LET{BARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2O(}O Nomor Urut
: 14
Seri
:B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADNG PARIAMAN NOMOR : 14 TAHTIN 2000
TENTANG RETRIBUSII PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADAIqG PARIAMAN It
rytentmDang
"
bahwa untuk memperlancar tata niaga sektor peternakan, perikanan dan hasil bumi dirasa perlu dihimpun di suatu
a.
tempat;
bahwa hasil tersebut adalah merupakan produksi yang dihasilkan rnasyarakat yang perlu dipasarkan dengan
b.
secepatnya; c. '
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor I i 9 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir merupakan Jenis R.etribusi Daerah Tinekat
d.
II I
bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu diatur dengan Peratu,ran Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
0tonom Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnor 20a3) ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1950 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun D5A Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor /\
J. Undang-undang
Nomor
I
2fi$
Tahun
198
;
I tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4.
Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor
23
Tahun lg97 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
tentang Negara
Republik Indonesia Tahun lg97 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3699) ;
6. undang-undang Nomor
22 rahun l9g9 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) I
;
. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun l9B0 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang
8.
Peraturan Pemerintah Nomor
;
27 Tahun l9g3
tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun
lggl tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3258) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor z0 Tahun lggT tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
l0.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan
:
l.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun lggT tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Daerah ;
i2.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahu n 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
I
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahu n 1997 tentang Pedoman TatacaraPemungutan Retribusi Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tatrun 1997
tentang Tata cara Pemeriksaan
di Bidane Retribusi
Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
;
I
Dengan persetujuan
DEWAN PER.WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG PAzuAMAN TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. b.
Daerah adalah Kabupaten Fadang Pariaman
:
;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
LLL
c.
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
d.
tertentu di Fejabat adalah pegawai yang diberi tugas perundangLiAung retribusi sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku
e.
;
;
yang meliputi Badan adalah suatu bentuk badan usaha perseroan perseroan terbatas, perseroan komanditer' 'luinnyu, dengan badan Usaha Milik Negara atau Daerah nu*u dan bentuk apapun' persekutuan, perkumpulan'
firma,kongsi,koperasi,yayasanatauorganisasiyang tetap serta sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha badan-badan usaha lainnYa ;
pasar Grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir pelelangan ikan, berbagai jenis barang termasuk tempat pertokoan yang ternak-, hasil bumi dan fasilitas pasar dikontrakkar/d i sediakan oleh pem erintah daerah g
!
f}.
;
pembeli Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan melakukan transaksijual beli secara lelang ;
Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah "mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yung dipergunakan untuk usaha berjualan;
Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasrnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; It.
Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan yang atas selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis^ barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang
di
kontrakkan, yang disediakan atau diseleng-garakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh (PD) dan pihak swasta
k.
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan pengelola
pasar yang menurut perafuran perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
;
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu dan yang bersifat insidentil yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
;
m. Surat Ketetapan RetribusiDaerah, yang selanjutnya dapat
disingkat
SKRD,
adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang n.
;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan jumlah retribusi yang telah ditetapkan
o.
atas
;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
p.
Surat " Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
;
q.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
r.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah
;
peraturan
s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyioit
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retrib-usi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
II
BAts
NAMA, OBJEK DAN SU&Tf,K RE'TRIBUSI Pasal2 Dengan nama Retribusi pasar Grosir dan atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis burung termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrak kan.1 Pasal
3
(1) objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh pemerintah Daerah yang meliputi :
a. Tempat Pelelangan b. Pasar Ternak. c. Pasar hasil Bumi. d. Pertokoan.
Ikan ;
(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak pasar dan pD. pasar. Pasal 4
Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan pengelola pasar yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
AB
TII GOLONGAN RETRIBUSI B
Pasal
5
Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB
TV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PEI\]OTAPAN STRUKTIIR DAN BESARNYA TARItr' Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
tsAB V STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
(1) Struktur tarif pasar ternak digolongkan berdasarkan klas ternak yaitu ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing).
(2) Untuk tempat pelelangan ikan tarif ditetapkan
berdasarkan
omset penjualan yang diterima oleh pemilik ikan.
(3) Untuk pasar hasil bumi ditetapkan berdasarkan berat dan ukuran satuan.
(a) Untuk pertokoan ditetapkan berdasarkan luas dan jangka waktu.
(5) Dasar pengenaan tarif tersebut adalah
-
sebagai berikut
:
Untuk ternak besar dan kecil pengenaan tarif adalah sewa tempat, pemeriksaan kesehatan ternak dan surat pas ternak.
-
untuk pererangan ikan dasar pengenaan tarif adarah sewa tempat dan sarana pelelang"un, prnyediaan air bersih unruk ikan, kebersi''han;ri;;; pererangan dan
biayaadministrasi.
-
untuk pasar has' bumi.{asar pengenaan adarah ruas tempat terpakai sefta fas'itas r.in ylng digunakan. unfuk pertokoan dasar pengenaannya adarah ruas dan jangka waktu penggunaan fasilitas.
(6)
Besarnya
dftetapkan deg.an Keputusan Bupati Padang parjaman den[nprrrrtulran npnn Kabupaten Padang pariaman
BAB YI WILAYAII PEMUNGUTAN pasal g
Retribusi
y*1
r:rltuns dipunguf
wilayah/daerah tempat fasilitas pasar dan ataupertokoan diberikan.
MASA RErRE
.!i
r3rli^[l^r
RE
rRrBUsr
TERUTANG
'
Pasal 9
Masa retribusi adalah jangka waktu yang ramanya -Bupati. ta hun/bulan/hari atau ditetapkan lain oieh Pasal
l (satu)
l0
saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
rArA.ofif 3#^curAN Pasal l
(1) Pemungutan retribusi tidak
l
dapat diborongkan.
(2) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD
atau
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB IX SNKSI ADMINISTRASI Pasal 12
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakfunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal
13
(l) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat'lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata cdra pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.
BAB XI TATACARA PENAGIHAN Pasal 14
(l) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen dipersamakan, SKRDI(BT, STRD, Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang
lain yang
dibayar oleh Wajib Retribusi sapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII KEBERATAN Pasal 15 (
1)
wajib Rehibusi dapat
mengajukan keberatan hanya pejabat kepada Bupati atau atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran [etetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatanharus diajukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat rnenunjukkan' bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak
dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 16
(tr) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sebahagian, menolak atau menarnbah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila
dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud
pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII PENGEMBALIAN KETEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 17
(I
kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
) Atas
Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan' permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi yang dimaksud.
(5) Pengembalian
kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat
waktu paling lama SKRDLB.
retribusi
| (satu) dilakukan dalam
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
(6) Apabila pengembalian kerebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbaran bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kete rrambatan-pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 18
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada $upati degan sekurang-kurangnya menyebutkan
a.
:
Nama dan alamat Wajib Retribusi
;
b. Masa retribusi ;
c.
Besarnya kelebihan pembayaran
d.
Alasan yangsingkat dan jelas.
;
(2) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran
retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Buku penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti penerinaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 19
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.9. a;vat (4), pembuyururidilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan jigu berlaku sebagai bukti pembayaran.
pENGuRANd*,?,fficNANDo* PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20
(l)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Waj ib Retribusi.
(3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan
dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV KEDATTMARSA PENAGtr{AN
Pasal 2 I
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) buran terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
R.etribusi melakukan tindak pidana
di
bidang retribusi
daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat(1) tertangguh apabila:
a.
Diterbitkannya Surat Teguran atau ;
b.
Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal22
(1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l)
adalah
pelanggaran.
BAB XVII PEI{YIDIKAN Pasal23
(l)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil teftentu di ringkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor Acara Pidana :
(2)
8 Tahun
l9B
1 tentang Hukum
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah : .
a. menerima, mencari, mengumpulkan
dan . meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut meryadi lengkap dan jelas ;
b.
meneliti mencari dan mengumpulkan
keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
;
c,
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
d.
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga
ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;
g.
menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada tuut pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
i. j.
;
;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; menghentikan penyidikan
;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Nomor
8 Tahun l98l
tentang Hukum Acara
Pidana.
BAB XVilI KETENTUAN PENUTUP Pasal24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 25
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tBnggaldiundangkan.
Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang pariaman. Ditetapkan Pada
di
: Pariaman
Tansgal :
19
Juli 2000.
BUPATI PADNG PARHMAN dto
MUSLIM KASIM Diundangkan di Pariaman Pada
taneeal l9 Juli 2000.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DTs.H.A.AMRAN ^A.BAS NIP. 410002605
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2OOO NOMOR 14
125
PENJf, TASAN .{TAS PERATT]RAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN Nomor : 14 Tahun 2000 Tentang
RETzuBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKON
Fenjelasan {Jmum Dengan telah ditetapkannya IJU Nomor
: 18 tahun 1991 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah dan W Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan f)aerah, maka seluruh produk hukum daerah yang belum sesuai dengan peraturan ini, harus segera dirobah dan disempurnakan. Karena Peraturan Daerah tentang Pasar Grosir dan atau Pertokoan belum pernah ada sebelumnya, maka dibuat Peraturan Daerah Induk yaitu Peraturan Daerah Nomor
: l4 tahun 2000.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 19 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retriusi Pasar Grosir dan atau pertokoan merupakan salah
satu jenis Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah. Retribusi ini termasuk sumber penerimaan Daerah yang baru setelah dilakukan penyederhanaan dan penyusunan kembali melalui Undang-Undang Nomor l8 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
[I. Penjelasan Fasal Demi Pasal Pasal 1 s.d 26 : CukuP Jelas