LIMBARAN DAERAH KABTJPATEN PADANG PARIAMAN TAHT]N
2OO()
Nomor Urut l2
Seri B
PERATURAN DAERAH IGBIJPATEN PADANG
PARIAruN
NOMOR : 12 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPL
DENGN RAHMAT TT]HAN YNG MAHA
ESA
BUPATI PN)ANG PARIAMAN Menimbang
: a,
bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah
merupakan
kebutuhan masyarakat secara sosisal yang diperlukan dalam mobilitas kependudukan dan sebagai barang bukti keabsahan seseorang sebagai warga yang resmi.
b.
bahwa
Aha
Catatan Sipil adalatr merupakan Akta
yang menjelaskan status dan kedudukan seseorang serta kaitanya dengan orang lain dan Akta tersebut dapat
dipergunakan
untuk berbagai kepentingan yang
bersangkutan yang erat kaitannya dengan orang tersebut.
bahwa begitu pentingnya penggunaan KTP dan Akta Catatan Sipil yang dimaksud perlu pemasyarakatannya diagrr sedemikian rupa. d.
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Propisi dan Daerah Kabupaten, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten.
bahwa unfuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf "o.,b,c, dan d" perlu diatur dengan peraturan Daerah.
Mengingat
: l.
lz
undang-undang No. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi sumatera Tengah; (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2.
undang-undang No. I Tahun lg74 tentang pokok-pokok Perkawinan; (Lembaran Negara RI Tahun lgl4Nomor l. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019).
a
J.
undang-undang No. 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara RI Tahun lggl Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nom or 3209).
4,
undang-undang No. l8 Tahun lg97 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; ( Lembaran Negara RI Tahun lggT Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 36g5).
5.
Undang-Undang
No. 22 Tahun lggg tentang
Pemerintahan Daerah; ( Lembaran Negara RI Tahun lggg Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3g39). 6.
undang-undang No. 25 Tahun lggg tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
7.
Peraturan Pemerintah
No. 17 Tahun l9g0 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya padang 8.
;
Peraturan Pemerintah N0.27 Tahun Pelaksanaan undang
l9g3
rentang
- undang No.8 Tahun lggl tentang
Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara RI Tahun l9g3 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nregara RI Nomor 32s8). 9.
Peraturan Pemerintah No. z0 Tahun lggj rentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun lggT Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomo r 3692).
10. Peraturan Pemerintah
N0.31 Tahun 1998
tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3742). 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistim Informasi
;
12. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri sipil; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya,Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun lgg3 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perobahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 teniang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribus Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998 teniang Ruang Lingkup dan Jenis - Jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 117 tahun 1992 teniang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil'
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILN RAtrffAT
IGBUPATEN PADNG PARIAMAN
MEMUTUSK'{N
Menetapkan
:
PERTURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG
PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIP[.
BAB.I KETENTUANUMUM Pasal l. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
:
a. Daerah adalah Kabupaten padang pariaman. b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten padang Pariaman
c. Bupati adalah Bupati padang pariaman. d.
Penduduk adarah setiap baik warga Negara 'rang Indonesia Asri maupun wargu Nrguru Keturunan Asing r-rrtu Warga N:g1u Asing yang bertempat tinggal tetap dI dalam wilayah Negara Indonesia oan tetatr memenuhi
ketentuan peraturan perundang undangan yang berraku.
e' Kartu Tanda penduduk yang selanjutnya
dapat
disingkat KTp, adarah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi penduduk bai[ warga Negara lrJirp Indonesia maupun Warga Negara Asing.
'f. Akta catatan Sipir adalah Akta Kerahiran, Akta Perkawianan, Akta perceraian, Akta pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi frarga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbi-tkan oleh Dinas
Kependudukan dan Tenaga Kerja catatan sipil Daerah.
g. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi
atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfatan umum
serta
dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
h.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau
Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang Pribadi dan Badan.
i
WuliU Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwaj ibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
J
. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi memamfaatkan jasa Percetakan KTP dan atau Penerbitan Akta Catatan Sipil.
K
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
yang
selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib retribusi untuk melapor data
Objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
L , Surat
Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi terutang.
1ll. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
n. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
BAB II NAMA OBJf,K DAN SUBJf,K RETRIBUSI Pasal 2
Dengan Nama Retribusi penggantian biaya cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
Pasal
3
Objek Retribusi meliputi pencetakan:
1.
Kartu Keluarga
KTP. Akta Kelahiran. Akta Perkawinan. Akta Perceraian. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak/ Adopsi. Akta GantiNama bagi Warga Negara Asing. Akta Kematian.
Akta Kelahiran terlambat. Pasal 4
Wajib Retribusi
adalah orang pribadi
yang memperoleh jasa
pencetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
BAB. III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal
r.it
5
Retribusi penggantian biya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusijasa umum.
BAB. [V CARA MENGUKTiR TINGKAT PENGGTNAAN JASA Pasal 6
jumlah KTP dan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atau Akta Catatan Sipilyang dicetak. BAB. V PRINSIP DAN SASAMN DATAM PENETAPN STRUKT{R DAN BESARI{YA TARIF Pasal 7
(l) \/
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi adalah untuk *.nggunti biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
(1) adalah (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat biaya cetak prttutuun KTP dan atau Akta catatan Sipil
''
yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.
BAB. VI STRUKTUR DAN BESART\TYA TARIF Pasal
8
(l) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman dengan
prrgtuiran Padang
Dewan penroakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pariaman Pasal g
Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Kantor catatan sipil yang dimaksud pada pasal 8 selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman'
BAB IilII KETENTUAN PIDANA Pasal
17
(l) wajib Retribusi_ yang tidak melaksanakan
kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling. Iama 6 (enam) buran atau denda paring banyak 4 (empat) karijumrah Retribusi terhutang.
(2) Tindak
Pidana yang dimaksud pada ayat (L) adalah tindak Pidana pelanggaran
BAB XIV PENYIDIKAN Pasal
18
(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terrentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus -seba ai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana-di Bidang sebagaiman dimaksud daram undangan-undang No. 8 tahun l98l tentang Hukum Acara pidana
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (i;
a.
bi*rnung.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan_ atau raporan berkinaan dengan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar leterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelis;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau badan tentang kebenaian perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari d.
pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak pidana 'rang di Bidang Retribusi Daerah; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka
pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang
Retribusi Daerah.
g. Menyuruh
berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
h.
huruf
e.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
j.
Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidan dibidang Retribusi Daerah menurut Daerah Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidikan' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang No.8 tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaannya
diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati
Padang
Pariaman.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal
19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 9 Tahun 1995 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KT?) dan
Perubahan Dalam Rangka pelaksanaan pendaftaran pend serta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
dan
Peraturan Daerah yang terah ada seberumnya berkaitan dengan peraturan Daerah ini. Pasal 20 (I
) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan
Daerah i sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lanjut oleh Bupati.
(2) Peraturan Daerah
ini mulai berlaku pada
diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinyamemerin pengundangan Perafuran Daerah ini dengan prn.rputun Lembaran Daerah Kabupaten padang paiiaman.
di : Pa riaman Pada tanegal : 19 Juli 2000.Ditetapkan
BUPATI PADANG P dto
di P a r i a m an Pada Tangeal 19 Juli 2000 Diundangkan
.MUSLIM IGSIM
SEKRETARIS DAERAH KABT]PATEN PADANG PARI.AMAN, dto
Drs, A. AMRAN ABAS Nip. 41002605
LEMBARAN DAEMH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR :12 TAHUN : 2000
PENJETASAN ATAS PERATI]RAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAruN Nomor : 12 Tahun 2000 Tentang
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TNDA PEI{DIIDUK DAN AKTA CATATAN SIPII
Penjelasan Umum
Dengan telah ditetapkannya UU Nomor : 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Nomor : 22 tahun lggg tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh produk hukum daerah yang belum
W
sesuai dengan peraturan ini, harus segera dirobah dan disempurnakan.
Salah satu Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Fariaman Nomor : l l tahun 1985
tentang Kartu Keluarga,
KTP dan Perubahannya Dalam Rangka
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor : 9 tahun 1995 tentang Kartu
Keluarga,
KTP dan
Perubahannya Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan arti dibuat Peraturan Daerah Induk yang baru sebagai pengganti dari Peraturan Daerah yang telah ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Penjelasan Pasal Demi Pasal Pasal
I
s.d 28 : Cukup Jelas