FAJAR BALI EDISI 5 DESEMBER 2013

FAJAR BALI

kamis, 5 DESEMBER 2013 | TAHUN XIV

Aktual, Tajam, dan Dinamis

Harga Eceran Rp. 3.000,-

EKONOMI

Rupiah Kembali Tembus 12.000 JAKARTA–Fajar Bali Kecemasan pelaku pasar atas likuiditas dolar di dalam negeri mendorong posisi rupiah semakin terpuruk. Fakta riil tingginya kebutuhan korporasi menjelang akhir tahun membuat persepsi negatif tersebut kian berkembang. Di pasar spot, rupiah kembali melemah 117 poin (0,98 persen) menuju level 12.005.

Menurut analis PT Harvest International Futures, Tony Mariano, ekspektasi negatif pelaku pasar atas ketersediaan dolar yang menyebabkan rupiah terus mengalami pelemahan. Kebutuhan riil dolar yang meningkat

ke hal. 11

NASIONAL

JAKARTA–Fajar Bali T i m Pe n g a wa s Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Wakil Presiden Boediono.

Rencana ini dibahas dalam rapat internal Timwas Century.

FB/IST Menurut anggota tim, Boediono Hendrawan Supratikno, pemanggilan ini dijadwalkan sebelum masa reses dimulai pada 20 Desember 2013. Namun, sampai saat ini belum dicapai kesepakatan di antara fraksi.

“Hampir semua fraksi setuju, hanya Demokrat yang masih keberatan karena mempertimbangkan aspek kesantunan,”

foto: Guspur (dokumen)

DPR Panggil Boediono Sebelum Masa Reses

Setiap Tilem akan bertemu Kajeng masyarakat Sanur melaksanakan upacara melasti ke Pantai Sanur dengan membawa berbagai jenis pratima. Melasti ini bertujuan untuk melebur segala jenis kekotoran baik dalam buana agung maupun buana alit.

Dewan Didesak Bentuk Pansus Reklamasi Tujuh Hari Tak Direspon, DPRD Bali Terancam di PTUN

ke hal. 11

I Wayan Ranten ketika berorasi di Wantilan DPRD Bali .

Pak Gubernur Bentuk Tim Khusus Monitor JKBM Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sudah banyak dirasakan m a n f a a t nya o l e h masyarakat. Namun, sayangnya masih banyak juga masyarakat khususnya masyarakat Badung yang belum FB/ARI memahami pemakaian Made Darma JKBM. Hingga akhirnya serapan JKBM di Kabupaten Badung cukup rendah. Hal ini dilontarkan tokoh masyarakat Jimbaran Made Darma. ke hal. 11

Bali Permata Tours TIRTAYATRA KE INDIA

BRKT: MARET, APRIL, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER SINGAPORE - MALAYSIA 4H/3M AUSTRALIA, JEPANG, KOREA, VIETNAM

SINGAPORE 3 H/2M GUNUNGSALAK 2H/1M BANGKOK-PATTAYA 4H/3M JOGYAKARTA 3H/2M HONGKONG 4H/3M BEIJING 4H/3M KUTAI 3H/2M PAKET TOUR KE KAPAL PESIAR - CARIBBEAN CRUISE - HOLLAND AMERICA LINE

BOOKING TICKET PESAWAT & HOTEL

HUB: 0361-7807850 / 7426100, 0361-264915, 08123900846, KETUT SUDIARSA, SE 026/VI/W-020

FB/DIAH

Elemen Semeton Bali Rabu (4/12) kemarin ngerudug Kantor DPRD Bali. Mereka gerah lantaran tuntutan untuk melanjutkan rencana reklamasi di Teluk Benoa tak kunjung mendapat respon serius. Saking geregetan, mereka memberi DPRD Bali batas waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti aspirasinya.

Bawaslu Rekrut Ribuan Mahasiswa Jadi Pengawas Pemilu DENPASAR-Fajar Bali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, Rabu (4/12) kemarin melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu di Kampus Warmadewa. Acara tersebut juga dirangkai dengan launching satu juta relawan pengawas pemilu.

Tak seperti biasanya, kali ini mahasiswa yang dirangkul untuk mengawasi pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 mendatang. Rencananya, sekitar 18.000 mahasiswa

Endang Widatiningtyas

FB/DIAH

akan dilibatkan oleh Bawaslu Bali.

Selain dihadiri Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, kegiatan kemarin juga disaksikan oleh anggota Bawaslu RI, Endang Widatiningtyas.

Selama pemaparan, Rudia menyampaikan masing-masing Kabupaten di Bali akan diawasi oleh 2000 tenaga relawan. Tentu saja, relawan tersebut akan direkrut dari perguruan tinggi yang ada di seluruh Bali. Dengan adanya tenaga ke hal. 11

Jakarta Prioritaskan Reklamasi 17 Pulau

JAKARTA-Fajar Bali Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memprioritaskan pelaksanaan reklamasi 17 pulau dibandingkan membangun megaproyek tanggul raksasa atau giant sea wall.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (4/12). Basuki mengatakan, dengan reklamasi 17 pulau, banjir di utara Jakarta menjadi lebih terminimalkan.

“Mending beresin 17 pulau dulu.

Daerah Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, dan Pluit bisa lebih rapi dan terlindungi,” ujar Basuki. Sejalan dengan reklamasi 17 pulau,

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Pemprov DKI juga akan fokus pada normalisasi sungai dan waduk.

Basuki yakin penanganan banjir melalui normalisasi sungai dan

FB/IST

waduk akan mengurangi titik-titik banjir di Ibu Kota. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah ditunjuk

ke hal. 11

DENPASAR-Fajar Bali Meski tak kunjung mendapat respon dari DPRD Bali, massa pendukung reklamasi nampaknya pantang putus asa.

Rabu (4/12) kemarin, ratusan massa yang terhimpun dalam Elemen Semeton Bali kembali menyuarakan dukungan terhadap rencana reklamasi di Tanjung Benoa.

Pada aksinya kali ini, massa

nampak lebih ‘garang’ menyampaikan dukungan reklamasi dan desakan pembentukan Pansus Reklamasi. DPRD Bali hanya diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyikapi aspirasi tersebut. Jika ini pun tak membuat wakil rakyat bertindak, massa mengancam akan mem-PTUN-kan DPRD Bali.

Pernyataan itu terungkap,

ke hal. 11

014/VI/KTR

Demokrat Bali akan Awasi Pergerakan PPI DENPASAR–Fajar Bali Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta tidak mempersoalkan kemunculan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PI).”Sepanjang ormas ini bertujuan mulia akan kita dukung,” ujarnya di Denpasar, Rabu (4/12).

Ia akan mengawasi ormas bentukan Anas Urbaningrum itu.

Jika menggerogoti partai, penguFB/DOK rus akan bertindak tegas kepada Made Mudarta kader yang bergabung di sana.

“Ormas ini akan kita awasi. Badan Pengawas DPD Demokrat Bali sudah ditugasi untuk mengawasi gerakan-gerakan kader Demokrat dalam ormas PI,” ucapnya.

Dirinya mengaku masih menjalin komunikasi dengan kader ke hal. 11

290/IX/IGR

ONLINE: www.fajarbali.com

join facebook.com/fajar.bali

METROKOTA

Sat Narkoba Polresta Ciduk Dua Pengedar DENPASAR – Fajar Bali Sat Narkoba Polresta Denpasar tidak pernah berhenti mengejar dan menangkap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Dua pengedar ini ditangkap, dalam sebuah pengerebekan di Jalan Gunung Pemecutan, Denpasar, di Jalan Tegal Dukuh IX Perum Gatsu Surya Residence Blok BIII4, Denpasar, pada Minggu (01/12).

Sumber kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar, dua pengedar ini satu jaringan untuk menjalankan bisnis haram tersebut.

Penangkapan awal dilakukan jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar terhadap tersangka Rudi Hermowo (40) tinggal di Jalan Gunung Pemecutan Kelod. Tersangka ditangkap petugas saat transaksi narkoba sekitar pukul 01.00 dini hari.

“Dia ditangkap saat transaksi narkoba,” kata petugas Polresta Denpasar, pada Rabu (04/12) kemarin.

Setelah mengamankan barang bukti di TKP, petugas kemudian menggiring tersangka ke rumahnya di Pondok Kos Kasuari Lantai II di Jalan Gunung Agung Karang III Gang III nomor 4, Denpasar.

Petugas yang melakukan pengerebekan tercegang setelah melihat banyak menemukan barang bukti di kamar kosan tersebut. Diantaranya, sabu-sabu seberat 0,13 gram yang dikemas dalam plastik klip, 1 buah termos warna merah muda berisi 1 bong botol besar dan kecil, 3 ball plastik klip, 1 ikat pipet warna merah kuning dan hijau, 1 kotak HP Nokia berisi 6 korek api gas, 1 buah gunting dan 1 gulung alumunium foil.

“Setelah diperiksa tersangka mengaku menjual sabu sabu bersama temannya, jadi keduanya ini jaringan,” ungkap sumber petugas yang enggan disebut namanya itu.

Tersangka Ferdinand mengaku narkoba tersebut dibelinya dari temannya, Abdullah Yahya (36) yang tinggal di Jalan Pulau Nusa Penida nomor 1, km 18, Br Bumi Sari Desa Dauh Puri Klod, Denpasar. Petugas langsung action dan menangkap tersangka Abdulah Yahya sekitar pukul 02.00 wita.

Hasil penggeledahan petugas di dalam kamar ditemukan barang bukti 41, 86 gram sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip, 1 buah magic com berbahan gabus dan 1 buah bong. Kini, dua tersangka masih menjalani pemeriksaan guna membekuk pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya.

Kasubag Humas Polresta Denpasar AKP IB Made Sarjana mengatakan pihak Sat Narkoba Polresta Denpasar masih melakukan pendalaman terhadap tertangkapnya dua pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Saya tidak tahu apakah keduanya satu jaringan, nanti saya tanyakan ke Sat Narkoba,” ujarnya pada Rabu (04/12) kemarin. R – 005

Bule Amerika Dirampok di Taksi

DENPASAR – Fajar Bali Aksi rampok kian meresahkan warga. Bahkan kali ini dialami seorang bule asal Amerika, Ana Dewi Berg (31) yang tinggal di Jalan Tukad Musi I Puri Gangga, Residence P12, Denpasar. Korban dirampok di dalam mobil Taksi saat berada di Jalan Raya Puputan depan Provito, Denpasar, pada Selasa (03/12) dini hari.

Kasus perampokan di dalam taksi ini sepertinya baru pertama kali terjadi. Pelaku diduga sudah lama mengikuti korban dan begitu ada kesempatan langsung beraksi.

Sumber kepolisian Polresta Denpasar mengungkapkan, aksi rampok terjadi sekitar pukul 03.00 wita, ketika korban mengendarai Taksi menuju rumahnya di Jalan Tukad Musi I Puri Gangga, Residence P12, Panjer, Denpasar. Informasi menyebutkan, korban pulang ke rumahnya setelah bersenangsenang di tempat hiburan malam di Kuta.

“Korban tidak menaruh curiga, saat diikuti pelaku dari belakang,” ujar sumber petugas pada Rabu (04/12).

Nah, saat korban membuka pintu Taksi, pelaku tiba tiba saja datang dan langsung merampas kalung emas korban yang melekat di leher. Tak hanya itu, aksi perampokan super cepat ini, pelaku menggasak dompet korban yang saat itu dipegangnya.

Perempuan asal Amerika ini kaget dan tidak menyangka dirampok. Bahkan korban tidak sempat melawan dan hanya termangu menyaksikan kalung dan tasnya dilarikan pelaku yang mengendarai sepeda motor.

“Pelaku merampas dompet korban di dalam taksi,” ungkap petugas tadi yang enggan disebut namanya itu.

Adapun kerugian korban dalam aksi perampokan itu yakni sebesar Rp 15 juta rupiah. Jumlah itu ditotal dari kerugian hilangnya dompet kulit warna coklat muda bermotif emas, uang tunai Rp 3 juta, liontin emas, dan berlian, kartu debet Bank Of Amerika, kartu pengenal, Kartu Asuransi CIGNA, kartu asuransi mobil.

Sementara itu, Kasubag Humas Polresta Denpasar AKP IB Made Sarjana mengatakan pihak Humas belum menerima laporan dari Reskrim Polresta Denpasar. “Saya belum terima laporannya dari Reskrim, nanti saya koordinasi dulu kesana ya,” ujarnya, pada Rabu (04/12). R – 005

Dua Kelompok Pemuda Tawuran dan Saling Tusuk

Jalan Tol Bali Mandara Berdarah KUTA – Fajar Bali Jalan Tol Bali Mandara, Kuta, ricuh. Dua kelompok pemuda asal Denpasar dan Buleleng terlibat tawuran, pada Rabu (04/12) dini hari. Tawuran berlatar-belakang salah paham saat antrian tiket ini mengakibatkan empat pemuda dari dua kelompok ditusuk dan kini dirawat di RSUP Sanglah. Pascakejadian, jajaran buser Polsek Kuta langsung mengamankan tiga pelakunya dan kini masih menjalani pemeriksaan.

Tawuran dua kelompok pemuda ini berlangsung di lajur sepeda motor sekitar 50 meter setelah pintu masuk (tol gate) Bali Mandara sekitar pukul 01.53 dini hari.

Berawal dari masuknya rombongan kelompok pemuda asal Denpasar yang terdiri dari 4 pemuda yakni I Putu Gede Setiawan dan Made Agus Juniartha yang mengendarai motor Honda Beat putih. Sementara I Nyoman Santa Mahardika dan Ni Made Desilia Marhanti mengendarai motor Honda Vario merah.

“Rombongan pemuda pengendara motor ini melintas di jalur sepeda motor tol gate Bali Mandara Kuta,” ujar Kapolsek Kuta Kompol Nyoman Resa, pada Rabu (04/12) kemarin.

Nah, saat rombongan pertama masuk tol gate, munculah kelompok pemuda pengendara motor asal Buleleng. Mereka adalah I Komang Asrawan dan Made Winaya melintas dengan mengendarai motor Honda Vario

Suryo adalah ibu Bebi," kata Handani, pria yang pertama kali melihat kedua terdakwa membawa kabur mobil CRV milik korban.

Namun demikian, saat ditanya majelis hakim, terkait seperti apa hubungan antara terdakwa Karlina dengan korban saat dirumah, saksi awalnya mengatakan biasa-biasa saja. " Ta p i m e r e k a t i d u r bersama?,"tanya hakim anggota Erly Sulistyorini. "Iya, mereka tidur satu kamar. Tapi pak Suryono selalu bilang kalau istrinya adalah bu Bebi,"tegas saksi.

Namun intinya, saksi menerangkan bahwa memang kedua terdakwalah yang sudah membawa kabur mobil korban.

"Saya tidak berani melarang karena saya takut dimarahi,"terangnya lagi.

Saksi juga membeberkan jika dialah yang memberi tahu kepada korban bahwa kedua terdakwa sudah membawa mobil itu.

"Saat saya beri tahu saya sempat dimarahi," tukasnya.

Namun atas keterangan ini,

ran” datanglah Mahardika dan ikut membantu temannya.

Kekuatan tidak seimbang, kelompok asal Buleleng itu melarikan diri dengan motornya.

Mereka berbalik ke arah tol gate.

Nah, ketika berada di gerbang tol gate inilah Winaya baru sadar dada kananya ditusuk dan mengeluarkan darah. Korban langsung jatuh pingsan. Tak hanya itu, temannya bernama Astrawan juga terkena tusukan dibagian pinggul bagian kanan.

Petugas tol gate yang melihat insiden ini langsung membawa

keduanya ke RS Graha Asih dan kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah.

Sementara, versi kelompok asal Denpasar, usai membayar tiket tol datang kelompok asal Buleleng datang dan menghadang motor Honda Beat yang dikendarai Setiawan dan Juniartha. Akibatnya, kedua kelompok pemuda ini terlihat baku hantam. Saat perkelahian itu, ada dua kelompok dari Denpasar mengalami luka tusuk yakni Setiawan. Pemuda ini ditusuk pada bagian punggung kanan dan mulut robek. Sedangkan Mahardika mengalami luka gores pada pinggul kiri dan lengan kanan.

Sejatinya, kata Kapolsek, dari aksi tawuran ini ada empat korban luka. Dua dari kelompok Buleleng (Asrawan dan Winaya) dan dua dari kelompok Denpasar (Setiawan dan Mahardika).

Kapolsek mengatakan menerima laporan tawuran di tol gate, petugas buser dipimpin Kanit Reskrim Iptu Wahyu Setyo langsung menyelidiki dan mengamankan tiga pelakunya.

“Tiga pelaku sudah diamankan dan masih diperiksa. Korbannya masih kritis dan belum diperiksa,” tegasnya.

Menurutnya, dua kelompok ini berakhir dengan saling lapor ke Polsek Kuta. Sementara polisi masih melakukan pencarian terhadap barang bukti pisau yang dipakai saat tawuran tersebut. Selain itu, petugas juga mengamankan tas pinggang milik Winaya yang didalamnya berisi sarung pisau coklat dari kulit. R – 005

DENPASAR - Fajar Bali Ida Bagus Dedi Mahendra, alias Gus Dedi bendahara yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, bernasib kurang mujur. Pria kelahiran Banjar Penatahan, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Negara itu yang sebelumnya berstatus tahanan kota, sejak Rabu (4/12) langsung dijebloskan ke penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Nursyam.

Penetapan ini dibacakan oleh majelis hakim sesaat sebelum sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan itu ditutup.

Padahal sebelum hakim membacakan penetapan itu, tim kuasa hukum terdakwa mengajukan permohonan agar terdakwa tetap menjadi tahanan kota.

Namun sayang permohonan itu dicuekin oleh majelis hakim.

"Maksud tahanan kota itu bagaimana. Kota mana yang dimaksud ?," tanya Hakim Nursyam.

Kuasa hukum terdakwa pun menjelaskan tahanan kota yang mereka maksud adalah kota Negara.

Namun dijawab oleh majelis Hakim jika di kota Negara, artinya sudah melanggar karena sekarang dia ke Denpasar.

Selanjutnya Hakim pun membacakan penetapannya dan memerintahkan kepada jaksa untuk menahan terdakwa di Rutan Negara.

Mendengar penetapan hakim ini, terdakwa yang bergelar sarjana hukum ini terlihat bingung.

Dia pun beberapa kali terlihat konsultasi dengan pengacaranya termasuk kepada keluarganya. Sementara itu suai dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Joni diketahui terdakwa Gus Dedi ditahan dan diadili di Pengadilan Tipikor karena diduga melakukan tindak pidana korupsi duit SIMANTRI senilai Rp 109 juta lebih.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa ini terjadi pada Rabu 28 Desember 2011.

Saat itu terdakwa yang menjabat sebagai bendahara bersama dengan saksi Ida Bagus Putu Sutika alias Aji Rarud (Terdakwa dalam berkas terpisah), Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lembu Rarud, Dusun Penatahan, Desa

Batuagung, Jembrana menerima bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi petani melalui program kegiatan pertanian terintegrasi, seperti peternakan, pertanian, tanaman pangan dan pengelolaan limbah.

Dana bantuan itu bersumber dari APBD Provinsi Bali. Terdakwa kemudian mengadakan pertemuan dengan masyarakat sekitar 15 orang dan mereka sepakat membentuk kelompok tani (Gapoktan) Lembu Rarud.

Kelompok ini kemudian mengajukan proposal bantuan dana senilai Rp 200 juta dan dicairkan melalui Bank BPD Bali cabang Negara yakni Rp 199 juta.

Dari dana itu Rp 20 juta dibagi dua oleh terdakwa Gus Dedi dan Aji Rarud masing-masing mendapatkan bagian Rp 10 juta.

Sementara sisanya Rp 179 juta dibawa oleh terdakwa Gus Dedi. Pada 16 Pebruari 2012 terdakwa kembali menarik uang Rp 900 ribu dan langsung dibawa oleh terdakwa sendiri.

Dan seluruh uang yang dibawa oleh terdakwa dipergunakan untuk dirinya sendiri. Sementara Aji Rarud sebagai ketua Gapoktan hanya mengetahui saja tanpa dilakukan rapat anggota.

Dari total Rp 200 juta dana SIMANTRI pada Gapoktan Lembu Rarud yang bisa dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp 124.699.500. Sedangkan sisanya sebesar Rp 75.300.500 penggunaannya sama sekali tidak sesuai dengan rencana usulan kelompok (RUK) maupun Juknis pelaksanaan kegiatan pengembangan SIMANTRI. Atas perbuatannya itu terdakwa pun dijerat dengan primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan subsider pasal 3 jo pasal 18 undang-undang yang sama.

Mendengar dakwaan jaksa itu, terdakwa maupun kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga sidang pekan depan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. W-007

Tiga pelaku dari dua kelompok diamankan karena terlibat penusukan di Jalan Tol Bali Mandara

warna hitam putih.

Pemicu tawuran ini diduga karena salah paham saat antrian pembayaran tiket. Dari hasil penyelidikan, menurut versi asal Buleleng, saat antri pembayaran tiket, Wiana sempat berteriak kepada kelompok pemuda asal Denpasar yang berada di depannya.

“Winaya berteriak kepada kelompok didepannya, “cepatcepat macet,” ujar Kapolsek.

Mendengar teriakan itu, kelompok pemuda asal Denpasar tidak terima. Lalu, Setiawan dan

Juniartha menunggu sekitar 50 meter setelah masuk tol gate.

Begitu kelompok asal Buleleng itu melintas, kelompok asal Denpasar itu langsung menegurnya. “Engken Maksud Ci.” Tersinggung dengan ucapan keduanya, kelompok pemuda asal Buleleng yakni bernama Winaya dan Asrawan turun dari motor. “Mereka pun terlibat perkelahian dengan Setiawan dan Juniartha,” ujar Kapolsek lagi.

Melihat temannya “mejagu-

Sehari, Dua Pengendara Motor Tewas

TABANAN – Fajar Bali Sehari, Rabu (04/12), terjadi dua kecelakaan lalu-lintas yang menewaskan dua pengendara motor. Satu di depan Gereja Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat. Satu lagi di Jalan Umum Jurusan TabananMarga, tepatnya di Banjar Batan Nyuh Kaja, Desa Batan Nyuh, Kecamatan Marga.

Kecelakaan di Jalan Umum Jurusan Tabanan terjadi sekitar pukul 08.00 wita antara sepeda motor Honda Supra DK 6695 CA dengan mobil Pick-up DK 9738 GR. Akibatnya pengendara motor Supra, I Wayan Reno (39) tewas dalam kondisi mengenaskan.

Warga Br Dinas Bantan Nyuh Kaja, Desa Batan Nyuh , Kecamatan Marga ini mengalami penyok di bagian kepala, bengkak pada dahi kanan, keluar darah dari telinga dan hidung.

Mirisnya, saat kejadian itu korban tidak mengenakan helm dan tewas di RSUD Tabanan.

Sumber Sat Lantas Polres Tabanan mengungkapkan, berawal Daihatsu Pick-up DK 9738 G dikemudikan I Wayan Suarnita (27) asal Br. Semingan,Desa Petiga, Kecamatan Marga dan pengendara motor Supra sama

– sama datang dari arah selatan dari jurusan Tabanan menuju utara jurusan Marga.

Tiba di TKP, saat mobil Pickup berada di depan sepeda motor, mendadak berhenti.

Sebab didepan truk ada kendaraan jenis pick up yang tidak diketahui identitasnya memotong jalur dari timur ke barat.

Supir pun kaget dan membanting stir ke kanan.

Nahas, disaat bersamaan dari arah belakang datang Honda Supra melaju dengan kecepatan tinggi.

Akibatnya, motor Supra tersebut mendahului mobil Pick-up dan menyerempet body mobil pick up.

Karena benturan itu, pengemudi motor Supra tidak mampu menguasai kendaraanya dan menabrak pohon kelapa yang ada di pinggir jalan sebelah timur.

Atas kejadian itu, pengendara supra mengalami luka parah kemudian meninggal dunia di RSUD Tabanan.

Sementara itu Ni Putu Prida Heriesti (16) yang dibonceng pengendara Supra mengalami luka lecet pada lutut kanan dan kiri.

Bagian lain, kecelakaan lalulintas juga terjadi di depan Ge-

terdakwa Karlina seperti tidak diterima. Dia balik bertanya kepada saksi. "Bapak hadir nggak saat saya menikah dengan pak Suryo?," tanya terdakwa yang dijawab tidak hadir oleh saksi.

Jawaban itu nampaknya tidak membuat terdakwa puas karena terdakwa merasa yakin jika saksi hadir saat terdakwa menikah dengan korban, di Jakarta.

Sementara dua saksi lain yang diharikan dalam persidangan adalah pemilik tempat dimana mobil CRV itu dititipkan oleh terdakwa.

Seperti keterangan saksi Samsudin. Pria yang sudah tidak muda lagi itu mengatakan jika mobil CRV yang dibawa kedua terdakwa memang sempat diinapkan ditempatnya.

"Tapi saya tidak tahu mobil itu siapa yang punya dan yang membawa siapa," terang saksi.

Namun saksi sempat mengingat siapa yang datang menemuinya dengan maksud menitipkan mobil itu.

"Yang datang pertama mengaku teman Karlinan. Tapi yang

membayar uang titipan mobil pertama Karlina sendiri,"kata saksi sembari menyebut jika mobil CRV itu sempat dititipkan ditempatnya selama kurang lebih 5 bulan.

Sementara Sukadi, saksi juga miliki bisnis penitipan mobil. Sukadi mengatakan mobil yang dibawa oleh terdakwa Karlina juga sempat dititipkan ditenmpatnya. Bahkan saksi juga mengatakan jika mobil itu sempat diganti nomor polisinya dengan nomor polisi Jakarta.

"Mobil itu awalnya masuk dengan nomor polisi DK. Tidak berapa lama diganti dengan nomor polisi B.1984 RFS,"terang saksi.

Menariknya, saat mobil itu ditemukan polisi, nomor polsinya sudah berubah lagi menjadi B. 1988 RFS. Namun sayang, baik majelis hakim pimpinan Cening Budiana ataupun jaksa penuntut umum Lumisensi tidak menanyakan apakah benar terdakwa yang merubah nomor polisi kedaraan tersebut.

Kakak Beradik Nyolong CRV Disidang

DENPASAR-Fajar Bali Dua terdakwa kakak beradik (bukan suami istri seperti yang diberitakan sebelumnya), Abdul Haris Bin Umar Husain alias Haris (24) dan Kalina Haryanto Binti Umar Husain alias Karina (28) yang didakwa melarikan sebuah mobil CRV tanpa izin pemiliknya, kembali dihadirkan dalam persidangan.

Sidang yang sudah masuk dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi itu, terungkap bahwa Kalina seperti lebih banyak berperan dari pada Husain. Ini terlihat melalui keterangan beberapa saksi yang sempat dihadirkan dalam persidangan, Rabu (5/12) kemarin. Sementara adiknya, Haris untuk sementara terungkap hanya ikut mejalankan aksinya.

Menariknya, pada sidang kemarin, seorang saksi, yaitu Handani malah membuat kesaksian yang cukup mengejutkan.

Dia seperti tidak terima jika terdakwa Karlinan adalah istri korban, H. Muhammad Suryono Haryanto.

"Yang saya tahu istri pak

FAJA R BALI Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

FB/HS

2

reja Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat sekitar pukul 10.45 wita.

Seorang pengendara motor Honda CBR, Muhamad Yusuf (22) tewas dengan luka robek di bagian dahi dan sekujur tubuhnya.

Korban yang tinggal di Jalan Segara Madu Kedonganan, Jimbaran ini tewas setelah motor yang dikendarainya menabrak truk DK 9429 HA yang dikemudikan Gst Ngurah Kade Wiardana (34) tinggal di Dusun Munduk, Desa. Poh Santen, Kecamatan Mendoyo – Jembrana.

Berawal saat motor korban datang dari arah timur jurusan Denpasar – Gilimanuk.

Setibanya ditikungan dilokasi kejadian, salah satu pengendara motor lainnya mengambil jalur haluan terlalu kanan.

Tragisnya, dalam waktu yang sama, datang mobil truck dari arah barat dan tabrakan pun tidak terelakkan lagi. Korban pengendara motor CBR tewas dilokasi kejadian.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Tabanan AKP Ni Putu Utariani membenarkan kecelakaan lalulintas yang terjadi di dua TKP dan mengakibatkan dua korban jiwa. W-004

Seperti diketahui, kedua terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain dan Karlina Haryanto Binti Umar Husain (26) dihadirkan dalam persidangan karena diduga mengambil tanpa izin atau mencuri sebuah mobil Honda CRV milik saksi korban bernama H. Mohamad Suryono Haryanto.

Modus yang diperankan kedua kakak beradik ini memang bukan modus baru.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Lumisensi memaparkan, awalnya terdakwa Karlina yang berteman dengan korban bermaksud meminjam mobil CRV milik korban dengan alasan untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Jakarta.

Tapi korban tidak memberi izin terdakwa Karlina untuk meminjam kendaraanya.

Tapi sekira pukul 16.00 terdakwa Karlina dan terdakwa Abdul Haris yang sudah mengetahui jika korban tidak ada di rumahnya di Perum Greenloot Sanbadha Blok A, Menguwi, Badung lalu masuk ke rumah korban dan tanpa seizin korban, terdakwa Karlina langsung mengambil kunci dan STNK mobil Honda CRV warna putih milik korban.W-007

Digugat Korupsi, Bendahara Simantri Ditahan

 Pe mimp in Umu m/P enanggung Jawab: IGMA Wi snu Mataram  P emimpin R edaksi: E manuel D ew ata Oj a  R edaktur P elaksana: Ida B agus P utu B agus  K oor dinator Liputan: A gung P arami ta  Redaktur: Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Blasius Besu, Supriyono  Desain Grafis/Tata Letak: Kasturi, Somayasa, Wiadnyana  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Heru Prasetya, Hery Subagio, Gde Sarjana, Rony P Bagus, Destya Aryanti, Ketut Suarja  Sekretaris Redaksi: Ketut Tini  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), IGA Diah (Klungkung), Made Doni ( Ta b a n a n ) , Wa y a n S u m e r t h a (Bangli), Ngurah Maharjana (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Laurensius Leba Tukan (Kupang), Rikar Khandi (Manggarai Barat), Alfan Manah (Manggarai), Hironimus Dale (Manggarai Timur)  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat  Manajer SDM: IGKA Mertha Yoga  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Marketing dan Pengembangan: IB. Sudarsana  Sirkulasi: Wayan Sumadita  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar No.: 011.02.02.22723.9, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk. Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN.

KOTAPLUS

FAJA R BALI Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

DPRD Kota Apresiasi Kinerja Pemkot Setujui 3 Ranperda Menjadi Perda

diyakini mampu mencapai 6,43. Setelah mencermati RAPBD 2014, dan dua Ranperda terkait restribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Fraksi Gabungan dapat menerima dan menyetujui menjadi Perda.

Selain itu, Fraski Gabungan juga mengajak semua pihak menjiwai dan mensukseskan konsep Denpasar Kotaku Rumahku, serta mengharapkan masyarakat menguatkan karakter kepribadian yang peduli terhadap keindahan dan kenyamanan kota dimulai dari lingkungan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Pandangan Fraksi Partai Golkar, yang disampikan Putu Oka Mahendra, mengatakan RAPBD 2014 secara umum dapat diapresiasi dan berharap dalam mekanisme yang masih tersisa dapat disempurnakan, terutama hal-hal yang tidak urgen agar ditunda, serta memprioritaskan yang lebih urgen, dan berpihak kepada masyarakat.

Sikap ini ditegaskan khusus untuk RAPBD 2014, Fraksi Golkar mengaku, “abstain” sambil menunggu perbaikanperbaikan yang telah dikoreksi. Fraksi partai berlambang pohon beringin ini menyetujui Ranperda KTR dan IMTA menjadi Perda.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan pemandangan um-

Walikota, IB. Rai Mantra bersama ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Darsa, menandatangani berita acara penetapan RAPBD menjadi APBD 2014 dalam rapat paripurna DPRD setempat, kemarin

Sekda Kompyang R. Swandika didampingi Kabag Hukum dan HAM Badung Komang Budhi Argawa dan Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung membuka lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Badung.

MANGUPURA–Fajar Bali Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan suatu kegiatan yang strategis dan bersifat fundamental sebagai salah satu upaya membangun tingkat kesadaran hukum masyarakat. Karena hal tersebut perlu disadari bersama bahwa upaya membangun kesadaran hukum masyarakat bukanlah hal yang mudah.

Ada beberapa faktor yang cukup signifikan dan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti belum optimalnya

pelaksanaan sosialisasi mengenai berbagai ketentuan hukum, bervariasinya latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat, serta dilihat dari sisi sosiologis dan hukum perkembangan permasalahan selangkah lebih cepat dari produk hukum yang mengaturnya. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika saat membuka acara lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Se-

MANGUPURA-Fajar Bali Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Badung, Rabu (4/12) melakukan sidak ke proyek perumahan elit yang berada di Banjar Untal-Untal, Dalung. Perumahan yang dibangun diatas lahan basah ini terbukti belum mengantongi izin alias bodong. Sat Pol PP pun saat itu juga langsung menyetop seluruh aktivitas proyek sampai izin keluar.

Kedapatan bodong, justru pengembang malah mencakmencak. Wartawan yang meliput dilokasi juga kena getahnya, diusir oleh pengembang.

Entah apa sebabnya, ketika wartawan tiba di lokasi, pengembang yang bernama Made Sunarta terlihat sudah naik pitam. Pengembang yang beralamat di banjar Pendem, Padang Luwih, Dalung ini pun

membentak wartawan yang mencoba mengambil gam bar. “Ngapain foto-foto, pergi pergi,”teriak Sunarta dengan nada tinggi. Tak ingin situasi semakin memanas, wartawan dan Sat Pol PP memilih kabur.

Meski kena damprat, Satpol PP mengaku sudah menyetop aktivitas proyek itu .

“Kami minta pengembang mengurus izinnya. Sampai kapan pun sebelum izinnya keluar, tidak boleh ada aktivitas, “ tegas Muliasa. Menurut Muliasa, pembangunan perumahan tersebut melanggar tata ruang karena dibangun diatas lahan basah.

Bagaimana kalau izin tidak bisa keluar lantaran dibangun di lahan basah? Muliasa mengatakan akan melaporkan ke bupati dan memohon agar empat unit rumah tersebut

umnya dibacakan, I Ketut Suteja Kumara mengapresiasi prestasi yang telah diraih Pemkot Denpasar, yakni penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, juara I pukesmas berprestasi tingkat nasional, dan penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara, serta prestasi lainnya.

Menyimak dari perubahan anggaran yang direncanakan, kata Suteja Kumara, prosentase anggaran belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, yang menggambarkan perhatian Pemerintah Kota Denpasar sangat serius kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pandangan Fraksi Indonesia Raya (FIR) yang dibacakan, I Ketut Resmiyasa, mengungkapkan, APBD Kota Denpasar Tahun 2014 telah dirancang ideal dengan lebih banyak mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahkan, pihaknya mengapresiasi peningkatan penerimaan pendapatan asli

daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Keempat Fraksi sepakat bahwa motto Denpasar Kotaku Rumahku agar terus disosialisasikan kepada masyarakat guna menggugah kesadarannya untuk benarbenar menjadikan Kota Denpasar sebagai rumah mereka.

Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua proses pembangunan, termasuk mengambil peran aktif untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan.

Wa i k o t a D e n p a s a r, I B Rai Dharmawijaya Mantra, mengatakan, ketetapan dan keputusan ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus ditumbuhkembangkan karena menyadari dalam penyelenggaraan tugas umum pemer-

intahan dan pembangunan di masa akan datang lebih berat.

Rai Mantra, juga menyebut tuntutan masyarakat diberbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan semakin tinggi. Permasalahan di Kota Denpasar sangat kompleks, masyarakat heterogen, dinamis yang kesemuanya perlu dikelola dengan baik. Serta terobosan – terobosan yang bersifat kreatif perlu terus dilakukan untuk menjawab dinamika perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Rai Mantra menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua anggota Dewan yang telah secara penuh kesadaran berpikir untuk kepentingan masyarakat. “Pembahasan RAPBD ini dapat berlangsung dengan baik, dan tentu masyarakat akan menyambut gembira atas semua hasil yang telah kita lakukan bersama,” ucap Rai Mantra. R-004*

lasa.

Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Badung Ny. Kompyang R. Swandika, Para camat seK a b u p a te n B a d u n g s e r t a para Perbekel dan Lurah dari peserta lomba.

Ditambahkan pula bahwa kegiatan lomba kadarkum ini merupakan salah satu upaya pembangunan dibidang hukum yang didahului dengan pembentukan keluarga sadar hukum di tingkat desa/ kelurahan, dan dilanjutkan pembinaan-pembinaan oleh tim kabupaten maupun dari kantor kementrian hukum dan HAM Provinsi Bali dengan teknis ceramah sosialisasi, diskusi yang selanjutnya dilombakan.

Lanjut dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum.Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat dalam memenuhi tuntutannya itu berjalan di-

luar rambu-rambu hukum.

Terhadap hal tersebut maka sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk meluruskannya sehingga tidak sampai merusak tatanan kehidupan sebagian besar masyarakat yang ada. “Jadikan lomba ini sebagai media untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, sehingga menjadi kader-kader pembangunan dilingkungan wilayah masing-masing serta mampu menumbuhkembangkan komunikasi dengan semua pihak, khususnya dengan aparatur pemerintah sehingga setiap perkembangan pembangunan di bidang hukum dapat dimasyarakatkan ”pesannya.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung Komang Budhi Argawa selaku ketua panitia melaporkan bahwa peserta lomba ini diikuti oleh enam kelompok Kadarkum diantaranya Kadarkum dari Desa Getasan Kec. Petang, Desa Abiansemal Kec. Abiansemal, Desa Kekeran Kec. Mengwi. Desa Dalung Kec. Kuta Utara, Kelurahan Kedonganan Kec. Kuta serta Kadarkum kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan. Desa/ Kelurahan yang mengikuti lomba ini adalah merupakan

desa binaan lomba desa terpadu tahun 2014.

Adapun dewan juri terdiri dari unsur kanwil kementrian hukum dan HAM Bali, Unsur Kejaksaan Negeri Denpasar, Unsur Polresta D e n p a s a r, U n s u r D i s h u b kominfo Badung, Unsur Kantor PP Badung serta unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Badung.

Setelah dilaksanakan lomba tersebut dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang lomba Kadarkum.

Adapun yang mampu meraih juara I yaitu Kadarkum Desa Dalung Kec. Kuta Utara serta lansung akan menjadi wakil Kab. Badung pada lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Bali, untuk juara II diraih Kadarkum Desa Kekeran Kec. Mengwi, juara III Kadarkum Kelurahan Kedonganan Kec. Kuta, juara Harapan I Kadarkum Desa Abiansemal Kec. Abiansemal, Juara Harapan II Kadarkum Desa Getasan Kec. Petang, dan juara Harapan III Kadarkum Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan.

Dan untuk Juara penampilan terbaik diraih oleh Kadarkum Kelurahan Kedonganan Kec. Kuta. Dan masing-masing pemenang mendapatkan piala dan uang pembinaan. W-014

Badung Gelar Lomba Kadarkum

FB/hery

DENPASAR-Fajar Bali D a l a m s i d i n g te r s e b u t anggota dewan menyatakan menerima sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Belanja daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014. Selain mengesahkan RAPBD 2014 menjadi perda APBD, juga disahkan dua Ranperda, terkait restribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Denpasar ini, juga dihadiri Walikota, I.B Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, dan Pimpinan SKPD Pemkot Denpasar.

Juru bicara Fraksi Gabungan, H. Mudjiono, dalam pandangannya mengatakan, penyusunan APBD 2014 merupakan penyusunan APBD terbaik selama ini. RAPBD 2014 pos belanja tidak langsung Rp 726,9 miliar lebih (47 persen), dan pos belanja langsung Rp 813,4 miliar lebih (53 persen). Melihat postur APBD seperti ini, patut dibanggakan karena Pemerintah Kota Denpasar lebih mengutamakan kepentigan masyarakat daripada kepentingan operasional pemerintah. Mudjiono mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi

FB/CAR

Penutupan Sidang Paripurna masa persidangan III Tahun 2013 yang mengagendakan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Denpasar, Rabu (4/12) kemarin, dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, Wayan Darsa, didampingi Wakil Ketua Wayan Mariyana Wandira, dan Komang Swastika

FB/ARy

Terbukti Bodong, Pol PP Hentikan Proyek Rumah Elit

Sat Pol PP Badung sidak perumahaan elit di Banjar Untal-Untal. bisa dieksekusi. “Kami akan lapor ke bupati, agar empat unit perumahan ini dieksekusi karena mencaplok lahan ba-

sah,” katanya.

Untuk langkah selanjutnya, kata Muliasa, pihaknya akan memanggil pengembang

dan para pembeli rumah pada Senin (9/12) mendatang. Mereka yang akan dipanggil yakni Sunarta selaku pengembang, Kadek Trisna (pemilik dua unit bangunan) dan Wiji Utomo (pemilik Satu unit). “Satu pemilik lagi kebetulan tadi tidak datang. Mereka nanti kami minta membuat surat pernyataan untuk mengurus izinnya. Kalau tidak bisa izinnya keluar, ya dengan sangat terpaksa akan kami eksekusi,” tandasnya.

Sementara menurut informasi di lapangan, sebelumnya Satpol PP sudah sempat sidak, yakni tanggal 11 Juni 2012.

Saat itu, belum ada bangunan, dan jalan masih berupa kapur putih. Sidak terakhir tanggal 25 Nopember 2013, dimana Pol PP sempat menyita alat-alat pekerja, tapi nyatanya aktivitas tetap berlaangsung. W-006

3 Dewan Setujui Perda KTR DENPASAR-Fajar Bali Kalangan DPRD Kota Denpasar dalam rapat paripurna Rabu (4/12) kemarin menetapkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi Peraturan daerah (Perda). Sayangnya, salah satu usulan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait zonasi pemasangan iklan rokok seperti dalam bentuk reklame di kawasan pendidikan, tidak masuk dalam perda KTR. Meski demikian, Ketua Pansus KTR DPRD Denpasar IB Kompyang Wiranata, optimis perda ini akan efektif diterapkan di Denpasar. “KTR ini merupakan aturan (tempat) untuk orang yang merokok bukan melarang orang merokok,” ungkap Kompyang Wiranata, yang ditemui usai mengikuti rapat paripurna, kemarin. Kompyang pun menyebut, KTR adalah perda edukasi untuk masyarakat. “Setelah ditetapkan, menjadi Perda, kami akan menyosialisasikan kepada masyarakat, serta mengusulkan KTR ini menyasar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Denpasar. Kami juga akan lakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Koordinator Bidang Advokasi KTR yang juga sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bali, Titik Suharyati, mengatakan dari sejumlah draf yang diajukan, hampir semua terwadahi dalam perda ini. Namun, ada sejumlah poin yang tidak tercantum dalam perda ini seperti iklan rokok dalam bentuk reklame di kawasan pendidikan. “Dari usulan awal ada zonasi pemasangan untuk iklan rokok di kawasan pendidikan,” jelasnya.

Pengaturan zonasi pemasangan iklan rokok dinilainya sangat penting, mengingat, di dalam sekolah sudah masuk dalam KTR, hanya saja di depan sekolah malah banyak iklan rokok yang bertebaran. “Ini kan tumpang tindih, di dalam sekolah kita gencar sosialisasikan, tapi di luar malah banyak iklan,” jelasnya.

Hilangnya poin zonasi iklan rokok ini karena mengikuti aturan di atasnya (Provinsi). Mengenai iklan rokok ini pihaknya juga mengusulkan untuk dibuatkan khusus Peraturan Walikota (Perwali), sehingga tidak tumpang tindih.

Dalam poin-poin Perda KTR diatur beberapa lokasi yang dilarang untuk merokok dan tempat yang diperbolehkan.

Tempat yang dilarang seperti tempat kawasan pendidikan (sekolah) tempat proses belajar mengajar, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan atau berkumpulnya anak-anak.

Larangan juga ditentukan pada kendaraan angkutan umum, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana olahraga. R-004

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Tunggu Aturan Zonasi

MANGUPURA-Fajar Bali Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Badung belum bisa dilakukan. Pasalnya, untuk penetapan KKP di Badung masih harus menunggu aturan zonasi wilayah pesisir. Padahal aturan ini disebut-sebut baru akan dibahas tahun 2014 mendatang.

“Untuk penetapan KKP kita menunggu aturan daerah mengenai zonasi wilayah pesisir baru diikuti dengan rencana KKP,” ujar Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disnakanlut) Badung Made Badra, Rabu (4/12). Badra menjelaskan, zonasi wilayah pesisir intinya menentukan zona pemanfaan di wilayah pesisir, seperti zona kawasan pariwisata termasuk didalamnya pemanfaatan kawasan konservasi. Dengan jelasnya zona-zona inti diharapkan dapat lebih mudah menetapkan KKP di Badung.

Disebutkan, panjang garis pantai di Badung 82 kilometer.

Luas itu membentang sampai wilayah pesisir Teluk Benoa yang bekalangan direbutkan karena bakal direklamasi.

Kembali menyangkut KKP, Badra mengungkapkan, kawasan Teluk Benoa memang belum masuk pada KKP. Namun, Teluk Benoa juga nanti akan dimasukkan pada penentuan zonasi wilayah pesisir. “Apakah nanti kawasan teluk benoa masuk zona konservasi atau tidak perlu kajian lebih mendalam. Kami akan mengajak komponen masyarakat untuk duduk bersama,” kata Badra.

Untuk diketahui pemerintah telah menyusun draf KKP untuk kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Kawasan yang masuk zona konservasi tersebut yakni Cemagi, Kuta, Tuban, Kedonganan, Uluwatu, termasuk di wilayah Teluk Benoa, yang kini dibayangi rencana reklamasi. Disnakanlut mencatat luasan wilayah yang masuk zona KKP mencapai 10 ribu ha lebih. Penyusunan draf KKP akan disempurnakan oleh tim Pokja. Tim ini akan menyusun pencadangan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Badung. Badra menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantanya arus ombak, terumbu karang, dan alur mamalia laut. Setelah disusun hasilnya akan diajukan ke pemerintah pusat - dalam hal ini Kementrian Perikanan dan Kelautan. “Untuk selanjutnya apa yang kita usulkan akan dikaji oleh tim pusat,” ucap Badra. W-006

Tingkatkan Kerjasama Perdagangan

Peru Ingin Buka Kantor Perdagangan di Indonesia MANGUPURA-Fajar Bali Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru Magali Blanca Silva Velarde Alvarez berkeinginan segera memulai peningkatan kerja sama di sektor perdagangan dalam kerangka Indonesia-Peru Preferential Tariff Agreement (IP PTA). Kesepakatan rencana perundingan IP PTA tersebut akan diluncurkan oleh kedua Menteri Perdagangan tersebut. Demikian hasil pertemuan kedua menteri di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9, Rabu (4/12).

Mengawali pertemuannya, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Peru menyampaikan harapannya atas kesuksesan penyelenggaraan MC9 WTO di Bali. Menteri Magali juga menyampaikan rasa terima kasih atas rencana kunjungan Presiden RI ke Peru yang diagendakan pada akhir Maret 2014. “Saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar berjalan lancar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Magali mengungkapkan, Peru ingin membuka Kantor Perdagangan Luar Negeri Peru atau Oficinas Comerciales del Peru en el Exterior (OCEX) di Indonesia untuk mempererat dan meningkatkan hubungan perdagangan Peru dan Indonesia. Ia pun meminta rekomendasi kepada Menteri Gita mengenai lokasi yang tepat untuk membuka Kantor Perdagangan Peru, seperti di Jakarta atau Pulau Sumatera.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, menggaris bawahi bahwa Indonesia percaya bahwa kedua negara memiliki banyak kesamaan yang dapat ditingkatkan kerjasamanya, seperti produk kerajinan tangan, pertanian, rotan dan kayu, tekstil, serta industri. “Kami menyambut baik rencana pembukaan kantor perdagangan Peru di Indonesia. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk membantu menindaklanjuti hal ini,” ungkapnya. Seperti diketahui, perdagangan Indonesia-Peru sejak lima tahun terakhir meningkat cukup tajam sebesar 33,4 persen. Pada tahun 2012, total perdagangan Indonesia-Peru mencapai 232,8 juta dolar AS dan pada periode Januari-Oktober 2013 tercatat sebesar 202,8 juta dolar AS. Perkembangan ekspor Indonesia ke Peru meningkat sebesar 41,5 persen sejak tahun 2008 sampai 2012. Pada tahun 2012, ekspor Indonesia ke Peru mencapai 160 juta dolar AS, sedangkan periode Januari-Oktober 2013 tercatat mencapai 155,2 juta dolar AS. Adapun impor Indonesia dari Peru meningkat sebesar 18,9 persen dalam kurun waktu 2008-2012. Tahun 2012, impor tersebut mencapai 72,8 juta dolar AS, sedangkan periode JanuariOktober 2013 tercatat sebesar 47,6 juta dolar AS. W-006

DAERAH

4

FAJA R BALI Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

Jumlah RTS Meningkat

Bunga Bangkai, Gegerkan Warga

Dewan Minta SKPD Proaktif Buat Program Pengentasan Kemiskinan

Ganti Ban Belakang Truk

Sopir Tewas Terlindas AMLAPURA-Fajar Bali Naas menimpa sopir truk DK 9312 AW pengangkut galian C, bernama Sanusi (45) warga asal Lombok Tengah, NTB. Pasalnya, saat korban akan membuka baut roda belakang, tiba-tiba dari arah belakang meluncur dengan kecepatan tinggi sebuah truk pengangkut galian C bernomor polisi DK 9403 GQ yang dikemudikan oleh Bunari (31) warga asal Bondowoso, Jawa Timur, dan langsung menghantam bagian belakang truk korban. Akibatnya, korban pun langsung terlindas oleh ban trunya sendiri.

Menurut informasi, awal kejadian yang merenggut nyawa Sanusi itu berawal saat sang sopir baru datang dari memuat pasir di banjar Butus, Desa Bhuana Giri, Bebandem, Karangasem. Setiba di areal obyek wisata Pantai Buitan, Manggis, Karangasem, sekitar pukul 04.00 WITA, truk yang sedang melaju kearah Denpasar ini tiba-tiba ban belakangnya meledak.

Saat hendak mengganti ban belakang itulah, tiba-tiba dari arah belakang meluncur truk pengangkut galian C yang dikemudikan Bunari dan langsung menghantam bagian belakang truk korban sehingga korban langsung terlindas oleh ban truknya sendiri. Kerasnya hantaman itu mengakibatkan korban mengalami luka parah pada bagian perut dengan kondisi tulang rusuk remuk dan mengeluarkan darah dari telinga.

Korban yang mengalami luka parah itu langsung dilarikan ke salah satu klinik terdekat yang ada di Manggis. Sementara polisi yang mendapat laporan adanya kecelakaan sempat kesulitan mencari identitas korban. Pasalnya, saat mengemudi truk tersebut, korban memakai Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik orang lain, atas nama Edi Suma Atmaja. Identitas korban baru bisa dikenali aslinya setelah beberapa pengemudi truk galian C mengenali korban yang bernama asli adalah Sanusi.

Sementara itu, Pelaku yang bernama Bunari membantah jika mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi. Saat itu, menurut Banuri tidak melihat orang yang sedang mengganti ban tersebut. Saat turun dari mobil itulah baru terlihat ada orang yang dibawah truk. “Saya tidak ngebut, saat turun baru terlihat ada orang dibawah truk,” ujar Bunari di Mapolsek Manggis, Rabu (4/12). Sedangkan, Kapolsek Manggis, Kompol I Ketut Parwita Umbara membenarkan kejadian tewasnya seorang sopir saat hendak mengganti ban mobil yang kempes. Saat ini, Pihaknya sedang melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari sopir Banuri.

“Kami masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sopri truk Banuri,” ujarnya. M-005

FB/SARJANA

AMLAPURA-Fajar Bali Bunga bangkai tumbuh di pekarangan rumah I Gusti Ngurah Oka, warga banjar dinas Jangu, Desa Duda, Kecamatan Selat, Karangasem. Bunga yang baunya menyengat seperti bau bangkai ini telah tumbuh sejak empat hari yang lalu.Semula, Gusti Ngurah Oka tidak mengetahui bunga yang tumbuh di pekarangan rumahnya itu berjenis bunga bangkai.

Pihaknya baru mengetahuinya ketika mencium bau busuk. Saat dicari asal bau busuk itu, baunya ternyata dari sebuah bunga berwarna merah kehitaman.

“Sebelum bunganya mekar, tidak ada bau yang keluar.

Namun, saat bunga itu mekar banyak lalat mengerumuni dan baunya sangat busuk,” ujar Ngurah Oka, pada Rabu (4/12).

Gusti Ngurah Oka juga mengatakan, sebelumnya tidak pernah ada tanda-tanda akan munculnya bunga seperti itu. Karena sebelumnya juga tidak pernah ada bunga seperti itu tumbuh di pekarangan rumahnya.

“Ini pertama kalinya tumbuh bunga seperti ini, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada bunga seperti ini tumbuh,” ungkapnya.

Bunga bangkai setinggi sekitar 70 centimeter dan berdiameter 90 centimeter ini kontan membuat warga di sekitar Ngurah Oka ini penasaran. Bahkan saat bunga tersebut sudah mekar dan mengeluarkan bau busuk, warga silih berganti datang melihat dari dekat bunga bangkai itu.

“Saya mendapat informasi dari teman adanya bunga bangkai ini, karena langka saya pengin lihat langsung,kalau sebelumnya hanya dilihat di TV, dan ini baru pertama kali melihat bunga seperti ini,” ujar Ida Ayu Susantri, sambil memotret bunga bangkai itu. M-005

khususnya SKPD belum mempunyai prestasi apa-apa terkait pengentasan kemiskinan.

“Tidak ada prestasi ini, jangan anggaran dijadikan alasan. Lalu apa pernah proaktif mengajukan anggaran atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan,” kritiknya.

Di sisi lain, Gung Bagus juga mengatakan rasa malunya, kalau pengentasan kemiskinan masih dibiayai atau ‘disusui’ oleh Pemprov Bali baik dari program bedah rumah, kesehatan, pendidikan dan program lainnya seperti Simantri. Sedangkan kalau program dari Pemprov tersebut dihapus, maka langkah SKPD Klungkung untuk mengentaskan kemiskinan akan terasa sangat kecil nilainya. Gung Bagus juga menduga, bisa jadi antara SKPD yang semestinya menanggulangi kemiskinan ti-

Anggota DPRD Klungkung, Anak Agung Gede Bagus

dak ada sinkronisasi atau tidak terintegrasi. “Saya umpamakan, sebuah keluarga miskin tidak cukup hanya mendapat bedah rumah saja, itu hanya menghilangkan satu parameter kemiskinan, lalu apakah pemilik bedah rumah sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan,” paparnya.

Kepala Bappeda Klungkung, Gusti Ketut Suardika mengatakan bahwa anggaran pengentasan kemiskinan di Klungkung mencapai sekitar Rp 30 miliar lebih. Anggaran ini bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov Bali dan Pemkab Klungkung.

Untuk pengentasan kemiskinan ini semua SKPD harus terintegrasi mengentaskan kemiskinan tersebut dengan program-program yang dijalankannya. Namun Suardika sendiri menolak mengatakan bahwa angka kemiskinan tersebut bertambah. “Angka itu bertambah karena parameter kemiskinannya bertambah,” terang Suardika.

Dari data yang dimiliki Bappeda, angka kemiskinan tersebut adalah Nusa Penida dengan 5.858 RTS, Banjarangkan dengan 1.971 RTS, Klungkung dengan 2.129 RTS dan Kecamatan Dawan dengan 1.488 RTS.W-010

Anggaran Pelantikan Bupati Masih Misterius

SEMARAPURA-Fajar Bali Pelantikan pasangan Bupati dan wakil Bupati Klungkung terpilih, Nyoman SuwirtaMade Kasta dipastikan 16 Desember mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan dan Rabu (4/12) kemarin dilakukan rapat guna membahas persiapan pelantikan tersebut.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung, Wayan Parna membenarkan pelantikan tersebut. “Ya, tadi ikut rapat pembahasan. Dipastikan pelantikannya 16 Desember mendatang,” terang Parna.

D i s e b u t k a n , u n d a n ga n yang hadir dalam pelantikan tersebut sekitar 5.000 orang.

Undangan pribadi dari Bupati dan Wakil bupati terpilih sekitar 4.400 orang. Sedangkan

Bupati Klungkung terpilih dipastikan dilantik 16 Desember mendatang

undangan pejabat resmi seluruh Bali sekitar 935 orang.

Undangan pejabat resminya meliputi Bupati/walikota se-

Sedangkan untuk konsumsi pada acara pelantikan tersebut, Parna menjelaskan hanya disediakan nasi bungkus serupa nasi Jenggo. “Semua undangan baik Vip dan masyarakat mendapat nasi bungkus,” paparnya.

Wayan Parna juga menjelaskan mengingat bulan Desember ini adalah musim hujan, sedang dijajaki akan menggunakan laser pengusir hujan.

Namun Parna menjelaskan bahwa apabila anggarannya tidak mencukupi, maka penggunaan laser ditiadakan.

“Namun upaya sekala dan niskala juga diadakan, selain memohon agar acara berjalan lancar dan pada hari tersebut tidak turun hujan,” tandas Parna.W-010

luruh Bali, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, Pimpinan Parpol, SKPD se-kabupaten Klungkung, Camat dan Kades se-kabupaten Klungkung.

“Sedangkan undangan pribadi sebanyak 4.400 orang itu terbagi dalam empat kecamatan,” terang Parna.

Usai pelantikan tersebut, lanjutnya, diadakan open house di Rumah Jabatan Bupati Klungkung.

Dalam open house ini seluruh masyarakat Klungkung bisa hadir ke rumah jabatan tersebut. an berapa jumlah anggaran untuk pelantikan tersebut.

“Berapa anggarannya saya tidak tahu, coba cek ke Sekwan, karena beliau yang pegang acara dan panitianya,” terang Parna.

Tingkatkan Motivasi Kinerja PNS

Pemkab Gianyar Undang Motivator GIANYAR-Fajar Bali Pemkab Gianyar tingkatkan kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengundang motivator, Aqua Dwipayana.

Motivator memberikan ceramah tentang peningkatan kualitas pelayanan anggota Korpri dilaksanakan di ruang sidang I Kantor Bupati Gianyar, Rabu (4/12).

Sekdakab Gianyar sekaligus sebagai Ketua Umum Korpri, Ida Bagus Gaga Adi Saputra mengatakan kegiatan pemberian motivator diikuti 55 orang pejabat essolon II, dan 123 orang pejabat essolon III. Kegiatan ini dilaksanakan serangkaian Hut Korpri ke - 42 tahun 2013, ceramah bertujuan meningkatkan

Gapura Desa

motivasi dan kinerja PNS di lingkungan Pemkab Gianyar, pelayanan PNS harus terus ditingkatkan, maka dipandang perlu PNS diberikan motivasi dalam menjalankan tugasnya.

Kinerja yang maksimal merupakan cerminan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Lebih lanjut , Gus Gaga mengatakan ceramah motivasi merupakan bagian dari upaya penyadaran kembali, bahwa nilai-nilai pelayanan dan pijakan yang tepat bagi aktivitas PNS. Selain itu, Gus Gaga juga mengharapkan pembekalan ini merupakan kesempatan emas bagi para peserta untuk meningkatkan motivasi dan potensi untuk diolah menjadi semangat dan tekad memberikan prestasi terbaik

FB/ARTAYASA

Bunga Bangkai di pekarangan rumah I Gusti Ngurah Oka, menyedot perhatian warga sekitar untuk menyaksikannya

SEMARAPURA-Fajar Bali Sejumlah SKPD yang terlibat langsung terkait hal ini adalah Dinas Sosial, Dinas UKM Koperindag, BPMPD. “Tentunya dibawah leading sektor Bappeda,” jelas Anak Agung Gede Bagus, Rabu (4/12) kemarin.

Gung Bagus, mengaku sangat terkejut ketika disebutkan jumlah RTS di Klungkung meningkat dari jumlah sebelumnya 7.989 menjadi 11.445 RTS atau KK Miskin. “Kok bisa meningkat drastis jumlahnya.

Ini ada yang salah pastinya, kalau tidak programnya yang salah atau SKPDnya yang tidak serius,” terang Gung Bagus.

Permasalahan kemiskinan, lanjut Gung Bagus, adalah masalah klasik yang selalu mencuat di media setiap tahunnya. Dengan peningkatan ini, tentunya Pemkab Klungkung,

FB/SARJANA

FB/BUDIASA

Kalangan DPRD Kabupaten Klungkung mendesak agar SKPD yang terlibat langsung mengangani pengentasan kemiskinan lebih proaktif mengajukan anggaran. Pengajuan anggaran tersebut guna mendukung kegiatan utamanya untuk pengentasan kemiskinan.

Ceramah peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Bupati Gianyar

bagi Pemkab Gianyar dan pelayanan kepada masyarakat Gianyar.

Motivator, Aqua Dwipayana pada topiknya mengharapkan melalui kegiatan ceramah ini, potensi PNS termotivasi dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat, motivasi pelayanan dapat tergali secara lebih maksimal.

Selain itu juga diharapkan akan terwujud aparatur yang memiliki kesiapan mental, kekeluargaan, bersahabat yang mengedepankan hati maupn akal sehat dalam melayani masyarakat.

Ceramah juga diharapkan melahirkan sosok aparatur yang kredibel, kapabel, akuntabel dan transparan. W-005

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

GIANYAR-Fajar Bali Untuk membangkitkan seniman topeng yang baik serta berkwalitas, Desa Pakraman Batuan Sukawati akan mengadakan lomba atau festival topeng. “Pada festival ini peserta diwajibkan mampu menarikan 3 penglembar atau karakter seperti topeng tua, topeng dalem dan topeng keras mapun manis,” kata Bendesa Adat Batuan, I Wayan Bendi saat audiensi dengan Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata di ruang kerjanya, Rabu (4/12).

Menurut Wayan Bendi, dalam festival ini nantinya diharapkan menemukan para penari yang bagus, dan yang mampu menarikan tari topeng dengan baik. Mengingat

FB/ARTAYASA

Bangkitkan Seniman Topeng, Batuan Bikin Festival

Panitia Festival Topeng ketika beraudensi dengan Bupati Gianyar, Agung Bharata

tidak semua orang bisa membawakan tarian ini, karena setiap topeng mempunyai jiwa dan karakter yang berbeda-beda. Seperti topeng tua misalnya,

sangat berbeda karakternya dengan jika menarikan topeng dalem.

Karena tarian itu sangat dipengaruhi oleh rasa. Penari topeng tua be-

lum tentu pangus menarikan topeng manis. “Jadi dalam festival ini kami ingin mencari penari yang baik, belum berani berharap mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Ketua Panitia Festival Topeng, I Nyoman Budiarta mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk menyambut HUT Desa Batuan pada 26 Desember nanti. Sedangkan festival itu sendiri akan diadakan selama 3 hari mulai 23 hingga 25 Desember.

“Antusias masyarakat sangat bagus, bahkan ada warga asing yang ingin ikut lomba,” papar Nyoman Budiarta.

Nyoman Budiarta menambahkan, dari rencana hanya menerima sekitar 20 peserta, kini sudah sekitar 60 peserta, baik dari Gianyar, luar Gianyar bahkan luar negeri telah mendaftar. Untuk itu, terpaksa peserta dibatasi berdasarkan kesepakatan dan panitia bersama dewan

juri. Juri yang akan nanti menilai, seperti I Made Djimat, Mangku Sija, dan beberapa juri lain yang ahli di bidang tari topeng. Kedepan Nyoman Budiarta berharap festival pertama ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dan bisa menjadi festival bertaraf internasional.

Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata sangat antusias akan festival topeng ini , mengingat kesenian topeng ataupun barong memang roh atau taksunya di Desa Batuan.

Apalagi di Desa Batuan dan Batubulan sudah menjadi trade mark pertunjukan seni barong yang terkenal hingga ke manca negara. “Saya ingin seni topeng dan barong menjadi ikon Desa Batuan,” ucapnya. W-005

DAERAH

Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

5

Dugaan Pungli Prona

POTRET FAJAR BULELENG

Ratusan Massa Tandingan ‘Serbu’ Kejaksaan

FB/Agus

Terkait persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan Prona yang terjadi di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Rabu (4/12) siang kemarin sebanyak 100 orang warga masyarakat Desa Bungkulan kebali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Singaraja. Masyarakat yang ‘menyerbu’ Kejaksaan Negeri Singaraa kemarin merupakan masa tandingan yang mendukung pelaksanaan prona dengan melakukan pungutan secara sukarela.

Ratusan Warga Masyarakat Desa Bungkulan saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Singaraja mengklarifikasi dugaan pungli prona

SINGARAJA-Fajar Bali Massa tandingan yang dikoordinir Nyoman Suparma membantah bahwa selama ini pelaksanaan prona di Desa Bungkulan dilakukan pemungutan biaya hingga jutaan rupiah. Bahkan menurutnya pemungutan biaya pelaksana prona dilakukan dengan sukarela. Beberapa orang yang melaporkan pelaksanaan prona di Desa Bungkulan dikenakan biaya hingga jutaan rupiah itu, merupakan warga yang tidak ikut serta dalam prona. ”Kami semua yang ikut prona. Yang kemarin datang kesini melaporkan bahwa kegiatan prona dikenakan biaya hingga jutaan rupiah mereka yang tidak ikut dalam pelaksanaan prona,” tegasnya.

Terkait bukti yang dibawa oleh masyarakat seperti kwitansi

yang menyatakan keberatan dengan pungutan biaya, Suparma mengatakan, selama pelaksanaan prona di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan tidak dilakukan pungutan secara paksa terlebih mempergunakan kwitansi. ”Tidak ada kwitansi dalam pungutan itu. Pungutan itu tidak dipaksa, melainkan sumbangan sukarela dan tidak ada kwitansi,” tuturnya.

Sebelum diterima Kajari Singaraja Tjok Anom Susilayasa, massa tandingan ini sempat melakukan orasi di lobi kantor Kejari Singaraja. Mereka mempertanyakan mengapa ada warga yang melapor ke kejaksaan. Padahal selama ini warga tidak pernah merasa keberatan dengan pungutan-pungutan yang muncul pada Prona 2012.

Bahkan dalam kedatangannya menurut Selvi yang merupakan warga Bungkulan mengaku heran mengapa ada yang melaporkan hal tersebut ke kejaksaan.

Apalagi selama ini warga yang mengikuti program prona, tidak pernah mengeluhkan adanya biaya yang muncul.

Karena warga menganggap biaya yang muncul sebagai sumbangan sukarela yang tidak mengikat.”Saya yang ikut prona.

Orang yang melapor itu tidak pernah ikut prona. Kami yang dapat prona saja tidak keberatan dengan biaya yang muncul. Itu semua kami anggap sumbangan sukarela. Sebarapa pun yang kami berikan, itu kami anggap sumbangan. Kami ikhlas,” ujar Selvi.

Usai berorasi, enam warga

ditemui Kajari Tjok Anom Susilayasa, Kasi Pidsus Wayan Suardi dan Kasi Pidum Putu Eka Suyanta. Sayangnya pertemuan berlangsung tertutup dan berlangsung singkat.

Tak lebih dari sepuluh menit saja. Begitu perwakilan warga keluar, Kasi Pidsus Wayan Suardi langsung memberikan penjelasan kepada warga yang mengumpul.

Warga diarahkan masuk ke Aula Kejari Singaraja dan langsung diberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan Prona 2012 yang sempat dilaporkan Ketut Bendesa, pada Senin lalu.

Suardi menyatakan tidak bisa menolak laporan yang masuk ke kejaksaan. Namun kejaksaan juga tidak serta merta

valid untuk perencanaan anggaran, sehingga bisa menyusun program pemeliharaan sekolah secara komperhensif.

Tak hanya itu, dewan juga menyoroti pada Dinas Kesehatan. Pada dinas ini, diharapkan ada koordinasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus menyusun konsep mewujudkan RSUD menuju rumah sakit bertipe B. Untuk mendukung konsep ini supaya disusun program pendidikan dokter spesialis dengan biaya sebagian dibantu APBD dengan kontrak atau ikatan kerja sama jangka waktu tertentu.

Selain dua dinas itu, dewan juga menyoroti Kantor Lingkungann Hidup dan Kebersihan Pertamanan. Pada dinas ini, diharapkan agar menyiapkan langkah-langkah serta anggaran untuk mengejar perolehan tropi adipura.

“Kelemahan kita dalam mengejar kecukupan skor penghargaan di bidang kebersihan salah satunya bersumber dari lingkungan yang kurang bersih dan sehat,” ujarnya.

Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), berkaitan dengan Dana

Alokasi Khusus (DAK) untuk penataan lingkungan dan penataan kawasan kumuh, Supaya menghindari tumpah tindih anggaran agar APBD lebih difokuskan bagi pengembangan wilayah lain yang belum tercover oleh anggaran yang bersumber dari DAK. Sorotan lainnya juga ditujukan pada Dinas Perindagkop, terutama terkait revitalisasi Pasar Umum Negara yang akan dilakukan tahun 2014, supaya dilaksanakan sosialisasi yang baik, sehingga benar-benar penerimaannya oleh pedagang. Harapannya, apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan. Selanjutnya pada bidang perlengkapan, diharapkan pemerintah daerah mengurangi belanja modal kendaraan roda 4, dan dialihkan anggarannya untuk operasional kelian tempek.

Bupati Jembrana , I Putu Artha seusai penandatanganan berita acara persetujuan bersama, menyambut baik ditetapkannya ranperda APBD 2014 menjadi perda. Bupati menilai hal ini dapat terlaksana karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD Jembrana.

Artha juga menilai dengan ditetapkannya APBD tahun 2014 , sudah tersedia payung hukum untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan ditahun depan.

Sementara itu Ketua DPRD jembrana I Ketut Sugiasa, sesaat sebelum menutup sidang paripurna ,sempat mengucapkan permohonan maafnya karena sempat muncul isu akan terjadi pemboikotan pengesahan APBD. Menurutnya kekhawatiran itu tidak terjadi, dan bisa dilihat dengan jumlah dewan yang hadir mencapai kourum sehingga agenda pengesahan APBD jembrana tahun 2014 ini bisa terselenggara dengan lancar. W-003

Sidang paripurna DPRD Jembrana, menetapkan APBD Jembrana 2014, Rabu (4/12) kemarin.

FB/PRAMONO

APBD 2014 Disetujui, Dewan Beri Catatan Sejumlah Dinas

NEGARA- Fajar Bali APBD Jembrana tahun anggaran 2014 disetujui, dalam sidang paripurna DPRD Jembrana, yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, Rabu (4/12) kemarin.

Meski demikian, dewan melalui laporan pimpinan gabungan komisi yang dibacakan Ketua Komisi C, IB Susrama, memberikan catatan khusus kepada sejumlah dinas atau SKPD di Pemkab Jembrana.

Penekanan dalam catatan tersebut untuk mencapai kinerja dan program yang akan dijalankan secara efektif. Seperti pada Dinas Dikporaparbud Jembrana ditekankan supaya ada penghargaan yang sebanding terhadap atlet yang berprestasi agar tidak mutasi ke daerah lain, yang dapat memberikan jaminan lebih. Kemudian perlunya data mengenai keadaan sekolah, apakah rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan sebagai informasi yang

SINGARAJA – Fajar Bali Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Desa Pakraman, Sekaa Teruna, Subak dan Subak Abian Tingkat Kabupaten Buleleng di Desa Sidatapa Kecamatan Banjar, Rabu (4/12) pagi kemarin. Dalam penyerahan tersebut Desa Sidatapa berhasil juara I dalam kategori Desa Pakraman dan Sekaa Teruna.

Atas keberhasilan tersebut selain menerima uang pembinaan total sebesar 45 Juta sekaligus berhak mewakili Buleleng ke Tingkat Provinsi dalam pembinaan dan

evaluasi pada tahun 2014.

Bupati Buleleng dalam sambutannya menyatakan Desa Pakraman dan Subak merupakan benteng budaya Bali yang harus dilestarikan keberadaannya. Terlebih di tengah derasnya arus globalisasi kegiatan ini harus tetap agar keberadaan Desa Pakraman tetap lestari.”Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keajegan Bali, salah satunya melalui kegiatan lomba,”tegasnya.

Bupati yang dikenal murah senyum ini berharap bantuan yang diberikan pemerintah hendaknya dapat dimanfaatkan un-

Sidatapa Diharapkan Mampu Kembangkan Wisata

Anak Kambing Bertelinga Lima NEGARA- Fajar Bali Warga Banjar Kaleran Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo, dikejutkan adanya seekor anak kambing yang memiliki telinga lima, yang lahir pada Minggu (1/12) lalu.

Anak kambing jantan tersebut milik peternak di Banjar Kaleran, I Nengah Wiadnyana (40).

Ketika ditemui Rabu (4/12) kemarin, Wiadnyana mengaku sebelumnya tak memperhatikan ada keanehan pada telinga pada anak kambing.

“Saat lahir , anak kambing itu, dilihat dari fisik normal, seperti anak kambing lainnya,” ujarnya.

Dia baru tahu, dari tetAnak kambing memiliki lima daun telinga, di angganya, Agung Putu Banjar Kaleran Desa Yehembang, Mendoyo. Hadiyatmika. Temannya

FB/PRAMONO

k o j o P Desa

tuk pelestarian desa pakraman, subak dan memfaslitasi kegiatan sekaa teruna, khusus untuk Desa Sidatapa. Pihaknya berharap kawasan Desa Bali Aga yakni Desa Sidatapa, Cempaga, Tigawasa dan Pedawa (SCTP) dapat menjaga keamanan pasalnya Bupati sangat yakin kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai Desa Wisata.”Yang terpenting dapat menjaga kemanan dan ketertiban, dengan keunikan Bali Aga kami yakin kedepan kawasan ini mampu menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati wisatawan,”pungkasnya. W-008

itu memberi tahu, kalau anak kambing miliknya bertelinga lima. Pada daun telinganya bercabang dua dan pada bagian leher, juga muncul daun telinga bercabang dua.

“Mulai lahir, sampai saat ini, kondisi anak kambing ini, tak ada masalah,” terangnya.

Dia mengaku beternak, selama lima tahun.

Karena ada keanehan pada kambingnya, Wiadnyana mengaku tak akan menjualnya dan akan memelihara sampai besar.

Adanya kambing yang dinilai aneh ini,membuat warga berdatangan ingin melihatnya.

Tak hanya dari banjar Kaleran, tetapi juga dari banjar lainnya. W-003

menindaklanjuti laporan dan langsung meningkatkan statusnya menjadi penyidikan.”Perlu dipahami, bahwa ini masih dalam proses. Kami perlu klarifikasi data, cross check informasi yang masuk, dan sebagainya. Penyelidikan kasus korupsi itu lama, bukan satu dua hari saja,” ujar Suardi.

Kajari Singaraja Tjok Anom Susilayasa saat di konfermasi setelah menerima warga mengaku tetap melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan pungutan yang terjadi saat pelaksanaan prona di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan.

Terlebih dalam laporan warga masyarakat Desa Bungkulan yang menilai dalam pelaksanaan prona dipungut biaya disertai dengan bukti seperti kwitansi. ”Meskipun warga masyarakat Bungkulan mendatangi kami dan mengatakan tidak dipungut biaya namun kami tetapakan melakukan penyelidikan.

Mungkin warga yang datang kesini hari ini (kemarin-red) iklas namun ada warga yang merasa keberatan bahkan warga yang melaporkan ke sini juga membawa bukti berupa kwitansi,”tegas Anom. W-008

FB/Agus

Rapat dalam persiapan penataan kawasan pesisir kampung Bugis, Kecamatan Buleleng

Kampung Bugis Bakal Ditata Rencana Pemkab Buleleng untuk menata kawasan pesisir Kampung Bugis sebagai salah satu kawasan penunjang ODTW eks-Pelabuhan Buleleng tampaknya akan berjalan mulus. Pasalnya dari pertemuan antara tim penataan kawasan kampung bugis dengan tokoh masyarakat di gedung serbaguna desa setempat, Selasa (3/12) telah mendapatkan titik temu tentang konsep penataan yang ideal dan tanpa adanya penggusuran pemukiman.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Camat Buleleng Rika Nurhaeni dan Sekretaris Dinas PU Made Aryana, Tim Teknis secara rinci memaparkan hasil kajian dan proyeksi penataan yang akan dilakukan mengingat kondisi pemukiman yang semakin kumuh juga sangat berbahaya ketika terjadi gelombang pasang yang dapat berdampak pada rusaknya rumah-rumah di pinggir pantai. Rencananya tahun 2014 akan dilakukan penyusunan DED kemudian aplikasi pembangunannya pada tahun 2015. W-008

Pemkab Tabanan Raih Penghargaan Transmigrasi

TABANAN-Fajar Bali Tabanan kembali menorehkan namanya di tingkat nasional. Kali ini kabupaten yang terkenal dengan predikat lumbung pangannya Bali tersebut berhasil menerima anugerah berupa penghargaan “Transmigration Awards” kategori Makarti Nayotama dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Pemkab Tabanan atas kinerja yang sangat baik dalam memberikan peluang kepada masyarakat Tabanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan Menakertrans Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si kepada Sekretaris Kabupaten Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan Tjokorda Alit Juli dan Kabag Humas dan Protokol Setda Tabanan Putu Dian Setiawan, Selasa (3/12) di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan lanjut diserahkan kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka wiryastuti di rumah jabatan Bupati setempat, Rabu ( 4/12) kemarin. Transmigration Award sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, pemerhati, insan pers, dan tokoh masyarakat atas kepeduliannya terhadap program transmigrasi.

Dimana di tahun 2013 ini merupakan penghargaan yang ketiga kalinya diberikan kepada kabupaten maupun insan yang peduli terhadap program tersebut.

Tahun ini Tabanan berhasil meraih peringkat ketiga nasional dan menjadi kabupaten satusatunya di Bali yang berhasil meraih penghargaan transmigrasi Makarti Nayotama sebagai kabupaten asal transmigrasi setelah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi.

Penilaian yang dilaksanakan sejak Bulan Oktober lalu lebih menitikberatkan pada administrasi dan dokumentasi dua tahun terakhir, yakni tahun 2011 dan 2012.

Ketua Panitia yang juga Dirjen P2MKT Ir. Kosari Iliyas Wardani mengatakan, pelaksanaan lomba yang ketiga kalinya ini bertujuan untuk memotivasi semangat daerah asal dan daerah penerima serta insan pers dalam meningkatkan semangat transmigrasi.

“Dengan diberikannya penghargaan ini, saya berharap dapat memotivasi semua insan untuk ikut menyukseskan program transmigrasi yang dimiliki oleh kementrian,” ungkapnya.

Kosari juga menambahkan, pembangunan transmigrasi bersifat sangat komplek dan melibatkan banyak dimensi dan sangat berguna bagi persatuan Indonesia.

FB/Doni

FAJA R BALI

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Sekda Nyoman Wirna Ariwangsa dan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tjokorda Alit Juli, foto bersama usai menerima penghargaan Transmigrasi

Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi H. Muhaemin Iskandar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap daerah atas kinerja dan dedikasinya. Dirinyapun berharap kepada daerah-daerah yang mendapat penghargaan untuk ikut berperan aktif dan benar-benar mempersiapkan warganya sebelum dan selama proses pelaksanaan transmigrasi hingga pemberangkatan.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang.

Saya berharap semua daerah untuk bahu membahu mensinergikan program, sehingga program transmigrasi di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Menjadi tiga terbaik di Indonesia, membuat Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti bangga.

Pasalnya, pengiriman warga Tabanan untuk menjadi transmigran ke beberapa daerah di Indonesia merupakan komitmen dan bentuk keseriusan pemerintah untuk memberikan kesempatan dan penghidupan yang layak bagi warganya.

“Kerja keras kita akhirnya berbuah manis. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut menyukseskan program transmigrasi, karena tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati perempuan pertama di Bali tersebut.

Dirinyapun berkomitmen program tahunan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan ini akan terus dilanjutkan.

Mengingat banyaknya kontribusi nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat Tabanan untuk dapat merubah kehidupan kearah yang lebih baik.

“Saya berpesan kepada warga Tabanan yang ada diperantauan dalam menjalankan hidup di tempat yang baru untuk selalu berusaha dan bekerja keras.

Karena dengan modal tersebutlah kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan pemerintah kepada kita,” pintanya. W-004

Wabup Sanjaya Buka Rembug KTNA Tabanan

TABANAN-Fajar Bali Dalam rangka meningkatkan pengembangan kemitraan dan jejaring usaha tani guna percepatan terwujudnya Tabanan Serasi, Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya di dampingi Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura, Nyoman Budana serta beberapa Kepala SKPD terkait di lingkungan Kabupaten Tabanan membuka Rembug Paripurna KTNA di Wantilan Desa Denbantas Rabu (4/12) kemarin.

Bupati Tabanan dalam sambutan yang dibacakan Wabup Sanjaya menyambut baik pelaksanaan Rembug KTNA Kabupaten Tabanan tahun 2013 ini bertepatan dengan HUT Kota Tabanan yang ke-520, dimana merupakan momentum yang sangat baik bagi KTNA dan Pemerintah untuk merenung sejenak dan mengevaluasi diri, prestasi apa yang telah diraih selama ini kemudian kebarhasilan mana masih tertunda, guna perbaiki

kesejahteraan masyarakat Tabanan umumnya dan petani nelayan khususnya. “ semoga eksistensi KTNA yang telah bersinergi dengan pemerintah, terus dapat dipertahankan sebagai satu lembaga tani di Kabupaten yang selalu membantu pemerintah terutama dalam pertanian sehingga dapat mewujudkan visi menuju Tabanan yang Serasi .” ungkapnya.

Gusti Nyoman Subagia selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa KTNA Kabupaten Tabanan merupakan Forum musyawarah tertinggi yang diadakan 5 tahun sekali sesuai ADART organisasi.

Dimana tujuan yaitu meningkatkan motivasi kemandirian kelompok KTNA selaku pelaku utama sistem dan Usaha Agribisnis.

Tema yang diambil pada rembug ini adalah memantapkan kepemimpinan dan kemandirian kontaktani. Peserta yang mengikuti rembug ini terdiri dari 1 orang pengurus

KTNA Provinsi, 3 orang dari kecamatan, 9 orang dari pengurus KTNA kabupaten dan 1 orang ahli Andalan.

Ketua Pen gur us KTNA Kabupten Tabanan Nengah Mawan mengatakan kelompok KTNA merupakam mitra pemerintah.

Untuk mencapai sarana program kelompok KTNA terdapat tujuh peran atau sapta peran diantaranya KTNA sebagai pemimpin kelompok kontaktani nelayan, KTNA sebagai mitra penyuluh pertanian, KTNA sebagai pembela hak dan kepentingan petani nelayan hingga kontak tani nelayan sebagai inovator dalam pembangunan pertanaian. “ melalui rembug ini kami berharap para petani/nelayan benar-benar menjadi subjek dan tidak lagi menjadi objek pembangunan itu sendiri. Sehingga visi untuk mewujudkan masyarakat petani nelayan yang kuat, mandiri dan sejahtera dapat terwujud,” ungkapnya. W-004

6 MASYARAKAT BADUNG BERDAYA HUKUM S kamis, 5 desember 2013 | TAHUN XIV

Peningkatan Supremasi Hukum, Mengawal Pelaksanaan Otonomi Daerah

Komang Budhi Argawa, SH,M.Si.

FB/HERY

esuai dengan Visi-nya, Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sejahtera adil dan tentram, berwawasan budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, melalui peningkatan supremasi hukum dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan untuk mewujudkan itu semua, misi Penegakan Supremasi Hukum pun terus diupayakan untuk kemudian disempurnakan oleh Bagian Hukum dan HAM. Sejauh mana dan upaya apa saja yang telah dilakukan, di Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung? Berikut wawancara tim Fajar Mangupura bersama Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung, Komang Budhi Argawa, SH,M.Si.

Di era keterbukaan informasi, tentunya layanan informasi tentang layanan hukum kepada masyarakat, perlu untuk dibuka secara transparan.

Apakah itu sudah diterapkan di Pemkab Badung?

Tentu saja sudah. Era globalisasi dan keterbukaan informasi memang menuntut transparasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah harus dapat memberikan informasi terkait penetapan kebijakan dalam penyelengga-

Gelar Lomba Kadarkum

raan pemerintahan daerah melalui penerbitan produk hukum daerah. Oleh karenanya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung juga sudah melaksanakannya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat serta mengefektifkan komunikasi dengan masyarakat, kalangan akademis dan lainnya, terkait pendapat, saran, kritik yang dapat digunakan sebagai referensi dan sumber-sumber informasi pembentukan produk hukum.

Penilaian ‘WTP’ menjadi salah satu prestasi membanggakan bagi Pemkab Badung.

Dan untuk meraih prestasi tersebut, tentunya ada peran Bagian Hukum, dalam mengawal kebijakan pemerintah Badung? Bagaimana pelaksanaan mengawal kebijakan selama ini?

Intinya, kami selama ini berusaha menjalankan Tupoksi berdasarkan aturan yang ada.

Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah selalu berkoordinasi dan menjaga komunikasi dengan seluruh SKPD terkait. Kedua, tentunya memperkuat regulasi di seluruh pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena jika tanpa ada dasar hukum, maka kegiatan-kegiatan yang ada SKPD tidak bisa dilak-

semua pihak untuk meluruskannya sehingga tidak sampai merusak tatanan kehidupan sebagian besar masyarakat yang ada. “Jadikan lomba ini sebagai media untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, sehingga menjadi kader-kader pembangunan dilingkungan wilayah masing-masing serta mampu menumbuhkembangkan komunikasi dengan semua pihak, khususnya dengan aparatur pemerintah sehingga setiap perkembangan pembangunan di bidang hukum dapat dimasyarakatkan ”pesannya.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung Komang Budhi Argawa selaku ketua panitia melaporkan bahwa peserta lomba ini diikuti oleh enam kelompok Kadarkum diantaranya Kadarkum dari Desa Getasan Kec. Petang, Desa Abiansemal Kec. Abiansemal, Desa Kekeran Kec. Mengwi. Desa Dalung Kec. Kuta Utara, Kelurahan Kedonganan Kec. Kuta serta Kadarkum kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan. Desa/ Kelurahan yang mengikuti lomba ini adalah merupakan desa binaan lomba desa ter-

kurang bagus.

Kita pun berharap aga pihak menyadari dan sa sepsi, bahwa aturan itu di tuk kepentingan bersama mewujudkan usaha indus lebih sehat. Terlebih lagi adalah daerah pariwisa nilai investasinya sangat kalau kita tidak memb kepastian hukum, tentun syarakat dan dunia usah ingin berinvestasi di Badu tidak betah ada di Badun

Pertanyaan terakhir sejalankah Eksekutif d Legislatif dalam men penegakan hukum di w Kabupaten Badung?

Sampai sejauh ini b dengan baik dan sudah b searah. Contohnya kita su MOU dengan DPRD Badun tahun 2013 ini, yang te berkaitan dengan peny Ranperda. Kenapa kam barkan demikian, seper jelaskan tadi bahwa ta tahapan atau prosedural dengan lahirnya suatu hukum, disitu kita bicarak sama dan salah satu conto MOU itu. Namun meskipu jelas item-item Ranperda MOU, namun tidak menu mungkinan di pertengah akan ada produk hukum bila sifatnya urgent, dan disisipkan. W-014

Menambah Pengetahuan, Pemahaman dan Kemampuan Apara

padu tahun 2014. Adapun dewan juri terdiri dari unsur kanwil kementrian hukum dan HAM Bali, Unsur Kejaksaan Negeri Denpasar, Unsur Polresta Denpasar,Unsur Dishubkominfo Badung, Unsur Kantor PP Badung serta unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Badung.

Setelah dilaksanakan lomba tersebut dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang lomba Kadarkum. Adapun yang mampu meraih juara I yaitu Kadarkum Desa Dalung Kec. Kuta Utara serta lansung akan menjadi wakil Kab. Badung pada lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Bali, untuk juara II diraih Kadarkum Desa Kekeran Kec. Mengwi, juara III Kadarkum Kelurahan Kedonganan Kec. Kuta, juara Harapan I Kadarkum Desa Abiansemal Kec. Abiansemal, Juara Harapan II Kadarkum Desa Getasan Kec. Petang, dan juara Harapan III Kadarkum Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan.

Dan untuk Juara penampilan terbaik diraih oleh Kadarkum Kelurahan Kedonganan Kec. Kuta. Dan masing-masing pemenang mendapatkan piala dan uang pembinaan. W-014

FB/HERY

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Badung Ny. Kompyang R. Swandika, Para camat se-Kabupaten Badung serta para Perbekel dan Lurah dari peserta lomba.

Ditambahkan pula bahwa kegiatan lomba kadarkum ini merupakan salah satu upaya pembangunan dibidang hukum yang didahului dengan pembentukan keluarga sadar hukum di tingkat desa/ kelurahan, dan dilanjutkan pembinaan-pembinaan oleh tim kabupaten maupun dari kantor kementrian hukum dan HAM Provinsi Bali dengan teknis ceramah sosialisasi, diskusi yang selanjutnya dilombakan. Lanjut dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum.Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat dalam memenuhi tuntutannya itu berjalan diluar rambu-rambu hukum.

Terhadap hal tersebut maka sudah menjadi kewajiban

Pemkab Badung?

Kata kuncinya ada di regulasi yang kita buat selama ini, karena perlu diketahui bahwa di pengadilan tata usaha negara, ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan kewenangan, kedua terkait prosedural, yang terkhir adalah substansinya. Itu yang diuji dan bila salah satu saja kita melewatinya, artinya bila kewenangan punya namun prosedural kita salah, maka kita lah yang salah.

Dan hal-hal itulah yang harus kita perbaiki untuk minimalisir dampak yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan perekonomian di wilayah Badung.

Bersinggung dengan pariwisata, dengan diperketatnya regulasi apakah akan berpengaruh pada iklim investasi?

Berkaitan dengan upaya Pemkab Badung memperketat regulasi, tentunya memang akan berpengaruh ke investasi di sektor pariwisata. Namun pengaruh yang dimaksud adalah bertujuan untuk mengarah ke yang jauh lebih positif. Untuk itulah kita saat ini masih menghimpun saran dan masukan dari pelaku usaha. Intinya aturan itu kan prinsip hukumnya adalah dapat dilaksanakan, juga untuk meminimalisir dari dampak yang

Bintek Penyusunan Produk Huku

Membangun Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan suatu kegiatan yang strategis dan bersifat fundamental sebagai salah satu upaya membangun tingkat kesadaran hukum masyarakat. Karena hal tersebut perlu disadari bersama bahwa upaya membangun kesadaran hukum masyarakat bukanlah hal yang mudah.

Ada beberapa faktor yang cukup signifikan dan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi mengenai berbagai ketentuan hukum, bervariasinya latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat, serta dilihat dari sisi sosiologis dan hukum perkembangan permasalahan selangkah lebih cepat dari produk hukum yang mengaturnya. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika saat membuka acara lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Badung.

Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali,

sanakan, karena dasar hukum itulah yang melandasi semua kegiatan yang ada di Kabupaten Badung.

Fenomena sadar hukum, bukan hanya untuk para pemangku kebijakan di pemerintahan saja. Lantas bagaimana dengan masyarakatnya?

Memang betul. Karena dengan sadarnya masyarakat dengan hukum, maka disana juga ada kesadaran masyarakat untuk melakukan tuntutan yang diamanatkan Undang-Undang. Tentunya kemudian masyarakat juga akan tahu, dimana ruangnya mereka untuk melakukan tuntutan.

Fenomena sadar hukum masyarakat di Badung sendiri sekarang ini sudah terlihat. Ini bisa dilihat, dari tidak sedikitnya masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan, kemudian melakukan upaya hukum ke Pemkab. Berarti bisa dikatakan masyarakat sudah sadar hukum atau melek hukum.

Sementara disisi lain, kita pun akan terus memperkuat regulasi, sehingga dalam pelaksanaan meminimalisir aspek-aspek yang dapat merugikan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Kemudian apa yang harus dipersiapkan, untuk mengadopsi keinginan masyarakat atas kebijakan yang dibuat

Asisten Pemerintahan dan Kesra I.B.A. Yoga Segara saat membuka Bintek Penyusunan Produk Hukum di Hotel Batukaru Garden ,Ubung Denpasar.

Untuk dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan kemampuan bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Hukum dan HAM juga telah menyelenggarakan Bintek Penyusunan Produk Hukum.

Bupati Badung melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra IB. Yoga Segara menyampaikan, menyikapi

perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, tidak jarang kita dihadapkan dengan adanya penafsiran bila dipandang dari suatu produk hukum yang telah diberlakukan, baik itu produk pusat yang berupa Undang-undang dan peraturan Pemerintah, maupun produk hukum daerah, mulai Perda Propinsi sampai Perda Ka-

bupaten. Kondisi seperti i gat memprihatinkan dan dapat membingungkan mas secara umum. Oleh kare agar kedepan khususnya d paten Badung mampu menc atau membentuk produk daerah yang dapat diterim dilaksanakan dengan baik memenuhi semua persyara cara filosofis, sosiologis dan formal.

“Melalui bintek ini kami kan, para peserta dapat me dengan sebaik-baiknya se nantinya dapat memiliki tahuan untuk merancang produk hukum daerah,” imb Kepala Bagian Hukum da Komang Budhi Argawa m bahkan, Bintek dimaksudka dapat menambah penget pemahaman dan kemampu aparatur Pemerintah Daera menyusun produk hukum. kan tujuannya untuk dapat judnya suatu produk hukum yang memenuhi aspek fi sosisologis dan yuridis serta judnya tertib hukum dalam pelaksanaan urusan pemeri pembangunan dan pelayan syarakat. W-014

Ringankan Beban Masyarakat, Rancang Perubahan Tarif BPHT

FB/HERY

Hibah dan Waris Bebas BPHTB

Sekda Kompyang R. Swandika didampingi Kabag Hukum dan HAM Badung Komang Budhi Argawa dan Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung membuka lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Badung, di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung

Dengan beralihnya kewenangan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, sebagai landasan legalistas Pemerintah Kabupaten Badung untuk melaksanakan pemungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Menyikapi aspirasi yang berkembang, Bupati Badung Anak Agung Gde Agung menaruh perhatian secara serius terutama berkenaan dengan pengenaan tarif BPHTB khususnya untuk waris dan hibah serta wasiat. Hal ini menjadi konsen Bapak Bupati mengingat dinilai terlalu membebani dalam melaksanakan proses peralihan atas haknya dibutuhkan biaya instan yang sangat tinggi sebagai pemenuhan untuk membayar kewajiba berupa bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan, disamping itu setiap

tahunnya masyarakat juga harus memenuhi kewajiban atas Pajak Bumi dan Bangunan,” demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung AA. Raka Yuda didampingi Kepala Bagian Hukum dan HAM Komang Budi Argawa.

Ditambakan Komang Budi Argawa, bahwa berkenaan dengan komitmen meringankan beban masyarakat tersebut Bupati Badung sebelumnya pada acara launching program Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) 5 September lalu di Puspem Badung mengungkapkan bahwa Pemkab. Badung telah merancang kebijakan untuk meringankan beban masyarakat dengan membebaskan biaya BPHTB atas pengalihan hak karena waris. Langkah selanjutnya Pemkab. Badung telah berupaya melakukan penataan terhadap tarif pajak terkait waris dan hibah wasiat dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Hal tersebut juga memperhatikan hak – hak dasar seseorang terhadap penguasaan kepemilikan atas tanah

yang mengandung arti bah kepemilikan seseorang itu diteruskan kepada ahli w sepanjang memenuhi pers sebagai subjek hak milik, se peralihan waris kepada ah merupakan transaksi yan lazim dikenakan pajak (t event), begitu juga sama terhadap hibah wasiat.

Lebih lanjut Argawa meng sebagai tidak lanjut Pem Kabupaten Badung sesuai Surat Pengantar tanggal 1 tember 2013, Nomor 045.2 HK telah menyampaikan Ran Peraturan Daerah tentang han Atas Peraturan Daerah paten Badung Nomor 14 Tahu tentang Bea Perolehan Ha Tanah dan Bangunan kepad Kabupaten Badung guna me pembahasan bersama. “Dis itu juga sesuai dengan mek / prosedur dalam pembentuk aturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDR akan dilakukan evaluasi Gubernur dan Kementrian gan sebelum ditetapkan oleh Badung,” ujarnya. W-014

kamis, 5 desember 2013 | TAHUN XIV

Bupati Badung A.A. Gde Agung memberikan apresiasi yang atas kehadiran Deputy Pelayanan Publik Kemenpan-RB RI Mirawati Soedjono, Ak.,MSc, CfrA pada acara sosialisasi pelayanan publik di Kabupaten Badung.

Pemerintah Kabupaten Badung telah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakatdan krama Badung. Pelaksanaan sosialisasi ini sendiri, selain sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sekaligus diharapkan akan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, agar dapat mengembangkan minimal satu terobosan/inovasi (one agency one inovation). Demikian antara lain ditegaskan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung saat pembukaan sosialisasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati Gde Agung mengungkapkan bahwa tujuan penye l e n g g a ra n p e m e r i n t a h a n adalah untuk mewujudkan kes e j a h te ra a n m a sya ra ka t m e lalaui penyelenggaraan pelaya n a n p u b l i k ya n g b e r k u a l i tas. Oleh karenanya kegiatan sosialisasi ini dipandang sangat penting dan strategis untuk membuka wawasan segenap aparatur pemerintah selaku pelayan masyarakat yang wajib memberikan pelayanan y a n g b e r ku l i t a s , te r u ku r d a n professional kepada masyarakat.

Dikataknnya bahwa sebagai wujud keseriusan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan peningkatan kulitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Badung sebagimana tertuang dalam

ar semua atu periatur una, untuk stri yang Badung ata yang t tinggi, berikan nya maha yang ung akan ng.

r, sudah dengan ngawal wilayah

berjalan berjalan udah ada ng untuk entunya yusunan mi gamrti kami ahapanl terkait produk kan berohnya ya un sudah a ada di utup kehan jalan m lainnya itu bisa

um

atur

ini sanbahkan syarakat ena itu di Kabuciptakan hukum ma dan k, serta atan sen yuridis

RPJMD 2010-2015.

Atas prioritas pembangunan tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain bekerjasama dengan BPKP perwakilah Bali untuk penyelenggaraan tertib administrasi khususnya pengelolaan keuangan daerah dan aset, membentuk BPPT sebagai wujud pelayanan terpadu untuk proses perijinan, membangun dan meningkatkan fasilitas pelayanan umum di tingkat kekelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dengan layanan 24 jam dan layanan rawat jalan, memberikan jaminan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat melalui program JKKB Manguwaras, dan memberikan penghargaan kepada SKPD /unit pelayanan publik yang dinilai telah mewujudkan komitmen kualitas dan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Komitmen dan kerja keras dalam meningktakan kualitas pelayanan publik mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Berdasarkan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan dan didampingi Tim ahli Universitas Udayana terhadap Dinas kependudukan dan catatan Sipil, BPPT dan RSUD Kabupaten Badung respon masyarakat terhadap indikator pelayanan yang disurvey rata-rata mendapatkan nilai 72,53 dengan kategori baik” katanya.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Oka Darmawan dalam laporannya melaporkan maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta mendapatkan informasi perkembangan terkini tentang inovasi pelayanan publik di berbagai

FB/HERY

Wujudkan Pelayanan Berkualitas, “One Agency One Inovation”

M

Deputy Pelayanan Publik Kemenpan-RB RI Mirawati Soedjono menyerahkan buku kepada Bupati Badung A.A. Gde Agung saat acara sosialisasi pelayanan publik di Kabupaten Badung daerah agar seluruh SKPD / unit pelayanan publik di Kabupaten Badung dapat mengimplementasikan amanat yang terkandung dalam UU No. 25 tahun 2009. Sosialisasi dan pembinaan pelayanan publik dilaksanakan

selama 3 hari mulai tanggal 4s/d 6 Desember 2013 yang diikuti oleh 63 orang peserta dari seluruh SKPD/BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabu-

19 M Untuk Desa Adat, Banjar Adat dan Pekaseh di Wilayah Kelurahan

paten Badung Kompyang R. Swandika, Anggota DPRD Kabupaten Badung Wayan Suyasa, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelayanan Publik Noviana Andriana, Kepala Subbagian TU Deputi Bidang

Pelayanan Publik Dede Kohar, Kepala Bagian TU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Bali Luh Gde Ari Sukreni. Dan sebagai nara sumber utama Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB RI Mirawati Sudjono, Ak.,MSc, CfrA. W-014

Orientasi Pemahaman Materi HAM Bagi Bendesa Adat

Kebijakan Bupati Badung untuk memberikan perhatian dan perlakuan yang sama Antara wilayah pedesaan dengan kelurahan nampaknya membuat sumringah masyarakat terutama organisasi yang menaungi adat dan budaya seperti desa adat, banjar adat termasuk subak dan pekaseh diwilayah kelurahan di Kabupaten Badung.

Melalui terobosan yang cukup berani akhirnya pemkab Badung setelah melakukan kajian serta asistensi secara intensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menemukan solusi untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat diwilayah Kelurahan. “Konsekuensi Kelurahan sebagai SKPD telah menempatkan masyarakat kelurahan tidak boleh mendapatkan dana BKK ( Bantuan Kegiatan Khusus) dari dana penyisihan pajak dan restribusi seperti masyarakat desa.

Penyerahan hibah kepada desa adat, banjar adat dan pekaseh yang berada dibawah kelurahan ini merupakan terobosan luar biasa yang kita ambil agar tidak terjadi diskriminasi antara warga

, TB

desa dan warga kelurahan yang berada di Kabupaten Badung. Selaku penyelenggara pemerintahan memang dituntut untuk senantiasa berinovasi serta tidak pernah berhenti berpikir untuk kesejahteraan masyarakat,” demikian antara lain diungkapkan Bupati Badung, A.A. Gde Agung saat menyerahkan bantuan dana hibah kepada 23 Desa Adat, 177 banjar adat, 19 pekaseh di bawah kelurahan.

Gde Agung menambahkan, terobosan ini diambil agar ada suatu pemerataan distribusi pendapatan yang sama bagi krama Badung baik krama kelurahan maupaun krama desa terkait dana bantuan. “Tapi agar tetap diingat dana-dana bantuan ini baik dana hibah maupun dana BKK ini pertanggungjawabannya sesuai dengan protap dan untuk lebih jelasnya akan ada pengarahan dari Kepala Perwakilan BPKP Bali pada tanggal 13 Desember ini, “ tambah Gde Agung.

Sementara itu Asisten Administrasi UmumI Gst Ngurah Oka Darmawan melaporkan, penyerahan dana hibah kepada

desa adat, banjar adat dan subak yang ada di kelurahan se Kabupaten Badung adalah upaya untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kegiatan layanan dasar umum sehingga mempercepat tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Adapun total dana yang diserahkan, sebesar Rp. 19.725.000.000,00. Dana ini terbagi sebagai berikut untuk desa adat yang ada di Kelurahan sebanyak 23 desa adat dengan total Rp. 13.085.000.000,00.

Sementara untuk subak yeh dan subak abian yang ada di lingkungan kelurahan yang berjumlah 19 Subak dengan total Rp. 1.330.000.000,00 dan untuk banjar adat yang ada di lingkungan kelurahan sebanyak 177 banjar adat dengan total Rp. 5.310.000.000,00.

Penyerahan dana hibah ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R. Swandika serta SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. W-014

FB/HERY

hwa hak u dapat warisnya syaratan ehingga hli waris ng tidak taxable halnya

Bupati Badung, A.A. Gde Agung didampingi Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta dan Sekda Kompyang Swandika menyerahkan bantuan dana hibah kepada Desa Adat, banjar adat dan pekaseh di Ruang Kerta Gosana, Puspem Kabupaten Badung

FB/HERY

Bupati Gde Agung : Tidak Pernah Berhenti Berpikir Untuk Kesejahteraan Masyarakat

i harapengikuti ehingga pengesebuah buhnya. an HAM menaman untuk tahuan, uan bagi ah dalam Sedangt terwum daerah ilosofis, a terwum setiap intahan, nan ma-

gatakan, merintah dengan 12 Sep2/4579/ ncangan Perubah Kabuhun 2009 ak Atas da DPRD endapat samping kanisme kan perk Daerah RD) juga kepada Keuanh Bupati

7

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Badung IB A. Yoga Segara, SH, MM disaat membuka Orientasi Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Bendesa Adat di Kabupaten Badung tahun 2013 Di pertengahan tahun 2013 lalu, Pemkab Badung melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kabupaten Badung menggelar Orientasi Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Bendesa Adat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung melalui Asisten Yoga Segara menyampaikan, menyikapi situasi dan konflik masyarakat yang terjadi telah menimbulkan keprihatinan sekaligus mengusik nurani.

Selaku aparat Pemerintah, dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut, yang bukan tidak mungkin mengandung potensi pelanggaran HAM, oleh karena itu untuk lebih akurat diperlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat fundamental dengan bertindak koordinatif sesama stakeholder dan mendalami substansi materi permasalahan, serta memerlukan perencanaan yang matang dan konsisten. Sementara ini yang dapat dilakukan adalah melaksanakan penanganan terhadap fenomena sosial tersebut dengan membangun komunikasi efektif antar pemangku kepentingan yaitu aparat Pemerintah yang mengemban kewajiban melaksankan pemenuhan dan perlindungan HAM serta

masyarakat sebagai penyandang hak yang sekaligus juga mengemban kewajiban untuk menghormati HAM. “Oleh karenanya kami berharap khususnya kita di Kabupaten Badung agar kedepannya mampu menciptakan suasana yang harmonis yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan amanat dari Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang Ranham Tahun 20112014, bahwa pelaksanaan Orientasi pemahaman HAM ini bukanlah merupakan kegiatan rutin semata, melainkan program yang sungguh-sungguh diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan aparatur Pemerintah Kabupaten Badung khususnya dalam hal pemahaman materi HAM bagi Bendesa Adat sebagai ujung tombak Pemerintahan di Kabupaten Badung. Dengan dilaksankannya orientasi ini diharapkan peserta memiliki pengetahuan materi HAM dan pemahaman yang benar tentang pengertian dan implementasi HAM serta melakukan pemetaan dan pengkajian kondisi-kondisi setempat yang berpotensi

memicu konflik di masa depan.

“Kami percaya bahwa dengan semangat yang sama untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui tugas dan fungsi masing-masing, maka kewajiban penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM dapat kita lakukan bersama dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab Badung Komang Budhi Argawa, SH.,M.Si selaku ketua Panitia Orientasi Pemahaman Materi HAM bagi Bendesa Adat di Kabupaten Badung yang diwakili Kasubag Bantuan Hukum Gede Agus Kabinawa melaporkan maksud diselenggarakannya kegiatan ini, adalah meningkatkan pemahaman materi HAM dan persamaan persepsi serta memantapkan sikap bagi bendesa adat agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya senantiasa menyesuaikan dengan norma-norma HAM dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memantapkan peranan Pemerintah dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM. W-014

8

PENDIDIKAN Tiga Siswa SD Wakili Bali dalam Pertukaran Budaya ke Jepang FAJA R BALI

Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

FB/HERU

karya, Bencana yang mengisahkan tentang bahtera rumah tangga

DENPASAR- Fajar Bali Setelah sebelumnya LP2M Institut Seni Indomesia (ISI) Denpasar menggelar pameran dan seminar sebagai rangkaian dari kegiatan pemenang hibah penelitian tahun 2013, pada tanggal 26 November 2013, kembali dilaksanakan gelar seni pertunjukan hasil penciptaan pemenang hibah. Kegiatan berlangsung malam hari bertemapat di gedung Natya Mandala ISI Denpasar dan di jaba pura Padma Nareswara ISI Denpasar.

Dalam gelar seni ditampilkan 3 karya yang dihadiri Rektor ISI Denpasar, Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum, didampingi PR III, PR IV, Dekan FSP, Dekan FSRD beserta jajarannya. Panitia yang awalnya khawatir dengan minimnya penonton tapi ternyata ketika paagelaran seni dimulai, cukup banyak penonton yang hadir baik dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Pagelaran seni diawali dengan karya berjudul ‘Aguru’ dengan koreografer I Wayan Sutirtha, S.Sn., M.Sn., komposer I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn, Penari Dewa Selamet Raharja dan Ni Luh Gede Wahyu Satyaningrum serta didukung oleh penabuh dari mahasiswa semester V Jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Karya tari yang berdurasi sekitar 15 menit ini menceritakan tentang kasih antara guru dan bakti murid. Hubungan ini merupakan timbal balik yang telah memuliakan keluhuran seni tari di Bali.

Penari Dewa Selamet Raharja yang berperan sebagai guru merasa terpanggil menularkan ilmunya kepada muridnya. Peran muridnya, dibawakan oleh penari belia, Ni Luh Gede Wahyu Styaningrum pun tergugah mewarisi dan melestarikan keindahan seni tari yang berlangsung secara personal-komunal. Dilanjutkan kemudian dengan karya kedua, berjudul Ben...ca...na. Karya tari ini merupakan hasil karya dari koreografer I Ketut Sutapa, S.ST.,M. Sn, komposer I Kadek Juliantara dengan melibatkan penari dari mahasiswa Jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar.

Karya tari yang cukup lama mencuri perhatian yaitu sekitar 25 menit mengisahkan bagaiman warna-warni dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bagi pencipta badai dalam rumah tangga memang selalu ada dan merupakan proses manusiawi dalam memahami harmonisasi kehidupan. Jika perasaan selaras maka terjadilah harmonisasi, jika tidak maka akan terjadi disharmoni. Sementara pementasan ketiga berlangsung di Pura Nareswara ISI Denpasar. teater pakeliran berjudul Puyung Bolong Telah Hilang karya I Gusti Putu Sudarta, S.SP., M.Sn yang melibatkan koreografer Putu Gede Arsa Wijaya dan penari dari mahasiswa Jurusan Tari ISI Denpasar serta penabuh dari Sanggar Paripurna Bona Gianyar.

Karya pedalangan yang berdurasi sekitar 90 menit ini menekankan pada penggarapan tembang/ kidung, terinspirasi dari geguritan Sucita-Subudi karangan Almarhum Ida Ketut Jelantik. Karya sastra dalam gaya bahasanya sangat indah dan memakai kaidah-kaidah alamkara,mengekplorasikan buah pikiran melalui bahasa musikal.

Sebagai pertanggungjawaban penerimaan hibah penelitian tahun 2013, sebanyak 35 dosen melakukan seminar, pameran dan pagelaran seni. Pembukaan acara dibarengkan dengan pembukaan pameran penciptaan yang berlangsung di Gedung Pameran Hasta Mandala ISI Denpasar, pada 19 November 2013. Pameran dibuka oleh Rektor ISI Denpasar, Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum. dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan penelitian, penciptaan dan pengabdian pada masyarakat sangat penting dan ini sebagai high light 4 tahun program kedepan.

Tahun 2013 ini dana DIPA memang diperuntukkan untuk penguatan pemberdayaan penelitian, penciptaan dan pengabdian pada masyarakat. Dr. Arya juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi perlu dikembangkan dengan menekankan pentingnya penelitian sebagai titik vital kehidupan suatu universitas. W-017

Usung Tema Kearifan Lokal

Klungkung Gelar Porsenijar Tingkat SD SEMARAPURA-Fajar Bali Guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, UPT Disdikpora Kecamatan Klungkung menggelar Porsenijar tingkat SD dengan mengangkat tema “Kearifan Lokal”. Porsenijar ini dibuka Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Klungkung, Ngakan Made Kasub Sidan, Rabu (4/12) kemarin. Pembukaan Porsenijar tingkat SD ini ditandai dengan pelepasan balon dan stiker Porsenijar. Kegiatan Porsenijar kecamatan Klungkung dipusatkan di desa Akah, Klungkung. Ketua Panitia Porsenijar Klungkung, Wayan Slamet Suryadi dalam laporannya mengatakan, meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengangkat kearifan lokal guna menggugah cinta budaya.

Hal ini mengacu pada UU no 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dimasna Porsenijar wajib dilakukan oleh satuan pendidikan dimanapun tempatnya. Dalam ajang Porsenijar Klungkung kali ini diikuti sebanyak 1.314 siswa yang terbagi dalam bidang olah raga sebanyak 486 siswa dan ajang seni sebanyak 648 siswa.

Untuk bidang olahraga dilaksanakan lomba sepakbola, tenis meja, atletik, panjat tebing, bulu tangkis, catur, silat, karate dan renang. Hadir pada kesempatan pembukaan tersebut Perbekel Desa Akah Wayan Dauh. Menurutnya kegiatan Porsenijar ini sangat perlu dilakukan secara simultan dan kontinyu untuk memberdayakan kemampuan dan skill yang dimiliki siswa agar bisa berkembang.W-010

Peserta porsenijar SD kecamatan Klungkung

AMLAPURA-Fajar Bali Sebanyak tiga siswa SD di Karangasem mewakili Bali dalam pertukaran budaya ke Negara Jepang.

Ketiga siswa tersebut masingmasing, Ni Made Winia Praba Wati, Ni Komang Wiwin Sari Putri dan Ni Komang Rustika Ayu Kinanti akan berada di Jepang selama Sembilan hari.

Ketiga siswa yang berasal dari ketiga SD di Karangasem yakni, dua orang dari SDN 1 Karangasem,dan satu orang dari SDN 4 Padangkerta, nantinya akan didampingi oleh salah seorang guru dari SDN 5 Karangasem, Ni Made Manik Wahyuni Antari Parta, bertugas memperkenalkan budaya masyarakat Bali khususnya Karangasem dalam festival budaya, di Kanaya ,Jepang.

Sebelum diberangkatkan, ketiga siswa SD ini terlebih dahulu menjalani seleksi, sedikitnya ada lima siswa yang diseleksi.

Namun yang lolos hanya tiga orang ini selanjutnya bergabung bersama siswa yang diberangkatkan ke Jepang.

“Ada 27 siswa yang dikirim ke Jepang oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi, untuk siswa di Karangasem hanya lolos tiga orang siswa,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar, I Gusti Bagus Budi Adnyana.

Pada Rabu (4/12). Bagus Budi Adnyana juga mengatakan, pertukaran budaya ini merupakan program Disdikpora Provinsi Bali.

Ketiga siswa Karangasem yang akan mengikuti pertukaran budaya ke negara Matahari Terbit

ketiga murid tersebut juga sering mengikuti kegiatan PKB serta Porsenijar.

Khusus untuk guru yang lolos seleksi, mereka sebel-

Dari 5 siswa dan 8 orang guru yang dikirim ke Provinsi telah lolos 3 siswa serta seorang guru yang memiliki kemampuan akademis dan terampil menari.

umnya telah mengumpulkan karya tulis mengenai kebudayaan Bali.

“Mereka yang lolos seleksi sudah berangkat kemarin

Awal Pengenalan Hotel Berbintang

FB/BUDIASA

(3/12), selama Sembilan hari mereka akan menampilkan tari-tarian dalam festival budaya Bali Kanaya Art Week,” sambungnya lagi. M-005.

303 Siswa SMK Prada Ikuti Table Manner

FB/BLAS

LP2M ISI Denpasar Gelar Seni Penciptaan

Siswa SMK Prada sedang mengikuti table manner dengan semangat pariwisata yang di pantau langsung Kepala Sekolah I Ketut Maliarsa MANGUPURA-Fajar Bali Sebagai siswa yang menekuni pendidikan di bidang pariwisata, maka table manner wajib hukumnya untuk dilaksanakan

siswa. Oleh karenanya, Selasa (3/12) 303 siswa kelas X dan XI SMK Pariwista Dalung (Prada) mengikuti table manner di Kartika Plaza Hotel Legian.

Kegiatan table manner ini berlangsung sejak pagi hingga sore hari, langsung di bawah pengawasan Kepala SMK Prada, Drs., I Ketut Maliarsa. Table

manner digelar SMK Prada setiap tahun, dan untuk tahun ini, peserta table manner dibagi 7 kelompok yang dipandu manejemen Kartika Plaza Hotel, dan masing-masing kelompok 2 pemandu.

Menurut Maliarsa, table manner ini sebagai awal pengenalan hotel berbintang, sehingga siswa melihat langsung keberadaan hotel secara lengkap.

Table manner merupakan aturan makan dan minum serta perjamuan atau tata cara makan secara formal, baik untuk kontinental maupun internasional.

Sementara tujuan, agar siswa memiliki kemampuan , beretiket dalam perjamuan makan resmi maupun tidak resmi, serta menggunakan alat makan secara benar. Selain itu, mengerti dan mempraktikan tata cara makan internasional.

Meningkatkan percaya diri dan interkasi sosial serta mengenal secara pertama tentang hotel beserta segala seluk beluknya. Table manner selain tentang etiket perjamuan makan, siswa juga memahami tentang tatanan meja, tata cara makan internasional dan praktik, serta

diberikan pengetahuan dasar tentang minuman.

Selain itu juga tentang cara duduk yang benar, sopan santun di meja makan, juga cara menggunakan fasilitas untuk makan dan cara makannya.

Maliarsa menguraikan, tatanan meja atau table setting dan cara mengggunakan peralatan makan misalnya, serbet, piring, roti, mentega dan cutteries. Cara memegang perabotan makan, penempatan gelas garam dan merica, dan tata cara makan roti salad, juga soup, makanan utama, desert, dan terakhir diberikan pengetahuan dasar minuman, alkohol dan non alkohol kepada siswa.

Seusai digelar table manner, peserta table manner SMK Prada, diberi apresiasi positif oleh Asisten Manager, Nyoman Widianto. Aptresiasi ini, karena peserta tabale manner cukup disiplin, cermat, memahami apa yang dijelaskan dan responsif.

Pada kesempatan itu, untuk lebih meningkatkan kerjasama ke depan, maka SMK Prada memberikan majalah SMK Prada dan kalender Bali, ujar Maliarsa.

R-008

Selain akan Laksanakan Karya Wisata

SMPN 12 Sabet Sejumlah Prestasi Tingkat Provinsi DENPASAR-Fajar Bali Setelah berhadapan dengan siswa SMP se-Bali dalam lomba esai tingkat provinsi Bali, ternyata SMPN 12 mampu menaklukan pesaing-pesaingnya.

Kemampuan itu dibuktikan dengan prestasi menyabet juara I. Lomba esai tersebut digelar himpunan mahasiswa perencana wilayah dan kota Denpasar Universitas Hindu (Unhi). Tidak hanya sebatas prestasi itu, SMPN 12 juga menoreh juara I lomba majalah dinding (madding) se-kota Denpasar untuk tingkat SMP dan SMA, yang digelar Dinas Kesehatan (Diskes) kota Denpasar.

Khusus untuk lomba megender berpasangan yang diselenggarakan Institut Hindu Dharma (IHDN) Denpasar, SMPN 12 pada posisi ketiga. Sejumlah prestasi itu dicetak, Satyasai Bhakta siswa kelas IX A, Dessy Parmita kels IX A, Bintang Agustini kelas IX C, Dian Suryaningsih kelas IX G dan I Ketut Gede Arta kelas VII B. Kepala SMPN 12 Denpasar, Drs., I Nengah Narsa, SH., M.,Si., Rabu (4/12) di ruang kerjanya menjelaskan, kesuksesan kelima siswa kelas

IX itu, membuktikan SMPN 12 terus berupaya meningkatkan mutu baik akademik maupun non akademik.

Kelima senior ini, akan terus dibina oleh guru Pembina, agar ke depan lebih meningkatkan kemampuan, untuk menghadapi lomba baik tingkat kota, provinsi maupun nasional, ujar Narsa didampingi, Wakasek Kesiswaan, I Gst Ngurah Pariatyana, S.,S., dan Wakasek Kurikulum, I Gst Ngurah Agus Arya, S.,Pd., Narsa selanjutnya mengemukakan, sesuai ulangan umum, SMPN 12 melaksanakan program jangka pendek yakni, pada masa jedah, akan melaksanakan karya wisata, ke Jogya, Bogor dan Bandung. Di Jogya, siswa akan mengunjungi Candi Prambanan, Borobudur dan Kraton.

Di Bandung ke Tangkubanperahu, dan di Bogor akan melaksanakan sembahyang di gunung Salak, ujar Narsa.

Sementara bagi siswa yang tidak ikut karya wisata, akan melaksanakan bersih-bersih sekolah dan pemeliharaan tanaman di lingkungan sekolah, serta mengisi diri dengan kegiatan ceramah pendidikan karakter. Narsa membenarkan,

FB/BLAS

Rangkaian Hibah Penelitian

Siswa peraih prestasi didampingi Kepala Sekolah I Nengah Narsa dan Wakasek Kesiswaan I Gst Ngurah Pariatyana dan Wakasek Kurikulum I Gst Ngurah Agus Arya untuk menudukung proses depan akan di bangun lagi 6 juga menuturkan, dalam mengpemebalajaran, maka kini se- RKB. hadapi Ujian Akhir Nasional Setelah rampungnya RKB (UAN), SMPN di Peguyangan dang di bangun 4 Ruang Kelas Baru (RKB), melalui Dana Alo- tersebut, maka seluruh siswa ini, akan mengelar les tambakasi Khusus (DAK), dan tahun akan masuk pagi hari. Narsa han. R-008

FAJA R BALI

Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

Jokowi Mulai ‘Kampanye’ Di Jatim Via Buku, di Yogya ‘Longmarch’

Meski belum resmi calon presiden (Capres) tim relawan Joko Widodo (Jokowi) gencar mengkampanyekan Jokowi. Relawan Jokowi Presidenku (JKP) Jawa Timur misalnya, akan terus mengedarkan buku tentang Joko Widodo (Jokowi) ke seluruh wilayah Jawa Timur.

JAKARTA-Fajar Bali Buku berjudul Mozaik Kepemimpinan Jokowi diluncurkan Sabtu pekan lalu. Koordinator JKP Jawa Timur Hariwan Nugroho menjelaskan, untuk tahap awal, buku yang diedarkan berjumlah 1.000 eksemplar. Saat ini mereka sedang mencari toko buku yang bersedia menjual buku itu. “Buku tidak diedarkan secara gratis, tapi harus dibeli,” katanya, Rabu (4/12). Menurut Hariwan, pengedaran buku yang berisi kisah kepemimpinan Jokowi selama menjabat Wali Kota Solo itu untuk terus menggaet simpati

masyarakat Jawa Timur terhadap Jokowi yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Setiap buku dijual dengan harga Rp 50 ribu.

Bersamaan dengan beredarnya buku tersebut, relawan JKP akan menggelar bedah buku Mozaik Kepemimpinan Jokowi. “Masih kami cari universitas mana yang menjadi tempat bedah buku,” ujar Hariwan. Bedah buku dilakukan di kampus karena sasaran peredaran buku itu adalah para pemilih baru.

Hariwan mengatakan, komunitas-komunitas kecil JKP sudah terbentuk di sejumlah daerah di

politik

Jawa Timur. Di antaranya, Madiun.

Dalam waktu dekat, komunitas JKP akan dibentuk di Tuban dan Bojonegoro. Evaluasi terhadap hasil kerja setiap komunitas JKP akan dilakukan secara rutin. Di Yogyakarta, puluhan warga yang tergabung dalam komunitas Gerakan Gotong Royong (Gong) Jokowi melakukan longmarch di sepanjang Jalan Malioboro sambil mengenakan kemeja kotak-kotak, Rabu kemarin.

Dalam aksinya, kumpulan mahasiswa, pegawai swasta, dan petani itu membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Inti isi selebaran: ajakan agar warga kompak mendukung Gubernur DKI Joko Widodo menjadi calon presiden pada Pemilu 2014. Caranya, setiap Rabu mereka memakai baju kotak-kotak. “Kami percaya Pak Jokowi akan maju dan dicalonkan pada Pemilu 2014.

Kami tak peduli oleh partai apa,” kata koordinator aksi, Ewin Razak di sela aksi.

JokoWidodosendirimenegaskan dirinya tidak memikirkan urusan calon presiden, termasuk wacana pengusungan dirinya. “Saya ndak mikir cupras-capres,” kata Jokowi, sapaan akrabnya, saat ditemui seusai acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu. TP

9

Max Diperiksa KPK

JAKARTA-Fajar Bali Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia sampai di gedung Komisi pukul 10.00 untuk diperiksa dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. “Saya tak tahu (materi pemeriksaan), nanti saya dengar dulu apa pertanyaan penyidik,” kata Max di halaman gedung KPK, Rabu. Max mengatakan, dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum, bekas Ketua Umum Demokrat. Max mengaku ragu apakah bisa menjelaskan dugaan korupsi yang dilakukan Anas, karena dia mengaku tak mengetahui soal kasus tersebut.

Anas Urbaningrum disebut menerima aliran dana Rp 2,2 miliar dari konsorsium PT Adhi KaryaPT Wijaya Karya karena telah membantu memenangkan proyek Hambalang. Anas disebut berjasa menjadi “juru damai” kubu Muhammad Nazaruddin--pemilik Grup Permai--yang merupakan koleganya di Demokrat dengan PT Adhi Karya yang berebut proyek bernilai

total Rp 2,5 triliun itu. Menurut dokumen yang diperoleh, duit itu diberikan ke bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu dalam empat termin sepanjang Mei 2010-Desember 2010. “Sebagian uang yang diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan Kongres Demokrat,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Duit yang dimaksud itu tak lain adalah pemberian pada Mei 2010 senilai Rp 500 juta. Kongres Demokrat digelar pada 20-23 Mei 2010. Masih menurut dokumen

tersebut, duit dari Adhi Karya itu dipakai untuk membayar hotel dan membeli ponsel pintar BlackBerry beserta kartu perdananya.

Sisanya, dipakai untuk biaya sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas. Adapun duit Rp 1,5 miliar, menurut dokumen itu, dipakai untuk perjamuan dan hiburan. Pada Kongres Demokrat di Bandung itu, Anas terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat. Kemudian Anas mundur dari anggota DPR pada 23 Juli 2010. AN

FB/IST

Max Sopacua

193/VI/FB/KJS

018/I/FB/KTR

192/VI/FB/KJS

419/XI/AGN

160/VI/FB/GLH

227/VI/FB/AG 418/XI/BLS

166/VI/FB/IGR

229/VII/IGR

021/VI/FB/KTR

252/VIII/IGR

237/VII/IGR

EKONOMI

10 Tahun Depan Bank Mulai Setor Iuran ke OJK JAKARTA – Fajar Bali Tahun depan industri perbankan akan diwajibkan menyetor 0,03 persen dari total aset, untuk mendanai operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Walyanto mengatakan, ketetapan iuran perbankan ke OJK akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Besarannya 0,03 persen - 0,04 persen secara bertahap.

Pertama kali 0,03 persen, kemudian setelah itu diterapkan 0,45 persen tahun 2015,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (4/12) kemarin.

Untuk iuran ini, OJK mengklaim sudah berkomunikasi dengan industri perbankan. Iuran tersebut hanya untuk industri perbankan, dan bukan untuk pasar modal, juga asuransi, serta jasa keuangan lain.

“Saya kira semua mendukung, kita sudah bicara dengan industri. Itu sejak lama semua mendukung pungutan,” jelasnya.

Sebelumnya, aturan iuran perbankan ke OJK ini sudah setahun lebih jalan di tempat. Dari catatan akhir Desember 2012 belum ada kesepakatan antara industri perbankan dengan OJK. Saat itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, tidak tercapainya kesepakatan lantaran masih minimnya sosialisasi dan belum adanya payung hukum, PP. KP

PT. Bimasakti Kedepankan Aspek Keamanan

DENPASAR-Fajar Bali Perusahaan Pialang, PT.Bimasakti Berjangka menyoroti begitu banyak berita seputar penipuan oleh perusahaan fiktif, membuat resah masyarakat. “Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab,” kata Direktur Utama PT Bimasakti Berjangka Erwin Malonda di Denpasar, Rabu (4/12) kemarin.

PT.Bimasakti Berjangka selaku perusahaan pialang, kata Erwin, selalu ingin memberikan layanan terbaik dan jaminan keamanan dana terbaik kepada masyarakat. “Nasabah yang berinvestasi ke perusahaan, dananya dijamin oleh lembaga penjamin milik pemerintah, yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia. Dana nasabah itu tidak masuk ke rekening perusahaan kami tapi ke rekening pemerintah,” jelas Erwin.

Salah satu program utama perusahaan yang telah membuka cabang di Jalan Diponegoro, Denpasar itu, menjadi media penyebarluasan pemahaman dan pengetahuan perdangangan berjangka kepada masyarakat terutama di wilayah Bali.

“Pelayanan edukasi nasabah atau calon nasabah serta pengenalan perusahaan adalah agenda rutin di setiap kantor kami di semua cabang di Indonesia,” ujarnya, sambil menambahkan seiring dengan pemahaman dan budaya perusahaan yang berbunyi “Quality with A Human Touch”, PT. Bimasakti Berjangka berusaha mengedepankan kualitas pelayanan yang berbasis nilai tambah, namun tanpa menghilangkan aspek hubungan antar pribadi. R-002

Harga Elpiji 12 Kg di Kota Denpasar Beragam

DENPASAR-Fajar Bali Harga Elpiji 12 Kg dibeberapa pedagang di Kota Denpasar beragam. Dari pantauan koran ini harga Elpiji ukuran 12 Kg beragam. Salah satu penjual Elpiji di Jl. Vetran, Denpasar misalnya, Elpiji 12 Kg dijual dengan harga Rp 79.000. Menurut pengelola yang tidak ingin namanya dikorankan ini, Rabu (4/12) kemarin, untuk harga elpiji 12 Kg, dijual dengan harga Rp 79.000,-. Sedangkan sebelumnya harga elpiji ukuran 12 Kg tersebut dijual dengan harga Rp 73.000 terjadi kenaikan sebesar Rp 6.000.

“Kenaikan harga elpiji ukuran 12 Kg tersebut menyesuaikan dengan harga agent-anget elpiji. Jadi mau tidak mua sebagai pengecer hanya mengikuti kenaikan harga yang terjadi dipasaran saja,” ungkap perempuan asal Ujung, Karangasem ini.Sedangkan ditempat berbeda salah satu penjual elpiji dibilangan Jl. A. Yani, Denpasar, yang enggan namanya dikorankan mengatakan, harga elpiji 12 Kg dijual Rp 75.000.

Dikatakannya,memang terdengar kabar akan ada kenaikan harga elpiji ukuran 12 Kg pada akhir tahun atau pada awal 2014 nanti. Tapi sampai saat ini di toko ini masih memberikan harga lama, dikarenakan elpiji ukuran 12 Kg yang ada masih stok lama.

“Elpiji ukuran 12 Kg tidak banyak pembeli, tapi elpiji ukuran tabung melon (Ukuran Kecil) banyak peminatnya. Kondisi tersebut membuat elpiji ukuran 12 Kg masih tersisa,” ungkapnya. M-004

Musim Penghujan, Harga Pisang Tetap Stabil

DENPASAR-Fajar Bali Meskipun hujan menguyur beberapa kali di Kota Denpasar, tidak mempengaruhi harga pisang dipasaran begitu pula harga masih stabil. Pisang yang ditawarkan disalah satu stand pisang milik Musiama, di Jl. Katerangan Denpasar, pisang yang banyak diminati pembeli, pisang Ijo dan pisang Susu harga per kilonya masih tetap dijual Rp 10 ribu sedangkan untuk pisang jenis Susu Rp 15 ribu per kilonya.

“Meski musim hujan, tak ada peningkatan harga pisang, masih stabil,”ucap Musiama, Rabu (4/12) kemarin.

Ditambahkan Musiama, kenaikan harga pisang biasanya akan terjadi apabila ada hari Raya saja, pada saat itu harga pisang bisa meningkat dari harga biasanya. Sedangkan untuk pengiriman pisang yang dipesan dari Jawa memasuki musim hujan seperti sekarang tidak ada kendala.

Ghovur pedagang pisang yang juga menggelar daganggannya disepanjang Jl. Katerangan, Denpasar membenarkan, bila harga pisang tetap stabil. M-004

FB/AGUNG

Penjual Pisang di Jl. Katerangan, Denpasar

FAJA R BALI Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

Indonesia Mulai Ekspor Pisang Pekan Depan Mulai pekan depan, buah pisang asal Indonesia mulai diekspor ke Singapura. Ke depan, Indonesia berupaya membanjiri buah tropis asal dalam negeri ke pasar global.

JAKARTA – Fajar Bali Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan hal tersebut pada acara Komite Ekonomi Nasional (KEN), Selasa (3/12), di Hotel Sultan. Ia mengatakan, Indonesia bisa meningkatkan produksi buah-buahan tropis dan mengekspornya ke sejumlah negara yang tidak bisa memproduksi buah tropis.

“Minggu depan, kita sudah mulai ekspor pisang ke Singapura,” ujar Dahlan.

Mantan Direktur PLN ini mengatakan, selain Singapura, China juga berpotensi menjadi pasar buah tropis terbesar Indonesia di masa depan. Pasalnya, negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yakni 1,3 miliar, dan kebutuhan yang luar biasa besar.

Bila selama ini Indonesia mengimpor buah dari China, maka Indonesia harus mengan-

FB/IST

dalkan buah tropis yang tidak bisa diproduksi di China untuk diekspor ke Tiongkok.

Dahlan mengatakan, saat ini harus ada revolusi yang mengubah kondisi pasar, yang selama ini, Indonesia lebih dikenal suka impor ketimbang ekspor.

Indonesia sebagai negara tro-

pis seharusnya bisa mengekspor buah tropis ke negara-negara lain.

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencapai langkah tersebut. Dahlan bilang, pemerintah telah menanam manggis di tanah seluas 3.000 haktar di Jawa Barat, dan durian di tanah

seluas 3.000 hektar di daerah yang sama.\Pepaya dan pisang juga telah ditanam di atas lahan puluhan ribu hektar.

Nantinya, bila penanaman itu telah sukses, maka Kementerian BUMN akan memperluas lagi penanaman buah tropis dari Medan sampai Maluku.

Harapnya, dalam satu tahun ke depan, buah tropis asal Indonesia bisa membanjiri pasar dunia.

Dengan demikian, masalah perekonomian yang selama ini selalu defisit akibat impor yang berlebihan bisa ditutupi dan diatasi. KP

Bunga Cicilan KPR Naik, Penjualan Rumah Bakal Turun

JAKARTA – Fajar Bali Indonesia Property Watch (IPW) memperkirakan kenaikan BI Rate menjadi 7,5% membuat pasar perumahan mengalami perlambatan. Dalam 1 bulan ke depan diperkirakan mulai terjadi penurunan penjualan perumahan khususnya di segmen menengah ke bawah.

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan awal Desember 2013 mulai banyak bank yang menaikkan suku bunga KPR menjadi di atas 10,5%.

Walaupun sejauh ini BCA masih bertahan mematok suku bunga fixed 2 tahun 8,5%.

Menurut Ali semua bank akan terus menyesuaikan suku bunganya dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Diperkirakan antara BI Rate dengan suku bunga KPR terdapat perbedaan minimal 3%, sehingga suku bunga KPR menjadi minimal 10,5%.

“Dengan Berdasarkan riset

yang dilakukan Indonesia Property Watch diperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% suku bunga KPR akan menurunkan 4%-5% pangsa pasar KPR,” jelas Ali,

Rabu (4/12) kemarin.

Ia mengatakan kondisi bunga KPR dahulu rata-rata 8,5% menjadi 10,5% berarti dimungkinkan terjadi penurunan pangsa

MANGUPURA - Fajar Bali Sektor Pertanian sebagai salah satu paket pembahasan dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) masih menjadi isu menarik. digelar. Permintaan negara India untuk merevisi subsidi 10 persen yang tertuang dalam Putaran Uruguay (1986) menjadi 15 persen dari total output nasional tampaknya belum mendapatkan lampu hijaudalam bahasan WTO, di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Badung.

Meski tidak relevan dengan kondisi di dunia, akan tetapi sejumlah negara menganggap bahwa angka 10 persen sudah menjadi kesepakatan bersama dalam Putaran Uruguay, termasuk

dari negara India sendiri. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bayu Krisnamurthi kepada wartawan di BNDCC Rabu (4/12) kemarin mengaku, sejauh ini kesepakatan subsidi pertanian belum beranjak dari Putaran Urugay.

Bila berkaca dari kesepakatan tersebut, tentu saja Indonesia tidak menyalahi aturan. Hal ini karena baru memberikan subsidi ekspor sebesar 8 persen dari total output nasional.

“Tidak boleh lebih dari 10 persen. Nilai subsidinya, stock holding plus GDP, cadangan beras pemerintah dihitung, kemudian dikalikan dengan harga di Indonesia tahun 1986-1988, maka valuesnya sekarang kurang lebih baru sekitar 8 persen,” ungkap Bayu.

Bayu melanjutkan, jika dilihat dari kesepakatan awal di KTM WTO ini, tentu menjadi jalan buntu bagi India yang tergabung dalam negara G-33 untuk mengatrol angka subsidi ekport pertanian dari 10 menjadi 15 persen. “Jika India melanggar, akan menyebabkan negara lain bertanya-tanya dan mempertanyakan komitmen India,”tegasnya.

Saat ini Bayu mengemukakan, yang menjadi konsen dalam KTM WTO ke-9 adalah bagaimana mendesak negara maju untuk menurunkan nilai subsidi eksport pertanian. “Sekarang yang menjadi pertanyaan, mau atau tidak negara maju menurunkan subsidi pertanian, tinggal 25 hari lagi. Indonesia sangat mengerti perasaan India,” tambah Wakil Menteri Perdagangan. W-011

JAKARTA – Fajar Bali Korupsi adalah kegiatan yang sangat berbahaya. Selain merugikan masyarakat, korupsi juga bisa menyeret negara masuk krisis berkepanjangan, seperti yang terjadi pada Spanyol dan Yunani.

Korupsi sudah jadi biang krisis finansial di dua negara tersebut.

Yunani sudah berusaha membersihkan praktik korupsi setelah diberi dana bantuan oleh Uni Eropa, tapi Spanyol malah sebaliknya.

Korupsi yang terjadi di Spanyol kian parah. Hal ini terlihat dari peringkatnya yang naik di daftar negara paling korup yang dikeluarkan Transparency International (TI). Spanyol kini berada di posisi yang sama dengan Libya dan Mali.

Sudah bukan rahasia lagi kalau masyarakat kelas atas dan petinggi di Spanyol terlibat dalam aneka praktik korupsi. Kasus-kasus ini bahkan sampai menjadi bahan per-

gunjingan negara-negara di Eropa lainnya samai ke seluruh dunia.

Bahkan keluarga kerajaan Spanyol saja terlibat dalam aksi korupsi. Salah satu menantu Raja Spanyol baru-baru ini dituntut pengadilan karena menggelapkan dana publik sebesar 6 juta euro (Rp 72 miliar).

Menantunya yang menjabat sebagai bendahara salah satu partai di Spanyol itu sudah mengakui menilap sejumlah uang proyek dari perusahaan konstruksi kepada sejumlah politisi di partainya.

“Skandal-skandal seperti ini yang sangat merusak reputasi Spanyol di dunia,” kata Koordinator TI wilayah Eropa Barat Valentina Rigamonti, seperti dikutip dari Independent.co.uk, Rabu (4/12) kemarin.

“Pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum apaapa. Masyarakat Spanyol juga

merasa korupsi ini masih banyak dilakukan,” imbuhnya.

Seperti diketahui ekonomi Spanyol masih belum membaik sejak terjadinya krisis ekonomi global pada 2008 silam. Krisis ini membuat sistem perbankannya membutuhkan kucuran dana bantuan dari Uni Eropa.

Tingkat pengangguran di Spanyol pun semakin tinggi mencapai 4,7 juta jiwa. Totalnya sekitar 26,3% dari jumlah penduduk.

Saking susahnya mencari kerja, banyak anak muda Spanyol yang jadi imigran dan rela bekerja jadi pencuci toilet.

Situasi semakin buruk dengan adanya 10.000 perusahaan Spanyol yang mendaftarkan kebangkrutan. Perusahaan yang mengantre untuk divonis bangkrut itu tidak hanya UKM, tapi juga perusahaan besar berorientasi ekspor. NT

FB/IST

25 Hari, Deadline Buat Negara Maju

Spanyol Krisis Berkepanjangan Gara-gara Korupsi

pasar KPR sebesar 10%-12,5%.

Angka ini, lanjut Ali, belum dihitung dari penundaan pembelian akibat melambatnya ekonomi yang akan menggerus daya beli masyarakat. Selain itu dengan adanya aturan Loan to Value (LTV atau aturan DP minimal 30%) dan pengetatan KPR inden dari Bank Indonesia diperkirakan tahun 2014 akan terjadi penurunan sampai 25%.

“Seharusnya tinggi rendahnya suku bunga tidak menjadi per-

masalahan yang serius karena bila kita menggunakan KPR dalam pembelian rumah, berarti kita mencicil dalam jangka waktu yang panjang 10-15 tahun,” jelas Ali Dikatakan Ali, dengan jangka waktu tersebut dimungkinkan konsumen akan juga mendapatkan suku bunga KPR yang rendah ketika siklus properti sedang naik.

“Hasil riset yang dilakukan, kapanpun kita membeli properti, ketika suku bunga tinggi atau rendah maka secara rata-rata kita akan membayar bunga sebesar 10%-11% dalam periode KPR,” katanya.

Namun Ali menggarisbawahi ketika konsumen membeli properti saat suku bunga KPR tinggi tentunya akan mempengaruhi daya cicil konsumen saat awal-awal membayar anggsuran kredit rumah. Selain itu siklus ekonomi yang melambat juga akan menggerus daya beli.

“Inilah yang membuat masyarakat sedikit banyak menunda pembelian rumah. Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa harga rumah yang ada tidak bisa menunggu sampai suku bunga rendah lagi. Harga rumah akan terus naik,” tegas Ali. NT

FB/IST

Industri Tekstil RI Butuh Waktu 10 Tahun untuk Imbangi China JAKARTA – Fajar Bali Industri tekstil Indonesia membutuhkan waktu paling sedikit 10 tahun untuk dapat mengimbangi industri tekstil China.

CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto menjelaskan, saat ini tekstil asal China mendominasi 30 persen produk tekstil di seluruh dunia.

Adapun produk tekstil Indonesia hanya menyumbang sekitar 2 persen.

Meskipun demikian, Iwan menyatakan, Indonesia sangat potensial untuk menggenjot produksi tekstil. “Angka 1 persennya industri tekstil China itu sudah besar sekali. Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan industri tekstil. Untuk makanan 5 persennya China saja sudah besar. Itu growth yang besar,” kata Iwan seusai acara Indonesia Knowledge Forum di Jakarta, Rabu (4/12) kemarin.

Iwan mengatakan, bukan hal yang mudah untuk mengim-

bangi industri tekstil China. Selain membutuhkan waktu yang tidak sebentar, ia juga menyebut dukungan pemerintah menjadi salah satu alasan.

“Seimbang sih belum ya. Itu butuh waktu kira-kira minimal 10 tahun. Tergantung kebijakan pemerintah. Kita bertumbuh ini kan tidak sendirian. Pemerintah dan pihak-pihak lain juga turut andil,” ujarnya.

Iwan mengungkapkan, pertumbuhan industri tekstil China bisa sangat pesat karena pemerintahnya turut terlibat. “Cepat sekali mereka karena didukung.

Di satu sisi ini bagus, namun di sisi lain kurang bagus, karena artifisial. Kalau kita ini kan betulbetul asli pertumbuhannya,” ujar dia.

Sritex, kata Iwan, saat ini masih bermain di pasar ekspor. Ia menyebut sebagian besar tekstil produksinya diekspor ke lima benua dunia. “Kita 70 persen ekspor, dalam negerinya hanya 30 persen,” kata Iwan. KP

FAJAR BALI

Kamis, 5 Desember 2013, Tahun XIV

NASIONAL

11

Dewan Didesak Bentuk Pansus Reklamasi DARI HALAMAN 1 ketika salah satu orator yakni I Nyoman Mudita menyampaikan aspirasi di Wantilan DPRD Bali.

Meski saat itu massa hanya diterima satu anggota DPRD Bali, yakni Ketua Komisi I, I Made Arjaya.

Mudita meminta DPRD Bali segera bersikap terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga, antara pihak yang pro maupun kontra reklamasi tidak melakukan aksi demo secara bergiliran.

Sesuai dengan komitmennya, Mudita dan Elemen Semeton Bali yang berasal dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) ini tetap mendukung rencana reklamasi di Teluk Benoa. Dukungan ini berdasarkan fakta kondisi di Teluk Benoa yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan revitalisasi.

Utamanya untuk mempercantik kawasan tersebut, agar tidak menjadi ‘gudang’ sampah.

Tak ingin aksinya sia-sia, Mudita pun memberikan deadline selama tujuh hari kepada DPRD Bali untuk menanggapi aspirasi ini. Jika selama itu tidak ada solusi atau keputusan, maka ia akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk mendatangi kantor dewan. Tak hanya itu, anggota DPRD Bali juga terancam akan di PTUN kan karena dianggap tidak aspiratif.

“Kami berikan waktu tujuh hari, jika tidak ada solusi dari DPRD, kami pasti ada solusisolusi lain. Anggota Dewan bisa kami PTUN-kan, karena tidak aspiratif, tidak ada tindakan. Tak mengemban aspirasi masyarakat, sampaikan ke pimpinan dewan, agar segera bisa dibentuk pansus reklamasi,” tegas Mudita.

Tuntutan yang sama juga d i s a m p a i ka n o l e h To ko h Masyarakat Tanjung Benoa, I Wayan Ranten. Sebagai pencetus wisata bahari di Tanjung Benoa, Ranten memiliki kewajiban untuk menyelamatkan wilayah tersebut. Satu-satunya cara untuk melawan abrasi, adalah dengan melakukan reklamasi. Sebab, jika tidak segera dilakukan, maka Tanjung Benoa dikatakan bisa tenggelam.

“Kami berikan waktu satu minggu dari sekarang, kalau dilakukan reklamasi, Tanjung Benoa akan jadi ikon wisata bahari. Komisi satu mampu untuk memperjuangkan ini, anggota DPR banyak kok yang mendukung,” papar Ranten yang disambut tepuk tangan massa.

Menanggapi tenggang waktu selama tujuh hari ini, Arjaya menyampaikan segera akan berproses. Seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan disampaikan kepada pimpinan Dewan. Khusus untuk masalah reklamasi, Arjaya meminta seluruh masyarakat Bali berpikir, bahwa reklamasi tidak hanya di Teluk Benoa, tetapi di seluruh Bali.

Secara umum, politisi asal Sanur ini menilai, reklamasi adalah salah satu upaya penyelamatan Pulau Bali dari kepungan abrasi. Ia menyontohkan, objek wisata di Pantai Sanur, bisa terselamatkan karena reklamasi.

Demikian juga dengan Pantai Kuta, objek wisata yang dinikmati oleh wisatawan selama ini adalah hasil reklamasi. Oleh karena itu, ia berharap, masyarakat tidak hanya mengkaji efek negatif reklamasi. Tetapi, apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan reklamasi, juga perlu menjadi sebuah objek penelitian.

“Mengenai rencana reklamasi, aspirasi masyarakat akan saya tampung dan sampaikan ke pimpinan. Kita tunggu hasil FS dari Udayana, kalau Udayana menyatakan tidak layak, kita pending dulu. Jangan berpikir reklamasi hanya di Teluk Benoa, tetapi di seluruh Bali. Asal dengan kajian, demi kepentingan masyarakat, dan untuk penyelamatan, pasti kami dukung,” jelas Arjaya. Ia pun mengingatkan, masyarakat Bali juga harus melihat dampak apabila reklamasi tidak dilakukan.

Tak hanya menyuarakan aspirasi dan dukungan rencana reklamasi Teluk Benoa, Elemen Semeton Bali juga menanggapi soal demo yang penolak pelaksanaan WTO di Bali. Mereka

menyayangkan, banyak pihak yang ‘terhasut’ dan ikut-ikutan melakukan aksi penolakan.

Padahal, selama ini Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan tujuan utama wisatawan yang sangat membutuhkan kondisi aman dan kondusif.

Dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi, I Made Derik Jaya menegaskan, pihaknya sangat mendukung dan mendoakan agar pelaksanaan konferensi tingkat menteri perdagangan dunia atau WTO berjalan dengan tertib, aman, dan damai.

Aksi-aksi penolakan WTO yang terjadi sebelumnya diduga sarat dengan intervensi pihak luar.

Kondisi ini dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana di Bali dengan dalih demi kepentingan rakyat. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh I Nyoman Mudita yang saat itu hadir sebagai pembicara.

Meski tercatat sebagai warga asli Kabupaten Buleleng, Mudita mengaku sangat terkejut dengan aksi yang dilakukan oleh warga Sumberklampok pada Selasa (3/12) lalu.

Bukan sekedar kaget, Mudita juga mengaku bingung membedakan mana warga Sumberklampok dan mana massa yang menolak WTO. Sebab, berdasarkan pengamatannya, ada yang ‘ganjil’ dalam aksi tersebut. Katanya, warga Sumberklampok yang memperjuangan Surat Hak Milik (SHM) atas tanah mereka, justru membentangkan spanduk penolakan WTO. Keganjilan inipun, dikatakan sarat dengan pendomplengan dari pihak-pihak tertentu. Secara pribadi, Mudita mengaku tidak sedang dalam konteks mendukung atau menolak WTO. Namun, sebagai warga Bali, dirinya sangat berharap semua pihak berpartisipasi untuk menjaga keamanan Bali. Salah satunya, dengan tidak melakukan aksi-aksi yang justru merugikan Bali.

“Kemarin saya sangat kaget lihat situasi di Gedung DPRD. Mana massa penolak WTO dan mana warga Sumberklampok tak bisa dibedakan. Ini bisa saja ada pendomplengan. Kenapa aksi yang menanyakan soal tanah, tapi bawa spanduk pe-

nolakan WTO? WTO ini sekarang digelar di Bali, jangan ada orang-orang luar Bali yang ribut di sini. Padahal tidak mengerti apa sebenarnya yang ditolak.

Saya rasa dari WTO ini tidak ada yang dirugikan, sebagai negara berkembang kita perlu tahu cara-cara perdagangan dunia,” tegas Mudita.

Ketua Komisi I DPRD Bali, I Made Arjaya yang menerima kedatangan Elemen Semeton Bali inipun akhirnya angkat bicara. Dirinya sepakat dengan orasi yang disampaikan oleh Mudita. Saat ini, Bali memang menjadi tuan rumah WTO, sekaligus sebagai objek pariwisata.

Oleh karena itu, siapapun yang menginjakkan kaki di Bali, wajib untuk berpartisipasi untuk menjaga keamanan. Oleh karena itu, ia menghimbau agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan terselubung tidak mengacau di Bali.

Selain itu, ia juga meminta warga Bali tidak mudah terhasut untuk ikut dalam aksiaksi penolakan tersebut. Sebab, masyarakat Bali-lah yang akan menerima dampak terbesarnya.

Sedangkan, orang luar Bali yang melakukan aksi penolakan akan kembali ke daerah mereka masing-masing.

“Kalau tetap teman-teman luar yang datang ke Bali dan buat keributan, yang rugi adalah kita (masyarakat Bali). Mereka datang ke Bali, begitu terjadi gejolak mereka menghilang.

Nantinya kita yang akan susah menyama braya, ribut dengan saudara sendiri,” papar Arjaya.

Sementara, terkait kecurigaan adanya pendompleng aksi warga Sumberklampok, politisi PDIP ini mengaku sudah menciumnya sejak Selasa lalu. Apalagi, setelah melihat spanduk-spanduk yang dibentangkan oleh warga Sumberklampok tidak sesuai dengan tuntutan mereka. Hanya saja, agar tidak memperkeruh suasana, Arjaya sengaja tidak menyinggung hal tersebut.

“Saya sudah tahu, masyarakat ngomong masalah Sumberklampok, tapi spanduknya tolak WTO. Saya sengaja tidak singgung itu,” ujar Arjaya dihadapan ratusan massa Elemen Semeton Bali. W-019

sudah berubah ke parpol, maka di situ yang bersangkutan harus tentukan pilihan, silakan pilih salah satu sesuai aturan,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan,

sejumlah kader dan caleg dari Partai Demokrat mempelopori pembentukan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di Bali. Dua caleg Demokrat, Agung Sariawan dan Putu Pastika,

diberikan mandat oleh Anas Urbaningrum selaku ketua umum ormas itu untuk membentuk pimpinan daerah PPI. Deklarasi akan dilakukan pada Jumat (6/12). AN

memborong dolar. “Agar tak merugi, mereka terus membeli dolar,” ujar Tony, Rabu, (4/12).

Seperti diketahui, kebutuhan domestik untuk melakukan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) jatuh tempo hingga akhir tahun, mencapai angka US$ 21,025 miliar. Dari jumlah tersebut, kom-

posisi utang swasta berada pada kisaran US$ 18,89 miliar. “Menjelang akhir tahun, pemintaan rupiah memang sangat tinggi,” Tony mengungkapkan.

Bagi Tony, hanya intervensi Bank Indonesia (BI) yang bisa menghentikan laju pelemahan rupiah. Sebab, saat ini,

hal tersebut merupakan satusatunya cara untuk menjaga nilai tukar rupiah. Namun demikian, intervensi tersebut tentu takkan menyelesaikan persoalan pelemahan rupiah.

“Kunci permasalahannya ada di perbaikan neraca transaksi berjalan,” tandasnya. KP

garan atau potensi pelanggaran di lapangan, maka mahasiswa diyakini memiliki keberanian untuk melaporkannya.

“Secara intelektual dan idealisme mahasiswa tinggi. Mereka nanti mempunyai keberanian untuk melapor jika ditemukan kecurangan,” ujar Rudia. Selain Rudia, Endang pun memberikan pernyataan yang senada.

Rekrutmen mahasiswa sebagai relawan juga merupakan sebuah upaya untuk menyaring pemilih pemula. Diharapkan, ribuan mahasiswa di Bali, mampu mengajak ribuan mahasiswa lain untuk menggunakan hak pilihnya.

Hal ini didasari oleh data angka Golput di Bali yang masih tinggi, sehingga diperlukan

peran serta mahasiswa. Lebih jauh Endang menyampaikan, tugas relawan pengawas tidak akan seberat pengawas pemilu dari Bawaslu. Mereka hanya diwajibkan untuk melaporkan potensi kecurangan ataupun kecurangan yang terjadi di wilayahnya. Relawan hanya berhak melaporkan, tidak untuk melakukan tindakan. W-019

Sejauh ini, kata Darma, keterlibataan aparat tingkat bawah dalam sosialisasi belum optimal.

Sehingga, program yang bagus dari atas tidak tersampaikan ke masyarakat secara utuh.

“Informasi yang didapat masyarakat sepotong-potong, jadi banyak yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan JKBM,” ujarnya. Untuk itu, Darma berharap pemerintah dalam hal ini Gubernur memikirkan cara bagaimana sosialisasi bisa

sampai ke masyarakat.

“Saya mengusulkan supaya dibentuk tim khusus yang memonitoring pelaksanaan JKBM, agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna,” ucapnya.

Bagian lain, ungkap Darma, untuk mengefektifkan peran aparat bawah sampai ke tingkat Kaling atau Kepala Dusun, Gubernur melalui timnya diharap dapat melakukan pembinaan.

Ini bertujuan, agar program

yang dicanangkan tersosialisasikan ke masyarakat dengan benar.

Di luar semua itu, Darma mengakui program JKBM ini sangat bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun berharap pelayanan JKBM bisa terus ditingkatkan dan digelorakan seperti wisata kesehatan di Thailand. “Kami berharap, Bali kedepan bisa menjadi tujuan wisata kesehatan,” harapnya. W-006

gun jalan penghubung, kereta penghubung, dan transportasi massal yang dapat menjangkau antarpulau. Dalam pergub atau perda tersebut, nantinya akan ditetapkan pengelola setiap pulau dan satu koordinator yang mengatur reklamasi tersebut.

“Awalnya dalam bentuk pergub dulu lah. Setelah selesai konsep dalam bentuk pergub, segera dikonsultasikan kepada

DPRD DKI untuk persetujuannya,” ujar Basuki.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta yang juga menjabat Deputi Gubernur DKI bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani mengatakan, pembangunan giant sea wall merupakan megaproyek penga-

manan banjir paling besar di dunia.

Ia memperkirakan pembangunan tanggul raksasa itu mencapai Rp 300 triliun. “Rencananya, kami akan menggandeng pihak swasta dan pemerintah pusat. Investasi sih, masih dihitung, tapi diperkirakan bisa sampai Rp 300 triliun,” kata wanita yang akrab disapa Yani tersebut. KP

Aksi Tolak WTO Sarat Intervensi Pihak Luar

Demokrat Bali akan Awasi Pergerakan PPI

DARI HALAMAN 1 Demokrat yang kini menggawangi ormas PPI di Bali. Demokrat tidak melarang kader untuk bergabung ke dalam ormas.”Jika

Rupiah Kembali Tembus 12.000 DARI HALAMAN 1

ternyata tak mampu diimbangi pasokan mata uang greenback tersebut di pasar dalam negeri.

Prilaku pasar yang ingin menghindari potensi kerugian nilai tukar pun, akhirnya membuat pelaku pasar ramai-ramai

Bawaslu Rekrut Ribuan Mahasiswa Jadi Pengawas Pemilu DARI HALAMAN 1

relawan ini, 8.094 TPS yang ada di seluruh Bali akan mendapat pengawasan yang maksimal.

Rekrutmen mahasiswa sebagai relawan pengawas pemilu dinilai sangat relevan. Rudia mengatakan, mahasiswa unggul secara intelektual dan idealisme.

Oleh karena itu, jika ada pelang-

Bentuk Tim Khusus Monitor JKBM DARI HALAMAN 1

Menurut Darma minimnya informasi tentang JKBM membuat masyarakat masih bingung cara untuk mendapatkan fasilitas dari JKBM ini.

Padahal, masyarakat membutuhkan dan menginginkan mendapatkan pelayanan JKBM ini. “Masih banyak warga khususnya di Badung yang beranggapan JKBM ini hanya untuk warga asli Bali,” ujar Darma.

Ahmad Dhani

FB/IST

Farhat Abbas

Dhani dan Farhat ‘Berlomba’ Lapor ke Mapolda Metro JAKARTA-Fajar Bali Perseteruan antara musisi Ahmad Dhani dengan pengacara Farhat Abbas belum menemui kata damai. Mereka justru saling lapor ke Mapolda Metro Jaya pada waktu yang hampir bersamaan.

Ahmad Dhani melaporkan Farhat Abbas atas tuduhan penghinaan terhadap dirinya dan menyebar kebencian melalui media sosial. Dhani melaporkan Farhat ke Polda Metro Jaya pada Selasa (3/12) pukul 16.00.

Dalam surat laporannya, Dhani merasa terhina. Pascakecelakaan yang menimpa putera bungsunya, AQJ alias Dul, Farhat melalui media sosial

twitter kerap menyudutkannya.

“Menurutnya (Dhani) tiba-tiba Farhat mulai mengeluarkan pernyataan yang berisi penghinaan terhadap dirinya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Rabu (4/12).

Selang satu jam kemudian, sekitar pukul 17.00, Selasa, melalui pengacaranya, Farhat balik melaporkan Dhani atas tuduhan pengancaman atau menampilkan kekerasan di dalam acara televisi.

Mengutip ucapan pengacara Farhat Abbas, Rakhmat Jaya, Rikwanto mengatakan Dhani telah mengancamnya saat acara

televisi dengan membiarkan anaknya menantang Farhat untuk bertinju. “Menurut pelapor, di situ disebutkan bila Farhat tidak datang, maka dia banci.

Karena itu ia merasa terhina dan terancam jiwanya,” kata Rikwanto.

Saat ini, polisi masih mempelajari laporan keduanya.

Polisi belum berencana untuk memanggil keduanya karena sedang mengumpulkan buktibukti dan saksi. Ahmad Dhani melaporkan atas Pasal 27 Ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran Nama Baik.

Sedangkan Farhat melaporkan Dhani dengan Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman. KP

JAKARTA-Fajar Bali Gagasan koalisi partai politik (parpol) Islam untuk menghadapi Pemilu 2014 kembali mendapat penolakan dari salah satu parpol Islam, Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua Umum PBB, MS Kaban, mengatakan, saat ini gagasan koalisi parpol Islam sudah usang.

“Gagasan koalisi parpol Islam bukan zamannya lagi,” kata Kaban saat menanggapi kemungkinan pembentukan koalisi parpol Islam di Jakarta, Rabu (4/12).

Menurutnya, situasi dan kondisi politik saat ini ber-

b eda den gan situasi dan kondisi politik tahun 1999 saat parpol-parpol Islam membentuk poros tengah.

Saat ini, kata mantan Menteri Kehutanan tersebut, parpolparpol Islam yang dulunya tergabung dalam poros tengah masuk dalam kabinet pemerintahan saat ini.

Kaban mengatakan, meskipun partainya melihat ide koalisi parpol Islam secara positif, PBB tak tertarik untuk bergabung dalam koalisi tersebut. PBB, katanya, lebih menginginkan koalisi bersama tanpa mendikotomikan partai Islam

dan partai nasionalistis. “Dalam melihat persoalan bangsa, yang penting ada kesamaan dalam program-program,” ujar Kaban.

Sebelumnya, PPP menyatakan akan merangkul partaipartai Islam seperti PKB, PKS, PAN, dan PBB untuk bergabung membuat kekuatan baru.

PPP yakin koalisi partai Islam bisa menandingi kekuatan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Meski sudah menyatakan akan membuat koalisi partai Islam, PPP juga belum mau terburuburu mengusung capres atau cawapres. KP

DARI HALAMAN 1

Ia juga diharapkan menjelaskan pemberian surat kuasa untuk pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk Bank Century.

“Tujuan kami memanggil sebenarnya untuk meredam isu,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Selain itu, agar kasus Bank Century ini tidak berimbas negatif pada kepentingan politik nasional.

Sebelumnya telah diberita-

kan bahwa Boediono memberikan kuasa kepada tiga pejabat Bank Indonesia untuk menandatangani perjanjian pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk Bank Century.

Ketiga pejabat ini adalah Direktur Pengelolaan Moneter Eddy Sulaiman Yusuf, Kepala Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter Sugeng, dan Kepala Biro Operasi Moneter Dody Budi Waluyo. KP

BB: Koalisi Parpol Islam Sudah Usang

DPR Panggil Boediono Sebelum Masa Reses kata Hendrawan ketika ditemui sebelum rapat internal di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (4/12). Setelah semua fraksi sepakat, ujar dia, Timwas akan meminta pimpinan DPR bersurat ke Boediono.

Boediono dipanggil selaku mantan Gubernur Bank Indonesia supaya bisa mengklarifikasi keterlibatannya dalam kasus ini.

Jakarta Prioritaskan Reklamasi 17 Pulau DARI HALAMAN 1 untuk memimpin proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta tersebut. Konsep pembangunan reklamasi tersebut rencananya akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda) untuk dijadikan payung hukum.

Salah satu konsep reklamasi itu, kata Basuki, harus memban-

026/VI/FB/MHM

12

KAMIS, 5 DESEMBER 2013 | TAHUN XIV

Pemkab Mesti Tambah Program Beasiswa Miskin GIANYAR-Fajar Bali Untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah Kabupaten Gianyar mesti menambah bea siswa bagi siswa –siswi yang tergolong miskin. “Selama ini Pemerintah Provinsi Bali sudah memberikan bantuan berupa bea siswa kepada siswa-siswi miskin, namun keberadaannya mesti ditambah oleh Pemerintah Daerah,” kata Ketua Komisi IV DPRD FB/ARTAYASA Provinsi Bali, I Nyoman I Nyoman Parta Parta.

Lebih jauh, kata politisi asal Sukawati itu mengatakan selama ini program pemerintah Provinsi dengan memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp 600 bagi siswa SD, Rp 2 Juta untuk siswa SMA dan Rp 3 Juta 200 Ribu bagi siswa dan siswi miskin telah berjalan.

Bahkan, menurutnya sampai saat ini di Kabupaten Gianyar tetap berjalan dan tidak ada masalah. Hal ini, kata Parta semestinya tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali, namun mesti mendapatkan perhatian penuh dari Kabupaten.

Selain itu, jelas pria yang juga mantan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali itu menjelaskan selama ini pemerintah daerah juga mesti melakukan terobosan –terobosan yang jitu dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab selama ini khusus di Kabupaten Gainyar sebanyak 35 persen desa masih berkategori miskin. “Kemiskinan tidak akan bisa selesai jika hanya diberikan bantuan, tetapi perlu pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, pihak Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan pemberian bantuan ketrampilan bagi warga miskin. Dengan cara menyekolahkan di tempat –tempat strategis seperti Kedokteran dan Bidan.

Cara memberikan bantuan seperti ini akan sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga ke depan dengan ketrampilan yang mereka miliki akan mampu melenyapkan kemiskinan yang menimpa keluarganya. “Tidak cukup dengan bedah rumah, atau lainnya untuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya. W-005

TESTIMONI

Pengawasan BOS Perlu Diperketat TABANAN-Fajar Bali Tidak dipungkiri masih ada sekolah yang belum memahami dengan jelas aturan pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Siswa). Agar tidak terjadi temuan dikemudian hari, sangat diperlukan adanya pemantauan, dan pengawasan yang lebih dari pemerintah mengenai realiasi dana BOS. Pe n e g a s a n i t u disampikan oleh Sri Malini salah satu anggota Dewan PenFB/DONY didikan Tabanan. Ia Sri Malini menilai, kekurangpahaman sekolah dalam mengelola dana BOS menjadi momok bagi insane pendidikan. “Sangat diperlukan pengawasan yang lebih dari pihak berwenang mengenai pencairan dana BOS,” tandasnya.

Selain pengawasan dari pihak berwenang baik di tingkat kabupten maupun provinsi, mantan PNS di lingkungan Pemkab Tabanan ini juga menilai perlu diadakan suatu pelatihan bagi kepala sekolah dalam hal penggunaan dana BOS. “Jadi kepala sekolah tidak gamang atau menduga – duga menggunakan dana BOS. Meskipun telah ada aturan yang tertulis, alangkah baiknya diperlukan diklat BOS,” tandasnya. Ia juga menilai penyalahgunaan dana BOS kerap terjadi karena kurangnya pengawasan baik secara internal maupun eksternal . W-004

Bale Parum

P

Gubernur Tinjau Agen Hayati di Laboratorium Php Celuk

ada hari Senin 2 Desember 2013 bertepatan dengan hari kajeng kliwon dan Tilem sasih ke 5 Gubernur Bali, Bapak Made Mangku Pastika berkenan mengunjungi Lab PHP Celuk yang terletak di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Pada kunjungan spontan tersebut Bapak Gubernur melihat proses isolasi, pemurnian dan perbanyakan beberapa jenis cendawan antagonis yang berperan sebagai sarana pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ramah lingkungan. Beberapa produk yang sedang dikembangkan adalah: Cendawan Trichoderma sp, Beauveria bassiana, Corynebacterium, Pseudomonas fluorescens, pestisida nabati serta parasitoid Trichogramma sp untuk pengendalian penggerek batang padi.

Untuk mendukung program Bali Mandara, Lab PHP Celuk disamping mengembangkan berbagai agens hayati dan biopestisida, juga menugaskan stafnya menjadi pendamping kelompok Simantri yang berlokasi di subak Tegal dan subak Saba, Kecamatan Blahbatuh. Hasil pendampingan kedua Simantri telah dinobatkan jadi juara 1 dan 2 pada periode yang berbeda.

Hingga kini Hubungan baik dengan kelompok tani terus berlanjut.

Klinik PHT sebagai ajang tukar informasi petani tentang perlindungan tanaman termasuk cara identifikasi dan pengendaliannya telah ditempatkan di Simantri 031 Blahbatuh. Petani antusias dan ingin terus belajar sehingga koordinator Lab PHP Celuk secara intensif menugaskan pembinaan dan pendampingan termasuk cara perbanyakan massal agens hayati. Karena Simantri menghasilkan pupuk kandang, Lab. PHP Celuk berupaya memberi binaan agar limbah ini mempunyai nilai tambah baik bagi lahan pertanian maupun pendapatan petani, aman digunakan sekaligus menjadi sarana pengendali OPT yang ramah lingkungan.

Sekalipun anggota Simantri 031 umur

FB/IST

sudah pada tua, namun selalu ingat dengan motto mereka “Mari berbuat, agar hidup bermanfaat. Gunakan akal sehat pasti ada yang melihat”. Setalah dibina mereka mampu memproduksi massal pupuk kandang yang telah melalui proses sterilisasi untuk mengendalikan patogen berbahaya dan memperkayanya dengan cendawan antagonis Trichoderma spp.

Produk yang dihasilkan diberi label PUKANTRI (Pupuk kandang Trichoderma Simantri). Karena terbukti manfaatnya produk ini telah menyebar digunakan di beberapa kabupaten di Bali . Bapak Gubernur Bali menyaksikan langsung produk yang telah dikemas di Simantri kemudian diuji kelayakannya di lab PHP Celuk. Kemitraan yang dilaksanakan Lab

FB/DOK

Penumpang perempuan memanfaatkan Transarbagita. Perempuan rawan menjadi korban pelecehan seksual di dalam transportasi publik.

S

PHP Celuk dengan PPAH Simantri 031 sangat disupport Bapak Gubernur. Beliau berharap kemitraan model ini pantas dikembangkan ke seluruh Simantri yang ada. Dengan kepedulian dan pendampingan yang baik produk pertanian organik yang kita dambakan tinggal menghitung hari. (Ir. Gusti Ngurah Aryawan, POPT ahli Madya)

FB/DOK

Halte bus Transarbagita.

Transarbagita Hindarkan Wanita Dari Pelecehan Seksual

alah satu dampak urbanisasi adalah bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan. Banyak penduduk desa pindah ke kota dengan anggapan tingkat kesejahteraan di kota jauh lebih baik dibandingkan di desa.

Penduduk yang tidak memiliki skill/kecakapan dan pengangguran meningkatkan risiko kriminalitas di perkotaan. Kriminalitas dalam bentuk pelecehan seksual pada perempuan di ranah publik mulai meningkat. Data Komnas Perempuan Indonesia tahun 2011 mencatat sebanyak 1.049 kasus pelecehan seksual

terjadi di ranah publik.

Belakangan ini, isu pelecehan seksual di halte/angkutan umum beredar bukan hanya di luar negeri tapi sudah merambah ke dalam negeri.

Pelecehan seksual tersebut kerap terjadi saat berdesakdesakan atau ketika wanita sendirian dalam angkutan umum. Kasus pemerkosaan wanita di dalam angkutan umum mematik reaksi keras dan kecaman dimana-mana.

Keamanan menjadi harga yang sangat mahal. Rasa tidak aman ini menyebabkan masyarakat, khususnya wanita kurang minat menggunakan angku-

Oleh:

Made Ary Sarasmita tan umum dan lebih memilih kendaraan pribadi.

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan transportasi massal yang aman. UU No 22 Tahun 2009 mewajibkan tiap angkutan umum dikelola oleh badan hokum. Organisasi angkutan umum harus memiliki pool s e n d i r i , b e n g ke l d e n g a n standar khusus dan sopir dengan SIM sesuai aturan.

Konsep angkutan umum “safety for woman and kids” perlu

dilakukan, seperti pemisahan ruang penumpang laki-laki dan perempuan di dalam bus atau ruang tunggu di halte. Di Jepang, konsep transportasi umum “safety for woman” sudah dilakukan, baik pada lini bus hingga kereta api dengan gerbong khusus penumpang perempuan. Penempatan petugas jaga / CCTV pada tiap halte pemberhentian dan CCTV dalam bus dapat dilakukan.

Bus Transarbagita berperan sebagai sarana transportasi yang aman, termasuk wanita.

Bus Transarbagita memiliki jadwal keberangkatan yang teratur. Sopir dan kondektur

diwajibkan memakai seragam, atribut pengenal dan mendapatkan pelatihan. Sampai saat ini, halte juga dilengkapi dengan petugas jaga, contohnya halte di Jl. Sudirman. Petugas bus berhak melaporkan penumpang yang mencoba atau melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang lain kepada pihak kepolisian. Ke depannya, diharapkan bus Transarbagita tetap beroperasi sebagai sarana angkutan umum yang aman bagi siapapun penumpangnya.* Penulis adalah: Duta Informasi Bali Mandara, Biro Humas Provinsi Bali

Beasiswa Bali Mandara, Wujud Kepedulian Terhadap Pendidikan

DENPASAR-Fajar Bali Rektor IKIP PGRI Bali, Dr. I Made Suarta, SH, M,Hum., mengakui, program Bali Mandara sangat positif.

Oleh karenanya, Suarta sangat mengapresiasi terhadap program yang sangat care terhadap dunia edukasi.

Sejak pemerhati edukasi meluncurkan Program Bali Mandara jilid I, dengan mendistribusikan beasiswa kepada SMA/SMK, tercermin sangat membantu masyarakat yang tidak mampu.

Kepedulian ini sebagai wujud kemanusiaan, agar dapat mengantar generasi penerus menuju pintu gerbang yang memiliki SDM yang tangguh. Sehingga ke depan SDM Bali dapat memperkokoh SDM

Indonesia, yang pada Indonesia emas, Indonesia telah mampu berkompesi dengan dunia pendidikan negara-negara yang telah maju.

Suarta juga salut, bahwa beasiswa Bali Mandara benar-benar diterima siswa miskin, sesuai dengan peruntukan. Dengan demikian siswa hanya belajar, belajar dan belajar, tanpa memikirkan beban SPP. Terlebih siswa yang punya potensi di bidang akademik, karena kehadiran Bali Mandara di tengah-tengah masyarakat Bali, maka siswa berpotensi yang keluarganya tidak mampu, dapat merampungkan pendidikkan, dengan nilai yang menggembirakan.

Sehingga dapat melanjutkan ke Perguran Tinggi (PT), yang juga membutuhkan beasiswa, karena kemampuan akdemiknya.

Terkait dengan itu, Suarta memohon agar Bali Mandara jilid II, dapat mendistribusikan beasiswa ke perguruan tinggi, karena banyak mahasiswa, khususnya Program Studi (Prodi) langka, seperti di IKIP PGRI Bali.

Di PT terdapat beasiswa Bantuan Beasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), dan Bidikmisi yang didistribusi Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

“Namun untuk mendukung percepatan pemerataan SDM di Bali,

maka diharapkan beasiswa melalui Bali Mandara goes to campus,” ujar Suarta yang juga pengamat pendidikan ini.

Setelah Bali Mandara ikut mendongkrak SDM, dan semakin mencerdaskan manusia Bali, tentu dibutuhkan karakteristik yang baik.

Karena karakter, ikut mempermudah kaum intelektual memberikan informasi yang positive thinking sesuai mindset, yang sekaligus mampu mem-filter kehidupan di masyarakat. Karkter tersebut, terkait dengan pilar keempat dicetuskan United Nation Educational Scientific Culture Organitation (UNESCO), yakni learning to live together. R-008

I Made Suarta

FB/BLAS