LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADNG PARIAMAN TAHUT',{ 2000
Nomor Urut : 03
Seri : D
PIRATURAN DAERAH KABUPATEN PADNG PARIAMAN
N0M0R : 03 TAHIIN 2000
TENTAt'.[G
PAJAK PENERANGAN
JALN
DENGN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA BUPATI PADNG PARIAMAN
Menimbang
: a. Bahwa penerangan jaian adalah merupakan tanggun jawab Pemerintah Daerah/bukan tanggung jawab PT PLN. Bahwa biaya pemasangan, pemeliharaan dan pemakaia arus listrik untuk lampu jalan membutuhkan biaya yan cukup besar dan perlu disediakan guna terciptany keindahan dan keamanan kota di malam hari. c.
Bahwa ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahu 1991 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mak peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan perl disesuaikan.
d.
Bahlva untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimaa dimaksud huruf "a, b, c", perlu mengafur kembali Paja Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peratura
Mengingat
: 1.
2.
Undang-undahg Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) Undang-undang
Nomor
9
Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cra Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) a
).
UndangUndang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) A
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5.
Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1991 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696). 6,
Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun
1919
Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834).
l.
Peraturan Pemerintah Nomor
l7 Tahun 1980 tentans
Perubahan Batas Wilayah Kodya Padang. 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
9.
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyidikan PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan
10.
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 4-PW-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ll2 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan
Pembukuan
dan
Tatacara
Pembukuan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah
;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAI.{ Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal. I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan adalah Kabunaten Padane Pariaman
:
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
c.
Bupati adalah bupati Padang Pariaman
d.
Dinas Pendapatan Daerah
adalah
Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
e.
Li$rik
Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) ; Perusahaan
Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik :
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
Pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang-
undangan Perpajakan Daerah
h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
i.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
J.
;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Surat Keputusan yang menenfukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar
dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang L
I\.
;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
l.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang ditetapkan;
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, yang
selanjutnya
disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak n.
;
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tasihan Paiak dan atau sanksi administrasi berupa bunsa dariatau aenaa.
BABII NAMA. OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2
(1). Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap Pengunaan tenaga listrik. (2). Objek Pajak adalah setiap pengunaan tenaga listrik (3). Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Pasal
3
Dikecualikan dari 0bjek Pajak adalah
:
a, Pengunaan tenaga listrik oleh Instalasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b.
Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing,
dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan
azas
timbal balik sebasaimana berlaku untuk Paiak Daerah,
c.
Penggunaan tenaga listrik yang berasal daribukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak mernerlukan izin
dari inatalasi teknis terkait.
d.
Penggunaan tenaga untuk ibadah.
listrik yang khusus digunakan Pasal 4
(1). Subjek Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan'tenaga listrik.
(2), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggunaan tenaga
listrik.
BAB III DASAR PE}.IGGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal
5
(1). Dasar pengenaan pajak adalah nilai iual Tenaga Listrik
(2). Nilai jual tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 ditetapkan :
a,
Dalarn hal tenaga listrik yang beraasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual
tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listriUrekening listrik.
b.
Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai iual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan
listrik sefta harga satuan listrik
,vang berlaku
dii,vilayah daerah.
(3). llarga satuan listrik sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
a,
Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PL].{, bukan untuk Industri sebesar rc % (sepuluh persen)
b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk Industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
c,
Pengunaan Tenaga
Listik yang berasal dari
bukan
PLN , bukan untuk Industri Listrik sebesar 7% (tujuh persen)
d. Penggunaan
Tenaga Listrik yang berasal dari bukan
PLN, unfuk Industri sebesar 1 % (tu1uh Persen).
BABIV WILAYAH PEMTII'{GUTAN DAN TATA CARA PERHITIIi{GAN PAJAK Pasal 7
(1) Pajak yangJerutang dipungut biaya dirvilayair
daerah
Ifubupaten Padang Pariaman.
(2) Besamya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam dengan dasar pengenaan sebagaimana Pasal
6
dimaksud Pasal 5.
BABV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTA]'IG D,rrli SURAT PEMBERITAHUAN PAJAI{ DAERAH Pasal
8
Masa Pajak adalah jangka rvaktu tertentu yang lamnya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung
Pasal 9
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim. Pasal 10 Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. Pasal
11
(1)
Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;
(2)
SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (l harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
)
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisisn
SPTPDD ditetapkan
oleh Bupati.
BABVI DASAR PENGGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal
12
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana
l1
dimaksud dalam pasal
ayat (1), Bupati menetapkan Pajak terutang dengan
menerbitkan SPTPD.
(2) Apabila SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lervat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebes ar 2 % (dua persen) sebuian dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal
13
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri,
SPTDP
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tauhn
sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan : a, SKPDKB;
b.
SKPDKBTT
c.
SKPDN;
(3) SKPDKB sebagai dimaksud
ayat(2) huruf a diterbitkan
a, Apabila berdasarkan hasil peneriksaan
:
atau keterangan
lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhifung dari pajak yang kurang atau yang terlambat dibayar untijangka waktu paling terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang Pajak.
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka lvaktu yang ditentukan dan telah ditegus
secara
tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lana 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung sevara
jabatan,
dikenakan biaya sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lirna persen) dari Pokok
Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh enpat) bulan dihitung dari sejak saat terutang Pajak.
(4)
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila data baru atau data saemula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang tehutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari
(5) SKPDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kedit Pajak.
(6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang daram SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" san "b" tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi daministrasi berupa2% (dua persen) sebulan.
BABVII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14
(l)
Pembayaran Pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan r,vaktu yang
ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk
, hasil penerimaan
Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya I x 24 lam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaukan dengan menggunakan SSpD. Pasal
15
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas.
(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persayaratan yang ditentukan.
(3)
Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan sevara teratur dan berturufturut
dengan dikenakan bunga .sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibavar.
(4) Bupati dapat rnemberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menudna pembayaran Pajak sampai batas
waktu yang dinentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atua kurang dibayar.
(5)
Persayaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
.
penudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4), ditetapkan oleh Bupati. Pasal 16
(1)
Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2)
Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
BABVIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 17
(1)
Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang,
(3) Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Pejabat.
"
Pasal 18
(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surta lainnya yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
(2)
Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis. Pasal 19
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberityahuan Surat
Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat
Perintah
Me laksanakan Penvitaan Pasal 20
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan, tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 21
Setelah Kantor Lelalang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru Sita memberitahukan
dengan segera secara tertulis kepada wajib Pajak.
Pasal22
Bentuk, jenis dan
isi formulir yang
dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX PENGURANGAN, KERNGNAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 23
(1). Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
(2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan denghn Keputusan Bupati melalui Dervan Pertimbangan Pajak.
.
BABX TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALA}.I, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSA}.I ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMNISTRASI Pasal 24
(1). Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
a.
:
Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangundangan Perpaj akan Daerah;
b.
Membatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajak yang tidak benar ;
c. Mengurangkan atau
menghapuskan
sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal saksi tersebut di kenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
(2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, tau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
(3). Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus diberikan keputusan.
(a). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan arau pengurangan sanksi administrasi dianggap di kabulkan.
BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25
(1). Wajib Pajak dapat mengajukan permghonan keberatan hanya kepada bupati atau Pejabat atas suatu
:
A, SKPD;
b. B. SKPDKB;
c.
SKPDKBT;
d. SKPDLB e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan Perafuran Pemaiakan
berlaku.
Perundang-undangan
(2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN di terima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh
Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alas an yang jelas, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3). Bupati atau pejabat dalam jangka wakfu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan kepufusan.
(4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau
Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan, keberatan dianggap di kabulkan.
(5). Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak. Pasal 26
(1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka
waktu
3
(tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan
keberatan.
(2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak. Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling \ama24 (dua
BAB XI PENGEMBALIAN KELEB IHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28
(1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang benvenang.
(2). Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama
(dua belas) bulan sejak diterimanya
12
permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Fajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memberikan keputusan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
(5) Pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPLDB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
(6) Apabila
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pernbayaran kelebihan pajak.
Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII KADALUWARSA Pasal 30
(1). Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampauijangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
(2). Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertanggan apabila
a. Diterbitkan
'
:
Surat teguran dan Surat Paksa, atau
:
c. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak
baik
langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 31
(1).
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang,
(2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau
denda paling banyak terutang.
4
(empat) kali jumlah pajak
Pasal 32
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 31 tidak dituntut setelah melampauijangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak
atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.
BAB XV
PENYIDIKAN Pasal 33
(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut
c.
;
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak .
e.
Melakukan penggeledahan unfuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta banfuan tenaga
ahli dalam
rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerah.
Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah
;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikanpenyidikan; k." Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung j awabkan.
(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut lJmum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun i981 tentang Hukum Acara Pidana. i t, hi
$i,
ft
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
ffir
ffi.
ffil.
ffi
ffi
Pasal 34
Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor l0 Tahun 1983 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinyq memerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkan Pada
di
: Pariaman
Taneeal
: 19 Juli 2000
BUPATI PADANG PARIAMAN dto
MUSLIM KASIM
Diundangkan di Pariaman Pada Tanegal 19 Juli 2000
SEKRTTARIS DABRAI{ UPA TE]Y PADA]YG PARIAMAIV dto
Drs. H. A. AMRAN ABAS Nip.410002605
PEI,{JELASN ATAS PERATUMN DAERAH KABUPATEN PADNG PARIAMAN Nomor : 03 Tahun 2000 Tentang
PAJAK PENERANGN
JALN
I. Penjelasan Umum Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-{Jndang Nomor
: 18 Tahun
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah
Nomor
:
19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah adalah melakukan penyederhanaan dan
perbaikan atas Sistim Perpajakan Daerah hingga diharapkan
dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan paj ak daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pajak
baik untuk Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten dimana Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam jenis pajak daerah Kabupaten.
Pengaturan tentang Pajak Penerangan Jalan telah dituangkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Perda Nomor : i2 tahun 1981
tentang Pajak Penerangan Jalan yang terakhir dirobah dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Pajak Penerangan Jalan. Mengingat tujuan dari dikeluarkannya peraturan per Undang-lJndangan perpajakan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1997
lIU
or : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka diraa perlu untuk menyesuaikan materi dan pengaturannya dari Pajak Penerangan Jalan dari Peraturan Daerah Nomor : l0 tahun 1983 kedalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan
Nomor : 03 tahun 2000.
IL Penjelasan Pasal Demi Pasal Pasal 1 s.d 36 : Cukuo Jelas
Nom