Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 29 Februari 2016

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Wahyuddin Ghozali, M. Holid, SH, Mahmud Hamdani, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Suparno Harianto

n Doc PODIUM

Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu menerima kunjungan Perwakilian BPK RI Provinsi Sumut.

Beri Pemahaman SKPD

BPK RI Sumut Berkunjung ke Langkat STABAT, PODIUM Untuk meningkatkan pemahaman serta menambah wawasan dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara gelar Entry Briefing di Kabupaten Langkat, pekan lalu.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH didampingi Sekda H Indra Salahudin, para staf ahli, asisten menyambut mereka dan dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dijajaran Pemkab. Langkat para Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendara Barang dan para Camat seKabupaten Langkat diruang pola Kantor Bupati Langkat.

Kunjungan BPK RI ke Langkat merupakan Entry Briefing sekaligus pengarahan kepada seluruh SKPD dijajaran Pemkab Langkat terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015.

Secara bergantian, Ketua Tim Asnita dan Koordinator Tim, Aris Laksono dari BPK RI Perwakilan Sumut menyatakan, mulai dari

pengendalian saldo awal sampai dengan sistem pengeloaan keuangan berbasis aktual menjadi pembahasan dalam paparan mereka.

Tampak selama pemaparan, seluruh SKPD di jajaran Pemkab Langkat mendengarkan dengan seksama dan fokus, informasi menyebutkan, mereka fokus mengikuti kegiatan karena menginginkan LKPD tahun 2015 ini dapat dikerjakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bupati Langkat, H Ngogesa dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kunjungan BPK RI Perwakilan Sumut ke Langkat merupakan upaya baik, pengarahan yang diberikan Tim BPK RI sebagai Tim pemeriksa LKPD tahun 2015 akan berdampak sangat efektif.

“Seluruh SKPD akan bertambah pemahamannya serta wawasannya terkait dengan penyusunan LKPD yang baik. Mudah-mudahan, prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan kita raih pada tahun ini seiiring dengan laporan yang baik dari seluruh SKPD mengenai LKPD tahun 2015," imbuh Ngogesa. (P14)

Koodinator Jabodetabek Isro Budi Nauli HR (Korda), S. Hidayatullah, Moratua Sipahutar, SE, Jasman Bengkulu Salim Pane, SH Lubuk Linggau T. Muchalladon Medan Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra Koordinator Wartawan Langkat/Binjai Awaluddin Sub Kordinator Langkat Hulu Sudirman BA Kota Binjai Eddy Gunawan, Eko Wahyu LANGKAT Stabat Adi Syahputra, T. Reza Maulana Wampu T. Zainal Abidin, Novra Dana Secanggang Marwansyah Lubis, Herman MTD Hinai Sunardi Tanjung Pura Abdullah Ramdhani Kecamatan Binjai Misli Selesai Amir Hamzah Piliang Babalan Amir S Tanjung Aceh Tamiang Muhammad Adam Pimpinan Perusahaan T. Syaiful Anhar Manager Keuangan/Pemasaran Yunifar Efendi P Manager SDM Bambang S Manager Iklan Tek Sai An Distribusi/Sirkulasi Amiruddin, Ahmad Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 AA Medan Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu yang masih berlaku

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat

0852 0640 7583

“

CELOTEH: Pak Erry himbau seluruh pihak untuk tetap menjaga kekondusifan kamtibmas di Sumut COLETEH: Iyalah kalau keadaan di Sumut kondusif sedap kita kerja Wak !

CELOTEH: Syukurlah Polda Sumut dan Kodam I BB tanggap dalam menangani bentrokan PP dan IPK yo ?

COLETEH: Kita juga berharap selain PP dan IPK Polisi dan TNI hendaknya tetap kompak di Sumut Wak !

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

3 Edisi 16 - 29 Februari 2016

“

PODIUM Khusus

Tantangan Baru 202 KDH

“

Tantangan baru 202 kepala daerah (KDH). Genderang itu akan segera dimulai.

Kabarnya pada 17 Februari ini, tepat Rabu mendatang. Adalah Mendagri, Tjahjo Kumolo mengungkap, pada tanggal tersebut akan digelar pelantikan ratusan kepala daerah yang menang dalam Pilkada 9 Desember lalu.

MEDAN, PODIUM Pun begitu, katanya, sebelumnya pada 12 Februari terlebih dahulu pelantikan 7 gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Sedang pelantikan bupati/wakil bupati, walikota/ wakil walikota digelar di provinsi masingmasing.

"Pelantikan bupati, walikota dilakukan serentak pada 17 Februari di provinsi masing-masing, kecuali untuk Kalimantan Tengah yang melantik Mendagri karena pejabat gubernurnya masih Plt," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat.

Tjahjo mengatakan pelantikan bupati dan wali kota beserta para wakilnya ini dilakukan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur seluruh Indonesia dilakukan pada 12 Februari 2016 di Istana Negara.

"Setelah dilantik para walikota dan bupati akan kami undang ke Jakarta, mendengarkan arahan Presiden, Menko terkait, KPK, BIN dan lain sebagainya supaya pola pikirnya komprehensif, lalu mereka akan mengikuti diklat di Lemhanas," ujar Tjahjo.

Sementara itu bagi para kepala daerah yang masih menjalani sidang sengketa, baru akan dilakukan pelantikan secara serentak pada Maret 2016.

Untuk kepala daerah terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan terindikasi melakukan praktik korupsi, politik uang hingga ijazah palsu, tetap akan dilantik, dan apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa maka jabatannya akan langsung dicabut.

“Pelantikan berikutnya, gelombang dua, Maret 2016. Yaitu pelantikan untuk 11 bupati, wali kota dan 1 Gubernur Kalimantan Tengah jika tidak ada masalah sengketa di MK, Juni 2016, (pelantikan) 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan 30an bupati, wali kota. Dilantik di ibu kota provinsi, karena sesuai ketentuan Undangundang masa habis jabatan kepala daerah bulan Juni tidak boleh dikurangi,” kata Tjahjo.

Simalungun Masih 'Tegang' Rabu, 10 Februari. Kabupaten Simalungun menggelar Pilkada Susulan yang sempat tertunda pada 9 Desember tahun lalu.

Sebanyak 31 kecamatan memilih pimpinannya. Dan, 4 pasangan pun turut bertarung.

Hanya saja, dari 4 pasangan, Tumpak Siregar-Irwansyah Damanik (TPS-Syah) nomor urut 1, Evra Sassky Damanik-Sugito (Evra -Sugito) nomor urut 2 dan Nuriaty Damanik-Posman Simarmata (NuriatyPosman) nomor urut 3, pasangan nomor urut 4-lah yang dinyatakan menjadi jawara, yakni JR Saragih-Amran Sinaga dari petahana.

Namun, 3 pasangan bupati/wakil bupati menolak hasil Pilkada. Trimedia Panjaitan yang merupakan salah satu kuasa hukum

dari ketiga paslon menuturkan, mereka menolak hasil Pilkada Simalungun karena terindikasi ada cacat hukum dalam pelaksanaannya. “Tiga dari lima paslon berdasaekan hasil rapat bersama kita memutuskan menolak Pilkada Kabupaten,” sebut Trimedya.

Sementara itu, Sugito mengatakan, penolakan tersebut karena mereka mengganggap ada sebuah kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Ini karena masih menggunakan C2 tahun 2015, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Perwakilan dari Nuriaty-Posman, Bernhand Damanik juga mengatakan, mereka juga menolak Pilkada Simalungun, dikarenakan beberapa waktu lalu mereka mengajukan gugatan ke Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) setempat, namun ditolak.

Anggota DPRD Simalungun ini juga menuturkan mereka juga menemukan surat suara yang berbeda model di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Dua versi surat suara, ada model vertikal dan yang biasa," ungkapnya.

Salah satu kuasa hukum, yakni Dewi menjelaskan, dalam pengajuan dari calon bupati nomor urut tiga ada hal yang janggal.

Menurutnya, kemarin, ada rekomendasi dari Panwaslih, dan ternyata hal itu tidak ada.

“Kita duga itu ada pelanggaran pidana yang dilakukan pasangan JR Saragih -Amran Sinaga (nomor urut 4). Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan disebutkan yang diikut sertakan hanya JR Saragih saja," ucapnya.

Kemenangan kandidat petahana ini justru diumumkan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Simalungun, Ulahmatua Saragih, bukan penjabat Komisi Pemilihan

Umum Daerah Simalungan. Padahal semestinya lembaga yang berhak mengumumkan hasil pilkada adalah KPUD. Ulahmatua sadar dia tak berhak mengumumkan hasil pilkada itu. "Yang kami sampaikan ini berupa catatan Panwas dari tiap tempat pemungutan suara," ujarnya berkilah.

Ulahmatua memang tak menyebutkan jumlah suara atau persentase suara yang diperoleh pasangan JR Saragih-Amran Sinaga dan pasangan Tumpak Siregar- H.Irwansyah Damanik. Dia hanya menyebutkan partisipasi pemilih sekitar 48 hingga 50 persen.

"Partisipasi ini lumayan menggembirakan dibanding Pilkada serentak 9 Desember 2015 di beberapa kabupaten/kota di Sumut yang rendah," katanya.

Sebagai pejabat pengawas pemilu pun Ulahmatua juga menilai pilkada berjalan lancar. "Belum ada pelanggaran dan temuan yang mempengaruhi jalannya pemilihan," ujarnya.

Sejauh ini belum ada keberatan dari KPUD Simalungun terhadap pengumuman catatan hasil pilkada oleh Ketua Panwas Simalungun itu. Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik hanya menyebutkan angka yang lebih tinggi untuk partisipasi pemilih, yakni di atas 50 persen dalam pilkada yang diikuti lima pasangan calon kepala daerah. "Ini diluar dugaan kami.

“Partisipasi pemilih di beberapa tempat pemungutan suara yang kami tinjau diatas 50 persen," kata Adelbert.

Tak jelas angka mana yang benar, tapi Damanik mengkalim, 657 ribu lebih warga Simalungun yang memiliki hak pilih menggunakan haknya dengan antusias di 1.685 TPS di 31 kecamatan. "Semua berjalan lancar,” tandas Adelbert. (tim/nt)

4 Edisi 16 - 29 Februari 2016

PODIUM Utama

Angka Kemiskinan Langkat Menurun 10,54%

7 Tahun Prestasi Sang Bupati Memimpin di 23 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.042.523 jiwa. Luas wilayah sekira 6.272 km². Bergelar sarjana hukum, basic pengusaha. Tegas dalam mengambil sikap dan fokus kepada pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Sosok itu pun 'membooming' menginjak dua periode mendatang.

STABAT, PODIUM H Ngogesa Sitepu, demikian nama pemimpin berprestasi selama 7 tahun belakangan ini.

Bukan rekayasa atau kutak-katik angka. Namun itulah kenyataan.

H Ngogesa Sitepu mampu menurunkan angka kemiskinan sejak dia menjabat orang nomor satu di Langkat.

Angka itu melorot 10,54 persen sesuai data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2005, angka kemiskinan sebanyak 20,98% dan terjun bebas di angka 10,44% pada tahun 2013 (sesuai data 10,54 persen).

Ya, sejak menjabat awal periode pertama hingga jelang dua periode ini, H Ngogesa Sitepu tak pernah henti bekerja, bekerja dan bekerja. Dan, itu sesuai anjuran Presiden Jokowi. Kerja untuk rakyat dan mengabdi demi kepengtingan rakyat.

Memang, Ngogesa Sitepu tak bekerja sendiri. Dibantu satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan atas dukungan masyarakat target tersebut bisa tercapai.

Selanjutnya pada 2014 sampai 2015, Pemkab Langkat berupaya untuk lebih menurunkan tingkat jumlah penduduk miskin melalui program-program yang pro rakyat. Seperti program peningkatan perekonomian masyarakat maupun perbaikan infrastruktur akses perekonomian masyarakat. Pemberian bantuan bibit kepada petani, peningkatan kemapuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), pembangunan irigasi, jembatan dan jalan sampai ke pelosok daerah,walaupun belum semuanya dalam kondisi baik namun tidak ada lagi daerah yang terisolir di Kabupaten Langkat.

Jika dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Langkat pada 2010 yang berkisar 18,39 triliun dan tahun 2011 meningkat menjadi 20,81 triliun.

Pada 2012 meningkat menjadi 22,89 triliun, tahun 2013 kembali merangkak 25,42 triliun dan pada 2014 mengalami peningkatan mencapai Rp 27,77 triliun.

Sehingga, jika dilikat dari peningkatan tersebut, selama 5 tahun terjadi peningkatan yang bekesinambungan, walaupun angka tersebut belum menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat disetiap strata ekonomi.

Berdasar data BPS Kabupaten

Langkat 2014 menunjukkan berbagai upaya dan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Langkat telah berhasil meningkatkan kinerja perekonomian yang tergambar dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi. Pun begitu, masih diperlukan upaya yang lebih keras dalam mengentaskan kemiskinan.

“Saya meminta kepada seluruh SKPD untuk dapat membuat dan melaksanakan program-program yang pro rakya, serta harus tepat sasaran dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas H Ngogesa saat melaksanaan rapat evaluasi, baru-baru ini.

Dalam mengatasi tingkat pengangguran, Pemkab Langkat telah berupaya untuk menekan angka pengangguran. Terlihat pada tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dihitung berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk berumur 15 tahun keatas tercatat sebesar 6,60 persen mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (2013) yang hanya 7,10%.

Adapun upaya nyata yang dilaksanakan Pemkab Langkat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain membuka akses pelayanan publik bagi masyarakat pencari kerja, baik secara sosialisasi maupun melalui media online. Selain itu mengadakan kerjasama dengan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Langkat maupun di luar daerah agar membuka peluang bagi warga Langkat yang mencari pekerjaan sesuai dengan skill yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemkab Langkat tidak terlepas dari kemampuan anggaran yang ada. "Sehingga Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Dan, ini terlihat dari target dicapai setiap tahunnya yang terus meningkat seperti tahun 2014 target yang dibebankan 1.623.707.886.136.000 tercapai 1.682.148.382.104,21 atau 103,60% (over), dan tahun 2015 target yang dibebankan 2.017.699.111.462,00 tercapai 2.048.025.825.236,79 atau 101% (over).

Hal ini menunjukkan Pemkab Langkat di bawah kepemimpinan H Ngogesa Sitepu, SH selalu

berupaya untuk dapat membangun Kabupaten Langkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Secara Umum dapat dijelaskan peranan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam perkembangan lapangan usaha disamping peran serta seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat dapat terus meningkat kearah masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Anggaran Triliunan Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 780 ribu jiwa dinilai perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Padahal, Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII meyakini ada banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Dalam skala besar, pemerintah memiliki program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), Jamkesmas, PKH (Program Keluarga Harapan), BOS, Raskin, PNPM, KUR, dan PNPM. Dalam menunjang program itu, baru-baru ini pemerintah juga menggulirkan program dana desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Belum lagi program dengan budget menengah seperti KUBe (kelompok usaha bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), UEP (usaha ekonomi produktif), KUbe PKH, dan beberapa program lain yang ada di kementerian sosial.

"Seluruh program itu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Untuk tahun 2016, alokasi anggaran PKH adalah sebesar 12 triliun dari 15,3 triliun total anggaran Kemensos. Angka ini tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai," ujarnya di Jakarta, barubaru ini.

Program-program lain pun, menurut dia juga menghabiskan anggaran yang cukup besar.

Alokasi anggaran untuk BOS Madrasah saja, nilainya mencapai Rp 7 triliun setiap tahun. Belum lagi Jamkesmas, KKS, Raskin, dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan BPS, per September 2015, angka kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,13 persen dari total jumlah

penduduk.

"Ini menandakan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program jamin pengaman sosial lainnya belum berhasil menurunkan angka kemiskinan," kata Saleh menegaskan.

Sedang Kepala BPS Suryamin menyatakan, selain mengukur jumlah penduduk miskin dan persentasenya, BPS juga mengukur indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 meningkat dibandingkan Maret 2012, Maret 2013, dan Maret 2014.

“Makin besar indeks keparahan kemiskinan, maka beda pengeluaran antar penduduk miskin makin jauh, tidak terkumpul pada satu angka,” kata Suryamin.

Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah 0,535, meningkat dari Maret 2014 yang ada di level 0,435, Maret 2013 (0,432), dan Maret 2012 (0,473).

Tak hanya indeks keparahan, indeks kedalaman kemiskinan pun meningkat.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) juga memerkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan bertambah 1,5 juta jiwa sampai akhir tahun ini. Penyebab lonjakan angka kemiskinan ini akibat perlambatan ekonomi dunia.

Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEUI, Teguh Dartanto mengatakan, kenaikan jumlah orang miskin periode September 2014-Maret 2015 mencapai 860 ribu jiwa.

Sedangkan untuk angka September 2015 akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun ini.

"Dari perhitungan kami, estimasi kenaikan jumlah penduduk miskin sampai akhir tahun ini mencapai 1,2 juta-1,5 juta orang. Itu karena pelemahan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas," ujarnya.

Jalan keluar untuk mengurangi angka kemiskinan, katanya, dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Teguh mengatakan, penurunan harga BBM Rp 400 per liter, akan menyelamatkan 165 ribu warga miskin dari jurang kemiskinan lebih dalam. (tim)

5

PODIUM Seremoni

Edisi 16 - 29 Februari 2016

PRAMUKA KWARRAN PANGKALAN SUSU BENTUK DKR YANG BARU

PANGKALANSUSU, PODIUM Gerakan Pramuka Pangkalan Susu gelar Musyawarah Panitera Luar Biasa (Muspanlub) bentuk Dewan Kerja Ranting (DKR) Pramuka Pangkalan Susu di SDN 050778 Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu, beberapa waktu lalu.

Acara muspanlub ini dihadiri oleh pengurus Kwarran Pangkalan Susu dan pesertanya dari golongan Penegak Bantara dan Pandega terdiri dari beberapa sekolah Tingkat SMA/Aliyah sederajat seKecamatan Pangkalan Susu.

Diantaranya utusan SMK Al Ihklas, MAS PPM Al Yusriayah, SMK Al Maksum Pulau Kampai dan SMAN 1 Pangkalan Susu.

Turut juga hadir Pengurus Pramuka Pangkalan Susu, yaitu Kepala UPT D P dan P Kecamatan Pangkalan Susu Hj Herlina SPd dan K3S Arifuddin SPd, Desa Pulau

Kampai Kecamatan Pangkalan Susu.

Kepala Kwarran Peramuka Kecamatan P Susu AKP Henry DB Tobing melalui Sekretaris Kwarran Rudi SPd mengatakan, Muspanlub Kwartir Ranting Pankalan susu tahun 2016 mempunyai materi pokok menyusun dan menetapkan Program Kerja DKR Pangkalan Susu masa bakti 2016 2019 dengan memilih Ketua DKR Pangkalan Susu melalui Tim Formatur.

“Dalam Muspanlub Kwarran Pangkalan Susu tahun 2016, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat rencana program kerja yang diharapkan kepada adik adik peserta untuk membahas dan memutuskannya dalam sidang-sidang komisi dan sidang pleno nantinya,” kata Rudi SPd mewakili Kwarran Pangkalan Susu, AKP Henry DB Tobing.

Ketua DKR terpilih masa Bakti 2016 - 2019

Ketua Ginanjar, Wakil Ketua Dwi Rantri Pratiwi, Sekretaris Fahri Ramadhan, Bendahara Sari Wahyuni, Kabid Giat Joko Suprapto M Ardiansyah, Kabid Kajian Pramuka M Hafis, Kabid Evaluasi Pengembangan Indah Nurakidah, Kabid Humas Edi Pujianto.

Sementara itu, Kepala UPTD P dan P Pangkalan Susu yang juga Ketua Harian Pramuka Kwarran Hj Herlina SPd mengatakan, sangat mendukung DKR ini. “Sebagai generasi muda, saya harap para pengurus baru DKR ini aktif dan kembali Pramuka di wilayah Pangkalan Susu ini. Jangan kalah dan ketertinggalan dengan Kwarran yang lain. Mari bersama-sama kita bangkitkan dan aktifkan Pramuka di sekolah yang kita bina. Hindari anak didik dari ancaman Narkoba,” ujar Hj Herlinadi dampingi oleh K3S Pangkalan Susu, Arifuddin. (P39-Lk)

Pesan Bupati: Yayasan Dharma Patra Tangga Menuju Sukses

“

Prestasi pendidikan yang diprakarsai oleh Yayasan Pendidikan Dharma Patra Pangkalan Berandan ini merupakan tangga menuju sukses dalam mempersiapkan generasi masa depan. Oleh karenanya, semua pihak harus saling bersinergi.

BRANDAN, PODIUM "Untuk itu kerjasama antara pihak sekolah dan orangtua, yayasan maupun para siswa-siswi mohon didukung, selain kebijakan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Kepada anak didik yang menuntut ilmu di sini saya berpesan hindari narkoba, pergaulan bebas dan perbuatan negatip lainnya.

Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari pada hari ini. Belajarlah dengan tekun hari ini demi masa depan," pesan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu yang diwakili asisten II Administrasi Ekbansos Sekdakab Langkat, Drs Hermansyah pada peringatan Gebyar Yayasan Dharma Patra, belum lama ini.

Sebelumnya, Ketua Panitia Gebyar Darma Patra, Sugito S Pd, selaku kepala sekolah SMA menyampaikan terima kasih atas dukungan sekalian, baik moril dan materil. Sehingga kegiatan ini dapat berlangsung yang merupakan ajang kreativitas para siswa dan dewan guru.

"Dengan tema jadikan momentum Gebyar Dharma Patra ini sebagai sarana pembentukan dan pengembangan karakter anak bangsa yang berakhlak, berprestasi dan berkreativitas," ujarnya.

Kegiatan ini terdiri dari perlombaan dan pertandingan dimulai dari tingkat MDA, TK, SD, SMP, SMA, sederajat antara lain yang diperlombakan; hafal Al Qur'an, mewarnai menggambar,

fashion show, drumBand, Olimpiade of sence, futsal, dan banyak lagi, termasuk pameran kreatif para siswa serta bazar.

Terlihat hadir Yon Marinir 8 T Lagan, Muspika Kecamatan Sei Lepan, tokoh masyarakat,

mantan guru dan Pengurus Yayasan Dharma Patra, para undangan dari Dinas P dan P Kabupaten Langkat, kepala sekolah SD, SMP dan SMA se Teluk Haru dan undangan lainnya. (Amirtan)

6

PODIUM Binjai

Edisi 16 - 29 Februari 2016

Anggota DPR RI, Ali Umri Tinjau Korban Banjir Binjai Anggota DPR RI mengunjungi korban banjir dan infrastruktur yang rusak di Binjai. Komisi II Fraksi Partai Nasdem ini merasa prihatin atas kondisi rumah warga terdampak banjir.

BINJAI, PODIUM Ali Umri, mantan Walikota Binjai dua periode tersebut sekaligus menghadiri pemakaman Wandi, mantan Wakil Ketua AMPI Binjai. Selanjutnya terjun ke lokasi banjir yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Cempaka, Kelurahan Setia Binjai Kota, dan Jalan Mencirim Binjai Timur, disambut waga keharuan warga. Bahkan warga berkomentar maunya Ali Umri kembali pimpin Kota Rambutan.

"Kalau bisa, Pak Ali Umri jadi walikota lagi," urai Elly, seorang ibu rumah tangga, pada Jumat lalu.

Pada kunjungan itu, Ali Umri menyerahkan ribuan nasi bungkus, dan air mineral untuk warga yang dilanda banjir terbesar dalam 20 tahun terakhir di Kota Binjai, serta memberikan sumbangan seperangkat alat pengeras suara (amplivair, toa) dan Alquran untuk masjid di Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur yang juga terendam banjir. Khusus untuk nasi bungkus dan air mineral, Ali Umri menyediakan selama 5 hari untuk ribuan warga mulai Jumat sampai Selasa (16/2).

Dalam peninjauan banjir tersebut, Ali Umri melihat lokasi yang terkena banjir dengan mendatangi warga ke rumahnya yang rusak, serta melihat dua jembatan yang rusak pondasinya akibat erosi sehingga tidak bisa dilewati kenderaan.

Harus Tanggap Anggota DPR RI Ali Umri meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Binjai, harus tanggap dengan mengambil kebijakan secepatnya, menyalurkan dana penanggulangan bencana yang ada anggarannya untuk ribuan warga yang menjadi korban banjir.

“Aneh juga sampai sat ini malah bantuan dari dinas sosial belum juga turun,” kata Ali Umri.

Sedang jembatan yang rusak dihantam banjir di Jalan Imam Bonjol depan Makam Pahlawan, diminta dan hendaknya segera diperbaiki oleh Pemprovsu.

“Saya akan surati Gubernur Sumut T Eri Nuradi untuk segera turunkan anggaran untuk memperbaiki jembatan utama di Kota Binjai, karena jembatan ini urat nadi perekonomian bagi warga,” papar Ali Umri, yang disebut sebut ba-kal maju pada Pilkada Gubsu 2008 bersama Ngogesa Sitepu.

“Kita minta Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Provinsi Sumut saling kordinasi, dalam memperhatikan kondisi dua jembatan yang rusak di Jalan Imam Bonjol Binjai Kota dan di Jalan Diponegoro Binjai Selatan yang rusak dan ditutup, ini harus diperioritaskan perbaikanya demi kepentingan orang banyak,” tandas Umri. (Eko)

Kurangi Kemacetan

Transportasi KA Alternatif Utama BINJAI, PODIUM Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan meninjau pembangunan jalur kereta api trans Sumatera di Binjai, beberapa hari yang lalu. Kunjungan tersebut didampingi Plt Gubsu T Erry Nuradi dan Pj Walikota Binjai DR Ir H Riadil Khir Lubis, Sekda Kota Binjai H Elyuzar Siregar, Kajari Wilmar Ambarita dan Kabag Humas Pemko Binjai Hendrik Tambunan.

Walau jalan arteri di berbagai wilayah sudah banyak dibangun, ternyata belum mengatasi kepadatan lalu lintas, terutama jurusan Medan- Binjai. Salah satu cara mengatasinya hanya dengan mempercepat proses pembangunan jalan kereta api.

Dan pemerintah pusat sudah memperogram jalur kereta api Medan- Besitang yang dijadwalkan siap pada tahun 2017, kemudian jalur Medan Kota Pinang yang merupakan bagian dari program trans sumatera.

Transportasi dengan kereta api Binjai-

Medan yang kini cukup murah Rp 5.000, sebelumnya Rp 10.000. Penurunan harga tiket itu merupakan subsidi pemerintah.

HT

Erry Nuradi, minta semua kepala daerah dan camat di kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama tentang masalah lahan. ”Lahan sebenarnya tidak ada masalah,” ujar Erry.

Sebab, katanya, pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran guna penyelesaian lahan. Plt Gubsu sangat berharap, masyarakat ikut membantu percepatan pembangunan jalur kereta api trans Sumatera, terutama yang ada di wilayah Sumatera Utara. (eko)

TINGKATKAN MUTU INTEGRITAS PESERTA DIDIK DALAM MENGIKUTI UN STABAT, PODIUM Aset terbesar di Indonesia bukanlah sumber daya alam saja melainkan manusianya juga. Untuk itu pembangunan manusia Indonesia menjadi prioritas utama khusus dalam bidang pendidikan. Hal ini disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Wabup Sulistianto, Senin (15/2).

Dilihat dari kasat mata pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, namun dalam kenyataannya masih banyak anak bangsa yang belum bersekolah. "Hal ini yang menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan kita," imbaunya.

Menurut Wabup Sulistianto, pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja guru menjadi hal utama dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.

Untuk pelaksanaannya dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi seluruh guru, baik pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil. Untuk itu Pemerintah Daerah denga segala upaya meningkatkan mutu guru di Kabupaten Langkat.

Mengkaji ulang ujian nasional yang merupakan agenda penting bersama baik pusat dan pemerintah daerah bahwasannya ujian nasional terbukti kurang efektif menjadi alat penentu kelulusan.

"Kita bisa melihat siswa malah terbebani dengan adanya ujian nasional.Maka dari itu Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan mereformasi ujian nasional tersebut, dan reformasi paling mendasar yang bisa kita liat adalah kelulusan diserahkan sepenuhnya pada sekolah dan guru melalui rapat dewan guru," ujarnya.

Perubahan ini bisa dilihat dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 yang mengatur bahwa ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu.

Hadir dalam apel tersebut, seluruh ASN Langkat dari tingkat kantor, badan maupun ASN yang berasal dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Langkat, termaksud para Assiten dan staf ahli. (Pendi)

7

PODIUM Langkat

Edisi 16 - 29 Februari 2016

Bupati Langkat Apresiasi Pesta Rakyat Padang Brahrang Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH didampingi Sekda H Indra Salahudin dan sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Langkat menghadiri pesta rakyat di Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Sabtu (6/2).

LANGKAT, PODIUM Kedatangan H Ngogesa Sitepu SH disambut Camat Selesai, Eka Depari dan tokoh masyarakat setempat. Orang nomor satu di Langkat itu menyatakan salut terhadap masyarakat setempat yang semangat menggelar pesta rakyat menyemarakkan HUT Kabupaten Langkat ke-266 tahun 2016.

“Hari jadi Langkat 17 Januari lalu, tapi melihat semangat warga di sini mengadakan acara membuat saya senang. Ini satu contoh baik bagi seluruh masyarakat Langkat, kecintaan terhadap daerah tempat kita tinggal merupakan perkembangan positif bagi kemajuan Langkat. Semoga keharmonisan seluruh masyarakat Langkat tetap terjaga seiring kegiatan sosial yang terus digalakkan masyarakat Langkat,” harap H Ngogesa Sitepu SH.

Ketua DPRD Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin menyampaikan, dirinya mendengar informasi tentang kegiatan ini, tanpa pikir panjang datang untuk menyemarakkan kegiatan yang penuh dengan nuansa persaudaraan ini.

“Jadikan moment ini sebagai ajang perkuat jalinan silaturahmi, saya yakin, keharmonisan seluruh masyarakat Langkat akan membawa Langkat semakin maju dan bermartabat,” ujar Terbit Rencana.

Camat Selesai, Eka Depari mengaku senang, atas kepedulian Bupati Langkat dan rombongan dan Ketua DPRD Langkat berkenan datang menghadiri kegiatan pesta rakyat. Dengan menggelar berbagai kegiatan hiburan seperti tarian dan makan bersama.

Pesta rakyat yang diselenggarakan masyarakat Desa

Padang Brahrang merupakan acara silaturahmi antara seluruh masyarakat setempat. Selain etnis karo mayoritas yang hadir, tampak juga berbagai suku yang ada di desa tersebut. (P31-Lk)

Musrenbang Untuk Meningkatkan Kesejahtraaan Masyarakat WAMPU, PODIUM Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapat masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang desa/kelurahan.

Selain itu menyepakati rencana kegiatan pembangunan di desa/ kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Demikian arahan disampaikan H Sujarno S Sos, MSi, Ketua Bappebda Langkat melalui stafnya Drs H Khairul Irwan MSi, Rabu (3/2) di Aula Kantor Camat Wampu, Kelurahan Bingai.

Peserta Musrenbang, lanjut Khairul adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjdi perbedaan pendapat.

Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.

Musrenbang dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul ego sektor dan ego wilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Sebelumnya, Camat Wampu Wahyu Diharto, S STP, selaku tuan rumah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Langkat dan anggota DPRD Langkat Daerah Pemilihan Langkat I di Kecamatan Wampu pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Wampu.

“Besar harapan kami kepada Anggota DPRD Dapil Langkat I untuk memperjuangkan dan mengawal seluruh usulan rencana pembangunan dari Kecamatan Wampu. Mengingat Kecamatan W a m p u berbatas langsung dengan ibu kota Kabupaten Langkat Stabat. Sementara pembangunan insfrastruktur jalan dan pra sarana lainnya masih sangat minim,” ujar Camat Wampu berharap.

Anggota DPRD Langkat Dapil Langkat 1 yang hadir Sunarto (PDI Perjuangan), Siti Fatimah (PKS), Syamsul Bahri (PBB), Pujianto (Golkar).

Peserta Musrenbang Ka Desa/Lurah se Kecamatan Wampu, BPD/LPMD, tokoh masyarakat/agama, LSM, wartawan, Forum Anak Kecamatan Wampu, Ka UPTD Kecamatan Wampu. Hadir juga tim Musrenbang Kabupaten Langkat Bappeda, BPMDK, Perindag, BPBD, dinas instansi terkait, Forum Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Wampu, Camat Wampu Wahyu Diharto, S STP, Sekcam Wampu M Hidayat, Danramil Stabat/Wampu Kapolsek Stabat/ Wampu. (Pendi)

SDN 5 TURUT MERIAHKAN GEBYAR HUT YP DHARMA PATRA BRANDAN, PODIUM SDN 5/050746 Pangkala Brandan aktif di segala kegiatan perlombaan. Salah satunya drumband yang diasuh Kak Marik. Untuk menambah wawasan bagi anak didik SD 5 Pangkalan Berandan ikut dalam perlombaan dramband di acara Gebyar Dharma Patra Pangkalan Brandan.

"Walau pun prestasi yang kami peroleh juara harapan dua menang kiraf nusantara dan menang display Kabupaten Langkat di Pertamina Pangkalan Brandan," ujar Kak Marik, beberapa waktu lalu.

Kepala Sekolah SDN 5/ 050746 Pangkalan Brandan, Siti Onggun Siregar MPd menuturkan, pihaknya bersyukur atas prestasi yang diraih. "Soal motivasi kami untuk ke depannya lebih baik lagi. Dramband di sekolah kami aktif setiap ada perlombaan di mana saja, dan siap tampil untuk memberikan pengalaman kepada anak didik terutama menambah wawasannya supaya ke depannya lebih baik lagi,” ujarnya.

(Amirtan)

8 Edisi 16 - 29 Februari 2016

PODIUM Langkat

Rudi Hartono Bangun Buka Sosialisasi OJK di Stabat

H

Rudi Hartono Bangun SE MAP, anggota DPR RI (Komisi XI) membuka dengan resmi sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung di gedung Pegnasos Stabat Kabupaten Langkat, Senin (15/2/ 2016).

LANGKAT, PODIUM Dalam pemaparannya, Rudi menjelaskan tentang kemitraan Komisi XI DPR RI dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Menurutnya, penjelasan lebih lanjut tentang fungsi dan tugas

OJK akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Karyo mewakili OJK dari Jakarta.

Peserta yang hadir dalam acara tersebut mencapai 150 orang berasal dari berbagai komunitas di Langkat dan beberapa ketua PAC Partai Demokrat Langkat. (Pendi)

Stand Dinas P & P Langkat Terbaik HUT Langkat ke-266 LANGKAT, PODIUM Stand Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Kabupaten Langkat terpilih sebagai Stand Terbaik pertama dan terbaik kedua stand Polres Langkat di Pameran Pembangunan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-266 Langkat tahun 2016 untuk kategori Dekorasi.

Kategori Ragam Produk/ Informasi, terbaik pertama Dinas Kesehatan disusul Kecamatan Stabat dan Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat.

Kategori Pengunjung terbanyak diraih Dinas Pertanian disusul Dinas Kebersihan dan pertamanan dan Universitas Medan Area.

Pemenang-pemenang lomba lainnya yang diselenggarakan panitia dalam rangka menyambut HUT Langkat ke-266 tahun 2016.

Berikut juara masing-

masing perlombaan, Lomba Karya Tulis, Ilham Iskandar Zein menjadi terbaik pertama dengan judul karya tulisnya “Ecotourism Club (Kekuatan Dalam

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean)”, terbaik kedua, Budi Zulkifli dan terbaik ketiga M. Taufik SSTP, MAP. Lomba kendaraan hias, terbaik

pertama Masjid Nurul Hidayah Paya Mabar, terbaik kedua SMK Al Ma’sum dan terbaik ketiga koloboreasi SMP1,2,3,5 Stabat.

Lomba Sepeda Hias, terbaik pertama SD N 050669 Ulu Brayan, terbaik kedua SD. N 050659 Stabat dan terbaik ketiga SD N 054906 Tebasan Stabat.

Lomba Senam Gemu Fa Mire, terbaik pertama diraih Sanggar Bunda, disusul dengan Bhayangkari Polres Langkat dan terbaik ketiga DWP/PKK Kabupaten Langkat.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH mengucapkan selamat kepada para pemenang.

“Kepada stand lainnya yang tidak menjadi juara, jangan berputus asa, segera lakukan evaluasi, semoga tahun depan menjadi yang terbaik,” kata Ngogesa. (Pendi)

ADVETORIAL PODIUM

Sebanyak 76 siswa dari 36 Sekolah Dasar Negeri dan 2 SD Swasta Muhamadiyah mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), Tingkat Kecamatn Secanggang, belum lama ini.

SECANGGANG, PODIUM Murid SD negeri dan swasta itu masingmasing mengikuti perlombaan mata pelajaran IPA dan Matematika. Perlombaan dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Guru. Ketua Pelaksana Udin, SPd pada sejumlah wartawan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mencari siswa/i berbakat yang akan mewakili SD dari Kecamatan Secanggang untuk berlomba di tingkat Kabupaten.

'Peserta yang dikirim ke Tingkat Kabupaten diambil juara 1 dan 2,� terangnya.

Perlombaan Olympiade Sains Nasiona (OSN) dibuka Kepala UPTD P & P Kecamatan Secanggang, Jumiran SPd sejak pukul 07.30 WIB didampingi Udin SPd, Kustriono SPd, Husen SPd dan kepala sekolah.

Para murid terlihat antusias mengikuti perlombaan tersebut. Itu tampak terpancar di raut wajah para peserta dan juga para

pembina/pendamping.

Dalam sambutannya, Kepala UPTD P dan P Kecamatan Secangang, Jumiran SPd mengatakan, kegiatan ini merupakan program dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh SD se-Indonesia untuk mencari pemenang yang akan berkompetisi di ajang nasional dan internasional.

Para peserta yang lolos seleksi tingkat kecamatan, akan kembali berkompetisi dalam Seleksi OSN tingkat kabupaten.

Peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi.

Begitu seterusnya secara berjenjang.

"Untuk peserta yang belum lolos, jangan berkecil hati, tetap semangat dan lebih rajin belajar lagi. Untuk anak-anak yang lolos seleksi, kami ucapkan selamat dan jangan lupa siapkan diri kalian untuk meraih prestasi yang terbaik di seleksi OSN tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Harapan kita semua ada dari

SD Kecamatan Secanggang ini bisa menjadi salah satu peserta yang lolos untuk mewakili Kabupaten Langkat menuju lomba tingkat Provinsi Sumut bahkan ke tingkat nasional," harapnya.

Berikut ini juara perlombaan OSN Matematika. Juara I Andina Fahira SDN 054914 Kota Lama, Juara II Nur Fadila SD Swasta Muhammadiyah Sec nggang, Juara III Aril Sharon SDN 057200 Suka Ramai, juara IV Fadilah Ismatiah SDN 050700 Secanggang, Juara V Ahmad Husaini SDN 050706 Karang Gading, Juara VI Hizrani SDN 050701 Hinai.

Juara Perlombaan IPA. Juara I Ayu Angraini SDN 056009 Telaga Jernih, Juara II Abdul Muzakky SDN 056009 Telaga Jernih, Juara III Syafri Runnajmi SDN 050701 Hinai, Juara IV MHD. Fery Aulia Aprilio SDN 056007 Hinai, Juara VMardiana SD 057208. Juara VI Dwi Satria SDN 053978 Tanjung Ibus.

(Marwansyah Lubis)

SMP RGM BESITANG GELAR PERKEMAHAN BERSAMA GUGUS DEPAN BESITANG, PODIUM Ratusan Pramuka Penggalang, Penegak tingkat SD sederajat, SMP dan SMA se-Teluk Aru memadati halaman SMP swasta RGM/ Gudep L.17.565-L . 17.566 guna mengikuti perkemahan Jum'at, Sabtu, Minggu (Perjusami) 12-14 Februari 2016.

Perjusami dibuka Kepala Mabiran/Camat Besitang, Kak Nuriadi, dihadiri Pengurus Kwarran Besitang, Kepala UPTD P dan P, Kak Syahrin Ritonga M Pd, Kapolsek Besitang yang

diwakili oleh Iptu Wasman.

Hadir pada acara terebut, Kepala Sekolah/ Kepala Mabigus L.17.565-L.17.566, Rahmadani SPd, pelatih pramuka dan para undangan dari kwarran lain di antaranya ada pegurus Kwarran Sei Lepan Kak Ardian Sauleka, pengurus kwaran Babalan Kak Amir Tan, tokoh masyarakat setempat dan para undangan lainnya.

Dalam pidato pembukaan, Camat Besitang mengatakan kegiatan orientasi Perkemahan

Bersama Gugus Depan Pramuka melatih diri menjadi disiplin.

"Selain itu dapat terbentuk konsep yang mendasar tentang kecintaan pada Bangsa Indesia semangat nasionalisme kemandirian, kreativitas, kejujuran, komitmen, semangat kerja keras, mencintai tanah airnya dan semangat bergotong royong serta saling menghargai satu sama lain ke Bhineka Tunggal Ika , tidak ada bedanya semuanya menyatu," ujar Kepala Mabiran/Camat Besitang, Kak Nuriadi.

Sebelumnya, Ketua Panitia Dekdo Suprianto dalam laporannya menjelaskan, kegiatan Perjusami bersama gugus depan sebagai wahana pertemuan pramuka penggalang, penegak, guna menggalang persatuan, persaudaraan, meningkatkan kwalitas SDM Pramuka, menambah pengalaman, keterampilan serta wawasan.

"Bertujuan memberikan wawasan dan pengalaman anggota Pramuka Penggalang dan Penegak yang terampil, memiliki jiwa kepimpinan, handal, tangguh dan terpercaya serta sanggup membangun jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa," imbaunya.

Kegiatan Perjusami ini dirangkaikan dengan perlombaan antara lain, LKBB, LCCP, Hafalan Al Qur'an, Pionering, membuat jus, Karya Seni dari Kardus, Lomba Memasak, Pentas Seni, Kaligrafi, Penjelajahan, dan Lomba Camp Standart yang diikuti seluruh peserta Perjusami. (P39-LK)

10 Edisi 16 - 29 Februari 2016

PODIUM Langkat

Demi Mencapai Target

Dinas Pertanian & Kasdim 0203/Langkat Bangun Sumur Dangkal Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Nasiruddin SP bersama Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf Supriyono meninjau tanaman padi di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Sabtu (6/2).

SECANGGANG, PODIUM Nasiruddin mengatakan pada sejumlah wartawan, untuk mengatasi musim kemarau Dinas Pertanian bersama Dandim 0203 Langkat akan membangun sumur dangkal agar target panen tercapai.

Pembuatan sumur dangkal untuk mengantisipasi kekeringan sawah tadah hujan sambil menunggu pembangunan irigasi di tahun 2019 mendatang.

Sumur dangkal ini diharapkan mampu mengairi areal persawahan petani di Desa Tanjung Ibus Seluas 1.200 hektar, meski pun ditargetkan 4.000 hektar.

Targer tanam padi dari Oktober 2015 sampai Maret 2016 di Kabupaten Langkat seluas 36.700 hektar dan yang sudah ditanam 32.000 hektar dan di bulan Januari 2016 target tanam 2.023 hektar sudah tercapai 4.300 hektar, sedangkan pada Februari target tanam 11.000 hektar.

Kadis Pertanian Langkat optimis target tanam padi se-Kabupaten Langkat akan tercapai hingga Maret. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras para petugas PPL yang senantiasa bersama petani.

Sedangkan untuk non tehnisnya keterlibatan TNI melalui Babinsa juga banyak menungjung keberhasilan petani.

“Kalau soal pupuk tidak usah khawatir karena ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani sudah bisa ditebus. Kebutuhan pupuk petani sudah tercover di RDKK,” jelasnya.

Sehubungan dengan irigasi, Nasiruddin menjelaskan saat ini di Kabupaten Langkat irigasi yang ada baru mampu mangairi areal persawaan seluar 8.000 Ha. Hal ini tentunya masih jauh dari harapan namun dengan upaya membangun sumur dangkal diharapkan bisa mengurangi dampak dari musim kemarau. Bila irigasi selesai sesuai dengan rencana tahun 2019 maka ada empat kecamatan yang bisa menikmatinya, Kecamatan Stabat, Wampu, Hinai dan Secanggang.

Namun demikian, Kabupaten Langkat beberapa tahun belakangan ini selalu surplus beras.

Salah seorang Ketua Kelompok Tani Desa Tanjung, Ibus Paiso berharap kepada pemerintah untuk secepatnya membangun irigasi agar target tanam maupun panen bisa tercapai. Dengan adanya irigasi kehidupan petani sejahtera dan program swasembada pangan tercapai. (Herman MTD)

Sosialisasi & Bedah Buku Ala PROF DJOHAR ARIFIN STABAT, PODIUM Walau Pilkada Bupati Langkat masih lama, tapi geliat pemburuan kekuasaan sudah beraksi di bumi Langkat Nan Bertuah.

Pantauan PODIUM dalam beberapa bulan terakhir ini yang getol melakukan aksi sosialisasi adalah ‘Tokoh gaek Prof Djohar Arifin’.

Dalam melaksanakan misinya, di lapangan Prof Djohar menggandeng Dinas P dan P serta Kemenag Langkat.

“Sekarang Langkah Djohar di Dinas P dan P Langkat sudah melemah dan tidak menggigit lagi,” ujar Tengku Syaiful Anhar Ketua LSM BBS (Bangun Bangkit Sumut), Minggu (14/2/2015), di Posko BBS Wampu.

Digantinya Kadis P & P Langkat H Sujarno MSi diduga terkait dengan ‘road shownya’ dikegiatan bedah buku Kesultanan Langkat bersama Prof Djohar Arifin.

Kakan Kemenag Langkat T Darmansyah MA pun bisa mengalami hal yang sama seperti H Sujarno mantan Kadis Dinas P & P Langkat.

“Menurut informasinya yang kita dapatkan biaya penerbitan dan cetak buku sejarah itu didanai APBD Langkat’. Keteledoran H Sujarno juga kabarnya diikuti Kakan Kemenag Langkat.

Diduga buku sejarah Kesultanan Langkat itu juga dibayar dengan menggunakan dana BOS,” bebernya.

Terkait itu, PODIUM belum berhasil mengkonfirmasi Rahmat Kasi Penmad Kemenag Langkat terkait informasi tersebut. (podiumindonesia)

DANDIM 0203 LANGKAT PANEN RAYA DI PANGKALAN SUSU PKL SUSU, PODIUM Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Roy Hansen J Sinaga menghadiri panen raya padi di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, beberapa waktu lalu.

Panen raya padi di lahan seluas 95 hektar tersebut dihadiri Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Langkat, Kirana Sitepu, Kadistan Kabupaten Langkat, Muspika Kecamatan Pangkalan Susu, KUPTD Pertanian beserta staf, KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Organisasi Pemuda (KNPI,PP dan FKPPI) dan kelompok tani yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu dan Kades Sei Siur.

Panen raya ini merupakan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan dalam rangka ikut serta mempertahankan ketahanan pangan nasional.

Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Roy Hansen J Sinaga mengungkapkan, keberhasilan

kelompok tani Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu dalam panen raya tersebut tidak lepas dari peran Babinsa setempat beserta tim penyuluh pertanian yang secara sukarela mencurahkan tenaga serta pikirannya dalam mendampingi kelompok tani menggarap lahan

pertaniannya.

Dandim 0203/Langkat menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi kepada kelompok tani beserta Babinsa dan tim penyuluh pertanian yang telah bekerjasama dengan baik sehingga dapat menghasilkan panen yang memuaskan.

Keikutsertaan TNI-AD di dalam pendampingan dan pengawasan terhadap petani bertujuan agar petani dapat meningkatkan hasil dari pertanian guna mensukseskan program pemerintah tentang swasembada pangan.

“Kegiatan ini juga bagian dari Binkomsos dan Binwanwil dalam rangka mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah binaan Kodim 0203/ Langkat,” ungkap Dandim.

Kelompok Tani diimbau segera melakukan percepatan tanam pada Februari 2016. Pihaknya akan membantu pemerintah sepenuhnya untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya di Kabupaten Langkat.

"Kita akan kerahkan seluruh Babinsa dalam mengawal kelompok tani untuk melaksanakan penanaman atau pengelolaan pertanian agar hasilnya lebih maksimal,” ujar Dandim 0203/Langkat. (P39-Lk)

Parlementaria

11 Edisi 16 - 29 Februari 2016

DEWAN SEBUT AIR MINUM PDAM TIRTANADI TAK LAYAK KONSUMSI Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak Gubernur HT Erry Nuradi untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran Direksi PDAM Tirtanadi Medan, karena dinilai tidak menunjukkan kinerja yang signifikan dalam setahun masa jabatan mereka.

MEDAN, PODIUM “Kita minta Gubernur mengevaluasi kinerja seluruh jajaran Direksi PDAM Tirtanadi Medan. Karena dalam setahun masa jabatan mereka tidak menunjukkan adanya perkembaangan yang signifikan. Terlebih lagi menyangkut kualitas air yang disalurkan PDAM Tirtanadi ke rumah penduduk sangat sangat jorok dan tidak pantas untuk dikonsumsi maupun dipakai untuk mandi maupun mencuci pakaian,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Wagirin Arman, didampingi Sekretaris Fraksi Partai Hanura Darwin, Anggota Fraksi Partai Nasdem Nezar Djoeli dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, (15/2/2016).

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Wagirin Arman, persoalan air minum yang dikelola PDAM Tirtanadi Medan dalam setahun terakhir ini sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan.

Alasan tersebut, kata Wagirin, sangat mendasar karena dari laporan masyarakat pengguna air minum kepada dewan menyebutkan kualitas air yang disalurkan pihak Tirtanadi ke rumah penduduk khususnya masyarakat Kota Medan sangat kotor, bahkan cacing kecil pun kerab muncul di bak penampungan air rumah penduduk.

Menurut Wagirin, sekaitan dengan tidak profesionalnya kinerja para Direktur PDAM Tirtanadi Medan yang tidak memperhatikan tingkat kualitas dan jarangnya uji coba air ke laboratorium, maka sudah selayaknya Gubernur Sumut mengganti atau mencopot para Direktur yang tidak bisa bekerja mempertahankan tingkat kualitas air minum ini.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PPartai Hanura DPRD Sumut, Darwin menegaskan, pihak Tirtanadi terkesan ‘tutup mata’ dan tidak perduli dengan kualitas air.

“Namanya saja perusahaan air minum. Tapi, kualitas airnya tak layak minum. Apa kerja para Direktur ini, kok jadi penonton.

Sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) untuk Provinsi Sumatera Utara taka da,” ucap Darwin menyesalkan sikap Tirtanadi yang terkesan tak perduli dengan keluhan masyarakat kota Medan.

Penegasan ini juga dilontarkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Antohy Purba dan Nezar Djoeli, PDAM Tirtanadi Medan harus peka dan perduli. Termasuk persoalan penanganan air limbahnya benarbenar diperhatikan.

Selain itu, ujar mereka sembari bertanya, untuk sekarang ini siapa yang berani meminum atau mengkonsumsi air Tirtanadi Medan untuk dimasak dengan kondisi air jorok. ”Saya ingin tahu, siapa orangnya yang berani mengkonsumsi air minum Tirtanadi meski sudah dimasak,” ujar mereka menuding PDAM Tirtanadi lamban dan tak perduli dengan kualitas air sangat memprihatinkan.

Para wakil rakyat meminta Gubernur harus segera turun ke PDAM Tirtanadi, bila perlu bersama dewan sama – sama turun ke lapangan melihat kondisi atau kualitas air apakah layak minum atau tidak.

Bila perlu, ungkap mereka, kalau kualitas air minum ini tak layak minum, maka Gubernur berhak mengganti jajaran Direksi PDAM Tirtanadi, agar ke depan managemen dan kualitas airnya benar-benar steril seperti dulu. (podiumindonesia)

KOMISI B DPRD LANGKAT TERIMA KUNKER DPRD Sergai LANGKAT, PODIUM DPRD Kabupaten Langkat menerima kunjungan kerja dari Komisi D DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang disambut dan diterima oleh wakil ketua komisi B diruang rapat gedung DPRD Langkat Stabat, kemarin.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Langkat, Fatimah S SI, yang menerima rombongan tersebut didampingi oleh sejumlah anggota Komisi B lainnya, seperti Kirana Sitepu, H Arba’i Fauzan S Pd dan Risna Lela Sari SE dan beberapa orang staf sekretariat DPRD Langkat, Zubaidah Kaunar Kasubbag PRT, Eka Roesmaini Ulfah SE Kasubbag Risalah dan staf komisi B Nazaruddin SIP juga Surkani SE selaku Tim Ahli.

Rombongan komisi D DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin langsung oleh ketuanya Alexander Sahputra S Sos. Ikut serta dalam rombongan tersebut wakil ketua Delpin Barus ST dan sekretaris James Hotlan Pangaribuan SE serta sejumlah anggota komisi D lainnya yaitu; Drs H Sayutinur M Pd, Khairul Anwar, Jordan Sigalingging, Meryanto, Hj Yanti H Siregar SH M Pd, Rasdiaman Damanik, Sugiatik S Ag dan Muhammad Yunus Purba SP. Sementara staf sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai selaku pendamping yang ikut serta dalam rombongan tersebut adalah Nuriela SE, Iskandar Ibnu Khaldun dan Asrika Tri Putri Purba SE.

Ketika pertemuan tersebut berlangsung banyak hal yang dibicarakan dan dibahas juga berjalan cukup lancar dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu sama lain di antaranya termasuk membicarakan tentang pelaksanaan dan pelayanan serta sistem pembayaran BPJS seperti sistem rujukan PPK I (Puskesmas) ke PPK II (Rumah sakit tipe C).

Menanggapi masukanmasukan yang disampaikan Komisi D DPRD Serdang Bedagai, anggota Komisi B DPRD Langkat Kirana Sitepu mengatakan, bahwa sebenarnya peraturan BPJS berlaku umum dan menyeluruh seluruh Indonesia.

Beliau menambahkan, bahwa pengalaman dalam menangani pasien BPJS di Kabupaten Langkat tetap berkoordinasi dengan BPJS setempat.

"Sehingga setiap permasalahan yang sulit dan emergensi selalu kita koordinasikan sehingga pihak BPJS dan rumah sakit daerah tidak salah persepsi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat miskin yang sakit," ujar Kirana.

Akhir dari pertemuan yang cukup bermanfaat tersebut dan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta persahabatan di antara kedua belah pihak, mereka melaksanakan foto bersama dan sekaligus masing-masing saling memberi dan menerima cendra mata. (P03)

12 Edisi 16 - 29 Februari 2016

PODIUM Sumut

Nazar: Sosok Pria Bersahaja Membangun Pendidikan Anak Desa Namanya Nazaruddin. Bergelar Sarjana Pendidikan Islam (SPd.I). Dan, kesehariannya akrab dipanggil Nazar. Pria low profile ini merupakan anak pasangan seorang petani di Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat.

BRANDAN BARAT, PODIUM Lahir 1 Desember 1985, anak keenam buah cinta Almarhum H Masdar dan Almarhumah Hj Salbaniah. Nazar merupakan alumni UIN-SU 2009. Memang, sejak menyabet gelar sarjana, Nazar berniat dan bercita-cita ingin memajukan pendidikan di desanya. Melalui jurusan Bahasa Arab, Nazar pulang ke kampung halamanannya.

Mulanya Nazar mengabdi sebagai pendidik Mulok pengembangan diri pada salah satu Mts di desa lain. Dan ia juga menjadi guru pada Madrasah yang berada di desanya di MTs AlHabib sebagai guru Bahasa Arab.

Namun ia mengundurkan diri sebagai guru Mulok. Jabatan Kepala MTs Al-Habib itu pun ditinggalkannya. Ternyata Nazar baru mengetahui bahwa MTs Al-Habib belum memiliki izin operasional, bahkan gedung yang digunakan bukanlah milik sendiri, melainkan hanya menumpang belajar pada bangunan swadaya masyarakat yang diperuntukkan untuk MDTA. Mengetahui hal itu, Nazar beserta istrinya bergegas mempersiapkan semua berkas untuk mengajukan izin operasional. Karena, jika izin tidak ada, madrasah tidak akan bisa mengikutsertakan siswanya dalam Ujian Akhir Nasional. Dengan ketiadaan komputer mereka harus rela pulang sampai larut malam dari rental komputer. Bermodalkan uang pinjaman dari teman, izin operasional pun diurus hingga akhirnya terbit. MTs Al-Habib berganti nama menjadi MTs Madinatul Ilmi yang artinya “Kota Ilmu�.

Nah, untuk membantu segala kebutuhan operasional sekolah, mereka pun mengajukan permohonan untuk menerima dana BOS. Dana Bos yang diharapkan guru-guru pun dapat mereka terima sampai sekarang.

Nazar kembali dihadapkan lagi dengan satu masalah yaitu gedung. Apalagi di sebuah rapat yang dilaksanakan di Mapenda Kebupaten, bahwa bagi sekolah yang masih menumpang tempat belajar pada suatu lembaga pendidikan lain harus segera memiliki gedung sendiri. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan sekolah tersebut belum memiliki gedung sendiri maka semua fasilitas yang diberikan pemerintah akan dicabut.

Mendengar hal ini, ayah Nazar yang pada waktu itu masih dalam

keadaan sehat menghibahkan bangunan serta tanah yang dulunya merupakan sekolah yang pernah beliau dirikan bersama temannya. Dengan keadaan gedung yang hanya tinggal tembok-tembok retak karena sejak tahun 1987 telah tutup disebabkab ketiadaan siswa. Bermodalkan semangat yang membara, tekad yang kuat serta izin dan ridho dari Allah SWT serta atas informasi dari teman-teman, Nazar pun memperoleh beberapa bantuan.

Di antaranya, semen 100 zak dari PT PLN Binjai, bantuan dana APBD Kabupaten Langkat Rp 10 juta dari bupati, bantuan dana Rp 95.200.000 dari Blog Grand Pusat, dan Rp 100 juta dari Gubernur Sumatera Utara.

Namun Untuk membangun bangunan dengan luas 203M² dan membeli meubilier dibutuhkan dana cukup besar.

Sedangkan hasil dari semua dana yang diperoleh belum cukup untuk membuat sekolah baru menjadi layak huni.

Hingga akhirnya Nazar harus rela menggadaikan lahan sawah warisan ibunya setelah bermusyawarah dan berdiskusi dengan keluarga besar demi menyiapkan bangunan sekolah.

Kini siswa dapat belajar di gedung sendiri dengan tenang.

Akreditas B Sekarang sudah banyak warga sekitar dan dari desa lain yang bersekolah di MTs Madinatul Ilmi. Kini siswa MTs Madinatul Ilmi sudah mencapai 160 orang dan sering memenangkan lomba pada berbagai bidang yaitu bidang agama, seni dan olah raga. Dengan mendapatkan akreditas B masyarakat semakin percaya pada kualitas MTs Madinatul Ilmi.

Dari 16 guru yang bertugas, 9 di antaranya sudah lulus sertifikasi termasuk Nazar yang baru lulus pada bulan Desember lalu dan satu yang sudah Inpassing.

Nazar pun berniat mendirikan sebuah sekolah lagi yang setingkat dengan SMA untuk malaksanakan Amanah ayahanda tercinta Almarhum H Masdar yaitu Mendirikan MAS BINA SDM Berbasis Keagamaan dengan Kurikulum yang adaptif dan variatif. Namun yang saat ini baru sebidang tanah saja, itupun dibeli dari hasil penjualan tanah sawah warisan ibunya yang sempat ia gadaikan dulu.

(Amirtan)

SDN 050766 TRANSLOK Gelar GERAKAN PENGHIJAUAN SEI LEPAN, PODIUM Dalam rangka meriahkan HUT PGRI ke 70 Kabupaten Langkat, Kepala SDN 057766 Translok, Sukiatma Indra SPd bersama dewan guru melakukan gerakan penghijauan di lingkungan sekolah.

Beberapa jenis kegiatan dibuat pihak sekolah yakni, penghijauan, perlombaan baca puisi, fashion show, melukis , terampil memasak dan sebagainya. Perlombaan ini diikuti semua siswa/i dari klas 1VI. Kepsek Sukiatma Indra pada PODIUM menjelaskan, kegiatan ini sebagai penyegaran kepada anak didik. Para dewan guru turut menyukseskan program Pemkab Langkat.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kadis P dan P Langkat, para dewan guru kami di lingkungan SDN Translok ini dan juga terima kasih saya pada murid kami yang ternyata mampu mengembangkan bakat, dan keterampilan mereka," jelasnya.

Dikatakan, sekolah yang dipimpinnya juga aktif dalam kegiatan ekskul, seperti kegiatan Pramuka. "Makanya memeriahkan hari HUT PGRi ini kami buat kegiatan penghijauan menanam pohon di halaman lingkungan sekolah, kemudian kami adakan lomba masak memasak dan kepramukaan di sekolah kami cintai ini," tukas Kepsek.

Acara HUT PGRI ini juga dirangkai dengan pemberian hadiah kepada juara dalam perlombaan dan pemberian sekuntum bunga sebagai sambung rasa cinta terhadap sekolah dan guru.

(Amirtan)

13

PODIUM Sumut

Edisi 16 - 29 Februari 2016

77 Mahasiswa Akper-Akbid Pemkab Langkat Capping Day Akademi Keperawatan dan Kebidanan Pemkab Langkat laksanakan resepsi Capping Day atau pemasangan cap bagi 77 mahasiswa yang terdiri dari 22 orang mahasiswa Akper dan 55 orang Akbid, di Aula lembaga penddidikan tersebut, pekan lalu.

STABAT, PODIUM “Ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian tapi merupakan awal untuk mencapai tujuan menjadi seorang perawat profesional," kata Direktrur Akper Hj Sudariati SST, MKes dan Direktur Akbid Dahlia Rosa, SST, MKes dalam laporannya.

Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, SH melalui arahannya menyampaikan ucapan selamat dan motivasi bagi para mahasiswa.

Apresiasi juga disampaikan kepada orangtua para siswa berkat dukungan dan semangat menyekolahkan putra-putrinya yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Langkat. “Dengan peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan, pada gilirannya akan memberikan kebaikan bagi peningkatan pelayanan maupun drajat kesehatan di daerah kita ini,� ujar Ngogesa.

H Ngogesa juga menyampaikan, Sumatera Utara sudah memilikki lebih dari 50 institusi akedemi kebidanan dan keperawatan, maka dari itu untuk menjadi perawat profesional dibutuhkan kompetensi menghadapi persaingan baik melalui pendidikan yang lebih tinggi maupun pengalaman.

Sementara Kadis Kesehatan Provsu, dr Raden Roro Siti Hartati

Suryantini, MKes menguraikan makna pemasangan cap di atas kepala para mahasiswa merupakan simbol bagi para pemakainya untuk menjunjung tinggi profesi yang digeluti, sekaligus menghayati ketauladanan seorang pelopor keperawatan modern Florence Nightingle yang miliki sikap rela berkorban untuk menolong sesama.

Pemasangan Cap dilakukan oleh Bupati Ngogesa di dampingi Sekdakab Langkat dr Indra Slahudin dan Kadis Kesehatan Provsu diiringi dengan pembacaan riwayat sejarah Florence Nightingle dan sejarah kebidanan sekaligus pemberian penghargaan bagi sejumlah mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi tinggi.

Dalam kesempatan tersebut

diberitahukan juga untuk mahasiswa terbaik pertama mahasiswa Akbid Nova Adelia Harahap, dan terbaik kedua diraih Fatimah Rahmah Darin, untuk terbaik ketiga Desisa Rahna Sukma. Sedangkan untuk mahasiswa terbaik Akper Eka Puspita Ruli meraih terbaik pertama, Salsalina Br. Ginting terbaik kedua, sedangkan terbaik ketiga Yulinar. (P35-LK)

BKKBN Targetkan Satu Kabupaten Satu Kampung KB BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan satu kabupaten di Indonesia memiliki setidaknya satu kampung keluarga berencana (KB) tahun 2016.

"Tahun 2016 ini paling tidak satu kabupaten satu kampung KB," kata Kepala BKKBN, dr Surya Chandra Surapaty.

Menurut dia, pemilihan kampung KB itu dipilih oleh masing-masing kabupaten/kota yang memberdayakan masyarakat karena mulai dari perencanaan dan pelaksanaan berada di tangan masyarakat.

"Pencanangan dan pelaksanaan dari masyarakat, pemerintah memfasilitasi," imbuhnya.

Ia menggambarkan bahwa nantinya kampung KB itu terdiri dari kumpulan RT atau RW di bawah desa dengan mengajak masyarakat membangun kampung KB termasuk membangun program kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga (KKBPK).

Dalam kampung itu, lanjut dia, juga dikembangkan program lainnya di antaranya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Lansia.

"Kami betul-betul bangun Indonesia dari pinggiran, dari desa langsung ke (sumber daya) manusia," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa Kampung KB sendiri dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016.

Sebagaimana dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya bertekad akan menggalakkan program Kampung Keluarga Berencana (KB) di seluruh Indonesia untuk mengurangi secara signifikan angka putus kesertaan program KB. "Kami menggunakan pendekatan Kampung Keluarga Berencana di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi secara signifikan angka putus kesertaan program Keluarga Berencana,"

ujar Presiden ketika memberi sambutan pada Konferensi Internasional Keluarga Berencana (International Conference on Family Planning/ICFP).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, kata Presiden, Pemerintah Indonesia akan selalu mendorong program aksi yang bersifat lokal dengan melibatkan partisipasi warga.

Menurut dia, Kampung Keluarga Berencana dapat meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang, sebab kalau alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik, akseptor kerap mudah lupa sehingga angka putus Keluarga Berencana menjadi meningkat.

Sebagai gambaran dalam isu kependudukan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2014-20015 sebesar 1,32 persen.

Artinya, setiap tahun penduduk Indonesia tumbuh sekitar 3 juta jiwa dengan rata-rata tingkat kelahiran per-perempuan 2010-2015 sebanyak 2,4 anak/perempuan atau per perempuan memiliki 2 sampai dengan 3 anak. (***)

opini

Edisi 16 - 29 Februari 2016

Dilema! Pengelolaan Dana Desa PENGELOLAAN dana desa harus sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan turunannya PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN TA 2015 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, bukan tanpa masalah di lapangan. Tapi bagi pemerintah hal itu diabaikan tanpa melakukan pengkajian lebih mendalam sehingga terkesan dipaksakan harus segera dilaksanakan.

Salah satu sumber masalah lemahnya SDM aparatur desa sebagai pengelola anggaran, hal ini akhirnya bisa menyeret mereka ke meja hijau dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi. Selain godaan menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi atau secara bersama-sama dengan perangkat desa lainnya Kades atau BPD misalnya, bukan tidak mungkin terjadi.

Hal-hal seperti ini sepertinya luput dari perhatian pemerintahan Jokowi-JK, desa diberi uang untuk membiayai proyek pembangunan secara madiri tanpa dipersiapkan SDMnya terlebih dahulu? Meski ada pendamping bergelar S1, bukan menjadi jaminan tidak akan terjadi tindak pidana korupsi dengan mamanipulasi data dan penggunaan dana.

Program yang baik jika tanpa perencanaan mateng akhirnya menjadi sia-sia belaka bahkan dapat menjadi lumbung korupsi baru. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu Pemkab Langkat beberapa waktu lalu mengadakan pelatihan dengan bekerja sama dengan PT. Trimedia Technology untuk membangun suatu sistem aplikasi komputer yang sederhana. Namun sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.

Aplikasi ini dibangun untuk membantu sistem administrasi keuangan di desa. Sistem aplikasi ini mencakup perencanaan, penatausahaan dan laporan keuangan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Praktis sistem aplikasi ini menuntun penggunanya untuk dapat memahami alur proses pengelolaan keuangan desa yang mana secara otomatis dapat membuat pelaporan keuangan desa secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Dalam kenyataannya, tidak semua aparatur desa yang mengikuti pelatihan dapat menyerap pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti

Oleh: Rusdi Stabat pelatihan. Akhirnya banyak Kepala Desa bimbang untuk menggunakan anggaran yang sudah diterima bendahara desa.

Faktornya antara lain satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa masih rendah, dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar sehingga rawan manipulasi.

Serta APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Bahkan banyak LPJ Kepala Desa dibuat rekayasa atau mencopi milik desa tetangga dengan mengubah angkaangkanya.

Pada aspek pengawasan, misalnya, setidaknya terdapat tiga potensi persoalan, efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Terakhir, pada aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi karena

memanfaatkan lemahnya aparat desa. Jangan sampai dana desa akhirnya menjadi ATM oleh oknum-oknum tertentu.

Khusunya di Kabupaten Langkat terdapat 240 desa dari 23 Kecamatan menerima dana desa Rp 275 juta-300 juta per desa.

Dana yang bersumber dari APBN 2015 dengan total Rp 67,3 miliar tersebut sudah dicairkan melalui rekening bendahara desa masing-masing. Penggunaan dana tersebut turut diawasi BPK serta sejumlah tim auditor kabupaten dan provinsi. Konon, dana yang sudah diterima bendahara desa menjadi 'bola pimpong', setelah diterima bendahara desa, kemudian ditarik kembali untuk selanjutnya dimasukkan ke rekening tertentu.

Tidak jelas alasannya mengapa dana desa seperti layang-layang ulur tarik. Selain itu berembus pula romor pungli pencairan ADD harus ditebus dengan mahar Rp 3,5 juta. Sejauhmana kebenarannya DPRD Langkat?

Seharusnya melakukan hak pengawasan terhadap penyaluran dana desa agar tidak salah presedur, demikian pula dengan aparat penegak hukum di Langkat.

Jangan sampai Kades, Sekdes dan bendahara desa akhirnya harus masuk bui, padahal mereka korban kambing hitam. Belum lagi dugaan penggelapan

anggaran yang dilakukan Plt Kepala Desa. Kasus ini mencuat di beberapa desa di Langkat.

Apakah benar pemerintahan desa cukup mandiri terutama dari segi pengalaman dalam mengelola keuangan PNPM yang besarnya relatif tidak jauh berbeda dari dana desa nantinya.

Hanya saja dana yang mereka kelola tidaklah sedikit salah administrasi bisa menyeret mereka masuk terali besi.

Meskipun sejumlah perangkat desa, terutama bendahara desa sebanyak 480 orang telah dilatih Simkeudes. Setiap Kades nantinya akan bertanggungjawab penuh sesuai fungsinya selaku pengelola maupun pengguna anggaran.

Tapi bukan jaminan tidak ada penyimpangan.

Belum lagi banyak dana APBD yang seharusnya untuk pembangunan namun dengan mudah sengaja diendapkan diperbankan oleh para Kepala Daerah hingga target pembangunan tidak tercapai.

Penumpukan APBD itu menimbulkan beban bunga. Jika sekarang Pemerintahan Jokowi menduga penyebab minimnya serapan itu karena kriminalisasi terhadap kebijakan perdata oleh penegak hukum hal itu sangatlah keliru.

Justru para koruptor ingin berlindung dengan dalih bahwa kebijakan mereka adalah perdata, merupakan suatu pembenar agar mereka gampang untuk korupsi. (***)

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 16 - 29 Februari 2016

Ketua DPRD Langkat Tampung Aspirasi Masyarakat Dapil V Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin SE dan anggota DPRD Langkat Dapil V lainnya, seperti Raja Kamsah Sitepu serta Drs Johanes Sitepu melaksanakan reses dengan secara berkelompok dikecamatan Kuala.

LANGKAT, PODIUM Kegiatan reses telah diprogram dan dicanangkan sesuai dengan Dapil masing-masing anggota dewan.

DPRD Langkat melaksanakan reses sejak mulai tanggal 5 Februari 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 secara serentak keseluruh kecamatan. Ada yang melaksanakan secara perorangan maupun kelompok didampingi oleh staf Sekretariat DPRD Langkat yang bertugas mempasilitasi pelaksanaan reses dimaksud. Demikian informasi

yang didapat saat dikonfirmasikan kepada Sekwan Drs Basrah Pordomuan di ruang kerjanya, Selasa (9/2).

Sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010 dan Tatib DPRD Langkat Nomor I tahun 2015, reses adalah termasuk salah satu program yang sangat penting sebab reses adalah merupakan bagian dari masa persidangan dan reses dapat di pergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun secara kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Kegiatan reses tersebut dilaksanakan sesuai dengan keputusan rapat Banmus tanggal 1 Pebruari 2016 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 tanggal 2 Februari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Langkat tahun 2016.

Dalam Pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan dan dibahas juga berjalan dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu sama lain diantaranya banyak membicarakan permasalahan yang berkaitan diseputar masalah pembangunan di Desa sepeti, di Kelurahan Bela Rakyat Baru, Desa Paret Bindu, Desa Sido Makmur dan juga beberapa Desa lainnya mengajukan berbagai macam permohonan.

Dari berbagai macam masukan tersebut adalah; tentang mohon perbaikan pelayanan BPJS, pelarangan penyetruman ikan diareal pertanian, pengaspalan jalan dari Gerbah Barat sampai dengan ke dusun Mandailing Desa Sido Makmur, pembninaan wira usaha kecil.

Warga Lingkungan IV,

Kelurahan Bela Rakyat Baru diwakili Kepala Lingkungannya Mahrodi menyampaikan permohonan dan sangat mengharapkan agar segera diberikan bantuan untuk pembangunan bronjong dibibir sungai Begumit sepanjang lebih kurang 700 meter, sebab kondisi bibir sungai tersebut telah sangat mengkhawatirkan.

Ketua DPRD Langkat dalam arahannya mengungkapkan, bahwa dilaksanakannya reses ini guna menampung dan menghimpun aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

"Dan pada hari ini kami melaksanakan reses di Kecamatan Kuala yang merupakan daerah pemilihan V," ujarnya.

Lanjutnya, proses pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus, jika belum belum dapat dipenuhi pada saat ini tentunya tetap menjadi bahan masukan untuk pembangunan pada tahuntahun yang akan datang.

"Mari benar-benar kita mengutamakan skala prioritas terhadap rencana pembangunan yang diusulkan di Kecamatan Kuala ini," tandasnya. (***)

WARGA KECAMATAN SEI LEPAN ANTUSIAS SAMBUT RESES ANGGOTA DPRD LANGKAT Ditinjau dari tugas pokok dan fungsinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan daerah termasuk dalam hal meningkatkan tarap hidup masyarakat.

LANGKAT, PODIUM Sejalan dengan hal tersebut, anggota DPRD Langkat H Arba’i Fauzan SPd diusung partai Amanat Nasional (PAN) saat ini sedang melaksanakan reses dengan cara perorangan dan mendapat sambutan serta antusias dari masyarakat yang hadir didapil dua kecamatan Sei Lepan, pekan lalu.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, H Zurwansyah SH sekaligus saat itu selaku staf pendamping reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Langkat H Arba’i Fauzan SPd, ketika dikonfirmasikan menjelaskan bahwa DPRD Langkat saat ini sedang melaksanakan reses mulai sejak tanggal 5 Februari 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 yang dilaksanakan

secara serentak diseluruh Kecamatan sesuai dengan dapilnya masing-masing ada yang melaksanakan secara perorangan maupun kelompok didampingi oleh staf Sekretariat DPRD Langkat yang bertugas mempasilitasi pelaksanaan reses tersebut.

"Sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010 dan Tatib DPRD Langkat nomor 1 tahun 2015, Reses adalah termasuk salah satu program yang sangat penting sebab reses adalah merupakan bagian dari masa persidangan dan reses dapat di pergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun secara kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat," sebut Zurwansyah.

Menurutnya kegiatan reses tersebut dilaksanakan sesuai dengan keputusan

rapat Banmus tanggal 1 Pebruari 2016 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat nomor 01 tanggal 2 Pebruari 2016 tentang Penetapan Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Langkat tahun 2016.

Dalam Pertemuan tersebut, banyak hal yang dibicarakan dan dibahas serta berjalan cukup lancar dan dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu sama lain diantaranya banyak membicarakan permasalahan yang berkaitan diseputar masalah pembangunan di Desa sepeti; pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan, kesejahtraan, keagamaan dan lainnya yang sekaligus mengajukan berbagai macam permohonan sambil berharap untuk dapat dikabulkan.

Saat ditemui usai pelaksanaan reses, H Arba’i Fauzan SPd menjelaskan bahwa dilaksanakannya reses ini adalah guna untuk menampung dan menyerap serta menghimpun segala aspirasi rakyat dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing yang nantinya menjadi bahan masukan untuk dibicarakan dan dibahas di tingkat Kabupaten. (P39/LK)

Tiga Mahasiswa USU Wakili Sumut Ke London Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap kepada perwakilan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang diundang PBB untuk mengikuti rangkaian Simulasi Konferensi PBB ‘London International Model United Nations’ di London, Inggris, 17 Februari hingga 7 Maret mendatang, untuk mengenalkan potensi destinasi Sumut pada dunia.

MEDAN, PODIUM Harapan itu diungkapkan Erry Nuradi saat menerima kunjungan 3 mahasiswa USU di ruang kerja Plt Gubernur Sumut, lantai 9 kantor Gubernuran di Medan, Selasa (16/2/ 2016). Ketiga mahasiswa USU tersebut, yakni Tengku Alia Nabila (mahasiswi FISIP jurusan Ilmu Komunikasi stambuk 2014), Adli Tama H Sembiring (mahasiswa FISIP jurusan Administrasi Bisnis/Niaga stambuk 2014) dan Dwi Citra P Sitompul (mahasiswi FE jurusan Ekonomi Pembangunan stambuk 2013).

"Saya berharap adik-adik mahasiswa dapat menjaga nama baik dengan mengenalkan berbagai potensi yang dimiliki Sumatera Utara kepada dunia," kata Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan, berbagai potensi yang dimiliki Sumut diantaranya Danau Toba, Bukit Lawang, Istana Maimun, kekayaan alam, pembangunan dan potensi kultur budayanya harus disampaikan karena nantinya

perwakilan mahasiswa dari seluruh dunia berkumpul disana.

"Dengan bekal menguasai bahasa Inggris, adik-adik mahasiswa harus bangga dengan berbagai pengalaman selama di London nantinya. Sampaikan potensi yang ada di Kota Medan dan daerahdaerah di Sumatera Utara lainnya," sebut Erry.

Erry yang turut didampingi Kepala BLH Provsu Hidayati juga berpesan, sepulang dari London, para mahasiswa nantinya dapat berbagi pengalaman dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya. "Ambil yang baik-baik agar menjadi bekal nantinya," tutur Erry.

Sementara, perwakilan mahasiswa, Tengku Alia Nabila bersama rekan-rekannya berjanji akan memperkenalkan potensi-potensi handal yang dimiliki Sumatera Utara kepada perwakilan delegasi dari seluruh dunia yang

hadir nantinya.

"Kami berterimakasih dapat bertemu Pak Erry Nuradi yang memberi semangat dan memotivasi," sebut Alia.

Alia menyebutkan, Rabu (17/2/2016), pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk dilatih selama seminggu sebelum berangkat ke London. "Simulasi konferensi PBB di London nantinya berlangsung 26 sampai 28 Februari," ujar Alia. (PI - hmt)