LEI{tsAR{N DAER{I{ KTBU PATEil{ PADAI{G PARIAilIAN
TAHUI{ tlornor [Jrut
2OOO
Seri
:
:A
PER{TUITAN DAERAI.I KABUPATEJ"{ PADAI{G PARIANIAN N0i\.'lOR : 05 TAIjLJN 2000
TENTAI.JG PAJAK PINIAIFAATAI{ AIR BAWAH TAI{AH DAN AIR PERTII]KAAN DENGAN R{KIIN,IA'I TUHAN YANG \,IAHA ESA
BTPATI PADAN G PARIA}IAN t4eninrbang ',
a. Lralina Sumber Da1'a Alarn baik Air Banah Tanah rnau piin Air Perniukaan adalah merupakan potensi pendapatan
daerah yang sangat penting suna
mernbiavai
pen\ elenegaraan pernerintahan dan pernbangunan.
b
a
sumber tersebut pada butir a perlu drlaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi kebutuhan hidup masl arakat. bahu
c. bahu a
denqan telah ditetapkann),a Undang-Undans Nomor I 8 Tahun 1991, tentarrs Pajak Daerah darr Retribusi Daerah maka. Peraturan Dacrah rentang Pajak Pentartfaatan Air Barvah Tanah dan Air Pernrukaarr merupakan jenis Pajak Dacrair f ingkat II.
d. bahua dalarn rarrska pernbaliaruan sistern perpajakan darr Retribusi Daerah. pengaturan pun_gutarr atas surnber air.
e. bahrva sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu nienetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Padang
Pariaman tentang Pajak Pemamfaatan Air Barvah Tanah dan
Mengingat
: I.
Air
Permukaan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentan_e Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 N0.25)
;
2, Undans-undans Nomor 22 Tahun 1999 tentans Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 N0.60 Tambahana Lembaran Nesara N0.3834) 3.
Undang-Undang Nomor
:
11 Tahun l9l4
tentans
Pengairan; A
Undang-undang Nomor
8
Tahun 1981 tentans Hukum
Acara Pidana;
5. Undans-undans Nomor 4 Tahun 1982 tentans Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6, Undang-undang Daerah dan
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah ( Lembaran Neqara Nomor
4l Tahun
1997, Tambahan Lernbaran Negara Nomor
3685 )
l,
;
Peraturan
Pemerintah
No. 11 Tahun i980
tentans
perubahan batas rvilayah Kodya Padang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan
9.
Air
;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang
Irigasi
;
10. Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 1991 tentang Rarva
;
I
i
Peraturail Penrerinfah Nonror 35 Tahun i991 tentans Sungai :
ll, Peraturan Penrerintah
Nonror r9 Tairurt rggT tertars
Pajak Daerah: Dengan persetujuan Den'an Penvakilan Rakl,at Daerah Kabupaten padang pariarnan.
}IENIUTUSKAN ,4enetapkan
: PERA IURAN DAERAH KABIJPATEN PADA\G
PARIAMAN IENTANG PAJAK PEN,{AII{I.AATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PER\IUK{AN BAB I KETEI{TUAJ\ UNfU}T Pasal
I
Dalanr peraturan daerah ini van_q dimaksud densan
a.
Daerah adalah Kabupaten padang pariaman
:
:
b. Kepala Daerah adarah Bupati Kepara padang pariaman
:
c. Dinas Perdapatan Daerah adalah Dinas perrdapata' Daerah Kabuapten padan_e pariaman
d,
:
Pejabat adalah pejabat pada Dinas pendapatan Daerah Padane Pariarnan.
e. Air ba*,alr ta'ah adarah air ran,q berada diperLrt bunri. termasuk mata air rnuncur secara aranr iah diatas perntukaan tanah
f.
;
,Air per*ukaan adalarr air l,arrre berada diatas perrLrkaarr burli. tidak ternrasuk air laut :
penggunaan Pelranfaatan air adalah pemanfaatan dan atau oleh para pengambil air untuk berbagai macam
o
air
keperluan Pernanfaatan
h.
;
dilakukan Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dengan cara pemboran mekanis dengan mengunakan 5 cm) ; konstruksi pipa lebih dari2 inchi -
t
Surat Pemberitaliuan Pajak Daerali yang selanjutny'a u'ajib disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari paja[ yang berisi besarnya jumlah air barvah tanah dan dalam suatu atau air peirnukaan yang diambil rvajib Pajak masa pajak,
disingkat Surat Setoran Pajak Daerah, y'ang selaljutn,va wajib Pajak ssPD, adalah surat yang digunakan oleh pajak yang untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Daerah atau ke tempat lain yang
J.
terutans
ke Kas
ditetapkan oleh;
k. Surat KetetaPan Pajak Daerah yang selanjutn.va disingkat SKPD adalah
Keputusan Yang menentukan
Surat
Besarnya jumlah pajak yang terutang;
:
I,
:
I
t.
ffi
tii [$
$i
&ii
ffi ffi ffii
ffii W
D4)dr yang JCrrri uaeran Kurang 'r\ulallg Bayar Pa;ar Daerah Surat Ketetapan Pajak Surat Keputusan seianjutnya disingkat SKPDKB adalah terutang ; yang menentukan besarnya pajak yang
Bayar Yang i m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih seliutnyaSKPDLBadalahsuratKeputusanyang menentukanjumlahkelebihanpembayaranPajakkarena jumlalrkreditpajaklebihbesardariPajakyangterutang atau tidak seharusnYa terutang'
I I
i I
I il $:
n.SuratKetetapanPajakDaeralrKurangBayarTambahan adalah Surat yang selanjutnya disingkat SKPDKBT tambahan atas jumlali pajak Keputusa,
t;d menentrikan
yang telah ditetaPkan
;
H $il
ffi
o.ljinpemboranairbarvahtanahadalahuinuntuk pemboran air barvah tanah
;
Permukaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air perijinan dan aoatatr Pajak Air yang didasarkan atas
p.
jumlah pemanfaatan air
;
Pajak Daerah yang dsingkat SKPD dikenakan ; adalah surat Pernberitahual Pajak yang akan
q. Surat Pemberlakukan
r.
disingkat STPD Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat besarnya Pajak adalah Sura yang menerangkan beberapa yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak ;
BAB
NAMA, OBJEK
II
DN
SUBJEK PAJAK
Pasal 2
(l).DengannamaPajakPemamfaatanAirBarvahTanahdan Barvah Air pennukaan iipungut Pajak Pemamtaatan Air Padang Tanah dan Air iermukaan dalam Kabupaten Pariaman.
(2). Objek Pajak adalah
:
a. Pengambilan air barvah tanah'
b. Perigambilan air Permukaan' Pasal
3
Di kecualikan dari Objek Pajak adalah
a, b.
:
atau air permukaan oleh Pengambilan air barvah tanah dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Usaha Milik Pengambilan air permukaan oleh Badan il;g;;. yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan serta uruiu eksploitasi dan pemeliharaan pengairan' air dan sumber-sumber air; pengusahaan
Pengambilanairbawahtanahdanatauairpemukaan
d. Pengambilan
air barvah tanah dan atau air pennukaan
untuk keperluan dasar rumah tangga;
e. Pengambilan air barvah tanah dan air perrnukaan )'ang dipergunakan untuk kepentingan sosial dan tempat ibadah.
Pasal 4
(
l) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan )'ang mengambil dan atau memanfaatkan air barvah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan usaha komersial:
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan )'ang mengambil air barvah tanah dan air permukaan untuk usaha komersial.
BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah dan Air " Permukaan adalah nilai perubahan air; (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ay'at (l) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor;
a. Jenis sumber air. b. Lokasi sumber air. c. Volume air yang diambil. d. Kualitas air. e. Luas areal tempat pemakaian air.
f. g.
Musim pengambilan air. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibat kan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
(3)
Cara penghitungan nilai perolehan air sebagai dimaksud
pada ayat
(2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati
dengan Perseftujuan Dervan Penvakilan Rakyat Daerah.
(4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan mem perhatikan faktor-faktor sebagainiana
d irn
aksud pada
ayat (2);
(5) Hasil
perhitungan nilai perolehan air sebagai dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 6
Dalam pengenaan pajak adalah
:
(1) a.Nilaijual objek pajak; b. Jumlah pengambilan
(2) Dasar
air;
pengenaan pajak sebagimana dimaksud a1'at (1)
dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan oleh Bupati; Pasal 7
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh) persen. BAB IV
WILAYAH PEMUI{GUTN DAN CARA P
ENGHITII|',{GAN PAJAK Pasal 8
(l).
Pajak yang terhutang dipungut dirvilayah Daerah
:
(2). Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara nrengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
;
Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka rvaktu yang lamanya takrvin. Pasal
I (satu) tahun
l0
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada pengambilan
Air
saat
Barvah Tanah dan air Permukaan.
Pasal I 1
(l) (2)
Setiap Wajib pajak dirvajibkan nengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud a1,at (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh rvajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
;
harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya l5 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak ;
(4)
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati,
BAB V TATA CARA PERHITU]YGAIV DAN PEI{ETAPAN PAJAK Pasal 12
(1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana di maksud pada pasal ayat (2) dan (3) Pajak Pengambilan Air ditetapkan
ll
dengan diterbitkan SPTPD
;
(2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lervat rvaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen dan ditaeih densan menerbitkan STPD.
Pasal
13
(1). wajib Pajak yang membayar sendiri, sprpD sebagaimana pasal dimaksud dalarn ayat (l), digunakan untuk rnenghitung, rnemperhatikan dan menetapkan pajak
ll
sendiri yang terutang
;
(2). Dalam jangka ivaktu
5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan
;
a. SKPDKB. b. SKPDKBT.
c. SKPDN. (3). SKPDKB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf diterbitkan ; a.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
a
atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi adiministrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka rvaktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. b.
Apabila SPTPD tidak disampaikan daram jangka rvaktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administratif sebe sar z% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling l-ama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pujuk ;
c.
Apabila kewajiban mengisi sprpD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi beruia kenaikan sebesar
25 % dari pokok pajak ditambah
sanksi
adminitrasi berupa bungann sebesar 2% dihitung dari pajak yang kurang atau terrambat dibavar intuk jangka waktu paling lama 24 bulandihitungsejak saat terutangnya pajak
;
sebagairnana dimaksud at,at (2) fiuruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data 1'ang semula belurn terungkap yang menyebabkan penambahan
(1) SKPDKBT
jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan
sanksi
adirninistrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jurnlah kekurangan pajak tersebut ;
dirnaksud ai at (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak ,vang teruatang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang
(5) SKPDN
sebagaimana
dan tidak ada kredit Pajak
;
(6) Apabila kervajiban menbayar pajak terutang
dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan *.n.rbitkin STPD ditambah dengan sanksi adrninistrasi berupa bungan 2% sebulan
(i)
;
Penambahal jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud puJu ayat (4) tidak dikenakan apabila rvljib pajak melaporkal sendiri sebelum dilakukan tindakan
"pemeriksaan.
BAB VI TATA CARA PEMBAYARAI''{ Pasal 14
(l)
di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunujkan oleh Bupati sesuai waktu )'ang ditENtUKAN dAIAM SPTPD, SKD, SKPDKB, SKPDKBT
Pernbayaran pajak dilakukan
dan STPD;
(2) Apabila
pembayaran Pajak di lakukan ditempat lain )'ang
diiunfuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selanrbat-lambat 1 x 24 ianr atau dalam \\aktu
/
(3)PembayaranPajaksebagainranarJirnaksudpadaa"vat(1) \SSPD' dan (zidilakukan dengan menggunakan Pasal
15
(1)Pembayaranpajakharusdilakukansekaligusataulunas;
(2)Bupatidapatmemberikanpersetujuankepadarvajib \-'l dalam kurun mengangsur pajak terutang untuk ;ui;O persyaratan yang rvaktu tertentu, setelah memenuhi ditentukan
;
pada pajak sebagaimana dimaksud pembayaran (3). Angsuran secara teratur dan berturut-turut ayat (z)harus diiakukan % (dua persen) sebesar
2 dengan dikenakan bunga yang belum atau kurang O*-:-*ftft iajak sebualan dibaYar;
persetujuan kepada u'ajib memberikan dapat (4) Bupati batas
pembayaran pajak sampai Pajak untuk menunda waktuyangdi'tentukan'.t.luhmemenuhipersyaratanatau bunga 2 % (dua dikenakan dengan yang ditentukan belum atau kurang ,.U'itn Oari jJmlah pajak yang persen)
dibayar
;
mengangsur dan menunda (5) Persyaratan untuk dapat angsuran dan
pt*buyutun pembayaran serta tata cara pada ayat (2) dan (4) dimai<sud penundaa, ,.;;;imana ditetaPkan oleh BuPati ; Pasal 16
(1)
Setiap pembayaran
pasal 13
di'#il;;
dalam pajak sebagaimana dimaksud irra^ bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku Penerlmaan
(2) Bentuk, jenis, isi. ukuran tanda bukti
pembayaran dan
buku penerimaan pajak sebagaimana dinraksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
:
BAB VII TATA CARA PENAGIHAI{ PAJAK Pasal
(1)
I7
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis sebagai rial tindak pelaksanaan penagihan pajak (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo dikeluarkan
7
pembayaran.
(2)
Dalam jangka riaktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringaan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak ltarus ntelunasi Pajak yang terutang.
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada
aiat
(l)
yang
dikeluarkan
oleh Pejabat. Pasai
(1) Apa[ila jumlah
Pajak
18
yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalarn jangka rvaktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peri-ngatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang ltarus dibayar ditagih dengan Surat Paksa,
(2)
Pejabat merrerbitkan Surat Paksa segera setelah lervat
21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Terguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 19
Apabila Pajak yang harus dibay'ar tidak dilunasi dalam jangka ivaktu 2 x24jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa. Pejabat segera rnenerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pasal 20
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belurn juga rnelunasi utang pajaknl'a, setelah letvat 10 (sepuluh) hari se.jak tanggal pelaksanaan Surat Perintah lt'felaksanakan Penyitaan, p ejibat m e n gajuk an p e rm intaan p e n et a p an t an g gal p el el an gan kepad a Kantor Lel an g N e gar a' Pasal 2 I
hari, tanggal, jam menetapkan Negara Lelang Setelah Kantor lelang' Juru Sita memberitahukan dan ternpat pelaks ^iuun Wajib Pajak' segera r.ru" tertulis kepada dengan
P asal
22
untuk
dipergunakan Bentuk, jenis dan isi fonnulir ),ang Bupati' Daerah dltetapkan oleh faiut frnJginun pelaksanaun
BAB V]II GNAN'
PEI{GUR$i GAN, KERN{ PE}IBEBAS,T\ PAJAK
D
AN
Pasal 23
(i) Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat "
dan pembebasan memberikan pengurangan' keringanan Pajak.
pengurangan' keringanan d1t pemberian cara (2) Tata \/ pada ayat (i) pembebasan pajak sebagaimina dimaksud Keputusan Bupati melalui Deu'an
ditetapkan derryan
Pertimbangan Pajak.
BAB
LX
TATACAMPE}IBETULA"\,PAtr{BATALN' PENGURANGNKETETAPANDANPEIiGHAPUSN ATAUPENGLIRA}iGNSA}iKSIADI{NISTRASI Pasal 24
(l)BupatikarenajabatanatauataspermohonanWajibPajak
a.
N{ernbetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitann)/a
terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
b.
lr{embatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajak ) ang tidak benar;
c. lv{engurangkan
atau mengliapuskan sanksi admi-
nistrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak 1'ang terutang dalam hal saksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena
kesalahannya.
(2) Permohonan pemberlulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada a1'at (2) diterima, sudah harus diberikan kepufusan. setelah lervat rvaktu 3 (tiga) bulan se-bagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak
(4) Apabila
memberikan keputusan, Peffiohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap di kabulkan.
BAB X KEBERATAN DAN BANDNG Pasal 25
c1. I
SKPD:
SKPDKB; SKPDKBT: I
(2)
n
SKPDLB;
e.
SKPDN;
Peimohonan keberatan sebaqaimana dinraksud pada ai'at
(1) harus
disarnpaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak ranggar sKpD. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN di terima oleh
$/ajib Pajak, atau tanggal
penrotonsan,/pemun_giitan oleh
Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada avat
(l)
dengan
alasan )'ans jelas, kecuali apabila \\'ajib pajak
dapar
menunjukan bahu'a jangka ri,aktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaann\ a.
jangka riaktu paling lana 12 (dua belas) bulan sejak tan,egal Surat pennohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada a1'at (2) diterinra
(3) Brrpati atau pejabat dalam
sudah ntenrberikan keputusan.
(4) Apabila setelah leri'at n'aktu 12 (dua belas)
bulan "sebagaimana dirnaksud pada ai,at (3) Kepala Daerah atau
Pejabat tidak nemberikan Keputusan, permohonan. keberatan dian_qgap di kabulkan.
(5)
Pengaiuan Keberatan sebagaimana dirnaksud pada a!'at ( I ) tidak rnenunda keri ajiban membar ar pajak. Pasal 26
(I
) \\Iajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penl'elesaian sensketa pajak dalam jarr_eka ri
aktu
3 (tiga) bulan setelah diterinranl a keputusan
keberatan.
(2)
Pengajuan bandine sebagaimana di maksud pada a1'at tidak ntettultcla
(l)
Pasal27
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnva, kelebihan penrbavaran Pajak dikembalikan densan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paiing larna 2'1 (dua puhih ernpat) bulan.
BAB XI P
ENGE }{BA
LI.\I{
KE LE BIHAN PE } IBAYAR{N
PAJAK Pasal 28 (i
).
Wajib Pajak dapat mengajukart perrnohonan pengernbalian kelebihan peltibal'aran Pajak kepada Bupati
.
atau Pejabat secara tertulis denmgan menl'ebuikan sekurang-ktrrangnl'a A I
U,
:
Nania dan Alarnat \\'ajib Pajak. ir{asa Pajak. hltl'l
qrsrr besarnva KeleDlnan ,"rpr'trlrevaran HLIlrVs,r
I
u.
rl
Pe ie1.
t
Alasan ) ang Jelas.
(2). Bupati atau Pejabat dalam janeka ri akttt paling larna lJ
(dua belas) bulan sejak diterirnanva perttiohonan pengembalian kelebihan pernbal'aran Pajak sebagaimana dirnaksud pada ai'at (1) irarus menrberikan keputusan.
ri)
Apabila jangka ri akttt sebagaimana dinraksud pada a1'at (2) dilanipaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembal'aran Pajak diangeap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkart dalattt iiakttt paling laitta I (satu) btrlan.
(4) Apabila \Vaiib Pajak mentpttni'ai htttarts pajak lainnt'a. kelebilran perttbavaran Pajak sebaeainrana dirnaksud pada a1'at (2) lanssutts diperhittrngkan tttttttk ittelutrasi terlebih
(5) Pengembaiian kelebihan pembayaran Pajak dalam rvaktu paling lama
dilakukan
i lAua; bulan sejak diterbitkan
Membayar SKpLDB denlan ienerbitkan Surat Perintah
Kelebihan Pajak (SPMKP)'
naiaf
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukansetelahlewatwaktuz(dua)bulansejak
memberikan diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat
imbalanbungasebesar2%(duapersen)sebulanatas
pajak' keterlambatan pembayaran kelebihan Pasal 29
diperhitungkan dengan
Apabila kelebihan pembayaran Pajak dimaksud dalam Pasal 28 rr*ung pajak tuinnia, sebagaimana cara pemindah bukuan uyxlil,pembayaran dilakukan dengan jrgu berlaku sebagai bukti pembayaran'
BAB XII KADALUWARSA Pasal 30
(i)HakuntukmelakukanPenagihanPajak'.kadalurvarsa
5 (lima) tahun terhitung setelah melampaui jangka rvaktu pujlf' kecuali apabila Wajib Pajak sejak ,uut t.ruiungnyu a iU idan g Perpaj akan Daerah' m e lakukan tindak"piaunu
Pajak (2) \ / Kedaluwarsa penagihan (1) tertanggan aPabila Pada ai'at
sebagaimana dimaksud
:
a. Diterbitkan Surat tegtrran dan Surat Paksa, atau ; b.
Pajak baik Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib langsung maupun tidak langsung'
BAB XIII KETENTUN PIDNA Pasal 31
yang karena kealpaannya tidak mePajak Wajib (1) -,, \ benar atau dengan tidak nyampaikan SPTPD atau mengisi
tidaklengkapataumelampirkanketeranganyangtidak Daertah dapat benar sehingga merugikan keuangan paling lama 1 (satu) dipidana O.n"gun pidani.kurungan 2 (dua) kali jumlah dun utu'u denda paling banyak tahun
Pajak Yang terutang'
tidak menyampaikan (2) Wajib Pajak yang d:lgul sengaja benar atau tidak dengan'iiout, mengisi atau spTpD benar
'
yang tidak lengkap atau melairpirkan keterangan dipidana Daerah sehingga merugikan keuangan .dapat lam1 2 (dua) tahun dan atau paling p'njara piO*u dengan pajak terutang' paling uunyut 4 (empat) kalijumlah denda
Pasal32
TindakPidanasebagaimanadimaksudpasal29.tidakdituntut sejak saat setelah
m.tu*puuilfukt
rvaktu 10 (sepuluh)tahun Masa Paj ak'
irrutun gnya paj ak utu'iUt'^khimya
BAB XIV PEI,{YIDIKAI,{ Pasal 33
(1)PejabatPegawaiNegeri.sipiltertentu,dilingkungan PemerintahKabupatendiberi*.,o,nungkhusussebagai pidana di penyidik uniuk melakukan fenyidikan lindak sebalaimq1 dimaksus dalam Daerah Perpajakan bidang Hukum Nomor 8 Tahin 1981 tentang Undang-Undang Acara Pidana'
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)adalah
:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpaj akan Daerah tersebut; c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka laksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di
pe-
bidang
Perpajakan Daerah; o D'
Menyuruh berhenti, melarang
seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud Pada huruf e;
li.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j
Menghentikan penyidikan;
k,
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk ke-lancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 34
Terhadap tunggakan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan
Daerah
ini tetap dibayar,
besarnya pajak yang terhutang
didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya,
BAB XV KETENTUN PEI'.IUTUP Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Buoati. Pasal 36
Densan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Barvah tanah dan Air Permukaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XV KETENTUAN PENU iUP Pasal
i5
Hal-hal valtg belurrr diatul dalant Peraturan Daerah ini. sepanjane rnepsepai pelaksanaanlt\,'a diatur lebih lan jrit oleh Bupati.
Pasal 36 Dengart berlakunva Peraturart Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor l4 Tahun 1991 tentang Pajak Pemanfaatan Air Barvah Tanah dan
Aie Pennukaan diny'atakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Peraturan Daeralr yang telah ada sebelumnyayans berkaitan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 37 Peraturan Daerah
ini mulai
berlaku pada tanggal diundanekan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinva. memerintahkan Pengundansan Peraturan Daerah ini dengan Penenipatannya dalarn Lenibaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
DITETAPKAN Di : PARIAIvIAN PADA TANGGAL : l9IULI 2000 BUPATI PADANG PARIAMAN
i t:
i
f ili
t
dto
r F.
N,IUSLiM KASIM
H ffi,
ffii
ffii
Diundan gkan di Pariaman Pada
tanqqal
19
iuli 2000
ffi ffi S
k
EKRETARI S DAERAH KAB IJ PATEN PADANG PARIA|',IAN
ffi' dto Drs. H. A. AMRAN ABAS Penrbina Utarna Muda Nin. 410002605