TEMBARAN DAARAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2OO() Seri : A
Nomor Urut : 08
PERATURAN DAERAII KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR
: 08 TAHUN 2000.
TENTANG PAJAK HOTET DAN RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN Menimbang
: a. bahwa hotel dan restouran merupakan usaha komersial yang membutuhkan pengunjung sebagai konsumennya.
b.
bahwa pengunjung adalah merupakan wisatawan baik lokal, regional dan Manca Negara yang datang "berkunjung dalam rangka berbagai macam urusan.
c.
bahwa banyak pengunjung yang datang tergantung pada sarana dan prasarana, komediti dan akomodasi yang memberikan kemudahan serta cita rasa dan keramahan masyarakat setempat.
d.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran.
e.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 1981 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I perlu disesuaikan.
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dirnaksud huruf 'od dan e'o perlu mengatur kembali Pajak Hotel dan Restoran yang. ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: l.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).
2.
lJndang-Undang Nomor
I
7 Tahun 1997 tentang
Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
e684). n
J.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685). 4.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686 ).
5.
Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 83e). 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat
II 7.
Padang.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
54, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3691 Tahun 1997).
8.
Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Carc Pungutan Pajak Daerah.
Meteri Dalam Negeri Nomor lT2Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
10. Keputusam
Pembukuan. I
l. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.
BAB I KETENTUAN T]MUM
Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a.
Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
b
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
c.
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
d.
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan Daerah Kabupaten padang pariaman.
e. Pajak Hotel dan Rerstoran yang selanjutnya
disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayan Hotel dan Restoran.
Hotel adalah Bangunan yang khusus disecriakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau pasiritas rainya crengan dipungut I bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yung sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. g
Restoran atau Rumah Makan adalah Tempat menyantap makanan dan minuman yang disediafan dengan dipungut bayaran, tidak termasui usaha jasa boga atau katering.
h.
Pengusaha Hotel dan Restoran adalah perorangan atau
Badan yang menyelenggarakan usiha Hoter dan Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya.
lain
i.
Surat Pemberitahuan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan perhitungkan
dan
pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan Perundang- undangan perpajakan Daerah.
j.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat ssPD, adalah Surat yang digunakan oieh wajib ri;at<
untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan
yang
l.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terhutang, jumlah kredit pajak,
Jumlah
Kekurangan Pemb ayarunPokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
n.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah
Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
o.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang
menentukan
jumlah Pajak yang terutang
sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB N NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal
2
(1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Hotel dan Restoran. (2) Objek Pajak adalah setiap Pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Restoran.
6
F H
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) meliputi :
a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek, pariwisata (cottage), motel,
wisma
pariwisata, pesanggrahan (hoste ), Iosmen dan rumah penginapan tennasuk rumah kos dengan jumlah
kamar
l5 atau lebih yang menyediakan
fasilitas
seperti rumah penginapan. b.
F
Pelayan penunjang antara lain telepon, faximil, telex, foto copy, pelayanan cuci, strika, taksi dan pengangkutan lainya yang disediakan atau dikelola hotel. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain : pusat kebugaran ( fitnes center ), kolam renang, tenis, golf, keroke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
d. Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan acaraatau
pertemuan dihotel. e.
Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyatapannnya. Pasal
3
Dikecualikan dari Objek Pajak adalah
:
a. Penyewaaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
b. Asrama dan pesantren. c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel
dengan
pembayaran.
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai
r i i
I
'
e.
f.
Pelayanan perjalanan wisatawan yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. Pelayanan jasa boga/katering.
Pasal 4
(1).Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah .rang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran. (2).
wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal
5
Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran. Pasal
Tarif Pajak ditetapkan
6
sebagai sebesar
l0 % ( sepuluh
persen)
dari jumlah pembayaran.
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENHITI]NGAN PAJAK Pasal 7
(l).Pajak yang terutang dipungut
di
Wilayah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.
i L B &
(2). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURATPEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal
I
Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
Pasal 9 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dihotel dan restoran.
Pasal l0
(l).
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SpTpD;
(2). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (l) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wa'jiu Pajak atau kuasannya;
"
(3). Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SprpD ditetapkan oleh Bupati.
BAB W TATA CARA PENGHITUNGN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal I I
(l).
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan
ll
menerbitkan SKPD;
(2).Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Tidak atau kurang dibayar setelah rewat waktu-paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak sKpD diterima dikenakan sanksi adnimistrasi bunga sebesar z% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
Pasal 12
(l)
Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaigman'' dimaksud dalam pasal 1l ayat (l) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang
(2) Dalam jangka waktu
5
(lima) tahun
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan
sesudah :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT; c. SKPDN. (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat
diterbitkan a.
(2) huruf
a
:
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. b. Apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak. c.
Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakaf,,sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
IU
(4)' SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabiia ditemukan data atau data yang semura berum terungkap yang menyebabk*
u*
penambahan jumlatr
:rr*#g,"-;ffi
qajak j,*g
dikenakan sanksi adminisil"i 100 % (seratus persen) dari jumrurt
ufia
r
tersebut.
kenaikan sebesar
trturangan pajak
(5) sKpDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)huruf c diterbitkan. apabila jumtah plj;k sama besarnva dengan jumrah pri.[-?,au pajak tidak -.-.1,t.iii terutang dan tidak ada kredit pajak.
t;;j,t *t*g
J
(6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang daram
SK'DKB dan sKpDKBr'*uuiui**u dimaksud pada ayat Q) huruf "a" dan "b; dduk atau tidak sepenuhnya dibayar dararn jangka *ur,tu yang telah
ditentukan,_
ditagih dengan menerbitkan sTpD
ditambah dengan sanksi idminirt usi berupa bunga 2% (duapersen) sebulan.
rArA ..oii3r#^yARAN pasal l3 (
1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah arau tempat lainnya yrg. ditunjuk oreh bupati ,rruJ- waktu yang {r' ditentukan daram spTpD, srpp, sxpii<ri,
srpDKB
(2) Apabila pemb
pajak d'akukan dirempat rain prnrii*uan pajak harus disetor
lyar.ln yang_ditunjuk,.hasir
ke Kas Daerah selambai_lambatnya't Zqjam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. ".'---
i
(3) Pembayaran.pajak sebagaimina dimaksu ayat (2) dilakukan denean
d ayat(r) dan
Pasal
(l)
14
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati dapat meberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengansur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
(4) Bupati
dapat meberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
(5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pernbayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.
Pasal
(l)
15
Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerirnaan.
(2)
Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan oleh BuPati.
rArA cARf$il^tt#r* pArAK Pasal
(l)
16
surat Teguran atau surat peringatan atau Surat rain yang sejenis sebagai awar tindakariperaksanu* prnugihan
pajak dikeruarkan
7
(tujuh) hari
tempo pembayaran.
G;k
saat jatuh
(2) Daram jangka waktu 7 ( tujuh ) seterah tanggar Surat Teguran utur1.,Sulai peiingatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib pajak haius melunasi pajak yang terhutang.
(3) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaijmana dimaksud puJu- ayat (r) dikeluarkan oleh pejabat.
Pasal l7
(1) Apabila jumlah.Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi daram jangka-*u[tu *uuguirana ditentukan dalam surat Teguran atau Surut prrindn atau surat lain yang sejenis, jumrah pajak yung rrurus dibayar ditagih dengan Surat paksa. (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera seterah rewat 21 ( dua puluh satu hari sejaka ) tang"gar surat Teguran atau surat peringatan atau iurat hil y;rg sejenis.
Pasal l8
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggar s*ut paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat perintahMelaksanakan Penyitaan
Pasal
19
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belurn juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Pasal 20 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Pasal
21
Bentuk, Jenis dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX PENGURANGAN, KERINGNAN DAN PEMBEBASN PAJAK Pasal 22
(1). Bupati berdasarkan pennohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan' keringanan dan pembebasan Pajak.
(2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan
dan
pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( ditetapkan oleh Bupati melalui Dewan
1)
pertimbangan Pajak.
BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
(l)
Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak dapar
a.
:
Membetulkan SKPD
atau SKPDKB
arau
SKPDKBT atau STPD yangdalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, [esalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan perpajut un Daerah; b.
Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi admi_ nistrasi berupa bunga, Oenaa dan kenait un nu;ut terutang dalam har sanksi tersebut dikenakan Iung karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya.
(2) Permohonan pembeturan, pembataran, pengurangan ketetapan dan penghapusan' dan prnguruigun sanksi adminisrrasi aras sKpD, sKpDKB, sebagaimana,dimaksud pada ayat (r)
srpirnr
dan
srpD
harus disampaikan secara terturis. oreh wajib pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk serambat-rambatnya:o ltigu puruh) hari sejak tanggal diterima sKpD,
sKpbKB,
atau STPD dengan memberikan alasan yung;rlur. 'K'DKBT
(3) Bupati
atau Pejabat
yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak Surat Permohonan sebagairiana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan
keputusan.
(a) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI KEBERATAN DAN BNDING Pasal 24
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
A,
SKPD;
b.
SKPDKB;
c.
SKPDKBT;
d.
SKPDLB;
e.
SKPDN;
f
. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPLDB, dan SKPDN diterima
oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjuk bahwa jangka waktu
itu tidak
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
dapat
I6
F ffi
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk daram jangka wakru paling lama rz (dua beras) buran sejak tanggar Permohonan keberatan sebagaimana dimaksudJad (2) diterima sudah memberikan keputusan.
surat
a ayat
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) Bupati ataupejabai
tidak memberikan keputusan, permohonun,
keberatan
dianggap dikabulkan.
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menunda kewajiban membayar pajak.
r
(l)
Pasal 25
(l)
wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian Sengketa pajak dalam jangfa *uktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
(2). Pengajuan banding sebagaiamana dimaksud pada ayat (r) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 26 Apabila pengajuan keberatan sebagimana dimaksud pasal 25 banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 111u dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga ,.brru, 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 2a (dua puluh empat) bulan.
BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 27
(1) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbit ,kan dalam waktu paling lama I ( satu ) bulan.
(a) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lansung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak d]'erbitkanya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelabihan pajak. Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhimungkan dengan utang pajak lainya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan jugu berlaku sebagai bukti pembayaran.
ro
BAB XITI KEDALUWARSA Pasal 29
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedarluwarsa setelah melampauijangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib paja[ melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
a.
b.
(l) tertangguh apabila :
Diterbitkan surat Teguran dan surat paksa, atau
;
Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik lansung maupun tidak langsung
BAB
XTV
KETENTUAN PIDANA asal 30
(l) wajib Pajak yang karena
kearpaannya tidak
menyampaikan sPTpD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau merampirkan kiterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daeiah iapui dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan atau denda paring banyak 2 (Jua) kali jumlah Pajak yang terutang.
(2) wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak Iengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau
denda paling banyak
4 (empat) kali jumlah pajak yang
Pasal 31 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 3l tidak dituntut setelah melampauijangka waktu l0 (sepuluh) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB XV
PENYIDIKAN Pasal 32
(l)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidikan
(l)
adalah
sebagaimana dimaksud pada ayat
:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
d.
Merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen
lain
berkenaan dengan tindak pidana
dibidang perpaj akan Daerah;
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, penca tatandan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
ffi ffi *ii. B-'.."
fft.':,
ffil''
Perpajakan Daerah;
$jt'I &,
g.
Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
ffi
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dirnaksud padahuruf e;
ffi'l
ffit
hi ffi g?.i.-t
f.r,
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
i. j.
Daerah;
t il ;,
|l- '
Memanggil.orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sbbagai tersangka atau saksi; Menghentikanpenyidikan;
i_ :
t
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
il ffi $*;i F,
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampai-kan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum,
sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara pidana.
ffi &l ffii
ffi m'
ffi,'
ffii F!..
BAB XVI KETENTUN PEN]TUP Pasal 33
Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor : 02 tahun 1997 tentang Pengusahaan Rumah Makan dan Restoran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Paraturan yangtelah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini..
Pasal 34
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Padang Pariaman. Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkan Pada
di : Pariaman
tanegal : 19 Juli 2000
BUPATI PADANG PARIAMAN
dto MUSLIM KASIM Diundangkan di Pariaman Pada tanegal. l9 Juli 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dto Drs. H.A. AMRAN ABAS Nip. 41 0002605
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN Nomor : 08 Tahun 2000 Tentang
PAJAK HOTf,t I}AN RESTORAN
f.
Penjelasan Umum Salah satu tujuan dikeluarkannya undang-undang Nomor
: lg
Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah irttu peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun lggl tentang Pajak Daerah adalah
:
melakukan penyederhanaan dan perbaikan atas Sistirn Perpajakan Daerah 'dan
hingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas
pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.
efisiensi
Berdasarkan Undang-Undang tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pajak baik untuk Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten dimana Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam jinis pajak daerah Kabupaten. Pengaturan tentang Pajak Hotel dan Restoran telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Ferda Nomor : 2 tahun 1981 tentang pemungutan pajak lembangunan I, yang kemudian telah beberapa kali dirobah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariarnan Nomor : 2 tahun tggl tentang pengusaha Rumah Makan di Kabupaten padang pariaman, dimana pJngaturannya masih didasarkan situasi dan kondisi pada waktu itu.
Mengingat tujuan dari dikeruarkannya peraturan per undangundangan perpajakan Daerah yang baru yaiiu undang-undiang Nomor : 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan W Nom or : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dirasa perlu unfuk menyesuaikan Materi dan Pengafurannya dari Pengusaha Rumah Makan tentang Nomor : 2 tahun 1997 kedalam suatu Peratuian Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 08 tahun 2000.
II. Penjelasan Pasal Demi pasal Pasal
I
s.d 35 : Cukup Jelas