LEMBARAN DAERAH IGBT]PATEN PADANG PARIAMAN TAHT]N 2(}O() Nomor Urut
:9
Seri : B
PERATURAN DAERAH IGBUPATEN PADNG PARIAMAN
NOMOR
: 09 TAHUN 2000.
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TT]HAN YANG MAHA f,SA
BI]PATI PADANG PARHMAN Menimbang
:
a.
bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab oleh Daerah secara profesional perlu pengaturan, pengehdalian dan pengawasan serta penvujudan sistem transportasi yang merata, aman, cepat, tertib, terafur dan efisien, maka " kepada pengusaha transportasi wajib memiliki izin trayek;
b.
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Trayek merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat
c.
Mengingat
:
1.
II
;
bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204\ ;
2.
undang-undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang panitia
Urusan
ty*S
Negara (iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Zl04)
;
3. undang-undang Nomor g Tahun l gg l
tentang Hukunn
Acara Pidana (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3Z0g)
4. undang-undang Nomor 14 Tahun lggztentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun lggz Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34g0)
5.
;
undang-undang Nomor l g Tahun lggT tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara n puutit Indonesia Tahun lg97 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
;
6. undang-undang Nomor 2g tahun lggT tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggT Nomor g l, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
7. undang-undang Nomor
iZtO)
;
zz Tahun lggg tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 1999 Nomor 60)
;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun l9g0 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya padang
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
;
27 Tahun 19g3 tentang
Pelaksanaan [Jndang-undang Nomor g rahun lggl tentan! pidana Hukum Acara (Lembaran Negara Republik _
Indonesia Republik Indonesia Tahun l9g3 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republi[
J. t.{'
-t
10. Peraturan Pemerintah
Nomor zz rahun 1990 tentang
Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam Bidan! Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I
dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a l0) ; I I . Peraturan Pemerintah
Nomor 4l Tahun l9g3 tentang
Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 1993 Nomor sg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) 12. Peraturan Pemerintah
;
Nomor z0 Tahun lggT tentang
Retribusi Daerah (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor g4 Tahun lgg3 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
1996 tentang
KM 15 Tahun
Penyempurnaan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 68 Tahun lgg3 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Jalan dengai Kendaraan Umum ;
di
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Penyidik Pegawai Negeri Pemerintah Daerah
4 Tahun lggT
sipil di
Lingkungan
;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l7l rahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 174 Tahu n 1997 tentang Pedoman Tatacara pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahu
tentang Tata cara Pemeriksaan Daerah:
n
1997
di Bidang Retribusi
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH KABUPATf,N PADNG PARIAMAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PARIAMAN TENTANG IZIN TRAYEK.
PADANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a, Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
c. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman ; d.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perudangundangan yang berlaku ;
e.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan benfuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan-badan usaha lainnya
;
Angkutan Penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut
bayaran;
._
Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus mobil penumpang
dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah ; h.
Mobil
Penumpang adalah adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
t.
;
Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
J.
;
Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus ; Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan
menjaga
;
Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu pada wilayah daerah
;
m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan rehibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertenfu
;
n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
;
0. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data
objek retribusi dan wajib retribusi sebagai
dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar
Tambahan, untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
r.
Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, untuk selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
s.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
t.
;
;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Waiib Retribusi
u.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah V.
Penyidikan tindak pidana
di
;
bidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBIEK DAN SUBIEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribdi
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang
umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu
dalam Wilayah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pasal 3
Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek
untuk
menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 4
Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.
BAB M GOTONGN RETRIBUSI Pasal 5
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
cARA MENGuTffR
rifr?<rTprNc
cuNAAN rAsA
Pasal 6
Tingkat penggu*un jasa diukur berdasarkan jumrah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.
BAB V PRINSIP DAN SASARAI{ DATAM PENETAPAN STRUKTTIR DAN BESARNIYA TARIF
-
pasal 7
(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya
tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyerenggaraan pemberian lzin
trayek.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meliputi biaya survey rapangan dan biaya transportasi daram ,rrgl; pengendalian dan pengawasan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
"
pasal
g
(1) struktur tarif digorongkan berdasarkan jenis dan relnDusl.
macam
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(l)
ditetapkan dalam Keputusan Bupatl padang pariaman dengan persetujuan DpRD Kibupaten padang pariaman.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9
Retribusi yalg terutang dipunfut izin hayek diberikan.
di
wilayat/daerah tempat
BAB VIII MASA Rf,TRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TIRUTANG Pasal
l0
(l) Retribusi Izin Trayek dikenakan setiap penerbitan kartu pengawasan atau disebut KP.
(2) Kartu pengawasan yang merupakan turunan izin trayek, berlaku untuk jangka waktu I (satu) tahun. Pasal
ll
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX SUMT PENDAFTARAN Pasal 12
(l)
Wajib Retribusi wajib mengisi SPd0RD.
(2) SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)
harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X PENETAPAN RNTRIBUSI Pasal (
13
1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat ditetapkan retribusi terutang dengan
(l)
menerbitkan SKRD dipersamakan.
atau dokumen lain
yang
J/ (2) Bentuk, isi
dan tata cara penerbian SKRD atau dokumen
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI TATA CARA PEMI]NGUTAN Pasal 14
Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XII SANKSI ADMIMSTRASI Pasal 15
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB TM TATA CARA PEMBAYAMN Pasal 16
(l)
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat retribusi diatur dengan keputusan Bupati.
pembayaran
BA B XIV TATACAM PENAGIHAN Pasal 17
(l)
Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen
lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2)
Penagihan retribusi melalui BLJPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV KEBERATAN Pasal 18
(l) Wajib Retribusi dapat mengajukan
keberatan hanya
kepada Bupati atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Rehibusi mengajukan keberatan
atas
ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Rehibusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) dan (3) dalam Pasal ini tidak
dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19
(l)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati
atas keberatan dapat berupa menerima
sepenuhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XYI PENGEMBATI.AN KELEBIHAN PEMBAYARAN
?tst\10
(l)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkin dan SKRDLB harus diterbitkan dalam wahu paling lama
I
(satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi yang dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
dalam waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 21
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
a.
:
Nama dan alamat Wajib Retribusi
;
b. Masa retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Buku penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal22
(l)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membavar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran rehibusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23
(l) Bupati dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
(4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan
dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dewan
Pertimbangan Retribusi.
.
BAB XVIII KEDATUWARSAPENAGIHAN Pasal 24
(l)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
a. Diterbitkannya b.
:
Surat Teguran atau
;
Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XD( KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
(l) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat
(l)
adalah
pelanggaran.
BAB XX
PENYIDIKAN Pasal 26
(l)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(2)
;
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b.
meneliti mencari dan mengumpulkan
keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta" bantuan tenaga
ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah
;
menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
l.
;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan
;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di hidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungj awabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut lJmum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI KETENTUN PENUTUP Pasal2l Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan Raya dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1955 tentang Retribusi
Kendaraan Umum untuk Pengangkutan Orang dan Barang dalam Kabupaten Dati II Padang Pariaman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
.tu
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintr
P:**lul Daerah ini Arngun penem flsjid*gn dalam Lembaran Daerah Kabupaten faOanf
;;;;d;;:
di
: pariaman
Ditetapkan
BUPATI PADANG PARIAMAN dto
MUSLIM KASIM Diundangkan di pariaman Pada
taneeal l9 Juli 2000.
SEKRETARIS DAERAH IGBUPATEN PADANG P.dRIAIUAN dto
DTs.H.A.AMRAN ABAS NrP. 410002605
LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN PADANG PARIAMAN
4l F
&
harff,
PENJf,TASAN ATAS PERATURAN DAERAII KABUPATIN PADANG PARIAMAN Nomor : 09 Tahun 2000
tr,$.
ft ft
Tentang Fr ffii:
Rf,TRIBUSI IZIN
s:
R
TMYEK
sl &
,NH Kr
Penjelasan Umum
$. B
Izin trayek diberikan kepada orang pribadi atau badan,
$ fr K
disamping berfungsi untuk pengaturan, pengendalian dan pengawasan,
H
K
tr
F K s 3l
E
$' s
r !. s,
ri
s
r $
juga berfungsi sebagai salah satu sumber yang cukup memberikan andil terhadap pemasukan pada pendapatan asli daerah yang mana sesuai dengan UU Nomor : 18 tahun 1997 tidak termasuk sumber pendapatan yang dipangkas.
Untuk itu sesuai dengan UU Nomor : 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan W Nom or : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah yang telah ada selama ini yaitu Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 1988 tentang Retribusi
Izin Usaha Angkutan Jalan Raya dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 1995 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum, perlu diubah guna disesuaikan dengan peraturan baru dengan maksud Peraturan Daerah Induk yang baru, yaitu Peraturan Daerah Nomor : 9 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek.
I II. Penjelasan r
r
I b
Pasal
I
Pasal Demi Pasal
s.d 29 : Cukup Jelas