Fajar Bali Edisi 7 Oktober 2013

FAJAR BALI Aktual, Tajam, dan Dinamis

SENIN, 7 OKTOBER 2013 | TAHUN XIV

Harga Eceran Rp. 3.000,-

Dewan Diminta ‘Adili’ Ibrahim dan Suparta

Pernyataan guru besar Unud, Prof.

Ibrahim dan Politisi PDIP Made Suparta di beberapa media tentang penetapan ketua MK, Akil Mochtar sebagai tersangka korupsi yang coba diseretseret ke putusan MK atas Pilgub Bali beberapa bulan silam menuai kemarahan warga. Hari ini Senin (7/10) ratusan warga akan menggelar aksi demo di gedung DPRD Bali. Mereka akan meminta dewan Bali ‘mengadili’ dua oknum yang mereka sebut sebagai provokator.

DENPASAR-Fajar Bali Koordinator massa yang akan menggelar demo pagi ini, Made Mudita,SH kepada Fajar Bali semalam menegaskan, ada dua agenda yang akan mereka suarakan di dewan yakni meminta dewan Bali panggil Prof. Ibrahim untuk mengklarifikasi pernyataannya beberapa waktu lalu tentang Bali Merdeka.

Agenda berikutnya adalah meminta dewan memanggil Ibrahim dan Suparta yang mencoba mengganggu hasil Pilgub Bali yang

sudah final dan mengikat oleh MK juni lalu.

Kemarahan warga itu memang berawal dari pernyataan Prof Ibrahim yang menduga ada dugaan suap terhadap hakim MK dalam memutuskan sengketa pilgub Bali yang dimenangkan oleh pasangan Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) bulan Juni lalu, dan mendesak KPK untuk mengusutnya.

Sayangnya, ia tidak menunjukkan bukti permulaan untuk mendukung dugaan itu. Ia hanya mengungkapkan ke hal. 11

Sebagai negarawan, elite politik, guru besar atau tokoh masyarakat jangan menyebar fitnah yang meresahkan masyarakat. Dugaan yang terus diwacanakan, itu akan jadi fitnah.

Made Mudarta

Ketua DPD Demokrat Bali

014/VI/FB/KTR

Candi bentar

Oleh: KETUT MANIS

Soal ‘Tabu’ di Bali Beberapa daerah di Bali memberlakukan larangan (tabu) atas suatu usaha atau perbuatan, mengubah kebiasaan lama yang diwarisi turun menurun. Generasi muda yang kritis sering mempunyai ide bagus sebagai hasil pengamatannya agar pekerjaan lebih efesien dan efektif.

Sayang ide itu sering berjalan tidak mulus, karena bertentangan dengan kepercayaan, golongan konservatif ortodok yang mentabukan perubahan atas dasar anak mule keto uli nguni. Alasan logis larangan tersebut tidak ada, hanya berdasarkan kebiasaan dengan

ke hal. 11

Pak Gubernur Sempurnakan Lagi Program Bali Mandara Program Bali Mandara rintisan Gubernur Bali Made Mangku Pastika memang tiada henti mendapat sambutan positif dari masyarakat Bali, tak terkecuali para pengusaha.

Salah satunya Wayan Agus Setiawan. OwnFB/HERU er Warung Mina yang Agus Setiawan tersebar di kota Denpasar, Ubud dan lainnya ini melihat bahwa program Bali Mandara Jilid II sangat menyentuh rakyat miskin dan perlu disempurnakan lagi, mengingat ada beberapa hal yang perlu lebih

ke hal. 11

Gema Perdamaian Lintas Agama

DENPASAR-Fajar Bali Peristiwa Ledakan Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II pada tanggal 5 Oktober 2005 lalu, diperingati dengan acara gema perdamaian. Sabtu (5/9) lalu acara gema

NEGARA- Fajar Bali Ratusan warga Muhammadiyah di Jembrana memadati Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jembrana, di jalan Danau Kalimutu Kelurahan Lelateng Negara, Minggu (6/10) kemarin.

Berkumpulnya ratusan warga Muhammadiyah bersama tokoh masyarakat untuk menyambut sekaligus mendengar ceramah dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr H. M. Din Syamsuddin MA. Kedatangan tokoh nomor satu di muhammadiyah tersebut juga didampingi DPW Bali serta PDM se Bali

FB/PRAMONO

FB/PRAMONO

Din Syamsuddin H. Anshori Hasbulah termasuk PDM dari Banyuwangi. Hadir pula Bupati Jembrana, Putu Artha serta Forum Kooordinasi Pemerintah Daerah Jembrana.

Pada dakwah dan silaturahmi tersebut, Din Syamsuddin sempat

SINGAPORE 3 H/2M GUNUNGSALAK 2H/1M BANGKOK-PATTAYA 4H/3M JOGYAKARTA 3H/2M HONGKONG 4H/3M BEIJING 4H/3M KUTAI 3H/2M BOOKING TICKET PESAWAT & HOTEL

Wagub Sudikerta ketika mengunjungi korban ledakan granat.

menyinggung persoalan moral yang sedang dihadapi bangsa, seperti yang terjadi belakangan ini. Dia melihat kehidupan berbangsa seperti kurang cerdas, sehingga terjadi buta huruf moral. Bahkan buta huruf moral itu sekarang malah melanda orang-orang terdidik.

“Buta huruf moral itu, lebih berbahaya dari pada buta huruf latin,” tegas Din Syamsuddin kepada warga muhammadiyah. Dia mencontohkan, baru-baru ini yang tertangkap tangan oleh KPK, malah yang bergelar profesor doktor. ke hal. 11

Sudikerta Santuni Korban Ledakan Granat

TIRTAYATRA KE INDIA

026/VI/FB/W-020

tersebut.

Gema perdamaian ini diikuti sekitar 1000 orang dari berbagai lintas agama. Hadir juga pada kesempatan itu Forkompinda Bali, para sulinggih se-Bali, Ketua FSKN (Forum Silaturahmi

Keraton Seluruh Nusantara), Ketua FKUB Bali, Para Konsul, berbagai paguyuban kepercayaan dari beberapa daerah di Indonesia.

A c a ra d i a wa l i d e n g a n

ke hal. 11

Buta Huruf Moral Lebih Berbahaya

BRKT: MARET, APRIL, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER SINGAPORE - MALAYSIA 4H/3M AUSTRALIA, JEPANG, KOREA, VIETNAM

HUB: 0361-7807850 / 7426100, 0361-264915, 08123900846, KETUT SUDIARSA, SE

perdamaian XI diisi dengan ritual sembahyang bersama di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar. Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta nampak turut berbaur dalam acara yang digelar setiap tahun

Din Syamsuddin ke Jembrana

Bali Permata Tours

PAKET TOUR KE KAPAL PESIAR - CARIBBEAN CRUISE - HOLLAND AMERICA LINE

FB/IST

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menghadiri acara Gema Perdamaian di Lapangan Puputan Margarana

FB/IST

DENPASAR-Fajar Bali Satu dari dua orang korban ledakan granat di Baturiti, Tabanan kini masih tergolek lemas di RSUD Tabanan. Korban, I Nyoman Budayasa (13) harus tetap menjalani perawatan intensif atas luka di bagian pelipisnya.

Bocah dari pasangan I Nengah Genah dan Ni Wayan Bagi ini, Sabtu (5/10) malam dijenguk secara khusus oleh Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta.

Meski masih menahan sakit, Budayasa dan kedua orang tuanya menyambut antusias

ke hal. 11

FB/IST

Sekda Bali, Tjok Pemayun, secara simbolis menyerahkan SK kepada perwakilan PNS baru.

Sekda Serahkan SK PNS Baru

DENPASAR-Fajar Bali Sekda Pemprov Bali, Tjokorda Pemayun menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkungan Pemprov Bali.

Sk itu diserahkan kepada 43 orang calon PNS yang telah mengikuti seleksi beberapa waktu lalu.

Penyerahan SK tersebut langsung dilakukan oleh Sekda Bali, Tjok Pemayun di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Jumat, (4/10).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Rochineng, SH MH menegaskan, 43 orang PNS baru di lingkungan Setda Pemprov Bali tersebut adalah para pelamar yang sebelumnya telah dinyatakan lulus dan diterima serta telah memperoleh Penetapan NIP dari Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar.

Mereka terdiri atas 2 orang tenaga guru, 35 orang tenaga kesehatan dan 6 orang tenaga teknis. Dikatakan, berkenaan dengan telah dilaksanakannya penyerahan Surat Keputusan Gubernur Bali tentang Pengangkatan

ke hal. 11

302/X/KTR

001/VI/FB/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

join facebook.com/fajar.bali

METROKOTA

2

FB/HS

FAJA R BALI Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

Suasana Konsulat Australia terlihat kondusif setelah didatangi aktivis Papua yang datang menyerahkan surat menuntut dibebaskannya 55 tapol Papua.

Aktivis Papua Gegerkan Konsulat Australia DENPASAR – Fajar Bali Sedikitnya tiga orang aktivis Papua menggegerkan Konsulat Australia yang terletak diseputaran Jalan Tantular Denpasar, pada Minggu (06/10) pagi. Para aktivis itu datang ke Konsulat untuk menyerahkan dokumen menuntut pembebasan 55 Tahanan Politik (Tapol, red) yang kini ditahan di Australia.

Namun isu yang beredar dilapangan, tiga aktivis itu ditangkap pihak pengamanan setempat karena masuk secara tidak hormat. Yakni meloncat dari tembok samping Konsulat.

Mereka masuk ke dalam Konsulat Australia sekitar pukul 06.00 wita dan dikeluarkan pihak keamanan sekitar pukul 07.00 wita. Dibebaskannya para aktivis itu setelah menyerahkan dokumen tuntutan pembebasan 55 tapol Papua.

“Tiga aktivis keluar karena diancam akan dilaporkan ke Polisi,” bisik sumber dilapangan,

Minggu kemarin.

Yang menarik, diamankannya 3 aktivis Papua itu menggegerkan media Australia. “Media Australia memberitakan bahwa 3 aktivis itu masuk ke Konsulat Australia meloncat tembok samping dan kemudian menyerahkan surat tuntutan pembebasan 55 tapol Papua,” ungkap sumber Minggu kemarin.

Fajar Bali berusaha melakukan pengecekan langsung ke Konsulat Australia, pada Minggu pagi kemarin. Namun salah seorang satpam Konsulat mengakui tidak tahu menahu terkait diamankannya 3 aktivis Papua.

“Saya tidak tahu mas, saya jaga dari tadi pagi, tidak ada informasi seperti itu” ujar security Konsulat Australia bernama Ana itu.

Sementara itu dalam pantauan Fajar Bali dilapangan, beberapa personil Intelkam berkeliaran diseputaran Konsulat Australia.

Para petugas berpakaian preman itu mengamat – amati Konsulat Australia dari jarak jauh.

Kabar teranyar dilapangan, tiga aktivis itu ditahan di Polresta Denpasar.

Namun perihal itu dibantah Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Encep Syamsul Hayat, Minggu kemarin. Menurutnya, pihak Konsulat Australia tidak koorperatif dalam hal pemberian data. Meski mereka mengakui, ada beberapa aktivis Papua datang dan pergi begitu saja setelah menyerahkan “sesuatu”.

“Mereka membenarkan, ada yang datang dan langsung kasih.

Tapi kami tidak tahu apa yang diterima dari pihak Konsulat Australia,” beber Kompol Encep.

Kompol Encep juga mengatakan telah menugaskan beberapa perwira untuk meminta data konkret terkait hal itu. beberapa diantaranya Kapolsek Dentim AKP M Ikhwan Lazuardi.

Ironisnya, Kapolsek Lazuardi pun tidak bisa mendapatkan data apapun dari pihak Konsulat Australia.

“Karena ketertutupan pihak Konsulat Australia kita tidak punya data sama sekali. Kapolsek yang ditugasi pun tidak bisa mendapatkan data. Pihak Konsulat tidak mau komen,” sesalnya.

Moment KTT APEC ke XXI yang berlangsung di Nusa Dua diduga dimanfaatkan beberapa aktivis Papua. Kabar yang beredar dilapangan ada 3 aktivis Papua diamankan di Polsek Bualu karena tidak mengenakan ID, semestinya dilakukan para delegasi KTT. Mereka adalah Rofinus Yanggam, Markus Jerewon dan Yuvensus Goo. Hanya saja, perihal itu dibantah Kompol Encep.

“Gak ada itu, ada karyawan di Nusa Dua yang tidak mengenakan ID saja,” ujar Kompol Encep mengakhiri. R – 005

DENPASAR – Fajar Bali Empat pengedar narkoba digaruk jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar, belum lama ini. mereka adalah Nur Imam (21), Bunari (26), I Made Budiarta (26), Ery Ratmadi Oktavia (36). Dua pelaku ditangkap bersamaan di Jalan Pura Demak Denpasar, satu di Sanur dan satu lagi di Jalan Gunung Sanghyang, Denpasar. Diduga keras, empat pelaku adalah pengedar narkoba yang sudah lama menjadi target operasi.

Informasi dilapangan, tersangka Nur Ima, ditangkap di Jalan Pura Demak Gg VII Denpasar, pada Rabu (02/10) seki-

tar pukul 22.30 wita. Setelah digeledah petugas mengamankan 0,27 gram sabu sabu yang dibungkus dalam plastik klip saku kiri.

Tak hanya menangkap, tersangka Nur Imam, petugas juga menangkap rekannya, Bunari (26) di Jalan Pura Demak Gg VII, Denpasar. Polisi menyita sabu seberat 0,45 gram dibungkus plastik klip.

“Keduanya diduga pengedar,” bisik sumber kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar, pada Minggu kemarin.

Sementara itu, polisi juga menarget tersangka I Made Budiarta saat bertransaksi di

Jalan Danau Poso nomor 31, Sanur, Selasa pekan lalu sekitar pukul 18.30 wita. Dari penggeledahan petugas ditemukan plastik klip masing-masing berisi barang bukti ganja kering 5,22 gram, 2 linting berisi 0,66 gram dan 0,75 gram, potong celana pendek.

Selain itu ditemukan 5 plastik klip berisi ganja kering masing masing 0,4 gram, 4,8 gram, 3,72 gram, 4,16 gram 3,09 gram, 1 linting biji dan barang diduga berat bersih 0,56 gram.

Penggeledahan terhadap tersangka juga dilakukan di Jalan Sekar Waru Gg III nomor 7X, Denpasar.

Tak ketinggalan, petugas menciduk tersangka Ery Ratmadi Oktavia di Perumahan Prima Graha di Jalan Gunung Shangyang nomor D3, Denpasar. Setelah rumahnya digeledah, petugas menemukan bag putih berisi 3 plastik klip masing-masing berat 5,71 gram, 5,07 gram dan 0,78 gram.

Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Wayan Suarda membenarkan tertangkapnya para pelaku narkoba. menurutnya, empat tersangka masih diperiksa dan keterangannya masih dikembangkan. “Masih diperdalam,” terangnya Minggu kemarin. R – 005

DENPASAR – Fajar Bali Selain perkara pidana yang belakangan ini mulai meningkat di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, perkara pidana pun tak mau kalah. Apalagi perkara yang menyangkut masalah tanah. Ini wajar mengingat harga tanah di Bali, khususnya Denpasar dan Badung terus mengalami peningkatan.

Yang menarik dalam kasus yang satu ini, salah seorang pemilik lahan mesti harus menelan pil pahit karena merasa dikerjain oleh seorang makelar tanah dan oknum notaris. Bajkan korban, dengan terang-terangan menuding ada persekongkolan antara makelar dan notaris.

Buktinya, korban kepada wartawan mengaku, tanah belum lunas dibayar, ta malah notaris berani balik nama sertifikat. Dengan demikian, korban mengaku ada pemalsuan tanda tangan pemilik tanah. Ketut Suartika selaku pemilik tanah dan saat ini menjadi korban, yang didampingi kuasa hukumnya Raymon Simamora, memberikan penjelasan seputar kerugian yang telah dialaminya itu.

Kasus ini berawal dari tahun 2006, saat itu pihaknya yang memiliki lahan seluas 37 are di Jalan Gunung Soputan, Denpasar memutuskan untuk menjual.

Nilai lahan itu semua adalah Rp 3,4 miliar. Dalam prosesnya

dibeli oleh Made Sudana asal Sanur, sudah dibayar Rp 2 miliar dan selanjutnya tanah itu akan dikavling.

Proses jual beli tanah ini di Notaris Ni Ketut Ardani, Jalan Ciungwanara Denpasar. Namun masalah mulai muncul, ketika pihak notaris malah membaliknamakan sertifikatnya tanpa sepengetahuan Suartika.

“Saya terkejut setalah tahu bahwa sertifikat tanah itu sudah berubah nama menjadi atas nama pengapling," ungkap Suartika.

Atas kondisi itu, Surtika mengaku langsung mencari notaris itu, tapi apa lacur, saat bertemu, Suartika mengatakan notaris tidak mau menunjukan data-data

lengkapnya.

"Saat ini hanya dibuatkan surat – surat, yang mengatakan proses pembayaran belum lunas," kata Suartika.

Hal itu membuat Suartika bingung. "Kami sudah mengajukan gugatan ke PN dan kami sudah memang. Tapi sampai saat itu sisa pembayaran belum diberikan,” ungkap pria asal Nusa Dua, Kuta Selatan ini.

Sialnya lagi, meski proses gugatan dimenangkanya, tapi Suartika tetap saja gigit jari. Sebab, makelar tanah bernama Sudana sudah hilang bak ditelan bumi.

Apasnya lagi, Suartika merasa jika Notaris juga seperti lepas tangan.W-007

Empat Pengedar Narkoba Digaruk

Laporan Tidak Digubris, Adukan MPD ke Presiden

Hukuman Dirut PT Sembilan Pilar Diperberat DENPASAR-Fajar Bali Upaya hukum banding yang ditempuh jaksa penuntut umum (JPU) AA Satya Markandeya atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar terhadap kasus yang menimpa bos PT. Sembilan Pilar, I Made Wirata membuahkan hasil yang maksimal.

Dalam putusan majelis hakim PT menyatakan terdakwa Wirata terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Dalam amar putusan banding yang telah dibuat majelis hakim tinggi diketuai I Nengah Suriada, bersama hakim anggota RR Suryadani Suryaning A dan Suryanto, Selasa (17/9/2013) lalu, disebutkan membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar tanggal 19 Maret 2013 Nomor 980/Pid.B/2012/ PN.Dps yang dimintakan banding tersebut.

Selanjutnya, majelis hakim tinggi PT Denpasar menyatakan terdakwa I Made Wirata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah' dan 'menggunakan surat palsu', sebagaimana dimaksud dakwaan kedua pasal 263 ayat (2) KUHP, yang juga dinyatakan terbukti dalam putusan PN Denpasar yang diketuai majelis hakim IGAB Komang Wijaya Adhi.

Oleh karena itu, majelis hakim PT Denpasar menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Wirata dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Selain itu, barang bukti berupa enam unit truk tangki dan BBM jenis solar sejumlah 38.400 liter dirampas untuk Negara. Sedangkan dua unit tangki duduk, enam unit mesin Alkon, dan lainnya dikembalikan kepada terdakwa "Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat pertama Rp 5 ribu dan tingkat banding Rp 2500," tegas majelis hakim dalam amar putusannya.

Atas putusan tingkat banding yang berkasnya telah dikembalikan melalui bagian panitera pidana PN Denpasar pada Kamis 26 September 2013, Panitera Muda (Pamud) Pidana PN Denpasar, Gede Ratam, saat dikonfirmasi membenarkannya.

"Benar, putusan banding telah turun. Untuk konfirmasi lebih lanjut selahkan melalui Humas, pak Sianturi," sebut Ratam, belum lama ini.

Secara terpisah, Denny Iswanto selaku jaksa dua untuk perkara ini (jaksa satu AAG Satya Markandeya telah pindah tugas,-red) menyatakan belum menerima salinan putusan bading tersebut.

"Kami belum menerima salinan putusan, jadi kami belum tahu langkah apa yang akan kami tempuh,"sebut jaksa dari Kejari Denpasar ini.

Sebagaimana diberitakan, PN Denpasar dalam putusannya menyatakan sesuai fakta persidangan sebagimana disampaikan saksi-saksi juga pengakuan terdakwa, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan pertama pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak dapat dibuktikan.

“Memang ada kerugian negara tapi nilainya tidak diketahui, salah satunya tidak adanya audit tentang kerugian negara tersebut,” sebut majelis hakim, waktu itu.

Bahkan ketika itu, majelis hakim menyebutkan jaksa dalam melakukan tuntutan hendaknya berdasarkan fakta riil persidangan dan sesuai kejadian saat penangkapan juga barang bukti, serta bukan berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, dalam putusan majelis hakim PN Denpasar memandang tuntutan jaksa tindakan tidak berprikemanusiaan.

Sebaliknya, pemalsuan dokumen justru terungkap dalam keterangan saksi-saksi seperti Made Artana Yasa alias Kadek Loloh, Gede Eka Wiryawan dan Ni Made Juniati alias Cenik, juga pengakuan terdakwa dan dakwaan jaksa penuntut bahwa terjadi pemalsuan dokumen pemesanan solar dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, perbuatan terdakwa I Made Wirata memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dokumen.

"Setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan juga meringankan, terdakwa layak mendapatkan hukuman setimpa berupa pidana penjara selama enam bulan ditambah denda Rp224 juta," tandas hakim IGAB Komang Wijaya Adhi.

Sementara itu, jaksa AAG Satya Markandeya menuntut agar terdakwa I Made Wirata dihukum penjara selama 4 tahun ditambah denda Rp20 miliar subsider 6 bulan penjara, serta barang bukti berupa solar, enam unit truk tangki, sebuah kapal tanker, dua unit tangki duduk, enam unit mesin Alkon, dan lainnya dinyatakan dirampas untuk negara, karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. W-007

Maling di Mess Dipergoki Penghuni DENPASAR – Fajar Bali Dua kali mencuri di Pusat Oleh - Oleh Rama Shinta di Jalan Mahendradatta nomor 9A Denpasar, nahas dialami tersangka Wahyu Kristian Pamungkas (28). Buruh bangunan ini tertangkap basah oleh penghuni kos saat beraksi.

Sumber petugas menyebutkan, tersangka Wahyu Kristian Pamungkas mencuri di mess yang ditempati korbannya, Lutfi Hakim (20), Kamis (3/10) sekitar pukul 22.50 wita. Sebelumnya kamar kosan korban kosong. Namun begitu kembali, dia kaget melihat ada pencuri di kamarnya.

“Korban keluar dan begitu kembali dia kaget melihat ada pencuri di kamarnya.

Belum sempat menggondol barang barang korban, tersangka asal Rogojampi, Banyuwangi tinggal di Pidada V, Denpasar, itupun langsung diciduk. Aparat kepolisian Polresta Denpasar yang menerima informasi maling ditangkap langsung mendatangi TKP. “Pelaku diinterogasi dan mengaku datang sendiri,” terang sumber lagi.

Sementara itu, Kanit I Satuan Reskrim Polresta Denpasar AKP Gede Ardana yang dikonfirmasi

FB/HS

menyebutkan, dari hasil pengembangan, pelaku mengaku sebelum ditangkap pernah melakukan pencurian di TKP pada 26 September 2013 sekitar pukul 02.30 dinihari. Saat itu, ia membawa kabur dua BlackBerry, satu jam tangan, dompet berisi uang Rp 200 ribu dan sepasang sandal. Hanya saja, pemilik barang yang juga Lutfhi Hakim saat itu tidak melapor.

“Pelaku juga mencuri di tempat lain dan masih dikembangkan,” terangnya didampingi Kasat Reskrim Kompol Encep Syamsul Hayat. R – 005

 Pe mimp in Umu m/P enanggung Jawab: IGMA Wi snu Mataram  P emimpin R edaksi: E manuel D ew ata Oj a  R edaktur P elaksana: Ida B agus P utu B agus  K oor dinator Liputan: A gung P arami ta  Redaktur: Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Blasius Besu, Supriyono  Desain Grafis/Tata Letak: Kasturi, Somayasa, Wiadnyana  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Heru Prasetya, Hery Subagio, Gde Sarjana, Rony P Bagus, Destya Aryanti, Ketut Suarja  Sekretaris Redaksi: Ketut Tini  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), IGA Diah (Klungkung), Made Doni ( Ta b a n a n ) , Wa y a n S u m e r t h a (Bangli), Ngurah Maharjana (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Laurensius Leba Tukan (Kupang), Rikar Khandi (Manggarai Barat), Alfan Manah (Manggarai), Hironimus Dale (Manggarai Timur)  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat  Manajer SDM: IGKA Mertha Yoga  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Marketing dan Pengembangan: IB. Sudarsana  Sirkulasi: Wayan Sumadita  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar No.: 011.02.02.22723.9, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk. Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN.

KOTAPLUS

FAJA R BALI Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

3

MUDP: Jaga Keamanan Bali Salah satunya dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat resah. Menurutnya, hal-hal yang tidak patut untuk dimunculkan jangan dimunculkan.

Meskipun selama ini selalu ada lampu hijau, atau tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat.

Namun, pernyataan atau bahasa yang membuat resah, bisa menimbulkan provokasi di masyarakat. Parahnya, pernyataan tersebut juga dapat memunculkan pro dan kontra yang berujung konflik di masyarakat. “Akhir-akhir ini, hal-hal yang tidak patut dimunculkan jangan dimunculkan. Walaupun ada lampu hijau. Karena bahasa juga bisa memunculkan provokasi dan menimbulkan konflik, karena pro dan kontra di masyarakat,” ujar Jero Gede Suwena.

Selain itu, Jero Gede Suwena juga mengecam segala aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Bali dengan menggunakan pakaian adat Bali. Menurut Jero Gede Suwena hal itu sama saja dengan menggunakan simbul Bali atau agama untuk keperluan yang tidak baik. Sebab, pakaian adat Bali memiliki berbagai makna

Ketenangan dan kenyamanan Bali perlu dipelihara agar citra Bali tetap baik di mata dunia. Lebih-lebih disaat berlangsung KTT APEC. Paling tidak itulah himbauan dari MUDP. folosofi yang sangat tinggi, contohnya udeng.

Oleh karena it u, t idak sepantasnya, orang yang sudah memakai udeng, atau pakaian adat Bali, tetapi mengucapkan

kata-kata yang tidak baik.

Terlebih lagi, disertai dengan melakukan perbuatan yang buru. “Simbul Bali atau agama jangan dipakai untuk hal yang tidak baik. Demo dan ngomong

yang aneh-aneh dengan menggunakan pakaian adat. Itu pelecehan agama,” tegas Jero Gede Suwena.

Sebagai bukti nyata untuk menjaga keamanan di

Sudikerta.

Disampaikan pula, bahwa di masa yang akan datang, persaingan di dunia pariwisata akan semakin ketat. Apalagi, setelah diberlakukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2025 mendatang. Untuk menyambut hal tersebut, mulai kini Pramuwisata diminta untuk berbenah dan meningkatkan kualitas layanan.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan para guide Bali akan kalah saing dengan guide dari luar. Terkait dengan pelaksanaan Rakernas HPI, Wagub berharap agar pertemuan ini mampu melahirkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan pramuwisata di tanah air. Terlebih lagi, keberadaan mereka erat kaitannya dengan pembangunan di bidang kepariwisataan yang cukup banyak menyumbang devisa bagi negara. W-019

Guide Wajib Berikan Informasi Akurat

DENPASAR-Fajar Bali Bali, sebagai salah satu destinasi wisata dunia sudah selaknya terus berbenah diri. Tak hanya dengan meningkatkan

kualitas infrastruktur di objekobjek wisata, tetapi juga meningkatkan citra Bali melalui Pramuwisata (Guide). Oleh karena itu, Wakil Guberur Bali,

I Ketut Sudikerta berharap, Pramuwisata selalu memberikan informasi yang akurat dan valid kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Hal itu disampaikan oleh Wagub Sudikerta ketika menghadiri Rakernas Himpunan Pramuwisata (RHP) yang dirangkaikan dengan HUT ke-25 HPI. Kegitan tersebut dilangsungkan di Pelataran Gong Perdamaian Desa Kerthalangu, Sabtu (5/10) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta juga mengatakan, Pramuwisata adalah ujung tombak pariwisata Bali.

Dengan demikian, seorang guide dituntut untuk terus mengisi diri dengan berbagai pengetahuan terkait dunia kepariwisataan. Lebih dari itu, mereka juga hendaknya terus meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa agar bisa menyampaikan informasi lebih akurat kepada para turis. “Guide yang baik adalah mereka yang mampu menarik minat wisatawan untuk kembali datang ke Bali,” ujar Wagub

DENPASAR-Fajar Bali Kalangan DPRD Kota Denpasar, khususnya komisi D yang membidangi masalah pendidikan mengharapkan dimasukkannya standarisasi biaya dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan di Kota Denpasar.

Komisi D menilai standarisasi biaya pendidikan penting dimasukkan, mengingat masih banyak sekolah negeri yang mematok biaya tinggi, sedangkan sekolah negeri lain tidak.

Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar, I Wayan Sugiarta, SE, menyebut biaya pendidikan sekolah negeri seharusnya diatur dalam perda. “Standarisasi biaya pendidikan ini sebenarnya yang penting dimasuk-

kan. Idealnya dalam perda harus yang mengatur tentang hal itu,” ungkap Sugiarta, Minggu (6/10) kemarin.

Masalah standarisasi biaya pendidikan harus dimasukkan, lanjut Sugiarta, karena fakta yang terjadi di lapangan, sekolah-sekolah tertentu terkesan esklusif karena mematok biaya tinggi. “Padahal sama-sama sekolah negeri. Satu sekolah mematok biaya tinggi, sedangkan yang lain tidak. Untuk itu sudah seharusnya ada standarisasi biaya pendidikan di sekolah,” terang politisi Partai Golkar ini.

Fenomena lain yang juga terjadi, ada sejumlah sekolah yang mengadakan kegiatan dengan nilai nominal anggaran

yang dihabiskan mencapai ratusan juta rupiah. “Karena ada satu sekolah yang menyelenggarakan acara sampai di GWK (Garuda Wisnu Kencana),” jelasnya.

Dengan demikian, biaya yang dibebankan akhirnya kembali kepada siswa dengan berbagai cara, dari mengadakan bazar, sumbangan, hingga mengajukan proposal. “Disatu sisi memang mengajarkan siswa untuk berorganisasi, tapi di sisi lain membebankan biaya kepada orang tua,” ungkapnya.

Karena itulah sekolah seharusnya memberikan patokan standar soal anggaran dalam setiap kegiatan. “Itu pentingnya kenapa standarisasi biaya pendidikan diatur dalam perda,”

ulasnya. Terlebih kemampuan orang tua siswa satu dengan orang tua siswa yang lain tidak sama. “Perda pendidikan jangan hanya melulu mengatur soal teknis pendidikan saja,” sarannya.

Sebelumnya, Kabag Hukum Pemkot Denpasar, Made Toya, mengatakan, saat ini tengah dibahas mengenai ranperda pendidikan. Dalam draf ranperda ini ada sejumlah poin penting yang akan dibahas, diantaranya mengenai pengaturan pendidikan khusus, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan formal dan non formal hingga pendidikan agama. Hal lain yang juga dibahas mengenai peserta didik, penyeleng-

DENPASAR-Fajar Bali Kegiatan internasional, APEC yang kini sedang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, teryata berimbas pada sepinya pengguna jasa angkutan taksi. Hal ini diungkapkan Gede Pariana, salah satu sopir taksi yang mangkal di depan Paradies Hotel Sanur, Minggu (6/10) kemarin.

Dalam pelaksanaan APEC ini dirinya mengaku mengalami penurunan pendapatan dari menyetir taksi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yakni dari Rp 300 ribu per hari menjadi Rp 150

ribu saja dalam perharinya.

Pendapatan yang kecil ini sekarang hanya cukup untuk menutupi setoran saja. “Biasanya pendapatan dari taksi ini cukup untuk biaya seharihari dan juga cukup untuk menutupi setoran.

Disamping itu, tamu yang banyak menggunakan angkutan taksi saat ini kebanyakan dari kalangan tamu domistik,”papar Pariana. Untuk tamu mancanegara masih sepi dan dapat dikatakan berkurang.

Mungkin penurunan penumpang pada saat ini dikarenakan banyak para tamu

baik itu lokal maupun mancanegara engan untuk keluar dari penginapan dan hanya memilih untuk menikmati liburan di sekitar penginapan,” tambahnya.

Sepinya penumpang diperkirakan juga karena banyaknya angkutan umum sejenis siap mengantarkan para tamu untuk bepergian. “Baik itu mobil travel maupun angkutan umum lainnya yang siap mengantarkan ke tujuan yang diinginkan para tamu tersebut,”tambahnya.

Hal senada juga disampikan Guru Sukade yang juga sopir taksi asal Nusa Penida

yang mangkal di Wilayah Sanur. Ia mengatakan, untuk saat ini para penupang sedikit berkurang dari biasanya.

Memang penurunan ini mulai terasa setelah dilaksanakan APEC. Para pengguna taksi dari tamu mancanegara maupun lokal biasanya banyak menggunakan angkutan jenis ini.

“Tetapi harapan saya selaku sopir, mudah-mudahan setelah APEC ini ada perubahan dan hasil yang baik bagi kelangsungan ekonomi di Bali pada khususnya dan semakin banyak tamu yang berkunjung ke sini,” tutupnya. M-004

Wagub Sudikerta dalam Rakernas RHP.

FB/DIAH

Dewan Berharap Perda Pendidikan Cantumkan Standarisasi Biaya

APEC, Taksi Sepi Penumpang

FB/CAR

Wayan Sugiarta

garaan pendidikan. Terkait standarisasi biaya pendidikan, Toya menyebut belum masuk dalam draf tersebut.

Namun pembahasan masih akan terus dilakukan hingga matang sebelum akhirnya diserahkan ke DPRD Denpasar untuk dibahas sebelum disahkan menjadi Perda. R-004

Bali, Jero Gede Suwena juga mengatakan akan melakukan upaya niskala. Jika upaya s e ka l a s u d a h d i s e ra h ka n sepenuhnya kepada aparat TNI dan Polri, maka MUDP

juga akan melakukan pengamanan dengan cara yang lain.

Yakni dengan melakukan doa bersama, serta melibatkan Pecalang dalam setiap kegiatan agama. W-019

AKI dan AKB Masih Naik Turun

FB/DOK

DENPASAR-Fajar Bali Menurutnya, inilah saatnya masyarakat Bali menunjukkan bakti kepada Negara. Sekaligus membuktikan, bahwa MUDP tidak hanya mengurusi soal lawar (masakan khas Bali).

Pernyataan tersebut disampaikan, dalam pertemuan dengan Humas Pemerintahan se-Bali di Gedung Wisma Shaba, Kantor Gubernur Bali, Jumat. Dalam kesempatan itu, Jero Gede Suwena menegaskan, bahwa masyarakat Bali seharusnya bangga dengan digelarnya berbagai event internasional di Bali.

Bahkan, kini Bali khususnya MUDP sudah dilibatkan secara langsung dalam acaraacara berkelas dunia tersebut.

Buktinya, selama APEC ini, MUDP mendapat undangan khusus untuk hadir. Demikian juga ketika pergelaran Miss Would 2013 beberapa waktu lalu. Bahkan, ketika itu MUDP diundang khusus, untuk menyaksikan apakah acara yang dirancang dalam Miss Would sudah sesuai dengan kebudayaan Bali.

Dengan demikian, Jero Gede Suwena sangat berharap, masyarakat Bali dapat menjaga kondisi agar tetap kondusif.

FB/DOK

Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha menghimbau seluruh masyarakat Bali untuk bersamasama menjaga keamanan—utamanya, selama berlangsungnya KTT APEC di Nusa Dua, Bali.

Pengetahuan merawat bayi—khususnya bagi ibu yang menyusui, sangat penting diberikan. Dengan begitu mereka akan mampu menekan angka kematian bayi.

DENPASAR-Fajar Bali Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) khususnya untuk wilayah Bali masih naik turun. Hal tersebut dikemukakan dr. Laksmi selaku ketua tim evaluasi gerakan rumah sakit sayang Ibu dan Bayi di tingkat Provinsi diselasela penilaian program Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu-Bayi (GRSSI-B) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya, beberapa waktu lalu.

Jika dilihat dari angka khusunya untuk AKI dan AKB di Bali berada pada angka 90 per seratus ribu kelahiran hidup ditahun kemarin. Dan sempat juga berada pada angka 70 per seratus kelahiran hidup, dan dapat dikatakan di tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan.

Peningkatan untuk AKI dan AKB khusunya di tahun 2012 terjadi di tiga Kabupaten Kota yang mengalami lonjakan angka yang cukup tinggi. Tiga kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten Karangasem, Gianyar dan Badung. “Mudah-mudahan memasuki tahun ini angka tersebut bisa turun mencapai 30 per seratus kelahiran hidup,” papar Laksmi.

Tetapi jika dilihat secara Nasional Bali Sudah mencapai target yang telah ditetapkan untuk AKI dan AKB dari 33 Provinsi yang ada—di mana target yang telah ditetapkan tersebut sebesar 102 per seratus ribu kelahiran hidup untuk AKI dan untuk AKBnya sendiri diangka 24 per seratus ribu kelahiran hidup.

Sedangkan untuk Provinsi Bali sendiri sudah diangka enam per seratus ribu kelahiran hidup.“Khusus untuk Provinsi Bali harus tetap berkontribusi kepada Nasional dan juga diharapkan memberikan nilai yang paling baik ditingkat Nasional,” tutupnya. M-004

Salah satu pangkalan Taksi di Daerah Sanur.

FB/DOK

Bangli Raih WTN 2013 BANGLI-Fajar Bali Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati I Made Gianyar dan Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta meraih penghargaan tingkat nasional.

Kali ini penghargaan yang diraih adalah Wahana Tata Nugraha (WTN) dalam Lomba Tata Tertib Lalu Lintas Tahun 2013 untuk kategori kota kecil dengan predikat Keselamatan Berlalu Lintas oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kepastian ini diperoleh ketika penghargaan berupa trofi ini diserahkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, EE Mangindaan kepada Bupati Bangli I Made Gianyar di Hotel Sangrila, Surabaya, Kamis (3/10) lalu.

Menteri Perhubungan Mangindaan mengatakan, kegiatan penghargaan Wahana Tata Nugraha yang dulu dikenal dengan kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota, merupakan media pendorong untuk terciptanya lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, aman, nyaman dan efisien. Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan akan mendorong setiap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan serta pelayanan yang baik di bidang transportasi perkotaan.

Pada kesempatan itu, Menhub Mangindaan juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada daerah yang memenangkan trofi WTN tahun ini, karena telah mengelola lalu lintas dengan baik serta mampu menekan angka kecelakaan didaerahnya masing-masing.

Menhub Mangindaan juga berpesan agar pretasi yang sudah diraih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sehingga pada gilirannya masyarakat akan semakin sadar akan tertib berlalu lintas di jalan raya. “Ini yang kita harapkan dari lomba WTN”ucapnya.

Bupati Bangli I Made Gianyar didampingi Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangli Gede Arta, mengatakan, penghargaan trofi WTN tahun ini, merupakan trofi pertama dibidang tertib berlalu lintas semenjak kepemimpinannya. Sebelumnya pada 2011 dan 2012 lalu hanya mampu meraih plakat dan sertifikat WTN. Dikatakan juga, Piala WTN adalah Penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada kabupaten/kota yang memperoleh jumlah nilai tertinggi untuk seluruh penilaian pada indikator yang terkait dengan kinerja penyelenggara lalu lintas dan kinerja pelaksanaan sistem lalu lintas jalan. Sedangkan penilaian WTN ini meliputi sarana angkutan umum, keberadaan rambu-rambu lalu lintas dan trafick light yang memenuhi syarat.

Keberhasilan meraih penghargaan prestesius ini, kata Made Gianyar, merupakan bentuk kerja sama pihaknya dengan Satlantas Polres Bangli serta tingginya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. “Jadi penghargaan ini kita persembahkan untuk masyarakat Bangli”pungkasnya. W-002

Salah Paham, Ibu Rumah Tangga Ngamuk

AMLAPURA-Fajar Bali Perseteruan antara Ni Luh Sri (42) dan Ni Kadek Suwini (43), keduanya asal Banjar Lebih, Desa Sebudi, Selat Sabtu (5/10) malam lalu berujung masalah hukum. Informasi yang dapat dihimpun berawal dari Ni Luh Sri yang tak mampu menahan emosi karena curiga Suwini yang tak lain kerabatnya sendiri telah mengasari anaknya. Perang mulut antara keduanya berlanjut Luh Sri kemudian menyerang Suwini dengan tangan kosong hingga mengakibatkan bibir Suwini sobek dan pelipisnya bengkak.

Kepada petugas di Polsek Selat, Suwini membantah tuduhan Luh Sri. “Sebaliknya anak Luh Rai yakni Ni Komang Ari Deviani sudah saya anggap sebagai anaknya sendiri karena saya yang mengasuhnya sejak masih bayi,”ungkapnya. Lanjut Suwini, hari Sabtu pagi Luh Sri sempat menelepon, Sabtu petang Suwini pun memutuskan untuk mendatangi rumah Luh Sri untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan yang dianggap tidak beralasan tersebut.

Bukanya penyelesaian masalah yang didapat, malah Luh Sri langsung menyambutnya dengan serangan bertubu-tubi.

Setelah mendapat laporan, petugas Polsek Selat langsung bergerak mengamankan Luh Sri ke kantor polisi. Luh Sri mengaku kesal bukan semata-mata karena kabar penganiayaan yang dialami anaknya. Dia tak bisa lagi mengontrol emosinya karena juga ada isu lain yang dinilai telah melecehkan keluarganya. Kapolsek Selat AKP Gede Wali, menyatakan dari hasil pemeriksaan keduanya, kasusnya dipicu kesalah pahaman.”Pemicunya karena kesalah pahaman,”terang Gede Wali. Pihaknya masih memberi ruang bagi keduanya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. W-016

Bharata Harapkan Pejabat Mesti Ngerti Akses Pemerintah

GIANYAR- Fajar Bali Bupati Gianyar, A.A.G Agung Bharata menjadi Widyaiswara dalam sesi pembelajaran kepemimpinan bagi 40 orang peserta diklat Pim III Angkatan X LVI di UPT Laboratorium Perkebunan Propinsi Bali di DesaBedulu, Kecamatan Blahbatuh .

Pejabatpemerintah diharapkan mengerti dan mampu mengaplikasikan asas-asas kepemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai abdine gara dan pelayan FB/ARTAYASA Gung Bharata masyarakat. Hal ini penting terutama bagi pejabat eselon tiga yang memiliki posisi strategis karena berada di level middle manager, yang harus mampu mentranspormasikan berbagai kebijakan atasan (eselon II) kepada bawahanya (eselon IV dan staf) utamanya dalam memberikan pelayanan kepadama syarakat. Asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, mengutamakan kepentingan umum, transparan dan professional menjadi keharusan yang dipedomani dalam bekerja.

Pada kesempatan itu Bharata juga berharap kepada peserta diklat agar dalam bekerja.Nantinya senantiasa mampu memahami tupoksi sesuai posisi dan kewenangan yang dimiliki, peka terhadap kondisi. nilai-nilai budaya (kearifan lokal) dan permasalahan yang dihadapi masyarakat serta mampu bekerja secara out the box, atau dalam istilah Hindunya “Tat Twam Asi atau Tepo Seliro“.

Hal ini penting untuk diimplementasikan dalam bekerja sehingga berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Di hadapan peserta selaku penceramah Agung Bharata yang juga punya pengalaman birokrasi sebagai pejabat eselon IV dan III merumuskan kata kunci dalam bekerja, yakni Itikad baik yang artinya komit mensikap moral dalam bekerja yang berlandaskan ajaran agama (semua agama mengajarkan berbuat baik) .

“Resep saya untuk Saudara dalam bekerja adalah Tipiskanlah (minimalisir) masalah dan kepentingan pribadi, Jangan bertentangan dengan atasan karena tidak akan ada untungnya, jangan malu bertanya dan harus senantiasa belajar kepada alam karena alam tidak pernah bohong “, demikian pesan Agung Bharata mengakhiri ceramahnya.

Kepala BKD Kabupaten Gianyar, I Made Suradnya saat ditemui di sela-sela acara menyampaikan pelaksaan Diklat PIM III dan IV tahun anggaran 2013 diikuti oleh 120 peserta terbagi atas 3 gelombang atau angkatan.

Terdiri atas dua gelombang untuk eselon IV dan 1 gelombang untuk eselon III. Pelaksanaan Diklat dilaksanakan di UPT Laboratorium Perkebunan Propinsi Bali, Bedulu, Gianyar. Adapun Widyaiswara berasal dari Badan Diklat Propivinsi Bali. W-005

DAERAH

Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

Rencana Masuk ke Pasar Galiran Belum Pasti

Pedagang Pasar Galiran Resah Ditundanya pemindahan para pedagang Pasar Umum Galiran ke los yang baru membuat pedagang disana resah. Mengingat para pedagang yang berjualan di area terminal dan di jalan tersebut sampai saat ini belum mendapat kepastian pemindahan mereka.

SEMARAPURA-Fajar Bali Pedagang palen-palen, Ketut Riasa (54) mempertanyakan kapan dipindah ke lokasi baru.

Sebab sepengetahuannya pasar yang baru tersebut sudah serah terima dari kontraktor ke Pemkab Klungkung. “Serah terimanya saya dengar sudah dari kontraktor ke Pemkab Klungkung, kok kami (pedagang) belum juga dipindah,” tanya Riasa.

Hal yang sama juga dikatakan pedagang palen-palen Komang Eka (31). Pihaknya mngaku sudah tidak nyaman lagi berjualan di jalan masuk terminal Klungkung. “Jualan di jalan masuk terminal ini sangat tidak nyaman. Selain berdesakan juga kumuh sekali. Kami berharap segera dipindah ke los yang baru,” pintanya.

FB/SARJANA

4

FAJA R BALI

Pasar Umum Galiran rencananya diplaspas 18 Oktober, namun para pedagang belum masuk pasar terbesar di Klungkung ini

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Klungkung, Komang Dharma Suyasa, ketika dikonfirmasi Minggu(6/10) kemarin mengatakan untuk pemindahan pedagang terseut segera bisa dilaksanakan asalkan sudah ada

serah terima dari Bupati Klungkung. Saat ini posisinya baru serah terima dari kontraktor kepada Bupati Klungkung melalui Dinas PU. “Serah terima resminya belum dan Diskoperindag belum berani bertindak apa-apa, kalau sudah serah terima pasti

pedagang masuk los,” terang Dharma Suyasa.

Dikatakannya, pemlaspasan Pasar Umum Galiran sudah dipastikan pada 18 Oktober 2013 yang dipuput oleh sulinggih. Diharapkan, pedagang bisa bersabar, mengingat segala ses-

Sawah Kekeringan

uatunya masih sedang proses berjalan.

“Kami harap bersabar, pasar yang baru itu masih dalam tahap pemeliharaan, agar jangan nanti setelah masuk ada perbaikan, agar tidak keluar masuk,” tandanya. W-010

Ratusan Hektare Padi Terancam Gagal panen BANGLI-Fajar Bali Ratusan herktar sawah di daerah-daerah hilir di Subak Tampa Daha, Bebalang, Bangli mengalami kekeringan.Tanaman padi berumur (20 hari) terancam gagal panen. Kekeringan atau kekurangan air terjadi di semua areal Tempek, di Subak ini. Tak kurang sekitar 100 hektar total areal di hilir kekeringan.

Seorang petani di Tempek Uma Tai, Subak Tampa Daha I Made Janji kepada Fajar Bali, Minggu (6/10) kemarin mengatakan, hampir setiap mendapat giliran bertanam padi merugi dan mengalami gagal panen.”Saya hampir setiap tanam padi rugi sekitar Rp. 1,5 juta”, ujar Janji yang mengaku menggarap tanah seluas lebih kurang 1 hektar.”Bukan disini saja kekeringan di semua tempek, mengalami kekringan”, ujarnya. Janji mengatakan bila dirinaya harus bertanam palawija, juga susah, karena tanaman palawija juga tak bisa berproduksi bila kekeringan terjadi.

Karena itu dia pasrah dengan keadaan tersebut.

Wayan Subaga di Tempek Kuning, Subak Tampa Daha juga mengakui hal yang sama.

Dia sudah biasa mengalami gagal panen. Karena air memang susah sampai di daerah hilir.

“Saya hanya serahkan ke nasib saja, terkadang nasib bagus, ada hujan, tanamann padi saya bisa saya panen, sekarang ini saya khawatir gagal panen, bila seminggu lagi tak ada hujan”, ujarnya diamini petani lainnya I Nyoman Natra.

Kekeringan tersebut terjadi sejak sekitar 3 tahun belakangan ini. Kalau sebelumnya debit air mencukupi sampai ke daerah hilir. Tetapi mereka pertanyakan mengapa belakangan ini air tak sampai ke daerah hilir. “Apa yang menyebabkan air ini mengecil pak”, tanya Natra. Mereka mengncam bakal mengubah status tanahnya dari sawah menjadi tegalan, bila keadaan air terus

FB/SUMERTA

demikian.Menurut dia lebih baik bertanam jenis kayu-kayuan dibanding terus dihadapkan pada kekhawatiran gagal panen, sementara biaya produksi untuk itu kata mereka cukup tinggi.

Apalagi kini mereka harus ganti biaya mentraktor tanah, biaya rabuk, dan biaya lainnya, besar sekali biaya garap tanah sawah”, tambah Natra. Dalam fantuan Fajar Bali di lapangan ternyata areal di Tempek lainnya sjuga mengalami kekeringan.Sayangnya dalam kondisi debit air terbatas, petani berebut tanam padi, tulak sumur (tanam padi tidak pada musim tanmam).

Kelihan Subak Tampa Daha I Ketut Lanus belum berhasil dimintai keterangannya soal kekeringan tersebut. Sementara dari sumber lain mengatakan kekeringan sekarang ini lebih parah alias terjadi pada areal yang lebih luas. Dari masing-masing areal di tempektempek setidaknya kekeringan mencapai 100 hektar.”Disini saja sudah mencapai 15 hektare,” ujar sumber di Tempek Umatai, yang terdiri dari 7 tempek. W-002

GIANYAR- Fajar Bali Kegiatan Care Free Day (CFD) yang dilaksanakan setiap Minggu pagi di seputaran Tama Kota Ciung Wanara Gianyar, semakin atraktif. Selain mengemas beberapa kegiatan olah raga, mulai dari aeorbik, dance dan senam lansia, kegiatan CFD kini juga banyak diisi kegiatan – kegiatan lain, seperti pengobatan gratis serta perpustakaan keliling. Seperti pada kegiatan CFD, Minggu, (6/10), dalam rangka kegiatan Bulan Bakkti PemudaTahun 2013, DPD KNPI Gianyabekerjasama dengan Kantor Perpustakaan, Arsipdan

Dokumentasi (KPAD) Gianyar membagikan buku bacaan secara cuma – Cuma kepada pengunjung CFD. Ketua DPD KNPI Gianyar, I Nyoman Ariawan, SE mengatakan, kegiatan pembagian buku ini akan dilaksanakan setiap minggu selama bulan Oktober bekerjasama dengan KPAD Kabupaten Gianyar serangkaian kegikatan Bulan Bakti PemudaTahun 2013. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan minat baca masyarakat, dari kalangan anak – anak hingga dewasa. “Kegiatan pembagian buku ini merupakan salah satu

upaya KNPI untuk membentuk masyarakat yang gemar membaca,”terang Ariawan.

Ketua KPAD Kabupaten Gianyar, R. Hery Nurhancoko mengatakan, selama bulan oktober akan dibagikan sekitar 6000 exemplar yang akan dibagikan setiap minggu pada kegiatan CFD. “Hari ini, (6/10), kami membagikan 2500 exemplar buku,” terang Nurhancoko.

Nurhancoko menambahkan, jenisbuku yang dibagikan yakni tentang cerita anak – anak, kesehatan, anatomi tubuh, bacaan umum, hingga resep masakan bagi ibu – ibu. W-005

GIANYAR- Fajar Bali Istri para Duta Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama ko-

dari praktek kerja lapangan advokasi pemberdayaan masyarakat, mahasiswa Program Studi D IV Peminatan Gizi Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Menurut Yovita, dari hasil Survei Mawas Diri (SMD) diperoleh data bahwa riwayat dan kejadian hipertensi di Bangli masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan masih kurang pahamnya masyarakat akan pola hidup sehat.

Padahal kata dia, hipertensi bisa dicegah dengan rutin mengkonsumsi buah dan sayur serta rajin berolah raga.

Sebelumnya juga dilaksanakan sosialisasi manfaat dari mengkonsumsi buah dan sayur ke sekolah-sekolah dan masyarakat.“Kita berharap rang-

kaian dari kegiatan ini manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Utamanya masyarakat semakin sadar akan pola hidup sehat dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur serta rajin berolah raga”harapnya, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta pada kesempatan itu mengatakan, sangat mengapresasi positif kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa Program Studi D IV Peminatan Gizi Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar di Kabupaten Bangli.

“Kita berharap kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan, sehingga harapan nanti, jumlah penderita hipertensi di Bangli bisa terus ditekan”ucapnya. W-002

nomi Asia Pasifik (KTT APEC (KTT APEC) mengunjungiPuriUbud, Gianyar, Bali.

Dalamkunjunganitu, Mrs Hsia Cheng -Hsien, Istri perwakilan pemimpin ekonomi Chinese - Taipei bersama Ms. Hsia Cheng Lisa, Istri perwakilan Taipei Economic trade office ( TETO) diterima oleh tokoh Puri Ubud, Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Menurut Cok Ace, demikian Ketua PHRI Gianyar sering disapa para istri duta KTT APEC itu terkesan sangat kagum dengan suasana puri yang masih terawatt Bahkan, pihaknya berjanji nanti kalau ke Bali, pihaknya akan menginap di PuriUbud.

Mantan Bupati Gianyar itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan para istri Duta APEC tersebut.

Diharapkan, kunjungan itu memberikan arti tersendiri untuk perkembangan pariwisata di kampong turis, Ubud.

Sementaraitu, sejumlah kawasan wisata di Ubud belum ada kunjungan para duta APEC. Seperti Objek Wisata Monkey Forest DesaPadangtegal, Ubud belum mendapatkan kunjungan itu.

“Belum ada tamu Negara maupun para delegasi KTT APEC berkunjung,” kata Manager Monkey Forest, I Putu Suartika, Minggu.

Seperti diketahui sebelum ajang bergengsi Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) kawasan objek wisata Monkey Forest, Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud dibersihkan dari sampah.

Ia mengatakan selama ini di kawasan Monkey Forest memang sedang dikirimi sampah plastik. Jika ini dibiarkan secara otomatis akan membuat lingkungan tercemar.

“Ya kunjungan delegasi APEC pasti ada, untuk itu kawasan ini harus bersih,” jelasnya.

W-005

KNPI Gianyar Bagikan Buku Gratis

Istri Duta APEC Kagumi Puri Ubud

Cegah Hipertensi Dengan Buah dan Sayur

BANGLI-Fajar Bali Untuk mencegah dan menanggulangi hipertensi, Pemerintah Kabupaten Bangli bekerjasama dengan mahasiswa Program Studi D IV Peminatan Gizi Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar, Minggu (6/10) menggelar jalan sehat bersama dan konseling gizi.

Acara yang dipusatkan di lapangan Katen Mudita Bangli, dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Plh. Sekda Kab Bangli Bagus Rai Darmayudha, Pimpinan SKPD Kabupaten Bangli, siswa sekolah dan masyarakat umum.

Ketua panitia penyelenggara Yovita Dewi mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian

DAERAH

FAJA R BALI Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

5

Pintu Masuk Bali Dijaga Ketat

POTRET FAJAR BULELENG

Pelabuhan Gilimanuk Dijaga Personil Polisi Militer

Beberapa anggota Polisi Militer melakukan pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (6/10).

gendaraan motor maupun mobil juga diperiksa ketat.

Penjaan ketat yang dilakukan ini, berkaitan dengan kegiatan KTT APEC di Bali, menyusul setelah Bandara Internasional Ngurah Rai

ditutup sementara, selama kedatangan para pemimpin Negara peserta APEC. Ketika melakukan pemeriksaan, PM menemukan ada penumpang yang tak turun, lalu dilakukan pemeriksaan indentitasnya.

Kabupaten Buleleng yang baru saja disahkan di DPRD.”Kita coba datang langsung ke lokasi untuk melihat lebih dekat potensi apa yang bisa dikembangkan serta apa yang bisa pemerintah dukung untuk kemajuan desa,”ujar Suradnyana.

Dalam Perda RTRW kabupaten Buleleng, Desa Sudaji sama hal-nya dengan Desa Munduk telah diklasifikasikan sebagai salah satu Desa Wisata yang nilai-nilai kearifan lokal akan tetap dipertahankan sebagai daya tarik wisatawan asing untuk menikmati pesona alam Bali.”Perpaduan local wisdom dan keindahan alam menjadi andalan Buleleng untuk menarik wisatawan, kita berharap dampak positif dapat diterima

Buleleng,”terang Bupati yang dikenal akrab dengan awak media itu.

Hal senada juga disampaikan pelaku pariwisata Desa Sudaji Ketut Sansan, menurutnya jenis kepariwisataan berbasis alam (ecotourism) telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat Sudaji dan desa sekitarnya baik dalam hal lingkungan alam, budaya maupun ekonomi.

Ini disebabkan para wisatawan yang berkunjung lebih tertarik dengan kehidupan sosial masyarakat. ”Dengan pelayanan yang ramah dan kesederhanaan menjadi daya tarik sekaligus andalan promosi kita kepada wisatawan asing,”ujar Sansan yang juga pendiri Omunity Bali. W -008

Kembangkan Pariwisata Pedesaan, Bupati Lirik Ecotourism

FB/Agus

SINGARAJA – Fajar Bali Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan pentingnya pengembangan potensi pariwisata berbasis ecotourism sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Buleleng khususnya di desa-desa yang memiliki potensi keindahan alam serta kearifan budaya lokal yang masih alami.

Hal tersebut disampaikan Bupati Agus Suradnyana ketika melakukan kegiatan touring dengan menyasar Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Sabtu (5/10).

Kunjungan ke Desa yang dikenal dengan beras Sudaji-nya tersebut merupakan bentuk implementasi Pemerintah Daerah dalam menindak lanjuti terbitnya produk hukum Perda RTRW

Bupati Putu Agus Suradnyana melakukan kunjungan ke daerah wisata Pedesaan yang ada di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan

Dua penumpang tersebut selanjutnya diminta turun, untuk dilakukan pemeriksaan pada identitas di Pos KTP. Mayor CPM Edy Rahmanto selaku Pimpinan Operasi Denpom (Datasemen Polisi Mili-

FB/PRAMONO

NEGARA- Fajar Bali Sejumlah anak-anak masih usia dini dan Taman Kanak-Kanak, mengikuti lomba ketrampilan menata atau nanding canang sari.

Lomba tersebut serangkaian satu tahun Lembaga Pendidikan Anak Usia Disin (PAUD) dan TK Canang Sari di Wantilan Pura Jagatnatha Jembrana, Sabtu (5/10).

Selain digelar lomba nanding canang sari, nanding segehan, melafalkan Pura

Tri Sandya dan Peragaan Busana di Pura yang juga oleh anak-anak TK se Jembrana.

Menurut Ketua Pengelola PAUD Canang Sari, Ni Nyoman Ani Setiawarini mengatak meskipun PAUD/TK Canang Sari yang dipimpinnya baru berusia satu tahun, tetapi kiprahnya terus mengalami kemajuan baik dari sisi kualitas pendidikannya dan juga kuantitas peserta anak didiknya.

Dia sangat berharap,ke depan akan

FB/Agus

Kabupaten Buleleng yang terkenal akan berbagai ragam wisata alam yang tak kalah dengan daerah lain baik dari segi danau, pantai, air terjun serta keindahan terumbu karang yang begitu menarik untuk dipromosikan. Setelah Kabupaten Buleleng yang terkenal dengan julukan Kota Paji Sakti itu berhasil menggelar Buleleng Festival, kini kabupaten Buleleng yang dipimpin Bupati Putu Agus Suradnyana bersama wakilnya Nyoman Sutjidra, kini akan terus memajukan pariwisata Buleleng melalui penyelenggaraan promosi bahkan Buleleng bakal menggelar Festival Danau Buyan. Kegiatan Festival Danau Buyan yang akan diselenggarakan pada Bulan Mei 2014 mendatang diharapkan bisa memperkenalkan lebih jauh objek wisata Buleleng yang beraneka ragam. W-008

Korban Granat Bukit Catu Ditanggung JKBM

Caleg Asal Baluk Sampaikan Komitmen NEGARA- Fajar Bali Sejumlah Calon Legeslatif baik itu untuk tingkat DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi, asal Desa Baluk Kecamatan Negara melakukan pertemuan atau temu wirasa dengan masyarakat Baluk, di Wantilan Desa Baluk, Sabtu (5/10). Pertemuan tersebut digagas oleh Perbekel Baluk, I Ketut Suasana. Intinya, temu wirasa itu untuk menyampaikan komitmen bila mereka menjadi anggota DPRD. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri calon DPD RI asal Tabanan I Dewa Made Suamba Negara.

Para calon wakil rakyat yang hadir dan berkomitmen di depan masyarakat di antaranya, dari dapil Jembrana, Made Suarnayasa dari Partai Nasdem Jembrana, I Ketut Betawi Adnyasucita, I Komang Dekritase dari Partai Golkar, I Ketut Sudiarta dari Partai Hanura, I Mase Witania Semara dari PDI P, dan juga I Wayan Pinta Yadia dari Partai Hanura yang

lebih bertambah baik.

Kadis Dikporaparbud Jembrana, I Nengah Alit mengatakan pihaknya mendukung perlombaan semacam ini yang berkaitan dengan Ulang Tahun PAUD /TK Canang Sari. Bagi anak-anak atau muridmurid lulusan Canang Sari nanti, akan lebih mampu meweujudkan karakter bangsa yang baik serta berbudaya Bali. “Kami dukung program-program semacam ini, agar generasi yang akan dating, supaya benar-benar berkarakter serta bergunaa bagi bangsa dan Negara,” ulasnya.

Tampak pada lomba nanding canang sari, anak-anak cukup trampil menata bunga-bunga, porosan, obrog serta sarana lainnya. Hal yang sama ketika anak-anak mengikuri nanding segehan.

Anak-anak mampu menata letak-letak nasi yang telah diwarnai hitam, merah, putih, kuning serta warna brumbun (campuran), serta menata sarana segehan lainnya. Pada Lomba Trisandya, dilakukan di Madya Mandala Pura Jagatnatha yang diikuti 8 TK. Selanjutnya di Lomba Peragaan Busana ke Pura berjalan di atas panggung dan mendapat aplaus dari penontong. Dari keseluruh lomba, untuk lomba nanding Canang Sari dimenangkan TK Negeri Pembina Kecamatan Jembrana.

Kemudian lomba nanding Segehan disabet TK Wijaya Kusuma , lalu pada lomba peragaan busana ke pura diraih TK Canang Sari kategori putra dan kategori putrid diperoleh TK Kartika Udayana. W-003

Danau Buyan Kabupaten Buleleng

Memajukan Pariwisata, Buleleng Bakal Tampilkan Festival Danau Buyan

Para calon legeslatif asal Desa Baluk, bertemu dengan masyarakat desanya

Anak-anak adu Ketrampilan Nanding Canang Sari

Anak-anak TK ketika mengikuti lomba nanding canang sari dan lomba lainnya pada HUT pertama, PAUD/TK Canang Sari

ter) mengatakan operasi dan pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai, untuk memback up Satuan Polri untuk melakukan pengamanan serta mempersempit dari para pengacau yang hendak mengganggu keamanan di Bali.

Setelah bandara ditutup, dikhawatirkan para pengganggu keamanan akan masuk melalui jalan darat yakni salah satunya melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Pengamanan dan pemeriksaan ketat, tidak hanya dilakukan Pelabuhan Gilimanuk maupun Padangbai, tetapi juga disekitar masuknya ke lokasi yang dipakai untuk KTT APEC. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Gilimanuk kemarin,pihaknya tidak menemukan barang-barang berbahaya maupun orang yang dicurigai.

Sebelumnya, penjagaan ketat juga dilakukan di pesisir sepanjang pantai di Jembrana, yang salah satu lokasinya di Desa Candikusuma, Melaya serta Desa Medewi Pekutatan, yang dipasang zona pos pengawasan. Di pos tersebut dijaga personil Polsek serta Pol Air. W-003

FB/PRAMONO

NEGARA- Fajar Bali Pemeriksaan yang dilakukan PM bersama pihak kepolisian dari Polres Jembrana, dilakukan di pos 2 serta pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (6/10) kemarin. Tak hanya surat-surat kendaraaan yang diperiksa, sejumlah barang bawaan dari pen-

FB/PRAMONO

Pengamanan di jalur darat, termasuk salah satu pintu masuknya Bali, Pelabuhan Gilimanuk mendapat penjagaan dan pemeriksaan ketat oleh petugas keamanan. Selain dijaga ketat jajaran Polres Jembrana dan satu peleton TNI dari Kodim 1617 Jembrana, pemeriksaan terhadap kendaraan dan penumpang yang masuk melalui Gilimanuk, juga mendapat pemeriksaan ketat dari Satuan Polisi Militer (PM) dari Pomdam Bali.

akan maju untuk kedua kalinya ke kursi DPRD Bali.

I Wayan Pinta Yadia mengatakan pertemuan ini paling tidak, aparat serta masyarakat Baluk, mengetahui warga desa Baluk, mana yang menjadi calon legeslatif. Diharapkan kedepan, ada pertemuan lanjutan dengan mengundang tokohtokoh masyarakat. Harapannya, supaya para pemimpin serta tokoh-tokoh masyarakat dapat membantu melakukan sosialisasi pendidikan politik sehingga dapat tercapai pemilu yang bersih.

Sementara, Perbekel Baluk, I Ketut Suasana mengatakan pertemuan ini sebagai langkah sosialisasi bagi para calon legeslatif dari Baluk, supaya diketahui oleh masyarakat. Mereka menyampaikan komitmennya terhadap pembangunan desanya, serta masyarakatnya, apabila nanti sebagai wakil rakyat. W-003

ok j o P sa De TABANAN-Fajar Bali Desa Pakraman Bongan Puseh, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan rencananya membahas batas wilayah masing-masing banjar pakaraman. Sebelum pembahasan itu final, untuk sementara DP Bongan Puseh menyetop investor pengembang masuk DP Bongan Puseh.

Hal itu ditegaskan oleh Bendesa Pakraman DP Bongan Puseh, Anak Agung Sumerta, Minggu (6/10 ) kemarin. Dijelaskan, pihanya mengagendakan pembahasan masalah tapal batas di masing-masing banjar pakraman dalam kurung waktu dua minggu kedepan.

“Sebelum Hari Raya Galungan kita agendakan pembahasan batas wilayah masing-masing banjar adat

TABANAN-Fajar Bali Kondisi I Nyoman Budayasa (13) salah satu korban ledakan granat di Bukit Catu, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti sudah membaik. Meski sudah membaik, hingga Minggu (6/10) kemarin Budayasa masih menjalani perawatan di BRSUD Tabanan.

Direktur BRSUD Tabanan, dr. I Nyoman Susila M.Kes mengatakan kondisi Budayasa membaik dan sudah mulai mobilisasi.

Ia dirawat di ruangan Cempaka. “Mungkin besok ( Senin ini –red ) pasien boleh pulang,” jelas dr Susila. Ditambahkanya, berdasarakan pemeriksaan medis tidak ditemukan serpihan baik di wajah maupun di badan pasien. Hanya luka yang diderita di pelipis kanan di atas mata.

“Tidak kami temukan serpihan, mata juga tidak apa-apa,” tandas Susila yang dihubungi kemarin . Meski kondisi Budayasa sudah membaik, sejauh ini belum diperbolehkan dijenguk oleh sembarang orang. “Karena masih diisolasi di ruangan Cempakan,” tandasnya. Terkait biaya pengobatan, dr Susila menegaskan biaya pengobatan Budayasa seluruhnya ditanggung JKMB (Jaminan Kesehatan Bali Mandara).

Hingga kemarin, Budayasa tetap mendapatkan pengawasan dari aparat kepolisian. Tampak dua aparat kepolisian berjagajaga di depan ruangannya.

Beberapa pejabat sempat menjenguk Budayasa ke BRSUD Tabanan, selain Kapolres Tabanan AKBP Dekananto, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta juga berkesempatan menjenguk Budayasa, Sabtu malam (5/10) sekitar pukul 20.00 Wita.

Budayasa tiba di BRSUD Tabanan sekitar pukul 12.15, Jumat (4/10 ) lalu. Ia dilarikan ke BRSUD Tabanan karena menjadi korban meledaknya grandat di kebun stroberry milik Wayan Puja ( 58) Bukit Catu, Desa Candikuning, Baturiti .

Sementara itu temanya Budayasa, Yesi Puspa (14) meninggal dunia akibat terkena ledakan granat yang terjadi sekitar pukul 09.30 Wita itu. W-004

FB/Doni

Rancang Batas Wilayah

Desa Pakraman Bongan Puseh Stop Pengembang pakraman,” jelas Sumerta.

Dalam pembahasan tersebut nantinya juga akan dibahas mengenai investor pengembang yang ada di DP Bongan. “Jadi sebelum adanya keputusan final mengenai batas wilayah masing-masing banjar adat pakraman. Untuk sementara kami menyetop pengembang baru masuk ke wilayah DP Bongan Puseh,” jelasnya.

Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Karena selama ini, para investor khususnya pengembang perumahan sudah mentaati peraturan yang ada di DP Bongan Puseh.

“Sejauh ini seluruh pengembang sudah melaksanakan kewajibanya dengan baik. Khususnya masalah kontribusi ke Desa

Pakraman Bongan Puseh,” tambah Sumerta. Dikatakan, ada sekitar 10 pengembang yang menanamkan modalnya di DP Bongan Puseh.

Upaya menyetop pengembang untuk sementara masuk ke DP Bongan Puseh juga merupakan upaya menekan alih fungsi lahan yang selama ini deras terjadi.

Menurut pantauan Koran ini, wilayah Bongan khususnya DP Bongan Puseh menjadi daerah strategis bagi para pengembang perumahan.

Sebagai penyangga kota Tabanan, harga tanah di DP Bongan Puseh pun setiap saat terus berubah.

Kini kisaran tanah di wilayah ini sudah mencapai Rp 80 sampai Rp 100 Juta per are. W-004

6

SENIN, 7 OKTOBER 2013 | TAHUN XIV

SENIN, 7 OKTOBER 2013 | TAHUN XIV

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kedonganan

7

FB/HERY

Mendorong Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. holders. Kemudian juga untuk melindungi, melestarikan, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya semberdaya alam dan sistem ekologi secara berkelanjutan. ‘ Mungkin bisa lebih jelaskan mengenai penggunaan wilayah pesisir di wilayah Kabupaten Badung?

Untuk penggunaan wilayah pesisir khususnya di daratan pesisir, arahnya adalah untuk akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata.

Permukiman, perdagangan dan jasa serta pertanian terintegrasi. Sedangkan penggunaan Pantai dan Perairan lebih ke wisata alam laut, water sport dan rekreasi serta perikanan tangkap/perikanan budidaya, dan budidaya rumput laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan saat mengunjungi dermaga Kedonganan

K

e m a j u a n p e rke m b a n ga n pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung, dapat bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan. Hal ini menjadikan semangat bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk melengkapi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kawasan Minapolitan Kedonganan (Surat Keputusan

Bupati Badung Nomor 1699/02/ HK/2011). Dengan terwujudnya pelabuhan perikanan Kedonganan, maka nantinya diharapkan akan memudahkan tahap pembangunan pelabuhan perikanan Kedonganan.

Sehingga dapat mempercepat penataan kawasan perikanan tersebut menjadi kawasan minapolitan di Kabupaten Badung, dan diharapkan menjadi Daya Tarik Wisata

(DTW) baru, berupa kuliner/kedai pesisir yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan/pesisir.

Lantas sudah sejauh mana perkembangan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Badung, mengingat ? Berikut wawancara tim Fajar Mangupura bersama Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Badung, Ir. I Made Badra, MM.

Bisa terlebih dahulu dijelaskan, terkait arah kebijakan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir?

Kebijakan Pemkab Badung sangat jelas, yang pertama adalah untuk menumbuhkan peran serta nelayan secara mandiri berkelompok , dan tangguh dalam mengelola usa-

Mengoptimalkan Potensi Masyarakat Pesisir

hanya. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan serta distribusinya (akses pasar), melalui bantuan sarana Prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya, kelompok. Bantuan penguatan modal bagi pemasar serta pengolah produk perikanan, melalui program pump. Memperluas informasi pasar, mempermudah prosedur perijinan serta mengembangkan kemitraan

FB/HERY

usaha. Menjaga kelestarian sumber daya dukung fungsi lingkungan perairan. Serta yang kemudian tidak kalah pentingya adalah tidak memungut retribusi terhadap kegiatan di sektor Perikanan dan Kelautan sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Kelautan RI. Implikasi pentingnya peranan wilayah pesisir bagi pembangu-

nan di Badung?

Sangat jelas implikasinya, yakni kontribusi yang nyata bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mendorong upaya pengelolaan wilayah pesisir secara Terpadu untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, dan Ekonomi, serta meningkatkan keharmonisan dan sinergi Antar pemerintah dgn stake-

FB/HERY

Sekda Badung Kompyang R. Swandika saat bertemu dengan Kelompok Nelayan Putra Bali Kedonganan untuk membahas mengenai penataan kawasan pesisir pantai Kedonganan menjadi kawasan Minapolitan di Puspem Badung. pertemuan Bupati Badung diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat IB Yoga Segara, Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta SKPD terkait dengan Tokoh Masyarakat Desa Adat Kedonganan yang dipimpin langsung Bendesa Adat Kedonganan I Ketut Puja, didampingi penglingsir Guru Made Sumantara, Ketua BPKP2K I Wayan Merta, para kelian adat dan dinas serta Kelompok Nelayan Putra Bali Kedonganan membahas mengenai penataan

kawasan pesisir pantai Kedonganan bertempat di Puspem Badung.

Berkenaan dengan rencana penataan dan pemeliharaan pesisir pantai Kedonganan oleh Desa Adat Kedonganan, Sekda Kompyang R. Swandika menyambut baik dinamika serta aspirasi tokoh masyarakat Kedonganan yang memiliki semangat kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Bupati Badung sejak awal sesuai visi melangkah bersama membangun badung telah menetapkan kebijakan untuk senantiasa

melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Sebagai wujud kebijakan yang pro rakyat guna mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan, Bupati telah merumuskan sejumlah instrument kebijakan selain dalam bentuk penyisihan pajak dan retrebusi juga memberi kewenangan pengelolaan potensi pesisir sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibagian lain Sekda Kompyang R. Swandika mengajak masyarakat khususnya pelaku usaha kuliner untuk senantiasa melaksanakan kewajiban

pajaknya. “Sesuai peraturan perundang-undangan pajak itu merupakan keharusan karena itu titipan dari konsumen yang harus disetorkan ke kas daerah,” jelasnya.

Sementara itu Bendesa Adat Kedonganan I Ketut Puja menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemkab Badung yang dinilai telah memberikan keleluasaan sehingga masyarakat Kedonganan mampu meningkatkan ekonominya. Ini dibuktikan dari rekomendasi Bupati Badung yang memberikan Desa Adat Kedonganan untuk mengelola 42 café yang ada di pesisir Kedonganan.

“Kami masyarakat Kedonganan sangat berterima kasih kepada Pemkab Badung, karena berkat pengelolaan café tersebut perekonomian masyarakat Kedonganan menjadi meningkat,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua BPKP2K (Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan) I Wayan Merta. Ia menyebutkan bahwa dengan ditetapkannya Kedonganan sebagai Kawasan Minapolitan yang didukung aktivitas nelayan, kedepan pesisir Kedonganan akan dikembangkan pula menjadi kawasan mina wisata. W-014

Untuk saat ini sudah sejauh

Jika bicara pengembangan, pasti akan berkaitan dengan pembangunan fasilitas pendukung. Lantas fasilitas pendukung apa saja yang dibangun, khususnya di TPI Kedonganan?

Benar sekali, untuk fasilitas pendukung TPI Kedonganan diantarnya adalah pembentukan learning centre bagi masyarakat nelayan di Tanjung Benoa-Kuta Selatan.

Toko serba ada ( menjual sembako bagi nelayan). Pembangunan pasar ikan higenis dan cold storage. Pembangunan spbn sebanyak 2 unit.

Pembangunan klinik bisnis.

Pembentukan koperasi simpan pinjam. Peningkatan peran Pokmaswas (kapal patroli). Instalasi pengolahan limbah terpadu. Pengawasan mutu hasil perikanan.

Pembangunan balai kelompok nelayan. Pembangunan pelabuhan perikanan pantai kedonganan.

Serta pembangunan kantor TPI/ PPI serta kantor Polair.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Daya Tarik Wisata Baru, Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Melibatkan Desa Adat sebagai Pilar Adat dan Budaya KABUPATEN Badung memiliki potensi ekonomi yang ngegara-gunung, selain mempunyai potensi di bidang pertanian, industri kecil dan kerajinan, juga potensi ekonomi masyarakat pesisir yang begitu kental dengan aktivitas kehidupan nelayannya.

Dalam upaya optimalisasi potensi ekonomi khususnya masyarakat pesisir, Pemkab Badung berkomitmen untuk memberdayakan segenap potensi di kawasan pesisir dengan melibatkan Desa Adat sebagai pilar adat dan Budaya di Kabupaten Badung.

Menyadari potensi ekonomi masyarakat pesisir sangat potensial untuk dikembangkan, Pemkab Badung akan terus berinovasi dan berkreasi serta bersinergi dengan program pemerintah pusat sehingga berbagai potensi ini dapat dikelola secara cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks itu pula, dalam upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat pesisir di Kedonganan, Pemkab Badung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada telah dimasukkan kedalam kawasan pariwisata yang nantinya dapat dikembangkan menjadi kawasan Minapolitan.

Demikian terungkap saat

Untuk merealisasikan itu semua, tentunya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah memiliki Program dan kegiatannya.

Bisa diceritakan?

Untuk program diantaranya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.. Program pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. Program pengembangan budidaya perikanan. Program pengembangan perikanan tangkap. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi perikanan. Dan program peningkatan penerapan teknologi tepat guna.

mana perkembangan keberadaan TPI (Tempat Penampungan Ikan) di Kedonganan?

Saat ini terdapat 2 (dua) buah TPI/PPI. TPI dermaga perikanan Tanjung Benoa dibangun tahun 2008 melalui dana APBN (Rp 2,4 M) yang dikelola oleh koperasi nelayan Segaraning Harum. Kemudian TPI Kedonganan yang dibangun tahun 2012 melalui dana APBD (Rp 1,8 M) serta pembangunan pelabuhan Perikanan melalui APBN (2013) sebesar Rp 14 M. Untuk TPI Kedonganan dikelola Koperasi Nelayan Mina Segara.

BERLATAR belakang intensitas bongkar muat hasil tangkapan para Nelayan cukup tinggi serta menimbulkan biaya tinggi. Maka dipandang perlu adanya infrastruktur pelabuhan perikanan. Tidak hanya itu saja, alasan lainnya adalah lantaran belum adanya sarana prasarana pelabuhan perikanan yang memadai, maka sejauh ini kondisi lalu lintas di perairan pun sangat tidak kondusif. Bahkan ketika musim angin barat yang sangat kencang dating, Nelayan mengalami kesulitan untuk menambatkan Perahunya. Imbasnya pun kualitas hasil tangkapan para nelayan mengalami penurunan.

“Belum adanya manajemen pengelolaan pelabuhan sehingga masih terjadinya pencatatan hasil Produksi perikanan tangkap yang kurang valid. Perlu upaya peningkatan kinerja pelabuhan Perikanan kedonganan

untuk mendukung program Blue economic melalui triple track strategy (progrowth, Pro-poor, pro-job, pro-environtment). Itulah beberapa alasan kenapa perlunya dibangun pelabuhan perikanan,” jelas Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. Selain berbagai alasan tersebut, apakah ada tujuan lain dengan dibangunnya pelabuhan? Menurut Made Badra, maksud dari pembangunan pelabuhan perikanan Kedonganan lebih difokuskan untuk menunjang penataan kawasan Perikanan menjadi kawasan minapolitan (industrialisasi perikanan) di Kabupaten Badung. “Kawasan ini juga diharapkan merupakan daya tarik Wisata baru sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kedonganan. Tidak hanya

itu, pembangunan pelabuhan juga untuk mewujudkan kawasan minapolitan (industrialisasi perikanan).

Melalui Kawasan yang tertata, pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas Produksi dan kesempatan kerja bagi masyarakat di pesisir,” terang Made Badra.

Bagaimaan dengan dasar hukumnya? Kembali dijelaskan Made Badra, untuk dasar hukumnya diantaranya Permen KP nomor 12/ men/2010 tentang minapolitan, Kepmen KP nomor 32/men/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan Kabupaten Badung : Kedonganan sebagai kawasan minapolitan Perikanan tangkap. Kepmen KP nomor 18/men/2011 tentang pedoman umum Minapolitan. SK Bupati Badung nomor 1699/02/ hk/2011 tentang kawasan Minapolitan kedonganan. SK Bupati Badung nomor 1818/02/hk/2011 tentang pokja Kawasan minapolitan Kabupaten Badung. Surat persetujuan Bendesa Adat Kedonganan nomor 01/DAK/SII/2011 tentang persetujuan pembangunan sarana Prasarana kawasan minapolitan di pantai kedonganan. “MC0 dilaksanakan tanggal 3 mei 2013 terjadi perubahan pekerjaan yang dilakukan lewat addendum (tanggal 25 Juni 2013),” sebut Badra.

Dari addendum terjadi perubahan mekanisme kerja, lanjut Badra, penggunaan ponton dirubah menjadi tongkang karena dari hasil

MC0, Ponton tidak mampu untuk memancang tiang sampai di ujung trestle karena kondisi pasang surut yg mengharuskan melakukan revisi terhadap pelaksanaan case way2.

Sementara untuk pekerjaan case way direncanakan 52 meter menjadi 100 meter, pekerjaan trestle yang direncanakan 105 meter. “Sementara untuk pelaksanaan dermaga tidak mengalami perubahan,” sebutnya.

Kemudian masih menurut Made Badra, dari sisa pagu dana hasil pelelangan akan dilakukan penataan parkir berupa pavingisasi untuk memperlebar areal parkir di sepanjang TPI Kedonganan, pembuatan drainase, penyambungan telepon, penambungan baru dan penambahan daya listrik serta penataan di bagian kiri dan kanan cause way. W-014

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pengembangan UMKM PEMERINTAH Kabupaten Badung melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung berupaya mengintegrasikan unsur Pemerintah, komunitas, teknologi, serta manajemen dalam suatu sistem perencanaa secara terpadu.

Semua itu tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati serta ekosistem wilayah Pesisir dalam suatu siklus yang berkesinambungan.

Tidak hanya itu saja, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM, inovasi baru untuk menggerakan perekonomian masyarakat pesisir dalam mengelola potensi, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan memang perlu dilakukan. “Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir akan lebih efektif bila disenergikan dengan pembangunan UMKM yang berbasiskan kearifan lokal. Dan juga upaya pemberdayaan dan pengembangan koperasi nelayan, sebagai pusat learning centre untuk meningkatkan sumber daya manusia (nelayan),” jelas Made Badra.

Jika kemudian berbicara pem-

berdayaan masyarakat pesisir, tentunya akan bersinggungan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Lantas apa saja yang perlu dikembangkan? Menurut Made Badra, untuk jawaban dari pertanyaan itu adalah dengan adanya beberapa pengembangan dan pembangunan seperti koperasi nelayan, kedai pesisir/ klinik bisnis, SPDN (solar packed dealer bagi nelayan ), pembangunan pasar ikan segar/ cold storage, pembangunan dermaga perikanan pantai, pengembangan kapasitas nelayan, pembangunan learning centre bagi nelayan,

Usulan Kegiatan Tahun 2014

bimbingan teknis bagi nelayan, regenerasi nelayan serta peningkatan nilai tukar nelayan.”Dan semuanya itu secara bertahap telah diwujudkan oleh Pemkab Badung,” jelasnya sembari menambahkan, prasarana kelautan dan perikanan yang telah dimiliki Badung diantaranya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

“PPI Tanjung Benoa dilengkapi dermaga dan SPDN. Untuk PPI Kedonganan dalam preses pembangunan dermaga, serta sudah dilengkapi dengan SPDN, pasar ikan. Serta pemangkalan nelayan dilengkapi balai kelompok nelayan,” tutupnya. W-014

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Kedonganan UNTUK memaksimalkan pembangunan di wilayah pesisir Badung Selatan, Pemkab Badung telah merancang beberapa usulan kegiatan di tahun 2014.

Salah satunya adalah dengan memohonkan anggaran melalui dana APBN. Seperti disampaikan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. Permohonan anggaran ke pusat tersebut berupa TP/DAK (2014) yang diantara kegiatanya adalah untuk pembangunan perluasan areal pelabuhan Perikanan Kedonganan melalui pengurugan/revetment. “Serta untuk menambah panjang dermaga lagi 60 meter untuk memperluas areal sandar kapal diatas 30 GT dan untuk pembangunan kolam labuh dan break water,” jelas Made Badra.

Bagaimana dengan manajemen pengelolaannya? Dijelaskan Badra, Pelabuhan perikanan Kedonganan merupakan aset pemerintah pusat yang ada

di daerah, maka pengelolaan pelabuhan perikanan Kedonganan dilakukan oleh UPT PPI/TPI Kedonganan dengan Desa Adat Kedonganan. “Sedangkan untuk Keamanan di kawasan pelabuhan Perikanan kedonganan, atas kordinasi antara Pecalang Desa Adat, Polair, Syahbandar dan

Pokmaswas, serta petugas PPI Kedonganan,” sebutnya.

Sementara itu pada pembangunan fisik (yang bersumber dari APBN) pada tahun 2013 ini, dijelaskan Made Badra nilai kontraknya, Rp. 13.173.457.163, dengan penyedianya : PT. Suramadu – Tata Raya, Kso dengan

waktu pelaksanaan 30 April – 25 November 2013 (210 hari kalender). “Konsultansi pengawasan (bersumber dari APBD) Nilai kontrak : Rp. 265.810.000,-, Penyedia : PT. Arthacons, qaktu pelaksanaan : 30 April – 25 November 2013 (210 hari kalender),” jelasnya sembari menambahkan untuk Realisasi fisik dan keuangan s/d 23 September 2013. Tarrget fisik 86,48 %.

Realisasi fisik 81,74 %, realisasi keuangan 64,60 %.

“Terjadinya defiasi negatif antara target dan realisasi fisik, diakibatkan karena pengaruh lapangan (derasnya arus air laut yang menyebabkan tertundanya pengecoran beton pada bagian Bawah tiang pancang) percepatan memenuhi target dilakukan dengan menambah tenaga kerja (man power), melaksanakan lembur, merubah sistem kerja. Namun di prediksi penyelesaian sesuai target yakni pada akhir bulan Nopember,” tutup Made Badra. W-014

Sinergi Masyarakat Bersama Pemerintah Badung Bersama-sama Menata dan Mengelola Pantai

PEMERINTAH Kabupaten Badung sangat memberikan peluang bagi masyarakatnya, untuk berpartisipasi membangun daerahnya. Sesuai motto Melangkah Bersama membangun Badung, dapat dilihat dari dilibatkannya masyarakat pesisir untuk berpartisipasi menata dan mengelola pantainya.

Kebijakan Bupati Badung AA Gde Agung ini, dapat dilihat ketika beliau memberikan kepada Desa Adat sebagai pemangku kebijakan setempat, dalam rangka untuk menata pantai dan mengelola pantai, (salah satu contohnya pengelolaan di Desa Adat Kedonganan, Jimbaran dan Kuta). “Ini memberikan

peluang atau partisipasi masyarakat bersama pemerintah untuk menata dan memanfaatkan pantai,” ujar Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Ir. I Made Badra, MM. Segala hal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan peruntukannya, lanjut Badra, akan dijelaskan di regulasi yang akan mengatur tentang zonasi yakni pada penetapan KKP. Disamping nantinya akan ada zone ekonomi, juga ada zone budaya, dan ini sangat erat kaitannya dengan budaya agama Hindu. “Pentingya keterlibat masyarakat dan Desa Adat, adalah salah satunya menentukan fungsi pantainya

untuk Melasti, karena di tiaptiap pantai pewidangan pasti

sudah ditentukan mana daerah melastinya dan mana daerah

kuburannya,” ujar Badra.

Kemudian yang juga tak terlupakan adalah, mengenai space untuk public agar jangan sampai dikomersialkan. Untuk persoalan yang satu ini, Badung sangat peduli kepada masyarakatnya sehingga ada public space yang bisa dimanfaatkan untuk semua orang. “Jangan sampai masyarakat mengeluh pantainya di kapling dan tidak ada tempat untuk bermain bagi anak-anak, dan space social itu harus disiapkan juga.

Artinya, konten kearifan lokal di masing-masing desa adat harus ada dan itu akan kita akomodir,” urainya.

Dengan nantinya akan ada

KKP, maka disana pulalah akan dijabarkan mengenai zonasi dan peruntukkannya. Zonasi itu diantaranya ada kawasan konservasi, zonasi kawasan umum, zonasi alur laut dan zonasi tertentu. “Ini yang nanti dilihat sejauh mana fungsifungsi yang bisa diakomodir.

Misalnya mengenai pemanfaatan tertentu di kawasan teluk, dimana syarat kawasan konservasi itu tidak boleh diganggu gugat. Salah satu contohnya adalah Tahura, itu harga mati tidak boleh diganggu, bahkan pemerintah justru harus menambah lagi dan inilah yang akan kita perkuat,” jelas Badra. W-014

PENDIDIKAN

8 Lomba Tari Bali Diikuti Pelajar Se-Denpasar

FAJA R BALI

Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

Aksi Juggling dan Sexy Dancer

Event Awal akan Dijadikan Kalender Tahunan DENPASAR- Fajar Bali Taman Budaya Denpasar ‘diserbu’ siswa SD- SMP dan SLTA. Namun bukan melakukan demo tapi mereka mengikuti lomba tari pelajar yang digelar di Kalangan Ayodya, Taman Budaya.Denpasar. lomba yang melibatkan SD, SMP, SMA/SMK dan sanggar se-Kota Denpasar, diikuti lebih dari 125 peserta..Lomba tersebut yang dibuka Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Bali, Ketut Suastika.

Menurut Suastika, kompetisi tari ini melombakan tiga kategori tarian yakni, tari baris tunggal tingkat SD diikuti 73 peserta.

Lomba tari angsana tingkat SMP se- kota Denpasar diikuti 27 peserta dan lomba tari gadung kasturi tingkat SMA/SMK diikuti 25 peserta. Sementara para peserta lomba yang menampilkan tiga kategori tarian di Kalangan Ayodya, Taman Budaya, dinilai oleh tiga dewan juri.

Di antaranya Dr Ni Made Wiratini, S.St, MA, I Ketut Rena S.St, M.Si, dan Ni Putu Setia Rini, S.Sn. Lebih jauh Suastika menyatakan, bahwa tujuan lomba ini adalah merupakan upaya pembinaan maupun upaya pengembangan di bidang kesenian dan sekaligus untuk meningkatkan aktivitas di Taman Budaya. “ Dalam lima tahun terakhir ini, Taman Budaya terus berbenah diri termasuk beberapa sarana penunjangnya. Sebab di Taman Budaya ini, banyak sarana penunjang seperti misalnya sound system, lampu dan peralatan lainnya yang harus diperbaiki atau ditingkatkan kondisi maupun kualitasnya.

Jadi penambahan maupun perbaikan yang dilakukan itu, perlu disampaikan disini agar masyarakat luas mengetahui secara jelas bahwa sarana itu tidak hanya untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) akan tetapi diharapkan akan terus bergairah untuk menggelar berbagai kegiatan. Seperti latihan tari, melukis, dan gamel gratis yang sudah dilakukan disini, “ imbuhnya. I Wayan Andra Septawan, S.S.Kar, M.Si selaku Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPT Taman Budaya Bali mengatakan, lomba ini untuk realiasi program Taman Budaya dari gawe seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPT Taman Budaya Tahun Anggaran 2013.

“Selain itu, tujuan sebagai pelestarian dan pengembangan seni budaya, “ jelasnya di sela-sela lomba berlangsung. Dari ketiga tarian tersebut yang dipilih dari segi pelestarian, lombakan tari baris.

Dari segi pengembangan, dipilih tari angsana, dan dari tari gadung kasturi. Sebab, tari angsana itu tarian baru dan Tari gadung kasturi, juga mesti terus disosialisasikan kepada masyarakat. “Artinya kita memberikan wadah untuk mengembangkan tarian itu di masyarakat lewat even seperti ini, “ terangnya.

Kepala UPT Taman Budaya Bali Mantaragandhi menambahkan, lomba ini adalah satu kegiatan awal yang diharapkan pada tahun anggaran 2014 akan bisa menjadi kalendar kegiatan tahunan. ” Kita juga akan mengajak dinas kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan yang mempunyai akses kesana, yang pada intinya untuk lebih bisa ikut meramaikan kegiatan itu di Taman Budaya,“ ungkap Gandhi. W-017

Siswa SMKP Dwi Tunggal dan SMKN 1 Tampil Memukau

FB/IST

TABANAN - Fajar Bali Aksi para siswa dari dua sekolah dalam pertunjukkan car free night #3 di sepanjang jalan Pahlawan Tabanan berlangsung meriah, Sabtu (5/10). Dua sekolah bertetangga seakan tak mau kalah ketika diminta tampil mengisi acara yang digagas Polres Tabanan. SMK Pariwisata Dwi Tunggal tampilkan aksi juggling dan dua siswi sexy yang merupakan model.

Sementara SMK Negeri 1 Tabanan tampilkan sexy dancer dan model

Sederetan dancer terdiri dari SMK Pariwisata Dwi Tunggal dan SMKN 1 Tabanan sedang action di stage

kebaya. Penampilan para siswa ini mampu memikat seratusan penonton.

Car free night #3 Sabtu malam menampilkan dua panggung utama, mengingat banyaknya komunitas seni yang datang mengisi acara.

Banyak atraksi yang disuguhkan, selain pagelaran musik, ada pula komunitas mobil remote control, aksi mobil dan motor ekstrime.

Sementara anak-anak sekolah mengambil tempat di panggung kedua, di depan Mapolres Taba-

nan. Paling menarik dan membuat penonton terpana dengan tepuk tangan membahana adalah penampilan sexy dancer SMKN 1 Tabanan. Mereka tampil atraktif, meski mengaku diminta tampil dadakan.

Usai sexy dancer, SMKN 1 Tabanan juga menampilkan model kebaya. Mereka seolah model profesional melenggak-lenggok di atas catswalk. Puluhan fotografer amatir yang memadati Jalan Pahlawan tampak mengarahkan mata len-

sanya menuju anak-anak sekolah ini. Tak kalah sengit, penampilan dari SMK Pariwisata Dwi Tunggal juga mendapat applaus penonton.

Mereka menampilan dua orang model fotografi dan lima orang bartender lengkap dengan aksi jugglingnya.

Lima orang siswa yang memainkan botol itu di antaranya Ari Setiawan, Wisnu, Romi, Santika dan Wahyu. Kelimanya secara bergiliran menampilkan kecakapan mereka memainkan botol minu-

Telah Dilakukan Peninjauan Lokasi

man. Terlihat menarik, karena beberapa botol diisi sumbu untuk menghidupkan api.

“Kami senang, kami bahagia dilibatkan dalam Car Free Night ini. Biasanya kami latihan di lapangan, ajang ini sekaligus menjadi latihan mental bagi kami untuk mengikuti lomba juggling,” ungkap Ari Setiawan. Acara pentas senin Car Free Night #3 akhirnya dituntaskan dengan pentas musik dari beberapa grup band sekolah serta anak kuliahan. W-004

FB/HERU

Pendidikan Mapindo akan Dikembangkan ke Flobar NTT Pelajar ikut berkompetitif dalam lomba tari di Taman Budaya Denpasar

Pascasarjana MM Stie Triatma Mulya untuk Pemenuhan SDM MANGUPURA-Fajar Bali Program Pascasarjana Magister Manajemen (MM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Triatma Jaya, merupakan program pendidikan S2 yang dirancang guna memenuhi kebutuhan SDM yang potensial. Ketua Program Pascasarjana MM Stie Triatma Mulya, Dr., I Ketut Putra Suarthana, MM., di ruang kerjanya akhir pekan lalu mengatakan, pemenuhan SDM ini untuk menjawab tuntutan dunia bisnis yang berkembang dengan sangat pesat.

Tujuan pelaksanaan Program Studi (Prodi) MM, dapat dibedakan menjadi tujuan khusus dan umum.

Tujuan umum menurut Suarthana, memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan melalui berbagai kegiatan model proses mengajar pada MM Pascasarjana. Sehingga memiliki kemampuan akademik dan menejerial di bidang manejemen bisnis yang dihadapinya.

Selain itu, para lulusan diharapkan akan memiliki kemapuan meneliti yang handal, yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dunia bisnis. Tujuan khusus, meningkatkan wawasan bisnis, sehingga mampu membuat satu analisis bisnis yang didasarkan pada berbagai pendekatan dan teori manajemen bisnis.

Meningkatkan kemampuan peserta didik, dalam hal mengenali, menciptakan dan memanfaatkan peluang secara profesional dalam perencanaan dan pembangunan. Mempertajam analisis manejemen melalui pendekatan teoritis dan empiris, dalam bentuk penelitian di bidang manejemen.

Meningkatkan kemampuan meneliti, menganalisa masalah manejemen bisnis, dengan lebih saintifik, dengan taraf kemampuan, sikap dan keterampilan di atas jenjang S1. Suarthana juga menuturkan, perkulihan pada Prodi Magister Manajemen program pasacsarjana Stie Triatma Mulya, menggunakan sistem semester yang berlangsung selama 4 semester.

Setiap mata kuliah akan dibina oleh tim pengajar yang terdiri dari beberapa dosen dengan seorang penaggung jawab mata kuliah. Setiap tatap muka berlangsung selama 160-120 menit efektif. Dengan perhitungan jumlah tatap muka dan waktu belajar didasarkan pada asumsi bahwa 2 SKS setara 50 menit tatap muka.

Metode pengajaran di kelas menggunakan berbagai metode kelas konvensional. Latihan disdikusi kasus tugas karya tulis dan seminar. Sedangkan metode kuliah, kata Suarthana, menyampaikan pengetahuan konseptual teoritis, tentang mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan ilmu lainnya.

Khusus metode diskusi seminar, adalah metode belajar mengajar, dengan mendiskusikan kasus atau masalah yang aktual.

Tentang kuliah tersebut yang telah disiapkan oleh tim pengajar.

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan manjerial yang profesional, serta didukung para dosen tetap dan dosen luar biasa.

Fasilitas pendukung proses pembelajaran, gedung yang terglong megah, dilengkapi ruang kelas dan diskusi ber-AC. Laboratorium komputer dan internet, ruang perpustakaan, handout, auditorium serta kafetaria, ujar Suarthana. R-008

MANGUPURA-Fajar Bali Keeksisan Maanajemen Pariwisata Indonesia (Mapindo) yang dikelola Ketua Yayasan Mapindo, Dr., I ketut Putra Suarthana, MM., tidak saja sebatas di Denpasar, dan dibeberapa kabupaten di Bali.

Suarthana juga berencana akan mengembangkan saya Mapindo di kabupten Manggarai Flores Barat (Flobar), NTT. Pengembangan tersebut, karena di kabupaten Maggarai terdapat obyek pariwisata Komodo, sehingga ke depan terdapat penambahan hotel yang memerlukan lulusan di bidang pariwisata.

Untuk itu Mapindo merupakan satu-satunya dapat d i ke m b a n g k a n d i F l o re s Barat, tutur Suartahana. Terkait eksisnya Mapindo, maka perlu ditingkatkan lagi, agar kualitas out put mampu bersaing di dunia kerja dan industri (dudi).

Suarthana membenarkan,

FB/IST

Kapal pesiar costa croicere untuk lulusan bekerja

Mapindo yang didirikan tahun 1992, merupakan cikal bakal Stie Triatma Mulya dan Stipar Triatma Jaya. Sejak awal berdiri pilihan masyarakat terhadap Mapindo terus meningkat hingga saat ini. Ke depan diharapkan masyarakat tetap menentukan pilihannya kepada Mapindo.

Mapindo yang dikelola secara profesional yang bertaraf internasional, kini terus

mengikuti sesuai perkembangan dunia pariwisata. Pengelolaan secara profesional oleh Suarthana, untuk mengantar mahasiswa menuju pintu gerbang meraih kesuksesan.

Oleh karenanya Mapindo merupakan jalan terbaik menuju dud). Khusus jurusan perhotelan, Mapindo memiliki program tingkat dasar 1 tahun, dengan bidang studi, kantor depan, tata graha,

tata hidangan, tata boga dan program khusus kapal pesiar.

Sedangkan program tingkat menengah 2 tahun, dengan bidang studi, akomodasi atau room division, makanan dan minuman atau food and beverages division. Public relations, sekretaris perhotelan dan pemandu wisata.

Pengelolaan secara profesional juga agar menghasilkan tenaga profesional yang mampu bersaing pada dunia kerja di bidang pehotelan dan pariwisata. Selain untuk bekerja juga berwirausaha serta terdapat juga lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkompetensi, Suarthana menggunakan tenaga dosen yang telah berpengalaman, juga sarjana di bidang pariwisata yang profesional dan berkompetensi.

Dukungan untuk prose3s pembelajaran, Mapindo me-

Sekilas Penguatan Karakter

miliki gedung yang representative. Serta laboratorium kantor depan, restoran, dapur, hotel praktik dan ruang perpustakaan. Dukungan tenaga dosen, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya, karena tidak hanya menyangkut lowongan kerja, tetapi justru kualitas tenaga kerja sering menjadi kendala utama.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Mapindo ikut mengambil bagian dalam menyiapkan tenaga terampil dan profesional yang bertaraf internasional. Oleh karenani itu, ucap Suarthana, para lulusan diharapkan mampu memahami tugas pokok sesuai dengan bagian yang ditekuni.

Menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Menguasai fasilitas yang dimiliki, kreatif, memanfaatkan peluang bisnis. Mandiri dan berwirausaha, dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. R-008

Perlukah Mahasiswa di Indonesia Berpakaian Seragam yang Sama ?

Oleh:

Blasius Besu

Redaktur Fajar Bali

K

endati modernitas terus berkembang, namun secara global, dunia pendidikan diseluruh dunia tetap mengarisbawahi tentang pentingnya karakter. Pakaian seragam merupakan bagian penting dari penecerminan karakter seorang mahasiswa. Oleh karena itu perlukah mahasiswa di Indonesia mengenakan pakaian seragam yang sama ?.

Pakaian seragam juga sebagai cerminan persepsi yang sama dan memiliki jati diri, dan jati diri identik karakter, karena karakter menyangkut atittude, behavoir serta karateristik seseorang. Sehebat-hebatnya profesionalitas, namun tanpa karakter, maka dalam dunia kerja akan dihadapi dengan gelombang yang dapat meruntuhkan profesionalitas. Bila tidak memiliki karakter kendati profesionalitas, namun dalam menghadapi pekerjaan, maka akan dilaksanakan secara tidak sungguh-sungguh, bahkan dapat merugikan perusahaan.

Pada sisi lain, karakter dengan mengenakan pakain seragam yang sama, juga dapat mencegah perkelahian antarmahasiswa, serta tidak membedakan antara mahsiswa yang kaya dan yang kurang mampu, karena sama-sama memiliki jati diri. Namun pada baju seragam yang sama itu, dicantumkan nama masing-masing perguruan tinggi, agar dapat dikenal mahasiswa perguruan tinggi lainnya.

Selain itu bila terdapat pertemuan senat mahasiswa beberapa perguruan tinggi, maka senat dapat mengenakan jas almamater yang bercirikan pergruan tinggi masing-masing, namun tetap mengenakan pakaian seragam yang sama sebagai sens of belonging kebersaman. Pakaian seragam yang telah diberlakukan saat ini hanya pada masing-masing perguruan tinggi, sehingga secara psikologis dipandang belum memiliki khas kebersamaan.

Pada setiap perguruan tinggi juga telah diberikan pendidikan karakter, namun tujuan mahasiswa di Indonesia memiliki pakain seragam yang sama, juga agar tidak membedakan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta, karena pakaian seragam yang sama telah ikut memberikan penguatan terhadap karakter.

Pakaian seragam ini juga diberlakukan untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tentu terdapat pro dan kontra tentang pakaian seragam yang sama bagi mahasiswa di Indonesia. Di antaranya, muncul pertanyaan, bagaimana dengan pakaian seragam untuk mahasiswa perguruan tinggi kesehatan atau mahassiwa Institut Pemerintahan (IPDN).

Untuk menjawab pertanyaan itu, dapat melakukan sortir sebagai solusi. Khusus bagi sekolah tinggi kesehatan, mahasiswa dapat mengenakan celana

putih, namun tetap mengenakan baju seragam yang sama dengan perguruan tinggi lainnya. Sedang bagi mahasiswi perguruan tinggi kesehatan, tetap membrikan cirri berpakaian seragam yang sama, hanya dilengkapi topi putih, sebagai khas sekolah kesehatan, atau koalisi seragam khas perguruan tinggi kesehatan dengan pakaian seragam mahasiswa secara nasional.

Namun dapat pula dikhsuskan, bila praktik, dibolehkan menggunakan pakaian seragam putih, karena setelah didunia kerja, akan mengenakan seragam putih sesuai dengan ketentuan institusi. Sedangkan Institut Ilmu Pemerintahan (IPDN), terdapat pengecualian tersendiri, dengan tetap mengenakan pakaian seragam perguruan tingginya.

Karena pada segi karakter telah mencerminkan atittude, behavoir dan karateristik yang sudah sesuai. Bahkan saat liburan mahasiswa IPDN, juga tetap mengenakan pakaian

seragam perguruan tingginya bila out dor, sesuai peraturan yang diberlakukan.

Sehingga tercermin seimbang antara karakter dan seragam mahasiswa instuitut ilmu kep[erintahan dengan 4 pilar pendidikan tinggi menurut UNESCO yakni, leraning to know, leraning to do, learning to be dan learning to live together.

Disimak secara generalis, mahasiswa Indonesia mengenakan pakaian seragam yang sama, memiliki semangat yang sama, satu langkah, satu persepsi dalam karkter, untuk membangun masa depan negara dan bangsa berdasarkan 4 pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Selain itu dalam menghadapi globalisasi, Indonesia akan didatangi mahasiswa internasional, dan untuk membendung pengaruh globalisasi, mahasiswa Indonesia telah diperkuat dengan karakter pakaian seragam yang sama tersebut.

PARIWARA

FAJA R BALI

Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

9

214/VII/FB/KTR

283/VIII/KTR

018/I/FB/KTR

193/VI/FB/KJS

BINGUNG

?

Mau Pasang

IKLAN

PERCAYAKAN KEMAJUAN

BISNIS ANDA

DENGAN 013/VI/FB/IGR

BERIKLAN DI

FAJAR BALI

Hubnngi

MARKETING KAMI (0361) 411283 269/VIII/BLAS

160/VI/FB/GLH

021/VI/FB/KTR

227/VI/FB/AG

166/VI/FB/IGR

229/VII/IGR

006/VI/FB/R-008

252/VIII/IGR

237/VII/IGR

10 Indonesia Jangan Hanya Ekspor Bahan Mentah ke China JAKARTA – Fajar Bali Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menginginkan Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah ke China agar hubungan dagang Jakarta-Beijing bertahan lama dan kian saling menguntungkan.

“Hubungan dagang ini tentu tidak akan berlangsung lama jika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah ke China.

Terlebih Indonesia juga menginginkan tidak hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah semata,” kata Menperin dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (4/10).

Indonesia saat ini lebih banyak mengekspor produk hasil sumber daya alam mentah seperti minyak kelapa sawit, karet, batubara, gas alam serta berbagai mineral yang belum diproses.

Sedangkan Indonesia mengimpor berbagai bahan baku, mesin, peralatan dan produk jadi dari RRC. Sementara itu, Indonesia-China menargetkan nilai perdagangan kedua negara dapat mencapai USD80 miliar sebelum tahun 2015.

China merupakan kekuatan ekonomi nomor dua dunia dengan penduduk 1,35 miliar jiwa dan tingkat GDP sebesar USD8,2 triliun pada tahun 2012. Sedangkan Indonesia berpenduduk 237 juta jiwa dan tingkat GDP USD946,4 miliar.

Nilai Investasi China ke Indonesia pada 2012 sebesar USD141 juta dengan 190 proyek atau naik dibanding tahun 2011 yang mencapai USD128,2 juta dengan 160 proyek.

Realisasi investasi China ke Indonesia pada kuartal I tahun 2013 telah mencapai USD60,2 juta dengan 99 proyek. AN

Awas, Ada 80 Perusahaan Investasi Tak Jelas

JAKARTA – Fajar Bali Waspadalah terhadap aneka iming-iming tawaran investasi yang menggiurkan! Terlebih lagi, jumlahnya semakin banyak dan menuai beragam aduan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada sekitar 80 perusahaan investasi yang izinnya tidak jelas. Perusahaan-perusahaan itu menawarkan investasi dengan keuntungan tinggi, tetapi risikonya besar. Modusnya, dana nasabah diputar di pasar komoditas berjangka atau valuta asing dengan tawaran imbal hasil tinggi.

“Ada lebih dari 100 kasus yang sudah kami teruskan pada Satuan Tugas Waspada Investasi,” kata Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, di acara Indonesia Financial Expo Forum (IFEF), Jakarta, Jumat (4/10). Namun, dia tidak merinci identitas 80 perusahaan tersebut.

OJK berjanji akan lebih agresif mengawasi berbagai institusi keuangan dan menanggapi aduan nasabah agar perusahaan bermasalah tersebut tidak semakin merugikan konsumen. Selain itu, OJK akan menjalankan fungsi edukasi keuangan untuk menekan timbulnya kasus dari berbagai tawaran investasi.

Demi melengkapi basis data sebagai bahan edukasi keuangan pada masyarakat, OJK sedang membuat cetak biru (blueprint) mengenai indeks literasi dan utilitas. Langkah pertama, OJK melakukan survei terhadap 8.000 orang di 20 provinsi untuk melihat peta pengetahuan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Indeks literasi nanti akan memperlihatkan pengetahuan masyarakat terhadap karakteristik maupun produk keuangan yang ada. Sementara indeks utilitas menggambarkan pengetahuan dan penggunaan produk keuangan yang formal. “Misalnya masyarakat bawah lebih mengenal pegadaian dan masyarakat atas sudah mengenal bank, namun belum tahu risiko dan manfaatnya,” kata Kusumaningtuti.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai ukuran dan sarana merencanakan program edukasi yang tepat. Survei ini juga bisa digunakan oleh pelaku keuangan untuk menawarkan produk keuangan yang tepat kepada masyarakat.

Jika tak ada aral melintang, hasil survei ini akan dirilis pada November mendatang. Kusumaningtuti menjelaskan, indeks ini juga akan diselenggarakan dalam jangka panjang.

Dengan edukasi dan pengawasan, OJK berharap ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga investasi Tanah Air dan menciptakan institusi keuangan yang berkualitas. AN

Esemka Siap Diproduksi 40 Unit Per Bulan

JAKARTA – Fajar Bali Produsen mobil Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) siap memproduksi mobil Esemka sebanyak 40 unit per bulan dengan dua tipe yakni tipe SUV bernama Rajawali dan tipe pick-up dengan nama Bima.

“Awal 40 unit dulu. 10 Oktober ini mulai assembly, kita trial di Malang, Kediri, Surabaya, Solo, dan Salatiga. Bulan ini produksi massal diharapkan November sudah ada di tangan customer,” kata Public of Communications PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) Budhi Martono saat ditemui di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (6/10) kemarin.

Budhi mengungkapkan untuk 1 unit mobil Esemka tipe SUV Rajawali kapasitas 5 orang dan sudah dilengkapi futir keamanan maksimal, PT SMK membandrol dengan harga Rp 140 juta per unit, sementara untuk jenis Esemka jenis pick-up Bima dibandrol dengan harga Rp 70 juta per unitnya.

“Produksi untuk Indonesia kita maksimalkan fitur kita seperti AC, power steering, central lock power window, CD player, electric mirror, rem nya ABS, dilengkapi EBD, pokoknya fitur keamanan maksimal, sedangkan untuk Esemka Bima juga dilengkapi AC, power steering, dengan mesin 1100 cc, kapasitas 850 kg, dan flat deck TW bisa dibuka di 3 sisi,” ungkapnya.

Budhi mengklaim mobil Esemka Rajawali masih lebih murah dibandingkan dengan mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC).

“Mobil kita lebih murah dari mobil murah karena mereka harga Rp 76 juta itu tanpa AC dan power steering tanpa velek tanpa ABS, kalau fitur-fitur dikasih semua, mereka harganya bisa jadi Rp 152 juta,” kata dia.

S a a t i n i , p i h a k nya b a r u a ka n m e m p ro d u ksi massal 40 unit mobil Esemka untuk satu bulan.

“Kita 40 unit dulu sebulan, dikali 12 bulan, nggak banyakbanyak. Kita nggak hanya berjualan mobil tapi bagaimana membangkitkan kebanggaan produk dalam negeri,” kata dia. KP

EKONOMI Alternatif Tri Hita Karana untuk Pariwisata APEC

FAJA R BALI

Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

Indonesia menawarkan kearifan lokal masyarakat Bali, Tri Hita Karana sebagai filosofi menjadi konsep besar pembangunan berkelanjutan kepada anggota APEC.

NUSA DUA – Fajar Bali Pada KTT APEC 2013 ini, tuan rumah Indonesia menawarkan kearifan lokal masyarakat Bali, Tri Hita Karana, untuk mendukung pembangunan dunia khususnya sektor pariwisata yang berkelanjutan kepada anggota APEC. “Kami tawarkan sebagai filosofi yang bisa menjadi konsep besar pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan setelah MDGs,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari

Pangestu, usai membuka Konferensi Internasional Tri Hita Karana, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (5/10).

Tri Hita Karana merupakan konsep masyarakat di Pulau Dewata yang mengedepankan tiga elemen keharmonisan antara manusia dengan lingkungan, sesama manusia, dan Tuhan.

Nilai filosofis masyarakat Pulau Dewata itu selama ini telah dikembangkan untuk menjaga dan menjamin

perkembangan pembangunan masa depan.

Dia menjelaskan, konsep itu sesuai dengan agenda pascapembangunan 2015 setelah Millenium Development Goals dan sesuai pula dengan prioritas kerja sama APEC. “Pembangunan berkelanjutan tersebut tidak ada bedanya dengan MDGs tetapi ini lebih komprehensif,” ujarnya.

Menurut dia, nilai Tri Hita Karana tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga menjaga dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, termasuk pariwisata yang berkelanjutan.

Ia mengharapkan nilai luhur tersebut bisa menjadi inspirasi bagi negara maju dan berkembang dalam kerangka APEC di dalam membangun sektor pariwisa-

Mari Pangestu ta yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Bali, Tjokorda Ardana Sukawati, menjelas-

kan, pihaknya mengharapkan kekayaan lokal tersebut bisa diangkat ke kancah internasional mengingat mencakup kriteria yang lengkap. AN

Support APEC yang hasilnya

Prakarsa tersebut dikembangkan secara paralel dengan

Inisiatif Sawit Dapat Dukungan Penuh APEC

NUSA DUA – Fajar Bali Inisiatif Indonesia tentang sawit dan produk-produk lain berfokus pada pembangunan berkelanjutan berhasil mendapat dukungan konsensus anggota APEC. Semula tentang komoditas perkebunan ini sempat terhambat dalam mendapat kesepakatan di forum APEC.Hal ini jadi “kejutan” tersendiri dalam seri persidangan di tingkat menteri pada putaran KTT APEC 2013, di Nusa Dua, Bali, 1-8 Oktober ini.

Sebelumnya, Indonesia ingin memasukkan CPO ke dalam Environmental Goods (EG) List”, namun karena tidak disetujui dan waktu yang tidak memungkinkan untuk bernegoisasi, maka Indonesia mengusulkan inisiatif baru guna memperjuangkan CPO. Inisiatif itu dituangkan dalam dokumen Promoting Products with Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Developmnet and Poverty Alleviation.

“Ini diterima karena lebih konseptual, mencakup empat parameter penting, yakni keberlanjutan, iklusivitas,

pembangunan pedesaan, dan

pembangunan pedesaan, serta pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, di Nusa Dua, Bali, Minggu.

Negara-negara yang menjadi

kosponsor prakarsa tersebut adalah China dan Papua Nugini, sementara Peru dan Malaysia menyatakan siap menjadi kosponsor tahun depan.

Setelah ini, acuan akan disusun sebagai kajian oleh Policy

akan menjadi bahan penyusunan modalitas penurunan tarif mulai 2015.

“Diharapkan tarifnya akan bisa menyentuh hingga lima persen,” katanya.

komitmen 54 produk EG List, pada 2012 berupa penurunan

tarif menjadi maksimal lima persen mulai 2015. AN

Beh, Kualitas Rumput Laut Olahan Indonesia Kalah dari Filipina

JAKARTA – Fajar Bali Kualitas rumput laut olahan terutama jenis Alkali Traeted Cottoni (ATC) Filipina lebih unggul dibanding Indonesia.

Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut Parulian Hutagalung mengatakan, hal itu harus diwaspadai, terlebih Indonesia akan memasuki pasar bebas ASEAN pada 2015.

“Meskipun impornya sedikit 700 ton, tapi kita tetap butuh. Makanya saya pesan pada kawan-kawan (pabrik pengolahan) untuk meningkatkan kualitas,” kata Saut kepada

Kompas.com, di Jakarta, Jumat (4/10).

Sepanjang 2012 Indonesia masih mengimpor 700 ton kara-

genan (hasil ekstraksi rumput laut) dari China dan Filipina.

Sejak 2 tahun lalu pemerintah memang terus mendorong tumbuhnya pabrik pengolahan rumput laut.

Sejauh ini sudah ada 27 pabrik pengolahan, namun baru dua di antaranya yang bisa memenuhi permintaan pasar karagenan sesuai dengan spesifikasi pasar. “Sisanya itu ATC, dan Semi Refined Caraginan (SRF), itu tepungnya masih kurang putih dibanding China dan Filipina,” kata dia.

Permintaan industri lokal bertumbuh, sementara pasokan caraginan yang sesuai permintaan dari dalam neg-

Corpora), HardysTrans (PT. Sarana Transportasi Indonesia), dan HardysAdvertising (PT. Sarana Media Advertindo Salah satunya adalah pengembangan bisnis hijau atau yang lebih populer dengan Green Business melalui pengembangan HardysAgro dengan telah menanam lebih dari SEJUTA Pohon Jati Unggul Kultur Jaringan di 41 site Hutan Jati Pribadi yang berkonsep Private Forest Estate, yang tersebar di Kabupaten Jembrana dan Karangasem.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ir. Gede Agus Hardyawan yang ditemui disela-sela mengikuti piodalan Tumpek Uduh di Site 47 Private Forest Estate HardysAgro, di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana pada Sabtu (28/9).

Pengusaha muda yang akrab disapa Gede Hardy ini menambahkan, pengembangan Private ForestEstate agar bisa terus berkelanjutan, memerlukan

strategi yang tepat terutama memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada sehingga mampu memberikan nilai tambah yang maksimal “Salah satu yang kami lakukan adalah dengan mengembangkan Private Forest Estate, konsep ini memungkinkan pelestarian hutan dan penambahan nilai atas tanah yang kami bangun, berjalan integral“tukasnya.Menurut ayahanda Hillary Hardy yang merupakan salah satu Climate Justice Ambassador, UNEP tersebut, hal ini sejalan dengan program Plant For The Planet Programme, United Nations Environment Programme (UNEP/ PBB) “ Pelestarian Hutan Jati dengan pengembangan Private Forest Estate ini adalah wujud dukungan kami terhadap Plant For The Planet Programme yang diterus digemakan oleh United Nations Environment Programme (UNEP/PBB), kami yakin hal ini akan menginspirasi jutaan orang di Indonesia dan milyaran orang di dunia agar menjaga kelestarian tumbuhan untuk kehidupan manusia”tuturnya.

eri masih kurang. Akibatnya, impor masih menjadi pilihan.

Namun, Saut berharap ke de-

pan blending (campuran bahan baku caraginan lebih besar dari produksi dalam negeri.

“Harapannya tahun ini pun impor kita bisa ditekan sampai 40 persen,” ujarnya. Saut mengatakan permintaan ter-

tinggi karagenan berasal dari industri pengolahaan daging, seperti untuk membungkus sosis. Selain itu, caraginan juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman seperti eskrim. KP

GH Holdings Dukung Program Plant for the Planet Programme dari Unep

Bapak Gede Hardy bersama tim HardysAgro foto bersama seusai melaksankan Tumpek uduh di Site 47 di Desa Manistutu, Negara DENPASAR – Fajar Bali Transformasi Ke-4 Grup Hardys yang dimulai pada tahun 2010, secara efektif mampu menumbuhkembangkan bisnis GH Holdings melalui 9 core business yakni; HardysRetail (PT. Hardys Retailindo),

Hardys Property (PT. Hardys Propertindo), HardysLand (PT. Hardys Realtindo), HardysHotels (PT. Hardys Hotel Indonesia), HardysAgro (PT. Bali Agro Lestari Indah), HardysFunzone (PT. Sarana Rekreasi Keluarga Indonesia), HardysInvestment (PT. Hardys

Piodalan Tumpek Uduh yang dilaksanakan di Site 47 kali ini, selain dirangkaikan dengan pecaruan alit, juga dilaksanakan persembahyangan bersama yang diikuti oleh Bapak I Wayan Nastra dan Ibu Ketut Susilawati selaku Advisor Grup Hardys Holdings, IB. Putu Mayun selaku Direktur HardysLand, I Made Abdi Negara, Direktur Corporate Secretary & Business Development GH Holdings serta seluruh jajaran Manajemen HardysAgro. “Piodalan kali ini juga menjadi tonggak komitmen kami untuk terus menambah luasan lahan sesuai dengan RKAP HardysAgro yakni sebesar 50 Ha per-tahun melalui ownership/kepemilikan lahan sendiri,dengan melakkan pembelian lahan yang non-produktif,atau kerjasama dengan petani, instansi pemerintah,” ujarnya. RL

11 NASIONAL Akil Mochtar Pernah Dilaporkan KY Pelantikan Bupati Klungkung Diundur

FAJAR BALI

Senin, 7 Oktober 2013, Tahun XIV

Jakarta - Fajar Bali Komisi Yudisial (KY) pernah menerima laporan terkait suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2011-2012. "Ada tiga pengaduan yang masuk, yang secara jelas menyebut nama (Akil) hanya satu," kata Ketua KY Suparman Marzuki Minggu 6 Oktober 2013.

Menurut Suparman, ketiga laporan itu berkaitan dengan kasus sengketa pilkada yang ditangani oleh MK. Dua dari tiga laporan tersebut disampaikan secara tertulis kepada lembaganya.

Sedangkan satu laporan lainnya diterima melalui layanan pesan singkat atau SMS melalui ponselnya. "SMS-nya detail, menyebut peristiwa dan nomor perkaranya," ujar Suparman yang mengaku lupa siapa ketiga pelapor itu.

Lantaran KY tak berwenang mengawasi hakim konstitusi, Su-

parman pun menyerahkan pengaduan itu kepada MK. Menurut dia, laporan itu langsung diterima oleh Mahfud Md., Ketua MK saat itu. Kepada Suparman, Mahfud mengatakan akan mengambil langkah penyelidikan.

Namun hasil penyelidkan MK, kata Suparman, dugaan penyuapan tak dapat dibuktikan karena si pelapor tak menyerahkan bukti ataupun memberikan saksi. Sehingga akhirnya, aduan itu menguap.

KPK menangkap tangan Akil pada Rabu malam lalu. Akil diduga menerima suap dalam dua perkara sengketa pilkada yang ditangani lembaganya, yakni sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten. Dalam kasus ini, KPK menyita duit Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika, serta Rp 1 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu dan

Suparman Marzuki Rp 50 ribu. tersangka. Mereka diduga terlibat Selain Akil, KPK juga men- dalam kasus penyuapan itu.

Dengan ditangkapnya Akil, etapkan politikus Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Ha- kata Suparman, kecurigaan tenmid Bintih, pengacara Susi Tur tang penyuapan yang dilaporkan Andyani, Dany, pengusaha asal ke KY makin menguat. "Dengan Samarinda Cornelis Nalau, dan peristiwa ini terkonfirmasi," Tubagus Chairi Wardana, sebagai ujarnya. KP

DARI HALAMAN 1

gah masyarakat Bali yang heterogen. Selain itu, sebagai perwujudan filosofi menyama braya yang merupakan dasar pengikat kerukunan masyarakat di Bali.

“Dengan digelarnya doa perdamian dari seluruh umat beragama akan memberikan dan membangkitkan sinar positif yang memancar ke alam semesta dalam mewujudkan kehidupan yang hening dan damai,” ujar Sudikerta

Ketua Panitia Gema Perdamaian, Made Suryawan dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan yang biasanya digelar pada tanggal 12 Oktober tersebut bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada dan sadar untuk mengupayakan perdamaian.

Labih lanjut dikatakan damai bukanlah monopoli keinginan individu atau kelompok tert-

FB/IST

Gema Perdamaian Lintas Agama penampilan Tari Jaran Kepang dari peguyuban Semarang, Jawa Tengah. Juga dibawakan seni suara dari ashram Hindu dan Muslim, serta ritual doa keliling lapangan bersama.

Wagub Sudikerta menyampaikan, kegiatan ini merupakan cermin harmoni sosial yang tumbuh dan berkembang di ten-

Buta Huruf Moral Lebih Berbahaya DARI HALAMAN 1

“Mereka tidak dapat membaca huruf-huruf moral,” ujarnya. Pernyataan Ketum PP Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi peringatan keras terhadap perilaku pejabat Negara di negeri ini yang hanya mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya yang kebutaan moralnya. Intinya, penegasan itu sebagai cermin bagi para pejabat Negara untuk lebih mengedepankan moral ketika memimpin lembaga Negara.

Selain menyinggung masalah moral, Din Syamsuddin juga mengatakan bahwa muhammadiyah sebagai organisasi yang berada di jalur dakwah, sifatnya membangun masyarakat dalam segala aspek.

Gerakan pencerahan ini, merupakan ciri dari muhammadiyah.

Kemudian dalam ceramahnya, Din Syamsuddin juga sem-

pat menyinggung Kabupaten Jembrana merupakan daerah yang subur dan asri. Hal ini menjadi kenangan tersendiri bagi Din Syamsuddin, yang mengaku sering melintas di Kota Negara pada tahun 1972 hingga 1975 lalu, yang kala itu masih remaja.

“Jembrana dari dulu hingga sekarang masih sama saja, tetap asri dan subur “ ujarnya.

Kebhinekaan yang ada di Jembrana, sangat baik sehingga kerukunan umat beragama di Jembrana selalu terjaga dengan baik. Hal ini juga akibat perhatian dari Bupati Jembrana Putu Artha.

Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Jembrana H. Ansori Hasbullah mengatakan program kegiatan silaturahmi ini, merupakan salah satu kegiatan utama untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota atau warga muhammadiyah. Sikap

entu saja. Damai adalah keadaan dan keberadaan di dalam hati nurani. Pada akhir acara dilakukan penyerahan wayang cinta kasih, sebagai simbul abadi dan rekatnya cinta kasih sesama manusia, yang dilanjutkan dengan doa bersama, penyalaan obor kedamaian dan diakhiri dengan pelepasan burung dara sebagai lambang kebebasan dan perdamaian. W-019

toleransi yang tinggi, dapat menjadi modal utama untuk membangun Jembrana.

Anshori juga menyampaikan muhammadiyah di Jembrana awal berdirinya tahun 1936 yang telah memiliki perjalanan panjang hingga saat ini masih tetap eksis.

Hingga sekarang memiliki empat cabang yakni Cabang Negara, Perumnas Baler Bale Agung, Melaya dan Pekutatan.

Disinggunng juga sekarang Muhamamdiyah Jembrana sedang dalam tahapan pembangunan Gedung Dakwah di areal sekretariatnya di Kelurahan Lelateng yang kini sedang dikerjakan. Di kesempatan itu, Bupati Artha membantu biaya pembangunan sebesar Rp. 10 juta.

Bantuan Bupati Artha tersebut rupanya memancing donatur lainnya, seperti Pengurus Wilayah Muhammadiyah Bali turut menyumbang Rp. 10 juta.

Ketum PP Muhammadiyah Din Samsyuddin juga terpancing untuk membantu Rp. 10 juta.

Bahkan Din juga langsung melelang bangunan per meter yang dihargakan Rp. 3 juta. Dalam sekejap sejumlah donatur angkat tangan dan menyumbang.

Dalam kesempatan kemarin Bupati Jembrana I Putu Artha berkeyakinan Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar mampu memberikan pencerahan kepada seluruh komponen bangsa sehingga sikap solidaritas tetap terjaga.

“Saya berterima kasih, Jembrana didatangi orang penting dari pusat, karena untuk mencari orang seperti Prof. Din Samsyuddin sangat sulit “ujar Artha. Dikatakan Muhammadiyah di Jembrana berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Silaturahmi seperti ini merupakan salah satu cara untuk menjaga solidaritas antarumat beragama. W-003*

tajen tetap bisa dilaksanakan?

Kembali kepada wacana larangan yang aneh-aneh tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh: Pertama, larangan melewati jalan di depan suatu pura bagi pengantin baru ataupun bagi pengantar mayat. Dulu jalan-jalan di Bali masih berupa jalan setapak untuk orang desa bisa lewat ke tempat kerjanya. Jalan tersebut sampai kini diklaim sebagai milik desa tersebut meskipun jalan tersebut sudah beralih pengelolaan/kepemilikan.

Jalan itu juga beralih fungsi dari jalan desa menjadi jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan antar propinsi. Kalau melewati jalan di depan suatu pura saja dilarang, apakah kita pernah berpikir bila mayat malah diangkut dengan pesawat terbang di atas purapura kita di Bali?

Aturannya sudah lewat hukum internasional, tidak lagi lewat Perda apalagi perarem Desa Pakraman. Demikian juga mem-

pelai baru yang beda agama melewati jalan tersebut, adakah hak kita untuk melarangnya?

Apakah larangan tersebut hanya khusus bagi kita yang beragama Hindu? Bila larangan tersebut masih berlaku, perlu kita kaji ulang agar tak selalu menjadi cemohan.

Kedua, larangan membuat pemalungan beton (tempat pembakaran mayat) di setra Desa Pekraman. Jaman modern sudah merambah setiap pelosok desa. Tempat krematorium pun sudah dikenal orang. Sebagai masyarakat kita masih percaya bahwa bila di setra dibikin pemalungan beton akan berdampak fatal bisa mengundang musibah; kematian warga yang tak wajar akan terjadi; seperti tertabrak mobil. Hanyut di sungai dan lain sebagainya.

Sekarang ini setiap hari pun ada kejadian/musibah yang menimpa masyarakat seperti bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Kalau hal ini lalu

kita hubung-hubungkan dengan larangan yang aneh-aneh tadi bisa jadi kita akan tetap berjalan ditempat; tak ada kemajuan.

Pernahkah kita berpikir bila kuburan juga jangan dibuat supaya orang tidak mengalami kematian. Karena kematian adalah suatu yang pasti maka kuburan pun mesti dibuat. Karena pengabenan adalah merupakan adat kita dibandingkan dengan selalu menggunakan batang-batang pisang yang makin langka apakah tidak perlu kita pikirkan yang lebih praktis?

Orang tertabrak karena sekarang ada mobil, tidak mungkin tertabrak kapal laut di jalan raya. Mari kita membuka diri memanajemen hidup ini agar kita tidak selalu terlambat bersikap. Merubah pola pikir memang agak sulit tetapi jangan disulit-sulitkan. Mari menggampangkan yang sulit, jangan malah menyulitkan yang sebenarnya gampang. ***

mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

Sehari-hari pasangan suami istri (pasutri) ini hanya bekerja sebagai petani di Banjar Bukit Catu, Candikuning, Tabanan.

Bahkan, karena keterbatasan biaya yang mereka miliki, pendidikan Budayasa pun terpaksa diputus sampai di Sekolah Dasar (SD).

Sejak saat itu pula, Budayasa sudah membantu orang tuanya bertani. Sebenarnya, Genah dan Bagi sangat ingin melihat putranya melanjutkan pendidikan ke SMP seperti anak-anak lain. Tetapi, apa daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka masih kesulitan.

“Anak saya sudah putus sekolah sejak dua tahun lalu, sejak tamat SD. Kami tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya.

Penghasilan sangat terbatas, tidak bisa membiayai sekolah anak,” ujar Genah.

Mendengar kisah hidup keluarga Budayasa, Wagub Sudikerta pun merasa iba. Ia langsung meminta agar Budayasa melanjutkan sekolahnya. Untuk urusan biaya, Sudikerta meminta agar orangtua Budayasa tidak khawatir, karena akan diusahakan untuk mendapat beasiswa kurang mampu dari Pemerintah Provinsi Bali. “ S aya m i n t a B u d aya s a ini agar disekolahkan lagi, untuk biayanya nanti kita usahakan beasiswa anakanak kurang mampu dari Pemprov Bali sehingga keluarga tidak merasa terbebani oleh biaya sekolah tersebut” , jelas Sudikerta.

Sudikerta juga menawarkan kepada Budayasa untuk mau

tinggal bersamanya. “Kalau dia mau dan keluarga mengizinkan, setelah dia (Budayasa) sembuh nanti saya akan ajak dia tinggal bersama saya di Denpasar, saya akan sekolahkan dia sampai jenjang yang paling tinggi”, imbuh Sudikerta.

Sedangkan untuk biaya selama Budayasa menjalani perawatan di RSUD Tabanan, sepenuhnya ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Oleh karena itu, Sudikerta berharap keluarga tidak khawatir dengan biaya perawatan.

Di samping itu, Sudikerta juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang diterima langsung oleh keluarga Budayasa. Santunan tersebut diharapkan bisa mengurangi sedikit beban dari keluarga Budayasa. W-019*

Soal ‘Tabu’ di Bali DARI HALAMAN 1 bumbu hal-hal yang berbau gaib mistik, dogmatis.

Setiap kejadian perubahan selalu dihubungkaitkan dengan kejadian/musibah yang kebetulan terjadi pada kurun waktu perubahan tersebut. Masyarakat yang terkooptasi dengan pemikiran tersebut sering tidak bisa berkutik dan menyerah.

Ada hal yang juga cukup aneh, bukan larangan tetapi keharusan yang tak boleh ditiadakan pada suatu upacara yadnya di pura, karena bila ditiadakan akan menuai musibah menimpa penduduk. Maka terjadilah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama; harus ada tajen setiap upacara yadnya di suatu pura.

Hal itu berdampak warga desa memelihara ayam jago.

Karena bila tidak, mereka kena sangsi. Apakah hal ini tidak rekayasa bebotoh dengan memanfaatkan kepercayaan penduduk yang sengaja dibentuk agar

SEMARAPURA-Fajar Bali Meski pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung terpilih masih dua bulan lagi, namun tersiar kabar bahwa pelantikan tersebut akan diundur. Pasalnya pelantikan yang dijadwalkan Tanggal 15 Desember 2013 bertepatan dengan hari Minggu.

Wakil Bupati terpilih, Made Kasta membenarkan kalau pelantikan atas dirinya dimundurkan sehari. Made Kasta sendiri mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri apakah bisa melakukan pelantikan di hari Minggu. “Ternyata dari Kementerian Dalam Negeri disarankan mundur sehari, tepatnya pada hari Senin. Karena diinformasikan belum ada pelantikan kepala daerah pada hari Minggu,” terang Made Kasta, Minggu (6/10) kemarin.

Made Kasta pun sempat mencermati tata tertib di DPRD Bali, bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa tidak pernah dilaksanakan pada hari Minggu, terkecuali ada kejadian

luar biasa.

“Sekali lagi informasi dari Kementerian Dalam Negeri tidak pernah ada pelantikan kepala daerah pada hari Minggu,” terangnya. Namun dirinya tidak memasalahkan kalau peantikannya dimundurkan sehari.

Sekretaris DPRD Klungkung, AA Kirana membenarkan bahwa rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bakal dimundurkan sehari. “Namun itu belum final, mengingat masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri,” terang Agung Kirana.

Dikatakan Sekwan ini bahwa pelaksanaan pelantikan tersebut juga belum mendapat konfirmasi dari Pemprov Bali, mengingat yang melantik nanti adalah Gubernur Bali mewakili Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Gung Kirana menyebutkan anggaran pelantikan nantinya sebesar Rp 285 juta.

“Mengenai berapa undangannya, kami belum bisa memberi informasi secara detil.

Karena kepastian waktu pelan-

tikannya juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Begitu juga pelantikannya juga masih dua bulan lagi”, sebutnya.

Ditambahkan pula, bila benar pelantikan tersebut dimundurkan sehari, maka secara otomatis Sekda Klungkung menjabat sebagai pelaksana harian (plh) Bupati Klungkung selama 8 jam. “Sekda Klungkung akan menjabat plh Bupati selama 8 jam, agar tidak ada kekosongan kekuasaan di Klungkung,” tutup Agung Kirana.W-010

DARI HALAMAN 1

Menurut dia, kita harus membedakan antara persoalan lembaga dan persoalan personal yang mengisi lembaga itu. Ia memberi contoh, kalau seorang hakim X di pengadilan negeri A terbukti menerima suap dalam mengadili suatu kasus, apakah otomatis semua kasus lain yang ditangani si X di pengadilan negeri A harus dianggap cacat? Atau, apakah seluruh putusan pengadilan negeri A bisa ditinjau kembali?

“Berbahaya sekali kalau logika itu diterapkan. Unud menyatakan putusan MK itu final dan mengikat. Jangan prinsip dasar dibongkar pasang karena kasalahan orang,” tegas Palguna yang menolak tiga kali tawaran DPR RI untuk kembali menjadi hakim MK setelah ketua MK Akil Mochtar ditangkap.

Sementara itu, ketua pemenangan Pasti-Kerta pada pilgub

lalu, Made Mudarta, menyesalkan pernyataan Prof Ibrahim itu. “Sebagai negarawan, elite politik, guru besar atau tokoh masyarakat jangan menyebar fitnah yang meresahkan masyarakat. Dugaan yang terus diwacanakan, itu akan jadi fitnah.

Tunjukkan buktinya kalau hakim MK disuap untuk memenangkan pasangan Pasti-Kerta,” kata Mudarta yang juga ketua DPD partai Demokrat Bali ini.

Sebelumnya, pernyataan Prof Ibrahim yang mewacanakan Bali Merdeka dikecam oleh banyak kalangan di Bali, termasuk oleh mahasiswanya di Unud. Mahasiswa Unud menilai Prof Ibrahim melakukan makar sebab pernyataannya ketika itu dinilai mengancam keutuhan NKRI. Mahasiswa menuntutnya untuk meminta maaf namun tidak dipenuhi hingga sekarang. R-002

sebutnya Minggu (6/10).

Agus Setiawan pun tak luput ikut memberi tanggapan soal ribut-ribut rencana reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya, reklamasi mestinya bisa disikapi dengan bijak. Tujuan itu adalah demi Bali, bukan semata seorang gubernur dan lainnya.

“Kalau saya melihat rencana reklamasi itu sangat positif. Rencana itu jadi kelihatan negatif karena ada penolakan-peno-

lakan, dan masyarakat diprovokasi untuk menolak,” urainya.

Menurutnya, reklamasi di beberapa negara terbukti berhasil dengan baik. Seperti di Singapura, Dubai dan lainnya. “Semua tinggal komitmennya, tujuan mulianya, saya kira gebernur tidak akan mengorbankan Bali, beliau orang Bali yang benarbenar mendedikasikan diri untuk Bali dan masyarakatnya,” ungkapnya. W-017

pihaknya mengumumkan perihal penerimaan PNS baru tersebut secara luas kepada masyarakat.

Ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang

mewajibkan pihaknya melakukan sosialisasi atas keputusan Gubernur terkait penerimaan PNS baru di lingkungan Pemprov Bali tersebut. R-002

FB/SARJANA

Made Kasta

Dewan Diminta ‘Adili’ Ibrahim dan Suparta

ada kejanggalan dalam putusan MK itu.

“Bagus. Wajar (meminta KPK mengusut dugaan suap hakim MK dalam sengketa pilgub Bali). Cuma masalahnya, ada bukti permulaan tidak? KPK tanpa didesak-desak pun pasti akan bertindak,” ungkap pakar hukum Tata Negara Unud, Dewa Palguna, Minggu (6/10).

Menurut mantan Hakim MK ini, suap atau korupsi itu bukan delik aduan sehingga tanpa menunggu laporan atau desakan siapapun, KPK pasti bertindak kalau ada bukti permulaan yang cukup.

Ditambahkan Palguna, kalaupun nanti ketua MK terbukti menerima suap dalam memutuskan sebuah sengketa pilkada, putusan yang pernah dikeluarkannya itu tidak bisa ditinjau atau digugat kembali.

Sempurnakan Lagi Program Bali Mandara DARI HALAMAN 1

disosialisasikan.

Menurut Agus Setiawan selama ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika sangat konsisten dengan program-program yang pro rakyat. Ada JKBM, Simantri, Gerbangsadu, sampai pada beasiswa miskin. “Saya harap program ini terus dikawal sebaik mungkin. Karena sangat dirasakan manfaatnya”,

Sekda Serahkan SK PNS Baru DARI HALAMAN 1 Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka

Sudikerta Santuni Korban Ledakan Granat DARI HALAMAN 1

kedatangan Sudikerta. Bahkan, tak sekadar mengunjungi, Wagub Sudikerta juga meminta Budayasa untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus di Sekolah Dasar.

Kedua orangtua Budayasa menceritakan awal mula peristiwa yang menimpa putranya.

Di hari kejadian Budayasa pergi bermain dengan seorang temannya. Malangnya, mereka justru bermain dengan benda yang dapat memicu ledakan.

Hingga akhirnya ledakan dahsyat benar-benar terjadi.

Beruntung, Budayasa berhasil selamat dengan luka di bagian pelipis. Sedangkan teman bermainnya tewas karena terkena pecahan granat. Di hadapan Wagub Sudikerta, Genah dan Bagi juga menceritakan bahwa

026/VI/FB/MHM

0361 411283

POLITIK

12

FAJA R BALI

Senin, 7 Oktober 2013 | Tahun XIV

Prananda Dampingi Jokowi?

PARPOL

Tak Mau Muluk-muluk GIANYAR-Fajar Bali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan dua kursi dari 8 caleg yang akan ditarungkan dalam pemilihan legislatif 2014.

“Ya kami tak muluk –muluk dua kursi bisa diraih,” kata Sekretaris PKS Gianyar, Ngakan Made Rai. Kursi itu, kata pria yang juga Ketua LSM GARRPAR ini optimis didapatkan dari Daerah FB/ARTHAYASA Pemilihan(Dapil) Gianyar dan Ngakan Rai Blahbatuh. Terkait persoalan ini, pihaknya terus melakukan konsolidasi dan komunikasi terhadap calon legislatif yang tersebar di dapil tersebut.

Selain itu, Ngakan Rai demikin pria yang getol memperjuangkan nasib rakyat itu mengatakan dalam Pemilihan Legislatif, pihaknya meminta kepada elit politik maupun masyarakat yang betul-betul menjungjung tinggi aturan main dalam Pileg.

“Arogansi tidak jamannya, mari kita taati aturan KPU terkait Pileg,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada para Caleg di dapil manapun untuk berpegang teguh kepada Instruksi DPP PKS untuk selalu mentaati aturan KPU. Dan paling penting adalah jangan mengadakan pemaksaan dan ancaman.

“Cara-cara seperti itu sudah tidak relepan masyarakat sudah pengalaman dan melek,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga menyadari benar, kalau di era demokrasi yang kian berkembang ini, masyarat terlalu jenuh dengan janji –janji politik. Siapun figure yang terlalu banyak janji akan dijauhi oleh rakyatnya.

Untuk itu, pihaknya selalu menekankan kepada kader –kader PKS untuk tidak berjanji ke tengah-tengah masyarakat. “Kita selalu memegang prinsip kalau haus akan diberikan air, lapar akan diberikan nasi, bukan janji kebohongan,” jelasnya berulang-ulang.

Tidak kalah pentingnya, sama sekali dihindari politik uang, karena hal itu tidak mendidik masyarakat dalam berpolitik..PKS Gianyar, jelasnya memberikan contoh dan bukti berdemokrasi yang santun.

Disamping itu, Ngakan Rai menekankan kalau PKS bukan partai Muslim tetapi partai yang menjungjung tinggi Nasionalisme dan Relegius. Buktinya 8 Caleg yang akan tarung,menurut dia hanya satu yang Muslim, sedangkan sisanya lagi 7 adalah Hindu. “Mari kita hargai demokrasi ini dengan saling memghargai kelebihan dan kekurangan teman,” ucapnya. W-005

Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Kepemudaan Maruarar Sirait menampik kebersamaan Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri serta Prananda Prabowo saat makan di warteg di Pulomas, Jakarta Tmur adalah upaya pengenalan Prananda pada masyarakat terkait Pilpres RI pada 2014 yang akan datang.

JAKARTA-Fajar Bali “Biasa saja kok. Dari dulu memang begitu, suka pergi bersama-sama. Kalau Bu Mega ke Solo, suka makan bareng, biasa saja,” ujar Maruarar di DPP PDIP, Jakarta, Minggu (6/10) siang.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku, partainya belum dapat mengumumkan, baik siapa calon Presiden RI 2014 mendatang, apalagi siapa pendampingnya.

Berdasarkan Kongres PDI-Perjuangan di Bali, 2010 silam, penentuan siapa yang dicalonkan jadi presiden diserahkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekranoputri.

“Itu murni keputusan Ibu Mega. Beliau itu sangat cermat, karena keputusan ini bukan hanya keputusan PDIP saja, tapi seluruh bangsa,” ujar Ara. Seperti diketahui, nama Prananda digadang-gadang dipasangkan dengan

PEMILU

Prananda Prabowo Jokowi pada Pilpres 2014. Bersama nama putra tunggal dari suami pertama Megawati itu, tampil pula nama lain, Pramono Anung, Puan Maharani, Mahfud MD, Prabowo Subianto dan Pramono Edhie Wibowo.

Secara mengejutkan, Sabtu (5/10) Jokowi, Megawati dan Prandanda tampil di depan publik. Ketiganya menyantap siang bersama di Warteg Ma’Djen di Pulomas, Jakarta Timur.

Hal itu menimbulkan spekulasi, bahwa PDIP benar sepertinya ingin mengusung Jokowi dan Prananda sebagai pasangan di Pilpres 2014 mendatang.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta

TNI Jaga Netralitas JAKARTA-Fajar Bali Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) II, Brigadir Jendral (Brigjend) TNI (Mar) Soedarmien Soedar menyatakan, seluruh prajurit TNI di Sumatera Barat untuk tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang.

“Ada dua pesta demokrasi di Su)mbar yakni Pilkada Kota Padang bakal digelar pada 30 Oktober 2013 dan Pemilu 2014, untuk itu para prajurit TNI tetap menjaga netralitasnya, hal ini sesuai dengan undangundang,” kata Soedarmien Soedar, Sabtu. Menurut dia, netralitas TNI penting dalam menjaga demokrasi. TNI adalah alat negara bukan alat politik, di mana netralitas demi keutuhan negara dianggapnya sebagai prioritas.

“Tugas TNI menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan tugas itu meski netral, TNI berkewajiban membantu dan menjaga terlaksananya Pemilu,” jelasnya. TNI telah mampu menunjukkan netralitasnya pada Pemilu sebelumnya. “Harus dapat pula diwujudkan tahun depan,” tegas Soedarmien Soedar.

Ia mengatakan, TNI tidak boleh terlibat politik praktis. Eskalasi politik jelang Pemilu, membuat anggota TNI rentan diajak pihak luar untuk terlibat politik praktis. “Semua elemen agar tidak menarik TNI ke ranah politik praktis, agar kami tetap netral,” katanya. Menurut dia, TNI akan tetap menjaga dan mengamankan proses jalannya Pemilu 2014.

Pemilu adalah momen penting bagi bangsa Indonesia. “Dalam menjaga dan mengamankan proses jalannya Pemilu 2014, TNI tidak akan bekerja sendirian. Tetapi juga melibatkan masyarakat dan berbagai instrumen negara lainnya,” tambahnya. Pemilu adalah momen penting bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, di sana terletak masa depan keberlanjutan pembangunan nasional di negeri ini. “Karena itu, TNI harus siap untuk menjaga situasi agar tetap kondusif,” katanya.

Soedarmien Soedar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kerukunan demi kelancaran Pemilu. “TNI dan semua elemen bangsa harus menjamin Pemilu 2014 dapat berlangsung secara lancar. Pemilu adalah masa depan keberlanjutan kepemimpinan bangsa, karena itu sangat penting mensukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai,” katanya.

Sementara Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan Susaningtyas Nefo Kertopati mengatakan hal itu menjadi momentum tepat untuk merefleksi dan introspeksi diri bagi institusi TNI. “Tentu saja prajurit TNI meski tak boleh lagi berpolitik praktis harus juga dibekali pendidikan dan pengetahuan politik negara,” kata Nuning ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (6/10).

Ia mengatakan TNI harus memahami apa yang dimaksud dengan netralitas. Terlebih dirasakan adanya pergeseran ancaman terhadap negara. “Kini tak lagi sebatas ancaman perang tradisional. Adanya ancaman cyber war,perang asimetrik, tentu saja tak melupakan perebutan teritorial langsung tapi lebih kepada otoritas penguasaan kedaulatan melalui tekhnologi dan psywar,” ungkap Politisi Hanura itu. AN

Gerindra Karangasem Pasang Terget Lima Kursi AMLAPURA-Fajar Bali Partai Gerindra Karangasem memasang target lima kursi di DPRD Karangasem dalam Pileg mendatang. Target tersebut menurut Ketua DPC I Nyoman Suyasa, ST cukup realistis mengingat calegcaleg yang dipasang cukup potensial untuk mendulang suara. Meski demikian pihaknya menekankan para calon legeslatif yang akan bertarung memperebutkan dukungan masyarakat harus mentaati rambu-rambu dan aturan yang berlaku. “Seluruh kader Gerindra agar menghindari permainan tidak sehat di internal partai, Jangan saling tikam di antara sesama kader Gerindra, Serunya saat pembekalan caleg dilaksanakan di SKB Jasri, Subagan, Sabtu (5/10) lalu. Suyasa mengatakan pembekalan caleg sekaligus untuk memberikan pemahaman tentang aturan-aturan pemilu, strategi pemenangan dan strategi menjaring dukungan masyarakat. Caleg Gerindra juga diharapkan mengedepankan pola-pola mendidik untuk meraih simpati masyarakat serta menghindari politik uang. “Perbanyak blusukan sambil mencarikan solusi terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi masyarakat,”imbuh caleg provinsi nomor urut 3 ini. Pembekalan yang dihadiri Ketua DPD Gerindra Bali itu sekaligus sebagai deklarasi caleg Gerindra Karangasem yang akan dipertarungkan pada pileg 2014 mendatang juga dihadiri Bupati-Wabup Klungkung terpilih, Wayan Suwitra-Mangku Kasta, dan Sang Nyoman Suwisma.

Mereka juga menekankan caleg Gerindra menjaga soliditas partai menyongsong pesta politik. Deklarasi dan pembekalan caleg diawali dengan ikrar caleg dipimpin Sekretaris DPC Gerindra Karangasem, I Komang Dana.W-016

FB/MAHARJANA

FB/IST

Jokowi

Joko Widodo menghadiri acara rapat kerja daerah khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Minggu, 6 Oktober 2013. Jokowi tiba di Kantor Pusat PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.00 WIB. Mengenakan kemeja PDIP warna merah, Jokowi berangkat dari rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati menggunakan mobil yang berbeda dari biasanya. Mobil dinas Jokowi yang biasa digunakan blusukan adalah Toyota Innova warna hitam metalik. Kali ini, Jokowi mengendarai Toyota Inova berwarna keperakan.

“Ya dibedakan, toh ini kan agenda

FB/IST

pribadi,” kata Jokowi mengungkapkan alasannya, saat di Kantor Pusat PDI Perjuangan pada Minggu kemarin.

Jokowi mengaku menyewa sendiri mobil tersebut menggunakan kocek pribadi. Dia menjelaskan tidak ingin agenda partai dicampur agenda pribadi, dan sebaliknya.

Begitu tiba di Kantor Pusat, Jokowi langsung diserbu kader PDIP lainnya. Mereka berebut mengabadikan gambar bersama alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut. Menurut pantauan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terlihat hadir dalam acara ini. KP

Songsong Pileg 2014

Golkar Kumpulkan Caleg Kabupaten GIANYAR-Fajar Bali Menyongsong Pemilu Legislatif partai Golkar Gianyar mengumpulkan Calon Legislatif (Caleg) untuk dibekali strategi pemenangan.

“Ya sebanyak 40 caleg Golkar kita kumpulkan berkaitan pemantapan struktur partai serta pematangan Pileg,” kata Ketua DPD Partai Golkar Gianyar, Ir I Made Dauh Wijana, ketika ditemui di Sekretariat Golkar.

Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman terkait dengan pemasangan alat peraga, sehingga tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Disamping itu, pertemuan itu sebagai bentuk ataupun pola untuk membangun sinergi, sehingga tidak ada kesan saling menjatuhkan antara sesama caleg. Tetapi mereka paham akan satu tujuan untuk meraih 30 persen kursi sesuai dengan target DPP Partai Golkar. “Dari target 12 kursi,

FB/ARTHAYASA

Dauh Wijana minimal kita bisa raih 10 kursi,” ujarnya.

Menurutnya Pilkada tahun 2008 akan menjadi momentum untuk bangkit di tahun 2014.

Karena pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu, kendatipun Golkar meraih kemenangan tetapi perolehan kursi justru melorot.

Dari 10 kursi yang didapatkan,

jutsru Golkar mendapatkan 6 kursi pada Pemilu Legislatif tahun 2009. Disamping itu, kata politisi asal Tegallalang ini mengatakan kemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 ini diharapkan menjadi momentum dan spirit baru untuk membangun sinergi secara utuh dan tidak farcial.

Lebih jauh, Dauh menyadari kalau selama ini masyarakat sangat apatis untuk memberikan keyakinan akan reputasi politisi yang semakin menurun,disamping menjamurnya pragmatis.

Untuk itu, pihaknya terus memberikan arahan kepada calegnya untuk sering turun serta mendapatkan gambaran serta meluruskan pandangan –padangan yang miring di tengah–tengah masyarakat.

Begitu juga soal adanya kemelut ditubuh Golkar Gianyar, Dauh menampiknya sangat keras. “Saat ini tak ada pemikiran lain, kecuali konsentrasi pada Pileg,” ungkapnya. W-005

Soal Ketua MK Ditangkap

SBY: Ini Tragedi Politik, Hukum, Keadilan JAKARTA-Fajar Bali Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar gara-gara diduga menerima suap, membuat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kecewa berat.

Tak hanya dilakukan di tengah usaha pemberantasan korupsi yang gencar, namun perbuatan ikut mencoreng nama salah satu lembaga negara di Indonesia.

“Peristiwa ini boleh dikatakan sebagai tragedi politik, tragedi hukum dan keadilan,” geram SBY di ruang kerja Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (5/10).

Alasan SBY mengatakan demikian, karena MK memiliki wewenang yang sangat besar. Namun, dengan tertangkapnya Akil, maka kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan konstitusi itu bisa terkikis.

“Memutus perkara yang sangat strategis dan fundamental serta putusannya bersifat final, tidak ada lagi PK (peninjauan kembali) apa yang telah diputuskan MA. Contohnya seperti itu, final. Dan itu tersurat di UUD kita,” jelas SBY. Berdasarkan hal tersebut, SBY

FB/IST

SBY mengatakan perlu respons yang tepat dalam menangani masalah di MK. Tentunya, lanjut SBY, bukanlah respons yang emosional.

“Menjadi tugas dan kewajiban kami untuk merespons apa yang dirasakan, diinginkan rakyat itu dengan respons yang tepat, respons yang rasional dan bukan emosional. Respon yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang

membawa solusi bukan hanya untuk MK tetapi untuk tata kehidupan bernegara di negeri kita,” tandas SBY. Berangkat dari peliknya masalah yang dihadapi MK serta krisis kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan, maka SBY merumuskan agenda dan langkah-langkah penyelamatan MK. Pertama, dalam persidangan di MK diharapkan dijalankan dengan penuh hati-hati, jangan ada penyimpangan baru.”Ingat kepercayaan rakyat sangat rendah kepada MK saat ini.

Apakah kemelut yang ada saat ini dengan kepercayaan rakyat yang rendah saat ini, konsolidasi MK sekarang ini, MK akan menunda persidangan jangka pendek, saya serahkan ke MK,” papar SBY. Yang kedua, SBY minta penegakan hukum yang dilaksanakan KPK dapat dilaksanakan lebih cepat dan konklusif.”Ini untuk meyakinkan semua pihak bahwa jajaran MK lainnya bersih dari korupsi dan penyimpangan lain,

agar kepercayaan kepada MK segera pulih kembali,” lanjut SBY. Presiden SBY juga berencana menyiapkan Perppu untuk diajukan ke DPR, yang antara lain akan mengatur persyarakat aturan mekanisme seleksi pemilihan Hakim MK. “Ini penting sesuai semangat UUD 45 maka materi Perppu ini perlu mendapatkan masukan dari 3 pihak, Presiden, DPR dan MA. Saya berharap apabila Perppu ini dilakukan, maka tidak mudah di judicial review di MK sendiri dan kemudian digugurkan, dibatalkan. Kalau itu terjadi maka tidak akan ada koreksi dan perbaikan.” Dalam Perppu itu perlu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK. Langkah kelima, MK dirasa perlu diaudit eksternal. “Dalam masa konsolidasi yang sedang dilakukan MK saat ini, MK melakukan audit internalnya. Kami berpendapat dipandang perlu dilakukan audit eksternal oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu,” tukas Presiden SBY. NT

282/VIII/BLAS