TEMBARANDAERAH IGBTJPATEN PADANG PARIAMAN TAHT'N 2(|()(| Nomor Urut :
13
Seri : B
PERATURAN DAERAH KABT]PATEN PADANG PARIA1VIAN NOlvlOR
: 13 TAHUN 2000.
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN It
MenlmDang
:
a.
bahwa gangguan yang ditimbulkan oleh berbagai aktifitas masyarakat dapat berupa kebisingan suara, polusi udara, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan di sekit anya;
b.
bahwa untuk megurangi dan mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh gangguan tersebut maka perlu aturan secara jelas dengan pelarangan dan atau pemberian izirr1'
c.
batrwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat d.
II
;
bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
I\{engingat
: 1. Undang-undang Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Nomor 450 Tatrun 1940 2.
:
Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor a
J.
20a\;
Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210$; A rt.
Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1970
tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor
1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9l4 Nomor 4, Tambahan Lembaran lrlegara Republik Indonesia Nomor 294a) ; 5.
Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negarp Republik Indonesia Nomor 3209)
6.
Undang-undang Nomor
;
5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327 g 7.
Undang-undang Nomor
;
24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor I 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501)
;
8.
Undang-undang Nomor 18 Tahun l9g1 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor T6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) : 9.
Undang-undang Nomor 23 Tahun lg97 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699)
10. Undang-undang
;
Nomor 22 Tahun l9g9
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun l9g9 Nomor 60); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun l9B0 tentans Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang ; 12. Peraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338)
;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692)
I
;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang TataCaraPenanaman Modal ;
16. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor I Tahun l9g5 tentang Tata Cua Pengendalian pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan penanaman
Modal menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ; i
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun l9g7 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka
Waktu terhadap Pemberian lzin Undang-undang Gangguan (ldinder Ordonantie)
;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib
Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Menciirikan Bangunan (IMB) serta
Izin Undang-undang
Gangguan (UUG/I{O) bagi
Perusahaan-perusahaan Kawasan Industri
di Luar
yang Berlokasi
;
19. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 2l . Keputusan Menteri Dalam l,legeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah ;
di
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN
. DAERAH KABUPATEN PADAN6
PARIAI\4AN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a, Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
c. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman ; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perudangundangan yang berlaku
;
e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan benfuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan-badan usaha lainnya ;
f.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengafuran, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber, daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan
;
menjaga
Retribusi lzin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di
lokasi tertentu yang menimbulkan
bahaya,
kerugian dan gangguan, yang tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah h.
;
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwaj ibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu tertentu
yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
j
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
k.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya j umlah
retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ; l.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan,
untuk
selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah rehibusi yang telah ditetapkan ;
m. Surat Ketetapan Retrrbusi Lebth Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
;
n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
0. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas kebe ratan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SI(RDLB yang
diajukan oleh Wajib Retribusi
;
p.
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah n0m0r wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;
q.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau kbterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
berdasarkan perafuran
perundanga-undangan
retribusi daerah ;
r. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta tersangkanya.
menemukan
BAB II NA]\{A, OBJf,K DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi rzin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Pasal 3
(l) objek kepada
retribusi adalah pemberian izin tempat usaha orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu
yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau Pemerintah daerah.
esal 4
(l)
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usdhanya di daerah.
(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Izin gangguan adalah
:
a. Pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi.
b. Pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
(l)
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Rehibusi Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini rneliputi
:
a. Biaya Administrasi b. Biaya Survey Lapangan Pasal 6
Bentuk dan jenis usaha yang wajib dikenakanrzin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal I adalah usaha sebagai berikut :
a.
Perusahaan
kecil, menengah dan besar serta yang
menggunakan mesin.
b. IJsahaperbengkelan. c. Usaha peternakan komersial. d. Perusahaan penggilingan padi/Huller (R.ice Miling Unit). e. Usaha bola bilyard.
f.
Usaha sawmill dan kilang minyak.
g.
Usaha pandai mas, perak dan tembaga.
BAB
TV
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 7 (I
) Femberian
lzin
Gangguan dimaksudkan untuk
memudahkan pembinaan, pengaturan dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh
orang pr,badi atau badan hukum guna melindungi kepentingan umum.
(2) Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keteraturan dan keamanan agar setiap usaha/kegiatan )'ang dilakukan tidak menimbulkan pertentangan dengan
Undang-undang Gangguan
dan ketentuan peraturan
perundang-uildangan yang berlaku.
BAB V PRNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelen ggarcanpemberian izin.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya
pemeriksaan
dan biaya transportasi dalam
runglu
psngawasan dan pengendalian
BAB VI
PERIZTNAN Pasal 9
(l) setiap orang pribadi atau badan hukum sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud
Pasal
6 Peraturan Daerah ini wajib memiliki rzin
gangguan.
(2) rrin sebagaimana dimaksud ayat
(l)
pasal
ini diberikan
oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Tarif dan tata cara pengurusan dan persyaratan izin serta jangka waktu belakunya lzin gangguan ditetapkan oleh Bupati.
BAB WI TARIF RETRIBUSI Pasal
l0
Besarnya Tarif Retribusi Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati padang
Pariaman dengan persetujuan DPRD Kabupaten padang Pariaman.
BAB VIII WITAYAII PEMI]NGUTAN Pasal
ll
wilayah Pemungutan Rehibusi lzin Gangguan adalah setiap perusahaan yang terkena undang-undang Gangguan yaitu dalam Wilayah Kabupaten padang pariaman
BAB IX TATA CARA PENDAFTAMN DAN PENDATAAN Pasal 12
(l)
untuk mendapatkan data wajib Retribusi Izin Gangguan perlu dilaksanakan pendaftaran dan pend ataan terhadap
wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilavair Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah tetapi memiliki objek retribusi di wilayah Daerah.
(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan yangc6lrampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
(3) Setelah
formulir pendaftaran dan
pendataan
dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petulas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induf *uiiu Retribusi berdasarkan nomor urut.
(4) Daftar Induk wajib retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat digunakan sebagai NpwRD
BAB
X
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal
(l)
13
Penetapan retribusi berdasarkan sprRD menerbitkan SKRD.
dengan
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 14
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMTINGUTAN Pasal
15
(l) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SI(RD tambahan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya I x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
Pasal 16
(l)
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengansur retribusi terutang dalam jangka waktu teftentu dengan alasan yang dapat dipertanggungj awabkan.
(3) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditenrukan oleh bupati.
(4) Bupati
atau.. pejabat
yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pr*buyurun retribusi
sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat d ipertanggungj awabkan. Pasal 17
(1)
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal l6 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)
Bentuk,
isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti
pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII TATAC.A,RA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 18
(l)
SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan srRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
(2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan srRD untuk rnasing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor bcrkas secara berurutan. Pasal 19
(l)
Besarnya penetapan dan penyeteran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
(2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)
dibuat daffar penerimaan dan funggakan
perjenis retribusi.
(3) Berdasarkan
daflar penerimaan dan
tunggakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai dengan masa retribusi.
BAB XIII TATA CARA PENAGIIIAN RETRIBUSI Pasal 20
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggar surat teguran/perin gatan/surat lain yang sej eni s, waj ib Retribus i harus melunasi retribusin y a y angterutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal
2l
entuk-bentuk formu I ir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal l7 B
ayat
(l)
ditetapkan oleh Bupati.
BAB
XTV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal22
(1) Bupati dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan
dan
pembebasan retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat
\\ (\$u1kur ilrngurr Krlu\usm Bulr\\ nre\ilu\ De\{un \ttrxNusEnNN\ts.
BAB XV TATACARA PEMBETIJLAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN. Pasal23 (
1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan
Perundang-undangan
Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurargan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Waiib Retribusi atau karena kesalahannya.
(3)
Wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
*(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimakud pada ayat pengurangan ketetapan, penghapusan atau
(l),
pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan .memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
(5) Keputusan ayat
(2)
atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk paling lambat permohonan diterima.
3 (tiga) bulan sejak surat
(6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) buran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk
tidak
memberikan keputusan, maka permohonan pembefulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAts XVI TATACAM PENYELESAIAN KEtsERATAN Pasal24
(l)
wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan keberatan atau SKRD dan STRD.
(2) Permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau
(l)
pejabat yang ditunjuk selambat-lambatny a 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
(3) Pengajuan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
.
BAB XYII
TATACARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KETEBII{AN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 25
(l) wajib Retribusi harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kslebihan pembayaran retribusi.
(2) Atas
(l)
dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat atas kelebihan pembayaran retribusi dapat rangsung
diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dar/atau sanksi administrasi berupa denda oreh Bupati.
(3) Atas permohong sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atau kelebihan pembayaran teriebui irpn diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnyu.
Pasal26
(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan ,lbului*unu dimaksud Pasal 25, diterbitkan srnoig paling ianbat Z (dua) bulan sejak diterimanya perm'honan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling Iambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkanrya SKRDLB.
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal2T
(l) Pengembalian
sebagaiman dimaksud pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah Membayar Kelebihan
Retribusi.
(2) Atas perhitungan diterbitkan bukti
sebagaimana dimaksud pada pasal 26 pemindahbukuan, yang berlaku juga
sebagai bukti pembayaran.
BA
B XVIII
KETENTUAN PENGAWASN DAN PENGENDALTAN Pasal 28
(l)
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Tatacara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal29 Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
?in1l
BAB XIX Kf,TENTUAN PIDANA Pasal 30
(1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
paling lama
6 (enam) buran atau denda sebanyak-
banyaknya 4 (empat) karijumrah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pelanggaran.
adarah
BAB XX
PENYIDIKAN Pasal 3 I
(i) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
-sebagai pemerintah daerah diberi wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanaii bidang retribusi daerah sebagiimana dimaksud dalam undang-undang Nomor g Tahun r gg tentang Hukum Acara Pidana;
l
(2)
wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( r ) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti
keterangal atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan arau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
b. meneliti mencari dan mengumpulkan
;
keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaian perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidanl di bidang retribusi daerah :
d.
memeriksa buku-buku, catat an-catatan dan dokumen Iain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahri daram
rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bida'ng retribusi daerah ;
g.
menyuruh berhenti atau melarang sese'rang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
h.
i. j.
memotret
.seseorang pidana retribusi daerah
;
yang berkaitan dengan tindak ;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
menghentikan penyidikan
;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan rindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomoi g Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
BAB ruU KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (I
) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan
Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Peraturan
:
a. Nomor 08 Tahun 1981 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam daerah Tingkat
II
Padang Pariaman
b. Nonnor 04 Tahun 1997 tentang Izin Tempat lJsaha dan lzin Undang-undang Gangguan (UUG/HC) dalam Kabupaten Daerah Tingkat
II Padang Pariaman
Dan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku
lagi'
Pasar 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkan
di
: Pariaman
PadaTangsal
: 19 Juli 2000.
BUPATI PADANG PARIAMAN dto
MUSLIM KASIM Diundangkan di Pariaman Pada tansgal 19 Juli 2000.
SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN PADANG PARTAMAN dto
DTs.H.A.AMRAN ABAS NIP.410002605
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2OOO NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABT]PATEN PAI}ANG PARIAMAN Nomor : l3 Tahun 2000 Tentang
RETRIBUSI TZIN GNGGI]AN
I.
Penjelasan lJmum Dengan telah ditetapkannya UU Nomor : l8 tahun 1997 tentang Pajak dan Reti'ibusi Daerah dan UU Nomor : 22 tahtn 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh produk hukum daerah yang belum sesuai dengan peraturan ini, harus segera dirobah dan disempurnakan.
Salah satu Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 04 tahun l99l tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG-F{) dan Feraturan Dierah Nomor : 5 tahun 1997 tentang Izin Mendirikan dan lzin Undang-Undang Gangguan (UUG-HO), bagi
Bangunan
perusahaan trndustri, dengan arti dibuat Peraturan Daerah Induk yang baru yaitu Peraturan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah yang telah ada, Daerah Nomor : 13 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
II.
Penjelasan Pasal Demi Pasal Pasal 1 s.d 33 : CukuP Jelas