Kemdagri berikut antisipasinya maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara harus mengkaji langkah-langkah meminimalkan konsekuensi keputusan Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara, khususnya kelayakan pembentukan tiga provinsi di wilayah tertentu Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara harus menyadari bahwa beberapa masalah tersebut jamak terjadi.

Isu penataan daerah belakangan menjadi perhatian karena ekses massifnya lima tahun terakhir, yang menyangkut konflik sosial, kualitas pelayanan, dan fragmentasi spasial pemerintahan daerah. Pembentukan daerah otonom baru yang tidak terkendali menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif dan efisien. Kita mengkhawatirkannya terjadi menyusul pembentukan tiga provinsi di wilayah tertentu Sumatera Utara. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 9 ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pengamat Politik dan Otonomi Daerah, USU, DR. Heri Kusmanto, MA :

Pemekaran Wilayah Bertujuan Memandirikan Masyarakat

D

i satu sisi, masyarakat yang merasa daerahnya tidak cukup tersentuh oleh pemerintah pusat terus menuntut daerahnya untuk dimekarkan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui moratorium (penangguhan sementara) berusaha menekan laju pemekaran wilayah karena peningkatan kualitas yang tidak sebanding dengan peningkatan kuantitas daerah yang terjadi.

Evaluasi Kemdagri bahkan menunjukkan hanya dua daerah baru dari total 200 lebih daerah otonom baru yang memperoleh skor di atas 60 dari nilai maksimal 100. Untuk melihat lebih jauh tentang permalahan pemekaran, berikut ini adalah wawancara dengan DR. Heri Kusmanto, MA, Pengamat Politik dan Otonomi Daerah yang juga dosen Fisip USU dan Ngadimin Hambali dari Media Kebangsaan: Fenomena pemekaran wilayah di Sumatera Utara dalam konteks otda Yang kita amati bahwa dalam proses pemekaran daerah itu kelihatannya ada semacam elite-elite etnik ataupun semacam sejarah lama yang dijadikan dasar kebangkitan daerah-daerah untuk memekarkan diri. Sehingga kita tidak melihat bahwa kepentingan otonomi daerah adalah untuk memajukan suatu daerah. Kedepan, otonomi daerah jika seperti ini akan mengakibatkan beban pemerintah pusat, dimana daerah-daerah yang mekar itu kemudian tidak mampu untuk menjadi wilayahwilayah otonom yang mandiri.

Sebenarnya otonomi itu selain bertujuan untuk demokratisasi juga agar masyarakat tersebut mampu secara mandiri untuk berkembang, tetapi kenyataannya bahwa banyak fenomena bahwa daerah-daerah yang sudah mekar itu ternyata tidak mampu membiayai hidupnya sendiri, sehingga pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat setempat, misalnya pungutanpungutan pajak dan retribusi daerah yang akan mengakibatkan semakin sulitnya iklim untuk berusaha dan juga terjadinya perbedaan-perbedaan Perda yang membuat kegiatan usaha lintas daerah dan lintas provinsi menjadi semakin lama dan panjang birokrasinya.

Akibatnya iklim berusaha menjadi tidak kondusif. Akhirnya yang menikmatinya hanya segelintir elite dan kesejahteraan masyarakat hanya begitu-begitu saja.

Bagaimana kecenderungan terjadinya konflik Etnik/ Etnisitas yang semakin menguat dalam sebuahproses pemekaran itu juga sebenarnya merupakan sentimen saja yang dikuatkan agar memperoleh dukungan dari masyarakat daerahnya, tetapi manakala sentimen itu tidak mampu diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan, maka etnisitas itu sendiri akan diragukan.

ol.

1 20 14 10 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Mungkin pada awal pembentukan daerah otonom akan begitu, tetapi selanjutnya ketika daerah otonom itu tidak mampu memberi manfaat, bahkan justru memberikan beban kepada masyarakat, maka masyarakat itu pun tidak akan tertarik terhadap ide-ide tentang etnik itu sendiri.

Bagaimana perkembangan daerah-daerah otonom di Sumatera Utara saat iniepengetahuan saya, perkembangan daerahdaerah otonomi yang belangsung saat ini kurang mampu menciptakan kemandirian, walaupun secara Produk Domestik Bruto ada yang meningkat, itu karena injeksi dari pusat melalui DAU, DAK. Tetapi tingkat produktivitas Riel masyarakat setempat itu sendiri masih diragukan, apalagi dengan banyaknya peraturan-peraturan baru tentang retribusi yang kemudian menjadi beban dalam rangka menaikkan PAD, PBB yang ditingkatkan terus menerus,tanpa memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat itu sendiri dan bagaimana untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif, membuat lapangan keja baru dan sebagainya.

Sejauh ini, adakah daerah otonom yang berhasil?

Ya, misalnya yang agak berhasil itu seperti Kabupaten Serdang Bedagai, kabupaten itu kita nilai berhasil, dimana kualitas pelayanan publiknya pun kelihatan agak menonjol. Tetapi inikan masih sangat terbatas. Cuiman ada dua atau tiga daerah saja, selebihnya banyak yang belum mandiri bahkan menjadi beban pemerintah pusat.

Apakah ada unsur-unsur manupulatif dalam proses pemekaran wilayah di Sumatera Utara?

Perlu difahami sebelumnya bahwa proses pemekaran daerah itu merupakan sebuah proses politik, dan bukan proses administrasi publik yang benar dengan syarat-syarat administrasi publik yang benar juga. Proses politik ini justru dirancang oleh kalangan elite-elite sendiri.

Bahkan, kalau kita survey betul-betul apakah masyarakat itu memang menginginkan pemekaran, jawabannya, bagi masyarakat itu tidak penting siapa pemerintahannya, yang penting dalam pelayanan mereka akan dimudahkan, kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Jadi, kalaupun seolah-olah dukungan itu banyak, itu juga merupakan peran media yang sangat besar, dan peran untuk menggali sentimen kedaerahan, keetnikan ataupun sentimen sejarah masa lalu masih sangat kuat. Tampak dari luar, yang terlihat adalah seolah-olah kepentingan pemekaran adalah kepentingan masyarakat.

Seberapa besar indikasi munculnya konflik dengan banyaknya pemekaran daerah di Sumut?

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

“

Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati.

Pepatah itu yang mungkin layak disematkan pada permasalahan yang menjadi buah dari pemekaran wilayah yang diatur oleh UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“

Konflik di Sumut ini sesungguhnya bukan karena pemekaran wilayah, dan bukan karena pesinggungan antar kelompok etnik. Tetapi yang jelas penyebab dasarnya itu adalah perebutan Sumber Daya Alam atau perebutan sumber ekonomi seperti tanah, pertambangan dan lain sebagainya.

Itu yang menjadi persoalan. Kemudian elite-elite ini selalu pandai untuk memanipulasi bahwa ini ada kepentingan masyarakat, kepentingan etnik tertentu, kepentingan umum dan sebagainya.

Jadi hal ini harus diwaspadai. Oleh karena itu, di dalam pengembangan otonomi daerah, batas-batas wilayah itu harus jelas, harus dibicarakan secara bersama-sama, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Batas-batas ini sering dipersoalkan sebagai bentuk persoalan etnisitas, sebagai bentuk pengingkaran terhadap sejarah masa lalu. Kalau sudah begitu masyarakat mudah digerakkan, dimobilisasi untuk menciptakan konflik. Padahal, masyarakatlah yang tidak memperoleh apa-apa dari konflik tersebut.

Kedepan, ada tiga Provinsi baru yang akan dimekarkan di Sumatera Utara Saya fikir, di dalam kerangka otonomi daerah, hal itu sebenarnya kurang ideal, karena yang otonom itu daerah (kab/ kota), harusnya daerah-daerah otonom ini yang harus lebih diberdayakan.

Provinsi itu kan hanya melakukan regulasi saja. Apalagi dengan sistem yang sekarang, provinsi itu seperti tidak punya manfaat apa apa, justru yang lebih kuat itu Departemen Dalam Negeri, untuk mengurus DAU, mengurus DAK, mengurus Peraturan-peraturan, intinya semua ke pusat.

Sehingga kedudukan provinsi itu seperti tidak punya gigi.

Jadi untuk apa dikembangkan provinsi-provinsi itu, kecuali

kalau kita ingin membangun birokrasi, sehingga Indonesia akan menjadi negara birokrasi, negara birokrasi terbesar di dunia.

Menurut saya pemekaran provinsi tidak ada manfaatnya, yang harus diperkuat itu justru provinsi Sumatera Utaranya.

Bagaimana ia tampil betul-betul mewakili Jakarta. Bukan masyarakat daerah yang berhubungan dengan pusat.

Seharusnya masyarakat daerah itu berhubungan dengan provinsi sebagai wakil pemerintahan pusat. Jadi buat apa Departemen Dalam Negeri yang dibesar-besarkan. Pusat itu harusnya tahu diri, jangan ikut campur terus sampai ke daerah-daerah otonom. Itu urusannya milik pemerintahan provinsi.

Nah, kalau sudah begitu boleh dia dimekarkan, tetapi kalau dengan sistem yang seperti ini untuk apa provinsi dimekarkan, toh tidak bisa memberdayakan daerah otonom. Itu persoalannya.

Bagaimana idealnya pemekaran di Sumatera Utara?

Sebenarnya hitung-hitungan ideal atau tidak itu tergantung jumlah penduduk, luas wilayah kemudian potensi ekonomi yang bisa digali, jadi tidak secara gampangan karena Sumatera Utara ini terdiri dari sekian kilo meter persegi luasnya, tetapi kalau jumlah penduduknya kurang, buat apa banyak-banyak pemerintahan, akibatnya pemerintahan itu sendiri akan membebani masyarakat, kecuali pemerintahan itu bisa menghasilkan output menjadi mesin pencetak uang, inikan tidak.

Undang undang otonomi daerah itu sendiri memberikan kelonggaran, tetapi manakala akhirnya pemekaran itu hanya menjadi suatu mode, hanya untuk kepentingan agar orang-orang lebih banyak berkuasa, lebih banyak birokrasi.

Itukan akan menjadi beban bagi masyarakat. Seharusnya tantangan itu sendiri di dalam model pemerintahan kita, oleh karena itu harus ada kajian ulang terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 1 1 ol.1 201 11

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Selamat Datang di Provinsi Sumatera Utara yang Terbelah W

acana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) terus bergulir. Kali ini persiapan 9 provinsi dan 65 kabupaten/ kota sedang dipersiapkan pembahasannya di Komisi II DPR-RI.

ol.

1 20 14 12 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Beberapa daerah terasa kencang larinya menggapai daerah baru. Sebut saja, calonProvinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias.

Ketiga daerah rencana pemekaran provinsi ini semuanya berada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh, 9 provinsi yang sudah dibahas di DPR-RI itu adalah : 1. Provinsi Tapanuli (provinsi induk Sumatera Utara) 2. Provinsi Sumatera Tenggara (provinsi induk Sumatera Utara) 3. Provinsi Kepulauan Nias (provinsi induk Sumatera Utara) 4. Provinsi Kapuas Raya (provinsi induk Kalimantan Barat) 5. Provinsi Bolaang Mongondow Raya (provinsi induk Sulawesi Utara) 6. Provinsi Sumbawa (provinsi induk Nusa Tenggara Barat) 7. Provinsi Papua Selatan (provinsi induk Papua) 8. Provinsi Papua Tengah (provinsi induk Papua) 9. Provinsi Papua Barat Daya (provinsi induk Papua Barat) Selain DOB persiapan tersebut diatas, beberapa pembentukan provinsi lainnya juga sedang digodok daerah, bisa jadi hingga 50 provinsi.

1. Provinsi Sumatera Tenggara Rencananya daerah yang akan bergabung adalah : Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kota Padang Sidempuan (Psp), Kabupaten Padang Lawas (Palas), Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sedangkan ibukotanya direncanakan berada di Kota Padang Sidempuan.

2. Provinsi Tapanuli Rencananya daerah yang mau bergabung dengan provinsi baru ini adalah : Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir.

Ibukota provinsi ini rencananya kalau tidak di Sibolga bisa di Siborongborong (belum ada kata sepakat).

3. Provinsi Kepulauan Nias Provinsi ini meliputi : Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara.Ibukotanya di Kota Gunung Sitoli.

Sejarah Singkat Indonesia Pemekaran wilayah Indonesia baik provinsi, kabupaten maupun kota sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1991. Namun geliat pemekaran baru berlangsung secara besar-besaran sejak UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004.

Sejarah pemekaran sudah dapat terlihat sejak era Kemerdekaan Indonesia, tahun 1945. Waktu itu, Negara Republik Indonesia terdiri dari 8 provinsi, yaitu : 1. Provinsi Sumatera 2. Provinsi Borneo (KalimantaN) 3. Provinsi Jawa Barat 4. Provinsi Jawa Tengah 5. Provinsi Jawa Timur 6. Provinsi Sulawesi 7. Provinsi Maluku, dan 8. Provinsi Sunda Kecil.

Namun pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia sekitar antara 1945-1949, Belanda kembali menguasai Indone-

sia dan membentuk negara-negara boneka memecah belah daerah.

Hingga pelaksanaan Konfrensi Meja Bundar, periode 1949-1950, Belanda mengakui wilayah Indonesia namun dalam bentuk negara serikat, yaitu terdiri dari 15 negara serikat ditambah 1 negara Republik Indonesia. Tetapi hal ini tidak bertahan lama, kemudian negara serikat tersebut menyatukan diri kembali menjadi Negara Republik Indonesia.

1950 - 1966 Pada periode pemerintahan demokrasi terpimpin, atau biasa dikenal dengan masa Orde Lama, pemekaran wilayah dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 1950, Provinsi Sumatera dipecah menjadi, Provinsi Sumatera Utara (termasuk didalamnya Aceh), Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk Yogyakarta mendapatkan status "Daerah Istimewa".

Tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur.

1957 : Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi : Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Waktu itu Jakarta mendapat status "Daerah Khusus Ibukota" serta Aceh berpisah dari Sumatera Utara dan menjadi provinsi yang mandiri. Dan tahun 1959, Provinsi Aceh disematkan status sebagai "Daerah Istimewa".

1959 : Provinsi Sunda Kecil dipecah kembali menjadi : Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serta di tahun yang sama dibentuk Provinsi Kalimantan Tengah, hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan.

1960 : Provinsi Sulawesi dipecah menjadi 2, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

1963 : PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

1964 : Terbentuk Provinsi Lampung (pemekaran Sumatera Selatan), dan ditahun yang sama terbentuk Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (hasil pemekaran Sulawesi Selatan).

1966 - 1998 Dalam periode ini disebut sebagai masa Orde Baru (Orba). Baru pada tahun 1967 resmi terbentuk Provinsi Bengkulu yang memisahkan diri dari Sumatera Selatan.

Dan pada tahun 1969 Irian Barat juga diresmikan menjadi provinsi ke-26 Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1976, bergabung lagi provinsi ke-27, yaitu Timor-Timur.

Tahun 1999 - Sekarang (Era Reformasi) Pada masa era reformasi, justru pendirian daerah otonomi baru lebih gencar lagi. Beberapa provinsi yang terbentuk adalah: 1. Maluku Utara pada 4 Oktober 1999 menjadi provinsi ke-27, 2. Banten, 17 Oktober 2000 (ke-28), 3. Kepulauan Bangka Belitung, 4 Desember 2000 (ke-29) 4. Gorontalo, 22 Desember 2000 (ke-30) 5. Irian Jaya Barat (Papua Barat), 21 Nopember 2001 (ke-31), 6. Kepulauan Riau, 22 Oktober 2002 (ke-32), 7. Sulawesi Barat, 5 Oktober 2004 (ke-33), dan 8. Kalimantan Utara, 25 Oktober 2012 (ke-34).

Sebelumnya pada tanggal 11 Nopember 2001, sempat dibentuk Provinsi Irian Jaya Tengah, namun tiba-tiba dibatalkan karena masih ada pertentangan.

Hingga hari ini, sudah terbentuk 34 provinsi di Indonesia, bagaimana nasib calon provinsi baru itu? (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 1 3 ol.1 201 13

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Provinsi Sumatera Tenggara Tapanuli Bahagian Selatan dalam waktu dekat akan resmi menjadi daerah Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng). Langkah menuju terwujudnya provinsi baru tersebut telah diawali dengan persetujuan dari presiden melalui terbitnya amanat presiden yang mengisyaratkan aspirasi masyarakat wilayah Tabagsel menuntut pembentukan daerah mereka menjadi provinsi sudah layak disahuti dengan positif. aat ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Sumatera Utara sedang melakukan pembahasan guna mewujudkan terbentuknya Provinsi Sumatera Tenggara dengan kabupaten/kota sebagai cakupannya meliputi Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Jika itu benar-benar terwujud, warga masyarakat di lima kabupaten tersebut tidak perlu lagi berjalanan panjang mencapai 400 kilometer lebih untuk berurusan dengan ibukota provinsi, yakni Medan. Masyarakat akan lebih mudah mendapat pelayanan yang ekstra cepat dengan ibukota Provinsi (baru) yakni kota Padang Sidimpuan.

Namun sebagai warga calon provinsi baru tersebut, kita jangan dulu bergembira ria dengan kabar yang menggembirakan itu. Pasalnya, kita masih perlu merenungkan kemampuan lima kabupaten/kota yang mernjadi cakupan wilayah provinsi baru itu dalam mempersiapkan semua yang diperlukan. Terutama Kota Padangsidimpuan sebagai calon ibukota Provinsi Sumatera Tenggara itu nantinya, apakah sudah layak dari berbagai aspek terlebih-lebih aspek pendapatan asli daerahnya sehingga mencukup syarat menjadi ibukota provinsi nantinya.

Tentunya masih banyak pekerjaan rumah alias PR yang harus dituntaskan guna menyambut resminya Provinsi Sumatera Tenggara itu. Kesadaran masyarakat Kota Padangsidimpuan akan pentingnya kebersihan, perlunya Kota Padangsidimpuan secepatnya terbebas dari kondisi jorok,

S

ol.

1 20 14 14 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

semrawut dan lalu lintas yang masih jauh dari wujud ketertiban merupakan hal yang sangat urgen menjadi pemikiran segenap elemen masyarakat Kota Padang Sidimpuan.

Perlu kita ketahui, kondisi Kota Padang Sidimpuan masih jauh dari harapan untuk bisa menjadi ibukota provinsi baru itu nantinya. Lihat saja kondisi badan jalan MH Thamrin yang melintasi Masjid Tuanku Rao, Pasar Raya Sangkumpal Bonang, Kota Padang Sidimpuan yang sudah sejak lama menjadi korban diobok-obok pedagang kaki lima serta sejumlah tempat di inti-inti kota atau pusat Kota Padang Sidimpuan yang masih jorok dan semrawut.

Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kota ini sebagai kota bersih, tertib dan menyenangkan masih rendah karena sebenarnya masih lemahnya motivasi dari aparatur pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Pemko Padangsidimpuan sepertinya telah meninggalkan visi misi pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Drs H Zulkarnain Nasution MM (2002-2007 dan 2007-2012) terutama di bidang upaya mewujudkan Padang Sidimpuan sebagai kota yang bersih dan indah.

Pemko Padang Sidimpuan yang saat ini di bawah kepemimpinan Wali Kota Andar Amin Harahap seharusnya sejak awal masa kerjanya sudah mulai melakukan langkah-langkah baru yang lebih berpotensi sebagai gagasan mewujudkan Padang Sidimpuan menjadi kota yang semakin indah dan benar-benar bersih. Karena dengan terobosan baru yang menghasilkan Padang Sidimpuan menjadi benar-benar bersih dan indah akan lebih mudah bagi para pejuang pemekaran provinsi menyahuti aspirasi pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara itu secepatnya.

Terutama kondisi Jalan MH Thamrin yang melintasi depan Mesjid Tuanku Rao, Pasar Raya Sangkumpal Bonang terlihat sangat mendesak untuk ditangani oleh Pemko Padangsidimpuan. Kesemrawutan lalulintas di ruas jalan inti kota tersebut harus secepatnya dituntaskan melalui penertiban pedagang sehingga tidak ada kesan lagi merampas daerah milik jalan kota dan mengganggu arus lalu lintas.(balyan kadir nasution) „ sumber : Harian Andalas, 29-04-2014

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tapanuli dan Nias Segera Jadi Provinsi Tim DOB indak lanjut rapat kerja pemerintah dengan komisi II DPR-RI dan DPD -RI pada tanggal 27 Februari tahun 2014 terhadap rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif DPR RI tentang pembentukan 65 daerah pemekaran salah satunya pemekaran Provinsi Tapanuli.Tim Observasi Daerah Pemekaran (ODB) disambut baik masyarakat dari 5 (lima) Kabupaten cakupan wilayah provinsi Tapanuli bertempat Di Kantor Bupati Tapanuli Utara,Selasa pecan lalu.

Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing menjelaskan, bahwa kehadiran tim ODB dari Kemendagri melihat langsung sejauh mana kesiapan dan keseriusan masyarakat di wilayah cakupan calon provinsi Tapanuli menyonsong lahirnya Protap yang sudah didepan mata. "Hari ini, masyarakat di wilayah Protap, pintu pemekaran semakin terbuka dan berharap akan direalisasikan tahun 2014",harapnya.

Ia berharap, agar pemekaran Provinsi Tapanuli tetap diperjuangkan, dimana sumbangsih seluruh elemen masyarakat baik pemikiran maupun tenaga, merupakan kekuatan baru dalam menyonsong Protap," saya atas nama masyarakat Tapanuli Utara memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada semua masyarakat yang terlibat dalam rencana pemekaran Protap kendati melewati arus gelombang mewujudkan Provinsi Tapanuli",pintanya.

Sementara Chandra Panggabean tim pemekaran Protap menguraikan, bahwa tujuan pemekaran pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebab dengan adanya pemekaran akan memangkas birokrasi.Protap saat ini merupakan keinginan masyarakat di cakupan wilayah Protap semata mata untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

Chandra juga mengigatkan, perjuangan untuk pemekaran Protap sudah di laksanakan sejak puluhan tahun lalu, puncaknya pada tahun 2002 yang lalu. Pemekaran Protap, harus melewati dua PP yang berbeda yakni PP 78 tahun 2007 dan PP 129 tahun 2008. Saat itu, hasil keputusan sidang paripurna DPR RI tanggal 19 Desember tahun 2008 dinyatakan memenuhi persyaratan atas keputusan badan legeslasi di Komisi I DPR RI. Hal senada dikatakan Gubernur Sumut melalui Hasiholan Silaen,SH, Pembentukan Protap adalah mimpi masyarakat di wilayah Protap yang sudah lama ditunggu tunggu dan sudah melalui proses panjang. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat di wilayah Protap agar bersatu pada satu pemikiran untuk membantu Tim Observasi Lapangan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kunjungan ke calon Provinsi Tapanuli sebagai pemekaran dari Provinsi Sumut.

Demikian halnya penjelasan Suwandi,SH,MH Direktur Fasilitas Perencangan Perda,Direktorak Jenderal Hukum dan HAM , bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pemekaran

T

DPR segera membahasnya bersama menteri dalam negeri (mendagri). Kepastian ini muncul setelah DPR dalam rapat paripurnanya mengesahkan 65 Rancangan undangundang (RUU) tentang pembentukan DOB sebagai usul inisiatif Komisi II (pe me rin tahan dan dalam negeri) DPR, di Gedung DPR, Jakarta. Empat daerah di Sumut itu me ru pakan bagian dari 65 daerah yang segera menjadi DOB. Daerah Otonom Baru (DOB) adalah kejelasan batas wilayah pemekaran DOB dengan daerah induk dan daerah tetangga, kemudian kepastian penyerahan asset fari daerah induk kepada pemekaran DOB sesuai ketentuan paling lama 5 tahun setelah pemekaran.

Menurudnya, bahwa DPR segera memba hasnya bersama menteri dalam negeri (mendagri). Kepastian ini muncul setelah DPR dalam rapat paripurnanya mengesahkan 65 Rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan DOB sebagai usul inisiatif Komisi II (pe me rin - tahan dan dalam negeri) DPR, di Gedung DPR, Jakarta. Empat daerah di Sumut itu me ru pakan bagian dari 65 daerah yang segera menjadi DOB. Lanjut Suwandi mengharapkan,jika calon provinsi telah ditetapkan dengan Undang Undang sebabagai Provinsi Tapanuli hal yang perlu diperhatikan adalah tujuan pemekaran jangan disalahgunakan, bangun tata kelola pemerintah yang baik (good governance),bangun masyarakat daerah kearah yang lebih baik bukan malah membebani masyarakat dan menjaga daerah agar selalu dalam kondusif.

Sementara Provinsi Tapanuli akan terpisah dari provinsi induknya Sumut. Provinsi baru ini nantinya terdiri atas enam ka - bupaten/kota, yakni Kabupaten Ta panuli Utara, Tapanuli Te ngah, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, dan Kota Sibolga.

Sedangkan Provinsi Ke pu lauan Nias juga sebentar lagi akan menjadi DOB. Nantinya provinsi ini terdiri atas Ka bupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gu - nungsitoli.

Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing Msi melalui Drs Tonny Sihombing,MAP Asisten I Pemerintahan Humabahas kepada Podium usai penandatanganan berita acara, mengatakan, sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan,penghapusan dan penggabungan daerah,ditentukan dari dukungan aspirasi mayarakat Kabupaten Humbahas sebagai salah satu cakupan calon Protap dalam bentuk keputusan Badan Permusyaratan Desa(BPD),LKMD dan karang taruna di sepuluh kecamatan diperlukan minimal 2/3 (66,67 persen) dari jumlah desa atau minimal 103 desa dari total 154 desa kelurahan Se kabupeten Humbahas. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 1 5 ol.1 201 15

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

“

Sebanyak 65 RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah pemekaran akan dibahas pemerintah dan DPR. Dari 65 calon DOB itu ada 57 iantaranya calon kabupaten baru dan 8 calon provinsi.

Inilah Provinsi dan Kabupaten Pemekaran yang akan Dibahas DPR ol.

1 20 14 16 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Di Indonesia tercatat ada 410 kabupaten, kemudian bertambah 57 lagi, sehingga total kabupaten keseluruhan berjumlah 467 kabupaten.

Sementara apabila pemerintah dan DPR menyetujui pembentukan 8 provinsi, maka total provinsi di Indonesia menjadi 42 dari 34 provinsi.

Berikut daftar calon 8 Provinsi baru 57 Calon Kabupaten baru yang akan dibahas DPR-RI: 1. Provinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Provinsi NTB 2. Provinsi Papua Selatan, pemekaran dari Provinsi Papua 3. Provinsi Papua Tengah, pemekaran dari Provinsi Papua 4. Provinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Provinsi Papua Barat 5. Provinsi Tapanuli, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara 6. Provinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara 7. Provinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat 8. Provinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara 9. Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara 10. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara 11. Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 12. Kabupaten Renah Indra Jati, pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 13. Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo Provinsi Jambi 14. Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu 15. Kabupaten Bigi Maria, pemekaran dari Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 16. Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Okan Kemudi ilir Provinsi Sumatera Selatan 17. Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 18. Kabupaten Garut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat 19. Kabupaten Sukabumi Utara, pemekaran dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 20. Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat 21. Kabupaten Banua Lanjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat 22. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 23. Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur 24. Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangie Provinsi Sulawesi Utara.

25. Kabupaten Talaut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaut Provinsi Sulawesi Selatan 26. Kota Langoa, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara 27. Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan 28. Kabupaten Bolio Huto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo 29. Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Provinsi Gorontalo 30. Kabupaten Gorontalo Barat, pemekaran dari Kabupaten Bohuato Provinsi Gorontalo 31. Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lotim Provinsi Nusa Tenggara Barat 32. Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flotim Provinsi NTT 33. Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi NTT 34. Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara

35. Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara 36. Kabupaten Gili Menawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua 37. Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digul Provinsi Papua 38. Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Kabupaten Papua 39. Kabupaten Balin Senter, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Leni Jaya Provinsi Papua 40. Kabupaten Boboga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua 41. Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Leni Jaya Provinsi Papua 42. Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mapi Provinsi Papua 43. Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mapi Provinsi Papua 44. Kabupaten Katengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua 45. Kota Lembah Baliem, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua 46. Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Provinsi Papua 47. Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Yapen Provinsi Papua 48. Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepualauan Yapen Provinsi Papua 49. Kabupaten Pulau Numfor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua 50. Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua 51. Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Ser, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua 52. Kabupaten Mambera Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua 53. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua 54. Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua 55. Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua 56. Kabupaten Gondumisisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen Provinsi Papua 57. Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat 58. Kabupaten Maibratsau, pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat 59. Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat 60. Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat 61. Kabupaten Raja Maskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat 62. Kabupaten Okas, pemekaran dari Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat 63. Kabupaten Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat 64. Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat 65. Kabupaten Imeo, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. (tarina)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 1 7 ol.1 201 17

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

RUU Provinsi Tapanuli ‘Terganjal’

D

ari empat RUU pemekaran di wilayah Sumut, hanya satu yang menghadapi ganjalan, yakni RUU pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).

Berdasar kajian dan pengecekan Kemendagri, Kota Sibolga belum menyatakan secara resmi ikut bergabung dengan Protap.

Sementara, tiga RUU lainnya, yakni pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Kabupaten Simalungun Hataran yang ingin pisah dari induknya Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing, berdasar kajian kemendagri, dinyatakan memenuhi persyaratan PP Nomor 78 Tahun 2007.

"Untuk Provinsi Tapanuli, Kota Sibolga masih harus diklarifikasi. Untuk pemekaran Simalungun memenuhi (persyaratan, red), begitu juga Provinsi Nias dan pemekaran di Mandailing Natal," ujar Kasubdit Penataan Daerah Kemendagri, Slamet Endarto, kepada JPNN kemarin (27/6).

Namun, baik kubu pemerintah dan DPR mengakui, kajian tersebut masih merupakan sikap sepihak pemerintah dalam hal ini kemendagri.

Mengenai lolos tidaknya pembahasan keempat RUU pemekaran di wilayah Sumut itu, sepenuhnya tergantung proses pembahasan DPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Bahkan, menurut Slamet Endarto, dari sejumlah pembahasan RUU pemekaran sebelumnya yang menjadi inisiatif DPR, nyaris semuanya akhirnya disahkan menjadi UU, meski berdasar kajian pemerintah hanya sedikit saja yang dinyatakan memenuhi per-

ol.

1 20 14 18 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

syaratan.

"Ambil contoh pembahasan 17 RUU sebelumnya. Hanya satu yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh pemerintah, tapi toh semuanya juga disahkan. Terus yang 19 RUU, oleh pemerintah hanya tiga yang dinyatakan memenuhi syarat, tapi akhirnya 18 disahkan. Hanya satu yang belum disahkan, itu pun karena ditarik sendiri oleh daerah untuk diselesaikan dulu persoalan yang masih mengganjal," beber pejabat kemendagri yang mengurusi hal teknis persyaratan pemekaran itu.

Memang, lanjutnya, pemerintah harus mengacu pada persyaratan baku di PP 78 Tahun 2007. Namun, lanjutnya, DPR berhak menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain seperti geopolitik. geografis, dan kewilayahan.

"Ini kan RUU inisiatif DPR. Tentu lah pemerintah juga menghargai. Kecuali jika inisiatif pemerintah," ujar birokrat yang dekat dengan kalangan jurnalis itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengakui, memang dari paket 65 RUU pemekaran, hasil kajian pemerintah hanya sekitar separohnya saja yang memenuhi persyaratan.

Hanya saja, kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penentuan layak tidaknya versi pemerintah, hanya menggunakan kajian akademis dan pengecekan lapangan.

Jadi, lanjutnya, hasil kajian pemerintah masih harus dibahas lagi bersama DPR. "Hasilnya bagaimana, ya tergantung nanti proses pembahasan DPR bersama pemerintah," terang Hakam Naja. (***)

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Cikal Bakal Sumatera Timur Akhir tahun 1950-an sampai permulaan 1960-an ada gerakan pemekaran propinsi Sumatera Timur. Ketika itu penggerak utama ialah orang-orang Karo. Dua suku lainnya, Melayu dan Simalungun, juga memilih mendukung gerakan ini. Orangorang Karo yang sangat antusias ketika itu, selain orang-orang politik juga sangat antusias, ialah para pengusaha Karo yang ada di Medan.

Gerakan ini belum jadi gerakan yang merata di kalangan suku-suku pendukungnya, dan juga tak banyak informasi dari segi argumentasi kebutuhan maupun alasan-alasan yang bisa berkembang ketika itu. Tabu 'sukuisme' dan 'primordialisme' lebih cepat mendominasi pemikiran umum daripada kegunaan praktis pemekaran Sumtim.

Partai-partai politik yang sangat menonjol dan terdepan menentang pemekaran itu ialah PKI ketika itu, dan juga ada penentangan atau keberatan dari pihak PNI tetapi tak besar pengaruhnya. Bos PNI di Sumut ketika itu ialah Selamat Ginting, dan dia tidak menentang Sumtim.

Para penentang malah menyamakan Sumtim dengan NST (Negara Sumatra Timur) buatan Belanda pada awal kemerdekaan. Suku-suku yang paling menentang ialah orang Batak dan orang Mandailing. Dua suku ini kemudian setelah reformasi malah berlomba bikin propinsi sendiri dan yang sudah berhasil sekarang ialah Protab (ex Taput orang Batak).

Thomas Sinuraya sebagai golongan pemuda komunis ketika itu berada di depan menentang terus terang pendirian Sumtim.

Thomas dan PKInya sangat menentang 'sukuisme dan primordialisme', aliran politik populer pada zaman itu (Orla).

Bagi mereka 'internasionalisme' sangat lebih penting dari primordialisme atau sukuisme. Bagi mereka lebih populer semboyan 'proletar seluruh dunia bersatulah'. Pemekaran Sumtim dengan dukungan suku-suku tertentu terutama karena didominasi suku Karo atau 'borjuasi Karo' kata mereka, sangat tidak masuk akal dan harus dilawan keras.

Thomas Sinuraya kemudian sekolah dan tinggal di Moskow, akhirnya menjadi satu-satunya perwakilan PKI di LN setelah Peristiwa 1965. Uni Soviet mengakui Thomas Sinuraya sebagai perwakilan PKI, tetapi China tidak mengakuinya karena harus mengakui Jusuf Ajitorop sebagai perwakilan yang sah PKI

dan yang ada di Peking ketika itu. Dua macam pengakuan ini berakar dari pertengkaran ideologi yang sudah lama terjadi (memuncak pada permulaan 1960-an) antara dua partai komunis yang besar itu (Uni Soviet dan China).

Karena itu, di dalam tubuh PKI juga terjadi walaupun masih belum sempat terbuka, perpecahan 'ideologis' yang sangat deras. Ketika itu terkenal dengan sebutan 'jalan damai' atau 'jalan revolusi'. Jalan damai dimaksudkan jalan 'revisionis' Soviet, dan jalan lain yang didukung oleh China yaitu jalan revolusi artinya dengan kekuatan senjata, 'kekuasaan lahir dari laras senapang', seperti yang sudah terjadi dengan sejarah kekuasan di China atas pimpinan Mao Tse Tung, begitu juga Vietnam. Polpot di Kamboja adalah salah satu yang mempraktekkan teori kekuasaan laras senapang ini, tetapi gagal total.

Teori laras senapang ini juga dipakai jenderal Soeharto dalam merebut dan mempertahankan kekuasaannya, bahkan diikuti dengan pembunuhan besar-besaran (3 juta lebih) yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah kemanusiaan dunia. Soeharto tidak pernah sedetikpun berani lepas dari laras senapangnya. Dia sangat ketat pegang teori 'laras senapang'. Karena itu soal pemekaran daerah di sini tak pernah ada yang berani menggubris, termasuk pemekaran Sumtim.

Bahkan Soeharto dengan 'laras senapang' juga menambah propinsinya yaitu Timor Timur.

Baru setelah Soeharto lengser pada era reformasi mulai lagi pembicaraan Sumtim, dan yang kemudian diikuti oleh sukusuku lainnya. Yang sudah berhasil ialah Nias dan Protap dengan putusan DPR RI 2013. Penggerak propinsi orang Mandailing (Sumtra/ Tapsel) kelihatannya 'tenang-tenang' saja. Sejak semula juga mereka ini ada keraguan, karena telah keenakan jadi pemimpin turun-temurun Sumut.

Sepanjang sejarah Sumut bisa dilihat juga bagaimana etnisetnis Sumut naik-turun singgasana kekuasaan di Sumut.

Karo pernah juga naik singgasana ini, ketika Ulung Sitepu dan Djamin Ginting, intermezo sementara menggantikan dominasi Mandailing yang setelah kemerdekaan secara 'turun temurun' mendominasi kekuasaan di Sumut. Bahkan setelah reformasi orang Mandailing Tapsel masih ngomong mau meneruskan jadi pemimpin Sumut seperti dikatakan oleh orang Tapsel Drs H Rahmad Hasibuan: "Yang harus kita dorong agar bersama-sama mengangkat citra Tapsel, yaitu kembali menjadi pemimpin Sumut dari Tapsel sebagaimana yang telah ditunjukkan sejumlah mantan Gubsu yang berasal dari Tapsel" „ sumber SIB 09 Oktober 2006):

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 1 9 ol.1 201 19

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pemekaran Indonesia dari Tahun ke Tahun Pada tahun 1945, pemerintah menetapkan Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku.

Antara tahun 1946-1949, terdapat berbagai perubahan perubahan wilayah Indonesia karena munculnya negara-negara baru dalam wilayah Indonesia.

Pada akhir tahun 1949, ketika Belanda mengakui kemerdekaan RIS (Republik Indonesia Serikat), RIS terdiri atas 16 negara bagian dan 1 Wilayah Federal Batavia. Keenam belas negara bagian itu antara lain: Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Riau, Negara Sumatera Selatan, Bangka, Belitung, Negara Pasundan, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Daerah Istimewa Borneo Barat, Dayak Besar, Federasi Borneo Timur, Daerah Banjar, Borneo Tenggara, dan Negara Indonesia Timur.

Pada awal tahun 1950, muncul gerakan untuk kembali ke negara kesatuan. Akibatnya tiap-tiap negara bagian mulai menyatukan diri satu per satu dengan Republik Indonesia.

Awal Agustus 1950, RIS hanya terdiri atas 4 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Daerah Istimewa Borneo Barat, dan Negara Indonesia Timur.

Dan pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dinyatakan bubar dan diganti dengan NKRI, dan ketiga negara bagian selain RI dinyatakan bubar dan dimasukkan ke dalam wilayah NKRI. Pada tahun 1950, Yogyakarta dikeluarkan dari Jawa Tengah menjadi provinsi tersendiri dan diberi status Daerah Istimewa, dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun yang sama, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Pada tahun 1953, Provinsi Borneo diganti namanya menjadi Kalimantan.

Pada tahun 1956, Provinsi Aceh terbentuk, hasil pemekaran dari Sumatera Utara. Dan di akhir tahun 1956, Kalimantan dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pada tahun 1958, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kemudian Provinsi Sunda Kecil juga dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 1959, Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk, hasil pemekaran dari Kalimantan Selatan. Dan pada akhir tahun 1959, Provinsi Aceh diberi status Daerah Istimewa, dengan nama Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi dua provinsi, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1961, Kota Jakarta resmi dikeluarkan dari Jawa Barat

ol.

1 20 14 20 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

dan menjadi provinsi tersendiri dan diberi status Daerah Khusus Ibukota, dengan nama Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pada tahun 1963, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyerahkan administrasi wilayah Irian Barat kepada Indonesia.

Pada tahun 1964, tiga provinsi baru terbentuk, yaitu Lampung (dari Sumatera Selatan), Sulawesi Tengah (dari Sulawesi Utara), dan Sulawesi Tenggara (dari Sulawesi Selatan). Kemudian, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya secara resmi ditetapkan sebagai ibukota Republik Indonesia.

Pada tahun 1968, Provinsi Bengkulu terbentuk, hasil pemekaran dari Sumatera Selatan.

Pada tahun 1969, setelah diadakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari NKRI dan menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Pada tahun 1973, Provinsi Irian Barat diubah namanya menjadi Irian Jaya.

Pada akhir tahun 1975, Indonesia menguasai wilayah Timor Timur.

Pada tahun 1976, Timor Timur dimasukkan ke dalam wilayah NKRI dan menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Pada tahun 1999, diadakan jajak pendapat (referendum) di Timor Timur dan Timor Timur secara resmi keluar dari NKRI. Dan di akhir tahun 1999, Provinsi Maluku Utara terbentuk, hasil pemekaran dari Provinsi Maluku.

Pada awal tahun 2000, Provinsi Irian Jaya diganti namanya menjadi Papua. Kemudian pada akhir tahun 2000, Provinsi Banten resmi berdiri, dimekarkan dari Jawa Barat.

Pada tahun 2001, dua provinsi baru resmi berdiri, yaitu Kepulauan Bangka Belitung (dari Sumatera Selatan) dan Gorontalo (dari Sulawesi Utara). Pada tahun yang sama, Daerah Istimewa Aceh diganti namanya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, dan diberi status Otonomi Khusus. Sama halnya dengan NAD, Provinsi Papua juga diberi status Otonomi Khusus.

Pada tahun 2003, Provinsi Irian Jaya Barat resmi berdiri, hasil pemekaran dari Provinsi Papua.

Pada tahun 2004, dua provinsi baru resmi berdiri, yaitu Kepulauan Riau (dari Provinsi Riau) dan Sulawesi Barat (dari Sulawesi Selatan).

Pada tahun 2007, Provinsi Irian Jaya Barat diubah namanya menjadi Papua Barat. (***)

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Mewujudkan Pemekaran Nias ias (bahasa Nias Tano Niha) adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera, Indonesia. Pulau ini dihuni oleh mayoritas suku Nias (Ono Niha) yang masih memiliki budaya megalitik. Daerah ini merupakan obyek wisata penting seperti selancar (surfing), rumah tradisional, penyelaman, fahombo (lompat batu).

Pulau dengan luas wilayah 5.625 km² ini berpenduduk 700.000 jiwa.Agama mayoritas daerah ini adalah Kristen Protestan. Nias saat ini telah dimekarkan menjadi empat kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli.

Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias harus diwujudkan bersama segera mungkin karena telah menjadi dambaan masyarakat Nias, baik yang masih tinggal di daratan Pulau Nias maupun yang tinggal di luar daerah Nias. Hal ini dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli,MM pada rapat kesepakatan Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias yang dilaksanakan di kantor Bupati Nias Selatan Jln Baliho Indah Kota Teluk Dalam, kemarin.

Rapat tersebut dihadiri Buapati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi, Bupati Nias Utara Drs Edwar Zega BSc, Bupati Nias Barat AA Gulo SH MH dan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP. Hadir juga para Ketua DPRD empat kabupaten dan Kota Gunungsitoli, para Sekda se-Kepulauan Nias, badan persiapan pembentukan provinsi di tingkat pusat dari tingkat I Sumut (Medan) dan Kepulauan Nias.

Adapun agenda rapat/diskusi forum kepala daerah se-Kepulauan Nias tersebut yakni melakukan diskusi dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk membahas kelengkapan persyaratan administrasi pembentukan calon Ibukota Provinsi Kepulauan Nias, serta mempelajari hasil keputusan DPRD Provinsi Sumut dan keputusan Gubernur Sumut atas aspirasi pembentukan Nias menjadi sebuah provinsi.

Menurut Bupati Nias, pemekaran Provinsi Kepulauan Nias bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dan praktis serta meningkatkan infrastruktur pembangunan di berbagai sektor sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang.

Dalam acara itu, Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi mengucapkan selamat datang kepada sesama teman bupati/walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, segenap Tim Badan Persiapan Pembangunan Provinsi Kepulauan Nias dari pusat, provinsi dan Kepulauan Nias dalam rapat diskusi/kesepakatan tentang calon Ibukota Provinsi Kepulauan Nias dan segala persyaratan administrasi. (***)

N

Pemekaran Papua Picu Disintegrasi Oleh: Gasper Muabuay DALAM situasi peta politik nasional, Provinsi Papua cukup punya andil besar dalam mempengaruhi kondisi politik kenegaraan dan kebangsaan Indonesia.

Setiap kali berbagai isu persoalan politik Papua mencuat, maka pengaruhnya cukup kuat menggoyang kerisauan pemerintah Jakarta.

Selama ini pemerintah Jakarta menyebut Papua sebagai sebuah daerah konflik politik karena dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan ketidak-adilan kemanusiaan dan sejarah masa lalu yang berakibat dan berujung pangkal pada tuntutan-tuntutan politik rakyat Papua yang beberapa waktu pasca reformasi total di Indonesia menimbulkan perbedaan pandang politik yang tajam dengan pemerintah pusat dengan naiknya isu "M" (Merdeka) dan kemudian sebagai jalan tengah sepihak, pemerintah Indonesia mengakses UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus sebagai wadah penyelesaian konflik.

UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus baru berjalan sekitar dua tahunan, ternyata timbul lagi ketidakpuasan-ketidakpuasan dalam beberapa elemen masyarakat Papua dikarenakan kecurigaan terhadap Pemda Papua yang tidak merata dalam pengelolaan dan pembagian dana Otonomi Khusus kepada kabupaten-kabupaten di Papua. Yang kemudian, ketidak-puasan tersebut memancing beberapa pihak dalam masyarakat di Papua mempertanyakan keunggulan program Otonomi Khusus yang masih berumur balita itu.

Perkembangan ketidak-puasan yang demikian, berlanjut lagi menyambut isu pemekaran wilayah provinsi yang pada masa Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU No 45/1999 tentang pemekaran wilayah Papua menjadi tiga bagian, yakni Irian Jaya Timur, Tengah dan Barat. Rencana politik pemekaran ber-merk Jakarta tersebut ternyata dipegang kuat oleh beberapa elit politik Papua yang dimulai di Papua bagian Barat dan menyusul ke Papua Tengah, untuk kemudian berusaha terus mempengaruhi serta meyakinkan masyarakat agar dapat menerimanya.

Di Papua sebenarnya telah terjadi konflik politik tentang pemekaran wilayah sejak Brigjen Marinir Abraham O Atururi mengklaim diri sebagai gubernur sah provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari. Walaupun masih sebatas konflik pandangan politik, namun hal ini cukup memprihatinkan. Belum lagi, diperkuat dengan kipasan-kipasan oleh pemerintah pusat lewat menteri dalam negeri yang mengutus Dirjen Depadgri Siti Nurbaya, melantik Sekda Provinsi Irjabar di Manokwari. Padahal, justru sikap departemen dalam negeri tersebut berbeda dengan pernyataan Menko Polkam Susilo Bambang Yudoyono di Jayapura saat Porseni KNPI Papua di Jayapura, 8-9 Juli 2003 yang menyatakan Otonomi Khusus perlu terus dijalankan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di Papua.

Perbedaan pernyataan antara kedua pejabat pemerintah pusat tersebut justru membingungkan. Kelihatannya di dalam pemerintahan Megawati tidak ada kesatuan kebijakan yang sama. Masing-masing menterinya atau dirjennya bisa membuat kebijakan dan berbicara sendiri-sendiri. Hubungan kerja interdepartemen yang telah dibangun untuk menyelesaikan persoalan Papua, sama sekali tidak kelihatan kompak.

Kembali kepada konflik antarwilayah Papua sendiri, rasanya kita harus memberitahukan para pembesar-pembesar kita yang ada di DPRD maupun di Pemda-Pemda kabupaten yang berada di wilayah tengah Papua untuk belajar berpikir bijak dan rasional terutama untuk mampu melihat persoalan dari hati nurani luhur yang terdalam. Belajar kembali untuk melihat posisi kemauan rakyat dengan cara berpikir dan bertindak yang benar.

Hal yang perlu adalah asas rasionalisme, kritisme dan pragmatisme. Ketiga pandangan yang jika ditinjau dari logika hukum dan sosial politik persoalan Papua terkait begitu kuat.

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 2 1 ol.1 201 21

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id matisme. Ketiga pandangan yang jika ditinjau dari logika hukum dan sosial politik persoalan Papua terkait begitu kuat.

Khususnya dalam soal keinginan sepihak sejumlah elit di DPRDDPRD Papua tengah yang secara mengejutkan ingin secepatnya melakukan pendeklarasian pembagian wilayah pemekaran Papua Tengah dengan tergesa-gesa pada Agustus 2003 tanpa sebelumnya melakukan studi lapangan untuk menguji ambisi politik mereka di mata rakyat yang berada dalam lingkup daerah-daerah yang menjadi target pemekaran kewilayahan.

Sepertinya selama ini ada pembicaraan-pembicaraan rahasia termasuk pertemuan di Bali, beberapa waktu lalu yang dilakukan tingkat elite Papua Tengah yang sepikir dan setujuan, disimpan-simpan terpendam sambil menunggu moment yang tepat untuk mencuatkannya ke depan publik dengan maksud memperoleh dukungan massal.

Sebagaimana mungkin sudah tidak kuat lagi menahannya, kemudian secara tiba-tiba diskenariokan dengan memakai seorang Ketua DPRD Mimika yang juga sebagai figur penentu di daerah ini yang penuh ambisi pribadi membangun opini yang dapat menggugah masyarakat yang selama ini lagi diam, aman dan tenteram, dan sedang tidak berpikir atau menginginkan pemekaran wilayah tersebut.

Untuk diketahui, menurut rencananya yang diisukan oleh sekelompok elite Papua, khususnya anggota-anggota DPRD yang berada di wilayah Papua Tengah untuk mendeklarasikan Provinsi Papua Tengah di Timika pada bulan Agustus 2003 ini dengan Ibukotanya Timika. Hal ini secara resmi telah disampaikan oleh Ketua DPRD Mimika kepada pers di Timika, belum lama ini.

Sangat disayangkan bahwa cita-cita ini dirasakan sebagai maksud keinginan sepihak mereka elite-elite itu sendiri dan berada diluar jangkauan pengetahuan masyarakat. Mereka telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik psikologis dalam masyarakat. Kesenangan memunculkan ide-ide seperti ini, sadar atau tidak, para elite tersebut telah memerankan sebuah sikap provokatoris yang memancing kemungkinan datangnya berbagai gelombang aspirasi pandangan politik masyarakat Papua yang saling membingungkan dan berdampak pada meningkatnya intensitas suhu politik daerah dan berpengaruh secara nasional. Gangguangangguan politik seperti itu cocok ditempatkan dalam The Devil Authorisation Government yang pada waktu manusia sedang berada dalam situasi kedamaian, setan itu datang mengganggu. Dan, kemudian dalam jangka pendek dan jangka panjang memungkinkan timbulnya permasalahan sosial politik yang lebih besar.

Dari segi rasionalisme (akal), para pemimpin kita di wilayah Papua Tengah sedang berpikir dengan akal yang bersifat akal-akalan atau mengebiri asas rasionalisme pandang yang sebenarnya. Pengetahuan yang seharusnya bersumber dari "akal sejati" dipunahkan oleh akal-akalan tadi karena ambisi politik yang begitu kuat dalam diri-diri kelompok mereka untuk berjuang sebagai pahlawan masyarakat yang kepahlawanan itu pun dibikin-bikin dan berujung pada ambisi pribadi yang belum tentu diterima luas oleh masyarakat.

Ini menyedihkan sekali karena mereka mengeluarkan rencana kebijakan tidak populis di mata rakyat Papua mayoritas.

Kegilaan politik demikian menandakan bahwa para wakil rakyat kita tidak mampu membaca tanda-tanda zaman. Mereka hanya bisa memahami persoalan seperti itu secara lokal dan tidak melihat dampaknya secara global. Padahal, persoalan Papua dewasa kini telah menjadi konsumsi keprihatinan dunia internasional.

Dalam resolusi Parlemen Eropa yang diluluskan pada 5 Juni 2003 yang titik berat isinya tentang Papua, Aceh dan situasi menyeluruh di Indonesia, menyerukan keprihatinannya dengan 17 point resolusi yang saya kutip khusus untuk Papua, dari butir K sampai Q sebagai

ol.

1 20 14 22 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

berikut; k) Bahwa rakyat di provinsi Papua telah berulang kali menuntut RI untuk mengadakan dialog yang jujur bagi penyaluran aspirasi, dan penyelesaian ketidak-adilan yang terjadi atas masyarakat Papua. l) Bahwa parlemen Indonesia telah meluluskan undang-undang otonomi khusus untuk Papua (No 21/2001) pada 23 Oktober 2001. m) Bahwa masyarakat Internasional, termasuk Uni Eropa dan Forum Negara-negara Pasific (PIF) dengan jelas menyatakan dukungan mereka bagi otonomi khusus untuk Papua dan bahwa Uni Eropa siap untuk memberi dukungan keuangan dan teknis lainnya dalam pelaksanaan otonomi khusus. n) Bahwa pasal 5.2., 19, 20 and 21 Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua, Papua menyatakan pengadaan Majelis Rakyat Papua (MRP). o) Bahwa pasal 46 Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua menyatakan adanya pembentukan Komisi Untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi (Commission for Truth and Reconciliation), dan bahwa sampai saat ini pemerintah pusat masih gagal dalam melahirkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pembentukan MRP dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. p) Bahwa badan legislatif di provinsi dengan tekanan yang sangat kuat dari para pelajar, LSM, pemuka agama dan lembaga adat Papua, telah memutuskan pada tanggal 16 Oktober 1999 untuk menolak pemecahan Papua menjadi 3 provinsi. q) Bahwa pasal 76 Undang-undang Otonomi Khusus menyatakan bahwa rencana apa pun yang bertujuan memecahkan Papua menjadi beberapa provinsi hanya bisa dilakukan sesudah adanya persetujuan dari DPRD dan MRP. Belum lagi, dengan sejumlah koreksi internasional lainnya terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang langkahnya dinilai sangat kontra produktif dan dilihat sebagai rencana penggagalan UU Otonomi Khusus.

Merespon penuh pelaksanaan Otonomi Khusus yang salah satu aturannya berpatokan pada seruan pasal 76 Undang-undang Otonomi Khusus yang akan mengatur pemekaran wilayah Papua kelak. Dan, meminta pembatalan Inpres No 1/ 2003 tentang Percepatan Pemekaran Wilayah Papua yang dianggap merupakan kebijakan ilegal dan bertentangan dengan aspiratif hukum rakyat Papua yang terakomodir dalam UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus yang landasan keberpijakannya bertumpu pada hukum tertinggi negara Tap MPR No IV/ 1999 dan Tap MPR No IV/2000.

Nah, dari sini kita mesti tarik kesimpulan bahwa Papua dalam pandangan dunia internasional sedang melirik eksistensi sebuah Provinsi Papua secara utuh sampai pada tingkat mengakui keberadaan Otonomi Khusus.

Dengan pengakuan masyarakat internasional tersebut seharusnya para elite di Papua sadar dan mereka tidak melakukan tindak kebijakan yang kemudian oleh masyarakat internasional merubah lagi dukungan mereka dalam bentuk dukungan yang lain. Yang memungkinkan isu mendasar rakyat Papua merdeka (M) dapat berkembang lagi menuntut integritas nasional republik ini yang sedang dijaga-jaga seperti telur retak. Jika moment ini yang terjadi, maka jangan lagi menyalahkan rakyat Papua sebab Tanah Papua sejak lama telah dipermainkan seperti bola pimpong politik. „ Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik, pekerja di PT Freeport, tinggal di Timika).

Sumber : Suara Karya: : 4 September 2003

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pentingnya Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur Pemerintah Oleh: Yuslina SH MAP Widyaiswara Badan Diklat Provsu

WAWASAN kebangsaan adalah sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dan menentukan cara suatu bangsa mendaya gunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosial budaya ekonomi dan politik serta pertahanan dan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa Indonesia dan wawasan seperti yang diharapkan tidak memandang asal, suku , keturunan ataupun perbedaan warna kulit wawasan tersbut mengutamakan persatuan dan kesatuan yang seperti diungkapkan dalam undang-undang dasar 1945 alinea keempat yang mengatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Aparatur pemerintah sebagai unsur utama sumber daya manusia mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggara pemerintah dan pembangunan, sosok aparatur pemerintah yang mampu dalam membantu sebagian tugas pemerintah maka aparatur Negara diharapkan sebagai yang utama memahami wawasan kebangsaan. Aparatur diharapkan netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat karena sebagai sosok aparatur dengan fungsinya kedudukan sebagai Pegawai negri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunanl (UU No 43 th 1999 ps 3) Bagaimana caranya dapat mempersatukan dan mempererat, Dengan membina warga Negara Indonesia untuk setia terhadap tanah air.

Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yang artinya Indonesia terdiri dari beribu kepulauan yang didiami oleh berbagai suku dan agama tetapi yang mempersatukan adalah bhineka tunggal ika biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu dan dasar filosofi Negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara serta sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistimatis fundamental dan menyeluruh. Selain itu secara kausalitas bahwa nilainilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga subjektif yang artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal dan yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, kerakyatan dan Keadilan, artinya jikalau suatu Negara menggunakan prinsip filosofi, maka Negara tersebut pada hakekatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai sila-sila Pancasila.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap siala adalah : Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya yang meliputi dan

menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan Moral Negara, moral penyelenggaraan Negara, politik Negara ,pemerintaan Negara Hukum dan perundang-undangan Negara, Kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya.

SIla Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab : Terkandung nilainilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang beradab.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai mahluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil, konsekwensi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status social maupun agama, mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Persatuan Indonesia : Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras individu maupun golongan agama dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral oleh karena itu dalam tujuan Negara disebutkan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahtraan umum. Mencerdaskan kehidupan warganya. Oleh karena itu nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelengaraan Negara proses penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada moral, Ketuhanan, Kemanusiaan dan memegang teguh persatuan dan kesatuan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijksanaan dalam permusyawaratan perwakilan : Rakayat adalah merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara adalah dari oleh dan untuk rakyat oleh karena itu rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara.

Kita mengenal adanya lembaga perwakilan -perwakialn dari tiaptip golongan untuk ditempatkan di dewan untuk mengakomodasi pandangan maupun keinginan daripada berbagai ddaerah baik itu suku ras dan golongan dan kita juga mengenal adanya asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan keinginan-keinginan dari berbagai-bagai daerah tadi.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia : keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan Negara sert hubungan manusia dengan tuhannya. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 23 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Masih Relevankah Isu Komunisme? ulisan ini terinspirasi pada isu-isu dan rumor yang muncul dalam kegiatan kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014. Melalui media sosial, tim kampanye dan simpatisan kedua calon berupaya menampilkan sisi terbaik calonnya namun juga berupaya menampilkan sisi buruk dari program capres saingannya.

Salah satu rumor itu adalah adanya prasangka akan munculnya kembali paham komunisme di Indonesia jika salah satu capres tersebut berhasil menduduki kursi No 1 di republik ini. Kita sama-sama tahu bahwa rumor belum tentu kebenarannya. Untuk itu saya menulis tentang apa yang terjadi pada paham komunisme pada saat ini sebagai bahan renungan untuk kita dapat menyaring rumor tersebut sesuai dengan kebutuhan kita Sejak runtuhnya tembok Berlin pada 1989 dan diikuti dengan bubarnya Uni Soviet beserta negara-negara satelitnya baik di Asia maupun di Eropa Timur pada tahun 1991, menandai bahwa salah satu sistem ideologis terkuat di dunia yang ditakuti oleh Amerika dan Negara-negara Eropa barat telah runtuh yaitu komunisme.

Perang dingin pasca perang dunia ke-II telah berakhir dan pemenangnya adalah Amerika Serikat dan sekutunya sebagai bapak kandung paham demokrasi liberal dan kapitalisme.

Patut dicatat bahwa komunisme bukan hancur karena kalah perang dengan paham kapitalisme yang digawangi oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat. Tapi komunis hancur karena palu dan buldoser rakyat yang telah kehilangan keyakinan terhadap ide-ide komunisme.

Perekonomian negara-negara komunis terbukti tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem produksi global yang dikendalikan oleh informasi yang mengakibatkan matinya sektor industri dan merebaknya pengangguran secara besar-besaran.

Dan mereka meragukan sistem sosial-komunis mereka untuk dapat tetap menjawab tantangan zaman.

Runtuhnya sosialisme-komunisme menyebabkan sistem yang lainnya, yaitu liberalisme-kapitalisme menjadi satu-satunya ideologi yang berjaya bahkan hingga saat ini.

Walaupun ada pula pemikir-pemikir lainnya yang mempunyai prediksi berbeda tentang konsep perpolitikan pasca Perang Dingin dan mengemukakan alternatif dari segala kelemahan sistem liberal agar tetap bertahan dan tidak termakan zaman.

Namun demikian, banyak para pakar dan pengamat mengatakan bahwa liberalisme kapitalisme lah satu-satunya sistem ideologi yang ada saat ini. Hal ini di perkuat oleh Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington.

Fukuyama dalam bukunya "The End of History and The Last

T

ol.

1 20 14 24 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Ade P Nasution

Man" menyebutkan mengatakan bahwa paska perang dingin, tidak akan ada lagi pertarungan antarideologi besar, karena sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapi-talisme dan demokrasi liberal.

Meskipun menyadari evolusi sejarah, Fukuyama beranggapan bahwa demokrasi liberal merupakan titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia sekaligus bentuk final pemerintahan manusia.

Runtuhnya Soviet dan ambruknya tembok Berlin menjadi pertanda kalahnya sosialisme, dan sebagai gantinya adalah perayaan dan kemenangan kapitalisme tanpa ada kompetitornya.

Sedangkan Huntington dalam bukunya "The Clash Civilizations' menyebutkan bahwa secara fundamental dari sebuah konflik dalam dunia yang baru ini terutama lagi bukanlah karena ideologi atau ekonomi.

Bagian terbesar diantara berbagai macam bentuk manusia dan sumber daya yang ada maka konflik akan didominasi oleh perihal yang terkait dengan budaya.

Lewat hipotesisnya, Huntington mencoba menawarkan paradigma baru dalam melihat dunia. Ia melihat ada 7 peradaban yang akan mewarnai persaingan global: Western, Latin American, Confucian, Japanese, Islamic, Hindu dan Slavic-Orthodox.

Apa yang disampaikan oleh Huntington di atas, tampaknya sudah dilaksanakan Amerika Serikat dan sekutunya seperti yang kita lihat dalam kebijakan luar negeri yang mereka lakukan seperti kebijakan terhadap Irak, Iran, Suriah dan negara-negara lain yang kesemuanya lebih banyak bersifat budaya sosio religius ketimbang ideologis.

Menurut Fukuyama, sejak kejatuhan ideologi komunisme, lonjakan besar terjadi dalam perubahan ideologi negara-negara dunia. Sebagai contoh dari tahun 1975 sampai dengan 1990 saja terdapat kenaikan negara yang mengganti sistem ideologi sebanyak 30 negara dan pada saat ini hampir seluruh negara di dunia sudah memakai sistem demokrasi liberal kapitalisme.

Di samping itu, Fukuyama menemukan fakta bahwa negaranegara yang merubah sistem ideologinya ke liberalisme kapitalisme (sebelumnya memakai sistem fasisme atau komunis) secara statistik mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Spanyol, Filipina, Afrika selatan, Peru dan banyak negara lainnya.

Kita tidak boleh lupa, bahwa Indonesia, secara kuantitatif mengalami lonjakan besar ketika dimulainya pemerintahan Orde Baru pada awal 1970-an di masa Presiden Soeharto mengadopsi paham liberalisme kapitalisme yang salah satunya ditandai dengan masuknya kegiatan kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Menerima Perbedaan Menghargai Kesetaraan

SEBUAH konstruksi sosial dan budaya lewat perubahan kata dalam bahasa ternyata belum mampu mengubah atau setidaknya menurunkan sikap diskriminatif kita terhadap perbedaan. Ambil contoh kata difabel, yang berasal dari singkatan berbahasa Inggris diffable dan merupakan kependekan dari differenly able atau yang juga sering disebut sebagai different ability. Istilah difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah different abilities people (orang dengan kemampuan yang berbeda).

Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula.

Wacana penggunaan istilah difabel dimaksudkan untuk memberi sikap positif yang menekankan pada perbedaan kemampuan dan bukan pada keterbatasan, ketidakmampuan atau kecacatan baik fisik maupun mental. Karena itu setiap sikap yang diskriminatif, terutama di bidang pendidikan, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31(1) yang menjamin bahwa `setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan'. Bahkan secara lebih khusus, undang-undang sistem pendidikan nasional Pasal 5 menjelaskan bahwa `setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk m emperoleh pendidikan yang bermutu', serta `warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus'.

Namun, kata `pendidikan khusus' dalam UU Sisdiknas nyatanya masih setengah hati dijabarkan pemerintah, mengingat faktanya para difabel belum memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Harus diakui bahwa masalah keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola pendidikan kita dalam tiga dekade terakhir tidak pernah bisa diselesaikan secara baik dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Bukan hanya di Indonesia, isu soal keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan juga menjadi isu yang tak kunjung selesai dibicarakan seluruh dunia. Kebingungan itu salah satunya bisa jadi bermula dari definisi kesetaraan pendidikan itu sendiri, yaitu apakah kesetaraan bermula dari keterbatasan input sumber daya terhadap sekolah atau kesetaraan dari output di luar sekolah.

Akses Luas Jika kesetaraan dilihat dari aspek input sumber daya sekolah, selu-

ruh kebutuhan yang menjadi prasyarat terciptanya sebuah sekolah yang nondiskriminatif seperti guru yang berkualitas, sarana dan fasilitas yang memadai, serta manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel haruslah dirasakan oleh seluruh siswa dalam setiap aspek pelayanan. Termasuk kategori ini ialah akses terhadap anak berkebutuhan khusus dalam pelayanan pendidikan bagi para penyandang difabel.

Selama ini disediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak-anak difabel, disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya, yaitu sekolah luar biasa (SLB). Disadari atau tidak, sistem pendidikan SLB itu telah membangun tembok besar eksklusivisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan yang terpisah dari pendidikan reguler sudah barang tentu menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dan anak-anak pada umumnya. Kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial masyarakatnya. Mereka merasa keberadaan mereka bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Sementara itu, masyarakat umum juga menjadi tidak begitu akrab dengan persoalan-persoalan kehidupan kelompok difabel. Masalah akses pendidikan bagi difabel dan mereka yang berkebutuhan khusus memang menjadi persoalan di seluruh dunia. Di banyak negara, 50%60% anak-anak tanpa kecacatan dan hanya 2%-3% anak difabel masuk sekolah. Itulah sebabnya, badan dunia seperti UNESCO memberi perhatian serius mengenai persoalan ini. Dalam Penyataan Salamanca (UNESCO, 1995) misalnya, ditekankan hal-hal yang berkaitan dengan hak para difabel seperti memperoleh penyesuaian pendidikan agar dapat mengikuti sekolah sebagaimana halnya anak-anak normal.

Pemerintah semestinya memikirkan secara khusus anggaran pendidikan yang tidak diskriminatif dalam mengejar ketertinggalan anak-anak difabel. Selain itu, pemerintah perlu memikirkan masalah kesetaraan yang bersumber dari output sekolah. Tingkat kemampuan ekonomi orangtua dan cara lingkungan tempat siswa difabel berada juga merupakan masalah serius yang harus diselesaikan dan harus menjadi faktor pertimbangan pemerintah dalam mengerjakan kebijakan nondiskriminatif itu. Tentu terdapat banyak sekali ketimpangan yang luar biasa dan menyebabkan anak-anak difabel menjadi sema kin jauh dari isu kesetaraan dalam menerima pendidikan yang berkualitas, seperti terbatasnya kemampuan negara untuk menjadikan mereka sebagai penduduk yang sejahtera, dengan faktor kebutuhan khusus dan kemiskinan hanya dieksploitasi sebagai kebutuhan politik semata.

Dalam buku Politics, Language, and Culture: A Critical Look at School Reform, Joseph Check (2004) memastikan bahwa dalam setiap sistem pendidikan sebuah negara melalui muatan kurikulumnya tak akan pernah bisa menghindari isu RAS, bahasa, dan budaya, karena isu-su tersebut selalu berkaitan dengan persoalan pemerataan (equity) pendidikan masih tetap tinggi, akses (access), dan kualitas (quality) pendidikan juga masih rendah. Untuk itulah, perlu dipikirkan dan dibuat rancang bangun mekanisme yang terintegrasi terhadap proses pendidikan, antara anak-anak difabel dan anakanak yang normal. Kapan? Sebaiknya sekarang, dan kita berharap pemerintahan baru akan mewujudkan pendidikan inklusif itu dengan sungguh-sungguh, bukan setengah hati. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 25 ol.1 201

Galeri bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Galeri bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pahlawan-pahlawan Asal Sumatera Utara

ol.

1 20 14 28 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Yakin Semangat Kepahlawanan Ampuh Cekal Paham ISIS ubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yakin semangat kepahlawanan yang diwariskan para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia ampuh mencekal Paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) berkembang di Sumut.

"Oleh sebab itu jiwa, semangat dan nilai-nilai kepahlawanan harus terus kita revitalisasikan agar berbagai paham dari luar termasuk ISIS tidak merebak di dalam negeri," ujarnya dalam sambutan dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Kamis (7/8).

Berbicara pada Diskusi Publik Merevitalisasi Nilai-nilai Perjuangan Pahlawan Nasional asal Sumut dan Bedah Buku Mengenal Para Pahlawan Nasional dari Sumut, Gubsu berpesan semangat kebangsaan dari para pahlawan harus dipertahankan.

"Salah satu semangat itu yakni Pancasila dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu ISSI tidak akan berkembang di Sumut karena tidak sesuai ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia," ujarnya.

Tampil narasumber pada dialog dan bedah buku dengan moderator Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP di Aula Kebangsaan Badan Kesbangpol Sumut ini yaitu DR Budi Agustono (Sekretaris Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya USU), Dra Flores Tanjung MA dari Unimed dan Budayawan Drs Muhammad TWH. Buku Mengenal Para Pahlawan Nasional dari Sumatera Utara ini diterbitkan oleh Pemprovsu bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya USU dan USU Press. Tim penyusun Budi Agustono, Eddy Syofian, Muhmmad Takari, Fitriaty Harahap, Edi Sumarno dan Hesristina Dewi.

Lebih lanjut Gubsu memaparkan spirit berkorban dan menebarkan pengabdian dalam membebaskan bangsa menjadi bangsa beradab menjadi nilai utama pahlawan. Saat ini spirit berkorban dan menebarkan pengabdian untuk membangun bangsa perlu lebih diperkokoh.

Budi Agustono memaparkan dalam rangka mengisi dan mengembangkan peradabannya, manusia memerlukan berbagai motivasi di dalam hidupnya. Dalam rangka berbangsa dan bernegara, yang paling sering menjadi motivasi dan inspirasi itu adalah para pahlawan.

G

Para pahlawan ini menjadi sumber inspirasi seseorang dalam mengisi kehidupannya. Pahlawan ada yang bergerak melawan orang atau sekumpulan orang yang bertindak semena-mena terhadap orang lain. Atau juga melawan penjajah dengan senjata, untuk memerdekakan bangsa.

"Para pahlawan ini juga biasanya memiliki strategi dan siasat berjuang untuk membebaskan bangsanya dari cengkeraman kekuasaan asing," ujarnya.

Hampir setiap daerah memiliki pahlawan nasional. Bagi daerah, ada tidaknya, bahkan banyak tidaknya, pahlawan peringkat nasional yang telah diangkat, menjadi kebanggaan sendiri.

Pahlawan nasional, bagi daerah merupakan simbol keterlibatan dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Jika deretan pahlawan nasional yang mendapat diputuskan pemerintah diibaratkan sebagai sebuah album nasional, maka keterwakilan daerah akan membanggakan semua warganya.

Dalam kaitan ini, Sumatera Utara telah mengisi album nasional itu dengan menempatkan putra-putri terbaiknya mewakili daerah. Para pahlawan Indonesia asal Sumatera Utara itu adalah Sisingamangaraja XII, Ferdinand Lumban Tobing (F.L. Tobing), K.H. Zainul Arifin, Amir Hamzah, Adam Malik, A.H. Nasution, Kiras bangun, Teuku Muhammad Hasan, D.I. Panjaitan dan T.B. Simatupang.

Para pahlawan itu kini telah tiada, namun mereka tentunya mewariskan nilai-nilai kejuangan yang patut diteladani untuk menjadi pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu perlu menggali kembali nilai-nilai kepahlawanan dari Sumatera Utara untuk menjadi tauladan dalam melayarkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.(***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 29 ol.1 201

Profil bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Forum-Forum di KesbangPol Linmas S elain organisasi kemasyarakatan, Badan Kesbangpol linmas juga membina keberadaan forom-forum yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah. a. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Pembentukannya didasarkan pada : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 47 Tahun 2011 tentang Pedoman penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/ 766/KPTS/2011 tentang Dewan Pembina dan Pimpinan Harian Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2016.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/ 04/KPTS/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/766/KPTS/2011 tentang Dewan Pembina dan Pimpinan Harian Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2016.

Alamat : Jalan Gatot Subroto no 117 Medan/Badan Kesbangpollinmas Provsu FPK provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan SK Gubsu nomor 188.44/04/KPTS/2013 mempunyai tugas : menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran ke-

ol.

1 20 14 30 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

bangsaan; menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2016 Berdasarkan SK Gubsu nomor 188.44/04/KPTS/2013 Alamat : Jalan Gatot Subroto no 361 Medan Website : www. fpksumut.com Nama PengurusJabatan Drs. H. Bahari Damanik (Ketua) Drs. H. Afifuddin Lubis, MSi (Wakil Ketua) Drs. H. Arifinsyah, M.Ag (Sekretaris) Suwito (Bendahara) Drs. A.M. Situmorang (Anggota) Drs. Nabari Ginting, MSi (Anggota) Drs. H. Sarwo Edi, MA (Anggota) Drs. H. Muhammad D. (Anggota) Drs. H. Zulkarnain Guci, MA (Anggota) H. Juliswan Damanik, SH (Anggota) Drs. Zakaria Y. Lafau, MM (Anggota) Ardjan Leo Anggota Drs. R. Gopala Khrisna,SH (Anggota) Saparuddi, S.Ag, MA (Anggota) Faozanolo Zega, SH (Anggota) R. Maimbang, BA (Anggota) Asdani (Anggota) Syawal Pasaribu (Anggota) Drs. H. Erwan Effendi, MA (Anggota) Bustami Usman, SE (Anggota) b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab Iainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan saranaprasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbuinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

Profil bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan din' masyarakat.

FKDM provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan SK Gubsu nomor : 188.44/324/KPTS/2012, mempunyai tugas: menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasi-kan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur mengenai kebijakan yang berkaftan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pengurus Foum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 Berdasarkan SK Gubsu nomor 188.44/324/KPTS/2012 Alamat : Jalan Gatot Subroto no 361 Medan Nama PengurusJabatan Kol (Purn) H. Nurdin Sulistyo, S.Sos (Ketua) Drs. H. Abd. Rahim Harahap (Wakil Ketua) Drs. H. Jumiran Abdy (Wakil Ketua) H. Tosim Gurning, SH (Sekretaris) Drs. Thomson Hutasoit (Wakil Sekretaris) Drs. Abdul Wahid (Bendahara) Fanoma, BA (Anggota) Drs. H. Bahari Damanik (Anggota) Kol. (Purn) Bina Sinuhadji, Sip (Anggota) Drs. Yusuf Rizal (Anggota) Drs. Nasrun Husin Lubis (Anggota) Tarm. M. Samalanga (Anggota) H. Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP (Anggota) Pandita M. Chandra Bose, S.Sos (Anggota) Alamsyah Ahmad, Spd (Anggota) Ir. Martua Mora Batubara (Anggota) Budi Nasution, SH (Anggota) Fachruddin Syamsudin, SH (Anggota) Robert Simanjuntak, SH (Anggota) Drs. Akhir Nawawi (Anggota) Sukiran, SH (Anggota) Sunaryo Gunawan (Anggota) c. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bahwa dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat telah diatur tugas-tugas pokok Forum Kerukunan Umat Beragama pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Forum Kerukunan Umat Beragama adalah wadah para pemuka agama yang dibentuk oleh masyarakat, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Secara umum FKUB Provinsi memiliki fungsi sebagai : FKUB Provinsi memberikan Saran dan Pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan

pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Gubernur Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatannya Menampung aspirasi di kalangan umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pusat Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI, wewenang memberikan rekomendasi izin pendirian rumah ibadat adalah FKUB Provinsi setelah menerima pertimbangan tertulis dari FKUB kota/kabupaten.

Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara periode 2012-2017 Berdasarkan SK Gubsu nomor 188.44/362/KPTS/2012 Alamat : Jalan Amal no 1 EE Medan Nama PengurusJabatan DR. H. Maratua Simanjuntak (Ketua) Pastor Benno Ola Tage, PR (Wakil Ketua) Oemar Witaryo, SH (Wakil Ketua) PDT. DR. Elim Simamora (Sekretaris) DR. H. Arifinsyah, M. Ag (Wakil Sekretaris) Naran Sami, SH (Wakil Sekretaris) Andy Wiranata, SE (Bendahara) Drs. Sarwo Edi, MA (Wakil Bendahara) Prof. DR. H. Hasan Bakti Nasution, MA (Anggota) Drs. H. M. Arifin Umar (Anggota) Drs. H. Amas Muda Siregar, MBA, MM (Anggota) Drs. Ansyari Yamamah, MA (Anggota) H. Dharma Effendi, SH (Anggota) Nispul Khoiri, M.Ag (Anggota) Drs. Abdul Razak, M.Si (Anggota) Najamuddin, S.Ag, M.Ag (Anggota) PDT. Enida Girsang, M.Th (Anggota) PDT. DR. Jhon Hasiholan Manurung (Anggota) PDT. WTP. Simarmata, MA (Anggota) PDT. Drs. J. Washington Panjaitan, S.Th (Anggota) Drs. Albert Pakpahan, MAP (Anggota) Mukhsin Purba (Staf Sekretariat) M. Bayu F. Lubis (Staf Sekretariat) Ahmad Naseri (Staf Sekretariat) d. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Kominda memiiiki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal. Kominda provinsi mempunyai tugas: merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomuneikasikan informasi/bahan keterangan

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 31 ol.1 201

Profil bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di provinsi.

Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubsu nomor 11 Tahun 201 Ketua: Gubernur Sumatera Utara Pelaksana Harian: Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Utara Sekretaris: Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provsu Wakil Sekretaris: Kabid Pembinaan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provsu Anggota 1. Asintel Kasdam I/BB 2. Dir. Intelkam Poldasu 3. As Intel Kajati Sumatera Utara 4. As Intel Lantamal I/Belawan 5. As Intel Kosek Hanudnas III 6. Asisten Pemerintahan Sekdaprovsu 7. Danden Intel Dam I/BB 8. Danden Intel Lantamal I/ Belawan 9. Kasi Intel Lanud Suwondo Medan 10. BAIS TNI 11. Kabid P2 Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara 12. Kabid Intelijen Penindakan dan system Informasi Keimigrasian Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara 13. Unsur Pajak 14. Unsur Bank Indonesia 15. Kasubbid Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini Bakesbangpollinmas Provsu e. Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (Pimansu) Akhir-akhir ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin hari menunjukkan peningkatan. Kondisi ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan ancaman langsung ke masyarakat, bangsa dan Negara khususnya generasi muda.

Pada tataran kebijakan, upaya pemberantasan narkoba telah diatur dalam instruksi Presiden nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN).

Pada tataran Pelaksanaan, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum sehingga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga mampu membendung dan mencegah sekaligus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Oleh sebab itu kehadiran Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (Pimansu) Sumatera Utara diharapkan dapat membantu upaya pemberantasan Narkoba tersebut.

ol.

1 20 14 32 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (Pimansu) Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/24/KPTS/2012 memiliki tugas : 1. Mempersiapkan sarana dan prasarana tentang pencegahan dan penanggulangan Narkoba.

2. Memberikan layanan informasi dan data tentang permasalahan narkoba.

3. Melaksanakan Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

4. Melaksanakan konsultasi dan konseling permasalahan narkoba 5. Melaporkan hasil kerja kepada Gubernur melalui sekretariat Daerah Sumatera Utara.

Keanggotaan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Keputusan Gubsu no 188.44/24/KPTS/2012 Tahun 201 Pelindung: Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provsu Penasehat: Asisten Kesejahteraan Sosial Provsu Kepala Biro Kemasyarakatan dan Sosial Provsu Kepala Biro Hukum Setda Provsu Ketua Dewan Penyantun Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia Pelaksana: Direktur Eksekutif Drs. Zulkarnain Nasution, MA Sekretaris Yusdiana, SE, MSi Bendahara Fitri Yanti, S.Sos, MA Anggota: 1. Mara Indah Simamora, ST 2. Khairul Ardi Lubis, S.Ag 3. Haikal Hamzah Lubis, S.HI 4. Hamidi Pontas Hasibuan, S.HI f.Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri merupakan Tim yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.

Pada Tingkat Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/135/KPTS/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud bertugas : „ mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri; „ melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara; „ melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam negeri secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil

Profil bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id pemetaan potensi konflik; merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan; mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas dalam mengatasi permasalahan diluar kemampuan dan kewenangan Bupati/Walikota; dalam hal Tim Terpadu Provinsi Sumatera Utara menghadapi permasalahan diluar kemampuan dan kewenangannya, Gubernur Sumatera Utara dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Pusat; memberikan supervisi, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh Tim Terpadu Kabupaten/Kota dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri; memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme, serta perkembangan penanganannya; melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Menteri Dalam Negeri RI secara berkala dan/atau insidentil.

Sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut, susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara yaitu : Ketua : Gubernur Sumatera Utara Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Wakil Ketua II : Kapolda Sumatera Utara Wakil Ketua III : Pangdam I/BB Sekretaris : Kaban Kesbang Pol dan Linmas Prov.

Sumatera Utara Wakil Sekretaris I : Karo Ops Polda Sumatera Utara Wakil Sekretaris II : Asops Kodam I/BB Anggota: 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provsu.

2. Asintel Kejati Sumatera Utara 3. Dir Intelkam Polda Sumatera Utara 4. Dir Binmas Polda Sumatera Utara 5. Asintel Kodam I/BB 6. Aster Kodam I/BB 7. Asintel Lantamal I/Belawan 8. As Ops Kosek Hanudnas III Medan 9. Kadis Ops Lanud Soewondo Medan 10. Staf Anev Binda Sumatera Utara 11. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara 12. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provsu 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu 14. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu.

15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu 16. Kepala Dinas Kominfo Provsu 17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu 18. Kepala Dinas Pendidikan Provsu 19. Kepala Satpol PP Provsu

20. Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Utara 21. Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu 22. Kepala Biro Pemerintah Umum Setdaprovsu 23. Kepala Biro Hukum Setdarovsu 24. Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu 25. Kepala Biro Umum Setdaprovsu 26. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Prov Sumatera Utara 27. Ketua Forum Kerukunanan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara 28. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Prov. Sumatera Utara 29. Ketua Pusat Kajian Konflik dan Radikalisme USU 30. Sekretaris Forum Koordinasi Penaggulangan Terorisme Sumut Sekretariat : Kepala Sekretariat Kabid Linmas Bakesbang, Pol dan Linmas Provsu Wakil Ka Sekretariat I Kabid Wasnas Bakesbang, Pol dan Linmas Provsu Wakil Ka Sekretariat II Sekretaris Bakesbang, Pol dan Linmas Provsu Anggota: 1. Unsur Polda Sumatera Utara 2. Kasubbid Penaganan Konflik dan Keamanan Bakesbang, Pol dan Linmas Provsu 3. Kasubbid Potensi dan Pelatihan Bakesbang, Pol dan Linmas Provsu 4. Staf Sekretariat Setdaprovsu 5. Staf Bakesbang, Pol dan Linmas Provsu g. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Upaya pencegahan terorisme sesungguhnya bukan tangggung jawab pihak kepolisian. Di dalam pencegahan terorisme, kepolisian dapat mendeteksi dan memproses secara hukum siapa saja yang diduga melakukan tindakan yang mengarah terorisme, tetapi seluruh elemen masyarakat juga punya peran dan tanggung jawab untuk membantu pihak kepolisian. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk membantu bidang tugasnya, BNPT dapat membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah diseluruh Indonesia.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : Kep-75/ K.BNPT/11/2010 tanggal 30 November 2012.

Keanggotaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kepala BNPT no Kep-75/K.BNPT/11/2010 Supervisi : Deputi I BNPT Ketua : Drs. Eddy Syofian, M.AP Sekretaris : Drs. Zulkarnain Nasution, MA Bendahara : Surya Adinata, SH, M.Kn Bid. Agama, Pendidikan dan Dakwah: Drs. Ansari Yamamah, MA Bid. Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum: Pdt. IR. Boimin Sirait, M.Th. Bid. Pemberdayaan Media Massa, Humas, Sosialisasi: Drs. Sofyan Harahap Bid. Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan: Drs Ishaq Ibrahim, MA Bid. Kajian dan Penelitian: Prof. Dr. Irmawati Psikolog. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 33 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara im Pemenangan pasangan capres Prabowo-Hatta dan Jokowi- Kalla beserta tokoh dan pemuka agama Sumatera Utara sepakat menjaga situasi keamanan Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 9 Juli 2014 dan penghitungan surat suara tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Juli 2014 telah berjalan aman, tertib dan demokratis, walaupun masih adanya protes dari Tim Sukses masing-masing pasangan calon namun tidak sampai mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

1. Hasil Penghitungan Surat Suara Perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sumatera Utara sebesar 64.18%.

2. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara Membentuk Posko Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Provinsi Sumatera Utara Melaksanakan Apel Gabungan TNI/POLRI/PNS dan Masyarakat Sumatera Utara sekali dalam 2 bulan Melaksanakan Dialog Kebangsaan FKPD Provinsi Sumatera Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan Partai Politik dan lain-lain sekali dalam 2 bulan Memfasilitasi Deklarasi Masyarakat Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 dengan tema : Sumatera Utara Damai, Pemilu Bermartabat" Melakukan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Sumatera Utara dengan Penyelenggara Pemilu, Bupati/Walikota, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajari se Sumatera Utara pada tanggal 28 Januari 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi celup kelingking bagi pemilih pemula di Kab/Kota se Sumatera Utara.

Melakukan Sosialisasi Pemilih cerdas bagi penyandang disabilitas Menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui TVRI, RRI, media masa, baliho, spanduk, lefleat dan lain-lain.

T

ol.

1 20 14 34 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

FKPD Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan ke Kab/Kota se Sumatera Utara guna mengevaluasi persiapan distribusi logistik Pemilu Legislatif.

FKPD Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan Pemungutan Suara Pemilu Legislatif ke Kab/Kota yang dianggap strategis.

Memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan Pemilu Damai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan Tim Pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 Probowo Subianto - Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Ir. Joko Widodo - Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 bagi Jajaran Pimpinan Daerah Kab/Kota dan Kecamatan se Sumatera Utara dengan tema : Optimalisasi kewajiban Pemerintah Daerah Aparat Keamanan dan Penegak Hukum, dalam mensukseskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Sumatera Utara.

Melakukan Rapat Anggota Posko Pusdalsis Tim Penangangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi Sumatera Utara secara berkala Melakukan Rapat FKPD Provinsi Sumatera Utara secara berkala guna menyamakan visi dan misi dalam setiap pengambilan kebijakan.

FKPD Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan lapangan ke Kab/Kota guna mengecek dan mengevaluasi distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 FKPD Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemerintah Provinsi melakukan pertemuan FKPD Provsu dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan Tim Sukses Calon Presiden dan Wakil Presiden guna menanggapi dinamika hasil quick count yang masing-masing mengklaim kemenangan perolehan suara.

Tokoh masyarakat dan Tim Sukses pasangan calon melakukan konfrensi pers menghimbau agar masyarakat tidak terpancing atas perhitungan quick count dan diminta bersabar menunggu hasil penghitungan manual oleh KPU. (***)

45 Sifat Karakter Bangga Jadi Orang Indonesia 1. Bangga sebagai orang Indonesia 2.Gotong Royong 3. Religius 4. Beradab 5. Menjaga Persatuan 6. Musyawarah Mufakat 7. Demokratis 8. Adil 9. Toleransi 10. Kerukunan 11. Pantang Menyerah 12. Rela Berkorban 13. Kerja Keras 14. Menghormati orang yang lebih tua 15. Cinta Damai 16. Memiliki rasa malu 17. Menjaga Kehormatan 18. Berpikir Positif 19. Tidak merasa rendah diri 20. Rendah Hati 21. Santun 22. Ramah 23. Jujur 24. Bersahaja 25. Disiplin 26. Setia 27. Sportif 28. Konsisten 29. Cinta Lingkungan 30. Cinta Seni dan Budaya 31. Berani 32. Siap Bersaing 33. Amanah 34. Selalu mau belajar 35. Terbuka 36. Riang Gembira 37. Kreatif 38. Mandiri 39. Tanggungjawab 40. Peduli 41. Ikhlas 42. Kesetiakawanan Sosial 43. Senantiasa Menjaga Kesehatan 44. Menonjolkan Kewajiban daripada Hak 45. Kerjasama

| 35

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pendidikan Wawasan Kebangsaan

D

ari berbagai kalangan mengatakan bahwa dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa Nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan komplek (dynamic complecity). Pengaruh globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transfortasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun.

Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui sentra-sentra pendidikan seperti sentra keluarga, masyarakat dan sekolah, yang disebut pula sebagai tri sentra pendidikan (tiga pusat pendidikan). "Seluruh sentra tersebut dikembangkan inklusivisme bukan eksklusivisme dimulai dari keluarga, masyarakat (society maupun community) dan sekolah", tutur Prof. Dr. Rasdi Eko Siswoyo, MSc dalam Forum Kebangsaan Kota Semarang 2007 di Gedung Balaikota, Rabu (29/8).

Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan tingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Hasil pandangan itu merumuskan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang mempunyai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan system pertahanan dan keaman-

ol.

1 20 14 36 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

an, serta segala macam aspek kehidupan yang serba satu.

Memperhatikan semakin menipisnya wawasan kebangsaan saat ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah pendidikan wawasan kebangsaan perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya ? factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan kita ?, dan konsep-konsep wawasan kebangsaan yang bagaimana untuk menghadapi masyarakat yang majemuk ?, saya kira untuk mencari jawabannya memerlukan pemikiran yang tidak mudah, berikut ini penulis tidak berpretensi yang mumpuni tetapi sekedar ikut mencoba mencari solusinya, sudah barang tentu dengan menggunakan bantuan pemikiran-pemikiran para pakar.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan Sebagaimana diuraikan diatas bahwa sentra pendidikan meliputi keluarga, masyarakat dan sekolah, oleh karenanya ketiga komponen inilah yang mestinya bertanggung jawab terhadap pendidikan kewaspadaan masyarakat ini. Dari beberapa artikel yang sempat penulis baca bersumber dari internet, ternyata ketiga komponen tersebut sudah banyak berperan, bahkan sudah ada lembaga swasta yang mengadakan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan apalagi lembaga-lembaga resmi pemerintah seperti Kesbanglinmas di berbagai Provinsi/Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan forum diskusi tentang perlunya pendidikan wawasan kebangsaan. Hanya hasilnya sampai dengan saat ini masih belum terlihat dengan nyata.

Pada saat masa orde baru, pemerintah menyelenggarakan penataran P.4, saya kira itu merupakan upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Sayangnya usaha yang luhur tersebut disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dan akhirnya menghadapi resistensi dari masyarakat terlebih pada saat munculnya era reformasi.

Wawasan kebangsaan saat ini, menurut Laksda TNI (Purn) Koesnadi Kardi yang ditulis Hatta Harris Rahman yaitu waktu beliau menjabat

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Kabagdiklat Dephan adalah sudah sangat menurun di berbagai kehidupan masyarakat baik di lingkungan pendidikan, pemukiman masyarakat maupun di lingkungan kerja. Hal ini tercermin dengan rendahnya kinerja masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu sudah saatnya semua komponen bangsa peduli dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Hal ini dapat diupayakan melalui pendidikan kebangsaan baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal.pendidikan di lingkungan pemukiman maupun pendidikan di lingkungan kerja. Namun barangkali akan timbul resistensi dari masyarakat maupun media massa karena di khawatirkan seperti jaman Orde Lama.

Oleh karena itu masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan untuk masa-masa mendatang karena kalau tidak di lakukan maka akan semakin timbul degradasi dalam National and Character Building dan bangsa Indonesia tinggal saat-saat kehancurannya saja bilamana tidak di lakukan upaya yang serius melalui pendidikan, hanya saja jangan dilakukan seperti di jaman Orde Baru, melainkan metodenya harus diperbaiki tidak seperti di masa yang lalu yang syarat dengan doktriner bukan menerima pendidikan kebangsaan dengan secara kesadaran.

Wawasan kebangsaan masyarakat yang tinggi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat tumbuh karena adanya wawasan kebangsaan yang baik pula. Kita bisa berkaca pada Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Korea, Singapura maupun Jepang.

Hal ini dapat dilihat bagaimana cara bekerja mereka yang sangat tinggi kinerjanya dibandingkan dengan bangsa Indonseia.

Apabila pendidikan kebangsaan dilakukan secara teratur dan berlanjut maka akan nampak hasilnya beberapa tahun mendatang dengan indikasi kinerja bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain seperti adanya transparansi, tidak adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Seperti yang sekarang terjadi masih dapat dilihat di media cetak dan elektronik yang mengemuka dengan adanya kasus-kasus korupsi, kekerasan masyarakat dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila wawasan kebangsaan sudah tinggi maka hal ini akan tidak terjadi karena adanya rasa nasionalisme yang tinggi, budaya malu, rasa harga diri yang tinggi, dedikasi yang tinggi serta semangat kerja yang tinggi.

Pendidikan wawasan kebangsaan tidak boleh terputus karena akan tidak berlanjutnya kelangsungan system, metoda dan doktrin yang telah disusun dalam bentuk kurikulum pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah, Sekolah lanjutan, sampai perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja maupun di lingkungan pemukiman. Apabila hal ini dilakukan maka tidak ada celah-celah kekosongan dalam pendidikan wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan selalu dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut secara otomatis.

Mengingat wawasan kebangsaan masyarakat saat ini rendah dengan berbagai indikasi maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan. Apabila hal ini dilakukan maka akan meningkatkan kualitas kebangsaan masyarakat yang tercermin dengan berbagai hal seperti etos kerja, semangat kerja, tidak adanya pelanggran hukum, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah merupakan subyek yang dominan dalam menyelenggarakan pendidikan kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melaksanakan perencanaan pendidikan, pengorganisasian dalam pendidikan kebangsaan, mengatur kegiatan dalam pendidikan kebangsaan serta mengawasi jalannya pendidikan kebangsaan masyarakat.

Factor-faktor yang mempengaruhi Factor-faktor yang mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sangatlah komplek. Secara umum dapat dilihat pengaruh dari dalam (internal) dan pengaruh dari luar (eksternal). Pengaruh dari dalam antara lain banyaknya suku, agama, ras, budaya local, geografis, politik, ekonomi. Sedangkan factor yang mempengaruhi dari luar adalah perubahan yang cepat dan komplek kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruh globalisasi .

Sehingga perlu diperhatikan dinamika, kompleksitas dan keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat, jangan terjadi kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial & ekonomi, dan dihindari adanya upaya-upaya untuk mengekang proses demokratisasi & desentralisasi, serta pikiran-pikiran sempit yg bersifat primordial.

Konsepnya bagaimana Mengingat wawasan kebangsaan yang sudah semakin menurun saat ini maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan, penataran, pelatihan yang direncanakan oleh pemerintah selanjutnya diorganisir dan dilaksanakan kegiatannya serta diawasi pelaksanaannya baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran bukan pemaksaan dan tidak sekedar kepatuhan tetapi komitmen berbagai komponen pendidikan yang ada untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita.

Metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman. Dengan metode ini maka diharapkan masyarakat akan mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi sehingga timbul kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari sekarang. Metode ini perlu pula didukung oleh sarana dan prasarasana yang memadai dan tentunya komitmen dari pemerintah.

Penutup Wawasan kebangsaan saat ini terjadi erosi akibat dari pengaruh lingkungan strategis yang sudah berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kasus seperti banyaknya remaja yang sudah menggunakan obat-obatan terlarang, kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya yang setiap hari terlihat di media cetak maupun elektronik. Untuk itu perlu kiranya segera dilaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat guna meningkatkan wawasan kebangsaannya sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia "Pancasila" dan mampu bertahan walaupun terjadi dampak yang hebat dari pengaruh globalisasi.

Pendidikan wawasan kebangsaan menggunakan sentra pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah secara sinergis. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 37 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

HMI Medan Tegas Tolak Paham ISIS

P

Waspadai dan Cegah Paham ISIS Masuk Sumut

aham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) harus diwaspadai dan dicegah dini jangan sampai berkembang di Sumatera Utara (Sumut) karena

tidak sesuai ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Demikian salah satu kesimpulan Silaturrahmi Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumut dengan forum-forum strategis Sumut di Aula Kebangsaan instansi tersebut, Selasa (5/8).

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP juga mengharapkan masyarakat arif dan bijaksana menyikapi berbagai fenomena yang ada, terutama yang berasal dari luar negeri.

"Solidaritas antar bangsa terhadap ketidakadilan misalnya adalah hal yang sah-sah saja, tetapi jangan sampai mengganggu tatanan kebangsaan dan harus tetap dalam koridor Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Eddy.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut DR H Maratua Simanjuntak MA mengimbau organisasi-organisasi Islam jangan sampai terpengaruh terhadap perkembangan luar negeri yang tidak sesuai dengan watak dan karakter Bangsa Indonesia.

"MUI juga telah sependapat untuk tidak mengembangkan atau tidak menerima faham ISIS. Namun sebagai persaudaraan Islam, Palestina perlu kita dukung agar Israel tidak semenamena membordir warga Gaza," tegasnya.

Selain Maratua, hadir pada silaturrahmi ini antara lain Ketua FPK Sumut H Bahari Damanik, Wakil Ketua FKDM Sumut H A Rahim Harahap, Ketua Forum Pelestarian Budaya Sumut H Pandapotan Nasution dan para pejabat struktural Kesbangpol.

Pada acara yang juga diisi ceramah Agama oleh Al Ustadz Surianda Lubis SAg juga hadir tokoh-tokoh etnis seperti Drs S Is Sihotang dan tokoh pemuda diantaranya Ketua HMI Ca-

ol.

1 20 14 38 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

bang Medan Mirza Zamzami.

Lebih lanjut Maratua mengakui ISIS merupakan suatu upaya mendirikan negra Islam, awalnya khusus untuk Irak dan Syria, namun pahamnya kemudian merebak ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

"Pada saat Indonesia merdeka dahulu memang pernah ada orang yang berupaya agar negera ini menjadi negara Islam namun oleh pemimpin-pemimpin bangsa saat itu termasuk para tokoh Islam disadari bahwa Indonesia bukan lah negara Islam yang tepat sehingga akhirnya negara ini berazaskan Pancasila," ujarnya.

Lanjutnya, kemudian muncul DI/ TII namun ternyata tidak bisa membumi di Indonesia karena budaya bangsa Indonesia memang budaya toleran, ramah, gotong royong dan budaya saling menghargai dan saling membesarkan Agama-agama tanpa menyinggung keyakinan dan akidah.

"Oleh sebab itu paham ISIS untuk Indonesia tidak tepat dikembangkan. Biarkanlah Indonesia berkembang sebagai negara Pancasila. Tidak perlu dipengaruhi lagi. Jadi yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita itu yang kita laksanakan dengan dasar negara Pancasila," ujarnya.

Ketua HMI Cabang Medan Mirza Zamzami didampingi Kabid PPD Fazrul Prana Siregar dan Bendahara Umum Imam Syuhada Akbar juga secara tegas menolak paham ISIS berkembang di Sumut.

"Sejarah Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan umat beragama bahu membahu bekerjasama membangun solidaritas bersama merebut kemerdekaan yang kemudian diformulasikan Indonesia sebagai negara Pancasila," ujarnya.

Oleh sebab itu HMI Medan bersikap kataanya menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI dan setiap upaya yang ingin mengusik NKRI akan berhadapan dengan HMI dan HMI membentengi diri terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila. (***)

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Ideologi ISIS "Tidak Menarik" di Indonesia

KEHADIRAN Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia, kini menyedot perhatian publik tanah air selama sepekan terakhir. Serentak, dinamika kondisi dalam negeri menuai sorotan kontroversial, pro dan kontra. Gelombang penolakan dan kecaman terus berdatangan.

Kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus antara lain; GMNI, HMI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI dan Hikmahbudhi menegaskan menolak dan mengecam kehadiran gerakan ISIS di Indonesia. Keberadaan organisasi tersebut dinilai meresahkan segenap rakyat Indonesia serta memicu situasi kehidupan berbangsa yang tidak kondusif.

Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting mengatakan, kehadiran ISIS menjadi ancaman baru bagi dunia termasuk Indonesia. Pasalnya, ISIS sangat radikal dalam ideologi dan gerakannya baik terhadap umat Nasrani maupun juga penganut Islam yang tidak sealiran. Sehingga, dunia perlu menyikapinya secara cerdas dan efektif.

"ISIS perlu disikapi secara cerdas dan efektif bukan secara dahsyat melalui opini, yakni melalui penegakan hukum. Karena ada instrument hukum yang mampu mengatasinya seperti UU Ormas.

Jika ada Ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila, membahayakan NKRI, mengganggu keamanan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Ormas, maka pemerintah seharusnya langsung menindak tegas demi tegaknya hukum dan kewibawaan negara. Sehingga keresahan tidak meluas di masyarakat. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus cermat karena jangan sampai ISIS menjadi proyek baru war on terror di Indonesia dan dunia," tegas Twedy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2014).

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum PB HMI, M Arief Rosyid Hasan. Gerakan ISIS kata dia, sengaja memanipulasi sentimen keagamaan untuk membangkitkan simpati dan kepercayaan diri kelompok radikal atas dasar kesamaan simbol keagamaan.

"Negara seperti Indonesia yang majemuk dan moderat tidak perlu mengimpor konflik yang menumbuhkan benih radikalisme. Sehingga pemerintah harus menyikapi secara tegas kelompok radikal yang berpotensi menciptakan konflik dan kekerasan,"? kata Arief.

Ketua Presidium PP PMKRI, Lidya Natalia Sartono mengatakan, manifesto gerakan ISIS dalam konteks Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika di satu sisi dapat menciptakan ancaman dalam negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan solidaritas kebangsaan. Sebab substansi gerakan ISIS dipersempit menjadi kekuatan parsial. Di sisi lain, Lidya menjelaskan, kehadiran ISIS di Indonesia dapat memicu konflik horizontal karena bentuk gerakan kemanusiaan dan solidaritas universal terdegradasi oleh tendensi

kepentingan pragmatis yang mencederai kehidupan berbangsa.

"PMKRI mengecam gerakan ISIS yang mengadopsi isu-isu provokatif yang memecah-belah persatuan dan kemajemukan bangsa Indonesia," paparnya.

Dikatakan Ketua Presidium KMHDI, Made Bawayasa, ISIS merupakan kelompok radikal yang mengklaim sebagai pejuang Islam yang ingin memperluas daerah kekuasaan di wilayah Afrika Utara hingga Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia.

"Jika ada aktivis yang mendukung ISIS di Indonesia dan menyebarkan ideologi mereka, hal itu mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila serta Konstitusi negara. Kami meminta pemerintah menindak tegas warga negara atau organisasi pendukung serta menetapkan status ISIS sebagai organisasi terlarang. Apresiasi diberikan kepada Menteri Agama dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang menegaskan agar warga negara tidak boleh mendukung dan bergabung dalam gerakan ISIS," ungkapnya.

Ketua Umum PP IMM, Benni Pramula berpendapat, ISIS adalah organisasi yang meresahkan karena membangung ideologi kekerasan dan terror. Jelas hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Kami mengharapkan tindakan tegas dari pemerintah, TNI, Polri dan BIN dalam menyikapi secara serius pergerakan ISIS di Indonesia demi keutuhan dan keamanan bangsa dari ancaman radikalisme," serunya.

Ketua Umum PP GMKI, Supriadi Narno juga menegaskan agar negara serius memberantas jenis aktivitas dan potensi penyebaran ISIS di Indonesia.

"Mendukung atau menjadi bagian dari ISIS adalah tindakan makar yang harus ditindak tegas oleh negara. Seluruh rakyat Indonesia harus membentengi rasa ke-Indonesia-annya dengan menghayati sejarah dan nilai luhur bangsa demi keutuhan NKRI. ISIS adalah ancaman serius NKRI," sahutnya.

Sementara Ketua Umum PP Hikmahbudhi, Adi Kurniawan berpendapat, ideologi yang dikembangkan ISIS bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Sehingga ISIS merupakan ancaman serius bagi NKRI. "Tidak lupa kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh komponen yang telah merespon dan menyikapi dengan cepat isu ISIS di Indonesia dan mengharapkan agar segenap rakyat Indonesia dan para tokoh agama, pemerintah dan segenap komponen tidak terprovokasi dengan berbagai sentimen yang disebarkan oleh kelompok ISIS," pungkasnya. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 39 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Presiden SBY Apresiasi Buku Sumut Bangkit Pesankan Perkuat Soliditas Birokrasi

P

residen RI Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi terhadap buku Sumut Bangkit yang digagas oleh Gubsu H Gatot Pujo Nugroho.

Apresiasi disampaikan Presiden ketika buku tersebut diserahkan Gubsu saat Presiden melaksanakan Berbuka Puasa Bersama di Gubernuran Medan, Selasa (15/7).

"Saya bangga jajaran Pemprov Sumut memiliki buku pedoman dalam meningkatkan kinerja dan gerak langkah untuk mewujudkan birokrasi yang prima dalam melayani masyarakat," ujar Presiden saat menerima buku dari Gubsu.

Presiden lebih lanjut mensupport Gubsu beserta Wagubsu untuk membangun soliditas birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan mengingat Sumut memiliki segudang potensi yang harus digerakkan secara terpadu. Sumut juga memiliki keunikan karena mampu mengelola keragaman menjadinkekuatan sehingga Sumut kondusif.

"Saya dukung semangat Pemerintah Provinsi untuk memiliki keinginan kuat memacu pembangunan dengan semboyan

Sumut Bangkit," ujar Presiden yang didampingi Ibu negara Ny Ani Bambanv Yudhoyono yang diamini Gubsu dan Wagubsu.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) memonumentalkan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) reformasi birokrasi di provinsi ini ke dalam buku "Sumatera Utara Bangkit".

Buku yang diserap dari buah pemikiran seluruh pejabat eselon II setingkat pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprovsu itu disadur secara apik oleh Tim Pemprovsu dan LMT Trustco.

Gubsu memaparkan secara garis besar buku ini memaparkan tentang program reformasi birokrasi pemerintah sehingga akan terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja yang mendukung visi, misi dan nilai-nilai organisasi serta kebijakan terkait dengan pembangunan budaya kerja.

"Buku ini juga menjelaskan nilai-nilai organisasi, perilaku utama dan aspek lain yang terkait. Di bagian akhir buku ini diberikan inspirasi budaya organisasi yang berisi gagasan nyata atau contoh konkrit yang terkait dengan nilai-nilai yang relevan," ujarnya. (***)

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyerahkan buku Sumut Bangkit kepada Presiden Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono di Gubernuran Medan. ol.

1 20 14 40 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu: Sumut Bertekad Produk Hultikultura Samai Negara Asean W akil Presiden Boediono memberikan anugerah tertingi berupa Piala Budhipura kepada Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho atas prestasi Pemprovsu dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Penyerahan Piala Budhipura itu langsung diterima Gubsu pada peringatan puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-19 dengan tema “Inovasi pangan, energi dan air untuk daya saing bangsa” yang dilangsungkan di Gedung Kementerian Riset dan Teknologi, di Jakarta, Senin (11/8).

Usai menerima pengahargaan tersebut, Gatot Pudjo Nughoro mengatakan, prestasi yang diraih Sumut merupakan tertinggi dari Kementerian Riset dan Teknologi itu identik dengan perkebunan sawit yang terkenal cukup luas dan menjadi percontohan pada daeah lain bahkan sampai ke beberapa negara lain.

“Dimana industrial perkebunana sawit pada tahun lalu Sumut menjadi tuan rumah memperingati 100 tahun industri kelapa sawit.

Sumut memiliki berbagai pengembang dan baik berupa bibit sampai pada lahan perkebunan terbaik di dunia,” kata Gatot.

Didampingi Kabanlitbang Pemprovsu Alwin Sitorus dan Kepala Perwakilan Jakarta, Provinsi Sumatera Utara, Affan Hasibuan, Gatot menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini berusaha maksimal untuk mengembangkan industry hilir kepala sawit. Saat ini, kegiatan hilirasi kelapa sawit berbasis UKM telah dikembangkan dengan cara pengembangan benih unggul kelapa sawit yang terintegrasi dengan sapi dan energi.

Gatot bertekat industry pertanian di Sumatera Utara, tidak hanya kelapa sawit dapat berkembangkan dengan negaranegara di kawasan Asia Tenggara yang telah dulu maju dibandingkan Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang mengkaji berbagai kebijakan yang mampu merangsang pertumbuhan industry pertanian di Sumatera Utara. Kebijakan itu tentu melibatkan kalangn dunia usaha dan terintegrasi dengan perbankan serta perguruan tinggi.

Gatot mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya maksimal untuk mengembangkan komoditas local sebagai produk yang mampu menembus pasar internasional.

Gatot mencontohkan Thailand mampu mengembangkan jambu yang dikenal dengan jambu Bangkok. “Sebenarnya, setiap kabupaten kota di Sumatera Utara memiliki komoditas local yang tidak kalah dengan negara luar. Kekurangan kita mengemas produk itu menjai lebih baik dan promosi yang kurang. Itulah yang kita upayakan ke depan” tutur Gatot.

Karena itu, lanjjut Gatot, perlu adanya political will yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat untuk memajukan hultikultura di Sumut agar bisa lebih bersaing dengan negara lain seperti Tahiland. “Political will dengan pusat sangat penting, agar mampu meningkatkan teknologi dengan integral riset unggulan yang dimiliki agar Sumut benar-benar menjadi pusat indeks kelapa sawit,” kata Gatot lagi.

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 41 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ol.

1 20 14 42 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

S u m u t Masih S i a g a 1 Tim Capres Prabowo dan Jokowi Sumut Sepakat Jaga Kondusifitas Tunggu Pengumuman KPU im Pemenangan pasangan capres Prabowo-Hatta dan Jokowi- Kalla beserta tokoh dan pemuka agama Sumatera Utara sepakat menjaga situasi keamanan Sumut dan menunggu hasil perhitungan KPU. Kesepakatan tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi menyikapi Situasi Pasca Pilpres di Posko Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis), di Kantor Kesbangpolinmas Jalan Gatot Subroto, Kamis (10/7).

Pertemuan dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara Irjen Pol Syarief Gunawan, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI Cucu SSoemantri dan Kepala Kesbangpolinmas Eddy Sofyan Ketua MuI Sumut Prof Dr.Abdullah Syah MA, Ketua IpHI Sumut H, Ketua FKUB Dr H Maratua Simanjuntak, Ketua FKDM H Nurdin Sulistiyo, Ketua FPK H Bahari Damanik, Ketua Forum Pelestarian Budaya H.Pandapotan Nasution SH, Ketua Tim Pemenangan Prabowo -Hatta Masri Sitanggang, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Budiman Nadapdap, Ketua Walubi dr Indra Wahidin, Ketua NU Sumut diwakili H.Affifuddin Lubis, Ketua Sumut Berdoa JA firdinandus, para pendeta, dan KH Zulfikar Hajar MA, Ketua IPHI H Ahmad Husin.

Kesepakatan itu dinyatakan kedua tim usai Rapat Pembahasan Situasi Sumut terkini pascapencoblosan dan menyikapi adanya klaim menang dari masing-masing kubu calon presiden/wakil presiden.

Wakil Gubernur Sumut H Tengku Erry Nuradi menyebutkan, Pemprov Sumut komitmen menjaga keamanan Sumut dan nyatanya Sumut masih sangat kondusif.

Menurut Wagub, karena hitung cepat bukan keputusan akhir, maka diimbau kepada masing-masing tim sukses, pendukung, relawan masing-masing kubu calon presiden/wakil presiden sabar menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 22 Juli.

"Media juga diharapkan memberitakan berita yang sejuk untuk tidak membuat masyarakat resah," ujarnya berharap.

Dalam pertemuan tersebut kedua kubu capres sepakat untuk menjaga kondusifitas dengan menunggu hasil perhitungan real KPU pada 22 Juli 2014."Tim Koalisi Merah-Putih Prabowo-Hatta sejak awal berkomitmen menjaga keamanan Pilpres (Pemilu Presiden). Tim sabar menunggu hasil penghitungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) 22 Juli,"kata Masri Sitanggang, perwakilan Tim Kemenangan Prabowo-Hatta di Sumut.

Tim sudah dan akan meminta para pendukung dan relawan un-

T

tuk tidak melakukan tindakan apapun yang bisa menganggu keamanan di Sumut. "Kami menunggu hasil keputusan KPU dan siapapun yang terpilih harus dihormati karena adalah pemimpin bangsa Indonesia,"katanya. Tim juga sudah meminta agar pendukung dan relawan juga melaporkan tindakan provokasi ke pihak berwenang.

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Budiman Nadapdap, juga mengatakan pihaknya komitmen menjaga keamanan Pilpres. Menurut Budiman pihaknya juga sabar menunggu hasil penghitungan KPU. "Kami juga memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara dan keamanan bahwa pelaksanaan pemilu di Sumut terbukti bersih," kata Budiman.

Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara Irjen Pol Syarief Gunawan menegaskan, pihaknya masih memberlakukan Siaga I, walau pascapencoblosan Pemilu Presiden daerah itu masih aman terkendali. "Yah masih Siaga I, karena masih ada proses Pilpres yang harus diwaspadai di beberapa daerah," ucapnya di Medan, Kamis.

Dia menegaskan, Siaga I, bukan berarti Sumut tidak aman. "Hanya untuk berjaga. Tidak ada kerusuhan apapun dan di manapun, baik saat kampanye, masa tenang, hari 'H' hingga penghitungan suara dewasa ini, kondisi Sumut cukup aman," tuturnya.

Walau diakui, lanjutnya, dewasa ini ada kebingungan masyarakat dengan adanya klaim menang dari kedua pasangan calon presiden/wakil presiden. Selain pihak Kepolisan dan TNI yang terus berjaga, ujar Kapolda, masyarakat juga diminta ikut menjaga keamanan di Sumut.

Ketua MUI Sumut Prof Abdullahsyah MAmenyampaikan bahwa dalam menghadapi hasil perhitungan Pilpres 22 Juni nanti, hanya ada dua hal yang harus dilakukan yakni bersabar dan bersyukur."Pilihan boleh berbeda namun kita tetap bersaudara.

Tidak boleh rendahkan dan jelekkan saudara kita. Jangan tonjolkan kepentingan pribadi," imbuh Abdullahsyah.

Sementara itu JA Fernandus mengungkapkan apresiasi atas terjaganya kerukunan dan kedamaian Sumut. Boleh berbeda, karena kita memang diciptakan berbeda. Kedamaian tidak dimulai dari orang lain, tapi dari diri masing-masing," kata Fernandus. (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 43 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Peran Sosial LSM Dalam Otonomi Daerah Idris Ealal Amini SAP MAP

PENERAPAN otonomi daerah di Indonesia berbarengan dengan tantangan globalisasi yang sangat luas, dimana keduanya memerlukan bagi masyarakat untuk menyesuaikannya.

Keduanya membawa dampak dan konsekuensi.

Namun, hal-hal tersebut dalam penererapan otonomi daerah juga dikenali adanya beberapa kendala yang bisa menghambat, terutama secara kelembagaan. Dalam suasana seperti itu, lalu apa peran sosial LSM sebagai komponen masyarakat, terutama dalam aspek sosial ekonomi? Diduga akan ada beberapa kendala kelembagaan di dalam pelaksanaan otonomi daerah, misalnya : Belum terdapat persepsi yang seragam tentang penerapan otonomi daerah, diantara instansi pusat maupun daerah Tingkat kemampuan daerah sebagian masih jauh dari yang diharapkan, yang terutama kemampuan keuangan daerah selama ini masih cenderung "tergantung" pada pemerintahan pusat Sumberdaya aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang masih rendah yang belum sepenuhnya menunjang terlaksananya otonomi daerah Apabila dilihat maksud yang ingin dicapai dengan otonomi daerah yaitu menggali potensi yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka LSM secara langsung mempunyai peranan yang besar dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah tersebut.

Daerah-daerah yang sumber pendapatan asli daerahnya sangat rendah, sumberdaya alam masih belum terolah atau

ol.

1 20 14 44 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

tidak potensial akan merasa pesimis melaksanakan otonomi daerah tersebut. Mereka membayangkan bantuan dana pembangunan yang selama ini diterima dari pusat dalam jumlah yang cukup besar akan mengalami penurunan cukup drastis. Proyek-proyek pembangunan yang sudah dirancang selama ini bakal akan diberlakukan di kabupaten dan kota, maka banyak Pemda yang merasa pesimis diberlakukan otonomi daerah dan merasa sulit, terutama mendapatkan APBD bagi kelangsungan pembangunan selanjutnya. Adapun konsekuensi adanya arus globalisasi bagi masyarakat, antara lain menimbulkan beberapa tantangan; pertama, berbagai produk akan menghadapi persaingan yang sengit dengan produk yang datang dari luar. Bagi semua hasil produksi termasuk dari pertanian, industri mikro dan keluarga tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan daya saing produk. Dalam posisi SDM rendah kualitas dan teknologi yang tidak tepat, maka akan kalah bersaing.

Kedua, arus globalisasi akan mengundang semakin terbukanya peluang investasi asing, sehingga perusahaan domestik harus bersaing dengan usaha asing di negerinya sendiri. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah tentang perlunya penyertaan partner lokal , agar usaha domestik ikut maju. Ketiga, adanya arus globalisasi, maka berbagai bentuk perlindungan bagi sekelompok pelaku ekonomi, apapun alasannya tidak dibenarkan lagi.

Dan keempat, adanya tekanan kompetisi akan menyebabkan pengusaha mencari peluang upah buruh semurah-murahnya. Untuk ini, maka pemerintah dalam melindungi warganya perlu menetapkan upah minimum sesuai harkat dan hajat hidup kemanusiaan.

Dengan kata lain sebenarnya adanya globalisasi, kita tidak dapat mundur atau menghindarinya karena komitmen sudah diberikan. Masalahnya adalah bagaimana "tanda-tanda peringatan" harus diberikan/diketahui, agar masyarakat kita dapat ikut bisa menjadi pemain yang menang, dan bukan sekedar penonton atau bahkan menjadi korban arus globalisasi tersebut. Melihat peran sosial LSM, kiranya dapat dibedakan atas peran makro dan peran mikro.

1. Peranan Makro Dalam rangka aktualisasi peran sosial LSM maka peranan makro yang dapat dimainkan adalah berusaha menjaga independensi dan mengembangkan kemandirian or-

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ganisasi; dan cara-cara tersebut antara lain: Pertama, mencoba menghidupkan atau mendirikan kembali lembaga-lembaga independen diberbagai level daerah untuk mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam hampir semua sektor kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah. Institusi independen yang dimaksudkan disini adalah mempersatukan kembali berbagai ide dari masyarakat yang pluralis kedalam suatu wadah yang relatif terlepas dari kekuatan dan campur tangan pemerintah.

Kedua, melalui wadah independen yang sudah dibentuk dicoba dikembangkan mekanisme kerja yang mengarah pada fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintah, seperti yang berkaitan dengan proses penganggaran (budgeting process). Anggaran negara yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya adalah milik masyarakat yang seharusnya dilakukan secara transparan dan accountable. Selama era Orde Baru, yang dicirikan oleh pemerintahan sentralistik, hampir tidak ada kemungkinan bagi masyarakat untuk membentuk institusi yang dapat berfungsi mengontrol jalannya pemerintahan (lokal).

Kondisi waktu itu juga memperlihatkan tidak adanya kesatuan dan kesamaan visi dikalangan LSM untuk secara bersama bangkit meminimalisasi intervensi negara yang berlebihan. Dalam era transisi otonomi daerah seperti sekarang ini, terutama dimasa mendatang, situasi tersebut hendaknya tidak terulang lagi. Karena itu kelompok LSM harus diberdayakan melalui pembentukan jaringan kelembagaan dan menciptakan jaringan kerja sama. Ketiga, menyebarluaskan (dissemination) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai cara (public education) agar masyarakat menjadi tahu dan secara suka rela mau terlibat atau berpartisipasi di dalamnya.

2. Peranan Mikro Dalam rangka aktualisasi peran sosial LSM, peranan mikro yang dapat dilakukan antara lain memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dan lemah dalam mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah dan mengelola sumberdaya disekitarnya menuju kemandirian ekonomi mereka. Cara-cara tersebut dapat melalui antara lain: Kelompok ekonomi lemah terutama usaha rakyat,

buruh dan sektor informal dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi dikhawatirkan tidak siap menghadapi hal ini. Mereka secara klasik memiliki persoalan yang terkait dengan soal keuangan, manajemen, teknologi dan kelemahan pasar. Untuk itu kelompok ini harus menjadi perhatian khusus LSM. Yang sering muncul bagi usaha kecil/pelaku ekonomi lemah adalah ungkapan bahwa menghadapi persaingan antar pengusaha/pelaku ekonomi dalam negeri saja sudah mengalami kesulitan, lebih-lebih bersaing dengan pengusaha/pelaku ekonomi luar negeri yang lebih besar.

Beberapa hal yang bisa diusahakan LSM, antara lain: Pertama, Mengembangkan daya saing. Para pelaku ekonomi rakyat dibantu agar mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing yang tinggi, sehingga harus berkualitas.

Kedua, Membantu pelaku ekonomi rakyat melepaskan diri dari isolasi. Mereka harus masuk dalam jaringan pasar yang lebih luas dan untuk ini diperlukan kesiapan sumberdaya manusia yang mempunyai keberanian dan percaya diri. Agar terwujud dua hal diatas, maka LSM perlu ikut mengupayakan adanya peningkatan sumberdaya manusia, serta perbaikan iklim usaha dan bekerja yang mampu menunjang kegiatan profesionalitas pelaku ekonomi rakyat tersebut. Upaya peningkatan SDM tersebut dapat dibebankan pengembangannya kepada perusahaan besar dan pemerintah, dimana LSM menjadi jembatan antara mereka dengan pelaku ekonomi rakyat.

Ketiga, Untuk menjaga independensi LSM, maka LSM seharusnya juga mengembangkan kemandirian kelembagaan dengan merintis sumber-sumber pendapatan lembaga yang menjamin pada keberlanjutan (sustainability) kegiatan mereka. Pemaknaan "LSM sebagai lembaga non-profit" harus dimengerti bukan berarti tidak boleh melakukan usaha-usaha demi kelangsungan hidup lembaganya atau hanya melulu tergantung dari sumber lain. Semoga bermanfaat. (RK) Rujukan: Anwar, Surya. 2000. "Konstribusi Penyuluhan Pembangunan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah" Ida, Laode, 2000. "Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal".

Persepsi, 6 Mei 2000.

Karsidi, Ravik, 1999. Kajian Keberhasilan Transformasi Pekerjaan Dari Petani Ke Industri Kecil.

Mahasin, Aswab, 2000. Menyemai Kultur Demokrasi, Jakarta : LP3ES. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bandung : Penerbit Kuraiko Pratama.

PNS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl. Ngalengko No. 1 Medan.

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 45 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Nilai Kemerdekaan “Obat Mujarab� Atasi Permasalahan Bangsa Berbagai permasalahan yang kita hadapi mulai dari kekhawatiran tergerusnya semangat nasionalisme dan kebangsaan, kemiskinan, pengangguran, ketelantaran, korban bencana, hingga tawuran antar warga atau pelajar yang menimbulkan korban jiwa akhir-akhir ini sangat memprihatinkan.

"Semua permasalahan itu dapat diatasi dengan membangkitkan dan merevitalisasi jiwa, semangat dan nilai-nilai kemerdekaan 17 Agustus 1945," ujar Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi di Gubernuran Medan, Kamis (14/8) sehubungan menyongsong HUT ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 2014.

Gubsu mengakui berbagai persoalan bangsa memerlukan perhatian sertakeseriusan bersama untuk mencari solusi guna mengatasinya.

"Berbagai masalah sosial tersebut dan upaya-upaya lain sebagaimana keinginan dan harapan kita untuk dapat tampil dan berprestasi di segala bidang tentunya diperlukan semangat dan jiwa kemerdekaan yang kuat," ujarnya seraya sepakat revitalisasi nilai kemerdekaan harus dibangkitkan untuk kemajuan bangsa ke depan.

Gubsu mengemukakan kita harus menyuarakan kembali dan mengaktualisasikan peringatan Hari Kemerdekaan RI menjadi sebuah pemicu dan modal untuk memajukan bangsa dan negara ini. Dari peringatan ini kita harapkan akan memberikan pemahaman kepada publik, khususnya kepada para generasi muda, tentang makna memperingati hari Hari Kemerdekaan. Dimana kita harus terus menerus membangkitkan rasa optimisme, percaya diri dan tentu sambil terus berusaha, karena melalui itulah sesungguhnya cikal bakal bangsa ini dibangun.

Diakui, katanya sebuah bangsa tidak pernah lahir dan jadi begitu saja, akan tetapi selalu berproses dan karena itu dengan semangat nilai-nilai kemerdekaan yang telah diwariskan para pendahulu negeri, hendaknya dapat diimplementasikan di dalam mengatasi permasalahan bangsa dewasa ini, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, bencana alam, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

ol.

1 20 14 46 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

"Permasalahan ini merupakan tantangan berat yang harus kita hadapi, tak kalah hebatnya dengan perjuangan bersenjata yang telah dilakukan para pendahulu negeri,' ujar Gubsu.

Gubsu mengemukakan kemerdekaan yang kita raih dan rasakan hingga saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari pada pendahulu negeri baik jiwa, raga maupun harta.

"Dengan didorong semangat cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, percaya kepada kemampuan diri sendiri, rakyat dan para pejuang bahu membahu mengusir penjajah dari bumi pertiwi yang kita cintai ini," ujarnya.

Perjuangan yang telah dilakukan para pejuang kusuma bangsa tersebut hendaknya tetap dikenang sepanjang masa, sejalan dengan ungkapan salah seorang The Founding Father kita bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, dapat menjadi bangsa yang besar.

Semangat dan nilai kemerdekaan yang ditunjukkan dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI tersebut hendaknya dihayati dan menjadi inspirasi untuk mengisi kemerdekaan.

Peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini hendaknya menjadi momentum bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan para pendahulu negara.

Oleh karena itu Gubsu berharap peran serta masyarakat agar nilai-nilai kemerdekaan dapat disebarluaskan dan dihayati untuk kemudian dapat menggugah hati melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan negeri yaitu demi tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana yang di idam-idamkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.(***)

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubsu HT Erry Nuradi bersilaturahmi dengan ratusan janda perintis/pejuang kemerdekaan RI Provinsi Sumatera Utara, di rumah dinas Gubernur Sumut Jl Sudirman No.40 Medan.

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 47 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Jamu Ratusan Pejuang Kemerdekaan RI Ratusan janda perintis/ pejuang kemerdekaan RI Provinsi Sumatera Utara melakukan ramah tamah dan silaturrahim dengan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubsu HT Erry Nuradi di rumah dinas Gubernur Sumut Jl Sudirman No.40 Medan, Kamis (14/ 8/2014).

Acara tersebut juga dihadiri langsung unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut, yakni Pangdam I Bukit Barisan, Kapolda Sumut, Dan Lantamal I Belawan, Pangkosek Hanudnas III, Ketua DPRD Sumut, dan Kajati Sumut. Tak lupa hadir pula Sekdaprovsu Nurdin Lubis dan sejumlah pimpinan SKPD di jajaran Pemprov Sumut.

Gubsu dalam sambutannya menjelaskan ramah tamah dan silaturrahim ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan nilai kejuangan dari para janda perintis/pejuang kemerdekaan RI. "Bagi generasi muda, nilai-nilai kejuangan dari para janda perintis/pejuang kemerdekaan RI sudah seharus menjadi pemicu semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan tekad dan semangat membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik di masa di depan," kata Gubsu.

Dikesempatan itu, Gubsu juga menjelaskan bahwa merayakan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 69 tanggal 17 Agustus 2014 yang akan datang merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan hormat kita kepada para pejuang pendahulu dalam merebut kemerdekaan agar kita dapat meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kejuagan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan sesuai dengan cita-cita nasionalserta keutuhan negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

"Tiga hari lagi kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tema peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan RI adalah Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia Yang Makin Maju

ol.

1 20 14 48 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

dan Sejahtera menurut Gubsu sangat relevan dengan pelaksanaan agenda nasional yaitu Pilpres 9 Juli 2014 yang berjalan dengan lancar dan aman. Ini menunjukkan kedewasaan sikap politik masyarakat Indonesia," ujar Gubsu.

Dengan suksesnya Pilpres 2014 lanjut Gubsu merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan negara ini khususnya pemulihan perekonomian negara kedepan. "Sukses Pilpres diharapkan bukan hanya untuk pembangunan perekonomian tetapi juga menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa saat ini Indonesia benar-benar mtelah menjadi negara Demokrasi dalam arti yang sesungguhnya," imbuh Gubsu.

Sebagai generasi penerus lanjut Gubsu dituntut harus mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan hingga bangsa Indonesia semakin maju dan tumbuh berkembang serta mampu mengikuti dinamika yang sedang terjadi. "Tugas kita sekarang mengisi dan memberi makna kemerdekaan guna meneruskan cita-cita para pendahulu kita," ujar Gubsu.

Sebelumnya Sekretaris DHD 45 Provsu Drs HM Yusuf melaporkan acara ini juga sebagai momentum untuk mencermati persoalan krisis multidimensional di NKRI yang lebih banyak dipengaruhi oleh budaya dan paham asing. Oleh karenanya, fenomena yang terjadi saat ini harus disikapi para generasi muda yakni dengan tetap memedomani Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. "Waspadai konspirasi asing yang secara nyata ingin merusak budaya dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI yang merupakan jiwa, semangat dan jati diri bangsa Indonesia," katanya.

Peluncuran buku Mengenang 10 Pahlawan Sumut yang dikerjasamakan antara Kebangpol dan Linmas Sumut, dan USU. Peluncuran buku ditanda dengan diserahkannya buku kepada Gubsu H Gatot Pujo Nugroho.

Acara selanjutnya penyerahan bantuan dan santunan kepada 11 organisasi perjuangan wilayah Provinsi Sumut, serta janda perintis/pejuang kemerdekaan RI wilayah Sumut yang secara simbolis diserahkan oleh Gubsu kepada masing-masing perwakilan. (***)

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Secara geogafis, Indonesia dapat dikatakan negara besar karena memiliki ribuan pulau yang terbentang luas diiringi jumlah penduduk yang selalu bertambah.

Namun, hal tersebut bukan satusatunya tolok ukur dalam memandang suatu bangsa.

B

eberapa aspek kehidupan lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan lainnya yang menjadi bagian dari wawasan kebangsaan turut menentukan seberapa besar bangsa itu. Seiring perjalanan waktu, disintegrasi wawasan kebangsaan tersebut memudar sehingga menyebabkan konflik di berbagai lini dan wilayah yang memicu perpecahan bangsa kerap terjadi. Disinilah tampak peranan wawasan kebangsaan dalam menumbuhkembangkan cita-cita negara yang menamai dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana pula menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan tersebut?

Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa "Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar; Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan benua Autralia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan."

Pernyataan diatas pernah dinyatakan Bung Karno dalam pidatonya pada Juni 1945. Pernyataan tersebut sebagai salah satu contoh pernyataan yang berlandas pada aspek geografis atau paham geopolitik yang dianut Indonesia, meskipun menurut Moh. Hatta bahwa sulit menentukan kriteria apa yang dikatakan bangsa.

Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan ini merupakan bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (image) bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Lantas, bagaimana pula pandangan para elit yang dimiliki bangsa kini?

Ideologi Pancasila sebenarnya telah mencakup aspek-aspek lain. Demikian seperti yang telah diakui bersama bahwa politik Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila, termasuk di dalamnya aspek hukum. Sistem Ekonomi yang ada terletak di antara ekonomi Kapitalis di selatan dan Sosialis di utara. Kemudian, masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara, jika dilihat dari kehidupan sosialnya. Sementara itu, Indonesia memiliki budaya Barat yang terletak di selatan dan budaya Timur di utara. Sedangkan wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di utara menjadi bagian dari pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dan, yang terpenting adalah nilai luhur yang ada pada agama-agama yang mendorong manusia untuk selalu melakukan perbaikan, bukan kerusakan dan

Satu :

Bangsaku, Bangsamu dan Bangsa Kita perpecahan. Serta, aspek-aspek lain yang membutuhkan perhatian.

Disamping beberapa aspek kehidupan yang harus dipandang dengan rasa persatuan dan kebersamaan dalam berkehidupan berkebangsaan Indonesia, terdapat dua aspek yang perlu diketahui dalam menerapkan konsep wawasan kebangsaan. Yaitu aspek moral dan aspek intelektual. Kedua aspek ini secara bersama mensyaratkan adanya perjanjian diri (commitment) pada seseorang atau masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

Selain itu, menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa serta potensi-potensi yang dimiliki bangsa.

Peranan Wawasan Kebangsaan Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa dalam menjalani aspek kehidupan berbangsa harus didasari dengan wawasan kebangsaan yang benar. Mengapa? Karena beberapa peran urgennya dalam menumbuhkembangkan dan mencapai keutuhan cita-cita bangsa.

Yang pertama, wawasan kebangsaan berperan dalam menekankan adanya pengetahuan mendalam tentang identitas nasional untuk menjelaskan ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat dengan warga negara yang diikat oleh kesamaan fisik (seperti budaya, agama, dan bahasa) atau non-fisik (seperti keinginan, cita-cita dan tujuan). Hal ini berkaitan dengan usaha warga negara untuk bersatu.

Kedua, berperan sebagai identitas isi pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dengan wawasan kebangsaan ini, ciri utama ke-Indonesiaan menjadi garis tebal kebijakan dan arah orientasi pembangunan ke depan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian, ketiga, berperan dalam menentukan bagaimana bangsa Indonesia menempatkan dirinya dalam tata cara berinteraksi dengan sesama bangsanya serta dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Hubungan interaksi yang baik akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas sehingga setiap permasalahan dapat dipecahkan dengan asas kekeluargaan demi mencapai perdamaian. Dan, lain-lain.

Keseluruhan peran tersebut seyogyanya dapat teraplikasi oleh para komponen pemerintah termasuk pejabat, instansi negeri maupun swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat seluruhnya. Lalu, yang menjadi persoalan adalah bagaimana agar peranan tersebut dapat terlaksana? (***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 49 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pertaruhan Lembaga Survei Burhanuddin Muhtadi urvei dan demokrasi memiliki hubungan saling menguntung kan (simbiosis mutualisme).

Aktivitas survei melibatkan penggalian opini publik yang hampir pasti tidak bisa dilakukan pada pemerintahan autokratik.

Sistem autokrasi tidak memungkinkan suara publik terpublikasi karena bisa membahayakan stabilitas politik otoritarian.

Sebaliknya, rezim politik demokratis sangat membutuhkan survei opini publik dalam kerangka revisi kebijakan publik yang semakin dekat dengan aspirasi publik. Parameter responsiveness (tanggap terhadap aspirasi bawah) dan partisipasi warga yang merupakan fondasi demokrasi sangat mungkin tersalurkan melalui mekanisme sistematis bernama survei.

Tak mengherankan jika pada rezim autokratik Orde Baru, survei tidak mendapatkan persemaian yang subur untuk berkembang. Paling tidak ada dua alasan yang melatarinya.

Pertama, aktivitas survei dianggap rezim bagian dari insubordinasi, bahkan subversi terhadap kekuasaan. Kasus penangkapan penyurvei PT Suburi pada 1972 di Semarang, Jawa Tengah misalnya, menjadi contoh paling tragis yang menandai awal kematian survei pada masa Orde Baru ini.

Pilihan jawaban dalam kuesioner menempatkan Soeharto pada posisi nomor tiga dari 10 nama pemimpin lainnya telah menyulut kemarahan intelijen dari Satuan Tugas Intelijen Kodam Diponegoro. Survei PT Suburi tersebut dianggap bagian dari kegiatan spionase dan digolongkan sebagai aktivitas intelijen strategis (Tempo, 17 Juni 1972).

Alasan kedua yang pasti membatalkan keinginan untuk melakukan survei perilaku pemilih ialah semua pemilu yang terselenggara pada masa Orde Baru termasuk kategori nondemokratis. Asas partisipasi dilikuidasi dengan mobilisasi, parsialitas birokrasi, represi aparat, dan kemenangan Golkar sebagai the ruling party sudah pasti bisa ditebak, bahkan sebelum pemilu dimulai. Alangkah mubazirnya survei, kalaupun toh seandainya diizinkan rezim penguasa, jika ditujukan untuk mengetahui preferensi terhadap pilihan partai, sementara status pemenang pemilu sudah diketahui dari awal. Pemilu pada masa Orde Baru sekadar digelar untuk melegitimasi kekuasaan autokratik.

Untuk itulah, wajar jika demam survei baru mulai terjadi pada masa reformasi. Bukan hanya survei, metode hitung cepat (quick count) yang mendasarkan diri pada sampling sebagaimana survei, juga mulai marak sejak 2004. Ada dua parameter untuk menentukan gagal tidaknya sebuah lembaga survei, yaitu akurasi dan presisi (Daniel Dhakidae,

S

ol.

1 20 14 50 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

1999). Akurasi adalah sejauh mana lembaga survei secara benar memprediksi pemenang pemilu dan sekaligus menentukan komposisi peringkat pemenang pemilu, entah itu partai politik ataupun capres dan cawapres. Jadi, akurasi lebih berkaitan dengan benar-tidaknya ramalan mereka (correctness) pemenang pemilu dan urutannya.

Adapun pengertian presisi lebih terkait dengan ketepatan (exactness). Hal ini karena survei atau quick count bukan hanya dituntut akurat dalam memprediksi pemenang pemilu, tapi juga harus tepat dalam meramal perolehan suara partai atau pasangan capres dan cawapres. Makin dekat ramalan perolehan suara partai atau capres dengan hasil perolehan yang sebenarnya, atau semakin dekat prediksi quick countdengan official count KPU, maka tingkat presisinya semakin bagus.

Kontroversi Hitung Cepat Survei dan hitung cepat memang tak pernah lepas dari kontroversi. Kasus terakhir ialah perbedaan hasil prediksi antara tujuh lembaga survei yang menemukan kemenangan Jokowi di atas margin of error, yakni SMRC, Indikator, CSIS-Cyrus, Poltracking, Lingkaran Survei Indonesia, RRI, dan Litbang Kompas versus empat lembaga LSN, JSI, IRC, dan Puskaptis-yang menemukan sebaliknya. Hitung cepat adalah proses pengumpulan data hasil penghitungan suara di TPS yang terpilih sebagai sampel. Jika dilakukan dengan prosedur akademik yang ketat, seharusnya prediksi lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat tidak berbeda secara signifikan.

Meski memakai teknik sampling, hitung cepat berbeda dengan survei. Survei mendasarkan diri pada opini yang bersifat dinamis. Survei perilaku pemilih dilaksanakan sebelum hari H pemilu sangat mungkin terjadi perubahan pilihan karena sifat dari opini publik yang cenderung tidak statis. Beberapa lembaga survei abal-abal mungkin bisa saja merekayasa hasil pada saat mereka melakukan survei. Namun, setiap lembaga survei pasti berhitung seribu kali jika ingin memanipulasi hasil hitung cepat kecuali lembaga yang bersangkutan sudah bosan hidup sebagai surveyor.

Hitung cepat memiliki milestone, yakni hasilnya bisa dibandingkan dengan official count KPU dan hasil-hasil prediksi penyelenggara quick count lainnya. Jika ada segelintir lembaga survei yang berbeda sendiri hasilnya tentu akan memantik kecurigaan. Selain itu, sumber data hitung cepat juga sudah tersedia dan pasti.

Penyelenggara hitung cepat yang berani memanipulasi hasil pada dasarnya sedang bunuh diri karena lembaga survei pada dasarnya ialah bisnis kepercayaan. (***)

Kaban Kesbangpollinmas Sumut, Drs Eddy Syofian MAP menerima kunjungan Kapoldasu, Irjen Pol Syarief Gunawan dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE di ruang kerja Kaban Kesbangpol, saat menanti Rapat Koordinasi Pusat Pengendali Krisis (Puldasis) yang dipimpin Gubsu menjelangg persiapan pelaksanaan Pilpres 2014.

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 51 ol.1 201

Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pujo Nugroho ST MSi didamping Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S, SE dan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Basyaruddin memberikan bingkisan kepada Perintis Kemerdekaan dalam menyambut detik-detik Proklamasi 17 Agustus, di Gubernuran, Kamis (14/8/2014).