FAJAR BALI EDISI 19 JULI 2016

FAJAR BALI

Ingin Berlangganan Ingin Berlangganan

Harian Umum

LI

FAJA R BA

KAMIS,

l Tahun 14 JULI 2016

Selamat

a Buleleng

FAJA R BALI Hub : Tim

Sirkulasi

0361 - 411283/ 761 123438 087

Harian Umum

Disalip Pilgub

Sudikerta beda, Ketut DPD Golkar Tak jauh se-Bali. yang tak lain ketuasebagai wakil kabupaten/kota lama ini itu lang- Bali juga menjabat DPC PDI-P dukungn Bali, belum bursa Pilpernyataan masing-masing gubernur yang masukdan Wayan Penyampain DPD Rapat sembilan sudah mendapatkan sung disampaikan calon kuat PDI-P dalam bulat dari DPC yang akan tetapi gub, Ketut Sudikerta ada perny- ketua DPC se-Bali. Dukungan 2016 ini, (Rakercab) parpol. Di dukungan dari sudah mulai ketinggalan kabupaten/kota ingin menjawab Kerja Cabang akhir Agustus resmi pamornya Bali 2018. Koster dukung mendukung 11 parpol merupakan acara seolah-olah Badung dan KE HAL. ataan gaung dan Pilgub DPC PDI-P DPC kabu- ini masih dua intermal masing-masing awali dari jauh dengan kepada Pilgub Bali Padahal yang merupakan terus bergulirBali. pem- mereka.

Sukadana Wayan Koster Bali sudah men- paten lain di tahun lagi. bisa diamati dari sosial Oleh : I Nyoman PDI-P dan Hal ini ketua DPDdukungan dari sejumlah media massa pendaftaran beritaan di yang berkembang dapatkan MESKI tahapan bupati lewat media (Sosmed)Bahkan dua bakal ini.

Pilkada calon bupati-wakil politik (Parpol) pada belakang dimulai jalur partai 2017 akan Buleleng

Gaung Pilkad

XVI

Candi BENTAR

Pagi

Sekeluarga Tidur di Dapur

r Pak Gubernu

Dorong SekolahBali Bahasa Lestarikan P E M E R I N -

Bali TAH Provinsi Gubernur utamanya Mangku Bali Made Pastika diharapkan mampu memprotekbahasa si keberadaan selama ini Bali yang dilupadikawatirkan generasi kan oleh itu diungmuda. Hal Akademisi FB/AGUS kapkan Drs. I Made Prof. Dr. Made Suweta kemarin.

Rabu (13/7) Bali sebagai Suweta, M.Si Suweta bahasa mata menjadi Menurut Pemerinbukan hanya bahasa Ibudi sekolah, kedepan mengeluarkan di pelajaran diharapkan yang ada tah Provinsi setiap sekolah 11 agar KE HAL. imbauan

T DOMPE Dana Punia

Bali : (Izin Gubernur P/2014)

Desa Abangbatudinding

Kintamani

tidur di dapur

bersama

keluarganya.

Tak Hambat Eksekutif Hibah/Bansos Pencairan KEMISKINAN-Ketut

460/08928/III/BPM Bali yang masyarakat bantuan, membantu UNTUK masih miskin dan memerlukan 460/08928/ 2014, sebagian Gubernur Bali Nomor: 27 Maret dengan atas izin Tertanggal: Bali dan III/ BPMP/2014,Fajar Bali bekerjasama BK3S Provinsi Harian Umum Provinsi Bali, Daerah Bali terhitung Dompet Pemerintah membuka Pembangunan PT. Bank 2 April 2014terbuka untuk umum. yang (natural) mulai tanggal Fajar Bali, ini, uang/barang Dana Punia melalui dompetFajar Anda berupa Bantuan kami terima Harian Umum Denpasar ke Kantor lainnya, dapat Ubung Kaja Bank BPD, dengan langsung Jaya No.8 melalui atas nama Bali Jl. Indra 411283 atau PRESS. 050.02.02.02377-7 Telpon (0361) BALI UTAMA di Surat Nomor rekening: MEDIA FAJAR akan muat PT. ARTHA anda kami saatnya nanti, kami Bali pada Semua bantuan Bali, dan kepada masyarakatbaik Kabar Fajar terbuka bantuan, Penyaluran (natural), akan salurkan secara barang tiap 3 yang memerlukan. maupun secara rutin Anda, berupa uang uluran tangan kami pertanggungjawabkan masyarakat Kami mohon kita bulan sekali. membantu anggota uluran tangan dari apa untuk dapat memerlukan sebagian yang masih dengan menyisihkanPenerbit bersama, miliki. Terima kasih. yang kita

Santika warga

miskin di

Dusun Bubung

ot Sidang Dewan Memboik

Dinilai Rugikan

Masyarak

at

menepis Pastika sengaja Mangku jajarannya Bali Made dana ubernur yang menyebut pencairan Pemprov anggapan atau mempersulit jajaran eksekutif hibah/banmenghambat Menurutnya, agar dana secepatnya maksimal dapat hibah/bansos. berupaya Bali telahdimohonkan masyarakat sos yang

Rencana

FAJA R BALI

Bali di BanBANGLI-Fajar kemiskinan Deretan ada habisnya. I Ketut tak Bubung, gli seakan warga Dusun Kintamani Santika (36) istrinya Desa Abangbatudinding, Dia bersamaanaknya, dan salah satunya. tidur Srienteg (34) Ni Kadek Perayanti (7) harus kecil, Ni Kadek dalam satu kamar dapur. bersama menjadi I Wayyang sekaligusanak sulungnya Sementara (17) terkadang Darmawan tidur di rumah an Buda numpang terpaksa Jeri Ketut Cya Lantara, tidur pamannya, rasa malu untuk menanggung dalam satu tempat. bersama-sama yang ditempati Bangunanx 6 meter itu masih 4 dua kamar berukuran menjadi kakaknya, untuk harus dibagi Sebagian untuk dirinya (disekat). lagi 11 FB/SUMERTA dan sebagian KE HAL.

G

Perencanaan Dermaga Cruise Jangan Asal-Asalan

Bali mendukung AMLAPURA-Fajar KaKarangasem Fraksi PDIP upaya pemerintah pesepenuhnyadalam mempercepatKapal rangasem Pelabuhan Dermaga manfaatan Ampo, Manggis.

Cruise, Tanah Hanya saja, mefraksi PDIPPemminta agar kab Karangasem betul-betul

merencanakan baik, dengan pesehingga dermanfaatan tak FB/DOK maga cruise proyek Gde Dana terkesan sulam. tambal jauh Dana, Rabu (13/7). Lebih Hal itu dikata- PDIP, I Gede dicairkan.

Fraksi mengurai, Bali, Rabu kan ketua dana FB/IST keterBali Dewa Mahendra yang didampingi pencairan (13/7) kemarin. fraksi saat memberikan Gede Dana DENPASAR-Fajar 200,000 dalam proses jajaran ekseitu disampaikan Menurut I Wayan Sumatra, ada Provinsi Bali Hari ini Penegasan Diterima Kepala BiroI hibah/bansos, berpedoman Biro Humas 440,825,000 anggota fraksisetuju jika memanguntuk melalui Bali Jumlah Yang Juli 2016 Standar, JUMPA PERS-Kepala Pastika 11 kutif senantiasa Provinsi 441,025,000 hibah/bansos.

(Norma, PDIP sangatPemkab Karangasem derSaldo Per Humas SetdaMahendra Putra pada NSPK Kriteria). Menu- angan pers terkait 366,478,506 upaya dari jetty ramdor sehingga 11 Total Keseluruhan pers dengan Prosedur, dan Dewa Gede beroperasi.

74,546,494 KE HAL. membuatkanbisa secepatnya meminta Sudah Disumbangkan di Ruang Saldo dalam konferensi awak mediaGubernur Total Sisa maga cruise pihaknya meransejumlah Kantor Akan tetapi,benar-benar DANA PUNIA diDED yang Press Room agar Pemkabbaik. Artinya dan tidak kata Koster. tutur Koster BEDAH RUMAH FAJAR BALI kepada mendatang Lebih jauh matang cang dengan harus PEMBACA Pilkada 2017 dengan per- rinya mengharapkan P agar kesdibuat benar-benar se- dalam “Perencanaannya menang 75 persen. kami pasti kader PDI bisa menmenjabat asal-asalan.dulu, jika sudah hingga nanti in- seluruh tunduk serta yang kini Wakil Bupati inkumben Sutjidra olehan suaranama lain selain partai terlebetul-betul eluruhan dan apalagi imbasnya sebut perintah ada pada diusung bagai Bupati Karangasem,”HAL. 11 sangat setuju, Menang Hal itu diungkapkan Bali, “Tidak yang nantinya bupati jalankan KE untuk memenangkan Buleleng. PDI Perjuangan wakil kumben Dirinya juga untuk masyarakat PDIP Yakin Bah- bih bupati dan apaKetua DPD Pilkada mendatang. saat pelaksanaan menjadi mendatang. seluruh kader 11 75 persen Bali Wayan Koster P Buleleng, Rabu dalam Pilkada pada Pilkada mengancam KE HAL. Kawit, warga pada Rekercab PDI yang dilaksana- kan kami yakinP akan mampu Seririt, miskin Made SINGARAJA–Fajar Buleleng PDI Puja, Keluarga Desa Ringdikit, kemarin Dalam Pilkada Foto kiri: sebelum mendatang hingga 75 persen,” Mr Ketut Mekar, 2017 mendatang, (13/7) Gedung Dusun Saridi depan rumahnya meraup suara Demokrasi kan di bulan Februari Buleleng. setelah Buleleng (PDI P) Pelabuhan Koster menarget Partai Persatuan Made Kawit Perjuangan dibedah.

Bahkan Rumah inkumbenn Indonesia Foto kanan: akan mengusung dibedah Suradnyana-Nyoma Putu Agus

k di Pilkada n Kader Kompa Koster Ingatka

Buleleng

Pemberian Winasa Sebut garan Hukum Pelang Beasiswa

026/VI/W-020

Dikporabud dan Pelaporanserta I Ketut Evaluasi Jembrana, Keuangan Tipikor Pengadilankemarin Kabupaten Adi, Direktur Yudana kursi pesakitan Pendidikan. majelis Dalam sidang Yayasan Dana saksi itu, HAL. 11 Denpasar. saksi yang dihadirkan.

Bali KE Alit; Kadis Dari ketiga yang menjadi ada 3 orang DENPASAR-Fajar I Nengah Jembrana dugaan ko- Mereka adalah I Gede Winasa Kabupaten dalam kasus STIKES terdakwa beasiswa (13/7) Dikporabud Kasubag Perencanaan, Mantan Rabu rupsi bantuan di 2012, Jembrana, didudukkan dan STITNA kembali kemarin

Pastika Minta kerjanya

PT JBM

Awasi UMKM

Penerima

Rabu (13/7).

di ruang pengawasan Bali Menurutnya untuk mengkrida perkemtersebut bertujuan PT Jam yang (JBM) diminta etahui sejauh mana dari UMKM Mandara pengawasan bangan usaha penjaminan para telah mendapatkan melakukan juga tuterhadap “Bagaimanapun intensif adalah untuk UMKM yangn kredit.

Mandara masyarakat juan Bali pengusaha pertumbuharus ada dari mensejahterakan sudah memanfaatka kita memberikan permodalan yang makanya UMKM fasilitas han ekonomi, penjamin kredit untuk menjaminan juga bisa perusahaan oleh Pemprov agar mereka kerakyatan, didirikan unjang ekonomi mubazir bantuan Bali tersebut. jangan sampai

informasi teknologi kita,” ujarnya.Pastika juga memitu. Sistem untuk mempersulit sisbanyak Selain itu, semakin sudah bertujuan memanfaatkan mempermudah APALAGI inta PT JBM informasi dalam tidak diinginkan. selalu ada yang jahat dan UMKM yang imbuhnya. denpengusaha kemudahan tem teknologi operasionalnya.

“Bagaimanapun yang baik,” JBM jika berurusan sismemanfaatkan oleh PT menjalankan pemanfaatan kesempatan kita harus cegah yang ditawarkan ditegaskan Dia berharap informasi bisa gan duit, maka Demikian yang tesebut. Bali Made Mangku tem teknologi hal-hal buruk Gubernur menerima Direktur mencegah Karya Pastika saat Ketut Widiana Utama, I ONLINE:

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

Jaminan

Kredit

sekitar 40.142 telah menjamin total nilai pendengan JBM telah rupiah. di Bali, PT tingkat debitur hingga 3 triliun besar, satu BUMD jaminan prestasi kita masih menda“Peluang tercatat ada sekibanyak meraih dan selalu baik oleh Bali jadi masih nasional yang karena di rujukan tar 162 ribu UMKM, mendapatkan catatan AUDENseyang belum kita,” hingga menjadi dari banyak sisa bagi BUMD SI-Guber- OJK Indonesia. patkan penjaminan pembelajaran nur Bali seluruh jajaran PT JBM jenis dari Made mengingatkanmening- bebernya. tahun ini sekitar Hingga Dia juga Mangku modal untuk selalu bekerja se- mempunyai rupiah, di mana PT JBM Pastika kinerja dan pemegang NSPK (Norma, 128.375 miliar saat men- katkan sebagai modal lalu berdasarkan dan Kriteria). memiliki erima ini Pemprov Standar, Prosedur dan sisanya saham terbesar perusahaan audensi “Kita ingin siapa pun pem- sekitar 128 miliar dari kabupaten Direktur adalah mi- adalah sharing Karya menamterus berlanjut, Utama itu karena ini impinnya rakyat Bali, untuk kota. Widiana animo para JBM I lik Bali dan PT JBM harus bahkan dengan makin besar, Ketut kualitas pengusaha yang hingga tauntuk bertahan Widiana memperkirakan selalu meningkatkan Karya. tandasnya.

Uta- dia 2021 akan membutuhkan 202 kerjanya,” hun itu, Direktur modal hingga FB/IST 11 Sementara melaporKE HAL. sangat ma Widiana Karyaperusahaan tambahan itu, Pastika ini Lebih dari pencapaian PT kan perkembangan r.bali sampai saat lima mengapresiasi join facebook.com/faja kurun waktusalah pimpinannya Dejerie Layouter: JBM selama Sebagai tahun terakhir.

Hub : Tim Sirkulasi

0361 - 411283/ 087 761 123438

www.fajarbali.com

Harga Eceran : Rp. 3.000,-

Warga Miskin yang Tinggal di Tengah Hutan

Selamat Pagi

Pak Gubernur Empat Tahun Terbaring, Perlu Bantuan

Gubuknya Reot, Anak Gangguan Saraf

NI Wayan Sumadiani kelahiran tahun 1975 asal Banjar Jelantik Puri Batu, Desa Jelantik, Kecamatan Klungkung sudah empat tahun berada di atas kasur dan tidak bisa berdiri. Hal ini disebabkan oleh penyakit lumpuh yang dideritanya.

“Sejak kecil sudah menghidap penyakit polio, paling parah terlihat pada tahun 2012 karena anak saya tidak bisa bangun,” kata I Wayan Darta, orang tua Sumadiani ketika ditemui di rumahnya, Senin (18/7).

Darta ditemani istrinya Ni Nyoman Kerti nampak pasrah menghadapi kenyataan yang ada. Apalagi himpitan kebutuhan hidupnya yang kian menumpuk, membuat pasangan suami istri yang menghandalkan sebagai buruh bangunan hanya bisa menelan pil pahit. “Ya mau gimana lagi, kami pasrah,” jelasnya.

Dirinya berharap kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika memberikan bantuan kepada putrinya, sehingga beban rumah tangga yang dialaminya bisa diatasi. “Belum pak kami belum mendapatkan bantuan dari Gubernur,” ucapnya. W-005

SINGARAJA-Fajar Bali Sungguh memprihatinkan nasib keluarga Ketut Simpen Ada (33) dan Ni Putu Mariani (30) warga Dusun Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Hampir dua tahun keluarga ini menempati gubuk tak layak huni bersama dua orang anaknya. Rumah Ketut Simpen berlantai tanah, berdinding kayu, beratapkan seng bekas dan terpal.

Keluarga miskin ini hidup terisolir di pedalaman perbukitan Desa Sudaji. Saat Fajar Bali didampingi salah satu tokoh masyarakat setempat berkunjung ke gubuk

KEMISKINAN-Ketut Simpen Ada saat bersama dengan anaknya yang menderita gangguan saraf.

KE HAL. 11

FB/AGUS

FB/AGUS

Ni Wayan Sumadiani tertidur lemas di kamar tidurnya.

Lima Pelajar Positif Narkoba BNNP Bali Tes Urine Ratusan Pelajar di Badung

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/ III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum.

Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih. Penerbit

B

ekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali melaksanakan sosialisasi dan tes urine terhadap ratusan pelajar dan mahasiswa di Mengwi, Badung, pada Senin (18/7) kemarin. Hasilnya sangat mengejutkan, dari 120 pelajar SMK, SMP dan mahasiswa yang diperiksa, 5 di antaranya terbukti positif narkoba jenis methamphetamine (sabu) dan MDMA (ekstasi).

MANGUPURA-Fajar Bali Menurut Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Putu Gede Suastawa pihaknya mengadakan kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan tes urine terhadap 120 pelajar SMK Bali Khresna Medika, SMPN 2 Mengwi dan mahasiswa AKBID Bali Wisnu Dharma. Pemeriksaan tes urine yang dikawal oleh jajaran Polres Badung dan Polresta Denpasar berlangsung sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 13.30 Wita.

Hasil yang didapat dalam tes urine tersebut cukup mengagetkan. Bayangkan saja, ada 5 orang yang terbukti positif mengkom-

sumsi sabu dan ekstasi. “Saya kaget sekali, para pelajar SMK, SMP dan mahasiswa di Badung positif mengkonsumsi narkoba,” tegasnya, pada Senin (18/7) kemarin.

Menurutnya dari tes urine terhadap pelajar SMK Bali Khresna Medika berjumlah 40 orang, 2 diantaranya positif sabu dan ekstasi.

Sementara di SMPN 2 Mengwi jumlah siswa yang diperiksa mencapai 40 orang dan 1 positif sabu dan ekstasi. Sedangkan di AKBID Bali Wisnu Dharma jumlah mahasiswa yang diperiksa mencapai 40 orang dan hasilnya 2 positif sabu KE HAL. 11

FB/HENCE

TES URINE-Ratusan pelajar SMA, SMK dan mahasiswa melaksanakan tes urine yang dikawal oleh BNNP Bali.

Lagi, Integrasi JKBM ke JKN Dipermasalahkan

Jumlah Yang Diterima Hari ini 200,000 Saldo Per 11 Juli 2016 440,825,000 Total Keseluruhan 441,025,000 Sudah Disumbangkan 366,478,506 Total Sisa Saldo 74,546,494 FB/IST

Rapat Gabungan eksekutif dan legislatif di DPRD Bali.

DENPASAR-Fajar Bali Integrasi program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali dipermasalahkan. Lantaran program yang dicetuskan oleh pemerintah pusat tersebut dinilai masih ‘bermasalah’. Utamanya terkait kepesertaan, rujukan, hingga banyaknya keluhan pelayanan. Hal itu terungkap dalam rapat kerja eksekutif-legislatif di DPRD Bali, Senin (18/7) kemarin yang dihadiri oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Kasus Penyelewengan Perdin

Permasalahan tersebut disoroti oleh anggota DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Parta. Menurutnya, jika Provinsi Bali memutuskan mengintegrasikan JKBM ke JKN, maka sebaiknya dilakukan di saat-saat paling akhir. Mengingat saat ini banyak persoalan terkait JKN yang belum dituntaskan. Khususnya mengenai kepesertaan masyarakat miskin. Politisi asal Kabupaten Gianyar ini menilai masih belum ada data valid terkait jumlah keluarga miskin yang akan ditanggung sebagai

Penerima Bantuan Iur (PBI).

Di samping itu, JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Bantuan Sosial (BPJS) ini juga disebut masih menyisakan banyak masalah. Mulai dari sistem rujukan di lapangan, hingga permasalahan kekurangan kamar rawat inap di Rumah Sakit (RS). Sehingga sering kali, pasien harus mendadak naik kelas dan dikenai biaya tambahan.

Untuk permasalahan integrasi JKBM ke JKN ini, Gubernur Pastika sependapat dengan usulan KE HAL. 11

Satu Anggota Dewan Diperiksa Jaksa

026/VI/W-020

DENPASAR-Fajar Bali Kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar yang sudah menetapkan satu orang tersangka ini terus bergilir. Buktinya pemeriksaan terhadap pihak-pihak

yang diduga mengetahui kasus ini terus dilakukan oleh Kejari Denpasar.

Kemarin, Kasipidsus Kejari Denpasaar memeriksa dua saksi. Kedua saksi itu adalah anggota komisi C DPRD Denpasar dan satu perwakilan dari Bali Daksina Tour dan Travel.

Terkait pemeriksaan ini dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahril Sagir yang ditemui di Kejari Denpasar.

“Ada dua orang yang diperiksa, satu anggota dewan dari komisi C dan KE HAL. 11

Wagub Dukung Kebiajakn “Tax Amnesty” di Bali Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengapresiasi rencana pemerintah pusat mengambil kebijakan tax amnesty dan sekaligus mendorong sosialisasi tersebut. Menurutnya, penerapan kebijakan yang berupa pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) diharapkan bisa mendongkrak jumlah wajib pajak orang pribadi.

TIDAK hanya itu kebijakan ini berpotensi bagi penerimaan yang akan bertambah baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya. Terlebih Bali yang merupakan daerah tujuan pariwisata dunia,

ONLINE: www.fajarbali.com

dipastikan terdapat banyak pengusaha baik lokal maupun asing yang bergerak di sektor pariwisata.

Demikian disampaikannya saat menerima Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi Bali Nader Sitorus dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPB) R.Wiwin Istanti di Ruang Rapat Wagub Sudikerta, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Senin (18/07).

“Inikan penghapusan dari pajak yang terhutang, tanpa syarat administrasi.

Saya harap bisa dimanfaatkan oleh para penunggak pajak, khususnya bagi para wajib pajak yang menaruh uangnya di luar negeri,”ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nader KE HAL. 11

FB/IST

AUDENSI-Wagub Sudikerta saat menerima audensi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi Bali Nader Sitorus.

Soal Pendamping, Koster Prioritaskan Kader Sendiri DENPASAR-Fajar Bali Setelah menyatakan diri akan maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 mendatang, Wayan Koster menyebut bahwa dirinya memprioritaskan kader sendiri sebagai pendamping dibandingkan mencari dari partai luar. Meskipun demikian, dirinya tak berarti menutup peluang bagi partai lain untuk berkoalisi.

“Kalau ada misalkan dari KE HAL. 11

Layouter: Dejerie

Wayan Koster

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

Terungkap Dipersidangan Pengadilan Militer Denpasar

Alamak.., Oknum TNI Gauli Dua Anak Kandungnya Sendiri Persidangan Pengadilan Militer Denpasar mendakwa seorang oknum anggota TNI yang berdinas di Koramil Nusa Penida bernama Victor Soares (45). Terungkap Victor tega menggauli dua anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur sebanyak puluhan kali hingga hamil. Ia juga meminta anaknya menggugurkan kandungan agar tidak diketahui orang lain.

FB/artayasa

KAJATI BALI-Pejabat Kejaksaan Tinggi Bali (Kejati) Senin (18/7) kemarin mengunjungi dua yayasan panti asuhan di Kabupaten Gianyar yakni Kesayangan Ikang Papa dan Yapenatim.

Kunjungan ini dalam serangkaian memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Dharmakatinu ke XVI tahun 2016. Rombongan disambut Bupati Gianyar Anak Agung Bharata didampingi SKPD terkait. Pihak Kejati Bali yang diwakili Wakil Kejati Bali Ida Bagus Wiswantanu memberikan sumbangan suka duka berupa beras, susu, snack, mainan anak, dan sejumlah angpao.

di wilayah Semarapura kerap mengeluh sakit dan menangis hingga akhirnya mengadu pada sang ibunya berinisial RT. Tidak terima perbuatan bejat suaminya itu, dilaporkan ke petugas intel TNI AD, hingga akhirnya ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Militer, Denpasar, Senin (18/7) kemarin.

wangi. Yang menarik, ratusan ekstasi tersebut merupakan ekstasi jenis baru berbentuk permen dolphin.

Selain tersangka Bud, jajaran Dit Narkoba Polda Bali masih menyelidiki keberadaan seorang napi Lapas Kerobokan, berinisial FN. Residivis yang pernah ditangkap Polresta Denpasar dalam kasus narkoba itu diduga sebagai pemasok ekstasi kepada tersangka Bud. FN sendiri hingga kini masih menjalani 2 tahun masa penahanan di Lapas.

Informasi dilapangan menyebutkan, tersangka Bud ditangkap langsung di rumah kosnya di Jalan Pura Demak V kamar kos nomor 4, Denpasar, pada Jumat (15/7) sekitar pukul 21.00 Wita. Penangkapan itu dilakukan

setelah jajaran Dit Narkoba Polda Bali menerima informasi narkoba masuk ke Denpasar dalam jumlah besar.

Dalam pengerebekan di kamar kos tersangka, petugas menemukan 4 paket plastik besar berisi 726 butir ekstasi.

Ratusan ekstasi itu merupakan jenis baru berupa permen boneka dolphin. Diketahui, permen narkoba seperti ini sudah marak di Bali. Sebelumnya, jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar menangkap seorang wanita, Kadek Eva Jayanti (28) dengan 3 butir ekstasi berbentuk permen piguin.

Dipemeriksaan, tersangka Bud mengaku ratusan ekstasi yang dijual seharga Rp 800 ribu itu milik temannya FN, yang kini menghuni Lapas Kerobokan

Denpasar. Awalnya tersangka Bud butuh uang hendak pulang Lebaran ke kampung halamannya di Banyuwangi dan meminjam uang kepada FN sebesar Rp 4 juta. Setelah uang ditransfer, FN kemudian meminta tersangka Bud agar mengambil paketan ekstasi disebuah tempat. FN juga berpesan, apabila paketan sudah diambil, tersangka Bud harus menunggu perintah selanjutnya.

“Tersangka Bud dan FN ini berteman dan sama sama dari Banyuwangi. Karena sudah kenal dekat dan pernah meminjam uang, tersangka Bud setuju,” bisik sumber dilapangan Senin (18/7) kemarin. Kepada penyidik tersangka Bud mengaku, paketan tersebut tidak diambil dengan system tempel, tapi dengan cara menunggu seseorang.

tahan lima hari saja, setelah itu dia meninggal," kata Jaksa Agus.

Dengan meninggalnya Fer, kata Agus Suraharta otomatis kasus ditutup." Tapi harus tetap melalui pengadilan. Jadi kami menyatakan bahwa terdakwa sudah meninggal dengan disertakan surat kematian dari RS,"jelasnya.

Dikatakan pula, jenazah Fer, saat ini juga sudah diambil ooleh pihak keluargatanya dan sudah dimakamkan di pemakaman umum Jalan Pendidikan Denpasar."Jenazah sudah diambil oleh orang yang mengaku keluarganya. Orang

inilah yang menanggung semua biaya pemakaman dan biasa Pemulangan jenazah," jelas Agus Suraharta.

Seperti diketahui, Jasa Agus Suraharta sempat dibuat pusing oleh Fer, pasalnya selama dirawat di RS Sanglah, tak satupun orang yang mengaku keluarga Fer datang menjenguk.

Diketaui pula, sejak dilimpahkan kasusnya oleh polisi, Fer belum pernah disidangkan.

Fer, yang disebut asal Sumatra ini dikabarkan meninggal karena terinfeksi virus HIV/ AIDS. W-007

akan kita tahan Senin depan.

Mereka sudah berjanji akan datang tanpa surat pemanggilan,” tegas Herdian.

Dikonfirmasi, I Nyoman Nuka, mengatakan dirinya datang memenuhi panggilan dari Kejaksaan, sesuai dengan janjinya. Bahkan, ia datang lengkap dengan perlengkepan untuk ditahanan. Menurut pengakuannya, saat ditanya jaksa, ia mengatakan siap untuk menjalani tahanan. Hanya saja, kalau jaksa berkenan, ia minta agar penahannya ditunda. "Saya minta ditunda karena ada keluarga yang melaksanakan upacara adat dan agama," jelasnya. Waktu seminggu, kata Nuka, selain untuk kegiatan upacara, juga akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan data-data untuk memperkuat laporannya.

“Saya sudah mempunyai cukup data, bahkan rekaman pembicaraan juga ada,” tegasnya. Nuka juga berterima kasih kepada Kejari Gianyar, yang memenuhi keinginannya dengan menunda penahanan. Kalau dirinya hari ini langsung ditahan, maka ia tidak bisa mengikuti kegiatan upacara.”Saya berterima kasih kepada Jaksa, karena menunda penahanannya,” ujarnya. Hanya dirinya akan terus menuntur keadilan, dan akan membuka semua aib yang ada di PDAM Gianyar.W-010

FB/HS

Kombes Pol Franky DENPASAR-Fajar Bali Jajaran Dit Reserse Narkoba Polda Bali mengerebek sebuah rumah kos di Jalan Pura Demak V kamar nomor 4, Denpasar, pada Jumat (15/7) malam. Sebanyak empat paket plastik berisi 726 butir ektasi disita dari tangan tersangka Bud, lelaki asal Banyu-

Mengidap HIV/AIDS, Terdakwa Narkoba Akhirnya Meninggal

DENPASAR-Fajar Bali Masih ingat dengan terdakwa berinisial Fer yang diduga mengidap HIV/AIDS dan dirawat di RSUP Sanglah, Denpasar ? Terdakwa kasus narkoba ini akhirnya meninggal dunia, pada Sabtu (14/7) lalu.

Hal ini seperti dituturkan oleh Jaksa Agus Suraharta, jaksa yang menangani kasus Fer saat ditemui di Kejari Denpasar, Senin (16/7) kemarin.

Jaksa Agus mengatakan, nyawa Fer tidak bisa tertolong lagi karena kondisinya yang sangat buruk sejak masuk RS. "Fer hanya ber-

Pastika Ingin Bali Punya Tempat Rehabilitasi Narkoba Lebih Representatif

FB/IST

KUNJUNGAN BNNP-Gubernur Made Mangku Pastika berharap Bali punya tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang lebih representatif.

denpasar-Fajar Bali Gubernur Made Mangku Pastika berharap Bali punya tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang

selalu diancam dengan katakata "Kalau mau selamat ikuti kemauan bapak." Akibat ancaman itu, AV terpaksa mengikuti kemauan bejat sang bapaknya.

Nah, setelah melakukan hubungan intim berkali-kali, AV lantas mengandung anak ayahnya sendiri. Mendapati informasi tersebut, Victor meminta sang anak untuk menggugurkannya dan mengatakan kepada keluarganya bahwa dia hamil oleh pacarnya.

Sementara, dari hasil visum di rumah sakit Klungkung diketahui bahwa AV tengah hamil empat bulan. Mengetahui AV hamil, Victor meminta AV untuk meminum Pil Tuntas namun kandungannya tidak berhasil digugurkan. R-005

Tak lama menunggu, datanglah seorang pengendar motor mengendarai helm cerobong.

Pengendara motor tersebut langsung tancap gas usai memberikan paketan kepada tersangka Bud. Dengan membawa paketan berisi ratusan ekstasi, tersangka Bud pulang ke rumahnya di Jalan Pura Demak V kamar nomor 4, Denpasar. Apesnya, dua jam menunggu di rumah, jajaran Dit Narkoba Polda Bali datang mengerebek.

Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombes Pol Franky membenarkan penangkapan itu.

“Ya benar, kami ada menangkap pengedar dengan barang bukti 726 butir ekstasi. Besok rencananya mau di rilis ke media,” terang mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Papua ini. R-005

726 Butir Ekstasi Disita dari Kamar Kos Pengedar

Berdalih Upacara Agama, Penahanan Tersangka Korupsi PDAM Batal GIANYAR-Fajar Bali Kejari Gianyar menunda lagi eksekusi penahanan tiga tersangka kasus korupsi di PDAN Gianyar. Salah seorang tersangka, Nyoman Nuka Senin kemarin memenuhi panggilan kedua Kejaksaan Negeri Gianyar (Kejari) Gianyar.

Sesuai dengan janjinya, Nuka datang ke Kejari Gianyar, Senin (18/7) kemarin sekitar pukul 09.00 wita, bahkan ia sudah membawa pakaian untuk ditahanan. Hanya saja, ia meminta izin kalau bisa penahannya ditunda, karena masih ada upacara adat.

Kasi Pidana Khusus Kejari Gianyar, Herdian Rahardi, mengatakan, Nyoman Nuka telah datang memenuhi panggilan kejaksaan. Sebenarnya Nuka sudah siap menjalani vonis dari Mahkamah Agung (MA). Tersebut. Tetapi karena masih ada kegiatan adat dan agama, ia mohon agar penahananya ditangguhkan. “Ia sudah membawa pakaian untuk ditahanan, tetapi karena alasan masih ada upacara, kita berikan kesempatan melaksakan upacara,” ungkap Herdian.

Katanya lagi, ketiga terdakwa yaitu; Dewa Putu Djati, Dewa Nyoman Putra dan I Nyoman Nuka akan ditahan pada minggu depan yaitu Senin (25/7) mendatang. Ketiganya diminta datang pada Senin depan, sesuai dengan surat pernyataannya. “Ketiganya

DENPASAR-Fajar Bali Victor berpangkat Sersan Dua itu diketahui mencabuli dua anak kandungnya sendiri berinisial AV (16) dan MD (19).

Tercatat, hubungan intim itu sudah dilakukan sebanyak 30 kali sejak bulan januari 2015 sampai bulan januari 2016. Sementara AV saat duduk di bangku SMA

Dikonfirmasi wartawan, Humas Pengadilan Militer Denpasar Letnan Satu Sus Arinta Mudji membenarkan bahwa dalam persidangan terdapat tindak pidana pencabulan oleh anggota TNI AD kepada anak kandungnya sendiri. "Jadi, agenda hari ini pembacaan dakwaan saja, karena saksi tidak hadir jadi kami tunda kamis depan," terangnya.

Sementara, dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer, Denpasar oleh Oditur disebutkan bahwa Victor Soares kerap mengancam kedua anaknya tersebut saat melakukan hubungan suami isteri di sebuah hotel di kawasan Gianyar. Dan, setiap kali melakukan hubungan, AV

lebih representatif. Harapan tersebut disampaikannya saat menerima jajaran Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) di ruang kerjanya, Senin (18/7).

Terkait dengan harapannya itu, Pastika mengapresiasi rencana BNNP membangun sebuah balai rehabilitasi dengan memanfaatkan aset milik Pemprov Bali. Pastika pun menawarkan dua alternatif lokasi yang bisa dipilih oleh pihak BNNP yaitu lahan Pemprov di Bangli yang merupakan bekas rumah sakit dan saat ini sudah tak digunakan lagi atau lahan bekas rumah dinas di Jalan Melati yang sebelumnya sempat digunakan sebagai kantor DPRD Badung.

“Kalau yang di Bangli itu kan bangunannya sudah ada, jadi bisa direnovasi saja,” ujar dia. Dia berharap rencana BNNP dapat secepatnya terlaksana mengingat makin mengkhawatirkannya ancaman bahaya narkotika.

Selain rehabilitasi bagi korban, menurutnya langkah pencegahan juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam upaya memerangi narkotika. Terkait

dengan upaya pencegahan, dalam kesempatan itu Gubernur Pastika juga mengapresiasi rencana deklarasi Barisan Anti Nakotika Indonesia (BANI) yang digagas sejumlah praktisi hukum dan pemerhati masalah sosial.

Dia berharap, keberadaan BANI dapat membantu BNN dalam memerangi memutus mata rantai peredaran narkotika.Menanggapi harapan tersebut, Direktur Penguatan Lembaga Rehablitasi Instansi Pemerintah BNNP Brigjen Pol. Ida Oetari Purnamasasi menjelaskan bahwa pihaknya telah meninjau dua lokasi yang ditawarkan Gubernur Pastika.

Lahan di Jalan Melati menurutnya kurang representatif karena berada di tengah kota dan pemukiman serta tak memiliki ruang atau lapangan terbuka.

“Memang aksesnya mudah kemana-mana, tapi kurang bagus buat para residen (sebutan bagi

pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi,red),” ujarnya.

Dia menilai, lahan Pemprov yang di Bangli lebih memungkinkan karena bangunannya sudah ada sehingga pihak BNNP hanya perlu melakukan renovasi dan tambahan sejumlah fasilitas.

Guna merealisasikan rencana ini, pihaknya berharap agar Pemprov berkirim surat resmi ke BNNP yang nantinya menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Biro Umum BNNP Brigjen Pol. Budi Soesila, Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa, Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali Ketut Adiarsa, Kadis Sosial Nyoman Wenten, Karo Hukum Wayan Sugiada, Karo Humas I Dewa Gede Mahendra Putra serta penggagas deklarasi BANI yaitu I Nyoman Baskara dan Ketut Ngastawa. W-019*

Bareskrim Mabes Polri Gerebek The Banjar Spa Kuta DENPASAR-Fajar Bali Diduga menerapkan system gaji di bawah UMR (Upah Minimun Regional) dan mempekerjakan karyawan dibawah umur, The Banjar Spa Kuta yang terletak di Jalan Raya Kuta digerebek tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan jajaran Dit Reskrimum Polda Bali, pada Minggu (17/7) malam.

Hasilnya benar-benar terbukti, 5 karyawan diamankan karena disinyalir gajinya tidak sesuai UMR. Selain itu, petugas juga menemukan 1 orang karyawan masih di bawah umur.

Sumber menyebutkan, pengerebekan dilakukan Bareskrim Mabes Polri atas informasi masyarakat, dimana The Banjar Spa Kuta, diduga tidak melaksanakan system upah dan system kerja yang benar terhadap karyawannya. Bahkan diduga kuat, para karyawan mendapat digaji tidak sebagaimana mestinya dan semuanya rata-rata dibawah UMR. S e m e n t a ra sys te m kerjanya, para karyawan diharuskan bekerja keras untuk memenuhi target operasional. “The Banjar Spa Kuta sudah lama beroperasi dan puluhan karyawannya sering tidak mendapat kelayakan masalah gaji dan kesejahteraan,” bisik sumber Polda Bali, pada Senin (18/7) kemarin.

Menerima laporan tidak beres tersebut, tim

gabungan mengerebek lokasi penyedia Spa, Hotel dan Restoran yang terletak di Jalan Raya Kuta, pada Minggu (17/7) sekitar pukul 21.00 Wita.

Hasilnya, tim gabungan mendapati 5 orang karyawan mengaku tidak menerima gaji sesuai dengan yang dijanjikan.

Mereka adalah DR, NK, ER dan FH. “Sementara, 1 orang pekerja masih dibawah umur yakni DS usia 15 tahun,” bisik sumber lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Hery Santoso membenarkan pengerebekan tersebut. Dia mengatakan pengerebekan dilakukan Bareskrim Mabes Polri dan dibackup jajaran Dit Reskrimum Polda Bali. “Kami di jajaran Dit Reskrimum hanya memback-up saja,” terangnya saat dikonfirmasi Senin (18/7) kemarin.

Kombes Hery membenarkan jika dari pengerebekan tersebut ditemukan 5 karyawan dan salah satunya masih anak dibawah umur. Hingga kini, katanya 5 karyawan tersebut masih diperiksa jajaran Bareskrim Mabes Polri dan Dit Reskrimum Polda Bali. Sementara untuk pemanggilan pemeriksaan terhadap pemilik The Banjar Spa Kuta, Kombes Hery mengatakan masih dalam proses.

“Mereka masih diperiksa, tegas perwira melati tiga dipundak ini. R-005

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram Wakil Pemimpin Umum : Emanuel Dewata Oja  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat  Manajer Pemasaran, Iklan & Pengembangan Bisnis : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Ni Ketut Supartini  Admin: Ni Made Mikayanti Koordinator Sirkulasi: Putu Lera Atmaja  Staf Sirkulasi: Wayan Sumadita, Ida Putu Juliartana, Kadek Edi Suresta Jaya, Ida Ketut Ngurah Pemimpin Redaksi: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan : Hery Subagyo Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, I NyoKERETA KENCANA-Pelepasan dengan kereta kencana warnai sertijab Kapolres Gianyar man Sukadana  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Ayu Diah, Agung Gde, Heru Siswanto, I Gede A. Adnyana, Putu Puspa Artayasa (Klungkung), Gde Sarjana (Gianyar), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem)  Kontributor:Ketut Suarja  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Wiadnyana, Manik, Ari  Fotografer :Kasturi, Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283, Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Ari

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

KOTA PLUS

3 16 Orang Duktang Tanpa Identitas Dipulangkan

DENPASAR-Fajar Bali Pemkot Denpasar gencar melakukan sidak (inspeksi mendadak) terhadap penduduk pendatang pasca lebaran. Lewat tim gabungan Pemkot Denpasar menyasar terminal dan pelabuhan Benoa sebagi tempat keluar masuknya penduduk pendatang.

Pada sidak yang digelar Senin, (18/7) tercatat 16 orang penduduk pendatang tanpa identitas dan tidak memiliki kejelasan pekerjaan di Kota Denpasar dipulangkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Denpasar. “Proses pemulangan penduduk terlantar di Kota Denpasar dari dua tempat telah dilakukan melalui proses dari Dinas Sosial Kota Denpasar kepada Dinas Sosial Provinsi Bali yang nantinya dilanjutkan pemulangan ke daerah asal masing-masing,” ujar Kadis Sosnaker Kota Denpasar I GA Rai Anom Suradi saat ditemui disela-sela proses pemulangan penduduik terlantar tersebut.

Dikatakan, dari hasil penertiban yang telah dilakukan tim gabungan Pemkot Denpasar dan mendapatkan 16 orang penduduk pendatang tanpa identitas, tanpa penjamin dan tidak memiliki pekerjaan yang jelas di Kota Denpasar. Semua pendatang yang tidak memiliki identitas tersebut telah didata dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan daerah. Pemerintah Kota Denpasar tidak

FB/CAR

RAPBD PERUBAHAN-Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra, menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Denpasart tahun anggaran 2016, kepada Ketua DPRD Kota Denpasar yang sekaligus memimpin rapat paripurna DPRD setempat di Aula Utama Graha Sewaka Dharma, Lumintang

Walikota Rai Mantra Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2016

APBD-P Dirancang Rp 2,05 Triliun Lebih Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra, menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016, dalam rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (18/7) di Aula Utama Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar Utara, kemarin.

DENPASAR-Fajar Bali Dalam pidato pengantarnya, Walikota Rai Mantra menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2016 setelah perubahan dirancang Rp 2,05 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp 38,70 miliar lebih dibandingkan anggaran induk sebesar Rp 2,01 triliun lebih.

Secara umum, Walikota menjelaskan, sejumlah pos pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat Rp 24,91 miliar lebih dari anggaran Induk Rp 715,45 miliar

lebih sehingga target Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan menjadi Rp 740 miliar lebih.

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dirancang sebesar Rp 1.081 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp 5,66 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 1,987 triliun lebih.

Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari

provinsi dirancang sebesar Rp 230,75 miliar lebih meningkat sebesar Rp 19,45 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 211,30 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 2,26 triliun lebih meningkat Rp 143,76 miliar lebih dibandingkan anggaran induk sebesar Rp 2,12 triliun lebih.

Walikota Rai Mantra juga menjelaskan belanja tidak langsung tersebut tidak hanya untuk belanja pegawai saja, tetapi juga untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dirancang sebesar Rp 1,26 triliun lebih mengalami peningkatan sebesar Rp 20,41 miliar lebih dibandingkan anggaran induk sebesar Rp 1,24 triliun lebih.

Demikian juga untuk belanja hibah dalam mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah kepada Badan/Lembaga/Organ-

isasi Kemasyarakatan dirancang sebesar Rp 53,09 miliar lebih dimana mengalami peningkatan sebesar Rp 19 miliar dari anggaran induk sebesar Rp 34,09 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja pada anggaran perubahan tersebut dirancang menurun sebesar Rp 6,07 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 991,17 miliar lebih menjadi Rp 985,09 miliar lebih.

Untuk rincian belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dirancang meningkat Rp 123,35 miliar lebih sehingga menjadi Rp 1,00 triliun dari anggaran induk sebesar Rp 884,94 miliar lebih.

“Saya harapkan koreksi yang konstruktif dari anggota DPRD Kota Denpasar sehingga apa yang dirumuskan akan memberi hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan di Kota Denpasar,” pungkas Rai Mantra mengakhiri pidato pengantar ranperda perubahan APBD tahun 2016. R-004*

FB/CAR

DIPULANGKAN-Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar menciduk 16 penduduk pendatang yang tidak memiliki identitas.

Mereka terpaksa dipulangkan ke daerah asalnya

ada maksud diskriminasi dan murni merupakan pendataan penduduk yang masuk ke Kota Denpasar untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan. Hal ini telah dikoordinasikan dan komunikasi serta melakukan proses pemulangan lewat Dinas Sosial Provinsi Bali.

Anom Suradi juga mengatakan 16 orang penduduk terlantar ini berasal dari luar Bali, dan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi lewat tim gabungan yang nantinya diharapkan dapat menjaga kantibmas bersama-sama masyarakat dengan pelaksanaan penertiban penduduk pendatang juga telah dilakukan di Kecamatan, Desa/kelurahan hingga ditingkat Banjar.

Penertiban penduduk ini

rutin dilaksnakan Pemkot Denpasar yang melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, Kodim, Dinas Perhubungan, Kecamatan Denpasar Utara, dan Kelurahan Ubung. Penertiban berhasil menjaring beberapa pendatang yang tidak melengkapi dirinya dengan identitas, bahkan ada sama sekali tidak membawa identitas diri.

Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra sebelumnya juga telah mengintruksikan kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan untuk serius menciptakan tertib administrasi kependudukan. Pengelola tempat tinggal, seperti rumah kos atau rumah kontrakan lebih selektif dan memastikan para penyewa memiliki identitas diri lengkap. R-004

pendataan dengan menyasar empat lingkungan di Kelurahan Ubung.

“Kegiatan untuk turun ke lapangan sudah dilakukan pada Minggu (17/7) malam, yakni di lingkungan Sedana Merta, Sari, Tengah dan Batur.

Dari hasil sidak penduduk pendatang terjaring sebanyak 33 orang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu penduduk musiman (Kipem),” ujarnya.

Mereka semua terjaring tidak memiliki KTP, tetapi ke-33 orang tersebut sudah ada yang menjamin karena mereka ke Denpasar untuk bekerja, jadi semua orang-orang ini tidak akan di pulangkan. Namun mereka akan tetap diwajibkan untuk membuat Kipem, agar terdata dan tidak menjadi penduduk liar di Denpasar.

“Kami akan terus melakukan pemantauan bersama aparat desa pakraman (adat) untuk mengawasi penduduk di wilayah Kelurahan Ubung, karena Ubung merupakan salah satu wilayah penduduknya sangat heterogen,” ucapnya.

Sementara Kepala Desa Kesiman Petilan Wayan Mari-

ana mengatakan dari hasil sidak penduduk pendatang terjaring sebanyak 42 orang tidak memiliki KTP dan Kipem. Sidak ini baru dilakukan di salah satu lingkungan yakni di Banjar Dukuh Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur.

“Sidak ini kami adakan juga serentak bersama seluruh wilayah Kecamatan, dimana sidak ini kami mulai pada pukul 04.00 Wita pada Minggu (17/7), dan sidak tersebut untuk mengantisipasi kehadiran pendatang yang tidak jelas dan pada akhirnya akan menjadi beban daerah, terutama menyangkut keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum di wilayah Kesiman Petilan,” ujarnya.

Sebelumnya Wali Kota Denpasar Ida Rai Dharmawijaya Mantra menginstruksikan kepada seluruh kepala desa, lurah serta camat untuk lebih intensif melakukan pemantauan dan penertiban terhadap keberadaan penduduk untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dan keamanan serta kenyamanan wilayah. AN

Sidak Duktang Sasar Wilayah Kecamatan

Libatkan Tim Gabungan

DENPASAR-Fajar Bali Pemerintah Kota Denpasar setelah melaksanakan inspeksi mendadak penduduk pendatang di Terminal Ubung, kini kembali melaksanakan penertiban secara serentak di masing-masing wilayah di empat kecamatan pascalebaran 2016.

“Pemerintah kota sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Terminal Ubung pascalebaran kepada penduduk pendatang. Namun untuk lebih teliti mengenai kelengkapan para penduduk pendatang itu, maka dilakukan sidak ke wilayah kecamatan hingga desa dan kelurahan,” kata Lurah Ubung Wayan Arianta di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan kesigapan aparat desa dan kelurahan di Denpasar dalam mengantisipasi penduduk pendatang juga sudah dikerjakan dengan maksimal. Di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, para aparat desa yang terdiri dari unsur desa pakraman, pecalang, satlimas, bamkandes, babinsa, babinkantibnas dan unsur kelurahan turun langsung ke lapangan mengadakan

Sat Pol PP Hentikan Operasional Empat Toko Modern Tim gabungan yang dikomandoi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terdiri dari Dinas Tata Ruang Badan Perijinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar, Kepolisian, Kejaksaaan, melakukan penertiban sejumlah toko modern di kawasan Renon Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Penertiban yang digelar Senin (18/7) dipimpin langsung Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Sat Pol PP Denpasar, I Gede Sudana, beserta tim langsung mendatangi dan memberikan teguran kepada para pemilik toko modern untuk dapat segera melengkapi berbagai masalah perijinan tempat usahanya.

“Pengawasan semacam ini merupakan wujud respon cepat Pemkot Denpasar dalam memantau berdirinya toko – toko modern berjaringan di Kota Denpasar,” terang Sudana.

Dikatakan, Pemkot Denpasar akan terus memantau dan melakukan tindakan preventif berupa pembinaan terhadap toko modern di seluruh kecamatan di Kota Denpasar.

“Kami tidak melarang berdirinya toko modern semacam itu, tapi hendaknya harus mematuhi peraturan yang berlaku,” ucap Sudana.

Dalam penertiban tersebut setidaknya ada empat toko modern di dua lokasi berbeda yaitu di seputaran Jl. Tukad Badung dan Jl. Tukad Batanghari. Toko- toko tersebut antara lain Toko Obrigado di Jl. Tukad Badung No 64, Toko Santika di Jl. Tukad Badung No. 101, Toko Diana di Jl. Tukad Badung 20D dan sebuah toko di kawasan Jl. Tukad Batanghari.

Toko – toko tersebut ratarata memiliki ijin toko kelontong, namun dalam pelaksanaannya berubah menjadi toko modern berjaringan.

Ada pula toko yang belum

PENERTIBAN-Tim gabungan yang dikomandoi Sat Pol PP Kota Denpasar, melakukan penertiban sejumlah toko modern di kawasan Renon Denpasar, kemarin

jelas mengenai perijinannya dan melanggar Perwali No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perwali No. 9 Tahun 2009 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

D a r i p e l a n g g a ra n i n i Tim langsung melakukan pe-

nyegelan dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha untuk segera melakukan penyesuaian ijin fungsi tempat usahanya.

Selain itu para pemilik tempat usaha tersebut akan dimintai keterangan mengenai status tempat usahanya tersebut.

“Selama masa pengawasan

tempat usaha bersangkutan dihentikan operasionalnya sampai pengurusan ijin dilakukan oleh pemilik,” imbuhnya.

Kasat Pol-PP Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya tidak melarang masyarakat berusaha, namun aturan-aturan dalam berwira-

suaha terkait dengan proses ijin harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seperi pada ijinnya ditetapkan toko kelontong biasa, pada pelaksanaanya haruslah mengacu pada aturan, jangan malah berubah menjadi toko modern berjaringan yang dibangun di tempat tersebut.

FB/CAR

“Jika proses ijin belum dilengkap saya minta agar tidak beroperasi. Apabila tetap membandel saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas,” tandasnya, seraya mengakui selama penertiban berlangsung saya lihat para pemilik usaha cukup kooperatif memberikan keterangan. R-004 Layouter: Ari

mangupura

4

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

Patriot Dewata Fokus di Kejurda Wushu Bali 2016 MANGUPURA-Fajar Bali Sasana Wushu Patriot Dewata telah banyak mengirim atletnya untuk kejuaraan di tingkat regional maupun nasional. Atlet muda kami mampu memberikan prestasi bukan hanya untuk sasana tetapi juga untuk Bali. Hal itu diungkapkan Pelatih Wushu Patriot Dewata AA. Ngurah Jayanegara di sela-sela penutupan Kejuaraan Wushu yang dilaksanakan UKM. Universitas Udayana bertajuk “The 8 th Wushu Udayana Competition” Minggu (17/7) lalu di GOR Lila Bhuana, Denpasar.

Pria yang akrab dipanggil Gung Jaya mengatakan, tujuan mengikutsertakan para atlet Patriot Dewata untuk menguji mental dan hasil latihan di sasana agar terasah sejak dini. Di samping itu untuk menciptakan regenerasi dan mencari potensi atlet wushu. “Kami juga fokus

FB/ist

MEMPERAGAKAN-Salah satu atlet wushu dari sasana Wushu Pradewa memperagakan gerakan kategori Jian Shu saat kejuaraan “The 8 th Wushu Udayana Competition” di GOR. Lila Bhuana Denpasar, Sabtu (16/7) lalu

mempersiapkan atlet untuk di Kejurda Wushu Bali yang akan berlangsung pada bulan September atau oktober tahun ini,” katanya.

Di kejuaraan wushu Universitas Udayana ini, atlet Patriot

Dewata seperti Yoshua, Gede Angga Wijaya dan Panji Danendra mampu meraih prestasi kategori Xizhuan, Chang Quan dan JianShu, sebut bendahara Pengkot Wushu Kota Denpasar ini. R-014

Silahturahmi Bupati Malut Diterima Wabup Suiasa

FB/ist

RESMIKAN-Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Kepala DKP Badung Putu Eka Merthawan, Kepala BLH Badung, drh. I Ketut Sudarsana dan Ketua TP. PKK Badung Ny, Seniasih Giri Prasta saat meresmikan inovasi Gotik di Wantilan Pura Perancak, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung Senin ( 18/7) kemarin.

Giri Prasta Luncurkan Inovasi Gotik Targetkan 3 Ton Tiap Bulan, Libatkan Seluruh Komponen Masyarakat Fenomena sampah plastik di Badung yang mencapai 750 kg atau 0,58 % dari total sampah 210 ton per hari, perlu diadakan totalitas penanganan dengan inovasi.

Kali ini inovasi yang disuguhkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Badung adalah Gotik (Gojek Sampah Plastik). Pada Senin (18/7) kemarin, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta meresmikan inovasi tersebut di Wantilan Pura Perancak, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

DENPASAR-Fajar Bali Hadir pula dalam kegiatan tersebut , Kepala Badan Diklat Provinsi Bali, Dr. IB Sedhawa, SE., M.Si, Kepala DKP Badung Putu Eka Merthawan, Kepala BLH Badung, drh. I Ketut Sudarsana, anggota DPRD Badung, Wayan Sandra, Ketua PKK Kabupaten Badung, Ny. Seniasih Giri Prasta, Wakil Ketua PKK Badung, Ny. Kristiani Suiasa, Ketua DPW, Ny Kompyang Swandika, Ketua Gatriwara Badung, Ny. Ayu Parwata Camat Kuta Utara, AA Putu Yuyun Hanura Eny serta 1208 petugas

DKP Badung.

Kepala DKP Badung, Putu Eka Merthawan mengungkapkan, inovasi ini amat mudah, menarik dan melibatkan banyak komponen SKPD maupun non-SKPD yang berkelanjutan.”Agar inovasi ini bisa berjalan dengan baik kita kerjasamakan juga dengan bank sampah. Saat ini kita memiliki bank sampah sentral sebanyak empat buah dengan anggota sebanyak 1108 orang.

Selain itu Inovasi Gotik ini juga hasil dari godokan saya sebagai peserta Diklat Pim II

angkatan I tematik pariwisata tahun 2016,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, inovasi Gotik ini menargetkan mampu mengumpulkan sampah plastic 3 ton per bulan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. “Kita akan sasar 196 sekolah SD, SMP dan SMA/SMK, 8 pasar tradisional, dasa wisma Kelompok PKK serta 8 destinasi pariwisata,” terangnya.

Sementara Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta saat peluncuran inovasi Gotik, memberi apresiasi kepada seluruh komponen DKP atas inovasi yg cerdas ini. Selanjutnya ia berharap komponen pelayanan 3R sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung. “Kerjasama degan bank sampah harus ditingkatkan agar serapan sampah dari berbagai komponen bisa teradopsi,” ujarnya.

Terkait inovasi terbaru DKP Badung, Bupati Giri Prasta degan tegas meminta seluruh staf dilapangan harus bekerja keras, disiplin dan loyal untuk

mewujudkan Badung bersih, hijau dan berbunga.

Ketua Tim Penggerak PKK Badung, Ny. Seniasih Giri Prasta menyatakan, siap mendukung program Gotik ini degan menggerakan seluruh dasa wisma PKK se Badung. “Dan dalam waktu singkat kami akan mengadakan sosialisasi di masingmasing kecamataan agar Gotik ini mencakup seluruh desa se-Badung,”terangnya.

Kepala Badan Diklat Provinsi Bali, Ida Bagus Sedhawa mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil pembelajaran Badan Diklat Bali karena Kadis DKP saat ini masih menjadi peserta diklat Pim II, dan pihaknya mengharapkan dari inovasi ini melahirkan pemimpin perubahan dengan inovasi yang bermanfaat.

Tidak hanya peluncuran inovasi Gotik, Bupati Giri Prasta juga menyerahkan penghargaan pasar tradisional terbersih se-Badung dan memberikan penghargaan staf DKP yang memiliki jumlah tabungan di bank sampah paling banyak. R-014*

FB/ist

KUNJUNGAN-Wabup Ketut Suiasa saat menerima kunjungan Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun di Puspem Badung, Senin (18/7) kemarin.

MANGUPURA-Fajar Bali Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan kerja dan silahturahmi Bupati Maluku Tenggara Tenggara Anderias Rentanubun, Senin (18/7) kemarin di Puspem Badung, Mangupura. Turut mendampingi Kadispeda Badung I Wayan Adi Arnawa.

Wabup Suiasa menyambut baik kunjungan ini. Pada kesempatan itu Wabup memaparkan sekelumit gambaran umum mengenai daerah Kabupaten Badung yang terdiri dari 6 kecamatan. Yakni Kuta, Kuta Selatan, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Sebagai daerah tujuan utama pariwisata Provinsi Bali dan Indonesia di tingkat internasional, Badung terus mengembangkan seluruh potensi daerah yang dimilikinya.

Disesuaikan dengan topo-

Acara BBGR, Porsenikel dan HKG PKK Kuta Sukses

grafi, situasi kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Badung dibagi menjadi tiga wilayah pembangunan yaitu Badung Utara dengan dominasi aktivitas perkebunan dan tanaman pangan, wisata alam, peternakan, kerajinan dan konservasi.

Badung tengah yang di dominasi aktivitas pertanian, pariwisata budaya, peternakan dan kerajinan dan Badung selatan dengan dominasi aktivitas pariwisata, perikanan, industry kecil dan menengah, perdagangan dan jasa serta pusat pendidikan. Sektor unggulan Kabupaten Badung meliputi pariwisata budaya sebagai sektor primadona dan 90% sumber pendapatan asli daerah berasal dari sektor ini” jelasnya.

Sementara itu Bupati Maluku Tenggara. Anderias Rent-

anubun dalam pertemuan tersebut menyampaikan” Keberadaan Maluku Tenggara dengan Pulau “Keynya “yang punya daya tarik dan menjanjikan untuk dikunjungi wiasatawan telah membawa langkah kami ke Kabupaten Badung. Kedatanganya ke Kabupaten Badung disamping untuk bersilahturahmi juga untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat Kabupaten Badung dalam membangun masyarakat dan Pariwisatanya sehingga seperti sekarang ini yang begitu terkenal tidak saja di Indonesia bahkan juga di Manca Negara. Silahturahmi ini menjadi sangat penting disamping untuk rasa persaudaraan juga untuk menata dan membangun pariwisata di Maluku Tenggara di masa yang akan datang” ucapnya.R-014

Bupati Giri Prasta Apresiasi Keterlibatan Semua Pihak MANGUPURA-Fajar Bali Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) LPM Kuta, Porsenikel dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK kelurahan Kuta mendapatkan apresiasi Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Ketut Suiasa. Karena semua pihak, mulai masyarakat beserta tokoh setempat dan stakeholder pariwisata ikut berpartisipasi aktif. Baik secara moral dan finansial agar acara berlangsung sukses.

Hal ini perlu menjadi contoh diteladani, mengingat Kuta sebagai barometer pariwisata Indonesia di tingkat internasional. “Kegiatan ini adalah momentum yang sangat tepat dalam rangka menggalang serta mempererat rasa persatuan dan semangat menyama braya antara masyarakat di Kelurahan Kuta. Sekaligus wahana untuk menggali bakat seni dan memasyarakatkan olahraga, menemukan bibit atlet dan seniman berbakat di kalangan masyarakat,” kata Bupati Giri Prasta dalam sambutannya

Minggu (17/7) lalu saat menutup pelaksanaan acara tersebut.

Acara yang juga dihadiri Wakil Bupati Ketut Suiasa, Dewan Badung Dapil Kuta, I Gusti Anom Gumanti dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti, Kadisnakanlut Badung Made Badra, Bendesa Adat Kuta Wayan Swarsa, Muspika Kecamatan Kuta, para tokoh Kuta dan masyarakat Kuta. Bupati Giri Prasta langsung memberikan sumbangan sebesar Rp 25 Juta, sebagai dana motivasi. Selain itu, Bupati juga memaparkan sejumlah agenda kerja yang dirancang untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul di Kuta. Baik itu menyangkut keamanan, kebersihan, kemacetan. Hal ini demi membuat masyarakat dan wisatawan di Kuta menjadi nyaman dan aman.

Pelestarian seni dan budaya di Kuta menjadi hal yang paling disorot pihaknya, seperti event lomba parade mekendang tunggal. Kegiatan ini diharapkan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencari bibit-bibit potensial yang

FB/ist

HADIRI-Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa saat menghadiri penutupan BBGR LPM Kuta, Porsenikel dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kelurahan Kuta, Minggu (17/7) lalu.

kemudian bisa menjadi aset Pemkab Badung. Sebab dari berbagai event serupa yang

dihadirinya, ternyata masih minim pemuda Badung menjadi juara. “Ruang pelestarian

seni budaya harus diberikan perhatian khusus. Pemuda Badung ke depan harus mampu

menjadi juara dan berjiwa pemenang. Jangan dikalahkan oleh Kodya Denpasar. Inilah salah satu komitmen GiriAsa ke depan untuk mengajegkan seni budaya,” tegas Giri Prasta.

Sementara itu Ketua LPM Kuta, Made Rudika mengaku sangat bangga akan dukungan penuh semua pihak dalam menyukseskan acara BBGR LPM Kuta, Porsenikel dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kelurahan Kuta. Dimana selama sebulan penuh pelaksanaan dari tanggal 9 Juni-17 Juli, kepanitiaan, desa adat, eksekutif dari Kuta, legislatif Dapil Kuta, tokoh serta masyarakat sangat bersinergi dan ikut berpartisipasi aktif memeriahkan acara. Apalagi dengan kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Badung yang secara langsung hadir dan menutup acara.

Dipaparkannya pelaksanaan acara tersebut sebenarnya dikonsep sangat sederhana dengan mengacu aturan yang ditentukan Kemendagri. Yaitu aspek sosial budaya seperti

menampilkan potensi yang berkembang di masyarakat, aspek ekonomi dengan mengadakan seminar dan pelatihan wirausaha, aspek lingkungan dengan berpartisipasi ikut memantau dan memperbaiki LPJ bersinergi dengan Dishub, serta aspek kemasyarakatan dengan menyelenggarakan berbagai lomba-lomba.

Kendati sederhana, namun dipaparkannya masyarakat Kuta sangat mengharapkan acara serupa kembali digelar ke depan. Karena konsepnya kemasyarakatan serta dampak positif yang didapat masyarakat, masyarakat berharap event ini kembali bisa dipertahankan penyelenggaraannya dan kalau bisa ditingkatkan lagi. “Atas partisipasi dan dukungan semua pihak yang telah terlibat yang begitu besarnya mensukseskan acara, kita sangat menucapkan banyak terimakasih. Jika masih ada sekiranya kekurangankekurangan yang masih ada, ini akan kita evaluasi dan mohon maaf atas hal tersebut,” tutup Rudika. R-014* Layouter: Ari

DAERAH

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

Hilang Misterius, Warga Ujung Pesisi Dilaporkan ke Polsek Kota AMLAPURA-Fajar Bali Seorang warga asal Ujung Pesisi,Suparman(26) dilaporkan menghilang secara mesterius sejak 2 Juni 2016 lalu.

Suparman sendiri menghilang dari rumahnya setelah sempat berpamitan dengan ibunya Dariah (66).

Suparman yang menghilang dengan membawa sebuah motor vario ini mengaku bakal bekerja ke Denpasar. Hanya saja, setelah dilakukan pencarian Suparman menghilang bak tertelan bumi.

Adalah orang tua korban, Abdul Rahman (71) yang melaporkan menghilangnya salah seorang anaknya itu pada Minggu (17/7). Pria renta yang berprofesi sebagai petani ini khawatir sang anak tidak pernah pulang maupun memberi kabar kepada keluarganya di Ujung Pesisi.

“Terakhir kali ngakunya akan bekerja di Denpasar, karena tak pernah memberi kabar, keluarga sempat melakukan pencarian ke Denpasar namun sampai saat ini belum diketahui rimbanya,” ujar Abdul Rahman.

Abdul Rahman sendiri menyebut cirri-ciri anaknya, yakni

korban agak gemuk, tinggi 165 cm, jenggot tipis, rambut hitam ikal, kulit sawo matang.

Saat pergi yang bersangkutan menggunakan celana pendek warna biru dan kaos oblong warna hitam. Korban menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 7815 SE warna putih strip biru. “Sudah sejak 2 Juni lalu menghilang dari rumah,” ujarnya lagi.

Sementara Kepolisian Polsek Kota Karangasem yang menerima laporan langsung melakukan penyidikan. Namun sejauh ini Kepolisian belum menemukan titik terang keberadaan korban.

Kapolres Karangasem AKBP Sugeng Sudarso membenarkan laporan orang hilang itu. Sudarso juga membantah menghilangnya korban ada kaitanya dengan jaringan kelompok tertentu.

“Polisi masih melakukan penyeledikan,sampai sekarang belum ada sumber informasi yang mengatakan hal itu. Polsek hanya menerima laporan bahwa yang bersangkutan pergi sampai sekarang belum kembali,dan kepolisian masih melakukan pencarian,” ujarnya.

W-016

SEMARAPURA-Fajar Bali Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Klungkung membuat sejumlah tempat di Kabupaten berjuluk gumi serombotan itu longsor dan pohon tumbang.

Berdasarkan pantuan di lapangan ada sejumlah titik yang terkena bencana akibat hujan deras mengguyur. Paling parah kejadian di Banjar Jeroan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung.

Di lokasi ini nampak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kesusahan mengevakuasi pohon dan tiang listrik tumbang yang menimpa warung milik Ni Made Asrini, karena kondisinya memang berbahaya dan mesti dilakukan oleh PLN. Kejadian yang terjadi pada hari Minggu (17/7) malam hari ini baru bisa dievakuasi pada hari Senin (18/7) siang setelah petugas PLN ikut membantu memindahkan tiang listrik.

“Ya memang kami kesulitan dalam mengevakuasi pohon dan tiang,” kata Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung, I Made Mulastra, Senin.

Ia mengatakan pihaknya su-

dah melakukan koordinasi dengan pihak PLN untuk memindahkan tiang listrik tumbang.

Sementara itu, seperti yang disebutkan Mulastra kejadian bencana alam terjadi di Desa Dawan Kelod, pohon sawo tumbang, kemudian di Jalan Antosari Klungkung, satu pohon santen tumbang, Jalan Subali pohon teep tumbang.

Selain pohon tumbang , juga terjadi tanah longsor di pekarangan rumah milik salah satu anggota Sat Pol PP Klungkung, I Wayan Sukarta.

Akibat longsor ini mengakibatkan rumah tempat tinggalnya nyaris roboh. Tak ada korban jiwa dalam bencana alam ini.

Disisi lain, kendatipun hujan mengguyur Kabupaten Klungkung, namun kebakaran juga terjadi. Kejadian yang terjadi di rumah milik Ngurah Loli, Banjar Jeroan, Desa Selat itu membuat dua pemadam kebakaran milik Pemerintah Kabupaten Klungkung kalang kabut lalu lalang.

Beruntung api yang disebabkan kompor gas ini sudah padam, dan tidak menjalar karena hujan mengguyur. W-005

Hujan Lebat, Klungkung Diwarnai Pohon Tumbang dan Longsor

5

‘Kocok Ulang’ SKPD, Pejabat Ketar-Ketir Wabup: Jangan Khawatir Kehilangan Jabatan Bakal berlakunya UU Nomor 23/2014 mengenai pemerintahan daerah, sebagian pejabat di Pemkab Gianyar disebut ketar-ketir. Hal ini menyusul bila terjadi perampingan sejumlah SKPD dan menghapus beberapa jabatan setingkat Kabag, Kasubag, Kasi dan lainnya.

GIANYAR-Fajar Bali Sedanghkan di Pemkab Gianyar, saat ini justru sedang menyusun penataan yang mana penataan ini akan disampaikan ke DPRD Gianyar dalam bentuk Ranperda. Ditargetkan, bulan Agustus ini, Ranperda itu sudah akan dibahas di dewan.

Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Minggu (17/7) lalu menjelaskan, wacana penggabungan ini dilakukan sebagai bentuk rasionalisasi. Keputusan ini bukanlah keputusan yang

tanpa alasan dan tak berdasar.

Malah saya berharap bulan Desember nanti sudah dilakukan pengisian sehingga awal 2017 nanti sudah diberlakukan,“ jelas Mahayastra.

Sesuai dengan arahan pusat, penggabungan SKPD ini diharapkan sudah bisa berjalan tahun 2017 mendatang dan Wabup sudah memerintahkan bawahannya untuk melakukan penggodokan.

Diakuinya, akan ada dinas atau SKPD yang akan hilang,

Made Mahayastra

fb/DOK

namun, di lain sisi kemungkinan akan adanya SKPD baru. “Sesuai dengan hasil perhitungan

sementara dan sesuai dengan skor, rasanya di Gianyar tidak akan ada pejabat yang kehilangan jabatannya. Harapan kami juga seperti itu. Malah jika memungkinkan, jumlah SKPD bisa bertambah,” harapnya. Sehingga menurutnya pejabat yang menjabat saat ini tidak perlu ketarketir kehilangan jabatan.

“Saat ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Gianyar tengah menggodok rencana penataan struktur organisasi SKPD disesuaikan dengan hasil skor yang didapatkan.

Selanjutnya, pihaknya akan mengajukan Ranperda ke DPRD Gianyar untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi Perda,“ tambahnya. Rencananya Agustus ini Ranperda itu akan diajukan untuk segera dibahas dan diharapkan Desember su-

dah bisa dilakukan pengisian jabatan sehingga tahun 2017 sudah terlaksana,” jelasnya.

Kabag Organisasi Pemkab Gianyar, Made Rai Ridartha membenarkan kondisi tersebut.

Ridartha sendiri mengaku sudah menyiapkan draf yang akan diajukan ke Bupati untuk dikoreksi ulang. “Ini kita sedang tahap penggodokan, bisa jadi nanti kekurangan pejabat,“ terang Ridartha, Senin (18/7) kemarin.

Dari data yang dimilikinya, Pemkab Gianyar sendiri memiliki 8.057 PNS dan sebanyak 797 memiliki jabatan baik di struktural dan fungsional. Sebagian dari jabatan tersebut ada di eselon II A adalah Sekda, eselon II B ke bawah ada 35 jabatan dari Kadis, Asisten dan Staf Ahli dan sisanya eselon III-IV dan V.W-010

Bupati Bangli Harap RPJMD Tuntas Sebelum 17 Agustus Hindari Sanksi Keungan BANGI-Fajar Bali Bupati Bangli berharap agar Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 bisa ditetapkan sebelum 17/8 depan. Kalau tidak maka Kepala Daerah bersama anggota DPRD bakal dikenai sanski yakni tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundangundangan selama 3 bulan.

Harapan itu disampaikan dalam sambutanya yang dibacakan Wabup Sang Nyoman Sedana Arta, dalam sidang Paripurna Penyampaian Ranperda tentang RPJMD di DPRD Bangli, Senin (18/7).Dijelaskan bahwa

rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangli kali ini adalah dalam rangka penyampaian Ranperda tentang RPJMD Kab. Bangli tahun 2016-2021 ini memiliki makna strategis., karena sesuai dengan UU.No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khusunya pasal 65 ayat 1sub c dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kepala daerah terpilih mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Perda . Sesuai pasal 264 ayat 4 dinyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lambat

6 bulan setelah kepala derah terpilih dilantik.

“Untuk memenuhi amanat tersebut , karena kami dilantik 17 Februari 2016, berarti RPJMD harus ditetapkan paling lambat 17/8 2016.”Apabila penyelnggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, sebagaimana dimaksud , anggota DPRD bersama kepala daerah dikenai sanki adiministrasi yakni tidak dibayarkan hakl-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan”, ungkap Bupati Bangli dalam sambutannya pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, NM. Kutha

Parwata.

Dijelaskan Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dan visi misi bupati terpilih , sehingga RPJMD dimaksud disusun berdasarakan visi misi bupati. Sedangkan visi misi bupati Bangli terpilih merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun lima tahun.Adapun sesuai visi dan misi bupati dan wakilo buati terpilih, maka visi misi pembangunan daerah jangka ,menengah Kab. Bangli tahun 2016-2021 yakni membumikan ajaran Tri Sakti Bungkarno untuk mewujudkan masyara-

kat Bangli yang Gita Shanti.

Ajaran Trisakti Bungkarno bakal diejawantahkan dalam wujud cita-cita Bangli 5 tahun ke depan yakni membangkitkan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan asli daerah, pembenahan tata kelola obyek wisata, menekan angka pengangguran, perbaikan managemen pendidikan pariwisata dan lingkungan, penguatan kelembagaan aparataur pemerintah dan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan , demokratis dan efisien dan pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatiiiiif dan mengembangkan nilai dan kearifan lokal.

W-002*

Delapan Ribu Warga Klungkung Miskin Dewan Bahas Ranperda Kemiskinan SEMARAPURA-Fajar Bali Guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung, para wakil rakyat setempat melakukan pembahasan produk Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya diajukan ke pihak eksekutif pemerintah setempat. “ Kami sangat konsen sekali dengan penanggulangan kemiskinan di Klungkung, karena

di Kabupaten ini sebanyak 8 ribu warganya miskin, dan paling parah di wilayah Nusa Penida,” kata salah satu anggota DPRD Klungkung, I Gde Artison Andarawata ketika ditemui di gedung wakil rakyat setempat.

Ia mengatakan, lantaran tingginya warga miskin tersebut, kata Soni demikian pria ini disapa akrab para wakil rakyat

di gedung DPRD melakukan penggodokan soal Ranperda Penanggulangan Kemiskinan.

Intinya perda ini nantinya dibuat untuk membangun kemandirian agar warga miskin bisa entaskan diri dari belengu kemiskinan. “Kami sangat konsen sekali dengan perda ini,” ucapnya.

Menurutnya angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung

ini memang layak untuk ditekan, sehingga ke depannya warga tak mampu semakin menipis di Klungkung.

“Data kemiskinan di Klungkung layak di update dan diberi dasar aturan yang kita harapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam menginput data dalam pengentasan kemiskinan, seperti misal bedah rumah yang saat ini tidak te-

pat mengena warga miskin,” ucapnya.

Disisi lain, menurut Soni selain Ranperda Kemiskinan, pihaknya juga melakukan pembahasan soal Ranperda koskosan dan Ranperda PDAM .

Ranperda ini menurutnya sangat penting untuk dibuat mengingat maraknya rumah kos di Kabupaten Klungkung.

W-005

Hujan, Karangasem Dikepung Banjir dan Longsor

Air Irigasi Meluap, Dua Rumah Warga Terendam Hujan yang melanda wilayah Karangasem sejak Minggu,(17/7) malam membuat jajaran Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Karangasem harus bekerja ekstra padat.

Pasalnya,hujan menyebabkan tanah longsor di di Jalur Nampo – Batu Ampin, Desa Junggutan, Kecamatan Bebandem.

AMLAPURA-Fajar Bali Tak hanya itu, BPBD juga menerima laporan adanya banjir yang menggenangi rumah dua warga dusun Papung, Desa Bungaya Kauh, Kecamatan Bebandem, Karangasem.

Menurut informasi yang dihimpun,Senin (18/7) kemarin menyebutkan, banjir merendam dua rumah milik I Nengah Renis (65 Th) dan I Komang Renbum (30 Th), warga Dusun Papung,Desa Bungaya Kauh. Banjir disebabkan lantaran meluapannya air dari saluran irigasi yang berada di wilayah itu. Bahkan, meluap ketinggian air mencapai kurang lebih 1 meter.

“Air mulai meluap sejak pagi hari sekitar pukul 05.30 wita, sementara air sudah surut. Jika nantinya air kembali meluap barulah penghuninya kita ungsikan, sementara belum diungsikan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Karangasem,Ida Bagus Ketut Arimbawa.

Ta k h a n y a a i r m e l u a p

BANJIR-Hujan lebat yang terjadi sejak beberapa hari ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di Karangasem.

menggenangi rumah warga, dampak hujan semalam itu juga menyebabkan tanah longsor yang memutus arus lalulintas di Jalur Nampo – Batu Ampin, Desa Junggutan, Kecamatan Bebandem.

Titik longsor yang berjumlah lima titik membuat petugas sedikit kewalahan menangani longsor.

Dari lima titik yang longsor, satu titik longsoran cukup besar dimana material tanah memutus arus jalan di kedua dusun itu.

“Longsoran tanah membuat dua dusun di Jungutan terisolir hampir dua jam lamanya,” ujar Arimbawa.

Untuk memperlancar jalur Nampo –Batu Ampin itu selain di bantu masyarakat setempat, pihaknya juga mengerahkan puluhan anggotanya.

Bahkan, pihaknya harus meminjam alat berat milik warga setempat untuk melakukan evakuasi mengingat material yang menutupi badan jalan cukup banyak.

“Penanganan pada titik long-

soran yang besar di bantu oleh alat berat milik warga setempat yang di koordinasikan oleh Babinsa dan Babinkantibmas Desa Junggutan.

Longsor tersebut menyebabkan dua banjar dinas sempat terisolir dan saat ini sudah kembali normal lancar,” ujarnya.

Masih di Desa Jungutan sebut Arimbawa, tanah longsor juga menyebabkan satu dapur milik I Wayan Giur (35 Th) warga Br. Dinas Batu Ampin, Desa Junggutan, Kecamatan

Bebandem mengalami rusak berat dan material yang menutupi serta peralatan yang masih bisa digunakan sudah dapat di evakuasi.

“Hujan juga membuat sebuah senderan Jebol di (BTN Jasri Blok L) lingkungan Jasri Kaler, kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem.

Untuk penanganan sudah di koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem bidang Sumber Daya Air,” ujarnya lagi.

Arimbawa juga meminta ma-

fb/budiasa

syarakat untuk tetap waspada akan terjadinya bencana. Apalagi dalam situasi hujan yang diperkirakan akan terus melanda wilayah Karangasem.

Arimbawa juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika diwilayahnya terjadi bencana sehingga secepatnya bisa ditangani. “Masyarakat juga harus tetap waspada,jangan lengah terutama diwilayah-wilayah yang rawan,” ujar Arimbawa. W-016.

Layouter: Manik

DAERAH

6 POTRET FAJAR BULELENG Bupati Suradnyana Hadiri Ngenteg Linggih

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

DPRD Sepakati Penetapan Tiga Ranperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menyetujui penetapan tiga Rancangan Perda (Ranperda) yang sebelumnya dibahas secara intensif.

fb/AGUS

NGENTEG LINGGIH-Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menghadiri ngenteg linggih

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana;ST menghadiri upacara Karya Ngenteg Linggih Sentana Arya Ularan Dadia Dangin Pangkung, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Senin (18/7) kemarin. Pada Kesempatan ini, Bupati PAS didampingi Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, Anggota DPRD Buleleng dapil Kecamatan Gerokgak dan perbekel Desa Tukad Sumaga. W-008

Diguyur Hujan

Pegawai Pemkab Tabanan Tetap Antusias Ikuti Apel Bulanan TABANAN-Fajar Bali Meski sempat diguyur hujan, Apel Bulanan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap berjalan dengan khidmat di halaman Kantor Bupati Tabanan, Senin (18/7) kemarin . Upacara yang dipimpin oleh Sekkab Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa ini, dihadiri seluruh SKPD, dan juga para pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan.

Dalam Sambutannya, Wirna Ariwangsa memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan yang telah rutin melaksanakan apel setiap bulannya. Menurutnya, apel bulanan yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 ini merupakan sebuah momen untuk mengevaluasi kinerja seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan serta mencari solusi dari tiap permasalahan yang dihadapi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pegawai di Lingkungan Pemkab Tabanan yang telah rutin melaksanakan apel setiap bulannya, meskipun dalam melaksanakan apel kali ini kita diguyur hujan. Apel ini hendaknya dimaknai sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun semangat kebersaman dan membangun disiplin guna terwujudnya Tabanan yang Serasi” ungkapnya.

Pihaknya mengatakan selama beberapa bulan ke depan Pemkab Tabanan akan melaksanakan agenda pemerintahan diantaranya Perencanaan Perubahan Anggaran 2016 dan Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Sementara itu untuk pelaksanaan kegiatan APBD tahun anggaran 2016 dirinya menegaskan agar target dan capaian kegiatan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. “Untuk pelaksanaan kegiatan APBD tahun

anggaran 2016 saya tegaskan kembali agar dapat dipenuhi sesuai dengan target dan capaian yang ditetapkan terutama kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak mengganggu proses pembangunan terutama penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya Sebagaimana diketahui pada tanggal 6 Juni 2016 lalu kepala daerah telah mengajukan Ranperda tentang RPJMD Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) tahun 2016-2021 kepada DPRD Kabupaten Tabanan yang setelah melalui proses pembahasan maka pada hari ini ditetapkan menjadi peraturan daerah. Oleh karena itu Wirna Ariwangsa menghimbau kepada seluruh SKPD di Pemkab Tabanan agar RPJMD Semesta Berencana betulbetul dapat diimplementasikan. “Saya mengingatkan kepada seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Tabanan agar RPJMD Semesta Berencana betul-betul dapat diimplementasikan dalam penyusunan program kerja masing-masing SKPD, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk mewujudkan Tabanan Serasi, yang membangun Tabanan dari hulu, tengah dan hilir betul-betul dapat diwujudkan secara konsisten,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, agar seluruh SKPD senantiasa mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Terutama yang menyangkut Peraturan Pelaksanaan dari Penjabaran UU nomor 23 tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah yang tentunya harus direspon secara cepat dalam implementasi tugas-tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan di masingmasing SKPD,” tambahnya.

W-004

TABANAN – Fajar Bali Ketiga Ranperda yang resmi ditetapkan tersebut antara lain Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPJMD PPNSB) tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang retribusi pelayanan tera / tera ulang.

Proses penetapan tersebut berlangsung dalam sidang paripurna yang berlangsung di DPRD Kabupaten Tabanan pada Senin (18/7). Sidang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Suryadi dan dihadiri Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

Menurut Ni Made Meliani dari Pansus VI sistematika RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021 telah sesuai

dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan.

Menyepakati koreksi terhadap prosentase target capaian beberapa program diakhir periode RPJMD yang dinilai rendah, kecuali target penanganan lahan potensial kritis menjadi 50% yang semula 20% pada akhir periode RPJMD. “Dengan adanya perda RPJMD PPNSB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah serta memanfaatkan teknologi infomasi dalam pemungutannya,”jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) VII yang membahas Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015, itu

fb/doni

TANDATANGANI-Ketua DPRD Tabanan I K Suryadi saat menandatangani tiga ranperda dalam sidang paripurna kemarin.

ditetapkan sebagai perda. Seperti yang disampaikan dalam laporan Pansus VII yang dibacakan I Wayan Wiryadana.

Diharapkan pihak eksekutif bisa menekan belanja daerah yang tidak efektif bagi kesejahteraan masyarakat Tabanan dan meningkatkan belanja publik yang bersifat pro rakyat serta perbaikan infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian

terutama daerah pedesaan.

Sementara Ida Ayu Ketut Candrawati dari pansus VIII, mengatakan Ranperda tentang retribusi pelayanan Tera / Tera Ulang menjadi perda, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 08/M-DAG/PER/2010 tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang. “Dengan pelayanan

dan pengendalian mutu yang terkait dengan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dapat berjalan dengan optimal sekaligus mendasari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021,” harapnya.

Ditetapkannya tiga Rannperda menjadi perda mendapat apresiasi dari Bupati Tabanan.

Menurutnya, keberhasilan yang diraih ini merupakan kerja keras dan usaha dari anggota dewan. “Saya berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Tabanan. Dengan ditetapkannya tiga Ranperda menjadi peraturan daerah, semakin bertambah produk hukum daerah khususnya peraturan daerah yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Karena, sambungnya, Perda yang dihasilkan akan mampu menjadi payung hukum atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tabanan untuk mewujudkan Tabanan yang sejahtera, aman dan berprestasi. W-004*

Sebelas Duktang Langsung Disidang TABANAN-Fajar Bali Sebelas orang penduduk pendatang (duktang-red) kedapatan tidak melengkapi dirinya dengan administrasi. Mereka pun langsung disidang usai tim yustisi menjaringnya dalam operasi gabungan penertiban administrasi kependudukan, Senin (18/7) kemarin.

Duktang yang terjaring sebagian besar tidak melengkapi dirinya dengan identitas. Bagi tidak membawa KTP atau KTP nya sudai tidak berlaku lagi atau sudah mati dikenakan Pasal 62 ayat 5 Perda number 5 Tahun 2010. Penduduk yang telah memiliki KTP ( Kartu Tanda Penduduk) wajib membawa saat berpergian.

Tim Yustisi dalam sidak kali

fb/doni

Sebelas orang penduduk pendatang (duktang-red) kedapatan tidak melengkapi dirinya dengan administrasi langsung disidang

ini diikuti oleh kurang lebih 75 anggota. Terdiri dari Dinas Perhubungan (DISHUB),Satpol PP,Kejaksaan,Kodim 1619

Tabanan,Catatan Sipil, Kantor Camat Tabanan dan Polres Tabanan.

Sebelum melaksanakan tugas

Tim Yustisi melakukan sosialisasi kepada anggota yang terlibat langsung agar acara yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan payung hukum. Kabit Perundang – undangan I Wayan Budiana mengatakan ,yang menjadi target dari operasi adalah duktang yang tidak mempunyai Idendtitas lengkap seperti, tidak membawa KTP dan lain – lain.

“Operasi ini juga untuk masyarakat lokal, dan masyarakat yang dari luar pulau Bali,” jelasnya.

Yang tidak melengkapi Identitas Kependududkan akan disidak langsung ditempat,operasi ini bertujuan agar masyarakat senantiasa melengkapi diri dengan Identitas Kependudukan secara lengkap.

Sidak kali ini medatangkan langsung Hakim dari kejaksaan. Bagi masyarakat yang tidak bisa menunjukan Identitas Kependudukan bisa langsung diberikan pembinaan dan denda ditempat.Misalkan tidak mempunyai KTP langsung di bina oleh dinas sosial karena itu menjadi wewenang entah itu di bina atau di pulangkan di tempat asal nya.

Tindakan ringan itu biasanya ada ancaman pidana maxsimal 3 bulan dan denda Rp 30.000,00 sampai maxsimal Rp 500.000,00,keputusan itu diambil oleh Hakim dan aturan itu sudah ada di Kabupaten Tabanan.

Operasi ini terjaring sebanyak 11 orang penduduk yng tidak tertib Administrasi Penduduk. W-004

Ratusan Ayam tanpa Dokumen Resmi Diamankan di Gilimanuk

NEGARA- Fajar Bali Ratusan ekor ayam jago tanpa dilengkapi dokumen resmi dari Balai Karantina Pertanian dari daerah asalnya, terpaksa dihentikan di Gilimanuk, Senin (18/7).

Petugas kepolisian dari jajaran Polsek Gilimanuk mengamankan ratusan ayam yang diangkut truk nopol N 9783 UR yang dikemudikan Abu Hasan (55) asal Probolinggo.

Ayam-ayam jago milik Ali, dari Probolinggo akan dikirim ke Kabupaten Badung. Polisi menyetop truk yang berisi ayam-ayam tersebut ketika diperiksa di pos 2 Pelabuhan Gilimanuk atau pintu masuknya Bali, sekitar pukul 02.00 wita.

Saat diperiksa oleh petugas, ayam-ayam tersebut berjumlah 136 ekor dan ditempati 87 kisa ( tempat atau tas tradisional untuk ayam). Kepada petugas kepolisian, pemiliknya yang juga ikut di truk tersebut mengaku baru dua kali ini melakukan pengiriman ayam dari Jawa ke Bali.

Menurut Kapolsek Gilimanuk, Kompol AA Gede Arka dikonfirmasi Senin kemarin mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ratusan ayam yang diangkut truk tersebut tak dilengkapi dengan dokumen resmi dari Balai Karantina Pertanian di daerah asalnya. Selanjutnya, diserahkan ke Balai Karantikan Gilimanuk, untuk diproses lebih lanjut.

Penanggung Jawab Balai Karantina kelas I Denpasar Wilayah Kerja (Wilker) Gilimanuk, drh I Nyoman Budiarta membenarkan adanya pelimpahan barang bukti berupa ratusan ayam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Lantaran tak dapat menunjukan dokumen resmi atau sertifikast kesehatan dari Balai Karantina Pertanian di daerah asalnya, akan dilakukan proses penahanan. Pihaknya akan memproses lebih lanjut, apakah pengiriman ayam ini, ada unsur pidananya atau tidak.

Setelah itu, baru dilakukan tinda-

Ratusan ayam tanpa dokumen resmi, diamankan petugas di Gilimanuk, Senin (18/7).

kan penolakan ke tempat asalnya atau pemusnahan. “Sekarang kami proses dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Ali kemarin

mengatakan pengiriman ayam seperti ini sudah dilakukan empat kali. Di Jawa dia beli 120 ribu rupiah sampai 150 ribu

fb/PRAMONO

rupiah perekor dan dijual hingga mencapai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu ke langganan di pasar.

W-003

Diguyur Hujan, Padi Siap Panen Rebah NEGARA- Fajar Bali Tanaman padi di sawah Subak Pangkung Gondang di wilayah Desa Dangin Tukadaya dan Kelurahan Sangkaragung Kecamatan Jembrana, yang sebentar lagi akan siap dipanen, rebah hingga kurang lebih puluhan hektar.

Pantauan Senin (18/7) kemarin tampak tanaman padi subak itu, rata dengan tanah.

Beberapa petani ditemui, mengaku pasrah tak dapat berbuat banyak, melihat kondisi tanaman padinya rebah. Meskipun

masih bisa dipanen, padi jenis impari 31 yang rebah itu, dipastikan harganya akan berkurang jauh dan petani harus merugi.

Made Dasten, salah seorang petani ditemui mengaku tanaman padinya seluas sekitar 1 hektare rebah, setelah disapu hujan angin yang berlangsung selama empat hari ini. “Meskipun dapat kami panen, tapi dipastikan harganya yang sudah dipanjar sebelumnya akan dipotong oleh saudagar gabah atau pembeli,” ujarnya lesu. Dia mengaku baru pertama kali

ini, tanaman padi di sawahnya mengalami musibah seperti ini. Subak sawah ini, memiliki luasan hingga 45 hektare dan hampir seluruh petak sawah terkena dampak hujan angin.

Dia berharap pengurus subak mendata kerusakan padi yang rebah, agar dinas terkait memperhatikan kondisi seperti ini.

Hal yang sama juga disampaikan petani lainnya, Mangku Dantra. Tanaman padi di sawah sekitar 1,2 hektare rebah diguyur hujan lebat. Padahal sebentar lagi, akan turun panen.

Bahkan sebelumnya sudah dipanjer kepada saudagar gabah sebesar Rp 280 perare. “Jika kondisinya sudah rebah seperti ini, harganya setelah dipanen akan dipotong, “ ujarnya. Pemotongannnya, bisa mencapai 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah.

Itu pun semuanya tergantung tingkat kerusakan padinya. Dia berani memastikan, bila padi rebah, dipastikan harganya akan turun. Harapan juga, agar para petugas dinas pertanian turun untuk mengetahui kondisi dan nasib petani. W-003

fb/PRAMONO

Kondisi padi rebah di sawah Subak Pangkung Gondang, Senin (18/7).

Layouter: Manik

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

PENDIDIKAN

7

HIPMI Fashion Week 2016

Diharapkan Mampu Tingkatkan Gairah Fashion di Bali Berawal dari keinginan menggairahkan dunia fashion di Bali, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali akan menggelar HIPMI Fashion Week 2016 di Beachwalk, Kuta pada 21-31 Juli mendatang, dengan tema “When Fashion Meets Culture”. Guna mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat, HIPMI Bali yang diketuai IGAA. Inda Trimafo Yudha, menggelar jumpa pers di POD Chocolate Restaurant, Jl. By Pass Ngurah Rai, Kuta, Senin (18/7) kemarin.

MANGUPURA-Fajar Bali Cucu dari pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai ini, menjelaskan, HIPMI Fashion Week merupakan rangkaian dari kegiatan HIPMI Fashion Sketc Copmpetition yang diadakan Juni lalu di Gianyar. Ketika itu, lanjut Gek Inda, HIPMI Sketc Competition diikuti 80 designer muda. “Kita pilih 15 peserta terbaik. Nah, merekalah yang kita beri kesempatan mewujudkan sketnya menjadi karya nyata dalam HIPMI Fashion Week nanti. Setelah itu, tiga besar dari mereka berkesempatan unjuk gigi dalam Hongkong Fashion Festival,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gek

Inda demikian ia akrab disapa menambahkan, HIPMI sebagai organisasi pengusaha-pengusaha muda di bawah usia 40 tahun, memberikan kesempatan kepada designer-designer muda atau memberikan wadah apresiasi kepada desiger muda untuk menuangkan inspirasinya dengan mengikuti lomba ini. “Kita ingin memberikan wadah kepada generasi muda untuk menuangkan ispirasinya dengan mengikuti lomba ini,” ungkapnya.

Terkait dipilihnya Beachwalk sebagai venue (tempat) penyelenggaraan, Ketua Panitia HIPMI Fashion Week 2016, I Wayan Gede Ari Danangga mengungkapkan, Beachwalk

merupakan mall terbesar di Bali atau dikatakan shoping centrenya wisatawan yang berkunjung ke Bali. “Jumlah pengunjung Beachwalk rata-rata 25-30 ribu orang per hari. Dari jumlah kunjungan itu, kita harapkan 30 persennya pelaku fashion industry,” katanya.

HIPMI Fashion Week 2016, kata Ari, mengundang Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. “Kami sudah audensi dengan Kementerian Perdagangan. Rencana Pak Menteri yang membuka acara,” ucapnya. Kementerian Perdagangan, lanjut Ari, telah memberi dukungan berupa koneksi Akase Perdagangan yang berada di 144 negara, memberi data base buyers fashion (Pelaku fashion) di seluruh dunia dan International Trade Promotion Center (ITPC).

Nantinya, data base itu diberikan kepada designer dan pelaku fashion lain yang terlibat dalam HIPMI Fashion Week. “Bali sebagai gerbang dunia internasioinal. Ekonomi Bali didukung sektor pariwisata, diikuti sektor industri keatif seperti fashion.

Saya harap acara ini mampu meningkatkan gairah dunia fashion di Bali,” tutupnya. M-009

FB/GEDE

JUMPA PERS-Ketua Hipmi Bali, IGAA. Inda Trimafo Yudha (tengah) didampingi Ketua Pelaksana HIPMI Fashion Week 2016, I Wayan Gede Ari Danangga (nomor dua dari kiri)

Tingkatkan Kualitas Layanan di HUT-38

TVRI Bali Hadirkan TV Digital

FB/GEDE

Kepala Stasiun TVRI Bali, Drs. Sifak, M.Si., (tengah) berserta seluruh staf dan karyawan seusai merayakan HUT TVRI ke-38.

DENPASAR-Fajar Bali Memasuki usia ke-38, Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bali memberikan kado special bagi maysarakat. TVRI Bali kini mengelola siaran televisi digital berkualitas. Disajikan untuk siaran lokal kepada masyarakat dan wisatawan dalam dan luar negeri yang tengah menikmati liburan di Pulau Dewata. Pernyataan tersebut disampaikan, Kepala Stasiun TVRI Bali, Drs. Sifak, M.Si., Sabtu (16/7) di Kantor TVRI, Renon, Denpasar.

Sifak menambahkan untuk

siaran digital di Bali sudah dapat dinikmati masyarakat sejak Pukul 04.00 hingga Pukul 08.00 Wita dan berlanjut Pukul 12.00 Wita hingga Pukul 20.00 Wita.

Era digital, lanjut Sifak, merupakan sesuatu teknologi yang harus diikuti dan diterima, karena semua negara akan melakukan upaya tersebut untuk kemajuan dalam memberikan informasi melalui siaran televisi.

Oleh sebab itu, untuk dapat menikmati siaran digital tersebut, pemerintah melalui TVRI sudah memiliki alat “Digital Video Broadcasting-Second Gen-

eration Terrestrial” (DVB-T2) atau televisi digital, dimana sebelumnya Tahun 2008 baru menggunakan DVB-T1 yang memiliki kualitas siaran yang berbeda.

Melihat Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan banyaknya pulau-pulau, maka pemerintah melalui TVRI mengembangkan suatu alat agar dapat memudahkan masyarakat menyaksikan acara televisi meskipun berada di daerah yang sulit mendapat sinyal televisi.

“Kalau dahulu untuk menyaksikan siaran televisi, apabila masyarakat yang ada di pelosok

sulit mendapatkan siaran, biasanya menggunakan pemancar (parabola) agar terlihat jelas,” katanya.Namun, imbuhnya, saat ini ada cara mudah untuk menyaksikan siaran digital meskipun masih menggunakan TV analog dengan cukup memasang “Set Top Box DVB-T2”.

Dijelaskannya, bila masya ra ka t s u d a h m e n g g u nakan televisi LED, maka siaran televisi digital ini sudah dapat dinikmati dilayar televisi secara gratis. terkait harga “Set Top Box DVBT2” itu, kata dia, masyarakat tidak mengeluarkan kocek yang banyak. “Hanya 300 hingga Rp400 ribu rupiah,” katanya.

Dalam kesempatan itu ia mengatakan, dipercayanya TVRI sebagai pelopor pertelevisian digital oleh pemerintah, karena keberadaannya sudah ada sejak lama dan diimbau untuk melakukan kerja sama dengan televisi swasta di Indonesia.

“Dalam upaya menyosialisasikan era digital tersebut kepada masyarakat, TVRI melakukan langkah-langkah penandatangan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan seluruh televisi swasta di Indonesia,” pungkasnya. M-009/M-001

Audiensi Keluarga Mendiang Polisi AA Putu Sudiarta di Istana Mancawarna

Dr. Wedakarna Bantu Biaya Sekolah Putri Polisi Korban Amokrane DENPASAR-Fajar Bali Sosok pemimpin muda Bali yang kharismatik, berjiwa sosial dan peduli akan kaum Marhaen kembali memberikan sumbangsih sosialnya kepada keluarga mendiang polisi A. A. Putu Sudiarta. Kali ini Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Utusan Provinsi Bali yang juga menjabat President The Sukarno Center, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III bertemu dengan keluarga mendiang di Istana Mancawarna Tampaksiring, Gianyar.

Hadir saat itu Made Ayu Larasati (Istri Alm. Polisi AA Putu Sudiarta - Korban Gugur Dalam Tugas Menghadapi Amokrane di Dauh Selat di Canggu) disertai putra - putri almarhum, AA Raka Cempaka Devita Sari, AA Made Deva Ari, AA Ketut Trisna Dewi (SD Negeri 10 Padang Sambian) serta didampingi kerabat mendiang, A. A. Ketut Sulandra. “ Kami mengucapkan terimakasih atas kepedulian bapak

Senator untuk membantu keluarga mendiang,“ ungkap A. A. Kompyang Sulandra.

Wedakarna memberikan motivasi kepada Made Ayu Larasati. Ia mengimbau Ayu Larasati jangan terus bersedih. Sebab, lanjutnya, apa yang terjadi memang harus terjadi. Yang pasti sekarang bagaimana caranya agar anak – anak dapat melanjutkan perjuangan sang ayah.

“Jangan larut dalam kesedihan.

Sekarang yang terpenting masa depan anak-anak,” ungkap Gusti Wedakarna menyemangati keluarga mendiang.

Pada kesempatan yang sama, Senator Wedakarna memberikan bantuan berupa beasiwa penuh S2 kepada anak pertama keluarga Mendiang A. A. Putu Sudiarta. Beasiswa tersebut merupakan biaya yang ditanggung penuh oleh The Sukarno Center Indonesia. Kemudian, anak ke dua yang mau menginjak bangku SMK dan anak ketiga yang saat ini masih duduk di bangku SD, DPD RI akan mengeluarkan

FB/IST

AUDIENSI – Senator DPD RI Utusan Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat menerima meluarga mendiang polisi AA Putu Sudiarta ( Korban WNA , Amokrane Sabet) di Istana Mancawarna Tampaksiring. rekomendasi Ke Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga untuk membantu meringankan beban biaya sekolah sang anak.

“Saya akan terus memantau perkembangan sekolah anak – anak, DPD RI akan keluarkan

rekomendasi untuk memperingan biaya sekolah sang anak. tenang saja, semua pasti ada jalan” Ungkap senator Wedakarna yang merupakan peraih suara tertinggi di Pemilu DPD tahun 2014 lalu ini. (humas)

Kemendikbud Hapus Penggunaan LKS di Sekolah JAKARTA-Fajar Bali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan baru mengenai pengadaan buku pelajaran yang direkomendasikan bagi pihak sekolah. Penggunaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) juga sekarang tak boleh lagi.

Aturan tersebut tercatat dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. ‘’LKS tidak perlu lagi karena seharusnya latihan-latihan itu dibuat oleh guru sendiri,’’ ujar Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud sembari menambahkan dalam kurikulum baru, tidak ada LKS. Kalau ada, itu kesalahan dan harus dihentikan,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan semua buku yang dipakai oleh

siswa di sekolah harus memenuhi syarat seperti yang diatur oleh Permendikbud yang baru.

“Kalau orangtua melihat ada buku yang tidak sesuai, laporkan! Sekolah dan guru wajib pakai yang sesuai aturan,” kata Menteri Anies.

Cara termudah untuk mengecek apakah buku di sekolah sudah sesuai aturan adalah dengan memeriksa keterangan mengenai si penulis buku. Kalau tidak ada, berarti buku itu tak sesuai aturan.

Semua buku pelajaran yang memenuhi syarat Kemendikbud harus memasukkan biodata penulis, berupa: nama, nomor telepon, alamat email, akun media sosialnya. Termasuk pula keterangan soal riwayat pendidikan, judul penelitian, bidang keahlian, sampai alamat kantor si penulis.

Ia menegaskan buku apapun yang masuk ke sekolah, harus sesuai syarat Kemendikbud,” kata Anies. Kalau ada

INSPIRASI

buku yang tak sesuai aturan itu, Anies meminta dilaporkan ke laman pungli.kemendikbud.go.id.

Kalau ada buku yang telanjur dicetak tanpa informasi itu, Anies menyarankan, cukup menambahkan lembaran baru yang diselipkan di buku. “Kami mau penulis-penulis baik dapat apresiasi dari masyarakat karena informasi soal dia ada di bukunya,” katanya.

Saat ini kemendikbud juga telah menyediakan layanan pembelian buku online yang direkomendasikan dan dapat dipesan melalui online untuk menghindari praktek pembajakan dan pungutan liar.

Kamu bisa membeli buku-buku tersebut lewat laman e-katalog. lkpp.go.id. Di sana kamu dapat melihat seluruh daftar buku yang resmi dan melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan dan membayarnya setelah buku sampai. NT

Pengabdian 31 Tahun, “Berbuah Widya Kusuma” I Gusti Ayu Padmi, M.Pd., tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ditemui, reporter Fajar Bali, Senin (18/7) kemarin, di TK Indraprasta, Kuta, Badung. Pasalnya, ibu dua anak ini dianugerahi penghargaan Widya Kusuma Jenjang TK Provinsi Bali tahun 2016.

Setelah bersaing ketat dengan kandidat lain dari Sembilan Kabupaten/Kota se-Bali. Sejak ditetapkan sebagai pemenang, otomatis dirinya menyandang status tokoh pendidikan Bali.

Widya Kusuma, menurutnya, adalah penghargaan yang diberikan kepada pelaku pendidikan dinilai dari ketokohannya. Pelaksananya, Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Kesra Setda Pemprov Bali. Ditambahkannya, kandidat peraih Widya Kusuma adalah guru terbaik dari semua jenjang sekolah yang telah meraih penghargaan di Kabupaten/Kota masing-masing. “Kandidat peraih Widya Kusuma Provinsi Bali, berasal dari guru TK dua orang, SD dua orang, SMP dua orang, SMA dua orang dan SMK dua orang. Akan diputuskan satu pemenang disetiap jenjang,” imbuhnya. Ia memaknai penghargaan tersebut sebagai hadiah dari alam atas pengabdiannya selama 31 tahun sebagai pendidik.

Istri dari Drs. Gusti Made

Suta ini, memulai karir sebagai guru tahun 1985. Mulai menjabat Kepala di TK Indraprasta sejak tahun 2010. Selama manjabat Kepala Tk, bebrapa penghargaan bergengsi berhasil ia sabet, seperti, Juara Lembaga UKS, Kabupaten Badung tahun 2014, Juara Gugus Jepun 1 hingga ke tingkat nasional, Juara 1 guru teladan Kabupaten Badung, Juara Kepala Sekolah berprestasi Kabupaten Badung 2016 dan yang terakhir meraih Widya Kusuma Provinsi Bali.

Menurut penuturan dr. Made Mandara, selaku ketua yayasan TK Indra Prasta, dirinya menilai I Gusti Ayu Padmi sudah selayaknya dinobatkan sebagai salah satu tokoh pendidikan di Bali. Alasannya, selain prestasinya yang mentereng, guru asal Desa Carangsari tersebut akti dalam berbagai organisasi.

“Saya menilai sudah sangat layak, Bu Padmi menyandang tokoh pendidikan. Pengabdiannya luar biasa. Disampin gberhasil menjadi ibu bagi siswa di sekolah, Bu Padmi juga bisa menjadi ibu bagi guru muda lainnya,” terang Mandara.

Pengalaman Gusti Ayu Padmi dalam organisasi antara lain, Ketua IGTKI PGRI tahun Kecamatan Kuta, tahun 1985-1988, Pengurus IGTKI Kabupaten Badung tahun 1988-1993,

dan Pengurus Pembantu 19982006, Wakil Ketua IGTK Kabupaten Badung 2005-2010, Pengurus Kopkar Kuta Jaya tahun 2010-sekarang, Pengawas di Kospin tahun 2007-sekarang, Bendahara Gugus Jepun, Pengurus PGRI Kabupaten Badung tahun 2014-sekarang dan Pengurus Paiketan Pasemetonan WargaAryaSentongProvinsiBali tahun 2015-sekarang. “Mungkin keterlibatan saya dalam organisasi yang dinilai oleh dewan juri,” tutupnya.

M-009

I Gusti Ayu Padmi FB/GEDE

Layouter: Manik Layouter: Wiadnyana

EKONOMI

8 VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

13225 10128 13714 10194 19127 14963 119.75 1746 3622 9810

KURS BELI 13075 9903 13419 9944 18717 14638 116 1646 3422 9560

Sumber: bni

untungan pada pengembang sehingga mereka tidak mendirikan properti di Malaysia, Singapura, dan di Vietnam, karena di sana ada insentif-insentif itu,” papar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Jokowi telah membenahi kebijakan terkait dana investasi real estate (DIRE) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk daerah. Hal ini perlu dilakukan agar bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Jokowi menekankan pentingnya memberikan insentif kepada para pengembang. Dengan demikian, para pengembang mau untuk membangun di Indonesia, bukan di negara lain.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan Jokowi ingin memangkas BPHTB yang sebesar 5 persen menjadi 1 persen.

“Selama ini DIRE orang taruh di Singapura. Kenapa taruh di kita tidak mau? Karena dikenain BPHTB 5 persen. Kalau di Singapura final, cuma 3 persen.

Kita mau buat 1 persen,” jelas Ahok.

Dikatakan, instrumen memangkas BPHTB jadi satu persen dapat menambah pendapatan negara, bukan mengurangi.

“Dibilang merugikan, tidak dong, tambahan dong. 5 persen tidak pernah dapat kok. Kalau kita turunin 1 persen, ada instrumen keuangan seperti ini, dapat 1 persen kita keuangan,” ujar Ahok. LIP

Menteri Susi Siapkan Rp 60 Miliar Kembangkan Perairan Natuna JAKARTA-Fajar Bali Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah untuk memaksimalkan potensi perikanan di wilayah perairan Natuna. Salah satunya yaitu dengan memindahkan 400 kapal nelayan Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk bisa melaut di wilayah tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, upaya ini dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali kegiatan penangkapan ikan di perairan tersebut. Selain itu, pemindahan 400 kapal i‎ ni juga sekaligus sebagai upaya melibatkan nelayan lokal dalam rangka pengawasan terhadap kapal asing pencuri ikan. “Ini untuk menghidupkan biar banyak nelayan (lokal) di laut itu, sekalian juga untuk mengawasi.

Di sana sudah ada 400 kapal.

Kita juga alihkan dari cantrang ke pursein,” ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Senin (18/7).

Selain itu‎ , agar wilayah tersebut lebih tertata, beberapa fasilitas perikanan juga akan dibangun. Pemerintah akan membangun tempat penyimpanan ikan (cold storage), sen-

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Jokowi Kecewa Pengembang Lebih Pilih Bangun Rumah di Negara Lain JAKARTA-Fajar Bali Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa kepada para pengembang, karena sebagian besar pengembang lebih memilih membangun properti di negara lain. Padahal di Indonesia sendiri masih kekurangan pasokan perumahan.

“Jadi pemilik modal di Indonesia justru mau membangun properti di luar negara kita padahal kita masih membutuhkan sekarang ini kayak rumah, rumah menengah bawah itu masih kurang 13 juta rumah,” kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/7).

Namun Jokowi sebenarnya cukup paham mengapa para pengembang lebih memilih untuk membangun properti di luar negeri dibanding dengan di Indonesia. Jokowi pun tidak bisa menyalahkan para pengembang dengan kenyataan tersebut.

Menurut Jokowi, iklim investasi di Indonesia belum cukup baik bagi para pengembang. Terlihat beberapa peraturan soal tanah masih tumpang tindih sehingga menyulitkan para pengembang untuk membangun kawasan properti.

Selain itu, proses pengurusan izin-izin di sektor properti juga masih lama. Oleh karena itu, untuk mendorong para pengembang membangun kawasan properti di Indonesia, Jokowi menjanjikan insentif.

“Harus ada sebuah insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan sedikit ke-

FAJA R BALI

tra perikanan, sampai tempat penahanan (detensi) untuk nelayan asing yang tertangkap melakukan tindak pencurian ikan di wilayah perairan Natuna. “Jumat ini saya akan ke Natuna untuk siapkan rumah dari nelayan Natuna di sana, fasilitas cold storage. Juga ada peletakkan batu pertama, untuk fasilitas detensi untuk tempat penahanan nelayan.

Kemudian peletakan batu pertama untuk Puskodal (Pusat Komando TNI AL) dan sentra perikanan. Ada perayaan 17 Agustus kita lakukan tahun ini di Natuna, kita siapkan dengan penenggelaman kapal,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjaja mengatakan untuk membangun berbagai fasilitas di wilayah Natuna, akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar per kawasan. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2016. “Anggaran Rp 60 miliar itu untuk satu kawasan, sudah termasuk TPI (tempat pelelangan ikan) dan cold storage. Cold storage ini kapasitasnya 3.000 ton,” tandas dia. LIP

Bupati Suwirta Gagas Kotoran Ternak Jadi Bank Kompos Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan. Ide ini muncul saat Bupati Suwirta mengunjungi kelompokkelompok ternak sapi yang ada di Desa Jumpai dan Tangkas pada saat melaksanakan program bedah desa.

SEMARAPURA-Fajar Bali Usaha ini juga akan menjawab pertanyaan yang muncul dari petani tentang kelangkaan pupuk di tingkat petani.

Strategi yang akan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik berupa pembuatan bank kompos. “Selama ini sering kita dengar ada bank sampah, bank kompos yang belum terdengar,” terang Suwirta.

Gagasan ini muncul ketika Bupati klungkung meninjau kelompok ternak yang belum optimal memanfaatkan kotoran sapi maupun limbahnya, bahkan ada yang dijual murah antara Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 per- truck. “Justeru keuntungan melimpahnya kotoran sapi di peternak dimanfaakan daerah lain untuk digunakan pada tanaman hortikultura seperti sayur dan

jeruk,” ucapnya.

Setelah melihat beberapa kelompok ternak sapi yang kotoran ternaknya tidak diolah dengan maksimal, Bupati Suwirta meminta kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, agar mengkaji untuk mencarikan lahan sebagai tempat pengolahan kotoran sapi untuk dijadikan kompos sehingga kotoran sapi tersebut bisa bermanfaat bagi para petani.

Sementara itu Ketua Kelompok ternak Satya Winangun, Desa Tangkas, Nengah Sudarma mengatakan, proses bank kompos diawali dari kotoran sapi yang ada ditingkat peternak dibeli, dipilih yang berkualitas dijadikan satu dan dibawa kesentra bank kompos untuk diproses dengan teknologi kom-

pos, Hasil kompos ini disalurkan kepada subak, Taman kota atau petani untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil produksi pertanian.

Proses pembuatan kompos meliputi pengeringan bahan baku kompos dengan cara di-

jemur, hasil olahan dimsukkan alat pengolah pupuk organic sehingga ukurannya lebih halus, kemudian dicampur dengan bahan tambahan seperti kotoran ayam, dilanjutkan proses pengayakan, Perlakuan inokulasi bakteri fermentasi kedalam

bahan kompos, kemudian lanjut ke proses fermentasi dan pengadukan hingga proses fermentasi menjadi sempurna (3-4 minggu), terakhir dilakukan proses pendinginan dan packing.W-005

DENPASAR-Fajar Bali Pada,Senin (18/7) di Denpasar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Zulmi mengatakan, dengan dipailitkannya Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (AJBAJ) para nasabah AJBAJ sesegera mungkin menghubungi kurator yang telah ditunjuk OJK. “Kami minta pada para nasabah atau pemegang polis asuransi AJBAJ yang telah dipailitkan oleh Mahkamah Agung untuk segera mendaftarkan tagihan asuransinya kepada kurator yang telah ditunjuk,” jelasnya Dilanjutkan, pihak MA telah menunjuk Raymond Bondgard

Pardede sebagai kurator dari proses pemailitan PT. Bumi Asih Jaya ini. “Para kurator mengundang para pemegang polis Bumi Asih Jaya untuk hadir dalam rapat kreditor pertama tanggal 19 Juli 2016 Jam 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat,” katanya. Sedangkan batas akhir pengajuan tagihan jelasnya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 Jam10.00 WIB bertempat di Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Tower 6th, Jalan Letjend Soeparno No. 34

Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.

“Sementara untuk rapat pencocokan (verifikasi) tagihan pajak dan tagihan para kreditor pada tanggal 13 September 2016 Jam 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar No.24, 26,28 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat,” paparnya. Disampaikan, OJK memohonkan pada pihak MA untuk memailitkan AJBAJ karena ketidak mampuannya membayar polis asuransi nasabahnya hinga batas waktu yang ditentukan. “Dalam hal

ini MA telah mengeluarkan keputusan Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015 mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK (Pemohon pailit). Bahkan dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa permohonan pailit dari pemohon pailit dikabulkan serta menyatakan PT.AJBAJ Pailit,” ujarnya.

Lebih lanjut Zulmi menerangkan, berdasarkan keputusan pencabutan izin usaha tersebut, PT. AJ BAJ semestinya melaksanakan penyelesaian kewajiban pada seluruh pemegang polis. “Akan tetapi,

PT. AJ BAJ mangkir dari melaksanakan putusan tersebut, hingga akhirnya OJK mengajukan gugatan pailit pada PT. AJ BAJ melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” tandasnya.

Dirinya berhara pada tanggal 25 hingga, 27 Juli 2016, para kurator akan datang ke Bali untuk itu diharapkan para pemegang polis yang ada di Bali untuk menggunakan kesempatan ini sebaik baiknya.

“Saya juga ingin mempertegas, OJK tidak menangani klaim atas asuransi BAJ, karena semua persoalan yang menyangkut nasabah telah diambilalih oleh kurator,” pungkasnya. M-004

FB/ARTAYASA

TINJAU- Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta ketika meninjau kelompok ternak di Desa Jumpai dan Tangkas pada saat melaksanakan program bedah desa

AJBAJ Pailit, OJK Sarankan Nasabah Segera Hubungi Kurator

Orang Asing, Tetap Memperoleh Santunan Dari Jasa Raharja DENPASAR-Fajar Bali Kepala Jasa Raharja Cabang Bali, Sulistianingtias, menegaskan, bagi orang asing yang berada di Indonesia umumnya dan Bali khususnya jika mengalami musibah kecelakaan tetap akan diberi santunan oleh Jasa Raharja.

“Walau mereka (warga negara asing) jika, seandainya mengalami kecelakan di Bali khususnya tetap akan, dijamin oleh Jasa Raharja,” jelasnya,

Jumat (15/7) di Denpasar.

Untuk besar santunan yang akan diterima mulai dari, meningal dunia sebesar Rp25 juta, luka-luka maksimal Rp10 juta cacat tetap sesuai dengan persen tase kecacatanya maksimal sebesar Rp25 juta dan penguburan jika yang tidak miliki ahliwaris diberikan sebesar Rp2 juta. “Besarnya, santunan yang diberikan juga akan sama diterima oleh warga negara asing dengan warga negara

Sulistianingtias FB/GD AGUNG

Indonesia,” sebutnya.

Menurutnya, terkait dengan warga negara asing mendapat santunan maka dari itu, sosialisasi telah dilakukan. “Sementara ini kami hanya melakukan sosialisasi dari mulut-kemulut, seperti turun langsung kekampus Udayana dikarenanakan di Unud banyak mahasiswa asingnya selanjutnya melakukan kerjasama dengan konsulat Australia agar memiliki akses untuk memberikan sosialisasi

kepada masyarakat Australia khususnya yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya,” ujarnya.

Sulistianingtias menambahkan, dengan melakukan sosilisasi tersebut diharapkan, orang asing yang berada di Pulau Dewata bisa mengetahui seandainya alami musibah kecelakaan tetap akan mendapat santunan dari Jasa Raharja.

M-004

Pemerintah Jamin Keamanan Data Peserta Pengampunan Pajak JAKARTA –Fajar Bali Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjamin keamanan data para peserta pengampunan pajak atau tax amnesty yang menaruh dananya di pasar modal.

Dalam Undang-undang pengampunan pajak, dicantumkan secara gamblang ketentuan keamanan data para pesertan-

ya. “Di dalam undang-undang ditegaskan data yang dimasukan tidak bisa digunakan untuk bukti permulaan terkait bukti pidana lainnya. Bahkan yang membocorkan kena hukuman.

Jadi sangat aman,” ujar Bambang di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/7).

Menurut Bambang, hal tersebut dilakukan sebagai

upaya pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi para peserta tax amnesty. “Kita ingin mereka tetap merasa nyaman, dia akan dapat return yang diupayakan lebih baik dari pada di luar negeri. Untuk itu harus ada kemudahan investasi,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Bambang, pengusaha maupun

perorangan yang mengikuti program pengampunan pajak, akan merasakan ketenangan dalam menjalankan bisnis tanpa mengkhawatirkan denda pajak. “Ada ketenangan dalam urusan pajak, tidak dihantui ketakutan untuk diperiksa pajaknya,” tutur Bambang.

D e n ga n m e n g i ku t i t a x amnesty maka wajib pajak

ataupun pengusaha dapat berbisnis dengan tenang ke depannya, misalnya saat melakukan ekspansi bisnisnya. “Tidak usah khawatir akan tunggakan pajak, bisa berbisnis dengan tenang, karena dananya sudah dilaporkan semuanya di tax amnesty yang memiliki waktu hingga 31 Maret 2017,” pungkas Bambang. KP

Jalankan Tax Amnesty, Kemenkeu Rilis 2 Aturan JAKARTA-Fajar Bali Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan dua aturan pelaksana dari Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty.) ‎Aturan turunan tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tata cara pelaksanaan tax amnesty dan mengenai investasi repatriasi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, setelah mengeluarkan dua peraturan tersebut, Kementerian Keuangan masih akan menerbitkan beberapa PMK lagi. “Hari ini dua. PMK

tata cara dan PMK mengenai investasi untuk repatriasi. Nanti akan ada beberapa lagi,” kata di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin(18/7).

Dalam PMK investasi repatriasi tersebut, Kementerian mengatur mengenai ketentuan lembaga keuangan yang bisa menjadi bank persepsi dan batasannya. Dia mengatakan, bank persepsi harus masuk dalam kategori BUKU 3 dan mengunci selama tiga tahun melalui trustee, kustodian, dan Rekening Dana Nasabah (RDN). “Artinya bagi yang be-

lum punya fasilitas tersebut masih bisa dengan segera menyiapkan fasilitas tersebut.

Bank yang ditunjuk pun harus menerima surat penetapan dari Kementerian Keuangan, di situ ada kontrak yang intinya memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan untuk bisa melihat pergerakan dana,” jelasnya.

Sedangkan mengenai daftar bank persepsi, Bambang belum memilikinya dan masih bisa berkembang sesuai dengan aturan yang ada. Sejauh

ini Kementerian Keuangan telah memberikan tawaran terhadap bank-bank yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, bank-bank itulah yang memutuskan apakah ikut menjadi bagian bank persepsi atau tidak. “Kita ingin bisa memastikan bahwa selama tiga tahun itu tidak keluar dari Indonesia. PMK hari ini. Nanti sore ada konferensi pers tetang PMK tersebut. Kita harus tanya mereka berminat atau tidak.

Sudah diundang,” tandasnya.

Sebelumnya pada 11 Juli 2016, pemerintah telah men-

unjuk tujuh bank nasional yang siap menampung dana repatriasi dari penerapan pengampunan pajak (tax a‎ mnesty). Salah satu bank tersebut yaitu BCA. “Ada tujuh bank, empat bank pemerintah (Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI), BTPN, BCA, Danamon.

Ada dua bank syariah cuma tidak disebut,”‎ ujar Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja.

Dia mengatakan, pihaknya tidak menyiapkan produk khusus atau produk baru untuk menampung dana repatriasi ini. Menurut dia, dana tersebut nantinya akan ditampung pada

produk perbankan yang sudah ada. “Tidak biasa saja, lewat deposito, ujungnya mereka akan tempatkan di tempat lain juga, boleh proyek.‎ Kita siapkan dana masuk dari nasabah. Kita bantu sosialisasi, saya kira Apindo dan Hipmi juga diminta bantu sosialisasi,” ucapnya.

Jahja mengungkapkan, dana tersebut disimpan di bank nasional selama 3 tahun di perbankan nasional. Setelah itu, dana tersebut baru bisa digunakan untuk investasi dan sebagainya. “Dana masuk harus di lock-up selama 3 tahun, kita

harus monitor juga. Selama di kita kita monitor, setelah boleh keluar, boleh pindah ke mana.

Setelah itu misalnya beli SBN itu di Kemenkeu yang monitor, beli saham nanti perusahaan sekuritas yang memonitor. Tergantung sesudah dari bank itu ditempatkan ke mana,” jelasnya.

Jahja menyatakan, masingmasing bank yang ditunjuk pemerintah tersebut tidak mendapat porsi untuk dapat menarik dana tax amnesty. Dia juga belum bisa memprediksi berapa besar dana yang akan masuk ke BCA. LIP Layouter: Manik

PARIWARA

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

9

239/VII/KTR

244/VII/KTR

240/VII/KTR

BINTANG BUSANA

HOUSE OF KEBAYA

BETUTU KHAS BELAYU “Pasti Enak”

Menjual kebaya modifikasi ready to wear, kain songket, kain endek, kebaya bordiran, clutch bag, dan lain-lain.

Jl. Tukad Musi No 3C Denpasar Telp : 0361-8497598

@bintangkebaya

241/VII/KTR

DIBUTUHKAN SEGERA

WARTAWAN & MARKETING Kualifikasi umum • Laki Laki /Perempuan • Memiliki kendaraan sendiri • Siap bekerja keras • Mampu bekerja dalam tim

MENERIMA PESANAN :

- Ayam Betutu - Bebek Betutu - Lindung Saur - Lindung Suna Cekuh - Gerang Kacang Saur

- Abon Ayam - Kerupuk Babi - PARSEL HARI RAYA (Betutu, Lindung, Gerang, dll)

“BISA DELIVERY” Telp : 081933015969

243/VII/KTR

238/VII/KTR

WARTAWAN • Lulusan S1 segala jurusan MARKETING • Pendidikan SLTA/ Sederajat • Berpenampilan menarik • Memiliki kemampuan Public Speaking

DIJUAL

Kirim Lamaran CV ke :

1. Jual murah Rumah Ls 550 M2, Perum Moding Sari No. 1 Rp. 2.5 M Hub. 085101906667 2. Jual Tanah Ls 10000 M2, Jl. Utama Padangbay-Denpasar (cocok Kavling, Gudang, Filla dan Swalayan) Rp. 10 M, Hub. 085100209999 3. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt. II, Jl. Ken Umang No. Ubung, Denpasar Rp. 1.4 M Hub. 085100733027 4. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt III, Jl. Ken Arok, Gg Anggrek Mas, Denpasar, Rp. 1.4 M Hub. 087862233688 5. Jual Tanah Sanur/Padanggalak Ls 3945 M2, Hub. 085100209999 6. Jual Tanah Sawah Desa Munggu (Dekat Perum Greenlot) 550 M2 Rp. 100 Jt/ are 7. Jual Tanah Kavling 105 M2, Perum Gria Anugrah Jimbaran, Rp. 550 Jt. Hub. 085100209999 8. Jual Rumah 145 M2 Lt. II, Perum Kampial, Jimbaran, Rp. 850 Jt Hub. 085100209999 9. Jual Tanah Kavling Ls 90 M2. Perum Gria Anugrah, Jimbaran Rp. 450 Jt Hub. 085100209999 10. Jual Kebun di Pinggir Sungai Desa Sangeh Ls. 3300 M2 Rp. 1.5 M Hub. 11.Jual Kebun di Pinggir Sungai Ayung Petang, Ls. 6300 M2, Rp. 1.6 M Hub. 12.Jual Toko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. 800 Jt Hub. 085100733027 13. Jual Toko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. 800 Jt Hub. 085100733027

Harian Umum FAJAR

BALI

Jalan Indra Jaya No. 8 Ubung Kaja, Denpasar - Bali Phone : (0361) 411283

537/XII/KTR 034/I/KTR

334/VIII/KTR

680/IX/glh

Layouter: Manik

POLITIK

10

FAJA R BALI

SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

Puspayoga Diplot Jadi Menteri Pariwisata Reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) jilid II yang dijadwalkan akan diumumkan usai hari raya Lebaran, ternyata hingga kini belum ada kepastian dari pihak Istana, Namun susunan komposisi reshuffle kabinet tersebut justru malah sudah beredar luas di kalangan media pada Minggu (17/7).

DENPASAR-Fajar Bali Salah satu pos menteri yang mengalami pergesaran adalah posisi menteri Koperasi dan UMKM yang dijabat putra Bali, AAN Puspayoga. Mantan wakil gubernur Bali ini selanjutnya dikabarkan akan diplot untuk mengisi posisi sebagai menteri Pariwisata untuk menggantikan Arifyahya.

Dengan begitu, jabatan menteri Pariwisata yang selama ini identik menjadi langganan dipegang putra Bali tersebut, kembali akan dijabat oleh putra asal Bali. Terakhir putra Bali yang memengang jabatan posisi ini adalah Jero Wacik dari Partai Demokrat saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sedangkan posisi Puspayoga sebagai menteri Koperasi dan UMKM

akan dipegang oleh Defiyan Cori yang berlatar belakang seorang ekonom jebolan Universitas Gajah Mada (UGM).

Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, kini tercatat menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Muda Indonesia (FEMUI).

Sebelumnya, Defiayan juga dikenal sebagai pengamat ekomomi yang sangat vocal mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. Ia sering menulis sebagai kolomnis di sejumlah media nasional dalam bidang ekonomi makro.

Meski Defiyan bukan berasal dari partai politik, melainkan dari kalangan profesional. Namun jika melihat latar belakangnya yang merupakan alumni HMI, diperkirakan ia mempunyai kedekatan dengan Wapres

Jusuf Kalla yang juga sama-sama alumni HMI. Apabila melihat susunan komposisi reshuffle Kabinet Kerja jilid II, masih kental didominasi oleh kalangan parpol, khususnya partai pengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Di antaranya dengan masuknya nama baru kader PDI-P Budiman Sudjatmiko yang dijatah untuk menempati pos menteri Pangan/Bulog/Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pangan Nasional. Pun halnya Puspayoga yang juga merupakan kader tulen PDI-P Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristianto mengatakan, suatu hal yang wajar jika partai politik yang berkuasa mendapat jatah kursi menteri. Hal itu pun berlaku bagi partai yang mendeklarasikan mendukung Presiden dan pemerintah.

“Suatu hal yang wajar bagi parpol setelah mendapatkan kekuasaan politik untuk kemudian menempatkan kadernya yang terbaik. Itu sistem demokrasi yang kami bangun,” ujar Hasto dikonfirmasi pada Senin (18/7) kemarin.

Stop Polemik Reklamasi, Dewan Dukung Pastika Temui Presiden DENPASAR-Fajar Bali DPRD Bali mendukung langkah Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk menemui Presiden RI Joko Widodo terkait polemik rencana reklamasi Teluk Benoa. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama seusai menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bali di ruang Gabungan DPRD Bali, Denpasar, pada Senin (18/7) kemarin.

I Nyoman Adi Wiryatama menyatakan, agar polemik rencana rencana reklamasi Teluk Benoa cepat terselesaikan, salah satu langkah tepat dengan meminta petunjuk dari Pemerintah Pusat . “Saya mendorong Pak Gubernur agar segera menanyakan secara tegas kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Kita dukung Pak Gub (Gubernur, red) menyampaikan langsung ke-

pada Pak Presiden,” katanya pada Senin kemarin.

Menurut Adi Wiryatama, sampai saat ini persoalan rencana reklamasi teluk seluas sekitar 700 hektar tersebut masih belum ada kejelasan akan dilanjurkan atau dihentikan.Sehingga hal inilah yang memicu polemik di tengah masyarakat Bali.

Apalagi sudah munculnya dua kelompok yang bersitegang antara yang pro dan kontra. “Ini kan masih belum jelas, masih mengambang.

Akan distop atau diteruskan,” tegasnya.

Ditambah lagi, lanjut Adi Wiryatama dengan banyaknya pertanyaan yang masuk kepada legislatif dan eksekutif, baik dari kelompok pro maupun kontra terhadap rencana reklamasi tersebut. Pihak legislatif dan eksekutif pun dibuat bingung untuk memberikan

jawaban. Pasalnya, Pemerintah Pusat sebagai pihak yang berwenang tidak memberikan ketegasan soal bagaimana kelanjutan rencana tersebut. Apalagi, masyarakat Bali sudah tak sabar ingin segera mendapatkan keputusan pasti.

Dengan adanya keputusan dari Presiden Jokowi, terkait hal itu diharapkan akan bisa mengakhiri polemik yang sudah menjadi bola liar di masyarakat selama ini “Selama ini banyak yang bertanya, yang pro tanya, yang kontra juga nanyain, muter-muter aja terus.

Kuncinya kan sebetulnya ada di Presiden. Kalau Presiden akan menghentikan atau memberlakukan, ya jelas kita akan tegas karena kita tahu sikapnya. Itu saja yang bisa kita lakukan, sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan di sini,” jelasnya. M-005

DPRD Bali Gelar Rapat Kerja Bersama Gubernur

Menurut Hasto, partai memiliki tugas menempatkan kader terbaik dalam jabatan strategis. Hal tersebut dilakukan demi terlaksananya kebijakan strategis partai yang melekat dengan kebijakan bernegara. “Melalui Pemilu kami dapat kepercayaan rakyat, dan kepercayaan tersebut digunakan untuk menempatkan orang-orang terbaik dalam jabatan strategis, itu hukum demokrasi,” pungkas Hasto. R-007

AAN Puspayoga FB/DOK

Hari Ini Piodalan di Pura Pura Dharma Praja Udiyana DPRD Bali

Tingkatkan Kebersamaan, DPRD Bali Gelar Ngelawar Bersama DENPASAR-Fajar Bali Demi menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali, pimpian berserta anggota Dewan juga staf DPRD Bali menggelar acara ngelawar bersama di halaman parkir belakang Sekretariat DPRD Bali, Senin (18/7) kemarin. Dengan menggunakan pakaian adat Bali madya, semua anggota Dewan dan staf tampak berbaur bersama dan saling gotong royong. Digelarnya acara ini serangkain upacara piodalan di Pura Dharma Praja Udiyana di DPRD Bali yang bertepatan dengan Purnama Kasa, Selasa (19/7) hari ini.

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, sebelum ngelawar bersama, dirinya bersama anggota Dewan juga para staf Sekretariat DPRD Bali melakukan ngayah ngiyas di Pura Dharma Praja Udiyana yang baru usai direnovasi. Sebenarnya tradisi ngelawar ini telah dilakukan sejak tahun lalu. Sehingga ke depan, tradisi ngelawar bisa terus berlanjut.

DENPASAR-Fajar Bali Langkah Ketua DPD Bali I Wayan Koster maju sebagai calon gubernur yang diusung PDI-P pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 nanti, tampaknya semakin mantap.

Pasalnya, tokoh DPP PDI-P yang punya pengaruh kuat setelah sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yakni Prananda Prabowo dikabarkan sudah memberi sinyal restu pencalonan Koster.

Kini Koster digadang-gadang diduetkan dengan dua tokoh puri, AA Gde Agung (Puri Agung Mengwi) dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace (Puri Agung Ubud). Sebetulnya Koster dikabarkan lebih sreg berduet dengan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. Hanya saja, konon Rai Mantra meminta jatah posisi sebagai calon gubernur. Belakangan Koster juga mengincar tokoh Golkar yang juga mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Fajar Bali, dipilihnya keempat tokoh tersebut tak lepas dari berbagai pertimbangan politis. Khususnya dalam kemampuan mendulang suara serta pengalaman memimpin dalam birokrasi pemerintahan.

Karena keempat tokoh tersebut, sama-sama pernah menjadi kepala daerah kabupaten/kota. Di

Adi Wiryatama menjelaskan, tujuan ngelawar bersama ini selain menjaga tradisi juga sebagai bentuk membangun kebersamaan antaranggota Dewan berserta staf DPRD Bali.

Sebab pada kegiatan semacam ini, semuanya bisa membaur bergotong royong tanpa ada pembedaan sekat antara bawahan dan atasan. “Dalam kegiatan ngelawar seperti ini, antara pimpinan, anggota dan staf berbaur tanpa ada sekat. Semua berbaur bersama mengambil pekerjaan masing-

masing. Ada yang membuat mengolah buah nangka (ramasan), memarut kelapa, memotong ayam, meracik bumbu dan menggoreng daging dan merebus sayur kacang. Semua berinteraksi dan penuh kebersamaan untuk ngayah dengan tulus iklas, “ katanya sembari memotong daging ayam.

Terkait bahan-bahan yang dipakai dalam acara ngelawar tersebut, semuanya merupakan hasil sumbangan dari para pimpinan Dewan dan masingmasing komisi. Di antanranya, Komisi I menyumbang buah nangka untuk bahan lawar, Komisi II mengeluarkan sayur kacang panjang, Komisi III menymbang kelapa. Sedangkan Komisi IV mendapat jatah menyiapkan nasi putih. Sementara pimpinan dan sekretariat menyiapkan daging yang akan diapakai untuk ngelawar.

“Pimpinan menyumbangkan satu babi guling ciri khas Tabanan,” sebutnya.

Sementara upacara yang akan digelar yakni upacara pecaruan panca rupa, melaspas

bangunan pelinggih, mupuk pedagingan dan piodalan pedudusan alit. Upacara akan dipuput Ida Pedanda dari Geriya Sanur dan Ida Pedanda Budha dari Geriya Tabanan. DPRD Bali juga menghimbah agar para anggota Dewan membawa ayam untuk pelaksanaan tabuh rah. “Saat upacara digelar diharapkan semua anggota dan staf hadir dengan membawa ayam untuk pelaksanaan tabuh rah,” himbaunya.

Sedangkan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali Wayan Suarjana mengatakan, pelaksanaan piodalan menggunakan dan renovasi pura menghabiskan biaya mencapai Rp400 juta yang bersumber dari APDB 2016. Sementara biaya banten menghabiskan dana sebesar Rp 25 juta. “Harapannya, dengan adanya persembahan yadnya yang tulus dan iklas ini, semuanya bisa berjalan lancar. Kita selalu memohon agar diberikan kedamaian serta keselamatan khususnya semua umat di lingkungan DPRD Bali,” harapnya. M-005

samping itu, keempatnya sudah cukup dikenal dan populer di kalangan masyarakat Bali.

Selain itu,Koster juga dikabarkan condong memilih pendamping yang relatif bersih.

Pertimbangannya agar dalam kampanye pemilihan Pilgub nanti tidak menjadi sasaran tembak atau serangan black campign dari lawan-lawan politiknya. Sebab dikhawatirkan hal itu akan mengalihkan dukungan suara di luar kelompok pemilih tradisional PDI-P. Khususnya kelompok pemilih rasional.

Jika dilihat, keempat tokoh ini terbilang sukses dan berprestasi ketika menjadi kepala daerah kabupaten/kota. Mereka juga merupakan representatif dari keterwakilan wilayah pemilik suara potensial dan juga bisa diterima lintas kelompok di masyarakat. Sebutlah Wayan Geredeg yang meski bukan merupakan representasi keterwakilan wilayah Bali Selatan, namun Kabupaten Karangasem yang berada di Bali Timur tersebut merupakan kantong suara terbesar nomor dua di Bali setelah Buleleng.

Kembali menyoal menguatnya Gde Agung dan Cok Ace menjadi pendamping Koster di Pilgub 2018, menurut sumber Fajar Bali di internal PDI-P Bali menyebutkan bahwa Gde Agung dan Cok Ace dinilai se-

bagai tokoh yang relatif sangat bersih. Tentunya, lanjut sumber tersebut, keduanya bisa diterima semua lintas kelompok masyarakat. “Apalagi keduanya adalah tokoh puri. Ini nilai plus tersendiri. Karena juga bisa menjadi modal politik untuk mendulang suara lewat kekuatan jaringan puri,” ujarnya.

Sayangnya sumber ini, ketika ditanya siapa yang kira-kira lebih berpeluang mendampingi Koster mengaku tidak tahu pasti.

“Yang jelas keduanya sama-sama berpeluanglah. Soal siapa nanti kan itu masih jauh waktunya untuk bisa dipastikan sekarang.

Apalagi masih ada mekanisme parpol,” tukasnya.

Sebelumnya pada Kamis (14/7) ketika dikonfirmasi Fajar Bali, A.A. Gde Agung tidak menyatakan secara tegas soal kesediaanya dicalonkan pada Pilgub Bali 2018 nanti. Gde Agung hanya menyebutkan bahwa untuk mengabdi kepada masyarakat tidak harus berada di singgasana jabatan. “Untuk mengabdi kepada masyarakat, iya berada di tengahtengah masyarakat seperti ini.

Melayani masyarakat tidak perlu dengan kursi jabatan,” sahutnya menjawab pertanyaan Fajar Bali di sela-sela kegiatan Fetival Barong Regeneration Taman Ayun, di Mengwi, Badung, Kamis pekan lalu.

Mantan bupati Badung dua

periode ini menambahkan bahwa setelah tak lagi menjabat dirinya malah lebih punya waktu melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Khususnya di bidang pelestarian seni budaya Bali. Bahkan ia bisa selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Sebab menurutnya, lahan pengabdian kepada masyarakat maupun untuk bangsa dan negara bisa melalui berbagai bidang dengan beragam cara.

“Melayani masyarakat di tengah masyarakt seperti ini (setelah tak lagi menjadi bupati, Gde Agung lebih banyak aktif dalam kegiatan pelestarian seni budaya Bali, red). Berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara seperti ini juga bisa (Aktif dalam kegiatan seni dan budaya, red).

Kan Anda lihat seperti sekarang ini (aktif dalam sanggar seni budaya binaannya melestarikan tari Barong dan Topeng, juga menggelar festival budaya),” tukasnya.

Disinggung jika nantinya ada parpol yang meminang dirinya sebagai calon gubernur pada Pilgub 2018 nanti? Gde Agung juga tidak menjawab secara tegas soal kesediaanya. Ia hanya menyebut bahwa parpol di Bali sudah memiliki banyak calon yang bisa diusung. “Parpol kan sekarang sudah punya caloncalonnya,” kelitnya. R-007

Wayan Suarjana

FB/DOK

Berencana Panggil BPJS Guna Bahas Sinkrosinasi JKBM Gde Agung-Cok Ace Menguat Dampingi Koster DENPASAR-Fajar Bali DPRD Bali melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika di ruang Rapa t Ga bu nga n DP R D Bali, Senin (18/7) kemarin. Dalam pertemuan itu, selain membahas evaluasi kinerja Pemprov Bali selama setahun, juga soal sinkronisasi program Jaminan Kesehaatan Bali Mandara (JKBM) dengan BPJS dari Pemerintah Pusat.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyatakan, evaluasi perlu dilakukan. “Inti dari Raker ini adalah untuk evaluasi keseluruhannya terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Semuanya sudah bisa berjalan,” kata Adi Wirtama seusai menggelar Raker pada Senin kemarin.

Mantan Bupati Tabanan dua periode ini menjelaskan, walaupun secara keseluruhan program dan kinerja Pemprov Bali sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa cacatan yang harus diperbaiki dan dirapikan. “Tapi masih ada hal-hal yang perlu kita rapikan. Akan tetapi, hal itu tak begitu mempengaruhi,” imbuhnya.

Adi Wiryatama

FB/DOK

D a r i p a n d a n g a n nya , beberapa hal yang perlu dilakukan untuk segera dirapikan, yakni Program Bali Mandara khususnya soal Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Di mana, saat ini Pemerintah Pusat juga mengeluarkan jaminan sosial berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal inilah yang perlu disinkronkan sehingga akan tersambung.

“Prediksi kita ke depan itu antara JKBM dengan BPJS. Kan itu tidak nyambung,” sebutnya.

Sebagai tindak lanjutnya, DPRD Bali berencana akan menggelar pertemuan khusus dengan pihak BPJS. Karena, selama ini proses pengurusan BPJS

tergolong sangat berbelitbelit. Sehingga hal inilah yang dianggap tidak adanya ketersambungan dengan JKBM. Selain itu, sesuai instruksi Pemerintah Pusat, BPJS “diwajibkan”, akan tetapi program JKBM merupakan program kesehatan gratis bagi siapa pun asalkan mempunyai KTP Bali.

Ini juga menjadi tumpang tindih. “Kita mungkin akan buat pertemun khusus dengan BPJS, karena selama ini kan tidak nyambung. Dan juga BPJS itu sulitnya luar biasa, jangankan rakyat, kita saja yang tahu juga sulit. Ini berdasarkan keluhan dari warga di kampung,” tambahnya.

Jika dilihat dari tujuaannya, BPJS sangat bagus dan membantu. Hanya saja sampai saat ini belum ada titik temu yang tepat terutama dengan JKBM yang lebih dulu ada di Bali.

Maka dari itu, pihaknya akan duduk bersama dengan pihak eksekutif untuk membuat perumusan dan pola yang tepat untuk menyikapi persoalan tersebut. “Kita ini pro rakyat, initinya bagaimana rakyat bisa berobat,” pungkasnya. M-005

Layouter: Wiadnyana

SAMBUNGAN

FAJA R BALI SELASA, 19 JULI 2016 l Tahun XVI

11

Pengerajin PKB Pertanyakan Kompensasi Kerugian Ditegaskan Ganti Rugi Harus Sesuai Dengan Aturan

FB/IST

Kapolri Pastikan Tak Ada Aliran Dana Luar Negeri ke BNPT dan Densus 88 JAKARTA-Fajar Bali Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa selama ini kepolisian selalu melakukan evaluasi terkait penanganan terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88). Tito menegaskan, upaya pemberantasan terorisme oleh satuan Densus 88 dilakukan berdasarkan pendekatan penegakan hukum dan sesuai dengan prosedur ketetapan yang berlaku.

“Selama ini kami sudah lakukan evaluasi penanganan terorisme dan apresiasi cukup banyak dari banyak pihak,” ujar Tito, usai silaturahim Idul Fitri 1437 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin (18/7).

“Kami gunakan pendeka-

tan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku,” kata dia. Tito juga menuturkan, anggaran pemberantasan terorisme yang dimiliki oleh Polri selalu diaudit secara detail oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap dua sampai tiga bulan.

Hasil yang dikeluarkan oleh BPK pun, kata Tito, wajar tanpa ada catatan. Dia juga menampik kabar bahwa selama ini Densus 88 telah menerima anggaran pemberantasan terorisme dari luar negeri.

Menurut Tito, anggaran yang digunakan Densus 88 telah dipertanggungjawabkan secara jelas dan bersumber dari Pemerintah. “Soal anggaran, itu sudah diperiksa oleh BPK secara detail 2-3. Baik di BNPT maupun Densus 88. Hasilnya wajar tanpa pengecualian, tan-

pa catatan apapun. Artinya tidak ada masalah dan tidak ada anggaran dari luar negeri seperti apa yg disampaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi membentuk Tim Evaluasi Pemberantasan Terorisme.

Tim yang beranggotakan 13 orang ini akan memberikan evaluasi terkait upaya pencegahan dan penang gulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, tim ini terbentuk sesuai amanat Undangundang HAM No 39/1999 dan sejumlah undang-undang terkait lainnya.

Selain itu, juga panduan penanganan terorisme yang dipublikasikan oleh Dewan I-HAM PBB (Fact Sheet No 32) yang menekankan bahwa penanangan terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Meskipun seseorang telah diduga sebagai teroris.

“Tim ini terbentuk sesuai mandat, tujuannya memberikan evaluasi terkait penanganan terorisme apakah sudah sesuai dengan prinsip penegakan moralitas hukum, prinsip penegakan hak asasi manusia, prinsip kejujuran, serta transparansi proses penanganan terorisme itu sendiri,” ujar Hafid, di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (15/7). KP

DARI HALAMAN 1

memang menerapkan satu kebijakan yang begini drastis ini tidaklah mudah. Jangankan BPJS yang bisa diakses di semua RS dan dokter swasta, kita (Pemprov) saja dulu JKBM yang hanya diterapkan di puskesmas dan RS pemerintah juga babak belur. Ini tidak sederhana, sampai setahun masih belum beres.

Ide JKBM dari tahun 2009 tapi bisa dilaksanakan tahun 2010, karena kita pelajari dulu. Itupun banyak yang menyalahkan dan kita benahi langsung. Tapi ini kan sifatnya lokal, lebih cepat bisa dibenahi,” jelasnya.

Mantan Kapolda Bali ini memaklumi mengapa masyarakat Bali masih nyaman memanfaatkan JKBM dibandingkan JKN. Tak hanya masyarakat, dokter dan RS pun masih menghendaki JKBM. Hanya saja, ada Undang-undang yang tidak bisa ‘ditabrak’ dan segera harus diimplementasikan. Menurut Gubernur, jika memang anggota dewan dan semua pihak sepakat, maka bukan hal yang mustahil jika dirinya melanggar Undang-undang tersebut.

“Tapi ini akan kita kaji kembali, kalau memang dewan

sepakat semua sudah sepakat, saya akan melanggar Undangundang. Cuma persoalanya kan bagaimana nanti? Saya sendiri masih dilema dengan JKBM ini.

Di satu pihak kita menghendaki itu, rakyat juga masih menghendaki. Di sisi lain kita melanggar UU. Mudah-mudahan bisa kita pecahkan,” imbuhnya. Tak lupa, Gubernur Pastika juga berencana untuk melibatkan pihak pusat untuk menuntaskan dilema tersebut. Agar ada hitam di atas putih, sehingga kelak Gubernur tidak disalahkan karena melanggar ketentuan. W-019

dan SMK harus benar benar menerapkan system pembelajaran yang baik dengan memasukkan materi narkoba. Langkah lainnya, sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) para calon pelajar harus dilakukan tes urine terlebih dahulu.

“Jangan sampai setelah MPLS terjadi pembiaran hingga mereka bebas mengkomsumsi sabu.

Itu namanya pelajar bodoh kok disekolahin. Semestinya pada saat MPLS mereka sudah tes urine,” terangnya.

Jenderal asal Mengwi ini mengklaim bahwa BNNP Bali siap menindak tegas bagi pelajar atau mahasiswa yang positif narkoba. Apabila positif, pelajar tersebut tidak boleh disekolahkan dulu karena rugi menyekolahkan orang orang kecanduan narkoba. “Sudah pasti jiwa mereka kosong dan pola pikir berkurang dan tidak bakal bisa menerima mata pelajaran,” terangnya. Orang orang ini harus direhab dan dipulihkan,” terangnya.

Penegasan lainnya, Brigjen Suastawa mengatakan bagi pelajar yang tingkat kecanduannya ringan, tetap diperbolehkan sekolah. Namun disisi lain harus dirawat jalan di BNNP Bali. Untuk pelajar pecandu berat, dia berharap agar pelajar tersebut ditunda sekolahnya. “Kalau berat terpaksa ditunda sekolahnya sampai sembuh benar. Nah dengan adanya kasus ini Gubernur juga sudah merencanakan adanya lokasi rehab di Bali,” tegasnya. R-005

amnesty tersebut.

“Seperti pemberitaan di CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty (perjanjian pajak antar dua negara)”, ujarnya.

Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri, ia berharap kebijakan ini dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali, dan segera dapat disosialisaikan kepada para Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Nageri (PMDN) yang ada di Bali.

Sudikerta yang didampingi Sekprov Pemayun pada kesempatan tersebut berharap Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Bali dapat bekerjasama dengan Pemprov Bali khususnya Badan

Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali terkait data PMA maupun PMDN yang ada di Bali, sehingga dapat dikumpulkan secara bersama-sama dan diberikan sosialisasi terkait pelaksanaan peraturan tax amnesty tersebut.

Di samping itu, ia juga berharap Kanwil Ditjen Pajak juga dapat menggerakkan dan membangkitkan semangat masyarakat yang ada di Bali, agar menjadi Wajib Pajak dan membayarkan kewajibannya kepada negara, sehingga kedepannya seluruh masyarakat Bali menjadi wajib pajak yang tertib.

Di sisi lain Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPB) R. Wiwin Istanti, pada kesempatan audiensi yang sama menyampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah melalui Usaha Kecil Menengah (UKM), maka DJPB membuat sistem khusus untuk

mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menyusun sebuah data base bernama Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Menurutnya, SIKP bertujuan menyusun rekam jejak pelaku UKM yang mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah, apabila ada yang sudah menerima KUR sebanyak lebih dari tiga kali, maka secara otomatis ia tidak mendapatkannya lagi, karena diprioritaskan debitur yang baru.

Ia pula berharap kedepannya ada kerjasama yang intensif dengan Pemprov Bali khususnya terkait dengan pemuktahiran data pelaku UKM yang ada di Bali dan yang telah menerima KUR. Selanjutnya, pihaknya juga akan mensosialisasikan sistem tersebut kepada Kabupaten/Kota se-Bali sehingga data-data yang diperoleh dapat disinergikan. W-019

Lagi, Integrasi JKBM ke JKN Dipermasalahkan dewan. Bahkan ia menyampaikan sudah beberapa kali menyampaikan permasalahan tersebut ke DPRD Bali. Tak hanya ke DPRD, Gubernur juga telah menyampaikan ke pihak BPJS. Meski demikian, Gubernur Pastika menyadari untuk menerapkan kebijakan baru memang tidaklah mudah. Permasalahan serupa pernah dialami Pemprov Bali ketika mulai menerapkan program JKBM. “Sebenarnya ini juga kita sudah sampaikan ke BPJS. Tapi

Lima Pelajar Positif Narkoba DARI HALAMAN 1

dan ekstasi.

“Pelajar dan siswa yang positif akan diantar oleh BNNK Badung, Kepala Sekolah dan Direktur untuk mendapatkan rehabilitasi,” tegas jenderal bintang satu dipundak ini.

Lebih lanjut dikatakan Brigjen Suastawa, melihat fenomena buruk ini sebaiknya Diknas harus lebih peka lagi mengawasi anak didiknya. Terutama dikalangan pelajar SMA

Wagub Dukung Kebiajakn “Tax Amnesty” di Bali

DARI HALAMAN 1 Sitorus menjelaskan secara garis besar bahwa pemerintah pusat telah melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan dari tahun ini hingga tahun 2017, dimulai dengan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang salah satunya menambahkan aturan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak dalam UU tersebut, dan telah disetujui tanggal 15 Juli 2016 lalu.

Senada dengan Sudikerta penerapan tax amnesty ini diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara tentunya dengan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam tax

DENPASAR-Fajar Bali Sepekan lebih Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-38 telah ditutup. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai nasib 26 stand pengerajin yang hangus terimbas kebakaran di arena Pasar Malam Banjar Kedaton. Senin (18/7) kemarin, puluhan pengerajin itu pun mendatangi kantor DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasinya.

Koordinator pengrajin, Bagus Arya Kusuma dalam aspirasinya menuntut agar memperoleh kepastian mengenai kompensasi atas kerugian yang telah dideritanya. Mengingat hingga saat ini, tidak ada tandatanda pihak panitia akan memberikan kompensasi tersebut.

Dirinya berharap penyelenggara turut meringankan kerugian yang mereka alami. Apalagi, sebelum menempati stand, para pengerajin sudah bersedia mengikuti proses seleksi

yang ketat dan membayar sewa hingga Rp 5 juta. “Kami sangat berharap pemerintah dapat meringankan kerugian yang kami derita,” pintanya.

Tak hanya pengerajin, dalam rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif pun permasalahan ini kembali mencuat. Anggota DPRD Bali, Nyoman Parta mempertanyakan mengapa selama PKB berlangsung para pengerajin tidak dilengkapi dengan asuransi. Akibatnya, kini para penyewa stand yang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah menuntut agar pemerintah turun tangan.

Jika tak memberikan kompensasi kerugian, paling tidak biaya sewa stand dapat dikembalikan.

Dirinya pun menyarankan agar Pemprov juga berkonsultasi dengan BPK, untuk memberikan celah pemberian bantuan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menyampaikan pihaknya masih

melakukan kajian. Mengenai formula bantuan yang akan diberikan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebab, kini regulasinya sangatlah ketat. Seluruhnya harus bekerja berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Menurut Gubernur Pastika, bantuan yang paling memungkinkan diberikan adalah dengan menggunakan dana darurat.

Namun, Provinsi Bali tidak mengenal adanya istilah dana darurat, yang ada hanyalah dana tidak terduga atau dana bencana. Itupun harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Sasaran yang diberikan harus benar-benar tepat. “Ini ada ketentuannya, siapa yang kita kasi. Nanti kalau kita kasi ke orang yang tidak sesuai, bisa salah. Sekarang harus bekerja benar-benar berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria,” jelasnya. W-019

JAKARTA-Fajar Bali Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta bertanggung jawab atas implikasi beredarnya vaksin palsu. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), kasus vaksin palsu membawa dampak buruk untuk profesi dokter dan rumah sakit Indonesia serta menimbulkan keresahan masyarakat.

“Mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPOM RI untuk bertanggung jawab atas terjadin-

ya implikasi negatif yang terjadi akibat tidak baiknya protokol penanganan vaksin palsu,” kata Sekjen Pengurus Besar (PB) IDI, Adib Khumaidi di kantor PB IDI, Jalam Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, Senin (18/7).

Kemenkes dan BPOM juga diminta memulihkan situasi tidak kondusif saat ini dengan membuat protokol penanganan yang baik. Selain itu, kata Adib, pihaknya juga meminta agar Kemenkes dan BPOM menyampaikan kepada publik mengenai solusi bagi anak-anak yang mendapat vaksin palsu.

Adib melanjutkan, Kemenkes juga harus menyatakan bahwa

dokter, tenaga kesehatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan adalah korban dari oknum pemalsu vaksin. Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak membiarkan dokter, tenaga kesehatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghadapi keluhan masyarakat tanpa adanya jalan keluar atau solusi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 23 tersangka terkait kasus vaksin palsu.

Tidak hanya dokter, mereka yang terlibat juga termasuk bidan, pemilik apotek, perawat, distributor, hingga produsen vaksin palsu. KP

DARI HALAMAN 1

tai yakni Pembangunan Nasional Semesta Berencana dapat berjalan dengan lancar. Sehingga, siapapun nanti yang manjadi tandemnya diharapkan dapat berjalan seiring dan mampu saling bersinergi. “Tujuan kami yang jauh lebih penting dan mulia adalah itu bisa diabdikan untuk kepentingan rakyat Bali. Untuk itu ke depan kepemimpinannya harus benar-benar sinkron dan satu visi dan misi, dan itu bisa dilakukan kalau pasangannya kader dengan kader,” harapnnya.

Saat ditanya siapa figur yang dimaksud, anggota Komisi X DPR RI berkilah bahwa belum saatnya dipublikasikan. Hanya saja, Koster sedikit memberikan gambaran terkait siapa yang akan menjadi wakilnya pada Pilgub bali 2018 mendatang. “Kalau calonnnya sudah dari Buleleng ya Wakilnya kan bukan dari Buleleng lagi. Siapa orangnya?

Tunggu tanggal mainnya yang tepat,” tandas Koster.

Sementara itu, bakal calon Gubernur Bali yang diusung oleh

Golkar Ketut Sudikerta mengaku bahwa saat ini belum terlalu memikirkan siapa yang akan menjadi pendampingnya pada Pilgub 2018 nanti. Sudikerta mengaku saat ini Partai Golkar Masih fokus melakukan konsolidasi. “Saya belum berkomunikasi dengan siapa-siapa saat ini, baik partai atau figure-figur yang ada. Saya belum belum berfikir ke arah sana. Saya masih fokus konsolidasi organisasi dahulu,” jelas Sudikerta saat ditemui seusai mengikuti Rapat Kerja bersama DPRD Bali, Senin (18/7) kemarin.

Terkait kesolidan Partai Golkar Bali pada Pilgub 2018 mendatang, Wakil Gubernur Bali ini mengklaim jika sampai saat ini masih solid dan tak ada istilah perpecahan. Maka dari itu, pembahasan Pilgub akan dilakukan setelah pelantikan pengurus DPD II nanti. “Kalau kita sih sudah siap dan solid, secara organisatoris kita sudah solid terkonsolidasi, tunggu nanti habis pelantikan baru dibahas,” pungkasnya. M-005

mampu membangun rumah yang layak huni. Bukan saja keterhimpitan ekonomi yang dialaminya, beban hidup keluarga ini pun bertambah sebab putra sulung mereka Gede Darmanta (5) mengalami kelainan sejak lahir. Gangguan saraf membuat putranya harus dipangku setiap hari. ”Kami silih berganti mengasuh Gede Darmanta, sebab ketika kami memberikan makan, kami harus mengunyahnya terlebih dahulu, jika tak demikian anak kami tak mau makan. Jika ada pekerjaan, bisa dapat uang 40 ribu per harinya, istri mengasuh dan mengawasi anak pertama kami yang mengalami cacat. Ingin punya rumah namun keadaan kami

miskin, tidak punya biaya untuk membangun rumah layak huni, uang hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari saja,”cetus Simpen dengan tatapan mata kosong.

Ketut Simpen Ada sangat berharap ada pihak yang sudi kiranya mengulurkan tangan membantu dengan memberikan pengobatan gratis kepada anaknya. “Kami bersyukur ada orang yang kasihan kepada keluarga kami dengan memberikan pinjaman tempat tinggal ini, utamanya kami ingin melihat anak kami sembuh dan bahkan kami juga harapkan kepada pemerintah agar bisa diberikan bantuan kepada kami seperti bedah rumah,”harapnya. W–008

yang dimaksud, Syaril masih enggan untukmembeberkannya.“Yangjelas masih diseputaran rumah tangga dewan lah,”ungkapnya. Apakah pihak travel juga bisa dijadikan tersangka? Ditanya begitu, Syaril hanya menjawab kemungkinan bisa. Tapi dikatakannya, saat ini pihaknya masih fokus pada internal dewan.

“Bisa saja (pihak travel jadi tersangka) tapi saat ini kami masih fokus di dalam, setelah itu mungkin akan ada pengembangan,”tegasnya.

Ditanya soal kerugian negara

dalam kasus ini, Syaril mengatakan tidak terlalu besar. Dijelaskan, awal mula ada kasus Perdin ini berdasarkan temuan BPK. Disana terjadi mark up. “Tapi dari perhitungan jaksa awalnya tidak sampai Rp 1 miliar, nah setalah dilakukan audit lebih jauh lebih dari itu,”pungkasnya.

Apakah akan ada penahanan?

“Belum ada, nanti kalau ada akan saya kabarkan. Yang jelas kasus ini sudah sampai tahap pemberkasan. Setelah pemberkasan akan kita serahkan ke jaksa peneliti,”tandasnya. W-007

Kemenkes Diminta Tanggung Jawab Dampak Negatif Vaksin Palsu

Soal Pendamping, Koster Prioritaskan Kader Sendiri partai lain untuk mengajak berkoalisi terus terang berterima kasih,” ujar Koster saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

Koster menjelaskan, terkait pendamping, dirinya masih akan melihat dinamika politik kedepan. Pasalnya, saat ini PDI-P untuk melakukan perhitungan politik dan membuka peluang untuk berkoalisi. Walapun jika dilihat dari perolehan kursi di Legislatif, PDI-P sudah bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. “Tetapi terus terang kami harus memperhitungkan betul berbagai kondisinya dan peluang.

Karena tujuan kami bukan semata-mata ingin menang dalam Pilgub atau pragmatis dalam merebut jabatan,” tambahnya.

Menurutnya, pendamping dirinya merupakan bagian yang penting untuk menciptakan pemerintahan Bali yang kuat.

Dan juga untuk, agar road map program yang dicanangkan par-

Gubuknya Reot, Anak Gangguan Saraf DARI HALAMAN 1

Simpen Ada, Minggu (17/7) sore lalu, suasana memang tampak memprihatinkan. Gubuknya ternyata hanya sebuah bangunan berdinding papan bekas yang telah usang, atap seng g pun berlubang dan berkarat.

Ruangan dalam rumah polos, tidak berkamar. Hanya beralas selembar tikar plastik, sebagai tempat tidur bersama anggota keluarga tersebut. Tak terlihat selembar selimut pun di dalam ruangan pengap itu.

Menurut Simpen, dia bersama istri dan dua anak mereka sudah menempati gubuk reot itu sekitar dua tahun lalu. Sebagai seorang buruh serabutan, Simpen tidak

Satu Anggota Dewan Diperiksa Jaksa DARI HALAMAN 1 satu lagi dari Daksina,”jelasnya kepada wartawan.

Namunapamateripemeriksaan, Syaril enggan untuk bicara banyak. Dia hanya mengatakan, untuk anggota Dewan, diperiksa sebagai saksi karena ikut dalam perjalanan dinas itu. Sedangkan dari Daksina, karena selama perjalanan Daksina lah yang mengurus semuanya.

Sementaraditanyasoalapakahakan ada penambahan tersangka, Syaril dengan tegas mengatakan akan ada. Namun siapa calon tersangka

Layouter: Dejerie

Demi 12

SELASA, 19 JULI 2016 | Tahun XVI

Desa/Kelurahan Tertibkan Duktang Secara Serentak 33 Orang Terjaring di Kelurahan Ubung, 42 Orang di Desa Kesiman Petilan

Setelah melaksanakan penertiban dan pendataan penduduk pendatang (Duktang) di Terminal Ubung, Pemerintah Kota Denpasar kembali melaksanakan Penertiban secara serentak di masing-masing wilayah di empat Kecamatan di Kota Denpasar melalui aparat desa. Penertiban duktang secara serentak ini dilaksanakan untuk mendata dan memantau penduduk yang datang menuju Denpasar tanpa melengkapi dirinya dengan kartu indetitas pasca hari raya Lebaran.

Kesigapan aparat desa/kelurahan di Denpasar dalam mengantisipasi penduduk pendatang juga sudah dipersiapkan dengan maksimal. Terlihat di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, para aparat desa yang dipimpin langsung oleh Lurah Ubung Wayan Arianta, yang terdiri dari unsur desa pakraman, pecalang, satlinmas, bankamdes, babinsa, babinkamtibmas dan unsur kelurahan. Mereka turun langsung ke lapangan mengadakan pendataan dengan menyasar empat lingkungan di Kelurahan Ubung, yakni lingkungan Sedana Merta, Sari, Tengah dan Batur.

Penertiban duktang di Kelurahahn Ubung berhasil menjaring sebanyak 33 orang tidak memiliki KTP dan

Kipem. “Mereka semua terjaring tidak memiliki KTP, akan tetapi ke 33 orang ini sudah ada yang menjamin dikarenakan mereka ke Denpasar untuk bekerja, jadi semua orang-orang ini tidak akan dipulangkan. Akan tetapi mereka akan tetap diwajibkan untuk membuat Kipem, agar terdata dan tidak menjadi penduduk liar di Denpasar,” ungkap Wayan Arianta.

Pihaknya pun menegaskan, akan terus melakukan pemantauan bersama aparat desa pakraman untuk mengawasi penduduk di wilayah Kelurahan Ubung. “Ubung merupakan salah satu wilayah yang penduduknya sangat heterogen,” tandas Arianta.

Secara bersamaan penertiban duktang juga dilakukan oleh aparat Desa

Kesiman Petilan Denpasar Timur.

Kades Kesiman Petilan Wayan Mariana mengatakan, dari hasil sidak duktang ini terjaring sebanyak 42 orang tidak memiliki KTP dan Kipem.

Sidak ini baru dilakukan di salah satu lingkungan yakni di Banjar Dukuh Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. “Sidak ini kami adakan juga serentak bersama seluruh wilayah Kecamatan, dimana sidak ini kami mulai pada pukul 04.00 wita dini hari, Minggu (17/7), dan sidak ini untuk mengantisipasi kehadiran pendatang yang tidak jelas yang pada akhirnya akan menjadi beban daerah, terutama menyangkut keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum di wilayah Kesiman Petilan,” kata

Bedah Warung, Bantu Perekonomian Rakyat

Tingkatkan Ekonomi Mikro Kerakyatan yang Berdaya Saing B e r b a ga i i n ova s i d a n program untuk membantu mengangkat perekonomian masyarakat kecil terus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar.

Salah satunya, yang dilakukan Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara melaksanakan penyerahan hasil renovasi Bedah Warung bagi pedagang kecil.

Program bedah warung yang dilakukan Pemkot Denpasar melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar ini merupakan serangkaian HUT Koperasi ke-69 yang merupakan gerakan koperasi dengan berbagai program seperti penanaman pohon, gerakan sosial dan bedah warung yang akan dilaksanakan di 4 Kecamatan. Program tersebut terus berlanjut dan berhasil merampungkan satu unit warung milik masyarakat setempat yang diberi nama Warung Ibu Dori yang beralamat di Jalan Pulau Bungin Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Penyerahan warung hasil renovasi ini dilakukan, oleh Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena.

Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan, bedah warung ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan ekonomi usaha kecil masyarakat. “Bedah warung yang diresmikan ini merupakan pedagang kuliner yang menyajikan makanan tradisional diharapkan dapat menjadi warung layak dan sehat. Tidak hanya itu bedah warung ini juga untuk meningkatkan ekonomi mikro dan perekonomian rakyat,

FB/car

PENDATAAN- Kelurahan Ubung dan Desa Kesiman Petilan melaksanakan penedataan duktang untuk mengatisipasi keberadaan penduduk pendatang yang tak jelas. Aparat desa/kelurahan se-Kota Denpasar pun menjalankan program Pemkot Denpasar untuk melakukan pendataan duktang secara serentak di masing-masing wilayah Mariana.

Sebelumnya Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah serta Camat untuk lebih

intensif melakukan pemantauan dan penertiban terhadap keberadaan penduduk pendatang untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan dan keamanan serta kenyamanan

wilayah. Bahkan orang nomor satu di Pemkot Denpasar ini menegaskan, agar aparat tidak segan-segan memulangkan duktang yang tidak jelas. R-004

Walikota Apresiasi Keterlibatan PWS dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

FB/car

BEDAH WARUNG-Wakil Walikota, IGN. Jaya Negara penyerahkan hasil renovasi Bedah Warung kepada salah seorang pedagang kecil, di Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan

sehingga memiliki daya saing yang tinggi,” katanya.

Dengan adanya bedah warung ini, Jaya Negara berharap, omset Warung Ibu Dori mengalami peningkatan yang dulunya Rp 300 ribu peharinya, dengan diadakannya bedah warung ini hasil yang dicapai bisa lebih dari yang dulu. Untuk itu pihaknya akan terus berupaya untuk membantu meningkatkan fasilitas dan manajemen usaha. Namun semua itu harus disentuh secara riil, seperti memperbaiki tempatnya, material, serta diajarkan pengetahuan sederhana ilmu bisnis dengan baik biar mereka siap mengembangkan usahanya. Karena menurut Jaya Negara usaha itu bukan masalah besar kecilnya modal namun keinginan dari pedagang untuk maju dan ada yang memberikan support atau semangat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena mengatakan, ini merupakan serang-

kaian Hut Koperasi ke-69 yang merupakan gerakan koperasi dengan berbagai program seperti penanaman pohon, gerakan sosial dan bedah warung yang akan dilaksanakan di 4 Kecamatan. “Bedah warung ini akan dilakukan di 4 Kecamatan yakni yang pertama 1 warung di Kecamatan Denpasar Selatan dan akan berlanjut bedah warung di 3 Kecamatan lainnya,” ujarnya.

Sasaran dari bedah warung ini diutamakan pemilik warung yang terbatas dari segi modal seperti ibu dori ini yang tidak memiliki keluarga dan diutamakan masyarakat yang berkategori miskin atau tidak mampu.

Dengan diperbaiki warung tersebut, Made Erwin mengatakan, warung yang dulunya kumuh dan kotor, setelah di perbaiki ia berharap akan memiliki nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat serta pengunjung akan lebih senang datang. R-004

FB/car

AUDENSI-Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra, menerima ketua umum PWS Kota Denpasar, terkait dilibatkannya PWS dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa Uiversitas Dhyana Pura

Dalam Program Pengabdian Masyarakat mahasiswa Universitas Dhyana Pura (Undhira) Bali akan memberikan pengetahuan cara hidup sehat, menjaga kesehatan dalam lanjut usia kepada anggota Perkumpulan Wreda Sejahtera (PWS) Kota Denpasar. Sebanyak 30 orang anggota PWS Kota Denpasar akan mengikuti kegiatan ini.

Ketua Umum PWS Kota Denpasar IB Ariwangsa menyampaikan hal itu saat beraudensi dengan Walikota Denpasar di kediamannya, di kawasaan Renon. Menurutnya, kegiatan ini akan dilaksanakan

16 kali pertemuan dan pertemuannya dilakukan setiap hari Sabtu. ‘’Untuk pertemuan pertama dimulai Sabtu 16 Juli 2016 ini di Gedung Seketariat PWS Kota Denpasar Jl Kemenuh,’’ ungkapnya.

Ariwangsa mengatakan, berbagai pengetahuan yang akan diberikan mahasiswa Undhira pada program pengabdian masyarakat tersebut adalah pengetahuan tentang kesehatan kejiwaan, gizi, cara memprogramkan kegiatan yang di senangi para lansia.

Ia mengaku pihaknya akan menjalankan kegiatan ini agar

mengetahui sejauh mana manfaatnya. Jika memang bermanfaat pihaknya akan selalu mengikutinya.

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengapresiasi program pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa Undhira. Karena kegiatan ini baru pertama kalinya, Rai Mantra meminta anggota PWS untuk mengikuti dengan baik dan merasakan manfaatnya.

Selain itu Rai Mantra juga meminta agar PWS Kota Denpasar membuat program kegiatan agar menjadi terarah.

Aksi Pengembangan Ekowisata Subak Kerdung Pedungan

Dengan adanya berbagai program kegiatan PWS di dalam lanjut usia ini bisa memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang menarik dan membuat pikiran tenang, hati senang tidak membosankan.

Dalam program tersebut bisa dijadwalkan kegiatan menonton bersama, karena Pemerintah Kota Denpasar menyediakan fasilitas studio di Kantor Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar. ‘’Jika ingin bacabaca disana juga disediakan perpustakaan,’’ ujar Rai Mantra. R-004

Wawali Jaya Negara Tanam Bibit Pohon Langka dan Tabur Benih Ikan Guna menyasar kepentingan ekologi, ekonomi dan edukasi serta culture dengan menggunakan strategi entrepreneurship model.

Masyarakat diajak untuk dapat meningkatkan potensi daerahnya menjadi produktif tanpa harus mengorbankan lingkungan.

Karenanya, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Denpasar mengadakan Aksi Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan, di Subak Kerdung, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara sekaligus membuka kegiatan yang ditandai penyerahan bibit tanaman langka dan penanaman pohon yakni

bibit pohon Kemuning dan Pohon Kayu Tengkulak, serta penaburan benih ikan di sepanjang aliran sungai Subak Kerdung.

Didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar AA Bagus Sudharsana dan Camat Denpasar Selatan AA Gde Risnawan, Wakil Walikota Jaya Negara sangat mengapresiasi semua pihak yang telah terlibat dalam Aksi Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Subak Kerdung ini. Dimana dengan adanya aksi pengembangan di ekowisata ini, diharapkan bisa menekan terjadinya alih fungsi lahan di Kota Denpasar dan diharapkan para petani ini bisa memiliki nilai tambah dalam penghasilannya sebagai petani.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar AA Bagus Sudharsana mengatakan, kegiatan Aksi Pengem-

bangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Subak Kerdung ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun lalu, dimana BLH Kota Denpasar bersama-sama pekaseh dan petani telah melaksanakan penanaman pohon dan penanaman phon buah melon, sayur mayor untuk melakukan upaya pemulihan serta meningkatkan kualitas tanah di Subak Kerdung dan melaksanakan panen bersama masyarakat dan PKK Kota Denpasar di dalam mengembangkan Subak Kerdung menjadi Destinasi Wisata Lingkungan yang baru. Dan yang paling penting kegiatan program aksi ini bisa menekan alih fungsi lahan di Kota Denpasar, dimana pada tahun 205 lalu, lahan pertanian Kota Denpasar menyusut sebesar 30 hektar. “Dan harapan kami, kegiatan ini bisa kedepanya

FB/car

BIBIT POHON-Wakil Walikota, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyerahkan bibit tanaman langka dan penanaman pohon yakni bibit pohon Kemuning dan Pohon Kayu Tengkulak, serta penaburan benih ikan di sepanjang aliran sungai Subak Kerdung.

bisa terus berkelanjutan serta maju dengan telah terbentuk pengelola

ekowisata pedungan hijau yang memiliki komitmen untuk menjaga

Subak Kerdung mejdi lestari,” ungkapnya. R-004

Layouter: Manik