Media Kebangsaan

LAPORAN UTAMA bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

HORAS bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id SALAM REDAKSI Setelah melalui proses administrasi dan penggalian materi yang layak untuk di tampilkan, akhirnya media kebangsaan yang berada di tangan Anda saat ini, telah hadir sebagai edisi perdana yang merupakan alat komunikasi kami untuk memasyarakatkan isu-isu politik, birokrasi dan wawasan kebangsaan yang dibahas melalui kacamata kesatuan bangsa. Media Kebangsaan dirancang membangun terwujudnya kesamaan visi tentang kebangsaan dan nasionalisme masyarakat Indonesia yang saat ini sudah mulai luntur. Melalui media ini juga diharapkan akan terjalin komunikasi yang dinamis diantara masyarakat Sumatera Utara khususnya, guna menghadapi tantangan sebagai antisipasi terjadinya konflik sosial, karena begitu majemuknya karakter masyarakat di Sumatera Utara ini.

Pada edisi perdana ini kami menyoroti isu yang sedang menjadi agenda publik saat ini, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Kita semua melihat melalui media televisi, cetak maupun media sosial, pembahasan masyarakat tentang Pilpres sudah sangat santer bahkan menjurus kepada kampanye hitam. Sebagai edisi perdana, pada kesempatan ini kami menyoroti seluk beluk persiapan pelaksanaan Pilpres yang tidak hanya melibatkan elemen penyelenggara saja, tetapi sangat melibatkan elemen-elemen lain, disamping elemen rakyat sebagai obyek utamanya.

Sebagai edisi perdana, selayaknya akan banyak sekali keurangan disana sini, sehingga kami membuka komunikasi sumbang saran lewat berbagai sarana komunikasi yang ada, guna perbaikan kualitas untuk terbitan selanjutnya. Karena Media Kebangsaan ini tidak dimaksudkan sebagai "media sekali terbit", setelah itu hilang. Partisipasi semua pihak tentu sangat diharapkan untuk keberlanjutan terbitan selanjutnya.

Semoga bermanfaat. „ Tim Redaksi

1 V ol.

1 20 14 3 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Kaban Kesbangpollinmas Prov Sumut, Drs H Eddy Syofian MAP

Indeks bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tajuk Media

Kabar Aktivitas

5. Jangan hanya ‘sandiwara politik’

50 - 60. Masyarakat Sumut deklarasikan pemilu damai dan bermartabat; Pertemuan gereja Lutheren sedunia di Sumut akan timbulkan multifplayer effect; Gubsu teleconference pemilu di 10 kab/kota; Sumut bertekad wujudkan pilpres aman dan damai; Tes urine mendadak PNS Bakesbangpolinmas Sumut; Pakar pendidikan Jepang isyaratkan pemerintah harus fokus pada budi pekerti; Objek vital termasuk gubernuran Sumut terlarang unjukrasa; Sumut kondusif masuki tahun politik 2014

Laporan Utama 6 - 9. Presiden untuk siapa?

Fokus

10 - 19. Visi misi calon presiden; Mewujudkan pilpres yang damai dan bermartabat; Memilih diantara dua pilihan; Kampanye damai dan tertib; Jaga netralitas TNI/Polri;

Informasi

30 & 61. Himbauan MUI

Kabar Aktivitas 20-29. Hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2014; Indonesia lebih butuh pemimpin berkarakter; Sumut butuh perda tentang narkoba; Gubsu ajak Sumut bangkit kembangkan persamaan, persempit perbedaan

Profil

31 - 33. Landasan Hukum Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Opini

38 - 49. Ketahanan ekonomi sebagai upaya membangun nasionalisme; Pengaruh penyalahgunaan narkoba pada kerja otak; Kita bisa (tidak) pilih : kita (harus) awasi; Keistimewaan undangundang desa terbaru nomor 6/2014; Peranan partai politik dalam pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

“

edia Kebangsaa diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Massyarakat Provinsi Sumatera Utaea dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ideologi kebangsaan, politik lokal, ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosial dan perubahan kultural yang terjadi di provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang dapat menginspirasi sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.

Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakan Kesbangpollinmas, Redaksi dapat menyi8ngkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi.

Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)

M

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landri Sitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra. Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis: Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email : media_kebangsaan@yahoo.com |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

1 V ol.

1 20 14 4 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Jangan Hanya ‘SANDIWARA POLITIK’ ua pasangan Capres dan Cawapres yang akan "naik ring" 9 Juli mendatang menyatakan kesepakatan Damai "Siap Menang dan Siap Kalah". Kita tentu gembira.

Hanya saja, diharapkan kesepakatan ini tidak hanya sekedar "sandiwara politik", melainkan benar-benar ditanggungjawabi, dijaga dan saling menghargainya.

Ini penting menjadi komitmen semua, sebab Pilpres bukan 'game over', dan kita tentu tidak menginginkan hanya gara-gara ini masyarakat terkotak-kotak dan lagipula Pilpres bukanlah wadah "pertarungan antar calon" dalam arti sempit, melainkan wadah untuk mencari pemimpin yang diyakini membawa Sumut lebih baik lagi di masa mendatang.

Oleh sebab itu, meski kedua pasangan calon, tentu memiliki prediksi bakal menang, namun harus disadari, bahwa pada akhirnya nanti, hanya muncul sepasang pemenang.

Artinya, satu pasangan akan kalah dan harus merelakan hanya satu pasangan saja yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Dalam hal ini, rumus kalah dan menang akan berlaku, yang mau tidak mau, harus dilalui. Semua kandidat dengan segenap pendukungnya, harus siap menerima segala kemungkinan yang terjadi. Kesemuanya ini merupakan konsekuensi dari demokrasi itu sendiri.

Lagipula, kita semua tentu sudah sepakat, pemilu presiden ini harus berjalan demokrasi, jujur, adil dan bermartabat, sehingga dapat mempertahankan sendi-sendi kehidupan sosial politik masyarakat, secara kondusif dan harmoni, yang selama ini telah terbina secara baik.

Jadi, siapa pun yang menang nanti, wajar bersyukur dan bergembira, dan harus kita dukung. Sementara yang kalah, hendaknya berjiwa besar. Segalanya belum berakhir, sebab masih banyak peran yang dapat dilakukan untuk mengabdi pada bangsa dan negara, bukan hanya harus menjadi presiden dan wakil presiden.

Dengan kesepakatan bersama ini, kita optimis, kedua pasangan calon dengan seluruh parpol dan massa

D

1 V ol.

1 20 14 5 |media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

pendukungnya sudah komit untuk "siap kalah, siap menang" dan diharapkan, yang menang dan kalah saling berangkulan.

Yang kalah memberi ucapan selamat kepada pemenang, dan si pemenang menyampaikan terimakasih kepada yang kalah, karena telah memberi kesempatan kepadanya untuk menang. Dengan begitu, kita akan merasakan, betapa indahnya demokrasi tersebut.

Oleh sebab itu kesepakatan bersama ini hendaklah benar-benar dilaksanakan secara tulus dan sportif, karena akan menjadi sia-sia, apabila hanya bersifat "sandiwara politik". Kita tidak ingin kesepakatan ini, nantinya hanya indah di atas kertas saja, sementara realitasnya menjadi lain, seperti terjadinya konflik akibat ada yang tidak menerima hasil pilpres, apalagi, jika pihak yang kalah, seakan-akan kompak dan menyatu, untuk "menyerang" yang menang.

Sebagaimana diungkap para pakar dan pengamat politik, berdasarkan pengalaman di selama ini setidaknya terdapat tiga simpul kerawanan yang sering menjadi dalih ketika terjadinya protes-protes yang mengarah kepada tindakan anarkis, akibat tidak menerima realitas hasil pemilu, karena pasangan yang diunggulkannya kalah. Tiga simpul kerawanan yang sering dijadikan dalih tersebut, yakni pertama, tudingan banyaknya massa pendukung yang tidak terdaftar. Kedua, kalau pun terdaftar, tidak mendapat surat panggilan ke TPS, ketiga, tudingan kepada KPU melakukan penggelembungan suara kepada salah satu pasangan calon.

'Warning' ini hendaklah diantisipasi sejak dini. Masing-masing pasangan calon dengan partai politik dan massa pendukungnya, harus menyikapi ini secara objektif dan akurat, agar nantinya, tidak menimbulkan suasana saling tuding, yang dapat menggiring opini publik ke dalam konflik berkepanjangan, yang akhirnya, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan tertunda. „

LAPORAN UTAMA bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi

Presiden Sepenuhnya untuk Rakyat G ubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menegaskan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) yang akan dipilih pada 9 Juli 2014 mendatang sepenuhnya adalah untuk rakyat Indonesia.

"Oleh sebab itu, siapa pun Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya, itu adalah pilihan rakyat dan untuk rakyat sehingga harus dihormati bersama," ujar Gubsu menjawab Tim Media ini.

Gubernur menegaskan semua elemen masyarakat di daerah ini sudah menyepakati menjalankan dan menjaga Pemilu Presiden 9 Juli sebagai pemilu yang bermartabat, jujur , adil dan aman.

"Berbagai even tetap kita kukuhkan komitmen ini termasuk yang terbaru saat Dialog Kebangsaan yang digelar di Balai Prajurit Markas Kodam I/BB, Medan Selasa (17/6) dan diikuti semua elemen semakin menghasilkan kesepakatan untuk menjaga Pilpres (Pemilu Presiden) damai," katanya.

Gubsu semakin yakin Pilpres di Sumut akan seperti yang diharapkan karena TNI/Polri juga sudah menjamin netral dan semua elemen sepakat untuk mengantisipasi gangguan-gangguan termasuk dari kampanye hitam terhadap dua calon pasangan presiden/wakil presiden.

Gubsu menegaskan,dengan komitmen bersama itu dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya.

Dengan ini dibangun semangat memperkokoh persatuan dan harmoni dalam keberagaman.

Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI

1 V ol.

1 20 14 6 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi sumber dari segala sumber azas penyelenggaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu Wakil Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi juga mengajak semea elemen menimbulkan semangat untuk berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan perjalanan bangsa termasuk Pilpres pada 9 juli 2014.

"Masyarakat harus didorong untuk menggunakan hak pilihnya dan semua harus menjadikan Pilpres sebagai Pemilu bermartabat dimana harua jujur dan adil serta aman,"katanya.

Baik Gubsu maupun Wakil Gubsu berharap, jumlah partipasi pemilih di Pilpres bisa lebih tinggi dari Pemilu Legislatif yang baru berlalu dengan angka 68,03 persen.

"Kalau saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, partipasi pemilih hanya 48 persen dan naik di Pemilu Legislatif jadi 68,03 persen maka di Pilpres diharapkan bisa lebih tinggi," kata Gubsu.

Sedangkan Wakil Gubsu juga menegaskan, siapapun Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya, itu adalah pilihan rakyat sehingga harus diterima secara jiwa besar dan demokratis.„

K D

S

b b

a t

p n r c t

LAPORAN UTAMA bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kampanye Pilpres Dimata Masyarakat

S

ungguh menarik mengamati perkembangan politik terkait Pilpres 2014. Polarisasi kampanye yang dimulai dengan kampanye saling sindir semakin menemukan bentuknya: kampanye negative dan kampanye hitam alias black campaign menjadi fenomena menarik.

Kini telah terjadi polarisasi antara suara batin dan euphoria, antara Jokowi dan Prabowo. Lalu bagaimana polarisasi politik terkait kampanye pilpres di mata masyarakat?

Maka dalam pilpres 2014 ini,. Segala upaya telah dilakukan para tim sukses. Sekarang tinggal masyarakat dapat mencerna segala pesan yang disampaikan. Kini terserah Anda dan rakyat, pilihan polarisasi berdasarkan persepsi publik terhadap capres telah terjadi dan terbentuk. Siapa pemenangnya terserah Anda dan rakyat.

Indonesia harus Disegani Kasim/Ajo (53 Tahun) Pedagang Buah Pedagang buah ini sudah mengaku akan memilih capres Jokowi-JK berpendapat "Indonesia sudah terlalu lama mengalami kesusahan, kami berharap supaya Indonesia diseganin negara-negara lain".

Tawaran Program DR. Muryanto Amin, MA.(35 Tahun) Dosen USU "Ada dua aspek yang dapat dinilai dari Kampanye Pilpres. Pertama, fokus untuk membedah rekam jejak dan tawaran program semakin lebih baik karena hanya ada 2 calon, sehingga pemilih memiliki beragam alasan dalam menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan pemilih. Kedua, kelemahannya adalah fokus yang diharapkan itu tidak terjadi yaitu efek tular yang bisa difahami oleh masing-masaing tim sukses karena persoalan lemahnya kapabilitas tim yang tersebar di daerah dan kesulitan menjangkau seluruh daerah di Indonesia

Pendidikan Politik Walid Mustafa Sembiring, MSi (32 Tahun) Aktifis LSM "Pilpres kali ini sangat menarik karena hanya diikuti oleh dua pasang calon. Pembelahan tegas antara dua kubu terjadi sampai kepada masyarakat bawah, hal ini memerlukan kedewasaan para politisi dan para elit dari dua kubu tersebut untuk memberikan pendidikan politik yang positif agar tidak terjadi gesekan di masyarakat, karena hal tersebut rentan terjadi mengingat hanya ada dua calon".

Pertarungan Opini

Christiyan Pasaribu. (32 Tahun) Aktifis LSM "Kekuatan rakyat betul-betul dipertontonkan dalam pemilihan umum yang berlangsung dalam perode 10 tahun terakhir.

Tidak hanya masyarakat awam, tokoh pun ikut larut dalam eforia ini. Media sosial menjadi salah satu wadah peyaluran pandangan mereka terhadap berbagai hal dalam rangka pemilihan Presiden 2014. Media sosial juga berubah menjadi arena pertarungan opini dalam Pilpres 2014. Setidaknya dinamika media sosial ini menjadi indikator tingkat melek politik masyarakat Indonesia. Diluar semua itu pada akhirnya ditentukan oleh jumlah golongan putih pada 9 Juli 2014, maka kita dapat melihat tingkat partisipasi masyarakat Indonesia yang sesungguhnya".

1 V ol.

1 20 14 7 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Bakhtiar. (43 Tahun) Tukang Becak (Medan) Tukang becak yang sudah menentukan pilihan kepada calon Presiden Prabowo-Hatta berujar "Buat kami rakyat kecil cuma bisa berharap kepada presiden yang terpilih nanti bisa membawa Indonesia lebih maju".

LAPORAN UTAMA bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

U

J

s u

“

Mencermati isi kampanye yang sering muncul di media, dari dua kandidat yang akan bertarung pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. PrabowoHatta Vs Jokowi-Jusuf Kalla. Sangat sedikit sekali berbicara tentang kondisi petani di daerah-daerah, pedagang kecil, pekerja swasta dan buruh di daerah-daerah pelosok seluruh indonesia. Tentang, tindakan konkrit yang bisa dilakukan untuk peningkatan taraf hidup mereka. Seperti luput dari perhatian. Memang banyak yang berbicara tentang kesejahteraan, tetapi minim ucapan tindakan konkrit untuk masyarakat kelas ini.

m m le p se D in R

m m R

p p d m k

p "d p d m la

d k d p st ja g

d d b le se g

ji k m h

1 V ol.

1 20 14 8 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

9

LAPORAN UTAMA bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Presiden UNTUK SIAPA ? anji perbaikan kebijakan ekonomi rasanya samar untuk masyarakat kecil di daerah pelosok. Tindakan nyata yang sering terdengar adalah perbaikan kebijakan untuk kalangan bisnis besar.

J

Isu peningkatan kesejahteraan sepertinya terfokus pada mereka-mereka yang memang bekerja di dalam lingkup pemerintahan, seperti PNS, TNI/POLRI, pegawai BUMN dan lembaga yang terkait lainnya. Melalui janji-janji perbaikan program sertfikasi. Renumerasi lambat laun pasti merata di seluruh departeman. Tunjangan hidup akan terus ditambah.

Dan banyak program-program lainnya, yang intinya peningkatan "gaji' dari elemen pekerja pemerintah di seluruh Republik ini.

Golongan masyarakat 'plat merah' ini yang lebih banyak mendapat subsidi negara secara langsung. Padahal mereka merupakan hanya sebagian kecil dari komposisi penduduk Republik Indonesia yang jumlah sudah lebih 230 juta jiwa.

Sementara berkah untuk para aktivis parpol pendukung presiden yang akan menang nanti. Tampa harus dikampanyekan. Dipastikan akan ada peningkatan kesejehtaraan dan pendapatan melalui proyek balas budi dari jagoan mereka, yang dikerjakan melalui kontraktor dari orang mereka juga, kaum mereka.

Sepertinya masyarakat petani di pelosok Indonesia, pedagang kecil, pekerja swasta dan buruh di daerah-daerah "dilupakan" dalam efek yang akan diberikan oleh seorang presiden kedepannya. Mereka hanya menjadi bahan jualan dari pembual di negeri ini. Padahal masalah kesejahteraan mereka tidak kalah penting dari persoalaan "ketatageraan" lainnya di negara ini.

Adakah "tangan" Presiden nanti juga akan sampai kepada mereka? Merubah hidup mereka menjadi lebih baik..? kita merasa kurang yakin, karena tidak ada kalimat tegas dari kampanye kandidat dua calon presiden kita. Komitmen perbaikan nasib untuk kelas masyarakat "kecil" terasa abstrak. Padahal mereka juga berhak mendapat subsidi, tunjangan, dan lain-lain. Seperti nasib PNS, TNI/POLRI, pegawai BUMN dan lembaga terkait lainnya.

Memang upaya peningkatan kesejahteraan petani di daerah, pekerja swasta, pedagang kecil dan buruh di daerah-daerah di Indonesia adalah tidak seperti membalikkan telapak tangan. Namun jika tidak berani meletakkan "pondasi besar' untuk masyarakat kelas ini dari sekarang, kapan mereka akan ikut sejehtera seperti pegawai pemerintah?

Terkesan selama ini, mereka dibiarkan begitu saja, berjibaku, banting tulang berdikari diatas kaki sendiri tampa kebijakan campur negara untuk meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup mereka. Seolah olah mereka hidup tanpa campur tangan negara. Disisi lain tekanan pe-

1 V ol.

1 20 14 9 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

modal besar, membuat rakyat kecil semakin gigit jari dan terjepit.

Harga pangan jatuh saat masa panen, petani semakin melarat. Pekerja swasta atau buruh terjerat dengan peraturan tentang "outsourcing". Lain lagi nasib pedagang kelas menengah di kota-kota kecil, konsumen mereka dilibas oleh minimarket, mall dan plaza milik satu dua orang pemilik modal. Harusnya Capres kedepan, bisa menjanjikan hal ini tidak pernah terjadi lagi, dengan kalimat yang tegas.

Negara harus hadir pada mereka melului program yang langsung menyentuh. Golongan petani kecil, pedagang kecil, pekerja swasta atau buruh di daerah-daerah juga perlu dan butuh mendapat subsidi yang langsung bisa dirasakan. Seperti pegawai "plat merah" (pemerintah). Karena mereka juga adalah warga negara Indonesia.

Mereka sangat membutuhkan tindakan konkrit seperti yang diterima pegawai pemerintah. Tidak muluk-muluk untuk 'tangan' Presiden itu bisa sampai ke mereka. Adakah capres yang berani secara terang-terangan mengatakan atau mengeluakan program subsidi pupuk gratis bagi seluruh petani di daerah-daerah di seluruh indonesia.

Kredit yang bersahabat bagi pedangang kecil di daerahdaerah. Kebijakan yang menolong pekerja swasta seperti pengahapusan "outsourcing", UMR yang lebih baik bagi pekerja buruh. Hal tersebut diatas adalah sebagian contoh kecilnya.

Mereka juga butuh subsidi langsung, seperti yang dapat dirasakan sebagian warga negara lainnya. Apalagi jumlah mereka lebih banyak dan dominan di negeri ini dibandingkan golongan pegawa pemerintah yang persentase cuma sedikit. Mereka juga butuh kesejahteraan. Untuk itulah tujuan negara ini ada, yakni mensejahterakan seluruh anak bangsa.

Negara jangan terus menurus mensubsidi mereka yang sudah sejahtera. Lebih baik mensejahterakan mereka mereka yang memang belum sejahtera. Itu harapan kita semua.

Tetapi, membaca perkembangan dari isi kampanye dari dua kandidat calon presiden kedepan nanti. Memunculkan keraguan dalam benak kita, bahwa siapapun presiden kedepan pasti tidak menjamin apa-apa bagi perbaikan nasib pekerja "non pemerintah" alias swasta. Tidak ada gaji naik.

Lapangan kerja baru juga samar-samar. Apalagi peningkatan taraf hidup petani buruh dan pedagang kecil di daerah-daerah dan kampung-kampung.

Sesuatu yang sudah diprediksi. Presiden baru, yang pasti "untung" nanti adalah mereka yang bekerja di pemerintah, PNS, TNI/POLRI, BUMN dan semua perusahaan plat merah. dengan program2 renumerasi, kenaikan anggaran, sertifikasi danlain-lain yang sudah mulai dikampanyekan sekarang.

Mereka penerima manfaat dari seorang Presiden. Diluar itu hanya mendapat "ngilernya" saja. Semoga Presiden kedepan adalah Presiden miliknya Rakyat Kecil. „ mk/01/01

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

VISI MISI CALON PRESIDEN Duet capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah menyerahkan visi dan misi serta program aksi jika terpilih memimpin Indonesia. Visi dan misi serta program aksi tersebut disertakan dalam pendaftaran ke KPU masing-masing pada Senin (19/5/2014) dan Selasa (20/5/2014).

Dari visi misi inilah, kedua pasangan capres menjabarkan dalam beberapa program aksi.

Berikut visi dan misi kedua capres dikutip apa adanya oleh merdeka.com.

1 V ol.

1 20 14 10 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Visi dan misi Prabowo-Hatta Visi Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat

Misi 1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.

1 V ol.

1 20 14 11 |media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Visi Misi Jokowi-JK Visi Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. „ sumber merdeka.com

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Mewujudkan Pilp yang Damai dan Perjalanan proses demokratisasi di Indonesia memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa membangun demokrasi tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Membangun demokrasi membutuhkan banyak perangkat yang semuanya tidak datang begitu saja. emokrasi harus dijalani dengan proses yang berbelit dan tidak ada jaminan keberhasilan dan kesuksesannya. Membangun demokrasi yang diharapkan membawa kesejahteraan masyarakat tidak akan dicapai bila hanya melakukan perubahan sistem ataupun aturan prosedural belaka, namun juga menyangkut budaya/culture dari elit politik maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kini bangsa Indonesia dihadapkan pada pelaksanaan pemilihan langsung.

Mau tidak mau Pemilihan Presiden langsung merupakan tuntutan yang

D

harus dilaksanakan demi pembelajaran demokrasi, sehingga sangat wajar jika Pilpres langsung ini memunculkan beragam persoalan dan menebar ancaman.

Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden langsung jelas bukan persoalan sepele, karena berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Unsur primordial dan fanatisme jauh lebih kental. Tidak jarang terjadi bentrokan antar kelompok pendukung calon yang sampai menyebabkan jatuhnya korban. Sungguh ironis ketika demokrasi seharusnya mengutamakan akal sehat, yang justru terjadi adalah

Wagubsu, T. Erry Nuradi sedang memerikasa kesiapan petugas menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 di salah satu TPS di kota Medan

1 V ol.

1 20 14 12 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Gubsu, Gatot Pujonugroho sedang memerika kota Medan. sikap fanatisme yang penuh emosi. Situasi tersebut di perparah dengan adanya berbagai manuver dan kepentingan-kepentingan dari luar, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi.

Pilpres langsung merupakan moment penting bagi siapapun. Kepentingan para elit partai, pemilik modal, birokrasi dan pemerintah campur aduk menjadi satu untuk menjadi pemenang. Kepentingan elit partai terlihat saat seorang calon harus berangkat dari gerbong partai, disini terlihat bahwa partai politik tidak mau kehilangan kepentingan dan kekuasaannya. Semua elemen tidak mau kehilangan momentum Pilpres. Sehingga bisa jadi, Pilpres yang sebenanrnya adalah pesta demokrasi yang dimiliki oleh rakyat akan dibajak oleh elit politik maupun pemilik modal. Pilpres langsung

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

pres n Bermartabat

g memerikasa kesiapan petugas menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 di salah satu TPS di

hanyalah sarana menuju demokrasi, bukan jaminan berlabuhnya nilai-nilai demokrasi, juga bukan demokrasi itu sendiri.

Tinggal menghitung hari, pemilihan Presiden dan wakil Presiden akan diselenggarakan. Berbagai cara dan jalan telah diusung agar merangkul partisipan masyarakat umum. Spanduk-spanduk dengan ukuran super ekstra pun mulai terpampang dilengkapi dengan poinpoin janji di berbagai badan jalan dan pusat keramaian yang sering dilalu-lalangi publik. Selain itu mereka pun mulai beraksi di lapangan untuk mencari dukungan nyata.

Namun, yang perlu menjadi catatan adalah terkait kompetisi antar elite politik (calon Presiden) ditengarai cenderung mengabaikan etika dan estetika politik

sehingga bermuara pada menipisnya moralitas dan kesantunan, yang kemudian melahirkan kegamangan, kebingungan hingga apatisme politik. Di mana kebiasaan saling menuding antar calon dan mengklaim diri sebagai calon terbaik serta ada juga terjadi perusakan sejumlah atribut partai dan gambar calon yang diusung untuk maju menjadi pemimpin juga menjadi indikasi bahwa menipisnya kesantunan dalam berpolitik. Mengurai sejumlah problem di tengah realitas politik itu meniscayakan logika yang dapat menjernihkan segudang permasalahan dan persoalan Indonesia. Salah satunya dengan mengembalikan norma kesantunan, etika, estetika, dan moralitas dalam berpolitik dari para calon kandidat Presiden dan wakil Presiden, sehingga ter-

1 V ol.

1 20 14 13 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

cipta Pemilu yang damai, jujur dan adil.

Kedamaian itu diharapkan menapaki roh demokrasi sebagai penentu nasib rakyat Indonesia ke depan. Optimisme lahirnya pemimpin dan kepemimpinan kemudian dihadapkan pada kedewasaan berpolitik menjadi keharusan dalam menghadapi realitas politik yang diwarnai kompetisi di tengah konstelasi politik, terutama dengan munculnya fenomena saling mencaci antar elite bahkan perseteruan yang melibatkan personal elite tertentu. Kekhawatiran di tengah hiruk-pikuk proses kampanye, di mana kemampuan elite politik mengelola konflik yang tiada taranya menjadi suatu keharusan sehingga pesta demokrasi yang menjadi hajatan dapat terlaksana dengan transparan dan adil.

Pemilu secara damai adalah alternatif untuk menyelamatkan demokrasi melalui proses-proses yang normal. Kampanye merupakan awal langkah untuk mencari pemimpin yang berbobot, memiliki integritas dan komitmen moral.

Dalam konteks inilah etika politik para calon gubernur menjadi kesadaran politik sebagai bagian tanggung jawab menyelamatkan dengan meracik kedamaian dan kebersamaan dengan mempertebal etika dan moralitas berpolitik. Bagaimanapun kampanye sebagai bentuk sosialisasi platform partai tertentu dan sebagai ajang pengenalan calon yang akan maju sebagai pemimpin tidaklah harus mengorbankan rakyat kecil, terus mengadaikan suara rakyat. Karena dengan begitu, pendidikan politik dan demokrasi rakyat Indonesia akan semakin tinggi, sehingga mampu bersikap kritis dan rasionalitas.

Karena hanya dibangun melalui pendidikan politik yang berkualitas akan meminimalisasi keculasan elite politik yang dilegalisasi kontitusi. „

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Memilih Diantar Ngadimin Hambali

Urusan memilih sebenarnya sebuah pekerjaan yang mudah, karena kita hanya perlu menjatuhkan pilihan diantara beberapa pilihan.

Apalagi jika pilihan yang tersedia hanya dua. Tinggal putuskan memilih salah satu, habis perkara. Apalagi jika kedua pilihan sama sama bagusnya dan keduanya layak dipilih.

1 V ol.

1 20 14 14 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Tetapi pilihan kali ini tidak sesederhana yang kita pikirkan jika urusannya adalah calon presiden Indonesia. Ya‌ sebentar lagi kita akan memilih presiden Indonesia periode 2014-2019, pada tanggal 9 July 2014.

Meskipun hanya sebuah hak, memilih presiden sangat penting karena akan menghasilkan pasangan presiden yang akan memimpin Indonesia kedepan. Yang akan menentukan warna dan wajah Indonesia kedepan. Yang akan mensejahterakan rakyat melalui kebijakannya kedepan. Yang kan membawa Indonesia ke gerbang kemakmuran.

Kali ini pilahan hanya dua pasangan calon, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.memilih satu diantara keduanya tidak boleh asal, karena akibatnya bisa fatal. Harus benar benar dipertimbangkan, karena kita telah berpengalaman gonta ganti prsiden sejak reformasi dulu, dan ternyata juga bukan solusi untuk indoinesia.

Perkara menimbang-nimbang pilihan, barangkali kita perlu juga menyimak bahasan yang rekonstrusikan lewat media massa. Namun kita juga harus jeli karena media juga diragukan independensinya, maklumlah media massa sekarang juga telah dijangkiti virus "dikotomi".

Media telah terjebak pada situasi harus memilih, sisi idealisme atau industry. Jawabannya kadang terang benderang, media saat ini sudah terang terangan memihak karena sang pemilik telah menjadi partisan.

Jika perlu tambahan informasi, kita juga perlu menyimak media social. Yang paling popular ada Facebook atau Twiter. Melalui media ini kita dapat melihat "brutal"nya reknnstruksi tentang pasangan calon presiden dibahas, seperti tak ada habisnya argument saling menjatuhkan dan saling membalas. Kita tak pernah tahu jika dampak dari perdebatan itu akan sampai menimbulkan konflik. Diantara kutipan yang menarik untuk disimak diantaranya : " Kalau ada nomor 1, untuk apa pilih nomor 2", disini asosiasi nomor 1 lebih tinggi peringkatnya dari nomor 2. " Nomor 1 itu sudah biasa, nomor 2 lah lebih fress", pengasosiasian ini lebih kepada hal yang berkaitan dengan poligami.

Debat kusir lainnya tidak perlulah kita ungkap disini, karena semua berisi statement saliang menghina dan menjelek-jelekkan.

Barangkali itu yang dinamakan kampanye hitam.

Jika kita melihat lebih jauh rekonstruksi ketokohan pasangan capres dan cawapres kita, dapat disimpulkan, bahwa perseteruan menjadi amat sangat tajam karena peserta pencapresan hanya ada dua pasangan calon. Pertarungan menjadi sangat terbuka, karena digambarkan masing-masing pasangan calon memiliki kelebihannya masing-masing.

Kembali kepada persoalan memilih, rakyat Indonesia hanya disuguhi dua pasangan capres dan cawapres. Kita tidak punya pilihan lain sebagai alternative. Masa depan kita sepertinya akan ditentukan hanya oleh dua pasangan ini, jadi akan menjadi sesuatu yang amat sangat penting untuk memilih yang terbaik diantara keduanya.

Tahukah anda, jika saat ini anda belum memiliki pilihan, belum menetapkan hati akan memilih yang mana, berarti anda termasuk golongan Swing voters, menurut istilah ilmu politiknya. Swing voters didefinisikan sebagai a vote that is seen as potentially going to any of a number of candidates in an election. Terjemahan bebasnya kira kira adalah suara yang dipandang sangat berpotensi bagi salah satu dari sejumlah calon dalam pemilihan. Swing Voters tersebut biasanya dicari di pemilu, karena mereka dapat memainkan peran be-

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ara DUA PILIHAN sar dalam menentukan hasilnya.

Tahukan anda, memilih diantara dua pilihan, juga ada teorinya. Bagaimanapun keputusan yang kita buat akan diukur ketepatannya untuk tujuan hidup di masa datang. Apakah benar ada keputusan yang benar-benar tepat? Ketika sebuah keputusan yang kita ambil sesungguhnya akan menjadi keputusan yang tepat, dengan beberapa langkah di bawah ini : "Tetapkan tujuan - Bagian yag terpenting untuk pengambilan keputusan adalah apa sebenarnya tujuan dari keputusan tersebut? Pahami masalah yang sedang dihadapi, dengan jawaban 1 atau 2. Berikan tenggang waktu untuk mengambil keputusan dengan berbagai kepentingan baik dan buruknya.

"Kumpulkan informasi - Informasi yang kita ketahui akan mempengaruhi untuk pandangan baik dan buruknya dari pilihan-pilihan keputusan tersebut. Lakukan penelitian seperti observasi, interview, survey, membaca literatur, atau meminta pemikiran pada orang lain untuk mendapatkan informasi baik yang subyektif dan juga obyektif. Perhatikanlah nara sumber yang anda mintai pendapatnya relevan.

"Tidak ada yang sempurna - Banyak orang menunda-nunda untuk mengambil keputusan karena takut salah dan menjadi penyelesain dikemudian hari. Manusia memang tidak ada yang sempurna, bahkan untuk seorang pemimpin yang telah berpengalaman kadang membuat kesalahan.

Meskipun menghasilkan membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Percayalah akan ada pembelajaran yang bisa dipetik hikmahnya.

"Lakukan dengan penuh tanggung jawab - Berbagai situasi untuk menjalankan keputusan tersebut, kadang menghadapi keadaan yang sulit untuk mengambil suatu keputusan. Bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, hadapilah terlabih dahulu, jangan cepat menyerah. Buatlah keputusan menjadi tepat dengan memperjuangkannya, sampai dengan titik kesanggupan yang dimiliki.

Akhirnya, manapun yang akan Anda pilih dalam Pilpres 9 July nanti adalah pilihan rakyat Indonesia. Pilihan itu tidak akan terjadi jika anda tidak datang ke TPS dan mencoblos salah satu pasangan calon. Selamat memilih‌! „ Staff pada Kesbangpollinmas Provsu

JADWAL KAMPANYE CAPRES PRABOWO SUBIANTO DAN CAWAPRES HATTA RAJASA. 7 Juni : Cibubur dan Jakarta 8 Juni : Jakarta dan Astana Giribangun Surakarta (Haul Soeharto) 9 Juni : Jakarta (Debat Capres I) 10 Juni : Aceh dan Sumut (Kampanye Terbuka); Jakarta (Rakernas Dekopin) 11 Juni : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat (Kampanye Terbuka) 12 Juni : Jakarta 13 Juni : Bandung (Kampanye Dialogis) 14 Juni : Gelora Bung Karno Jakarta dan Sampang (Kampanye Terbuka); Surabaya (Haul Sunan Ampel) 15 Juni : Banten dan Jakarta (Debat Capres II) 16 Juni : Sulawesi Utara (Kampanye Terbuka dan Kunjungan Kerakyatan) 17 Juni : Makassar (Kampanye Dialogis dan Kunjungan Kerakyatan) 18 Juni : Jakarta 19 Juni : Jawa Timur (Kunjungan ke pesantren) 20 Juni : Jawa Barat (Kunjungan ke pesantren) 21 Juni : Jakarta (Penutupan Majelis Ta'lim Tahunan Kiai Jabodetabek) 22 Juni : Jakarta (Debat Capres II) 23 Juni : Jawa Tengah (Kampanye Terbuka di Pekalongan) 24 Juni : Bali (Kampanye Terbuka di Tabanan) 25 Juni : Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kampanye Terbuka) 26 Juni : Jakarta 27 Juni : Kalimantan Selatan (Kampanye Religius) 28 Juni : Kalimantan Timur (Kampanye Terbuka) 29 Juni : Jakarta (Debat Cawapres) 30 Juni : Jakarta 1 Juli : Jawa Barat (Kampanye Religius di Cirebon dan Indramayu) 2 Juli : Jawa Tengah (Kampanye Religius di Banyumas, Kebumen dan Purworejo) 3 Juli : Jawa Timur (Kampanye Religius di Bojonegoro dan Tuban) 4 Juli : Jakarta 5 Juli : Jakarta (Debat Capres-Cawapres)

1 V ol.

1 20 14 15 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

JADWAL KAMPANYE CAPRES JOKO WIDODO DAN CAWAPRES JUSUF KALLA. 7 Juni : Riau (Kalla) 8 Juni : Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua Barat 9 Juni : Sumatera Utara (Jokowi); Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat (Kalla) 10 Juni : Sumatera Utara (Jokowi); Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat (Kalla) 11 Juni : Sumatera Selatan dan Kepri (Jokowi); Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat (Kalla) 12 Juni : Lampung (Jokowi); Sulawesi Tengah (Kalla) 13 Juni: Banten (Jokowi) 14 Juni : Jawa Barat (Jokowi) 15 Juni : Jawa Barat (Jokowi) 16 Juni : Sumatera Selatan (Kalla) 17 Juni : Jawa Timur (Jokowi) dan Sumatera Selatan (Kalla) 18 Juni : Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (Jokowi) 19 Juni : Jawa Tengah (Jokowi); Kalimantan Selatan (Kalla) 20 Juni : Banten (Kalla) 21 Juni : Jawa Barat (Kalla) 22 Juni : Jawa Barat (Kalla) 23 Juni : Nusa Tenggara Timur (Jokowi) 24 Juni : Sulawesi Tenggara (Jokowi) 25 Juni : Jawa Timur (Kalla) dan Sulawesi Barat (Jokowi) 26 Juni : Jawa Barat dan Banten (Jokowi); Jawa Tengah (Kalla) 27 Juni : Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua 28 Juni : Lampung, Jawa Tengah, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara 29 Juni : Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua Barat 30 Juni : Jawa Barat dan Banten (Jokowi) 1 Juli : Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku 2 Juli : Bengkulu, Kep Babel, Kepri, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua 3 Juli : Riau, Lampung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara 4 Juli : Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bali, NTT, Kalimantan Timur 5 Juli : Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat.

1 V ol.

1 20 14 16 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kampanye Damai dan Tertib ampanye terbuka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 resmi dimulai sejak 4 Juni 2014. Kita tentu berharap pelaksanaannya berjalan damai dan tertib. Semua partai politik (parpol) beserta para calon presiden dan wakil presiden serta massa pendukung hendaklah masing-masing menjaga suasana tetap kondusif dengan saling menghargai dan berkampanye secara fair.

Satu hal paling perlu dihindari seluruh peserta kampanye yaitu "pembunuhan karakter", terutama melalui black campaign atau kampanye negatif yang mendiskreditkan figur lawan politik. Tentunya kita mengimbau agar siapapun yang berencana untuk menyebar "black campaign" pada kampanye terbuka ini agar sadar dan mengurungkan niatnya karena tindakan ini jelas akan mengganggu proses demokrasi yang tengah berjalan.

Ini perlu menjadi kesadaran kolektif, sebab black campaign tidak semata dapat dilakukan oleh saingan politik antar calon melainkan juga terbuka kemungkinan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan calon tetapi mereka tidak suka demokrasi berjalan baik.

Memang tidak mudah menghempang, apalagi mengantisipasi hal ini. Banyak kiat maupun modus yang mungkin dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berencana untuk ini. Namun, dengan mengenali gejala dan indikasinya, paling tidak kita dapat mendeteksi dan menangkal secara arif.

Di sinilah diperlukan kecerdasan politik masyarakat agar tidak gampang terpancing kepada isu-isu tertentu. Sebab, modus penyebar isu bisa saja jauh lebih canggih dari pada yang diperkirakan umum.

Jika pesan atau pernyataan yang dilontarkan tersebut jelas-jelas tidak didukung oleh fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga lebih cenderung kepada nuansa desas desus, selentingan, gosip atau isu, mungkin kita mudah menepisnya, karena secara umum, ketahanan masyarakat Sumut tentang ini cukup kuat dan sudah teruji. Namun, jika materi sebaran black campaign telah menjadi pembicaraan umum di masyarakat yang kemudian oleh media massa banyak diberitakan maka di sinilah perlunya kearifan kolektif tersebut secara utuh.

Semua pihak diharapkan tidak terjerumus kepada materi isu yang kemungkinan dirancang oleh aktor intelektual yang berhasil membaca sebuah kesalahan lalu dijadikan momentum yang menjurus kepada kepentingan kompetisi antar kandidat.

Dalam hal ini, selayaknyalah dipercayakan saja kepada jalur hukum jika isu atau kesalahan tersebut sudah menjadi pembicaraan umum sehingga tidak membuka peluang terhadap munculnya komunikatorkomunikator yang kemudian mengolah dan mendesain pesan provokatif dalam koridor black campaign.

Sangat memungkinkan sekali skenario mengasuskan materi black campaign tersebut dengan mendesain sedemikian rupa agar kasus tersebut seolah-olah merupakan opini publik sehingga memancing media massa untuk meliput secara besar-besaran.

Oleh sebab itu patut digarisbawahi agar media massa juga arif dan bijaksana menyikapi setiap fenomena politik selama masa kampanye terbuka ini dan sekaligus cerdas untuk mempertimbangkan patut tidaknya setiap fenomema yang berkembang untuk diberitakan.

Khusus pada masa kampanye terbuka ini, media massa memang dituntut lebih arif serta harus adil dan berimbang serta wajib berpegang teguh pada prinsip akurasi yakni menjamin kebenaran dan kejelasan dari materi siaran kampanye yang akan diberitakan.

Rasa keadilan dan berimbang artinya memberikan kesempatan dan peluang yang sama serta proporsional kepada semua pihak yang berkampanye. Sedangkan kepada para juru kampanye terutama para calon hendaklah tetap fair dan tetap berpegang pada nilai-nilai Agama maupun adat dan budaya serta tidak melakukan hal yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong, tidak mempertentangkan suku, Agama, ras dan antargolongan.

Diharapkan Pilpres ini mampu memberikan pencerahan, sekaligus memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran kolektif terhadap massa pemilih dan para calon, bahwa siapa pun yang kalah harus siap menerima kekalahan, dan siapa pun yang menang jangan bangga berlebihan, melainkan harus menunjukkan kinerja nyata. Ini lah hakekat dari demokrasi tersebut. „

K

1 V ol.

1 20 14 17 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Seluruh prajurit TNI/ Polri diminta pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 ini agar tidak terlibat dalam politik praktis tetapi tetap menjaga netralitas TNI/Polri. Penegasan ini patut disimak secara jiwa besar oleh seluruh prajurit TNI/ Polri.

H

al ini tentunya diharapkan dipegang teguh sehingga dalam perhelatan politik akbar ini posisi TNI/Polri benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan posisinya yang netral terhadap segenap komponen bangsa dan seluruh elemen partai politik yang ada.

Masyarakat Sumatera Utara yang memiliki ciri khas terbuka, kritis dan dinamis, namun mempunyai nilai kekerabatan serta rasa hormat yang tinggi dan mau bekerjasama dengan siapa saja yang mengabdi demi pembangunan antar bangsa dan negara, tentunya akan mendukung penuh sikap maupun komitmen TNI/Polri yang netral seperti ini.

Khusus di Sumut, secara umum selama ini, keberadaan Kodam I/BB dan Poldasu sebagai bagian dari kekuatan TNI/Polri memang memiliki makna yang sangat strategis di

1 V ol.

1 20 14 18 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sumatera Utara yang kondisi geografinya merupakan kawasan lintas internasional yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, yang tentunya memerlukan keberadaan TNI/Polri yang handal, profesional dan berkualitas.

Kodam I/BB dan Poldasu sebagai komponen TNI/Polri Nasional RI saat ini memang memikul tanggung jawab dan tugas berat dalam memulihkan pemahaman yang lebih konprehensif bagi masyarakat, mengenai kemauan dan keikutsertaan bela negara, serta keamanan dan ketertiban umum sebagai wujud dari Sishankamrata.

Ini merupakan hal yang fundamental, termasuk dalam menyukseskan agenda-agenda strategis seperti Pilpres sebab sebagaimana kita maklumi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan poli-

1 V ol.

1 20 14 19 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

tik, maka terpeliharanya suasana ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi suatu persyaratan yang sangat penting.

Sejarah telah membuktikan, hubungan yang baik antara TNI/Polri dengan masyarakat, telah menghasilkan pengakuan penjajah Belanda terhadap kedaulatan bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian rentetan peristiwa bersejarah di Indonesia yang melibatkan TNI/Polri dan masyarakat telah berhasil mengatasi berbagai masalah keamanan dan ketertiban di dalam negeri.

Nyatalah, sesuai sifatnya sebagai amanah kolektif, pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI/Polri semata melainkan juga segenap komponen bangsa Indonesia.

Namun secara jujur kita akui, pada masa tertentu yang lalu, kolektivisme antara TNI/Polri dengan masyarakat sempat mengalami erosi akibat adanya sementara anggapan bahwa upaya mempertahankan keamanan tersebut cenderung untuk mempertahankan kekuasaan.

Hal ini ditambah pula oleh fenomena yang menyertai bergulirnya reformasi yang memunculkan eforia kebebasan dahsyat dan signifikan sehingga selain birokrasi pemerintahan, TNI/Polri juga sempat mendapat porsi kritikan yang besar.

Akan tetapi yang cukup menggembirakan, TNI/Polri secara jiwa besar menerima seluruh kritikan tersebut dengan penuh kearifan dan bagi TNI/Polri tampaknya apa pun yang terjadi harus diungkap apa adanya, dengan sebuah semangat yakni mewujudkan paradigma baru, yang secara nyata telah mereka tunjukkan menjadi kesadaran bersama melalui langkahlangkah reaktualisasi peran kebangsaannya dewasa ini.

Dewasa ini masyarakat sudah kembali sadar sepenuhnya bahwa TNI/Polri memang berasal dari rakyat. Ia adalah jantung hati rakyat, berjuang untuk rakyat dan rakyat adalah di atas segalanya.

Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat haruslah memiliki kepedulian yang pro-aktif terhadap kelanjutan dan keberadaan jantung hatinya, demi pertahanan, keamanan, ketertiban dan kesinambungan bangsa dan negara. „ mk/01/01

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

1 V ol.

1 20 14 20 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

1 V ol.

1 20 14 21 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubernur Lemhanas Prof Budi Susilo Soepandji (kanan), Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Kakesbangpol Linmas Eddy Syofian (kanan) dan Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo Wiradi satu bahasa mengatakan Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang berkarakter pada Dialog Kebangsaan.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Prof Budi Susilo Soepandji dan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi satu bahasa mengatakan Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang berkarakter baik ketimbang yang

"M

enjadi orang pintar bagus. Bisa melawan 'cyber' misalnya juga bagus. Namun kita tidak sekadar mencari orang pintar, tetapi lebih penting yang berkarakter kebangsaan Indone 1 V ol.

1 20 14 22 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

berpendidikan tinggi.

Dialog ini juga menghadirkan narasumber Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dengan makalah tertulis dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP yang secara panjang lebar memaparkan nilai kebangsaan.

Intinya Gubsu mempertegas tiga motivasi, yakni generasi bangsa harus terus optimis, perkuat kredibilitas kebangsaan generasi muda dan perkokoh empat konsensus nasional, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Narasumber lainnya Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian dalam makalah dibacakan Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo Wiradi intinya mengajak generasi muda mengimplementasikan rasa kebangsaan yang terwujud sederhananya berakhlak mulia, bermoral, beretika dan sopan santun.

Lebih lanjut Gubernur Lemhanas dan Gubsu senada

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubernur Lemhanas dan Gubsu Senada

Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Berkarakter

mengungkapkan jika pemimpin hanya pintar saja tanpa memiliki karakter, maka negeri ini terancam porak poranda.

"Jadi yang terutama karakter, pendidikan bisa nomor tiga atau empat," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, dalam membangun karakter tersebut dapat dimulai dari hal yang sepele. Pembentukan karakter tersebut juga berkaitan dengan pengetahuan mengenai wawasan nusantara.

"Wawasan nusantara ialah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya," katanya.

Ia menegaskan mengerti lingkungan dan diri sendiri itu sangatlah penting. Hal tersebut, sangat berkaitan dengan pembangunan dan pertahanan suatu bangsa.

Melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara juga diungkapkan oleh Gubsu sebagaimana disampaikan Drs H Eddy Syofian dalam kesempatan itu.

1 V ol.

1 20 14 23 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Tanda-tanda melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara itu, kata dia, terlihat dari tidak dihormatinya lagi simbol-simbol negara, seperti Bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta Pancasila.

Dipaparkannya pemantapan nilai-nilai kebangsaan dewasa ini menjadi suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa.

"Cita-cita nasional adalah negara yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur, untuk mewujudkan itu, semua komponen harus terlibat dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila," katanya.

Menurutnya, membangun karakter bangsa harus dimulai dari sekarang, dan dimulai dari diri kita masing-masing.

Pembentukan karakter tersebut juga berkaitan dengan pengetahuan mengenai wawasan nusantara. „ mk/01/01

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Dengar pendapat Komisi A dan E DPRD Sumut dipimpin Ketua Komisi E Brilian Muchtar dengan Pl Assisten III Hukkessos Setdaprovsu Dr H Arsyad Lubis MM, KaBNNP Kombes Pol Rudy Tranggono, Kaban Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Kadis Pendidikan Drs M Zein Siregar, Kadispora, Kadis Sosial dan beberapa pihak lainnya di gedung DPRD Sumut.

“

Komitmen pemerintah bersama seluruh unsur yang ada di masyarakat di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi hingga desa, dusun dan lingkungan untuk terus komit memerangi narkoba secara lebih gencar harus direspon positip oleh semua pihak. Itulah sebabnya penegasan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahwa narkoba harus dijadikan musuh bersama bangsa terutama oleh generasi muda harus digarisbawahi dengan tinta tebal dan dijadikan komitmen bersama segenap anak bangsa.

1 V ol.

1 20 14 24 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

M

elihat gambaran situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara (Sumut) sudah sangat mengkhawatirkan jelas bahwa provinsi ini membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Dalam dengar pendapat di DPRD Sumut pada 16 Januari 2014 disepakati untuk secepatnya mengusulkan perda tersebut dan untuk mempercepatnya disetujui bahwa itu akan dilakukan melalui mekanisme hak inisiatif DPRS Sumut. Semoga segera terwujud agar permasalahan narkoba di Sumut dapat direduksi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengar Pendapat Komisi E dan A DPRD Sumut tersebut dipimpin Ketua Komisi E Brillian Muchtar didampingi Ketua Komisi A dengan Pl Assisten III Hukkesos Setdaprovsu DR H Arsyad Lubis MM, Kepala BNNP Sumut Kombes Pol Rudy Tranggono, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Kepala Dinas Pendidikan Drs M Zein Siregar, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial dan juga Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (Pimansu) Drs Zulkarnain Nasution MA tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GNI di Sumatera Utara.

Dari dengar pendapat itu semua setuju dan berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara dengan membuat Perda tentang fasilitasi penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dengan Perda ini diharapkan ada payung hukum yang begitu jelas khususnya dalam melakukan koordinasi dan juga dalam pendanaan.

Semua menyadari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah melanda semua negara di dunia dan tidak satu bangsa pun yang terbebas, yang mengakibatkan terjadinya korban jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) telah disepakati dunia sebagai gerakan bersama yang terus dilakukan kerjasama dalam pelaporan dan upaya penanggulangannya.

Kejahatan Terorganisir Berdasarkan laporan badan dunia perserikatan bangsa - bangsa untuk urusan kejahatan narkotika (United Nations Office on Drugs Crimes / UNODC) world drugs report 2012, diketahui bahwa upaya pengawasan narkoba yang ketat oleh negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran narkoba di Eropa, Amerika dan Asia.

Namun demikian transaksi dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (organized crime) ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut.

Diperkirakan antara 153-300 juta jiwa atau sebesar 3,4% - 6,6% penyalahguna narkoba dunia usia 15 - 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba sekali dalam setahun, dimana hamper 12% (15,5 juta jiwa sampai den-

1 V ol.

1 20 14 25 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

gan 38,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat.

Laporan UNODC tersebut juga menunjukkan bahwa produksi opium, kokain, methamphetamine (sabu) di tingkat global meningkat. Dari sisi jenis narkotika, ganja menduduki peringkat pertama yang disalahgunakan dengan angka prevalensi 2,3% dan 2,9% per tahun dari total populasi penduduk usia 15 - 64 tahun.

Peringkat kedua adalah penyalahgunaan kokain dengan angka prevalensi sebesar 15% - 19% per tahun.

Sementara di peringkat ketiga adalah penyalahgunaan Amphetamine-type Stimulant (ATS) seperti sabu dan ekstasi dengan estimasi 3,7 juta jiwa sampai dengan 52,9 juta jiwa usia 15 - 64 tahun.

Maraknya produksi narkotika dan peredaran gelap ATS di kawasan Asia Pasifik, mengancam negaranegara di kawasan Asia tenggara termasuk Indonesia sebagai jalur peredaran gelap dan pangsa pasar yang menjanjikan. Dengan nilai jual narkotika yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus tumbuh, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyeludupan narkotika dan bahan-bahan prekusor dari berbagai jenis dan kemasan.

Dari narkotika jenis opiate, Afghanistan masih menempati rangking pertama produksi dan peredaran gelap opium. Kemudian Myanmar adalah nomor dua dalam hal budi daya opium dan produksi global. Pada tahun 2010, ketika terjadi penurunan tajam produksi opium di Afghanistan, pangsa pasar opium Myanmar telah tumbuh dengan cepat. Sementara Segitiga Emas hanya memproduksi sekitar 10% dari opium dunia, masalah ini harus ditangani dengan serius.

Berdasarkan hasil pertemuan International Drugs Enforcement Conference Far East Working Group di Da Nang, Vietnam 2012, diketahui bahwa sindikat narkoba di kawasan Asia Timur Jauh terus tumbuh, antara lain: sindikat Iran-Nigeria (heroin dan sabu), sindikat China dan Malasyia (ATS), sindikat Amerika Latin (kokain), sindikat Australia dan dalam negeri (ganja).

Meskipun sindikat Nepal semakin berkurang namun sindikat-sindikat lain terus merekrut TKI sebagai kurir narkoba baik ras Asia maupun Erofa. Mereka telah banyak yang ditangkap serta diproses hukum di berbagai negara, sebagai agen sindikat Indonesia Luar Negeri.

Dari hasil Survey Nasional bekerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Indonesia tahun 2011 tentang Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk berusia 10-60 tahun. ini mengalami peningkatan sebesar 0,21% bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008, yaitu sebesar 1,99% atau sekitar 3,3 juta orang. Dengan semakin maraknya peredaran gelap narkoba, maka diestimasikan jumlah penyalahguna narkoba akan meningkat 4,58 juta orang pada tahun 2013, apabila upaya P4GN tidak berjalan se-efektif mungkin.

Jumlah pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia tahun 2012 menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 14.510. Mereka itu ada yang mendapat pelayanan direhabilitasi pemerintah dan didanai langsung

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id oleh pemerintah dan ada yang direhabiltasi milik masyarakat yang didanai oleh keluarga.

Dari data tersebut kelihatan jelas hanya sekitar 0,004% dari jumlah penyalahguna narkoba yang mendapat rehabilitasi baik medis maupun sosial di tahun 2012. Hal ini sangat memperihatinkan karena angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan dengan salah satunya adalah merahibiltasi para penyalahguna narkoba.

Di Sumatera Utara Dari jumlah pengungkapan kasus, Sumatera Utara berada di rangking kedua sesudah DKI Jakarta dengan jumlah kasus 2.403. Ini menunjukkan bahwa aparat keamanan di Sumatera Utara pro aktif dan bekerja keras dalam megungkap peredaran gelap narkoba dan ditambah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi memberikan informasi kepada aparat keamanan tentang peredaran gelap narkoba.

Ironisnya dari jumlah tersangka penyalahguna narkoba, Sumatera Utara juga berada pada rangking kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara disamping daerah transit, peredaran gelap narkoba, produsen narkoba sudah menjadi tempat komsumsi narkoba yang sangat rawan.

Bahkan masih menurut hasil Survey BNN angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara diatas angka rata-rata nasional, yaitu 3% . Sementara angka prevalensi nasional hanya 2,2%.

Dari data-data diatas jelas memperlihatkan bahwa Sumetera Utara sudah dapat dikatakan "darurat narkoba" dikarenakan Sumatera Utara bukan hanya lagi sebagai tempat transit narkoba tapi sudah menjadi tempat peredaran gelap narkoba, tempat penyalahgunaan narkoba bahkan sudah dijadikan tempat produksi narkoba jenis ekstasi dan sabu dan tempat kultivasi narkoba jenis ganja di beberapa kabupaten, yang paling menonjol adalah di Tor Sihite di Kabupaten Mandailing Natal.

Sumatera Utara dikatagorikan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disebabkan sepuluh faktor.

Pertama, Sumatera Utara secara geografis berbatasan dengan negara Malasyia, Singapore dan dengan derah aceh sebagai tempat kultivasi ganja terbesar di Indonesia.

Kedua, di Sumatera Utara banyak sekali pelabuhanpelabuhan terbuka yang tidak terawasi maksimal oleh aparat keamanan dan ini dijadikan tempat memasukkan narkoba karena dianggap aman. Ketiga, penegakan hukum di bidang narkoba belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Keempat, masih adanya konum-oknum aparat keamanan yang msih terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kelima, masih enggannya masyarakat memberikan laporan dan informasi ke aparat keamanan karena mereka beranggapan kalau itu dilakukan akan merepotkan dan mengganggu mereka karena mereka takut akan intimidasi dan terror oleh sindikat pengedar narkoba.

Keenam, kegiatan dan program bidang P4GN yang ada di Badan, Dinas dan lembaga-lembaga lain masih berjalan masing-masing dengan ego sektoralnya, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak didukung dengan dana yang mumpuni serta tidak terukur dengan jelas.

Ketujuh, pemahaman masyarakat dan juga pejabat-pejabat public tentang P4GN belum sama dan terarah sehingga ada pejabat atau Bupati yang berpikir P4GN belum penting karena beleum banyak orang yang menjadi pecandu narkoba. Kedelapan, masih rendahnya penegatahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan

1 V ol.

1 20 14 26 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

peredaran gelap narkoba.

Kesembilan, adannya masyarakat yang terpengaruh oleh prilakaku Bandar narkoba yang begitu baik, dermawan serta sosial yang akhirnya masyarakatpun seakan akan melindungi para Bandar.

Kesepuluh, tempat tempat yang dikatagorikan rawan narkoba, ternyata tidak bisa dilakukan dengan pendekatan hukum belaka, buktinya walaupun bolak balik dirazia, tetap aja berjalan. Kesebelas, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang adiksi dan wajib lapor bagi pecandu narkoba. Keduabelas, kurangnya sarana terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Sumatera Utara.

Ketigabelas, tidak adanya selama ini lembaga yang ditunjuk untuk mengkoordinir seluruh program dan kegiatan tentang P4GN sehingga tidak terarah, terukur dan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain.

Keempatbelas, kurangnya sarana dan perasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba. Kelimabelas, Kurangnya pemberian penghargaan baik bagi perseorangan maupun lembaga yang betul-betul peduli terhadap masalah narkoba.

Sumatera Utara dan P4GN Sejak tahun 2000, kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah tercium oleh Gubernur Sumatera Utara (almarhum) H. T. Rizal Nurdin. Beliau dengan komitmen yang jelas mengumpulkan beberapa tokoh Sumatera Utara dan juga lembaga peduli narkoba untuk membangun sinerjitas dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk lembaga yang langsung di-SK-kan oleh Gubenur Sumatera dengan nama Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan diresmikan langsung oleh Gubernur pada tanggal 26 Mei 2000 di halaman kantor Gubernur dalam sebuah acara khusus yang dihadiri oleh Bupati dan walikota se Sumatera Utara dan juga MUSPIDA Plus.

Sejak tahun 2000 sampai pertengahan tahun 2013 PIMANSU berkantor di Kantor Gubernur Sumut dan sejak tahun 2014 berkantor di Badan Kesatuan Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Operasional dan program PIMANSU didanai langsung APBD Sumatera Utara.

Menurut BNN PIMANSU adalah pusat informasi pertama dan terbaik di Indonesia. PIMANSU sudah beberapa kali mendapat penghargaan baik di tingkat lokal maupun nasional.

PIMANSU juga sudah begitu dikenal baik di tingkat nasional maupun regional dan internasioanal. Ini dibuktikan karena PIMANSU selalu diikutkan baik sebagai pembicara maupun sebagai narasumber dalam pertemuan-pertemuan nasional dan internasional.

Dari sisi informasi, PIMANSU sudah membuat 12 buah buku tentang narkoba, 8 jenis brosur tentang narkoba, stiker, data lembaga peduli dan rehabilitasi narkoba di Sumatera Utara, membuat klipping koran yang tersusun rapi dengan klasifikasi apakah dia berita internasional, nasional, daerah, kasus per kabupaten kota, kumpulan artikel lengkap dengan daftar isi dan halaman sehingga mudah untuk diakses.

Di samping itu juga PIMANSU membuat kumpulan makalah tentang narkoba, buku tentang narkoba, dan data data tentang narkoba yang semuanya diperuntukkan untuk masyarakat Sumatera Utara.

Jelasnya PIMANSU selama ini adalah menjadi rujukan

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id baik bagi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga peduli narkoba dan masyarakat yang ingin menulis tentang narkoba, tepatnya PIMANSU disamping pusat informasi juga sebagai tempat penelitian narkoba.

Program PIMANSU meliputi pencegahan berbasis pendidikan, pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat, pencegahan berbasis tempat kerja, pencegahan melalui media, menyediakan informasi tentang narkoba dan melaukan drugs judicial watch.

Di tahun 2002 pemerintah provinsi Sumatera Utara membentuk Badan Narkotika Provinsi yang diketua langsung oleh wakil gubernur secara eks officio. Pengurus BNP ini berasal dari dinas terakit, ormasy, OKP, polisi dan lembaga-lembaga peduli narkoba.

Program-program BNP memang tidak begitu menggigit dikarenakan kurangnya koordinasi diantara pengurus dan juga keterbatasan dana yang dialokasikan ntuk BNP Sumut. Yang akhirnya program-program pencegahan banyak yang diserahkan ke badan dan dinas-dinas terkait.

Dinas pemuda dan olahraga memfokuskan kegiatannya pada pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan kelompok-kelompok pemuda yang ada di Sumatera Utara, seperti roadshow pencegahan penyalahgunaan narkoba ke sekolah sekolah dank e kampus-kampus.

Dinas pendidikan memfokuskan kegiatannya kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba ke sekolahsekolah dan perguruan tinggi, sperti pelatihan, workshop, penyuluhan, seminar dan lain lain yang semuanya memang diperuntukkan untuk siswa dan guru.

Dinas kesehatan adalah program khususnya mengawasi peredaran obat legal jangan sampai disalahgunakan baik ditingakat penyalur, maupun penjual.

Disamping itu dinas kesehatan juga mempunyai kegiatan pencegahan yang dialkukan di kabupaten kabupaten tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang audiensnya adalah tokok-tokoh masyarakat dan juga tenaga kesehatan.

Terapi medis bagi pecandu narkoba juga adalah lahan dinas kesehatan, apalagi dengan adanya peraturan pemerintah no. 25 tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu narkoba, maka dinas kesehatan merupakan koordinator dari institusi penerima wajib laporan oleh Menteri Kesehatan.

Sampai sekarang di Sumut ada 11 institusi penerima wajb lapor (IPWL), yaitu RSUP Adam Malik, RSU Piringadi, RSJ Medan, RSU Bhayangkari Medan, Puskesmas Bromo Ujung, Puskesmas Tanjung Morawa, Puskesmas Paya Lombang Kabupaten Sergai, Puskesmas Stabat Langkat, RSU Bhayangkari Tebing tinggi, Puskesmas Kesatria Pematangsiantar dan RSU dr. Djasamen Pematangsiantar.

Dinas sosial mengarahkan program dan kegiatannya kepada pencegahan bagi kelompok-kelompok masyarakat dan juga rehabilitasi social. Ada dua IPWL yang beranaung dibawah dinas social yang diSKan oleh Menteri Sosial, yaitu Panti Insyaf di Kecamatan Kutarimbaru Kabupaten Deliserdang dan Sibolangit Centre di Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli serdang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Badan Nasioanal Narkotika merupakan lembga non departemen yang bertanggung jawag langsung ke Presiden. Maka pada tahun

1 V ol.

1 20 14 27 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

2011 Badan Nasional Narkotika Provinsi sudah terbentuk dan sudah memulai program dan kegiatannya walaupun masih terfokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pemberantasan baru sudah mulai dan sudah beberapa kasus yang diungkap di Sumatera Utara.

Kemudian Badan Nasional Narkotika Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara baru ada 10 yaitu BNNK Deliserdang, BNNK Binjai, BNNK Kabpaten Langkat, BNNK Sergei, BNNK Pematangsiantar, BNNK Asahan, BNNK Kabupaten Karo, BNNK Kota Tanjungbalai, BNNK Tapanuli Selatan, BNNK Kabupaten Mandailing Natal.

Masalah pusat rehabilitasi di Sumut memang belum ada khususnya yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Pada masa almarhum H T Rizal Nurdin gubernur sudah ada diprogram untuk membangun rehabilitasi dan itu sudah terwujud yang berlokasi di belakang perkantoran Bupati Deliserdang yang diresmikan pada waktu itu oleh Kapolri Sutanto namun sampai sekarang tidak dimamfaatkan lagi.

Maka dari itu kita juga harus berusaha memfungsikan kembali bangunan tersebut untuk rehabilitasi apakah dikola oleh pemerintah provinsi atau oleh pihak lain. Kita semua nanti akan meninjaunya dan akan melaporkan ke gubernur dan juga DPRD apa yang harus kita lakukan untuk gedung tersebut.

Butuh Perda Dengan diundangkannya Undang-undang Narkotika No 35 tahun 2009 tentang narkotika, ditambah lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasioanal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011- 2015 sebagai bagian strategi mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015.

Selanjutnya ada lagi Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.45/07/INST/2011 tentang rencana aksi Propvinsi Sumatera Utara di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011 - 2015 yang diperkuat lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Di dalam Kepmendagri tersebut jelas dimuat bahwa Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan kordinator dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba dan juga sebagai pembina dan pengawas bagi penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Tambahnya lagi didalam Permendagri itu Gubernur dalam hal ini Badan Kesbangpol Linmas mempunyai tugas juga yaitu menyusun Peraturan Daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya antisipsi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat.

Melihat gambaran situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara (Sumut) sudah sangat mengkhawatirkan jelas bahwa provinsi ini membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.„ mk/01/01

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Ajak Sumut Ba Persamaan, Persem

Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP (4 kanan), Selasa (20/5) memaparkan visi Sumut Bangkit pada Diskusi Publik Kebangkitan Nasional bertema Visi Pemimpin Muda Sumut dalam Memperbaiki Bangsa di Kampus Unimed Medan, Selasa (20/5).dibuka Rektor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi. ekarang saatnya Sumut bangkit, sebagaimana digaungkan Gubsu Bapak H Gatot Pujo Nugroho. Pesan Pak Gub, mari bangkit dalam satu ikatan persamaan, persempit perbedaan," ujar Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Selasa (20/5).

Berbicara pada Diskusi Publik Kebangkitan Nasional bertema Visi Pemimpin Muda Sumut dalam Memperbaiki Bangsa di Kampus Unimed Medan, Eddy memaparkan realita sejarah kebangkitan Indonesia sejak 1908 dipelopori oleh pemuda.

"Pemuda pelopor kebangkitan. Yakni, pemuda yang mengembangkan persamaan, memiliki jiwa kepemimpinan besar, visi dan kinerja besar untuk membangun bangsa," ujar Eddy.

Narasumber lainnya pada pada diskusi yang dibuka Rektor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi yakni Dedi Iskandar Batubara SSos SH MSP (calon anggota DPD RI Sumut) dan dr Sofyan Tan (calon anggota DPR RI) dengan moderator Kepala Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Unimed Dr Phil Ichwan

"S

1 V ol.

1 20 14 28 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Azhari MS. Dedi Iskandar maupun Sofyan Tan intinya memaparkan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam perjalanan bangsa ke depan adalah kader bangsa yang mau berbuat dari yang terbaik pada dirinya, untuk diabdikan bagi kemaslahatan bangsa dan negara, dilandasi kekuatan iman dan kecerdasan tinggi.

Lebih lanjut Eddy Syofian, memaparkan menjadi pemimpin di usia muda adalah sesuatu yang membanggakan. Namun harus diingat, pemimpin memang mempunyai kekuasaan, tapi bukan untuk menjadi penguasa.

"Pemimpin adalah pemegang tanggung jawab untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya mencapai tujuan bersama, bukan sibuk mewujudkan keinginan sendiri bersama-sama. Pemimpin adalah pelayan, bukan dilayani," ujarnya.

Dikemukakan, realita bangsa kita adalah majemuk yang pluralisme dan multikultural. Oleh sebab itu seorang pemimpin menyikapi perbedaan adalah suatu kenyataan yang bukan untuk dipertentangkan.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Bangkit Kembangkan empit Perbedaan

Agar lebih maju, bangsa Indonesia harus bangkit.

Terutama generasi mudanya, termasuk di Sumut. Semua harus bangkit mengembangkan persamaan. Jangan pertentangkan perbedaan.

Pada kesempatan ini Eddy juga menyinggung agar generasi muda jangan terjebak menjadi "generasi kepompong" yakni pintar dan cerdas namun tidak memiliki empati dan tidak perduli nilai kebangsaan.

"Para pemuda termasuk para mahasiswa pesan Pak Gubsu harus memiliki empati atau kepedulian tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan," tegasnya.

Eddy menegaskan komitmen kebangsaan yang orisinil warisan leluhur yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep dasar pembentukan manusia indonesia.

Dipaparkan semangat kebangkitan mulai 1908, 1928, 1945, 1966 hingga saat ini adalah elemen yang harus dipedulikan dan jangan sampai generasi muda tidak perduli terhadapnya.

Semua itu adalah dasar negara, ideologi nasional serta pandangan hidup dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Para pemuda dan mahasiswa jangan sampai terjebak karena sepatutnya kita sadari bahwa di saat dunia

1 V ol.

1 20 14 29 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

internasional mengkhawatirkan rendahnya nilai-nilai religi akan melemahkan nasionalisme, bahkan akan membentuk sifat chauvinisme (sinis), kita mempunyai Pancasila, yang mengatur tentang aspek ke-Tuhananan," jelasnya.

Begitu juga di saat masyarakat dunia sedang gencarnya menegakkan hak asasi manusia, katanya di dalam Pancasila telah diatur sifat manusia Indonesia yang adil dan beradab.

Peranan dari elemen masyarakat sangat strategis dari segi kuantitas maupun kualitas. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pembawa pesan dan contoh tauladan di masyarakat luas atas penghayatan dan aktualisasi nilai-nilai kebangkitan nasional dalam peri kehidupan secara utuh, komprehensif, dinamis dan berkelanjutan.

Semangat kebangkitan nasional adalah merupakan nilai-nilai luhur bangsa yang di harapkan akan menjadi pedoman etika dan moral generasi muda. „ mk/01/01

Informasi bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

1. Firman Allah Swt yang artinya : Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (Q.S. 2/ al-Baqarah : 183).

2. Hadis Rasul Saw yang artinya : a. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosanya yang telah lalu. (HR. Bukhari). b. Puasalah kamu agar kamu menjadi sehat (H.R. Baihaqi) Puasa Ramadhan memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan Muslim, di dunia dan akhirat, karena Ramadhan adalah bulan yang sangat mulia, semua amal ibadah dilipat gandakan Allah SWT nilai pahalanya, ibadah sunat pahalanya sama seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib ditingkatkan menjadi 70 kali lebih baik dibanding bulan lainnya. Kemudian di dalamnya terdapat malam (malam Lailatul Qadar) yang lebih baik dari 1000 bulan lainnya. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah di dalamnya, karena merupakan peluang emas bagi umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Sehubungan dengan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menghimbau/menyerukan kepada umat Islam di Sumatera Utara khususnya dan di manapun berada, agar menyambut dan mensyiarkan bulan suci Ramadhan dengan berbagai kegiatan ibadah amaliyah/Ramadhan di antaranya; 1. Dalam melaksanakan puasa Ramadhan, agar selalu bersikap arif dalam menghadapi berbagai bentuk khilaf furu’ yang mungkin saja terjadi dalam berbagai masalah fiqhiyah di bulan Ramadhan, seperti penentuan awal Ramadhan dan penentuan 1 Syawal 1435 H, jumlah rakaat Tarawih dan lain sebagainya. Hendaklah perbedaan fiqhiyah yang mungkin terjadi di antara kaum muslimin tidak dibesar-besarkan dengan tetap berpegang pada jalinan ukhuwah Islamiyah, maka awalilah (penetapan awal) pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan Hari Raya di bulan Syawal, berdasarkan ketetapan/keputusan Pemerintah tentang Awal Ramadhan & Awal Syawal 1435 H. 2. Agar sejak dini mempersiapkan diri (fisik dan mental) serta mengatur jadwal harian di bulan Ramadhan sedemikian rupa, sehingga amal-amal sunnah bisa dilaksakan dengan sebaik-baiknya dan berusaha membersihkan diri lahir dan bathin dari dosa dan kesalahan.

3. Agar Bulan Ramadhan ini dijadikan sebagai momentum terjalinnya ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, hendaknya selalu saling bekerja sama (ta’awun) dalam hal-hal yang kita sepakati, dan dapat saling toleransi dalam perbedaan pendapat (khilaf furu’) yang mungkin terjadi agar terbentuk pribadi Muslim yang taqwa dan berakhlaqul karimah yang terwujud dalam prilaku umat yang Rahmatan lil âlamîn (umat penebar kasih sayang di alam semesta).

4. Agar senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan menghidupkan ibadah-ibadah sunat seperti qiyamul lail / Tarawih, Tilawah dan Tadarus Al Qur’an, Ceramah Ramadhan, Pesantren Kilat (dengan Mengutamakan Materi Peningkatan Iman dan Pembinaan Akhlak), Memperingati Nuzul Al Qur’an, I’tikaf di sepuluh hari terakhir Ramadhan, Membayar Zakat Fitrah Dan Zakat Mal, Memperbanyak Zikir, Tasbih, Tahmid, Takbir dan do’a, Membantu Fakir Miskin dan Kaum Dhu’afa Serta Amal Shaleh lainnya baik dalam bentuk massal/jamaah atau pribadi di rumah, mesjid, mushalla, langgar, sekolah, kantor, maupun di tempat lainnya.

5. Agar mengupayakan dan menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum peningkatan etos kerja dan meningkatkan disiplin, dalam rangka memerangi segala bentuk kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya.

6. Agar masyarakat menjadikan Ramadhan sebagai momentum mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kondusifitas dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang mana pada saat itu umat Islam menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H. gunakanlah hak pilih masing-masing, jangan ada yang Golput.

7. Agar Umat Islam memperbanyak kegiatan infaq, shadaqah, zakat harta dan zakat fitrah dan menyalurkannya secara terarah, seperti kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim dan dhu’afa lainnya. Khusus penyaluran zakat harta dan zakat fitrah hendaknya disalurkan melalui amil sesuai UU No. 38 tahun 1999, yaitu kepada Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi.

8. Agar para pemimpin instansi Pemerintah (Gubernur, Bupati/Walikota), swasta dan perusahaan hendaknya pro aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah kaum muslimin dengan mengawasi sebagai bentuk kegiatan yang ditengarai dapat mengganggu kekhusyu’an kaum muslimin yang sedang melaksanakan iabadahnya (karyawan Muslim) untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya demi membentuk manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Allah Swt, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memancing kerawanan-kerawanan sosial dan sebagainya.

9. Agar para pemilik restoran/rumah makan tidak buka di siang hari secara terbuka selama bulan Ramadhan.

10. Tempat hiburan malam semisal night club, karaoke dan yang semacamnya hendaklah tutup penuh selama bulan Ramadhan dan tidak memasang gambar-gambar/iklan porno, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gairah nafsu syahwat (pornografi dan pornoaksi).

11. Televisi swasta dan radio-radio swasta di mana saja berada di wilayah Sumatera Utara agar menyesuaikan waktu berbuka puasa Ramadhan sesuai dengan daerahnya masing-masing, dengan menyiarkan langsung pembunyian beduk yang disiarkan TVRI dan RRI. Demikian juga mesjid-mesjid, sehingga tercipta berbuka puasa Ramadhan secara bersama.

12. Bagi umat non Muslim agar menghormati orang yang sedang berpuasa, yaitu dengan tidak makan, tidak minum, tidak merokok dan sejenisnya pada siang hari di tempat-tempat terbuka seperti di kantor-kantor, bis umum, jalan raya dan sebagainya.

13. Dalam rangka mensyiarkan Ramadhan dan Syawal tidak membunyikan/membakar mercon dan kembang api, cukup dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan Takbir kepada Allah Swt. Demikian seruan ini disampaikan dengan harapan kiranya mendapat perhatian semua pihak.

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1435 H.

Ketua Umum, dto Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA

1 V ol.

1 20 14 30 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Medan, 07 Sya’ban 1435 H. 05 Juni 2014 M DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA Sekretaris Umum, dto Prof.DR. H. Hasan Bakti Nasution, MA

Profil bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Landasan Hukum Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat

D

alam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara mempedomani beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan didalamnya, baik untuk tehnis penyusunan maupun yang berkaitan langsung dengan Tupoksi SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Undang - Undang Dasar 1945 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ; 8. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 9. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 10. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 17. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 18. Keputusan Presiden Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Tugas Kominda 19. Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sd 2014 20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah 21. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan 22. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat 23. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pe-

1 V ol.

1 20 14 31 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

doman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adata Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah 24. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Sat Linmas Dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Dalam Pemilu 25. Permendagri Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Kebudayaan 26. Permendagri Nomor 44 tahun 2009 tentang Kerjasama Program di Bidang Kementrian Dalam Negeri 27. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelengaraan Pendidikan Politik 28. Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Struktur dan Tata Kerja di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri 29. Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan organisasi masyarakat asing di daerah 30. Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing di daerah 31. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 32. Permendagri 33 Tahun 2012 Tentang pedoman dana tata cara pendaftaran Orkesmas 33. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan 34. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 35. Keputusan Kepala BNPT Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan FKPT di Daerah 36. Keputusan Kepala BNPT No - Kep - 75 / K. BNPT / II / 2012 Tentang Pembentukan Pengurus FKPT Provinsi Sumatera Utara 37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara 39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumut 41. Keputusan Gubernur Nomor 300.05/3279/K/Tahun 2009 Tentang Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provsu Periode 2009 - 2014 42. Keputusan Gubernur Nomor 188.44 /153 KPTS / 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/766/KPTS/2011 Tentang Dewan Pembina dan Pimpinan Harian Forum Pembauran Kebangsaan Provsu Periode 2011 - 2016 43.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provsu. „

PROFIL bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyaakat Provinsi Sumatera Utara selaku salah satu SKPD yang menangani bidang Pembinaan Ideologi, Keamanan dan Ketertiban, Pembinaan Politik serta Perlindungan Masyarakat di daerah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sangat strategis dalam menjaga kondusivitas daerah Sumatera Utara.

K

ondusivitas daerah Sumatera Utara bisa dipengaruhi dari Internal wilayah Sumatera Utara sendiri seperti Keberagaman di Sumatera Utara baik dari suku, agama, budaya, bahasa, ras dan adat istiadat yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Akan tetapi modal tersebut sangat berpotensial menimbulkan gesekan-gesekan dan benturan di tengah - tengah masyarakat, ditambah lagi dengan suhu politik yang kian menghangat pasca PEMILU Legislatif maupun menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 serta hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 yang lalu.

Disamping itu keberadaan LSM / Orkesmas juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan kententraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara serta system persaingan dan perdagangan bebas yang terjadi saat berlaku bagi seluruh Negara bisa menimbulkan terkikisnya nilai - nilai ideology suatu bangsa dan tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia sendiri khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sumatera Utara dengan populasi + 15 juta jiwa penduduk, bukan sekedar provinsi yang kaya sumber daya alam. Sumatera Utara merupakan potret kecil, miniature masyarakat Indonesia multicultural. Hampir semua suku, agama, ras dan adat budaya dapat ditemukan di Sumatera Utara. Uniknya, keragaman dalam lanskap multicultural ini dapat hidup berdampingan secara damai.

Toleransi dan harmoni dapat dikelola dan dijaga dengan baik. Pluralisme diterima warga sebagai realitas sosial yang tidak bisa dibantah. Jika ditelisik mendalam, Sumatera Utara bukan tanpa masalah, berbagai potensi konflik mulai dari sengketa tanah, sumber daya alam, politik local dan lainnya merupakan bahaya laten yang setiap saat bisa mengancam stabilitas wilayah. Kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik secara dini tetap sangat dibutuhkan. Semangat persatuan dan kebersamaan dalam keragaman harus terus dipupuk.

Kebhinekaan sebagai ikon masyarakat Sumatera Utara yang hidup rukun secara harmonis dapat dijadikan model pembangunan kebangsaan dan dicontoh oleh masyarakat Indonesia secara luas. Keragaman nilai dan norma menjadi modal sosial Sumatera Utara dalam menjaga persatuan, kerukunan dan ketertiban. Seiring dengan tantangan kebangsaan dan keindonesiaan dalam pusaran globalisasi yang demikian cepat, pemerintah daerah dituntut terus melakukan inovasi pemantapan wawasan kebangsaan, mengelola stabilitas dan membangun kultur demokratis serta melakukan inovasi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan masa depan. Pembangunan kebangsaan dan keindonesiaan khususnya di Sumatera Utara tentu tidak berhenti dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Pembangunan karakter kebangsaaan adalah proses yang berkelanjutan, terus - menerus. Pembangunan kebangsaan dan ke-Indonesiaan tidak cukup hanya dilakukan secara fisik tapi juga non fisik. Untuk itu dibutuhkan Sekolah Kebangsaan bertujuan untuk membangun identitas dan karakter bangsa yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Secara khusus program ini bertujuan untuk : Memantapkan nilai-nilai yang selaras dengan jati diri dan karakter kebangsaan Menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu dalam rangka membangun kultur demokratis, menjaga stabilitas, kemananan dan ketertiban Mengaktualisasikan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan Didalam melaksanakan tugasnya, Badan Kebangpolitik dan Linmas dibantu seluruh lini struktur organisasi seperti di bawah ini : Menghadapi perdagangan bebas pada tahun 2015 serta issue global yang akan terjadi, banyak hal yang akan berdampak dengan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara khususnya yang menyangkut stabilitas keamanan wilayah, seperti : Isu - isu Strategis a. Masuknya warga asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen / data - data kependudukan dari Negara asal. b. Kecenderungan peningkatan unjuk rasa dan konflik sosial dan kekerasan di masyarakat ( 4 Komponen Konflik Pemetaan ) yakni : -Tapal Batas ( tapal batas antara Prov. Sumut - Riau , Tapal batas Kab. Palas - Kab. Rokan Hulu Riau Tapal batas Kab. Deli Serdang - Kab.Sergai, Tapal batas Kab. Asahan - Kab. Simalungun, Tapal batas Kab. Tapteng Kota Sibolga, Tapal Batas Kota Tanjung Balai - Kab. Asahan.

-Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) terjadi di 10 Lokasi -Sumber Daya Alam terjadi di 188 Lokasi -Ideologi, Politik, Sosial Ekonomi dan Budaya (Ipoleksosbud) terjadi di 59 Lokasi c.Meningkatnya kejahatan narkoba dan sudah menyatu dengan teroris-

me yang sering disebut narkoba - terorism d. Tantangan Asean Free Treat Assosiation (AFTA) Tahun 2015 perlu persiapan dan antisipasi dampak perdagangan bebas dimaskud baik dari segi ekonomi sosial budaya maupun politik. e.Minimnya angka partisipasi pemilih selama 10 tahun terakhir membutuhkan sosialisasi dalam kegiatan pemilu maupun pilkada f. Banyaknya keberadaan ormas/LSM dan Lembaga nirlaba lainnya ( lebih kurang 1848 Ormas/LSM ) yang harus dilakukan pemberdayaan dan penertiban dengan mempedomani Undang - Undang no.17 Tahun 2013 tentang ormas. g. Masih rendahnya Indeks demokrasi di Sumut (Tahun 2012) pada urutan 27 (sedang) seluruh Indonesia sehingga memerlukan penanganan secara Integrasi dengan indikator yang telah ditetapkan. h. Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan pada simbol - simbol Negara, sehingga memerlukan kesadaran nasional dan pemahaman kembali atas 4 konsensus dasar. i. Rendahnya pemahaman fungsi parpol tentang kewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, agar demokratisasi berkeadaban dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokratisasi. j. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari 2014 tentang akan diberlakukannya pemilu legislatif dan Eksekutif secara bersamaan pada tahun 2019 perlu dilakukan sosialisasi. k. Dampak pemberlakuan pemilu serentak terhadap masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati periode 2010 - 2015, 2011 - 2016, 2012 - 2017, 2013 2018 yang sebelum dilakukan pemilihan serentak akan di isi pejabat Kepala Daerah dari PNS karir sehingga memerlukan persiapan dan pemahaman masyarakat tentang kondisi agar suasana tetap kondusif. l. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 akan terpilih pemimpin baru untuk itu dibutuhkan sosialisasi terhadap visi dan misi kepada masyarakat m. Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres Tahun 2014 melahirkan hasil yang kalah dan yang menang. Menghindari rasa ketidakpuasan dan mencegah konflik perlu dilakukan Program " Harmonisasi Kebangsaan" agar pasca Pemilu melahirkan suasana yang kondusif dan terpeliharanya iklim demokrasi yang sehat dan berkeadaban. n. Provinsi Sumatera Utara yang heterogen dari pemeluk agama, etnik dan tingginya dinamika masyarakat, harus dikelola agar terwujud multikulturalisme yang harmonis. o. Telah diusulkannya Pemekaran Wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara ke Departemen Dalam Negeri yakni : Kabupaten Langkat Hulu, Teluk Aru pada Tahun 2009 serta Pemekaran Kabupaten Simalungun Hantaran dan Pantai Barat Madailing pada Tahun 2013 ke Departemen Dalam Negeri dimana tindak lanjut atas usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. p. Selanjutnya terkait rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi 4 (empat) yakni Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, Nias dan Tapanuli yang telah disetujui DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan diterbitkannya Keputusan DPRD pada Tahun 2013 perlu disikapi dengan arif dan bijaksana, sehingga tidak terjadi gejolak atas keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah.

Isu - isu Nasional Disamping dampak / issue stategis maka situasi dan kondisi nasional juga perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2010 sd 2014. Dari 11 Prioritas Pembangunan Nasional tersebut ada 5 (lima) yang berkaitan dengan Kementrian Dalam Negeri yakni : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan

PROFIL bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Penanganan terhadap Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang ingin diwujudkan, yang secara potensial merupakan tujuan bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen bersama dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Alasan penetapan visi adalah untuk mncerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang menjadi perekat dalam menyatukan gagasan dan pikiran yang strategik, melalui orientasi terhadap masa depan, sehingga mampu menumbuhkan komitemen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi sebagai berikut : "Merajut Keberagaman, Memperkokoh Demokrasi Guna Mewujudkan Ketahanan Sumatera Utara Yang Damai dan Sejahtera" Adapun pengertian dari visi yang telah ditetapkan ini adalah sebagai berikut : Merajut : Menjaga dan Melestarikan Keberagaman : Perbedaan atau ketidaksamaan yang ada Memperkokoh : Menguatkan atau Mempererat Demokrasi : Sistem Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keberagaman Mewujudkan : Cita - Cita atau Tujuan Ketahanan : Keuletan, Kegigihan Damai : Ketenangan, Ketentraman Sejahtera : Kemakmuran Sebagai wujud dari penjabaran misi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara maka ada hasil akhir yang ingin dicapai, dan inilah yang disebut dengan tujuan . Baik tujuan itu untuk 1 (satu) tahun bahkan sampai 5 (tahun) kedepan. Apabila dilihat dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan maka tujuan dari masing - masing misi adalah sebagai berikut : Misi Pertama Membangun Identitas, Karakter dan Talenta Bangsa bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya empat konsensus dasar nasional.

Misi Kedua Meningkatkan Toleransi Beragama, menjaga kerukunan umat Bergama dan Merajut Keberagaman dengan meningkatkan sikap saling menghargai antar agama dan kelompok masyarakat Sumatera Utara yang heterogen.

Misi Ketiga Mendorong Penguatan Koordinasi dan Komunikasi terhadap seluruh Stakeholder dalam menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Sumatera Utara demi terwujudnya Sumatera yang aman, tentram dan damai.

Misi Keempat Memberdayakan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Sumatera Utara.

Misi Kelima Memberdayakan Organisasi Masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Sumatera Utara .

Misi Keenam Meningkatkan kualitas Demokrasi dengan Memantapkan Kondisi Demokrasi dan Sosial Politik Sumatera Utara Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan strategi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang akan ditampung pada SKPD Bakesbang Pol dan Linmas Provsu.

Adapun strategi yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut : Strategi Misi Pertama : Melaksanakan kegiatan ke Sekolah - Sekolah / Universitas / 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Sumatera Utara maupun mengundang peserta untuk menghadiri kegiatan.

Kebijakan dari Misi Pertama Melaksanakan Sosialisasi, Diskusi, Seminar, Dialog, Pelatihan kepada pelajar / mahasiswa / tokoh - tokoh strategis masyarakat Sumatera Utara guna memberikan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan Strategi Misi Kedua Memberdayakan Forum - Forum yang ada di Kesbang Pol seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), mengundang tokoh - tokoh pemuda, agama, masyarakat untuk menghadiri sosialisasi/seminar maupun kegiatan lainnya yang diadakan Kesbang Pol Linmas.

Kebijakan dari Misi Kedua Mengusulkan anggaran untuk FKUB, FPK dalam APBD Provinsi Sumatera Utara serta melaksanakan sosialisasi, seminar tentang toleransi beragama dan pembauran kebangsaan.

Strategi Misi Ketiga Mempersiapkan rapat untuk Unsur - Unsur Pimpinan Daerah, meninjau kondisi wilayah di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota, mengundang masyarakat untuk menghadiri kegiatan yang dilaksankan Kesbang Pol yang berkaitan dengan Pemeliharaan Kamtibmas serta mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan Forum maupun Organisasi di bawah Kesbang Pol Linmas.

Kebijakan dari Misi Ketiga Mengadakan rapat, coffe morning monitoring, orientasi, sosialisasi, pemetaan potensi konflik, diklat, maupun seminar serta pemberdayaan Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat ( FKDM), Kominda, Resimen Mahasiswa, Pusat Studi Kajian Konflik (Sakkara) maupun Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) , untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya konflik di wilayah Sumatera Utara.

Strategi Misi Keempat Mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan Ormas / LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya pada APBD Provinsi Sumatera Utara serta membetuk Tim untuk pendataan dan verifikasi Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

Kebijakan dari Misi Keempat Memberdayakan Ormas / LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kesbang Pol Linmas.

Strategi Misi Kelima Memberdayakan masyarakat khususnya Anggota Linmas untuk mengikuti Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta membetuk Tim Terpadu di jajaran aparat Pemerintah Provsu.

Kebijakan dari Misi Kelima Mengadakan pembinaan. Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan serta pembentukan Tim Terpadu.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Hatot Pujo Nugroho ST MSi mengaku komit dan konsisten untuk terus menangkal konflik sosial secara dini melalui Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (TTPGKDN) Provinsi Sumut.

"K

ita terus aktif secara terencana dan terprogram baik selama 2013 dan ditingkatkan pada 2014, Insya Allah kita terus mampu menangkal pembiaran konflik di daerah ini sesuai kewenangan tingkatan pemerintahan yang ada," ujar Gubsu di kantornya di Medan, Kamis (2/1).

Didampingi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Gubsu selaku Ketua TTPGKDN Provinsi Sumut mengemukakan tim terpadu yang diamanahkan Presiden RI H Susilo Bambang Yudhoyono melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2013 bukti bahwa Pemprovsu tidak melakukan pembiaran dalam berbagai konflik sosial maupun komunal.

"Kami merasakan Inpres itu untuk mencegah konflik, mempertegas pembagian kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan seperti Pemprov, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya," ujar Gubsu sembari optimis melalui penguatan tim terpadu berdasarkan Keputusan Gubsu Nomor : 188.44/135/ KPTS/2013, tanggal 11 Maret 2013.

1 V ol.

1 20 14 34 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

indikasi meningkatnya kerusuhan sosial, serta ada sejumlah konflik yang tidak tertangani secara tuntas selama ini dapat lebih konkrit diselesaikan di masa depan.

"Sebelum ini dirasakan ada yang penanganannya tidak tuntas akibat kurang tegasnya kewenangan. Padahal, pada tahap-tahap awal, sebenarnya sudah bisa selesai.

Sehingga ada kesan dari publik seolah-olah ada pembiaran, padahal tidak ada. Jadi hanya tidak tuntas, kurang terpadu antara keamanan daerah dan pemerintah daerah," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, isi Inpres Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri itu adalah peningkatan efektifitas. Inpres mengatur sifat koordinatif antara pemerintah daerah dengan aparat-aparat. Otoritas kepala daerah adah menangani konflik. Jika memungkinkan, bisa melaksanakan upaya pencegahan.

"Jadi kita harus mengetahui sumber-sumber konfliknya dulu. Kepala daerah kan harus tahu konflik di daerahnya masing-masing. Misal soal buruh, agama, ekonomi, sumberdaya alam dan lainnya," ujarnya.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu melanjutkan, komitmen tim terpadu inilah yang merupakan evaluasi konflik sosial dan penanganannya di tahun-tahun lalu untuk kebijakan ke depan. Kesimpulannya adalah aparat di daerah harus efektif dalam menangani konflik.

"Kita telah menyusun 36 Rencana Aksi Tahun 2013 dan juga Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanganan dan Penyelesaian Perselisihan secara Damai Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang dilanjutkan dengan penyusunan Protap dan penandatanganan rencana aksi tahun 2014," ujarnya.

Kesepakatan Bersama dimaksud ditandatangani Gubsu selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provsu, Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarief Gunawan, Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari SSE MM, Kajatisu Bambang Setyo Wahyudi SH MM, Kepala BIN Sumut Brigjen TNI Cucu Sumantri dan Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun.

Selain itu beberapa pimpinan lembaga dan instansi juga ikut menandatangani seperti Danlantamal I/ Bela-

1 V ol.

1 20 14 35 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

wan, Pangkosek Hanudnas III Medan, Danlanud Soewondo dan Kakanwil BPN Sumut.

878 Unjuk Rasa Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP membenarkan berdasarkan evaluasi pihaknya hingga paruh akhir 2013 tergambar tertib sipil belum berjalan optimal, begitu juga demokratisasi dan penegakan hukum masih harus ditingkatkan.

Terdapat kondisi yang perlu digarisbawahi, lanjutnya yakni di satu sisi pemerintah provinsi sudah sangat terbuka dan siap menerima aspirasi namun dalam penyampaian unjukrasa masih ada yang berbuntut bentrok.

Sepanjang tahun 2013 tercatat 878 kali unjuk rasa dan 57 diantaranya berujung dengan bentrok, yakni masing-masing 44 kali bentrok antara masyarakat dengan masyarakat, 9 kali bentrok antara oknum organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dengan oknum OKP lainnya dan 4 kali bentrok antara oknum OKP dengan masyarakat.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id "Ini lah kondisi atau realita yang ada. Ini menggambarkan bahwa unjuk rasa sebagai refleksi berdemokrasi masih banyak berujung bentrok, padahal pemerintah provinsi sudah membuka ruang begitu luas bagi masyarakat menyampaikan aspirasi melalui jalur yang ada," ujarnya.

Ini yang perlu diantisipasi dan Pemprovsu optimis ke depan akan semakin terarah secara positip dengan terus pengaktifan tim terpadu meskin tahun 2014 diperkirakan tantangan akan semakin berat karena 2014 sebagai tahun politik yang akan digelar Pemilu Legislatif dan Pilpres tentu eskalasi politik akan lebih memanas.

"Berbagai fenomena itu sudah menjadi evaluasi tim terpadu dan Sumut sudah memiliki peta potensi kerawanan di mana sudah didapatkan 183 titik kerawanan konflik yang akan terus dipantau perkembangannya secara dini," ujarnya.

Untuk menyeimbangkan dinamika politik dan ekspresi masyarakat menyampaikan aspirasi termasuk melalui unjukrasa, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP mengimbau masyarakat agar dalam menyampaikan aspirasi ke depan, termasuk demon atau berunjukrasa, agar menghindari anarkisme.

"Ini hendaklah benar-benar menjadi pemahaman kita bersama. Sebab, pemerintah khususnya Pemprovsu sangat terbuka dalam menerima aspirasi. Semuanya direspon baik. Jadi tidak perlu la pakai anarkis," tegasnya.

Eddy Syofian mengemukakan dengan telah terbentuknya tim terpadu di Sumut maka selain upaya penanganan konflik bisa lebih dini dilakukan juga pembagian kewenangannya sudah jelas dan tegas.

"Dengan pembagian kewenangan yang jelas maka tidak ada lagi egosektoral melainkan sekecil apa pun benih konflik dapat segera ditangani dan jelas kewenangan siapa yang dominan menanganinya," jelas Eddy Syofian.

Dituntaskan Dalam rangka pengoptimalan tim terpadu inilah, maka sejak tahun 2013 setelah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur maka di wilayah Sumatera Utara sudah dapat dipetakan 183 titik potensi kerawanan-kerawanan konflik.

Tim terpadu bekerja serius di mana Ketua Tim Terpadu itu adalah Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Ketua adalah Sekdaprovsu, Kapoldasu dan Panglima Kodam I/BB beserta unsur-unsur lain yang ada di bawahnya dengan Sekretarisnya Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut.

"Dari 183 titik rawan konflik inilah kita sudah dapat memetakan mana yang menjadi permasalahan yang penyelesaian sesungguhnya bukan lagi menjadi peran Pemerintah Provinsi tapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Beberapa permasalahan yang menunggu keputusan Pemerintah Pusat, pertama adalah penyelesaian ExHGU PTPN II yang sesungguhnya tugas pemerintah provinsi sudah selesai setelah dilakukannya pemetaan existing terhadap tanah-tanah Ex-HGU yang tinggal menunggu persetujuan dari Meneg BUMN untuk pendistribusiannya.

Kedua menyangkut permasalahan TNGL Leuser, TNGL Leuser ini tidak lagi kewenangan pemerintah Kabupaten Langkat maupun pemerintah provinsi, me-

1 V ol.

1 20 14 36 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

lainkan menunggu penyelesaiannya oleh Pemerintah Pusat.

Yang ketiga menyangkut tapal batas antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara yang di dalamnya adalah tapal batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Palas, ini juga sudah sampai tahap menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri.

"Bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Provinsi Riau tidak menjadi masalah, kita hanya menunggu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan Tapal Batas mana yang harus menjadi pedoman bagi kedua daerah," ujarnya.

Yang keempat adalah eksekusi register 40, dimana sampai saat ini eksekusi register 40 itu belum dilakukan karena itu juga sudah menjadi kewenangan pusat.

Sedangkan permasalahan-permasalahan yang menjadi atensi bagi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten di tahun 2014 adalah menyangkut tentang eksekusi Tapal Batas kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tahun 2012, yang sesungguhnya sudah diputuskan tapal batasnya tinggal menunggu eksekusi.

"Nah ini kita berharap ada dukungan penuh atau political will kedua daerah, bagaimana kedua daerah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Agung yang sudah bersifat incracht tersebut," ujarnya.

"Kita juga masih menindaklanjuti renegoisasi PT Sorikmas Mining tambang emas di Madina dimana Bapak Gubernur sudah membentuk tim dan sudah menyurati dua kali ke Menko Perekonomian terkait perlu adanya renegoisasi terhadap keberadaan PT Sorikmas Mining dengan keberadaan masyarakat lokal yang ada disana, sehingga tambang emas yang ada disana tidak mengurangi atau tidak mencederai hak-hak dari pada masyarakat lokal disana," jelasnya.

Berikutnya adalah yang menyangkut tentang permasalahan ataupun mempersiapkan Pilkada Deli Serdang dan Pilkada Tapanuli Utara 2 (dua) putaran karena kita masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) daerah ini.

Kita berharap pilkada yang akan dilaksanakan ini tetap menjaga kekondusifan serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat yang ketika kemarin partisipasinya sangat rendah.

Selanjutnya yang menjadi atensi kita di tahun 2014 adalah menyangkut soal penyelesaian tapal batas antara Sibolga dan Tapanuli Tengah, Asahan dengan Tanjung Balai, Asahan dengan Simalungun, Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan, kita berharap kedua daerah dapat mencari win-win solution di dalam penyelesaian.

"Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang NKRI persoalan tapal batas ini sebenarnya tidak perlu jadi masalah, karena kita adalah negara kesatuan jadi mestinya menyangkut soal tapal itu tidak perlu diperdebatkan, ini yang kita butuhkan adanya masing-masing kedua daerah dapat mencari win-win solution," jelasnya.

Yang berikutnya adalah isu yang menghangat di tahun 2014 adalah menyangkut soal sengketa Agraria, kita masih juga dihadapkan kepada lahan HGU yang sejumlah kelompok meminta agar dibentuk tim rekonstruksi terhadap HGU yang akan habis, bagian mana yang mau diperpanjang serta HGU yang ada sekarang, ini juga menjadi suatu atensi yang harus kita hadapi ke

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id depan.

Berikutnya yang perlu juga menjadi perhatian sungguh-sungguh ke depan adalah pemberlakuan BPJS jaminan kesehatan.

Sebagaimana diketahui bahwa BPJS ini finalnya sampai Januari 2019 sedangkan untuk tahun 2014 masyarakat Sumatera Utara yang akan menikmati program ini baru 45 %.

"Ini perlu sosialisasi karena seolah-olah 1 Januari 2014 ini seluruh rakyat Sumatera Utara sudah masuk pada program ini, nah ini yang perlu diantisipasi jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang seolah-olah program BPJS ini sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Berikutnya adalah yang terkait tentang masalah situasi politik lokal di tanah Karo di mana hal ini juga harus kita sikapi secara arif jangan sampai itu berkembang menjadi situasi yang sangat mengganggu.

Berbagai permasalahan ini dan permasalahan lainnya diharapkan dapat lebih fokus dan tuntas dengan adanya tim terpadu di tingkat provinsi.

Efektivitas Gubsu meminta efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana dimaksud dilakukan dengan Membentuk Tim Terpadu Tingkat Propinsi dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian, serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaian.

Tim diperlukan untuk mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedapankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Kemudian melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala.

Selanjutnya merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini terjadi konflik komunal.

Untuk itu Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi meminta semua pihak agar jangan melakukan pembiaran konflik di Sumut melainkan bersama-sama mengurai bibit konflik dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah lama terbina di provinsi ini.

"Memang ada kalangan tertentu memandang sebelah mata isu pluralisme. Namun bagi kita pluralisme adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga untuk dipelihara," ujar Gubsu seraya mengemukakan semangat "kasih sayang menembus perbedaan" tentu bukan sekedar semboyan atau slogan semata, tapi dapat direfleksikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat menjamin kehidupan yang harmonis damai dan sejahtera.„ mk/01/0

1 V ol.

1 20 14 37 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Gubsu: Perkuat Deteksi Dini Jelang Pilpres

Jangan terulang lagi adanya pemungutan suara ulang di Sumut GUBERNUR Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST mengingatkan seluruh jajaran terkait termasuk jajaran Kebangpol dan Linmas se Sumut agar memperkuat deteksi dini setiap potensi dan gejala ancaman maupun indikasi gangguan pada tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI (Pilpres) 2014.

"Kondusivitas dan stabilitas merupakan prasyarat mutlak dan harus tetap kita pertahankan menjelang, pada maupun pasca Pilpres yang dijadwalkan 9 Juli 2014 ini," tegas Gubsu pada sambutan dibacakan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP di Hotel Grand Kanaya Medan.

Berbicara pada Rapat Persiapan Pilpres 2014 antara Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provsu yang diketuai Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM dengan jajaran badan dan kantor kesbangpol linmas kabupaten dan kota se-Sumut, Jumat (16/5) sore, Gubsu berharap pada Pilpres ini tidak terjadi pemungutan suara ulang seperti di Nias Selatan dan Padanglawas pada Pemilu Legislatif yang baru lalu.

"Aktifkan forum-forum strategis seperti FKDM, FKUB dan FPK dalam pembinaan kondusifvitas masyarakat melalui kearifan lokal, petakan kerawanan konflik pemilu sehingga lokasi-lokasi yang dicurigai dapat lebih diawasi dan diperkuat pengamanannya serta mengayomi dan membina seluruh aparat sipil negara baik untuk selalu menjaga netralitas," ujarnya.

Hadir narasumber pada rakor ini pakar sosial politik yang juga dosen Magister Studi Pembangunan dan Magister Sosiologi USU Ahmad Taufan Damanik serta DR Muryanto Amin dari Program Studi Pembangunan Pasca Sarjana USU yang secara garis besar memaparkan Pilpres hendaklah kita sambut dengan kesiapan di daerah masing-masing dengan mengedepankan bahwa hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan penguraian sesuai kepakaran keilmuan masing_masing, baik Taufan maupun Muryanto intinya senada mengingatkan hal ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan beberapa hal antara lain memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu serta aparat keamanan dan instansi terkait lainnya.

Juga lebih diintensifkan sosialisasi secara berkesinambungan tentang pemilihan presiden kepada masyarakat.

Rakor membahas serius bahwa pelaksanaan Pilpres dapat dikatakan sukses apabila berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu menurut jadwal yang telah ditetapkan, tingginya kesadaran masyarakat, tidak merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi, tidak menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin tetap tegaknya persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.„

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Ketahanan Ekonomi Sebagai Upaya Membangun Nasionalisme Malentina Ginting asionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris nation)dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. (wikipedia, 2008).

Dalam zaman modern ini, nasionalisme lebih merujuk kepada amalan politik maupun kesatriaan dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan. Secara teori, nasionalisme dapat dilihat sebagai sebagian paham negara atau gerakan yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi dengan terminologinya masingmasing. Pengkategorian tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan beberapa atau semua elemen tersebut.

Selain itu, nasionalisme juga disebutkan sebagai prinsip, rasa dan usaha yang patriotik serta dengan segala daya siappula untuk mempertahankannya. Sedangkan Semangat nasionalisme diartikan sebagai suasana bathin yang melekatdalam diri setiap individu sebagai pribadi maupun sebagian bagian dari bangsa dan negara, yang diimplementasikan dalam bentuk kesadaran dan perilaku yang cinta tanah air, kerja keras untuk membangun, membina dan memelihara kehidupan yang harmonis dalam rangka memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban harta, benda bahkan raga dan jiwa dalam membela bangsa dan negara. Tujuan dari nasionalisme itu sendiri sebenarnya lebih merujuk kepada situasi dimana stabilitas nasional terbentuk untuk mendukung lancarnya proses pembanguan nasional.

Membangun stabilitas nasional, sering diasosiasikan sebagai masalah militer. Pandangan ini tidak salah.

Karena sesungguhnya militer adalah kekuatan inti atau kekuatan utama dalam membangun dan mengembangkan sistem pertahanan nasional untuk mewujudkan stabilitas nasional. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan militer merupakan salah satu pilar penting bagi kedaulatan Negara. Nyatanya di dunia ini Negara yang memiliki daya topang militer yang kuat akan mencuatkan kewibawaan diplomatik dan gengsi politik internasional.

Kekuatan militer menjadi salah satu barometer kekuatan suatu Negara. Jika militernya kuat, yakinlah Negara itu memiliki posisi tawar yang kuat dengan Negara lain.

Tentu kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk membuat suatu Negara survive dan berkembang, ia pun butuh kekuatan ketahanan ekonomi yang kuat sebagai penopangnya.

N

1 V ol.

1 20 14 38 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Ketahanan ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar Negara dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan Negara.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memillihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Saat ini pada tubuh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia telah dibentuk secara khusus Direktorat Ketahanan Ekonomi. Sesuai Permendagri 41 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian dalam negeri, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan lini struktur ini didasarkan bahwa Ketahanan Ekonomi merupakan kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani. Stabilitas adalah kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Maka melalui sistem perekonomian yang sehat merupakan usaha bersama yang memberi ruang kepada setiap warga negara atas hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa Dinamika lingkungan yang dipelopori oleh perubahan teknologi, telah membawa implikasi perubahan yang sangat cepat terutama di bidang ekonomi. Kemudahan yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi memang telah meningkatkan kesejahteraan umat manusia, namun di sisilain dapat memberikan ancaman yang cukup serius apabila perkembangan teknologi tersebut tidak merata.

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pepatah mengatakan, "perut kenyang maka damailah hati". Maka dari itu aspek ekonomi ini sangat berkaitan erat dengan pemuasan kebutuhan konsumsi masyarakat luas. meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negaran yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dan secara sistem makro atau keseluruhan maka sistem ekonomi diindonesia dinamakan sistim ekonomi kerakyatan.

Ketahanan Nasional dalam bidang Ekonomi itu sendiri dapat tercermin dalam berbagai kondisi kehidupan pereknomian bangsa yang mana dalam bangsa tersebut dapat memelihara kemandirian Ekonomi Nasional.

Dalam pencapaian tingkat ketahanan Ekonomi yang diinginkan pun banyak memerlukan pembinaan,diantaranya seperti : "Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan sistem free fight liberalism, etatisme dan monopolistis.

"Pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

"Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Pemerataan pembangunan dan pemanfaataan hasilhasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan

1 V ol.

1 20 14 39 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

antar sektor dan antar wilayah.

"Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keterpaduan antar sektor pertanian, industri serta jasa.

Dampak dari pengaruh ketahanan nasional dalam bidang Ekonomi itu pun banyak mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan masyrakat. Misalnya Naiknya harga BBM, dimana Pemerintah merencanakan akan menaikkan harga BBM pada tanggal 1 April 2012, yang banyak membuat masyarakat semakin merasa resah atas keputusan tersebut, unjuk rasa dan protes pun banyak dilakukan.

Kebanyakan unjuk rasa tersebut dilakukan dari kalangan menengah bawah dan masyarakat tidak mampu seperti buruh,petani,nelayan pedagang hingga mahasiwa. Mereka menuturkan bahwa pihak yang paling menderita dengan kenaikan harga BBM ini adalah rakyat kecil karena kemampuan memenuhi kebutuhan hidup akan semakin sulit.

Aspek lain yang juga terpengaruh jika suatu Negara mempunyai perekonomian yang baik adalah aspek pendidikan. Honor guru akan pantas sehingga kinerjanya meningkat yang berakibat pendidikan di Indonesia juga meningkat. Taraf kecerdasan masyarakat Indonesia akan meningkat yang berarti bahwa SDMnya pun akan baik. Jika suatu Negara mempunyai SDM yang baik tentu ketahanan nasionalnya akan kuat. Lapangan pekerjaan akan bertambah sehingga pengangguranpun berkurang.

Jadi seluruh lingkup sangat berpengaruh dalam mewujudkan ketahanan nasional yang baik. Lingkup tersebut adalah seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan nasional. Maka dari itu pentinglah dibangun ketahanan ekonomi dengan baik dan berkelanjutan demi mewujudkan ketahanan nasional yang baik dan kuat. „ Kabid Perlindungan Masyarakat/Ketahanan Ekonomi, Kesbangpollinmas Provsu

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pengaruh Narkoba Oleh: Zulkarnain Nasution alah satu akibat penyalahgunaan narkoba adalah mempengaruhi kerja otak manusia.

Penyalahgunaan narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba mengubah suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran dan perilaku penyalahgunanya. Itulah sebabnya narkoba disebut zat psikoaktif.

Ada beberapa macam pengaruh narkoba pada kerja otak. Ada yang menghambat kerja otak disebut depresansia, sehingga kesadaran menurun dan timbuk kantuk.

Contoh golongan ini adalah opiodia yang di masyarakat dikenal dengan candu, heroin (putaw), morfin, petidin serta turunannya. Kemudian obat penenang atau obat tidur (sedative dan hepnotika) seperti pil BK, Lexotan, Rohypnol, MG dan sebagainya.

Namun ada pula narkoba yang memacu kerja otak,

S

“

Narkoba dapat mengganggu fungsi organorgan tubuh lain, seperti jantung, paruparu, hati dan system reproduksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit. Contoh: opioda menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi, dan impotensi. Jika memakai jarum suntik tak seteril bergantian beresiko tertular virus hepatitis B/C (penyakit radang hati). Juga beresiko tertular HIV/ AIDS yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi dan penyakit, dan dapat menyebabkan kematian.

1 V ol.

1 20 14 40 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

disebut sitimulansia, sehingga timbul rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab. Akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya adalah Amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.

Ada pula narkoba yang menyebabkan khayal disebut dengan halusinogensia. Contohnya LSD. Ganja menimbulkan berbagai pengaruh, seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal, sehingga ganja dapat digolongkan sebagai halusinogensia.

Dalam sel otak terdapat bermacam-macam zat kimia yang disebut neurotransmitter. Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya. Beberapa diantara neurotransmitter itu mirip dengan beberapa jenis narkoba. Semua zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) dapat mengubah perilaku, perasaan dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa neurotransmitter. Neurotransmitter yang paling berperan dalam terjadinya ketergantungan adalah dopamine.

Bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan adalah system limbus. Hipotalamus adalah bagian dari system limbus, sebagai pusat kenikmatan.

Jika narkoba masuk ke dalam tubuh, dengan cara ditelan, dihirup, atau disuntikkan, maka narkoba mengubah susunan biokimiawi neourotransmitter pada simtem limbus. Karena ada asupan narkoba dari luar, produksi dalam tubuh terhenti atau terganggu, sehingga ia akan selalu membutuhkan narkoba dari luar.

Yang terjadi pada ketergantungan adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Jika mengkomsumsi narkoba, otak membaca tanggapan orang itu. Jika merasa nyaman, otak mengeluarkan neurotransmitter dopamine dan akan memberikan kesan menyenangkan. Jika menyalahgunakan narkoba lagi, orang kembali merasa nikmat seolah-olah kebutuhan batinnya terpuaskan. Otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang harus dicari sebagai prioritas sebab menyenangkan. Akibatnya, otak membuat program salah, seolah-olah orang itu memerlukannya sebagai kebutuhan pokok. Dengan menulang-mengulang yang seperti itulah yang mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan.

Opni bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

uh Penyalahgunaan ba pada Kerja Otak Pada ketergantungan, orang harus senantiasa memakai narkoba, jika tidak, timbul gejala putus zat (sakaw dalam bahasa pasaran), jika pemakainya dihentikan atau jumlahnya dikurangi. Gejalanya bergantung jenis narkoba yang digunakan.

Gejala putus opioda (heroin/putaw) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur.

Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh lain, seperti jantung, paru-paru, hati dan system reproduksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit. Contoh: opioda menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi, dan impotensi. Jika memakai jarum suntik tak seteril bergantian beresiko tertular virus hepatitis B/C (penyakit radang hati). Juga beresiko tertular HIV/AIDS yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi dan penyakit, dan dapat menyebabkan kematian. Ganja menyebabkan hilangnya minat, daya ingat terganggu, gangguan kejiwaan, bingung, depresi, serta menurunnya kesuburan.

Sedangkan kokain dapat menyebabkan tulang sekat hidung menipis atau berlubang, hilangnya memori, gangguan jiwa, kerja jantung meningkat dan serangan jantung.

Jadi, perasaan nikmat, rasa nyaman, tenang atau rasa gembira yang dicari mula-mula oleh pemakai narkoba, harus dibayar sangat mahal oleh dampak buruknya.

Seperti ketergantungan, kerusakan berbagai organ tubuh, berbagai macam penyakit, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman, rongrongan bahkan kebangkrutan keuangan, rusaknya kehidupan moral, putus sekolah/kulliah, pengangguran, serta hancurnya masa depan.

Akibat lain adalah terancam disfungsi seksual. Dalam hal ini narkoba mengakibatkan kecanduan yang sulit diatasi karena adanya withdrawal syndrome yang dikenal dengan "sakaw". Belakangan ini penyalahgunaan narkoba semakin luas dikalangan masyarakat, baik

1 V ol.

1 20 14 41 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

muda maupun tua. Banyak alasan yang dikemukakan, antara lain adalah sebagai gaya hidup, dibujuk orang lain dan akhirnya ketergantungan dan jadi pelanggan tetap, sebagai pelarian dari masalah, dan belakangan popular anggapan narkoba bisa meningkatkan fungsi seksual. Anggapan itu tidak terbukti, sebaliknya dapat merusak fungsi seksual dan organ tubuh lainnya.

Dari penjelasan diatas jelas bagi kita bahwa penyalahgunaan narkoba tidak ada arti dan itu mamfaatnya bagi tubuh manusia. Oleh sebab, khususnya generasi muda jangan sekali kali tergoda oleh orang lain dan teman sebaya untuk menyalahgunakan narkoba apapun alasan dan argument yang disampikan. Karena sekali dicoba, akan dua dan tiga kali dan akhirnya kecanduan dan ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan tidak ada jalan lain kecuali menjalani rehabilitasi dan perlu dipahami bahwa tidak ada kata sembuh bagi pecandu narkoba, yang ada adalah pulih itupun harus dengan taubat yang sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya kembali. „ Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SU

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kita Bisa (Tidak) Pilih : Kita (Harus) Awasi Oleh: Warjio, Ph.D

D

osen Ilmu Politik FISIP USU; Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA) dan Peneliti Pada Research university Team RUT)The Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia Apakah Akan Memberikan Suara?

Sebelum memberikan penjelasan mengenai, Apakah kita akan memberikan suara dalam Pemilu Legislatif 2014, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai fenomena Golput. Sebab bisa jadi sepinya kampanye terbuka Pemilu Legislatif 2014 adalah tanda-tanda akan semakin menggelembungnya angka Golput.

Menjelang Pemilu 2014 ini, Golongan Putih atau yang lebih dikenal dengan sebutan Golput sudah menjadi seperti"hantu" yang ditakuti dan menjadi musuh politik bersama. Elit partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Pusat dan daerah) dan juga pemerintah menjadi satu kesatuan dengan berbagai cara agar "hantu" Golput itu tidak menjadi"pemenang" dalam Pemilu 2014. Berbagai kegiatan pun digelar.

Di provinsi Sumatera Utara,Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pudjonugroho menggelar Rapat koordinasi (Rakor) Pengamanan Pemilu 2014. Rapat koordinasi itu dihadiri instansi terkait seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) provinsi Sumut dengan Bupati dan Walikota, para Danrem dan Dandim, Kapolres, Kajari kabupaten dan Kota, KPU dan Bawaslu dan elemen masyarakat. Tujuannya di samping untuk mengamankan Pemilu 2014 juga menekan angka Golput. Dalam Rakor itu, Gubsu Gatot Pudjonugroho menargetkan tingkat partisipasi pemilih Sumut 75 persen.

Jika kita merujuk pada perjalanan pemilu di Indonesia, khususnya sejak Orde Baru, trend Golput sejak Pemilu

1 V ol.

1 20 14 42 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

1971 sampai dengan Pemilu 2009 terus mengalami peningkatan. Saya ingin berbagi data mengenai Golput: Pemilu 1971 : 6.64 %, Pemilu 1977 : 8.40 %, Pemilu 1982 : 8.53 %, Pemilu 1987 : 8.39%, Pemilu 1992 : 9.09 %, Pemilu 1997 : 9.42 %, Pemilu 1999 : 10.21 %, Pemilu 2004 : 23.34 %, Pemilu 2009 : 39.1%. Persentase angka Golput dalam Pemilu tersebut jika kita bagi dalam 2 periode maka kita akan dapat gambaran seperti ini: Periode Rezim Orde Baru, persentase angka Golput

di bawah 10 %. Periode Orde Reformasi, angkanya di atas 10 %. Mengapa Golput di masa Rezim Orde Baru, persentasenya di bawah 10 %?

Mengapa di Orde Reformasi angka Golput di atas 10 % dan trendnya terus meningkat? Secara singkat mungkin kita bisa jelaskan begini: Di masa Orde Baru, rezim telah memaksa masyarakat untuk memilih. Dengan kekuatan Angkatan Bersenjata (ABRI), birokrasi dan Golkar sebagai ormas (ABG) mudah bagi rezim otoriter Orde Baru untuk"memaksa"rakyat memberikan suaranya. Di masa Orde Reformasi, ada kesadaran masyarakat bahwa memilih juga bagian dari pilihan politik. Memberikan atau tidak memberikan suara bukan merupakan paksaan tapi sebuah hak asasi. Nah, jika kemudian kita kaitkan dengan Pemilu Legislatif 2014:Berapa persenkah jumlah Golput dalam Pemilu Legislatif

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id 2014? Jika kita ikuti trend Golput yang ada maka kita akan mendapatkan kesimpulan angka Golput dalam Pemilu Legislatif 2014 akan meningkat persentasinya.

Kesimpuan seperti ini tentu saja disebabkan oleh beberapa persoalan.

Berdasarkan banyak kajian (Warjio, 2012, Hadiz, 2004), --khususnya pasca Orde Baru keberadaan Pemilu justeru menjadi ajang bagi berlangsungnya pragmatisme politik oligarkhis bahwa mekanisme, prosedur, dan aturan main demokrasi kini sepenuhnya dikuasai oleh oligarkhi predatorial. Oligarkhi predatorial adalah aktor-aktor pemilik sumberdaya material yang ingin mendapatkan akses kekuasaan negara untuk melindungi dan memperbesar kekayaan mereka (A.E.Priyono, 2014). Dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya mereka"membeli" suara rakyat. Hasil penelitian terbaru terkait dengan persoalan ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Pramono Anung Wibowo (2013). Dengan fokus pada anggota legislatif 2009-2014, Pramono Anung Wibowo (2013),--yang juga elit parpol PDIP mengungkap bahwa Pemilu Legislatif 2009 menjadi ajang penguatan pragmatisme yang melibatkan kader partai dengan "cara membeli suara"dalam bentuk komunikasi politiknya agar dapat dipilih kembali. Politik Wanipiro sudah menjadi hal biasa dan bukan lagi terminologi baru dalam kamus bahasa Indonesia. Dalam bahasa masyarakat Sumut: Semua urusan Mesti uang Tunai. Temuan penting dalam penelitian Anung (2013) ini adalah bahwa politik transaksional dan memudarnya ideologi menjadi bagian penting dari pembajakan demokrasi oleh oligarkhis predatoris. Parahnya lagi, dengan menggunakan demokrasi sebagai kuda tunggangan kelompok oligarkhis ini merasa nyaman karena dilindungi oleh sistem demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja,--termasuk mereka untuk merebut kekuasaan lembaga negara melalui proses demokrasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh A. E. Priyono (2014) mereka muncul dari ketiadaan basis gerakan sosial yang luas dibelakangnya. Mereka berkembang menjadi kekuatan elit yang akhirnya merebut lembagalembaga formal demokrasi. Politik kongkalikong yang melibatkan oligarkhis predatoris telah bergerak terlalu jauh dengan melibatkan elit eksekutif dan pengusaha dalam permainan politik mereka. Uang rakyat yang termaktub dalam APBN maupun ABBD menjadi ajang bagi-bagi diantara mereka sendiri.

Lalu, apakah kemudian para oligarkhis predatoris ini memikirkan rakyat? Analis hasil-hasil pembangunan selama 10 tahun terakhir justeru mengabarkan disparitas.

Telah terjadi disparitas dan ketimpangan yang menjadi paradoks yang selalu menyertai pembangunan di Indonesia. Selama ini dalam konteks pembangunan Indonesia, lebih mengedepankan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang kualitas pembangunan itu sendiri. Trend ketimpangan kian memburuk, terutama sejak krisis ekonomi 1998, dengan Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan meningkat dari 0, 33 tahun 2002 menjadi 0, 37 tahun 2009 dan menembus 0,4 pada tahun 2011. Ketimpangan terjadi secara multidimensional; antar wilayah antar sektor antar kelompok pendapatan (Tinjauan Kompas, 2014:94). Berikut ini saya sampaikan Tinjauan Kompas (2014): "Ketimpangan ketimpangan spasial yang yang muncul akibat pemusatan kegiatan pembangunan yang ditemui 20-30 tahun lalu tidak merubah wajah, tercermin

1 V ol.

1 20 14 43 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

dalam meningkatnya kesenjangan Jawa-Luar Jawa, pedesaan-perkotaan, kawasan Indonesia Barat-kawasan Indonesia Timur, wilayah hinterland-wiaayh perbatasan, bahkan dalam satu wilayah yang sama. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga tidak dibarengi penurunan secara signifikan angka kemiskinan dan pengangguran, karena kue nasional konsentrasi pada kelompok 20 persen terkaya. Peningkatan pangsa kue kelompok 20 persen terkaya dalam distribusi pendapatan nasional dibarengi penciutan pangsa 40 persen penduduk miskin. Pangsa kelompok 20 persen terkaya terus naik dari 21, 24 persen (1999) menjadi 46,45 persen (2011) dan 48, 94 persen (2012). Sementara perolehan 40 persen penduduk termiskin 21, 22 persen (1999) menjadi 17,6 persen (2011) dan 16,88 persen (2012). Efek ke bawah (tricle down effect) tidak terjadi yang terjadi adalah muncrat ke atas (tickle up effect)" Hasil penelitian Universitas Oslo (Swedia) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bertajuk:"Audit Demokrasi Indonesia 2013" mengungkap fakta menarik. Salah satunya adalah bahwa tutntutan masyarakat agar negara memberikan pelayanan publik yang lebih baik ternyata cukup besar. Namun, justeru yang jadi persoalan tuntutan agar negara memberikan pelayanan publik yang besar kepada masyarakat bukan berasal dari kelompok oligarkhis predatoris atau elit parpol tetapi malah dari kelompok Masyarakat Sipil (56 persen). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa partai politik, anggota legislatif tidak benar-benar memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan publik.

Fungsi kontrol dan pengawasan mereka terhadap negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebatas janji dalam pemilu.

Fakta-fakta empiris ini bisa jadi akan memberikan referensi kepada masyarakat apakah kemudian mereka akan memberikan suaranya dalam Pemilu Legislatif 2014 nanti. Saya kira sebagai objek dari rezim pemilu masyarakat sudah punya penilaian sendiri.

Kita Harus Awasi: Konstruksi Media Pengalaman empiris setiap pemilu jelas dirasakan oleh masyarakat. Tapi media juga memiliki peran penting dalam memberikan referensi politik masyarakat.

Fungsi media bukan saja hanya sebagai saluran menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, kontrol sosial dan mempengaruhi masyarakat semata (Harahap, 2013). Tetapi sebagaimana disampaikan pakar komunikasi dewasa ini media massa telah melakukan fungsi dalam pembentukan pendapat umum dan juga proses mediasi (Nimmo, 1996) dengan menghubungkan realitas objektif dengan realitas yang ada dalam pengalaman khalayaknya. Realitas politik tersebut menurut McNair (dalam Harahap, 2013:10-11) dibagi dalam tiga bentuk:1) objective political reality, kejadian-kejadian politik sebagaimana adanya 2) subjective reality, kejadian-kejadian politik menurut persepsi aktor-aktor politik dan khalayak. 3. Constructed reality, realitas politik hasil konstruksi media.

Referensi dari media jelas akan memberikan penilaian, apakah Pemilu Legislatif 2014 akan berkualitas atau tidak,--tentu saja sekali lagi akan meengaruhi masyarakat untuk memberikan suaranya atau tidak.

Saya kutip secara acak beberapa headline dari media cetak menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014:

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

d b y m d

i d s u g a s y y d

Dari beberapa headiline media cetak yang saya pilih secara acak sebagaimana dalam tabel 1, jelas memberikan referensi kepada kita bagaimana perjalanan isu menuju Pemilu Legislatif 2014,--yang tinggal 3 minggu lagi. Dari beberapa headilin tersebut saya menyimpulkan bahwa prgamatisme politik, politik uang, pelanggaran aturan pemilu, kurangnya transparansi dana parpol, ketidaksiapan penyelenggara pemilu serta isu korupsi masih menjadi isu utama menjelang Pemilu legislatif.

Melalui pemberitaan itu masyarakat menjadi tahu "kualitas lembaga pelaksana pemilu, Caleg dan prilaku politiknya. Jika kesan negatif ini terus muncul, bukan tidak mungkin, masyarakat atau mereka yang memiliki hak pilih semakin tegas untuk menetapkan pilihan politiknya: bahwa mereka memilih untuk tidak memilih alias Golput.

Namun demikian, harus juga diakui keberpihakan beberapa media terhadap partai atau calon tertentu juga tidak dapat dihindarkan. Misalnya kita lihat Tabel 1 tersebut terutama No 5.pemberitaan positif oleh Harian Koran Sindo Medan terjadi karena Koran Sindo di miliki oleh Harry Tanusudibjo (HT) petinggi partai Hanura dan Calin Wakil Presiden dari Hanura. Lihat juga No. 9, 20 Maret ARB Kampanye di Medan, oleh Harian Waspada. Headline di Harian Waspada ini menampilkan gambar Abu Rizal Bakrie (ARB),--calon Presiden dari partai Golkar. Dalam Headiline tanggal 19 Maret 2014 tersebut, Harian Waspada bukan saja tidak adil karena hanya menampilkan ARB dan Partai Golkar tetapi juga isi pemberitaan yang positip terhadap ARB dan Partai Golkar. Demikian juga Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) yang menjadikan headline "Poros Tengah Jilid II Dinilai Hanya fatamorgana" (No.4). Sebagaimana yang kita ketahui, Poros Tengah adalah kekuatan alternatif gabungan parpol Islam yang muncul dalam Pemilu 2004 untuk mencalonkan Presiden. Pemberitaan seperti itu bisa dianggap tidak adil oleh pemilih Islam dan itu menguatkan dugaan bahwa SIB tidak pernah suka dengan isu-isu keislaman dalam politik.

Jika kita mau jujur konstruksi realitas oleh media tele-

1 V ol.

1 20 14 44 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

visi lebih gila lagi.Konstruksi realitas politik oleh media televisi menjadi ajang legitimasi kekuasaan oligarkhi predatoris. Ini bisa terjadi karena media dikuasai para pemilik modal, plus mereka juga pemain politiknya.

Media televisi kini telah dibajak oleh kemuatan pemilik modal sehingga konstruksi realitas politik menjelang Pemilu Legislatif 2014 berpihak pada pemilik media.

Kita lihat bagaimana leluasanya pasangan Win-HT mengkampanyekan diri dan Partai Hanura dalam banyak chanel televisi di bawah naungan MNC Group. Kita juga merasa bosan dengan sepak terjang Surya Paloh dan Partai Nasdem dalam MetroTV yang mendominasi kampanye hanya karena MetroTV milik Surya Paloh. Hilang apresiasi kita pada idenpendensi MetroTV yang dikenal TV Pemilu pada masa dulu sebelum dibajak menjadi kepentingan parpol Nasdem. Hal yang sama juga kita alami ketika menonton TVONE, yang didomonasi ARB dan Partai Golkar.

Tentu kenyataan ini bukan saja semakin tidak adil, tidak fairnya perjalanan demokrasi pemilu 2014 tetapi saya kira sekali lagi akan menimbulkan pesimisme bahwa Pemilu 2014 akan memiliki kualitas yang baik.

Ujung-ujungnya, konstruksi realitas politik yang tidak adil ini akan semakin memperkokoh Golput akan semakin tinggi. Saya kira dengan persfektif bahwa konglemarasi media televisi telah terjadi. Realitas ini seolah mengalir dari kepentingan beberapa individu yang menganggap bahwa kepemilikan televisi lebih memeiliki nilai prestise sehingga agenda yang dibangun adalah ekonomi politik untuk mendorong kapital masuk lebih besar (Harahap, 2013) Mempertimbangkan Realitas Pemilu Legislatid 2014 tinggal menghitung hari. Konstruksi realitas politik yang ada ternyata memang tidak memberikan kesan positif bahwa pemilu tersebut akan memiliki kualitas yang baik, adil dan menjanjikan. Yang justru terjadi adalah paradoks demokrasi yang memeberikan jalan lurus bagi semakin kuatnya kelompok oligarkhis predatoris. Mereka akan semakin kuat dan kaya. Di sisi lain masyarakat akan semakin dilemahkan

m d s o a i k b M k m s t S t k h k p l

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id dan miskin. Menariknya lembaga penyelengara pemilu yang telah memiliki pengalaman ternyata juga masih kedodoran.

Di hadapkan pada persoalan ini, masyarakat (baca: pemilih) dipaksa untuk memberikan suaranya,--sekali lagi justeru untuk mendukung dan menguatkan posisi oligarkhis predatoris. Akan kah mereka akan suka rela memberikan suaranya? Ini pertanyaan retorik yang jawabannya pun bisa ditebak Media yang diharapkan bisa mengawasi jalannya proses demokrasi dalam makna yang sebenarnya juga telah dibajak oleh kelompok oligarkhis predatoris. Media jadi kehilangan independensinya. Media jadi kehilangan daya gedornya sebagai pilar ke 4 demokrasi.

Malah banyak diantara mereka terjebak dalam pragmatisme. Saya kira inilah pemikiran saya. Tentu saja saya masih tetap berharap PWI Cabang Sumut masih memiliki integritas yang terus memperjuangkan independensinya tanpa harus terjebak dan dipermainkan oleh kelompok oligarkhis predatoris. Semoga saja. Wallahualam.

Dosen Ilmu Politik FISIP USU; Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA)

Keistimewaan Undang-undang Desa Terbaru Nomor 6/2014 etelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Ribuan Kepala Desa diseluruh Indonesia menyambut dengan gegap gempita dan penuh dengan sukacita, kecuali daerah Padang Sumatera Barat yang menolak Undang-Undang tersebut.

Mengapa Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 itu terasa begitu istimewa? Bahkan berkali-kali Kepala Desa dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta melakukan unjuk rasa menuntut agar RUU Desa segera disahkan menjadi Undang-Undang. Apa keistimewaan Undang-undang Desa tersebut ? Untuk mengetahui jawabannya ikuti uraian berikut ini.

1. Dana Milyaran Rupiah akan masuk ke Desa Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".

2. Penghasilan Kepala Desa Selain Dana Milyaran Rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota

S

1 V ol.

1 20 14 45 | media Kebangsaan ebangsaan,, No. No.1 Vol. ol.1 201

ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah.

3. Kewenangan Kepala Desa Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.

4. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah Dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

Hal Ini berbeda dengan UndangUndang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

5. Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Banyak kalangan meragukan

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id kan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah.

3. Kewenangan Kepala Desa Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.

4. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah Dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturutturut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

5. Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Banyak kalangan meragukan keefektifan UndangUndang ini. Keraguan mereka terutama pada kekhawatiran akan pengelolaan dana yang begitu besar. Jangan-jangan dana ini akan menjadi bancaan bagi Desa yang menerimanya. UU ini juga diharuskan membentuk semacam DPR tingkat desa, namanya Badan Permusyawaratan Desa. Anggotanya sekitar sembilan orang. "UU ini tidak memangkas kewenangan Bupati atau Walikota atau Gubernur pada kepala desa.

Penutup Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 memang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah yang terbaik. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hokum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat

1 V ol.

1 20 14 46 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Husni Thamrin untuhnya era Orde Baru yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, dan dilanjutkan oleh era Reformasi yang ditandai dengan semangat kebebasan, khususnya kebebasan dalam menyuarakan aspirasi melalui berbagai media telah menghasilkan berbagai perubahan dalam masyarakat kita, termasuk dalam hal "wawasan kebangsaan" (Tamin, 2005). Partai Politik (Parpol) sebagai salah satu komponen bangsa sesungguhnya memiliki peran yang strategis untuk ambil bagian dalam menumbuhkembangkan kembali wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia.

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antarpartai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya (Winarno, 2007). Jabatan-jabatan politik yang diperoleh dari mandat masyarakat itu bukan untuk kepentingan birokrasi, parlemen dan partai politik sendiri, melainkan harus dikembalikan secara akuntabel dan responsif untuk masyarakat. Prinsip ini sangat penting untuk diwacanakan dan diperjuangkan karena secara empirik membuktikan bahwa pemerintah, parlemen dan partai politik menjadi sebuah lingkaran oligharki yang jauh dari masyarakat (Rahman, 2002).

Partai Politik dituntut untuk dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus dan dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Partai Politik juga dituntut mampu mengartikulasikan arah dan tujuan partai, memberikan penggalangan politik ke segenap konstituennya secara konstruktif. Peran tersebut sangat dimungkinkan mengingat Parpol dikenal sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Bila peran Parpol tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka para konstituen memiliki kedewasaan politik serta punya wawasan kebangsaan yang kuat (Dhakidae, 2004). Dengan kata lain, pembekalan yang diberikan Parpol kepada masyarakat berkisar tentang hak dan kewajiban anggota masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi mendukung kebijakan partai pada khususnya, umumnya kepentingan nasional yang lebih luas. Lebih jauh dari itu, masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan kehendak politik partai dengan tingkat kedewasaan serta wawasan kebangsaan yang mantap.

Sebagai konsep, kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang beragam, dengan ciri-ciri persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama. Konsep kebangsaan tidak dapat diterima sebagai suatu yang sudah jadi, yaitu sekedar warisan dari generasi terdahulu, tetapi harus dipupuk terus agar hidup subur karena generasi-generasi berikutnya sudah tidak memiliki ingatan kebersamaan

R

se h b b d d

n m a C sa ti m ti tr se N sa b S k y te b m d In

d se w

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Peranan Partai Politik Dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan

sejarah dengan generasi sebelumnya. Setiap generasi harus mengevaluasi perkembangannya agar diketahui bila telah terjadi penyimpangan dari ciri-ciri konsep kebangsaan yang disepakati atau terjadi penyimpangan dari tujuan semula, yaitu untuk apa bangsa Indonesia dahulu dibentuk (Mahfud, 2001).

Oleh karena itu masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan untuk masamasa mendatang karena kalau tidak di lakukan maka akan semakin timbul degradasi dalam National and Character Building dan bangsa Indonesia tinggal saatsaat kehancurannya saja bilamana tidak di lakukan serta tidak perlu malu-malu lagi seperti yang dilakukan di jaman Orde Lama walaupun metodenya harus diperbaiki tidak seperti di masa yang lalu yang syarat dengan doktriner bukan menerima pendidikan kebangsaan dengan secara kesadaran. Terjadi banyak permasalahan di Negara ini karena kita mengabaikan wawasan kebangsaan sehingga masalah yang seharusnya kita selesaikan bersama, kita selesaikan sendiri-sendiri dan tidak efektif.

Sebagaimana bangsa yang pluralistik dan multikultural kita harus bertumpu pada kebersamaan, mutualisme, yang melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah didisain oleh para pendiri Negara sebagai sarana bagi kita untuk menjadi bangsa yang besar, bersatu yang menjaga tanah air yang kaya raya. Kearifan lokal budaya nasional harus diperkuat untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Munculnya konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, termasuk krisis dalam hal wawasan kebangsaan yang tentu akan melahirkan anca-

1 V ol.

1 20 14 47 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

man disintegrasi bangsa. Apalagi, bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar luas. Semua ini mengandung potensi konflik (latent sosial conflict) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa bila tidak dikelola dengan baik. Dewasa ini, dampak krisis multi-dimensional ini telah memperlihatkan tandatanda awal munculnya krisis kepercayaan diri (selfconfidence) dan rasa hormat diri (self-esteem) sebagai bangsa.

Pembahasan Indonesia sebagai negara bangsa tidak serta merta terhindar dari ancaman disintegrasi nasional. Terutama melemahnya semangat nasionalisme oleh karena tarikan globalisme, lokalisme dan radikalisme. Tarikan-tarikan tersebut menguat karena pemerintah selama ini gagal mewujudkan cita-cita nasional antara lain membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga memunculkan prasangka, sentimen dan ketidakpuasan sosial yang luas. Persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini menjadi retorika, ternyata belum mampu mengakomodasi aspirasi secara adil. Penguasaan sumber-sumber kemakmuran hanya berada di tangan kelompok elite yang menindas mayoritas bangsa. Pancasila yang merupakan pemersatu bangsa nilainya semakin merosot dan mendorong sebagian orang atau kelompok mencari alternatif ideologi lain. Kondisi yang demikian bila tidak segera ditangani secara sadar dan sungguh-sungguh maka akan mengancam kelangsungan kebangsaan

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id kita.

Ada dua masalah penting kebangsaan yang dihadapi Indonesia, yakni pertama, merosotnya pemahaman kebangsaan dalam tiga elemen yaitu masyarakat, kekuatan-kekuatan politik formal (partai politik) dan organisaisi-organisasi sosial yang ekslusif-komunal. Kedua, munculnya etno-nasionalisme (lokalisme) baik karena sebab historis maupun karena penerapan desentralisasi yang terdistorsi. Menurut Coleman (1964) integrasi nasional akan berhasil jika elite politik mampu mengitegrasikan hubungan yang baik antar elite dan massa. Hubungan yang baik ini meliputi hubungan politik yang adil dan harmoni, sehingga tercipta integrasi politik dan integrasi teritorial. Apabila elite gagal menjalankan peran dan fungsinya di mana elite politik tidak mampu lagi mengendalikan gerakan resistensi sosial dan politik terhadap ideologi politik (dalam hal ini Pancasila dan Wawasan Kebangsaan) serta teritorial (dalam hal ini mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia), maka akan bermuara pada keruntuhan Negara ini.

Menghadapi tantangan dan ancaman keindonesiaan kita, maka upaya menemukan kembali keindonesiaan menjadi suatu kemutlakan. Diperlukan revitalisasi ideologi Pancasila baik melalui praktek politik maupun dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan revitalisasi ideologi Pancasila tidak saja melalui pendidikan kewarganegaraan yang cenderung sekadar menjadi pengetahuan, melainkan juga pendidikan kebangsaan yang lebih bersifat afektif, baik di sekolah, pesantren, seminar, maupun pendidikan non-formal untuk orang-orang dewasa yang meliputi para pemimpin politik, sosial, budaya dan golongan-golongan strategis lainnya. Selain itu perlu didorong kearifan lokal yang memberikan penghargaan tentang kepelbagaian dalam membangun kesadaran multikultural Indonesia dalam bingkai paradigma Bhineka Tunggal Ika. Melalui upaya ini dibangun pemahaman Indonesia sebagai plural society.

Untuk mengatasai masalah benturan antar kultur yang mengancam kebangsaan Indonesia, salah satunya dengan pendidikan demokrasi, kewarganegraaan (civic education), dan pemahaman tentang multikulturalisme. Ketika zaman bergerak ke arah yang lebih modern yang ditandai dengan reformasi di segala hal, kehidupan kepartaian, kita justru mengalami kemunduran berarti. Sejak reformasi 1998, hampir semua aspek sudah direformasi, kecuali partai politik. Ketika gerakan mahasiswa menggulingkan rezim Orde Baru pada 1998, mereka lupa bahwa masih ada "musuh" yang belum ditumbangkan yakni roh "tradisionalisme partaipartai politik", yang pelan-pelan menerkam gerakan reformasi dari belakang. Selain itu juga sektarianisme partai yang secara massif menjauhkan diri dari wawasan kebangsaan Indonesia.

Ada dua tema pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh partai politik yaitu pendidikan pemilih dalam pemilu dan visi misi partai. Terlihat jelas bahwa parpol berusaha menjalankan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan sangat disesuaikan dengan kepentingan politik partai. Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan ditujukan untuk kader dan masyarakat. Maka bisa dilihat bahwa partai politik saat ini lebih mengutamakan pendidikan politik kepada kader partainya atau konstituennya. Intensitas pelaksanaan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dilakukan kurang lebih sebanyak 20 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Dan itu masih sangatlah kurang dan diharapkan partai sebaiknya dapat meningkatkan intensitas pendidikan politik tersebut.

1 V ol.

1 20 14 48 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Bentuk pelaksanaan pendidikan wawawasan kebangsaan dilakukan dengan tiga cara umum yaitu sosialisasi, seminar dan training. Bentuk pendidikan politik yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mensosialisasikan materi pendidikan dan visi misi partai. Bentukbentuk pelatihan menjadi pilihan yang tidak utama. Pelatihan sebenarnya mempunyai kelebihan dan lebih baik untuk melaksanakan pendidikan politik karena dengan pelatihan peserta diransang untuk lebih seimbang antara materi dan praktek. Sebagian besar yang digunakan partai politik dalam menyampaikan materi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan adalah pimpinan parpol. Disamping itu parpol juga menggunakan akademisi dan unsur pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa parpol juga membutuhkan pihak lain untuk melakukan sosialisasi, pendidikan politik dan kebangsaan, terutama dari akademisi dan unsur pemerintahan.

Ada implikasi nyata dari pendidikan politik yang diberikan partai terhadap peningkatan wawasan kebangsaan.

Menurut sebagian pengurus parpol, bila masyarakat atau kader kemudian ikut dalam kehidupan politik dan berpartisipasi didalamnya, maka warga masyarakat tersebut mengalami peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan. Selanjutnya pengembangan wawasan kebangsaan menjadi penting bagi partai melihat kondisi sosial politik dan iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Partai politik mempunyai kepentingan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara. Pemerintah merupakan institusi yang paling berperan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan selanjutnya di ikuti oleh partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh kelompok mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan wawasan kebangsaan. Alangkah baiknya bila setiap kelompok-kelompok istitusi tersebut bekerjasama dalam mengembangkan wawasan kebangsaan.

Partai Politik dituntut untuk dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus dan dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Partai Politik juga dituntut mampu mengartikulasikan arah dan tujuan partai, memberikan penggalangan politik ke segenap konstituennya secara konstruktif. Peran tersebut sangat dimungkinkan mengingat Parpol dikenal sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Karena itu Parpol memiliki kewajiban untuk menjalankan perannya, antara lain sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekruitmen serta komunikasi politik kepada publik. Dalam kaitannya dengan menumbuhkembangkankan wawasan kebangsaan ditemukan bahwa partai politik memahami peranannya melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.

Sebuah program kegiatan tentu tak lepas dari faktorfaktor pendukung yang mempengaruhi jalannya program tersebut. Dari data yang didapat dilapangan terlihat bahwa partai politik mempunyai beberapa kesamaan dalam memandang masalah tersebut. Pertanyan-pertanyaan penelitian diarahkan agar parpol mampu memberikan informasi mengenai faktor kendala yang mereka hadapi selama melaksanakan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Kendala-kendala tersebut berupa: 1.Sumber Dana Dana pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan berasal dari partai dan pemerintah. Partai tidak menyediakan dana khusus untuk pendidikan politik/wawasan kebangsa-an karena dalam versi partai tanggung jawab

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id utama pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan berada ditangan pemerintah sehingga pemerintahlah yang harus menyediakan dana untuk pendidikan tersebut. Donatur/sponsor untuk pendidikan wawasan kebangsaan sulit didapatkan, mereka lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kekuasaan dan entertaining.

2. Sumber Daya Manusia Kurangnya esadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

3. Waktu Sulitnya mencocokkan waktu dengan sasaran pendidikan, konstituen, kader dan kegiatan partai.

Partai banyak disibukkan dengan kegiatan politik praktis lainnya (terutama yang berhubungan dengen isu aktual kekuasaan) sehingga sehingga perhatian partai lebih banyak tertuju pada hal tersebut.

4. Metode Belum ditemukannnya model pendidikan yang partisipatif oleh anggota masyarakat, konstituen dan kader partai, sehingga partai lebih berperan sebagai fasilitator.

5. Pengorganisasian Masyarakat semakin apatis dengan kegiatan partai Belum terciptanya sinergisitas kerjasama yang simultan antara stakeholders yang berhubungan dengan pendidikan wawasan kebangsaan, seperti pemerintah, partai, akademisi, dunia usaha, LSM dan lain sebagainya. Persaingan antar partai yang membuat tidak munculnya kerjasama partai dalam pendidikan politik/wawasan kebangsaan.

Kesimpulan Peran partai politik dalam menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan sebenarnya sangat sentral. Intensitas pelaksanan kegiatan pendidikan politik/ wawasan kebangsaan masih perlu ditingkatkan dimana dari data yang didapat masih terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaaan dan dari segi tema partai selalu menyesuaikan dengan kepentingan politiknya. Perbedaan kepentingan antara partai politik sebagai lembaga pendidikan politik masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, menjadikan agenda tersebut

1 V ol.

1 20 14 49 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

tidak bisa berjalan dengan baik dan terencana.

Faktor-faktor yang menjadi kendala parpol dalam peningkatan wawasan kebangsaan adalah sumber dana yang tidak kuat karena partai tidak mengalokasikan secara khusus untuk pendidikan wawasan kebangsaan dan donatur/sponsor lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat dengan kekuasaan dan entertaining. Selanjutnya sumber daya manusia yang ada kurang mempunyai kesadaran politik serta sulitnya mencocokkan waktu dengan sasaran pendidikan, konstituen dan kader. Partai lebih banyak disibukkan dengan kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan kekuasaan.

Partai sebaiknya memberikan perhatian khusus pada pendidikan politik/wawasan kebangsaan dengan mengalokasikan dana dan waktu yang lebih besar. Sehingga Partai diharapkan dapat menjadi front leader dalam masalah wawasan kebangsaan sehingga partai mampu mengembangkan perannya sebagai lembaga yang menjalankan pendidikan politik masyarakat.„ Daftar Pustaka Arifin Rahman, Sistem politik Indonesia dalam persfektif fungsi dan struktur.Penerbit SIC, Surabaya, 2002 Azian Tamin, dkk. Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru. Grafika Indah. Jakarta. 2005 Dhakidae, Partai-Partai Politik Indonesi, Jakarta, Kompas. 2004 Moh.Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Prof.Dr. Budi Winarno, MA. Sistem Politik Indonesia Era reformasi. PT. Buku Kita. Jakarta 2007 Partai Politik (UU No. 31 tahun 2002" dan Pemilu (UU No.12 tahun 2003" Jakarta: Pondok Edukasi: 2008.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Masyarakat Sumut Deklarasikan Pemilu Damai dan Bermartabat

M

asyarakat Sumut yang diwakili 34 komponen strategis mendeklarasikan sikap pemilu damai dan bermartabat, Senin (27/1) sehubungan akan digelarnya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden tahun 2014 ini.

Deklarasi berjudul "Sumatera Utara Damai, Pemilu Bermartabat" mereka tandatangani di hadapan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut di Wisma Benteng Medan setelah naskah deklarasi dibacakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut DR H Maratua Simanjuntak MA. Unsur FKPD Sumut hadir Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM, Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarief Gunawan, Kajatisu Bambang Setyo Wahyudi SH MM, Danlantamal I/ Belawan Laksma TNI Didik Wahyudi SE diwakili Wadanlantamal, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsma TNI Sungkono SE MSi, Kabinda Sumut Brigjen TNI Cucu Somantri, Danlanud Soewondo Kol PNB SM Handoko SIP MAP dan beberapa unsur lainnya.

Deklarasi diawali dialog kebangsaan antara Gubsu dan FKPD Sumut dengan berbagai komponen strategis masyarakat dengan moderator Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP. Pada acara ini juga hadir pimpinan partai politik, tokoh ormas, tokoh agama, adat, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi, Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu dan Kepala SKPD Provsu.

Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi kebulatan tekad ini dan semangat ini jelas langkah bagus men-

1 V ol.

1 20 14 50 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

gawali seluruh rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi yang sudah diambang pintu. .

Suksesnya pemilu, menurut Gubsu bukan semata-mata ditentukan oleh siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, tetapi lebih penting adalah apakah pemilu itu dilaksanakan secara fair, jujur, transparan, di bawah institusi penyelenggara yang benar-benar netral dan bebas dari intervensi kekuasan.

"Kita berharap pemerintah dan birokrasi dari pusat sampai ke daerah benar-benar bersikap netral dan tidak mengintervensi seluruh pemilihan umum. Dan kepada KPU dan perangkatnya hingga ke tingkat TPS diharap berfungsi sebagai fasilitator yang independen dan tegas terhadap berbagai bentuk intervensi," tegas Gubsu.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Haris S, SE, MM menyambut baik kegiatan silaturahmi kebangsaan ini dan dan mendukung dialog yang dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun politik pemilu 2014 mendatang.

Dikatakkannya, pihaknya telah merencanakan khusus komunikasi sosial mengerahkan kepada jajarannya untuk presentasi untuk pembinaan dan pembentukan karakter kebangsaan kepada generasi muda. "Kita siap mendukung apa yang direncanakan pemerintah daerah," ujarnya.

Dukungan serupa juga diungkapkan Kapoldasu Irjen Pol Drs. Syarief Gunawan, SH. Menurutnya Polda Sumut di tahun politik ini akan melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memberikan rasa damai bagi masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa menghancurkan kondusifitas di Sumut dan menganggu proses pemilu yang akan berlangsung pada tahun ini. "Kami siap membantu pelaksanaan proses pemilu yang bermartabat ," Kapoldasu berkomitmen

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tolak tegas kekerasan dan politik uang Deklarasi antara lain ditandatangani Prof. DR. H. ABDULLAH SYAH, MA. Ketua MUI Sumut, DRS. H. HASBULLAH HADI, SH. MKn (Ketua PW. AlWashliyah Sumut), H. ASHARI TAMBUNAN (Ketua PW. Nahdlatul Ulama Sumut), Prof. DR. H. ASMUNI, MA (Ketua PW. Muhammadiyah Sumut), Pdt. DR. JAMILIN SIRAIT (Ketua PGI Wilayah Sumut), MGR.DR.AB. SINAGA,OFM.CAP (Keuskupan Agung Medan), NARAN SAMI (Ketua PHDI Sumut), dr. INDRA WAHIDIN (Ketua WALUBI Sumut).

Kemudian H T.AZWAR AZIZ ABDUL JALIL RAHMATSYAH ALHAJJ (Sultan Langkat), H. JUNAIDI, SH. M.Hum (Ketua Harian Pujakesuma Sumut), ANWAR SUSANTO (Ketua INTI Sumut), H.A.YASYIR RIDHO LUBIS, SH.ST.M.Si (Ketua DPD KNPI Sumut), H. IRWAN PULUNGAN LUBIS (Ketua MPI Sumut), ANGGIA RAMADHAN HARAHAP (Ketua Badko HMI Sumut), DR. H. ARSYAD LUBIS. MM (Wakil Ketua KORPRI Sumut), H TERUNA JASA SAID (Ketua SPS Sumut), Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIL (Ketua PWI Sumut), Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumut DRS. ZULKARNAIN NASUTION, MA, Ketua FKUB Sumut DR. H. MARATUA SIMANJUNTAK, Ketua FKDM Sumut Kol.Purn H. NURDIN SULISTYO, S.Sos, Ketua FPK Sumut DRS. H. BAHARI DAMANIK dan lainnya.

Deklarasi tersebut yakni siap mewujudkan Tahun 2014 sebagai Tahun Gerakan Indonesia beradab, melalui gerakan pengamalan nilai-nilai agama secara utuh, pengamalan Empat Konsensus Dasar Nasional dan

1 V ol.

1 20 14 51 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Kearifan Lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Sumatera Utara khususnya yang telah terdaftar sebagai pemilih, siap untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas pada tanggal 9 April 2014 guna mendapatkan Wakil Rakyat yang bermoral, berwawasan kebangsaan, berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan menolak bentuk kekerasan, diskriminasi, politik uang, intimidasi, provokasi serta penistaan terhadap Suku, Agama, Ras dan Golongan; Meminta kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk melaksanakan praktek demokrasi secara beradab, tidak membodohi rakyat, tidak membeli suara rakyat untuk meraih kemenangan; Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu secara profesional, jujur dan adil serta tidak berpihak maupun memanipulasi hasil perolehan suara untuk kepentingan parpol atau caleg tertentu; Meminta kepada jajaran Birokrasi Pemerintah untuk tetap melayani kepentingan masyarakat, tidak memberi fasilitas kepada kepentingan calon/Parpol tertentu dan mencegah keterlibatan PNS dalam kegiatan politik praktis; Meminta kepada media untuk melaksanakan fungsi pers, sesuai kode etik jurnalistik dan kode etik penyiaran, dengan mengedepankan pemberitaan yang menyejukkan serta menghindari pemberitaan multi tafsir dan menyesatkan; Meminta Aparat Keamanan bertindak adil dan profesional dalam menegakkan hukum, serta mengedepankan tindakan preventif dan persuasif guna menghindari terjadinya kekerasan. „

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pertemuan Gereja Lutheren Sedunia di Sumut Akan Timbulkan Multifplayer Effect ertemuan Gereja Lutheren Sedunia di Provinsi Sumut Akan Timbulkan Multifplayer Effect yang menguntungkan semua pihah, baik pemerintah, pengusaha maupun warga masyarakat.

Demikian yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi saat menerima audiensi rombongan panitia The Council Meeting Lutheren World Federation 2014 yang diketuai oleh Pdt Mori Sihombing MTh, Selasa (10/6) di Ruang kerjanya lantai 10 Kantor Gubsu Medan.

"Yang jelas kami berterimakasih atas Iven ini.

Dengan dilaksanakannya acara ini pasti akan ada Multifplayer Effect untik kota Medan khususnya dan Provinsi Sumut umumnya," ujar Gubsu.

Karena, lanjut Gubsu disamping pertemuan ini dalam kontek keagamaan juga aspek lingkungan juga akan berdampak pada bidang pariwisata.

"Kami berharap nantinya para delegasi setiap negara yang datang bisa mempromosikan Provinsi Sumut di dunia Internasional melalui perwakilannya," harap Gubsu.

Untuk acara seremonialnya, lanjut Gubsu karena dirinya akan cuti kampanye maka mungkin dirinya tidak bisa datang dan mungkin akan diagendakan oleh protokol yang akan mewakili dirinya.

"Sumut yang multi kultural kami bersyukur ternyata ditengah keberagaman menjadi perekat kebersamaan.Intinya saya apresiasi dan menyambut serta berterimakasih kepada panitia dan tentunya kami dari pemerintah akan mendukung.

"Mungkin para delegasi yang datang nanti pihak panitia ada skedul untuk mengunjungi daerah daerah pariwisata. Dan Pemprovsu siap memfasilitasi kendaraan untuk para peserta," katanya.

Ketua Panitia The Council Meeting Lutheren World Federation 2014 Pdt Mori Sihombing MTh dalam kesempatan itu melaporkan bahwa pertemuan gereja lutheran sedunia 2014 di Medan yang akan berlangsung pada 11-18 Juni 2014 akan dihadiri delegasi gereja lutheran sedunia yang berasal dari 79 Negara.

Nantinya, lanjutnya para delegasi akan menggalang partisipasi gereja untuk mengatasi dampak pe-

P

1 V ol.

1 20 14 52 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

rubahan iklim dunia dan juga membahas isu kemanusian dan pengetahuan.

Sejak berdiri pata tahun 1947 pertemuan dilakukan sekali setahun namun baru tahun ini pertama kali Komite Nasional LWF Indonesia (KN LWF) yang beranggotakan 12 gereja (HKBP,GKPS, HKI, GKPI,GKPA,BNKP,GBKP,GPP,GKPM,GKPPD,AMIN, GKLI dipercaya sebagai tuan rumah juga disampaikan bahwa pertemuan ini juga akan diresmikan bergabungnya satu anggota baru dari nias sehingga KN LWF Indonesia menjadi 13 Gereja.

Pembukaan LWF Council yang bertema Like A Tree Planted By Streams Of Water (Seperti Pohon yang ditanam di tepi aliran air) akan dilakukan Rabu (11/6) di Gereja HKBP Sudirman Medan dengan acara kebaktian dan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan secara resmi para tamu peserta delegasi dan pembukaan.

"Pertemuan ini akan membicarakan tantangan zaman karena tantangan global tidak bisa hanya dihadapi satu gereja tapi harus secara bersama-sama dihadapi," katanya.

Hadir mendampingi Gubsu, Kadis Kominfo Provsu Jumsadi Damanik, Kadis kesejahteraan Sosial Provsu Ir Alexius Purba Kepala Biro Binkessos Provsu M Yusuf sementara dari panitia selain ketua panitia hadir Sekretaris umum Pdt Welman Tampubolon, Kordinator acara Pdt Martonggo Sitinjak, Lidya Siahan, Verfora Simanihuruk, Jannerson Girsang, Maryua Sinurat Wanda Saragih dan Tetty Tambunan.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Teleconference Pemilu di 10 Kab/Kota Wagubsu Sosialisasi Celup Jari di Perguruan Sutomo ua hari menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemprovsu menggelar sosialisasi pemilih pemula serempak di 10 kabupaten/kota.

Dipusatkan di Sekolah Harapan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Gatot Pujonugroho melakukan video telekonference dengan pelajar sekolah di 10 kabupaten/kota. Sementara Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi melakukan Sosialisasi Gerakan Celup Jari Kelingking Bagi Pemilih Pemula di Perguruan Sutomo.

Video teleconference di 10 kabupaten/kota yang melibatkan siswa pemilih di sekolah-sekolah bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih di Sumatera Utara. Terlebih dengan jumlah pemilih pemula mencapai 40% dari jumlah pemilih sehingga banyak diperebutkan oleh partai politik (parpol). Sambungan komunikasi lewat video teleconference juga dilakukan Wakil Gubsu H T Erru Nuradi dari sekolah Sutomo 1 Medan.

"Ada tiga hal yang harus dilakukan generasi muda untuk menuju sukses, yakni academic excellent, relegius activity, dan kepedulian sosial dan politik," kata Gubsu dalam acara Sosialisasi Gerakan Celup Jari Kelingking bagi Pemilih Pemula yang dilakukan di Sekolah Harapan Medan, Senin (7/4).

Gubsu mengatakan, kepedulian sosial dan politik merupakan bagian dari pelatihan strategi dalam bersosial dan berpolitik. Dalam sambutannya, Gubsu menerangkan kondisi pemilihan untuk masa kini sudah sangat demokratis. Dia bercerita, pada masa ia memilih pertama kali, yakni tahun 1982 sudah diketahui siapa yang akan menjadi pemenang.

Karena pada masa itu, ucapnya, cuma ada tiga partai saja. Tidak seperti sekarang yang sudah banyak partai dan presiden bisa dipilih langsung oleh masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provsu, Eddy Sofyan menyebutkan, di Sumut terdapat sekitar 9

D

1 V ol.

1 20 14 53 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

juta pemilih dimana 4.914.262 adalah pemilih perempuan.

Berdasar pemilu tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan angka partisipasi pemilu. Pada 1999 angka partisipasi pemilu mencapai 71% dan terus mengalami penururnan. Menurutnya, menurunnya angka partisipasi pemilu dikarenakan masih banyak pemilih belum mengetahui arti pentingnya pemilu.

Selain itu pemilih pemula juga belum mengetahui bagaimana cara memilih. Target pemilu 2014 ini adalah tingkat partisipasi pemilih mencapai70%.

Untuk itulah, pihaknya melakukan sosialisasi ke 10 kabupaten/kota seperti Kota Medan di SMA Sutomo 1 Medan dan Harapan Medan, Kabupaten Karo di SMK Brastagi, Kabupaten Langkat di SMK Negeri 1 Stabat, Kota Binjai SMA Negeri 5 Binjai, Kota Gunung Sitoli di SMA Sukma, Kabupaten Serdang Bedagai di Yayasan Perguruan Kartini Sei Rampah, Kabupaten Batubara di SMK Negeri 1 Air Putih, Kabupaten Toba Samosir di SMK Negeri 2 Balige, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Labuhan Batu di SMA Negeri 2 Rantau Utara.

Di tempat terpisah Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi melakukan sosiliasi Gerakan Celup Jari Kelingking Bagi Pemilih Pemuladi Perguruan Sutomo Medan. Acara yang berlangsung di halaman upacara sekolah ini diikuti para ratusan pelajar.

Acara dihadiri Kepala Sekolah/ Guru/ Pegawai/ Siswa Perguruan Sutomo Medan, mewakili Dinas Pendidikan Provsu, mewakili Pemko Medan, Ketua KPU Kota Medan, Ketua Pengawas Pemilu Kota Medan, dan para siswa.

Menurut Wagubsu sebagai salah satu perguruan swasta terbaik di Kota Medan, Perguruan Sutomo Medan pada ) 9 April harus ikut mensukseskan Pemilihan Umum. Sebagai warga yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini harus ikut melaksanakan Pemilu dengan sebaikbaiknya dan tidak Golput. „

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

S P Pemilu Presiden 9 Juli yang tinggal hitungan pekan disikapi seluruh elemen di Sumatera Utara. Lewat Dialog Kebangsaan bertajuk "Menuju Pilpres Yang Bermartabat, Netralitas TNI/Polri dan hindari Kampanye Hitam" tokoh dan masyarakat Sumatera Utara bertekad mewujudkan Pemilu Presiden yang aman dan damai.

D

ialog yang berlangsung di Balai Prajurit Makodam I/BB, Jl Gatot Subroto, Medan Selasa (17/6) menghadirkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut sebagai pembicara. Mereka antara lain Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST Msi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari, S. S.E, M.M , Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan, Kejati Sumut Muhammad Yusni SH MH, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun dan Komisioner KPU Sumut.

Hadir Juga dalam dialog tersebut, Danlantamal I Belawan, mewakili Pangkosek Hanudnas III Medan mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Tim sukses dari kedua Pasangan Calon Presiden dan calon wakil Presiden RI, tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumut.

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST Msi dalam sambutannya mengharapkan dengan dialog ini dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak bahwa kepentingan bangsa adalah diatas segala-galanya. Lewat dialog harus dibangun semangat memperkokoh persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi sumber dari segala sumber azas penyelenggaran kehidupan berbangsa adan bernegara.

"Saya mengajak melalui dialog ini kita timbulkan semangat untuk berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan perjalanan bangsa termasuk pilpres yang akan dilaksanakan tanggal 9 juli 2014. Karena itu doronglah masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, ajak berbondong bondong datang ke TPS tangal 9 juli 2014 dan tetap memelihara suasana yang harmoni dan beradab," ajak Gubsu.

Tahun 2014, lanjut Gubsu, adalah tahun politik dan pada

1 V ol.

1 20 14 54 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

tahun ini diselengarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Patutlah kita bersyukur pemilu legislatif tahun 2014 telah berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat mencapai 68,03 persen.Naik bila dibandingkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang hanya 48 persen. "Untuk itu saya atas nama pemerintah provinsi sumut dan Masyarakat Sumut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para tokoh masyarakat yang telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif yang berjalan aman dan tertib," katanya.

Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sukses mengawal pesta demokrasi pemilu legislatif hingga berjalan aman dan damai. Apresiasi serupa diberikan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu hingga jajaran di kecamatan desa dan KPPS. Dalam dialog kebangsaan ini seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara bertekad mewujudkan Pilpres yang aman dan damai. Pemungutan suara Pilpres yang tinggal 22 hari lagi, saat ini telah memasuki tahapan kampanye yang diikuti dua pasangan calon. Seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kegiatan ini berharap semua pihak bersama-sama mendukung

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sumut Bertekad Wujudkan Pilpres Aman dan Damai Dialog Kebangsaan Komit Tolak Kampanye Hitam

pemilu yang bermartabat dan tidak terjebak kampanye hitam.

"Siapapun Presiden dan Wakil presiden yang dipilih oleh rakyat berarti itulah kehendak rakyat. Dan harus kita hormati bersama. Dalam rangka itulah seluruh tim sukses dan masyarakat diharapkan memelihara dan menjaga agar suasana tetap kondusif. Hindari kampanye hitam, saling membuka aib. Karena itu sesunguhnya sangat dilarang oleh agama dan kepribadian bangsa kita," kata Pangdam I/Bukitbarisan Mayjen TNI Istu Hari.

Terkait netralitas TNI/Polri dan PNS, telah jelas dinyatakan bahwa TNI/Polri dan PNS dilarang untuk mengikuti politik praktis. Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengatur dan melarang atau mengharamkan personel TNI ikut berpolitik praktis. Alasan yang melarang TNI berpolitik adalah bahwa TNI abdi negara namun sebaiknya sikap TNI dalam pemilu damai ini adalah ikut membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban jalannya pemilu.

Hal serupa juga berlaku untuk aparat kepolisian. Dimana Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI pada pasal 28 menyebutkan bahwa kepolisian wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Selanjutnya

1 V ol.

1 20 14 55 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

dijelaskan dalam ayat 2 pasal 28 bahwa angota kepolisian tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Kepala Badan Kesbanglinmas Provsu Eddy Sofyan selaku moderator dialog membacakan 7 keseimpulan yang didapat dalam forum dialog kebangsaan tersebut antara lain, 1. tokoh agama, parpol koalisi menginginkan pilpres damai, sejahtera dan damai serta tidak kempanye hitam. 2.

Menghimbau masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang merusak tatanan nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa.

3.TNI/Polri/PNS bertekad netralitas harga mati. 4. jelang ramadhan suasana masyarakat sejuk dan stabilitas harga bisa terkendali. 5. Menghimbau materi kampanye lebih menonjolkan pada program-program kebijakan publik yang realistis. 6. Mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu (KPU) bekerja profesional dan berintegritas. 7.Mengusulkan rekomendasi agar kepala daerah/wakil kepala daerah melepas jabatan-jabatan politik.

Sebelum dilakukan dialog, Gubsu dan jajaran FKPD Sumut melakukan apel gabungan TNI/Polri, PNS dan organisasi masyarakat. Apel Gabungan kali ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan di lapangan Makodam I/BB. „

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP melakukan pemeriksaan urine untuk tes narkoba diikuti para pejabat struktural dan PNS badan itu, Sabtu (7/6) di sela-sela kegiatan Outbond instansi ini dihadiri Kepala BNN Sumut Kombes Pol Drs Rudy Tranggono dengan tim pemeriksa dipimpin Dr Rizky Mellysa Rambe.

Tes U rine Mendadak PNS Urine Bak esbangpolinmas Sumut Bakesbangpolinmas Eddy Syofian : Sumut Bangkit diawali aparatur bebas narkoba es urine secara mendadak yang dilaksanakan Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Sumut sempat mengejutkan para pegawai negeri sipil (PNS) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumut.

Kepala Badan Drs H Eddy Syofian MAP yang pertama memeriksakan urinenya untuk tes narkoba diikuti para pejabat struktural dan PNS badan itu, Sabtu (7/6) di sela-sela kegiatan Outbond instansi ini di kawasan Sibolangit.

Tes Urine yang dihadiri Kepala BNN Sumut Kombes Pol Drs Rudy Tranggono dengan tim pemeriksa dipimpin Dr Rizky Mellysa Rambe tidak menemukan indikasi narkoba dari puluhan PNS yang tes urine.

Eddy Syofian yang memang sengaja mengundang BNN untuk mencek apakah ada aparaturnya berindikasi narkoba sebelumnya tidak mengumumkan kegiatan ini merupakan salah satu materi dalam outbond yang diikuti 75 pejabat struktural dan PNS badan ini.

"Kita memang meminta BNN tes urine mendadak. Ini penting, Badan Kesbangpol selaku instansi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat memfasilitasi unsur-unsur pemberantasan narkoba di daerah sesuai Permendagri 21 Tahun 2013, maka aparatur Badan Kesbangpol terlebih dahulu harus benar-benar bebas narkoba," ujar Eddy Syofian.

Kepala BNN Sumut Kombes Pol Drs Rudy Tranggono didampingi stafnya diantaranya AKBP Joko susilo dan AKP Antonius menilai positip re-

T

1 V ol.

1 20 14 56 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

spon proaktif Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut yang menjadi pionir kegiatan ini.

"Pemeriksaan urine secara internal memberi manfaat kepada pimpinan unit kerja untuk mengetahui kekuatan organisasi agar lebih efektif digerakkan. Jika hasil tes urine tidak ditemukan aparatur terindikasi narkoba, tentunya memberi keyakinan pimpinan terhadap kekuatan organisasi yang dipimpinnya," ujar Rudy.

Sedangkan jika ada ditemukan indikasi, segera dapat dilakukan pembinaan atau rehabilitasi sehingga dapat lebih dini menyelamatkan pengguna yang merupakan korban untuk disembuhkan. Lebih cepat diketahui akan lebih efektif penanganannya.

Secara eksternal pemeriksaan urine bagi anggota organisasi atau aparatur akan menunjukkan keseungguhan pemerintah di mata masyarakat dalam menangani pencegahan dan pemberantasan narkoba sehingga tumbuh partisipasi aktif masyarakat.

Eddy Syofian mengemukakan dengan keluarnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 yang mengamanahkan kepada Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan unsur pemberantasan narkoba maka akan memfasilitasi BNN untuk tes urine di jjaran Pemprovsu.

Sementara itu kegiatan Outbond jajaran Badan Kesbangpol dengan Ketua Panitia Zulkarnain Rangkuti yang juga Sekretaris Badan Kesbangpol Linmas berlangsung dua hari dengan kegiatan outbond lengkap, mulai dari indoor, out door sampai aktivitas di alam seperti memasuki hutan, guna membangkitkan etos kerja, disiplin, kekompkan tim dan sebagainya.„

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pakar Pendidikan Jepang Isyaratkan Pemerintah Harus Fokus pada Budi Pekerti akar pendidikan kesehatan jasmani dari Jepang Mr prima," ujarnya.

Keiici Yoshida Dia mengakui membangun tatanmengisyaratkan pemeran moral dan nilaiintah harus fokus dan nilai kebangsaan ikut campur tangan harus dilakukan selangsung dalam penajacara serentak dan man budi pekerti guna simultan antara mengukuhkan pembanlingkungan keluargunan karakter generasi ga, sekolah dan bangsa. mayarakat sehingKeiici Yoshida mengega penerapan nilaimukakan itu saat nilai berlaku secara berkunjung ke Pemprovbersama. su diterima Gubsu H Pakar pendidikan dari Jepang Mr Keiici Yoshida (4 kanan) Di Jepang katanGatot Pujo Nugroho ST berkunjung ke Pemprovsu diterima Gubsu H Gatot Pujo ya meski banyak MSi diwakili Kepala Nugroho ST MSi diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas sekolah internaBadan Kesbangpol LinSumut Drs H Eddy Syofian MAP, Rabu (14/5) difasilitasi Ketua sional yang muridnmas Sumut Drs H Eddy Program Studi Pembangunan Pasca Sarjana USU Prof DR HM ya berasal dari berSyofian MAP, Rabu (14/ Arief Nasution MA. bagai bangsa dari 5). sejumlah negara Pada kesempatan ini namun bahasa pengantar di sekolah-sekolah terseKeiici Yoshida menyampaikan pokok-pokok pikiran but tetap bahasa Jepang. Enam bulan sebelum madi Kantor Badan Kesbangpol Linmas Sumut di suk setiap siswa dibekali pembelajaran bahasa Medan, yang difasilitasi Ketua Program Studi PemJepang dan nilai-nilaj budaya Jepang. bangunan Pasca Sarjana USU Prof. DR. HM. AriPembelajaran bahasa Inggeris di Jepang baru ef Nasution MA. yang juga Ketua Yayasan Pendimulai sejak tingkat SMA yang berbeda dengan di didikan Graha Kirana.

Indonesia sejak SD sudah dibekali bahasa Inggeris.

Mr. Keiici Yoshida yang juga Ketua Yayasan "Tidak boleh kita 'gila' internasional tetapi mengSekolah tingkat SMP dan SMA Metioko Gujuku abaikan 'nation building'," ujar pimpinan Yayasan beserta rombongan diantaranya Mrs. Mariko SurJepang. janto Head Busines Departemen MIE Busines Di sekolah-sekolah internasional di negara Center, mengakui di Jepang pemerintah memang Jepang juga menganjurkan siswa dari negara lain sungguh-sungguh ikut campur tangan dalam penuntuk wajib menghayati budaya bangsanya dan didikan budi pekerti dan membangun karakter ketidak menghambat aktivitas religi yang dianut masbangsaan (nation building). ing-masing siswa.

Dalam dialog ini hadir Kadispora Sumut H. BaDialog tentang membangun karakter ini menyimhar Siagian SH MSP, Ketua FKUB Sumut Dr H pulkan bahwa pendidikan budi pekerti harus diMaratua Simanjuntak, Ketua FKDM Sumut H lakuakab sejak SD sampai SMA dengan pemNurdin Sulistyo Ketua FPK Sumut diwakili JJ Gofbekalan ilmu tentang moralitas keteladann para fal utusan dari Dinas Pendidikan Sumut dan bebertokoh pejuang dan pengenalan sejarah bangsa. apa sekolah serta dr. Hj. T. Kemala Intan M.Pd, Pendidikan olah raga dan seni terus dikembangKetua Forum Sumatera Jepang. kan di seluruh sekolah dan lingkungan masyarakat Kunjungan ke Pemprovsu melalui Badan Kesserta campur tangan pemerintah dan negara sangat bangpol Linms Sumut dalam rangka 'sharing' atau kuat pada pembelajaran budi pekerti dan ada stansaling tukar pemikiran dan dialog tentang membandarisasi pendidikan secara menyeluruh di seluruh gun karakter bangsa dengan pengalaman atau cara negara Jepang. „ Jepang melakukannya secara baik.

Mr Keiici Yoshida memaparkan di jepang setiaophari siswa di sekolah-sekolah menghormat kepada bendera dan mengucapkan terima kasih kepada negara, orang tua dan guru.

Membangun karakter bangsa lanjutnya dibentuk setiap hati di seluruh sekolah dengan memadukan ilmu pengetahuan, seni budaya dan olah raga.

"Di jepang seluruh sekolah berbagai macam cabang olah raga dan seni dikembangkan sehingga membentuk karakter orang Jepang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, moralitas yang baik dan

P

“

Membangun karakter bangsa perlu memadukan ilmu pengetahuan, seni budaya dan olah raga.

1 V ol.

1 20 14 57 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

„ Organisasi buruh diajak tingkatkan profesionalisme Berbagai komponen masyarakat termasuk buruh diimbau tidak lagi berunjukrasa di lokasilokasi objek vital termasuk Gubernuran Sumut dan rumah dinas kepala daerah lainnya di Sumut.

H

al itu merupakan salah satu kesimpulan Sosialisasi Peningkatan Profesionalisme Orgnisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Pekerja dalam Membangun Iklim Kondusif di Sumut, Sabtu (17/5).

Kegiatan yang digelar Badan Kesbangpol Linmas Sumut ini dibuka Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM di Bina Graha Sumut di Medan, dihadiri kepala badan dan kantor kesbangpol, kadisnaker serta kepala Satpol PP kabupaten dan kota se-Sumut.

Tampil narasumber Direktur Kelembagaan dan Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kemenakertrans RI Dra Haiyani Rumondang Batubara MA, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sumut Brigjen TNI Cucu Soemantri dan Kasubid Sosbud Poldasu AKBP Yusri Nasution.

Pada forum dengan moderator Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP dan juga dihadiri Kadisnakertrans Sumut Drs Bukit Tambunan ini, baik Kepala BIN, Direktur PHI dan Kasubbid Poldasu memaparkan masing-masing kompetensi mereka yang intinya mengemukakan pada era demokratisasi ini kegiatan unjukrasa termasuk buruh tidak ada masalah sepanjang dilakukan secara tertib.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dalam sambutan dibacakan Sekdaprovsu juga menyatakan Pemprovsu tidak pernah alergi melainkan terbuka bagi masyarakat menyampaikan apresiasi secara aman dan tertib.

Hanya saja dalam forum ini kembali diingatkan bahwa ada beberapa tempat yang dilarang untuk menggelar aksi unjuk rasa, di antaranya pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, rumah sakit, dan objek vital lainnya termasuk Gubernuran Sumut selaku rumah dinas Gubsu dan rumah dinas kepala daerah lainnya.

Direktur PHI Kemenakertrans RI Dra. Haiyani Rumondang Batubara MA juga mengajak organisasi buruh meningkatkan profesinalismenya termasuk dalam menyampaikan aspirasi secara proporsional, murni dan konsekuen terhadap keamanan.

Rumondang juga menegaskan keberadaan organisasi buruh atau pekerja adalah lexspecialist yakni tidak perlu pencatatan di Kesbangpol Linmas sebagaimana ormas lainnya, melainkan sepenuhnya berada di bawah pembi-

1 V ol.

1 20 14 58 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

naan Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai UU Nomor 21 Tahun 2010 tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.

Pada forum ini juga tersimpul antisipasi dini terhadap kegiatan unjukrasa diperlukan dengan membuka saluran informasi kepada masyarakat dengan leading sector sesuai isu yang akan diunjukrasai oleh masyarakat Beberapa kesimpulan lainnya bahwa pasca reformasi membawa tantangan bagi semua pihak di dalam menyikapi fenomena kebebasan berpendapat, demokratisasi dan penegakan hukum.

"Potensi unjukrasa di Sumut masih tinggi bahkan meningkat. Semua pihak hendaklah dapat mengantisipasi unjukrasa yang bersifat normatif maupun politis," ujar Gubsu melalui Sekdaprovsu.

Kepala BIN Sumut Brigjen TNI Cucu Soemantri

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM (2 kiri) membuka Sosialisasi Peningkatan Profesionalisme Orgnisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Pekerja dalam Membangun Iklim Kondusif di Sumut yang digelar Badan Kesbangpol Linmas Sumut.

mengemukakan unjukrasa yang menyalahi norma dan peraturam berlaku apalagi bersifat anarkhisme, melakukan sweeping, mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan dan lainnya dapat dilakukan tindakan hukum.

Brigjen TNI Cucu Soemantri yang juga Ketua Kominda Sumut juga mengingatkan tentang telah adanya Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh SKPD tentang Prosedur Tetap dalam penanganan perselisihan secara damai termasuk dalam penanganan unjukrasa.

Dalam kesepakatan bersama ditegaskan tentang objek vital yang tidak boleh dilakukan unjukrasa termasuk rumah dinas gubernur, rumah dinas Pangdam dan rumah dinas Kapolda. Penanganan unjukrasa tetap berpedoman kepada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum dan UU No-

1 V ol.

1 20 14 59 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

mor 7 Tahun 2011 tentang Pengamanan Konflik Sosial.

Forum ini juga membahas detail langkah-langkah deteksi dini perlu dikembangkan dan melibatkan semua Stakeholder terkait dan setiap daerah dalam penanganan deteksi dini perlu menyusun Protap bersama yang mengatur : objek-objek vital nasional dan daerah, Instalasi Militer yang tidak boleh unras dan hari libur.

Juga digodok intensif keberadaan SP/SB dalam memberikan kontribusi terhadap kondusivitas hubungan industrial ketenagakerjaan di Sumatera Utara harus menjadi perhatian bersama antar instansi, mengingat bidang ketenagakerjaan sangat sarat dengan kepentingan lain.

Semua daerah diharap membentuk negosiator-negosiator terutama yang terkait potensi konflik Pertanahan, Ketenagakerjaan, SDA, SARA dan ipoleksosbud.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Memasuki tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) membahas sejumlah permasalahan di Sumut dan dalam rapat ini FKPD membahas kondusifitas dan soliditas Sumut memasuki tahun politik 2014. (ist)

M

emasuki tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) membahas sejumlah permasalahan di Sumut. Dalam rapat ini, FKPD ingin memastikan kondusifitas dan soliditas Sumut memasuki tahun politik 2014.

Rapat yang digelar di Heritage Restaurant Hotel Grand Aston, Medan, Jumat (27/12) malam membahas isu keamanan. Meski tidak banyak isu negatif namun Pemprovsu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H.Nurdin Lubis, MM sangat konsen akan keamanan di Sumatera Utara.

Hadir dalam rapat tersebut Pangdam I BB Mayjen TNI Istu Hari S, S.E, MM., Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Syarief Gunawan, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI Sungkono, SE, M.si, Perwakilan Lantamal I Belawan, Asisten I Provsu Hasiholan Silaen, Kepala badan Kesbangpollinmas Provsu Drs. Eddy Syofian dan sejumlah kepala Dinas Pemprovsu lainnya.

H.Nurdin Lubis, MM selaku pemimpin rapat mengutarakan sejumlah permasalahan yang diharapkan dapat diselesaikan atau dihadapi bersama. Menurutnya, sekecil apapun potensi permasalahan harus diselesaikan dan sebesar apapun permasalahan itu kalau dihadapi bersama akan mudah diatasi.

Adapun dalam catatannya, Nurdin mengutarakan sejumlah permasalahan diantaranya kerusuhan antar warga di Tapanuli Selatan baru baru ini yang menyebabkan pemblokiran jalan namun hal itu sudah bisa diatasi. Selain itu dilaporkannya ada potensi gangguan keamanan terlebih menghadapi Natal dan Tahun Baru serta antisipasi keamanan di tahun 2014 dimana tahun tersebut merupakan tahun politik.

Nurdin menambahkan, ditahun 2014 menjadi rawan konflik dimana terjadi pemilihan legislatif DPR dan Pilpres. Dikhawatirkan nantinya ada oknum Caleg atau tim kampanye menggunakan isu SARA atau isu Pembebasan Lahan, isu energi listrik dan korupsi guna menjaring suaranya. "Bisa jadi di tahun 2014 nanti

1 V ol.

1 20 14 60 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

akan terjadi pengerahan massa dan berujung keributan, maka hal ini perlu kita antisipasi bersama," ujar nya.

Terakhir Nurdin meminta seluruh Pemimpin Daerah agar terus berkoordinasi dan masing masing menjaga kondusifitas Sumut sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing. Tak lupa Nurdin mengingatkan agar dilakukan Apel bersama PNS ,TNI dan Polri dan dibentuknya sebuah forum yang mempertemukan FKPD Provinsi dan Kabupaten Kota minimal 3 kali sebelum Pemilu 2014 guna penyamaan gerak dan misi demi tercapainya kondusifitas Sumatea Utara.

Pangdam I BB Mayjen TNI Istu hari S, SE, MM dalam penjelasannya memastikan seluruh anggotanya siap bekerjasama dengan Polri dan pemerintah setempat guna mengamankan Sumatera Utara.

Pangdam memastikan akan segera memerintahkan seluruh KODIM, KOREM dan KORAMIL di Sumut agar menggelar apel gabungan dengan PNS dan POLRI di Kabupaten Kota guna membangun soliditas antar pimpinan daerah. Dia juga sempat menceritakan pengalamannya selama bertugas tepat pada momen Pemilu dan Pilkada di beberapa tempat di Indonesia."

Kita sudah biasa dan kita siap untuk itu pak Sekda," tegasnya.

Tak berbeda dengan Pangdam, Kapoldasu Irjen Pol Drs. Syarif Gunawan dan Pangkosek Hanudnas III Medan juga menyatakan kesiapan seluruh anggotanya dalam mengamankan Sumatera Utara. Dari rapat tesebut lahirlah kesepakatan bersama yaitu dibentuk forum pertemuan antara Bupati Walikota ,KPUD dan Bawaslu beserta Muspida Kab/ Kota dengan FKPD Provinsi minimal 3 kali sebelum Pemilu April 2014.

Nantinya di pertemuan tersebut dilaporkan perkembangan dan masukan dari semua pihak termasuk KPU dan bawaslu terhadap kesiapan Pemilu.

Dalam kesempatan itu Nurdin tak lupa menghimbau seluruh masyarakat Sumatera utara untuk sama menjaga kondusifitas Sumatera Utara. „

Informasi bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

1 V ol.

1 20 14 61 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

1 V ol.

1 20 14 62 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201

2

Tim Menkopolhukam saat meninjau Pusat Pengendalian Krisis di Badan Kesbangpolinmas Provinsi Sumut.

“

1 V ol.

1 20 14 2 | media Kebangsaan, No. No.1 Vol. ol.1 201