Perlawanan desember 2006

Dari Redaksi

FOKUS UTAMA

Salam Demokrasi!

Tahun 2006 tinggal menghitung waktu dan segera beralih ke tahun baru 2007. di tengah penyambutan tahun baru 2007, tentu saja sangat penting bagi kita untuk menilai kembali tentang perjalanan yang telah ditempuh sepanjang tahun 2006, terutama terkait dengan perkembangan situasi massa, gerakan massa demokratis dan perjuangan massa yang bergelora selama tahun ini bergulir.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) tentu saja memiliki beberapa catatan penting atas itu semua. Untuk itulah PERLAWANAN edisi Desember 2006, menampilkan beberapa catatan tersebut dalam beberapa rubrik utamanya PERLAWANAN yang kembali hadir di penghujung tahun 2006 ini akan menyajikan dua liputan penting tentang refleksi pendidikan di tahun 2006 dan Refleksi Perjuangan FMN di tahun 2006 sebagai penutup lembaran tahun ini.

Tidak lupa juga liputan tentang perjuangan yang pernah dilakukan oleh FMN serta beritaberita dari nasional dan internasional hingga akhir Desember 2006.

Penilaian atas praktek perjuangan yang kita lakukan di tahun ini bisa menjadi catatan bagi organisasi agar di tahun 2007 mendatang kita dapat lebih berkeras diri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perjuangan kita.

Selamat tahun baru 2007, Majukan Terus Perjuangan Massa di Kampus.

Pemerintah Menelantarkan Pendidikan (Catatan Akhir Tahun 2006 FMN atas Kondisi Pendidikan Indonesia) Realisasi 20% anggaran untuk Pendidikan dari APBN masih sebatas harapan yang belum terwujudkan. Seharusnya negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan berkualitas yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia.

T

ahun 2006 menyisakan beberapa catatan buruk atas perbaikan kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu secara umum terlihat dengan semakin derasnya arus privatisasi pendidikan hingga membuat

pendidikan menjadi mahal. Di sisi lain pemerintah SBY-JK tidak menunjukkan tindakan nyata untuk

memperbaiki bobroknya sistem pendidikan di Indonesia.

Inkonsistensi Terhadap Anggaran Pendidikan 20 Persen Janji menaikkan anggaran pendidikan secara bertahap adalah program yang diusung SBY-Kalla ketika dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2004.

Rencana kenaikan bertahap t e r s e b u t d i a s u m s i k a n sebagai berikut, pada tahun 2004 di alokasikan sebesar 6,6%, disusul 9,29% di tahun 2005, 12,01% pada 2006, selanjutnya 14,68% untuk 2007, kemudian 17,40% pada 2008 dan 20,01% di tahun 2009. Namun rencana ini hanya janji manis yang tidak pernah terbukti kebenarannya.

Faktanya, ditahun 2005 hanya Rp. 26,5 trilliun yang

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Ridwan Lukman Pimpinan Redaksi: Oki Firman Febrian Dewan Redaksi: Ridwan Lukman, Zainul Wafa, Oki Firman Febrian, Muhammad Burhanuddin Koresponden: Benson A Kaban (Medan), Ummi S (Jambi), Sapta (Palembang), Reza Gunada (Bandar Lampung), Aswad Arsyad (Jakarta), Dewi (Bandung), Dadan Kurnia (Garut), Arie (Purwokerto), Darmawan Wicaksono (Yogyakarta), Ummu (Wonosobo), Wahid Imam Rifa’i (Jombang), M. Yatari (Malang), Afif (Surabaya), Afandi (Lamongan), Reza Safetsila Yusa (Mataram), Enal (Lombok Timur), Tommy (Palu).

Alamat Redaksi: Jl. Salemba Bluntas No. 220 C RT 007/RW 08, Kelurahan Paseban-Jakarta Pusat Telpon: 081808261550 E-mail: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: No Rek.0005485263 BNI Cab. U.I Depok a.n. Seto Prawono.

Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan KONSTITUSI FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk microsoft word, dan dikirim ke alamat e-mail buletin perlawanan.

Perlawanan

1

dialokasikan atau 7% dari APBN 2005. Masih dibawah rencana kenaikan bertahap sebesar 9,29% dari APBN. Tahun 2006, pendidikan hanya mendapatkan Rp. 36,7 trilliun atau 9,1% dari APBN. Sangat jauh dari angka 12,01% sebagaimana telah direncanakan. Pun demikian, dalam rencana anggaran yang diajukan untuk tahun 2007, pendidikan hanya akan mendapat alokasi Rp. 51,3 trilliun atau 10,3%dari total APBN. Dari fakta ini kita bisa melihat bahwa pemerintah tidak konsisten dengan janjinya dan menunjukkan ketidakseriusan dalam mengurus pendidikan.

Pelanggaran terhadap Konstitusi, Undang-Undang dan Kovenan Internasional Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 31 UUD 1945 juga menyatakan negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan. Pasal ini mempertegas tujuan yang telah di mandatkan Pembukaan UUD 1945 tersebut. Cita-cita ini tentunya hanya bisa terwujud jika sistem pendidikan nasional yang di selenggarakan oleh pemerintah juga mengarah pada upaya memajukan tingkat pemikiran sekaligus kebudayaan rakyat dan bangsa Indonesia.

Sehingga ilmu pengetahuan bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat dan bangsa Indonesia.

Senada dengan konstitusi, pasal 49 (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Realitanya, isi dari UU inipun tidak sepenuhnya dijalankan.

Selain belum mencapai 20% dari APBN, anggaran pendidikan masih harus berbagi dengan anggaran untuk pendidikan kedinasan, artinya alokasinya menjadi semakin ke c i l . Te ra n g ke m u d i a n j i k a pemerintah telah bersalah dan melakukan pelanggaran konstitusional karena tidak menjalankan mandat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945

sekaligus UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Peraturan tentang tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya terdapat dalam regulasi nasional.

Ketentuan Dasar Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mulai berlaku sejak 3 Januari 1976 juga memuat tentang kewajiban ini. Pasal 13 (2) tentang hak atas pendidikan menyatakan, Negara-negara pihak kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh: (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang, (b) Pendidikan lanjutan, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua sarana yang layak, terutama melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap, (c) Pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap, (d) Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka, (e) Pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus diperbaiki terus menerus.

Artinya, regulasi nasional dan internasional menegaskan bahwa pendidikan adalah sektor vital yang mesti mendapatkan perhatian serius dari negara. Jika memang pemerintah Indonesia mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan harus menjadi fokus utama, pendidikan harus menjadi sektor pokok dan dikelola secara benar.

Menjalankan amanat konstitusi dengan jalan merealisasikan anggaran 20% dari APBN adalah langkah awal untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Persoalan Pendidikan Tak Kunjung Usai Tidak dipenuhinya anggaran pendidikan sebagaimana mandat

konstitusi hanya salah satu indikator bahwa rejim SBY-Kalla tidak peduli terhadap pendidikan. Alokasi anggaran yang minimum, ditambah dengan pencabutan subsidi sosial oleh pemerintah terhadap sektorsektor publik memaksa institusi pendidikan, baik dasar, menengah dan tinggi mengambil jalan pintas menaikkan biaya pendidikan agar dapat bertahan menyelenggarakan pendidikan.

Mahalnya biaya otomatis mempersempit peluang masyarakat untuk mengakses jenjang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi milik semua, sebaliknya pendidikan hanya mampu dinikmati oleh mereka yang punya uang, hanya oleh mereka yang punya modal.

Persoalan lain adalah tentang kualitas atau mutu pendidikan.

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia ternyata tidak memberikan jaminan apapun terhadap kualitas pendidikan itu sendiri termasuk out put yang dihasilkan. Universitas seperti UGM saja menempati peringkat 77 dari 77 Universitas di Kawasan AsiaAustralia. Sarjana-sarjana yang lulus pun belum tentu bisa langsung bekerja karena pemerintah juga tidak memberikan jaminan atas lapangan pekerjaan yang layak.

Mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi berdampak negatif terhadap lulusan yang dihasilkan. Pengetahuan yang diperoleh hanya dipakai untuk mengembalikan modal yang selama ini dikeluarkan untuk pendidikan.

Perspektif yang terbangun adalah logika dagang, modal yang telah dikeluarkan harus kembali seperti semula, bahkan lebih jika memungkinkan.

Ilmu yang didapatkan dari institusi pendidikan kemudian tidak lagi diorientasikan untuk mengabdi dan memajukan taraf berpikir serta kebudayaan rakyat. Padahal hanya dengan memajukan taraf berpikir yang berarti memajukan tenaga produktif, syarat-syarat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diciptakan.

Rejim SBY-JK : Biang Segalagalanya Tidak adanya jaminan terhadap pendidikan yang berkualitas serta tidak disediakannya lapangan pekerjaan Perlawanan 0 2

oleh pemerintah, menjadi bukti ketidakberpihakan rejim SBY-JK terhadap pemuda dan mahasiswa.

Mulai dari tidak konsisiten menjalankan amanat konstitusi dan Undang-Undang, tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/ 2005 yang menyatakan APBN 2006 telah melanggar konstitusi karena tidak mangalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Paling aktual, pemerintah semakin getol untuk membahas dan mengesahkan Rancangan UndangUndang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP) yang sarat dengan upaya privatisasi pendidikan.

Semua ini terjadi di bawah kekuasaan rejim SBY-JK yang terus menggulirkan privatisasi pendidikan sesuai kehendak General Agreement on Trade and Services (GATS) WTO. Jika hal ini terus berlanjut, pemuda dan mahasiswa serta seluruh rakyat yang akan menjadi korban. Biaya pendidikan dapat dipastikan akan semakin mahal, angka putus sekolah meningkat, pengangguran merajalela dimanamana, kampus-kampus kecil gulung tikar, guru, dosen dan karyawan terancam kehilangan pekerjaan dan masa depan jutaan tunas bangsa Indonesia semakin suram.

Menjadi terang kemudian siapa sumber utama semua permasalahan dunia pendidikan.

Siapa lagi jika bukan Rejim SBY-JK pelayan setia imperialisme dan klas penguasa di dalam negeri (baca : borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat). Rejim ini juga menindas klas buruh, kaum tani, kaum perempuan dan berjutajuta rakyat Indonesia, yang terus dihajar dengan rencana revisi UUK, Upah murah, sistem kerja kontrak, outsourching, rencana amandemen UU Pokok Agraria 1960, impor beras, pupuk mahal, perdagangan kaum perempuan dan berbagai persoalan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas sudah selama tahun 2006 pemerintah SBY-JK tidak memiliki satu perencanaan konkret untuk merubah kondisi pendidikan di Indonesia. Pemerintah bukan hanya tidak serius, tetapi dengan sengaja membiarkan kondisi pendidikan Indonesia terlantar dan semakin terjerembab dalam lubang privatisasi pendidikan.#

FOKUS UTAMA TOLAK PRIVATISASI : PENUHI HAK-HAK DEMOKRATIS PEMUDA MAHASISWA Dominasi imperialisme tidak hanya menghadirkan privatisasi terhadap perusahaan berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Instansi atau lembaga pendidikan sebagai tempat memajukan ilmu pengetahuan juga tidak luput dari privatisasi.

S

eharusnya pendidikan mempunyai peranan untuk memajukan tingkat perkembangan kebudayaan masyarakat, bukan menciptakan manusia pragmatis yang tidak mampu menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi dalam hidup.

Privatisasi dan Komersialisasi Pendidikan Privatisasi dan komersialisasi sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda.

Privatisasi mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar komersialisasi.

Komersialisasi dapat diartikan sebagai proses perburuan keuntungan ekonomi dalam dunia bisnis. Sedangkan privatisasi bicara lebih luas bagaimana proses, cara atau metode menjalankan dan mengelola komersialisasi itu sendiri.

Namun karena berpijak pada akar soal yang sama yaitu bagaimana meraup keuntungan sebesarbesarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya maka antara privatisasi dan komersialisasi tidak terpisahkan.

Privatisasi di sektor pendidikan adalah proses

bagaimana menjalankan komersialisasi dalam bidang pendidikan, proses bagaimana menyulap pendidikan menjadi sektor jasa agar dapat diperjual belikan.

Penyelenggaraan pendidikan yang pada mulanya merupakan tanggung jawab utama pemerintah diserahkan kepada pihak swasta.

Karena motif utama pihak swasta adalah mencari keuntungan maka yang terjadi kemudian adalah privatisasi merosot menjadi komersialisasi pendidikan.

Akibatnya, pendidikan menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat golongan menengah kebawah.

Biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (PT) semakin mahal dan cenderung tidak terkendali. Sebagai ladang bisnis yang memberikan harapan keuntungan, tidak mengherankan jika kemudan negara-negara seperti Selandia Baru, Korea, Cina, dan Jepang sangat antusias untuk membangun Perguruan Tinggi Asing di Indonesia seperti yang telah dilakukan pendahulunya yakni AS, Australia dan Inggris.

Menguatnya liberalisasi ekonomi dan krisis di Indonesia

Perlawanan 0 3

memberi legitimasi pada pemerintah untuk melakukan privatisasi pendidikan. Alasan-alasan yang sering dikemukakan oleh pemerintah adalah privatisasi akan meningkatkan kualitas pendidikan, efisien dan kompetitif. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah selalu dijadikan faktor penghambat perkembangan kualitas pendidikan. Sehingga privatisasi dibutuhkan untuk merangsang perkembangan mutu sekaligus meningkatkan efisiensi dan kompetisi. Namun ini hanya alasan klasik pemerintah karena sebenarnya pemerintah bukannya tidak mampu melainkan tidak mau dan tidak mempunyai visi untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Privatisasi : Ancaman Serius Bagi Pendidikan Privatisasi pendidikan hanya akan menjadi gerakan komersialisasi pendidikan yang mengaburkan tujuan mulia pendidikan. Tanpa regulasi yang jelas privatisasi pendidikan hanya akan menimbulkan dampak negatif dan bahaya sosial yang serius.

Biaya pendidikan dipastikan menjadi mahal dan sulit untuk dijangkau. Kondisi ini terutama terjadi pada lembaga pendidikan yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan fund raising, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orang tuanya sebagai target sumber dana.

Selanjutnya, privatisasi hanya akan menimbulkan jurang pemisah dalam hal kualitas pendidikan. Bagi lembaga pendidikan yang mempunyai modal besar akan sangat mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk menjadi sebuah institusi favorit dan menjadikannya sebagai unggulan. Namun sebaliknya institusi pendidikan yang berskala dan bermodal kecil akan semakin terpuruk, tersisih dan tidak mampu lagi menyelenggarakan pendidikan.

Di sisi lain kesempatan memperoleh pendidikan akan semakin sempit dan diskriminatif. Bagi mereka yang tergolong kaya dapat memperoleh pendidikan relatif lebih mudah dibandingkan

dengan orang-orang yang masuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Artinya semakin jelas bahwa anak-anak buruh, buruh tani hanya akan mendapatkan pendidikan seadanya dan tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas yang menjadi hak dasarnya.

Dampak negatif lain yang timbul adalah menurunnya budayabudaya akademis dalam dunia pendidikan. Guru, dosen dan para pelaku pendidikan lainnya akan memiliki mentalitas dagang, artinya mereka lebih mengutamakan keuntungan daripada harus bersusah payah untuk menjadi seorang pendidik. Mentalitas yang seperti ini tidak akan pernah mampu mengembangkan ilmu dan pengetahuan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilmiah yang dikembangkan sehingga kualitas pendidikan hanya akan berjalan

ditempat. Pun demikian di institusi pendidikan itu sendiri. Dorongan untuk meningkatkan akumulasi untuk meraup keuntungan sebesarbesarnya, menjadikan lembaga pendidikan akan lebih banyak menerima pelajar-pelajar yang berasal dari golongan berduit meski kemampuan akademisnya paspasan. Pelajar yang berprestasi tetapi miskin, tidak dapat sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga jelas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan apalagi memajukan taraf berpikir masyarakat.

Stop Privatisasi, Negara Harus Bertanggung Jawab Terhadap Pendidikan Pelaksanaan privatisasi hanya akan menambah berat beban peserta didik. Karena dengan kemampuan yang terbatas, lembaga-lembaga pendidikan akan mengambil jalan pintas menaikkan biaya pendidikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Di perguruan tinggi siapa lagi kalau bukan mahasiswa yang akan menjadi korban kebijakan ini.

Seharusnya sebagai stage holder di kampus, partisipasi dan peran mahasiswa mesti terjamin dalam setiap pengambilan kebijakan sebagai cerminan demokrasi.

Faktanya, demokratisasi belum mampu hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat. Di kampus yang terkenal dengan budaya akademisnya masih sering terjadi upaya pembungkaman atas kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi dan berorganisasi.

Apapun alasannya Negara tidak berhak untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan.

Negara wajib memenuhi syaratsyarat terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai tindakan konkret adalah bagaimana pemerintah segera merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD untuk terjaminnya kesempatan bagi seluruh rakyat mengenyam pendidikan dari bangku sekolah hingga perguruan tinggi serta menghentikan segala bentuk upaya privatisasi di bidang pendidikan.# Perlawanan 0 4

AGENDA Majukan Lagi Perjuangan Massa dan Solidkan Barisan!

(Refleksi akhir tahun 2006 Front Mahasiswa Nasional) Denting akhir tahun 2006 akan segera bergulir dan memasuki tahun baru 2007. Catatan apa saja sepanjang 2006 dan apakah yang harus dilakukan di tahun 2007?

T

ahun 2006 menyisakan beberapa catatan penting tentang perkembangan situasi massa, perjuangan massa dan perkembangan organisasi.

Catatan-catatan ini tentu saja menjadi refleksi penting bagi Front Mahasiswa Nasional (FMN) sebagai organisasi massa (ormas) pemuda mahasiswa untuk memajukan lagi perjuangan massa dan membesarkan organisasi.

Situasi Umum Gerakan Massa Sepanjang tahun 2006, dapat disimpulkan terjadi kebangkitan gerakan massa yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya gelombang aksi dan protes rakyat secara terbuka, baik terkait kualitas tuntutan aksi ataupun jumlah massa aksi. Gerakan massa demokratis di Indonesia mengadakan perlawanan secara spontanitas ataupun yang terorganisasikan dengan baik. Aksiaksi ini dilakukan secara sendirisendiri ataupun melalui praktek penggalangan front yang melibatkan berbagai unsur klas, sektor dan golongan. Sejauh ini aksi-aksi dan protes yang dilakukan masih dalam batas-batas pemenuhan hak-hak reform atau sosial ekonomi. Dimana hal tersebut pun ditanggapi dingin oleh rejim SBY-JK. Kenyataan ini setidaknya menyisakan 2 (dua) catatan penting: pertama, gerakan massa demokratis di Indonesia sedang mengalami situasi pasang, tengah mengalami kebangkitan dengan makin meluasnya aksi-aksi terbuka dari berbagai klas, sektor dan golongan.

Artinya, hal ini menjadi catatan untuk terus meningkatkan lagi gelora perjuangan massa untuk menjawab persoalan-persoalan konkret yang dihadapi massa.

Kedua, gerakan massa demokratis yang tengah bangkit, menunjukkan betapa tidak berdayanya dan semakin hilangnya kewibawaan rejim SBY-JK dihadapan ra k yat Indonesia.

Krisis ekonomi berkepanjangan yang dilahirkan oleh kebijakan rejim SBY-JK yang pro imperialis dan anti rakyat, telah membuat rakyat semakin lantang menyatakan rejim SBY-JK dan

aparatus pendukungnya sebagai ‘musuh rakyat’. Aksi-aksi dan protes rakyat satu per satu membuka kebobrokan rezim yang terus menghancurkan penghidupan rakyat dari hari ke hari.

Perjuangan Nasional Di Tahun 2006 Selama tahun 2006, FMN memiliki andil cukup penting dalam tingkat perkembangan perjuangan gerakan massa saat ini. Di akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006, FMN bahu membahu dengan gerakan massa buruh untuk memperjuangkan tuntutan kenaikan upah, seperti di Banten, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jombang dan Jogja. Begitupun terkait dengan aksi-aksi menyikapi impor beras dan rencana kenaikan TDL. Maret 2006, FMN menunjukkan solidaritas internasional dengan terlibat dalam aksi peringatan 3 tahun invasi AS ke Irak. Begitupun ketika Menlu AS, Condoleeza Rice berkunjung ke Indonesia. Di bulan Maret ini, FMN juga telibat dalam aksi nasional memperingati Hari Perempuan Internasional yang dilakukan di Jakarta, Jambi, Medan, Bandar Lampung, Bandung, Jogja, Jember, Malang dan Mataram. Terlibat dalam aksi menuntut penutupan PT Freeport Indonesia baik di Jakarta dan beberapa daerah seperti Medan, Bandung, Jogja, Surabaya dan Malang.

Di bulan Mei, FMN secara aktif terlibat dalam perayaan Hari Buruh Sedunia (May Day) yang dilakukan serentak di Jakarta, Bandung, Medan, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Wonosobo, Purwokerto, Jogja, Surabaya, Malang, Jombang dan Mataram.

Dalam memperingati Hardiknas 2006, FMN menggelar aksi nasional di 17 Cabang dari Medan hingga Lombok timur mengusung tuntutan hak-hak demokratis mahasiswa Indonesia. Di bulan ini juga, FMN menyikapi putusan pemerintah yang membatalkan proses pengadilan terhadap Soeharto. Selanjutnya menyikapi pertemuan FAO di Jakarta, FMN bersama aliansi Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) menolak rencana amandemen UUPA No. 5 Th 1960.

Ketika bombardir agresi Israel-AS ke Palestina-Lebanon sejak Juni hingga pertengahan Agustus 2006, FMN memberikan dukungan solidaritas dengan menggelar aksi menolak agresi Israel-AS. Menjelang Kongres II FMN, dilakukan aksi serentak di seluruh Cabang FMN dalam rangka memperingati Hari Pembarantasan Buta aksara sedunia, 8 September.

Di tengah-tengah Kongres II FMN, aksi juga dilakukan di Bandung 19 September 2006 mengkampanyekan program perjuangan hasil Kongres II FMN. Pasca Kongres II FMN September 2006, FMN kembali terlibat dalam aksi solidaritas internasional menolak maraknya pembunuhan aktifis di Filipina, 21 September 2006 dan kasus lumpur Lapindo Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya diikuti dengan aksi nasional menyikapi kedatangan Bush ke Indonesia, 20 November 2006 yang dilakukan di Bogor dan seluruh Cabang FMN dari Medan hingga Palu. Memperingati Hari HAM Internasional 10 Desember, aksi nasional kembali di gelar di kampus-kampus dan tingkat kota di seluruh Cabang FMN. Selanjutnya aksi menyikapi hari buruh migran Internasional, 18 September 2006 di Jakarta. Terakhir, dalam aksi massa tani AGRA 21 Desember 2006, FMN bersama ormas buruh dan beberapa ormas pemudamahasiswa melakukan unjuk rasa di Jakarta. Dimana beberapa hari sebelumnya anggota FMN telah terjun ke desa-desa di Subang Jawa Barat, kurang lebih 2 minggu untuk melakukan propaganda dan mobilisasi untuk persiapan aksi kali ini.

Selain itu, aksi-aksi yang dilakukan juga mulai mendapatkan represfitas yang keras. Aksi penolakan RAPBD 2006 di Jambi, berujung dengan divonisnya Arif Anggota FMN Jambi sebagai tahanan kota selama 2 bulan. Aksi KAMRAD Mataram 23 Mei 2006, menyikapi kedatangan SBY dalam pertemuan Gubernur se-Indonesia, berujung pemukulan terhadap salah satu anggota FMN, Ahmad Syamsul Hadi oleh preman yang dipimpin langsung walikota Mataram H. Moh Ruslan. Sedangkan aksi FMN Perlawanan 0 5

bersama Barisan Mahasiswa Surabaya (BMS) di kampus IAIN Surabaya, 2 Desember bertepatan dengan kehadiran Wapres Jusuf Kalla dengan mengusung tuntutan perjuangan hak-hak demokratis mahasiswa, dibubarkan secara paksa dan mengakibatkan 2 orang anggota FMN luka-luka.

menolak rencana penggusuran tanah rakyat, memberikan dukungan langsung terhadap perjuangan petani Pangalengan Jawa Barat yang akan digusur Pemda Bandung, dukungan terhadap perjuangan buruh menolak PPHI di Medan dengan terlibat langsung melalui program 3 sama dan berbagai persoalan lainnya yang belum sempat tertuang di tulisan ini.

Selanjutnya, aksi FMN di IKIP Mataram yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa IKIP Mataram menggelar aksi seminggu 22-28 Juli, menolak kenaikan biaya SPP dan dilibatkannya mahasiswa dalam pengambilan kebijakan di Kampus.

Aksi ini dalam perkembangannya kemudian semakin bergejolak karena mencuatnya konflik antara Tetap Mengabdi Kepada Rakyat yayasan IKIP Mataram dan jajaran Selain itu, selama pengelola kampus yang 2006 FMN juga berperan dipecat dan berujung dalam melakukan misidengan kematian M. misi kemanusiaan dan Ridwan, 22 Agustus pelayan sosial kepada 2006. Sebelumnya, FMN rakyat. Di awal tahun, IKIP Mataram turut FMN Wonosobo bersama berperan atas dicabutnya ormas buruh, tani dan kebijakan pungli berupa perempuan mendirikan pembelian jurnal bagi posko kemanusiaan mahasiswa FMIPA. untuk membantu korban Sementara di kampus tanah longsor STIFA Palu, FMN bersama Banjarnegara, Jawa BEM STIFA kemudian Tengah. Ketika gempa diperluas dengan Front bumi mengguncang Solidaritas Mahasiswa Jogja dan Jawa Tengah, untuk Keadilan FMN bersama GSBI, melakukan rangkaian Aksi hari HAM Internasional 2006 : Salah satu upaya FMN untuk terus AGRA, KPY, SPOER, LBH aksi mulai dari hearing, memperjuangkan hak-hak demokratis pemuda dan mahasiswa.

Jogja, SPHP, Mitra Tani pendirian posko dan sekutu dari internasional, ASA, perjuangan hingga demonstrasi ILPS dan ATKI-HK mendirikan posko Kampus Masih Sepi Dari Gelora menyikapi tindakan sewenangkemanusiaan Jogja Bangkit untuk Perjuangan Massa wenang birokrasi kampus yang membantu korban gempa. Aksi-aksi Dibalik itu semua, membubarkan kegiatan Ormik kemanusiaan penggalangan dana perjuangan massa di tingkat Mahasiswa 2006 dan intimidasi dan bantuan sosial serta mobilisasi kampus masih menjadi “PR� besar terhadap beberapa mahasiswa. Aksi relawan juga dilakukan oleh yang harus dipecahkan oleh FMN. dimulai akhir September hingga Cabang-Cabang FMN di berbagai Sepanjang tahun 2006, aksi-aksi pertengahan Oktober. Di UIN daerah. Untuk merespon gempa untuk menuntut hak-hak demokratis Jakarta, aksi FMN bersama Aliansi bumi-tsunami di pantai selatan, FMN mahasiswa di kampus belum Peduli Mahasiswa (APM) UIN 18 Bandung bersama ormas-ormas sebanding dengan intensitas aksiNovember 2006 menuntut perbaikan buruh, tani, pemuda-mahasiswa, aksi politik nasional. Sepanjang fasilitas, jas almamater dan KTM perempuan dan sejumlah LSM tahun ini, kita baru mampu direpresi oleh satpam Kampus. mendirikan Posko Kemanusiaan menggelorakan perjuangan massa Namun aksi ini setidaknya Rakyat Jawa Barat. Pelayanan di beberapa kampus saja. Awal menghidupkan lagi gelora terhadap rakyat di lapangan Januari 2006, aksi FMN di Unibraw perjuangan massa di UIN Jakarta. Di kebudayaan juga tetap dilakukan Malang, menolak otonomi kampus UPI Bandung, FMN menggelar sebagaimana Sekolah Lapang di dan RUU BHP bertepatan dengan beberapa kali mimbar bebas untuk Malang dan Jombang di pedesaan. dies natalies Unibraw ke 43 menyikapi mahalnya biaya fotokopi Pendirian SMP Harapan Rakyat oleh berujung bentrok. Maret 2006, FMN sepanjang November hingga awal FMN Bandar Lampung bersama bersama Aliansi Mahasiswa Unila Desember. Hingga kini masih ormas-ormas tani, perempuan dan Tolak BHPT menggelar unjuk rasa diadakan upaya penggalangan pemuda mahasiswa. Ataupun dan berbagai diskusi di kampus kekuatan dan propaganda untuk program pengajaran gratis di menolak rencana perubahan status menyikapi jalur khusus di UPI kawasan kumuh Cengkareng oleh Unila menjadi Badan hukum.

Bandung. Sementara di STKIP PGRI FMN Unsat.

Perjuangan juga dilakukan FMN di Jombang, FMN menggelar unjuk rasa Dukungan terhadap kampus IAIN STS Jambi yang di kampus 30 November menuntut perjuangan rakyat di tingkat daerah tergabung dalam Aksi Mahasiswa peningkatan fasilitas kampus. juga diperankan oleh FMN. Bersama IAIN (AKASIA) transparansi dana warga Pisangan Timur Jakarta dan praktikum mahasiswa yang berhasil Catatan Penting Atas Itu Semua beberapa ormas pemuda terlibat memaksa rektorat untuk memenuhi Berdasarkan paparan di dalam aksi menolak pembangunan tuntutan mahasiswa. Di bulan Mei, atas, harus diakui FMN turut DDT di Pisangan Timur Jakarta, FMN bersama aliansi Keluarga menorehkan tinta perjuangan dalam menggalang dukungan untuk Mahasiswa (KM) Unsri Sumatra perkembangan gerakan massa menolak kasus pemecatan buruh PT Selatan, melakukan unjuk rasa demokratis secara umum di DBI Jakarta, menggalang aliansi dan menolak kenaikan biaya SPP di Unsri Indonesia saat ini.

Suatu dukungan untuk kasus kekerasan di sebesar 308 persen bagi setiap keberhasilan secara politik yang Tanak Awu NTB bersama ormasfakultas. Aksi sehari-semalam (22-23 tentu saja patut dibanggakan. ormas tani, buruh, pemuda Mei) melibatkan ratusan mahasiswa Inisiatif politik dalam upaya mahasiswa dan sejumlah LSM, dan dilakukan penuh militansi di merespon situasi politik nasional dan bahu-membahu dengan warga bawah represi yang tinggi oleh penggalangan front luas untuk terus Register 45 Waiserdang Lampung, satpam kampus. melakukan propaganda Perlawanan 06

pemblejetan terhadap rejim boneka imperialis SBY-JK dan pengucilan terhadap klik SBY-JK bisa dikatakan memiliki capaian-capaian keberhasilan. Secara konkret hal itu bisa dilihat dengan mampu diterimanya propaganda FMN tentang kebobrokan rejim SBY-JK dan perjuangan anti imperialisme di kalangan sekutu front dan keberhasilan untuk menggalang beberapa sekutu dari kalangan ormas pemuda dan mahasiswa, buruh, tani dan kaum perempuan.

Baik itu yang dilakukan di tingkat nasional ataupun di daerah-daerah.

Solidaritas internasional atas dasar perjuangan rakyat seluruh dunia melawan perampokan dan perang agresi pimpinan imperialis AS dan dukungan terhadap perjuangan rakyat melawan rejim boneka di berbagai belahan dunia juga menunjukkan kemajuan. Kita mampu membuktikan bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak terpisah dengan perjuangan rakyat di berbagai belahan dunia.

Aksi-aksi solidaritas internasional, aksi menyikapi kedatangan pimpinan-pimpinan negara imperialis dan pertemuan forum-forum kaum imperialis di Indonesia dan menarik dukungan internasional dalam misi kemanusiaan korban gempa di Jogja, setidaknya membuktikan hal tersebut.

Upaya kita untuk membuktikan diri sebagai pelayan dan sahabat setia rakyat Indonesia, juga tetap dipertahankan. Kegiatankegiatan pelayan sosial di bidang kebudayaan dan misi kemanusiaan bagi korban bencana alam, sekiranya memberikan gambaran betapa FMN terus mencoba untuk tidak menjadi menara gading yang berdiri congkak dan angkuh di atas permukaan. Satu lagi keberhasilan yang patut untuk terus dipertahankan dan dikembangkan lebih maju lagi.

Dibalik beberapa keberhasilan tersebut, catatan penting bagi kita adalah masih lemahnya FMN dalam menggelorakan perjuangan massa di kampus dan meraih kemenangankemenangan kecil dari perjuangan massa di kampus tersebut. Tentu saja hal ini menjadi cambuk bagi FMN. Sebagai ormas mahasiswa yang menghimpun massa mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak demokratis mahasiswa, perhatian lebih serius harus dicurahkan terhadap persoalanpersoalan konkret massa di kampus dan diperjuangkan bersama massa.

Gejolak perjuangan massa di IKIP Mataram, terutama pasca kematian M Ridwan yang seharusnya FMN lebih

berperan aktif justru akhirnya berujung dengan ketidakpastian perjuangan massa mahasiswa di kampus tersebut. Begitupun dalam menindaklanjuti perjuangan massa mahasiswa di Unsri yang awalnya begitu bergelora. Inilah catatan umum atas perjuangan massa mahasiswa yang dilakukan FMN sepanjang 2006 di kampus-kampus Majukan Perjuangan Massa, Solidkan Barisan Situasi krisis ekonomi yang semakin menajam ditandai dengan berbagai kebijakan rejim boneka imperialis SBY-JK yang semakin menindas rakyat termasuk pemuda dan mahasiswa seperti rencana pengesahan RUU BHP dan guliran privatisasi pendidikan yang semakin gencar dilakukan, tentu saja akan semakin membuka potensi bagi bangkitnya gerakan massa untuk tetap mempertahankan penghidupannya sehari-hari dari palu godam rejim SBY-JK yang terus menghantam nafas hidup rakyat Indonesia dalam kemiskinan dan keterpurukan. Hal ini tentu saja akan semakin melahirkan gelombang-gelombang protes dan aksi massa yang akan terus bergemuruh, berderap dan bergelora untuk menghajar sendisendi kekuasaan ‘palsu’ rejim SBYJK, baik bersifat spontanitas ataupun yang terpimpin dan terorganisasikan dengan baik.

Situasi objektif ini kemudian mensyaratkan bagi setiap organisasi massa dan gerakan massa demokratis di Indonesia untuk lebih memajukan lagi perjuangan massa yang ditempuh.

Tanpa berupaya untuk memajukan tingkat perjuangan massa dengan memulai dari memecahkan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh massa hingga persoalan politik yang mengemuka, dengan sendirinya membiarkan massa terus dihantam oleh badai penderitaan, membiarkan massa terus dibius oleh mesin-mesin propaganda ‘gombal’ rejim SBY-JK. Disinilah kita menyadari bahwa jalan perjuangan massa menjadi senjata yang paling ampuh dalam memecahkan segala persoalan yang terjadi akibat tindasan dan hisapan dari dominasi imperialisme dan rejim bonekanya seperti SBY-JK. Pentingnya organisasiorganisasi massa dan gerakan massa demokratis di Indonesia mempersiapkan barisan untuk menghadapi segala tantangan perjuangan yang lebih hebat ke depan dan menghadapi tekanantekanan atau pukulan balik dari rejim SBY-JK yang tentu akan

semakin keras terhadap perjuangan massa dalam menuntut hak-hak demokratisnya.

Hal ini untuk mengantisipasi agar perjuangan massa yang ditempuh tidak mudah patah di tengah jalan.

Untuk itu, sangat penting bagi kalangan organisasi massa dan gerakan massa demokratis di Indonesia untuk lebih memperkuat kerjasama dalam praktek penggalangan front persatuan.

Front persatuan yang didasarkan atas perjuangan melawan dominasi imperialisme dan rejim bonekanya di Indonesia dengan menyandarkan pada persekutuan klas buruh dan kaum tani dan didukung luas oleh elemen-elemen demokratis dari pemuda, mahasiswa, perempuan, dan berbagai elemen demokratis lainnya sangat penting untuk mulai dirintis. Front persatuan seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam upaya bersama seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak demokratisnya di bawah tindasan dan hisapan imperialisme dan rejim bonekanya di Indonesia.

Bagi FMN, menggelorakan dan memajukan perjuangan massa serta mempersiapkan barisan yang solid di kampus adalah tugas utama dan paling awal yang harus segera dimulai. Kampus adalah topangan utama bagi perjuangan massa mahasiswa yang diusung FMN. Kita semua tahu kampus adalah sumber persoalan-persoalan konkret massa yang harus dipecahkan dan diperjuangkan. Kita tidak bisa tidak membiarkan kampus hanya adem ayem. Majunya perjuangan massa mahasiswa, besarnya FMN sebagai ormas dan lahirnya pimpinanpimpinan massa yang militan, hanya akan mampu dijawab ketika upayaupaya untuk menggelorakan perjuangan massa di kampus atas persoalan-persoalan konkret yang terjadi dan menggorganisasikan massa mahasiswa di kampus bisa dipecahkan oleh FMN. Untuk itu pekerjaan investigasi, analisa atas situasi kampus, penyebarluasan propaganda ke kalangan massa, mensolidkan pimpinan dan anggota, menggalang kekuatan front di kampus hingga edukasi untuk meningkatkan pemahaman teoritis dan ketrampilan praktis kerja massa harus lebih digiatkan, diperdalam dan diperhebat. Upaya-upaya kita secara politik dan organisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakankebijakan organisasi harus benarbenar dijadikan pijakan dan dijalankan secara sungguh-sungguh untuk menghadapi tantangan perjuangan massa yang lebih hebat lagi ke depannya# Perlawanan 0 7

AGENDA Perteguh Pendirian, Halau Kaum Pengabdi Setia Jalan Parlementariat! oleh : Ridwan Lukman*

Menjelang Pemilu 2009, bermunculan kelompok-kelompok demokratis dengan dalih akan membawa perubahan nasib rakyat melalui Pemilu. Mungkinkah perubahan mendasar bagi rakyat akan lahir melalui Pemilu?

S

ituasi krisis ekonomi yang semakin menajam telah melahirkan rasa frustasi begitu tinggi di kalangan rakyat dan telah mengakibatkan lahirnya gelombang protes dan aksi-aksi massa dari hari ke hari. Hal ini mencerminkan sebuah kenyataan bahwa perjuangan massa tengah mengalami situasi pasang. Sebuah kondisi bagi gerakan massa demokratis di Indonesia untuk lebih memajukan tingkat perjuangan massa ke depan dengan segala tantangan yang lebih hebat dan berat, menghadapi rejim SBY-JK sebagai kekuasaan bersama borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat. Tapi mengapa muncul kelompokkelompok yang menyikapi situasi ini d e n g a n menempuh jalan Pemilu?

begitu mudah menerima konsesikonsesi politik yang dibangun oleh klik SBY-JK. Hal ini secara tersirat menunjukkan klik SBY-JK dengan sekuat tenaga terus berupaya mempertahankan kekuasaannya sebagai pelayan setia imperialisme dan rejim anti rakyat.

Lantas atas dasar apa beberapa kelompok demokratis saat ini yang begitu tinggi ekspektasi atau bisa disebut begitu mendamba Pemilu 2009 nanti akan membawa harapan rakyat tentang impian akan kesejahteraan yang lebih baik.

Pemilu adalah sistem borjuasi, ajang pertarungan bagi sesama kekuatan anti rakyat untuk mendapatkan simpati rakyat dengan kemampuan dasar topangan finansial untuk memobilisasi suara rakyat. Karena

memanfaatkan mereka untuk mobilisasi suara ketika Pemilu. Ketika mereka mendapatkan kursi, semua bualan manisnya di masa kampanye hilang ditelan bumi. Artinya, partaipartai politik yang bersliweran saat ini telah menghilangkan esensi dari partai politik sesungguhnya bagi rakyat. Jikapun kelompok-kelompok demokratis yang bermimpi tentang Pemilu saat ini duduk dalam kekusaan, mereka tentu akan digencet oleh klik kekusaan seperti SBY-JK yang pasti dengan gigih berupaya mempertahankan kekuasaannya. Lantas akankah mudah menghasilkan perubahan dari politik parlementer? Bukankah justru akan menjadi pukulan balik bagi kelompok-kelompok demoratis tersebut yang juga turut membius rakyat ketika k a m p a n y e dengan janjijanji akan Fakta Politik m e m b a w a Parlementariat kesejahteraan Saat ini jika mereka bermunculan terpilih? k e l o m p o k H a l k e l o m p o k yang paling d e m o k r a t i s p e n t i n g dengan pemikiran disadari bahwa bahwa menempuh imperialisme ‘ j a l a n dan klas parlementariat’ pendukungnya t e p a t n y a (borjuasi besar menempuh jalur k o m p r a d o r, Pemilu 2009 akan tuan tanah dan m e n j a w a b k a p i t a l i s perubahan nasib Aksi massa : Jawaban paling kongkret atas kebuntuan politik parlementariat untuk memajukan birokrat) di rakyat ataupun lagi perjuangan massa Indonesia tidak p e m u d a a k a n mahasiswa? Benarkah demikian? dalam kenyataan sehari-hari, membiarkan kelompok-kelompok Tidakkah secara faktual kita melihat mereka tidak mendapatkan satu pun demokratis dan anti imperialisme betapa ‘mandul’nya politik tempat di hadapan rakyat yang untuk mungkin sekedar hinggap di parlementariat saat ini. Gedung terus ditindas dan dihisap oleh lingkar kekuasaannya. Mereka tentu dewan yang terus didatangi oleh dominasi imperialisme dan klas akan berupaya secara mati-matian massa aksi yang memprotes pendukungnya di dalam negeri. mempertahankan dominasi kebijakan pemerintah hanya bisa Wajar ketika Pemilu selesai, kekuasaannya. Beberapa hal telah berdiam diri atas tuntutan massa. kesejahteraan yang dijanji-janjikan dibuktikan pemberlakuan electoral Aksi-aksi yang disasarkan langsung jauh dari kenyataan. Kesejahteraan treshold (verifikasi layaknya sebuah ke rejim SBY-JK juga terus disambut tersebut hanya bagi sang tuan partai mengikuti pemilu). dengan dingin. Bahkan secara imperialis dan klik kekuasaan di konkret dominasi klik SBY-JK di sekelilingnya yaitu borjuasi besar Subjektifisme Borjuasi Kecil kekuasaan (parlemen dan eksekutif) komprador, tuan tanah dan kapitalis Bisa dipastikan bahwa apa begitu kuat, hingga mereka yang birokrat. yang ditempuh oleh beberapa mengaku dirinya oposan pemerintah Kita harus bercermin betapa kelompok demokratis saat ini bisa pun tidak bisa berbuat apa-apa. jengah rakyat saat ini dengan disimpulkan sebagai pemikiran yang Justru belakangan ini, mereka justru kedudukan partai politik yang hanya dilandaskan atas kepentingan Perlawanan 08

Tidakkah disadari jalan yang akan ditempuh tersebut (baca : jalan Pemilu) justru akan semakin mengaburkan perjuangan massa saat ini yang semakin jelas vis a vis dan tajam dengan rejim SBY-JK. Tidakkah mereka sadar bahwa apa yang dilakukan justru akan merusak tingkat perjuangan yang tengah digelorakan oleh organisasi-organisasi massa dan gerakan massa demokratis yang terus dipukul oleh kebijakank e b i j a k a n r e j i m S B Y-J K ya n g merosotkan kehidupan rakyat dari hari ke hari?

Kemenangan perjuangan rakyat tidak akan lahir dari perjuangan parlementariat..!

borjuasi kecil, tanpa menganalisa lebih jauh tentang kedudukan negara di bawah dominasi imperialisme, perkembangan situasi massa dan gerakan massa saat ini dan orientasi perjuangan yang kurang tepat. Bukankah lebih baik jika mereka kemudian berupaya memajukan lagi perjuangan massa yang tengah bangkit saat ini. Buat apa membuang tenaga, pikiran, konsentrasi bahkan dana untuk suatu jalan yang belum pasti dicapai hasilnya, yaitu Pemilu.

Bahkan secara konkret dalam perkembangannya, tindakantindakan k e l o m p o k- k e l o m p o k demokratis “pengabdi setia jalan parlementariat” ini, justru dirasakan membawa pengaruh buruk di tengah konsolidasi berbagai ormas dan gerakan massa demokratis yang kini tengah gigih memperjuangkan tuntutan-tuntutan konkret massa.

Lantas apa bedanya mereka dengan kaum borjuasi yang juga menjadikan pemilu sebagai jalan mereka untuk mendapatkan legitimasi dan mempertahankan kekuasaan?

Bukankah potensi perjuangan massa yang tengah gegap gempita saat ini harus lebih diperkuat persatuannya dan diperluas pengaruh dan kekuatannya untuk semakin memblejeti dan mengucilkan klik S B Y-J K h i n g g a p a d a t i n g k a t perkembangan tersedianya syarat-syarat politik bagi layunya kedudukan klik SBY-JK. Dan semua itu hanya bisa dilakukan kemudian ketika menempuh jalan perjuangan massa dengan m e m b a n g k i t k a n , menggorganisasikan dan menggerakkan massa untuk terus memperjuangkan tuntutan konkretnya baik soal-soal sosial ekonomi hingga tuntutan politik.

Halau Pikiran-Pikiran Salah Ini Atas dasar itu ada 3 hal yang bisa disimpulkan atas sepak terjang “kaum pengabdi setia jalan parlementariat”. Pertama, jalan yang mereka tempuh adalah buah dari pemikiran borjuasi kecil yang dilandasi subjektifitisme untuk sekedar menduduki kursi-kursi di parlemen dan mengisi jabatanjabatan di dalam pemerintahan boneka imperialisme. Kedua, secara politik akan membelokkan arah perjuangan massa tengah bangkit saat ini sekedar untuk dimuarakan pada pemilu. Padahal Pemilu tidak akan menjawab persoalanpersoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Tindakan mereka justru membuat massa terbius lagi oleh jalan-jalan Pemilu yang justru telah membuat rakyat Indonesia semakin terperosok dalam kemiskinan.

Ketiga, secara organisasi justru akan memecah upaya persatuan di kalangan gerakan massa demokratis dalam upaya-upaya untuk terus memperluas pengaruh, kekuatan dan kedudukan gerakan massa demokratis dalam mengucilkan dominasi klik SBY-JK. Maka bagi “kaum pengabdi setia jalan parlementariat”, cap “bagaikan pungguk merindukan bulan” layak disandang oleh mereka. Tugas gerakan massa demokratis yang patriotis, demokratis dan militan adalah menghadang laju “kaum pengabdi setia jalan parlementariat” ini dengan jalan mengoptimalkan upaya memajukan perjuangan massa dan mensolidkan barisan sembari menghalau propagandapropaganda palsu (psuedeo propaganda) dari “kaum pengabdi setia jalan parlementariat” demi kemajuan gerakan massa demokratis di Indonesia. Maju dan Jayalah Perjuangan Massa! *Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Perlawanan 09

LAPORAN KHUSUS

Betulkan Kesalahan, Lawan Liberalisme Catatan dan Penilaian atas Praktek Berorganisasi Aktifis Massa

D

isiplin dalam menjalankan setiap pekerjaan yang telah dimandatkan dengan bersandarkan pada garis politik dan organisasi yang tepat adalah kunci untuk menghindarkan kita dari penyakit liberalisme yang sering hinggap dalam setiap praktek berorganisasi.

Tentang Liberalisme Dalam praktek kehidupan organisasi, sering kita mendengar perkataan atau kawan yang mengucapkan, “Kamu Liberal�.

Sedangkan kita sendiri kadang masih merasa belum paham apa sebenarnya liberalisme itu sendiri.

Liberalisme adalah pandangan atau tindakan yang tidak terpimpin oleh organisasi atau tindakan yang tidak bersandarkan pada teori maju bagi seorang aktivis massa, lebih menekankan kepentingan individu dibandingkan kepentingan bersama atau kolektif. Sering melakukan improvisasi serta inisiatif yang berlebihan tanpa mengkomunikasikan dengan komite kerja, baik itu urusan politik organisasi, kontradiksi dengan keluarga, akademik termasuk hubungan dengan pasangan adalah bentuk-bentuk penyakit liberalisme yang mesti kita perangi.

Praktek liberalisme yang sering kali terjadi dalam organisasi adalah; Tidak melakukan perdebatan prinsipiil karena alasan menjaga perkawanan. Contohnya, ketika seorang kawan melakukan kesalahan, anggota kolektif tidak mengingatkan sejak dini. Akibatnya, kesalahan itu semakin berlarut dan bertambah rumit untuk dipecahkan.

Keakutan penyakit ini akan sangat merugikan komite kerja, apalagi jika sampai menyebar ke seluruh unsur pekerjaan politik dan organisasi.

Membiarkan kawan melakukan kesalahan sama halnya dengan membiarkan penyakit berjangkit dan memperparah kawan kita sendiri.

Maka kemudian saling menjaga dan mengingatkan hendaknya tidak

hanya sekedar di ucapkan tapi memang harus kita implementasikan dalam keseharian berorganisasi kita.

Melakukan kritik dibelakang secara tidak bertanggung jawab, tidak mengajukan saran kepada organisasi, menomor satukan pendapat sendiri dan menuntut perlakuan khusus dari organisasi, tetapi menolak disiplin organisasi. Praktek seperti ini dapat mengakibatkan perpecahan di tubuh kolektif. Kritik dilakukan untuk membangun bukan menjatuhkan, pembagian kerja selalu di dasarkan pada kesanggupan anggota kolektif dan dijalankan dengan disiplin tinggi.

Tidak berjuang untuk menentang pendapat yang salah dan memecah belah persatuan, tetapi justru bertindak berdasarkan sentimen dengan menyerang personal dan melampiaskan dendam. Pikiran subyektif seperti ini akan sangat mengganggu perjuangan massa dan pembangunan organisasi.

Pendapat yang salah dan memecah belah persatuan melahirkan tidak satunya pandangan tentang apa yang harus dikerjakan. Tidak satunya pandangan, mengakibatkan gerak organisasi berjalan tanpa arah yang jelas dan lamban.

Membiarkan perbuatan yang merugikan massa dan tidak bekerja secara sungguh-sungguh, tidak terencana dan tanpa arah yang jelas, tetapi bekerja asal-asalan. Praktek yang seperti ini jelas menghambat.

Setiap pekerjaan tidak lagi dipimpin oleh program, tapi berdasarkan suka atau tidak suka atas pekerjaan yang diberikan.

Realitanya, setiap bentuk persoalan liberalisme, karena tidak berjalannya keterbukaan baru ditangani oleh kolektif ketika persoalan itu sudah membesar. Tak jarang anggota kolektif yang berpersoalan merasa sendiri, tidak diperhatikan dan kebingungan untuk menyelesaikan kontradiksinya. Segala bentuk liberalisme bersumber pada subyektifisme dan lemahnya pemahaman akan teori-teori maju.

Sehingga tepat apabila penyakit liberalisme sebagai bagian dari praktek terbelakang harus segera diakhiri.

Penyakit Lain dalam Organisasi Lemahnya pemahaman akan teori-teori maju organisasi adalah penyebab terjangkitnya aktifis massa oleh penyakit-penyakit yang dapat menghambat kemajuan organisasi. Penyakit lain yang juga berakar pada subyektifisme dan sering menghinggapi tubuh organisasi adalah: Revisionisme, ciri umum dari revisionisme adalah selalu menempatkan segi-segi khusus sebagai suatu yang menentukan dan menghilangkan keumuman dari perjuangan massa rakyat serta menghilangkan aspek solidaritas dalam perjuangannya.

Kecenderungan revisionisme ini juga akan membawa perjuangan massa hanya akan berhenti pada perjuangan sosial ekonomi saja, sementara hal-hal yang bersifat politik akan ditentangnya.

Kaum revisionis akan menempuh metode dengan mengedepankan cara-cara reformis Perlawanan 10

dan damai, secara lebih kongkrit hanya akan memilih metode perjuangan yang bersifat kompromis, dengan metode loby, negosiasi dan metode yang sejenis.

Revisionisme akan memandang dan berpendirian bahwa antar klas yang tertindas tidak ada saling hubungan, melainkan terpisah-pisah. Tidak dibenarkan adanya satu-kesatuan dalam klas yang tertindas. Inilah bahaya dari revisionisme, baik revisionisme klasik ataupun revisionisme modern yang pada hakekatnya menghendaki terpecahnya kekuatan perjuangan massa yang tertindas dan akan menguntungkan kelas penindas.

Opportunisme, penyakit opportunisme muncul karena tidak adanya perjuangan internal untuk menempa diri dan memperteguh pandangan yang maju.

Subjektivisme yang melandasi dan membawa pada kecenderungan oprtunisme ini mencerminkan bahwa kesabaran dalam mengikuti perkembangan materi tidak ada, baik itu perkembangan subjektif dari organisasi massa dan perjuangannya ataupun dalam memahami perkembangan situasi objektif baik sosial-ekonomi, politik dan budaya. Sebagai contoh penyakit ini adalah pandangan memisahkan antara pekerjaan politik dan organisasi, antara aksi sebagai manifestasi kesadaran dengan konsolidasi organisasi. Atau juga pandangan sempit yang hanya percaya pada kekuatan internal s eh in gga ti dak ma u m e lu a sk a n perjuangan pun juga sebaliknya selalu bergantung pada faktor eksternal dan tidak percaya pada kekuatan internal. Inilah bentuk kongkret praktek oppurtunisme yang harus kita buang jauh.

Betulkan Organisasi Lawan Liberalisme Organisasi massa harus menyatakan dirinya secara tegas sebagai alat perjuangan massa dengan meletakkan pondasi dan sandaran yang kuat. Ada tiga hal dasar yang harus menjadi pedoman dan ruh seorang aktifis massa dalam menjalankan setiap pekerjaan organisasi; pendirian yang tercermin dalam garis politik, pandangan dan sikap hidup yang termanifestasikan dalam prinsip-prinsip organisasi, terakhir adalah tindakan yang tercermin dalam program dan langgam kerja.

Dari tiga hal inilah karakter sebuah organisasi akan dapat terlihat.

Selama organisasi masih terjangkit penyakit-penyakit yang mengilusi kesadaran, tidak bersandar pada kenyataan kongkret yang berkembang hanya kebangkrutan yang akan ditunai. Sejarah mencatat, timbul tenggelamnya sebuah organisasi dalam perjuangan disebabkan oleh tidak ditanganinya secara cepat penyakit-penyakit di organisasi sehingga berlarut dan merongrong keutuhan sebuah organisasi.

Setiap penyakit yang mendera harus diobati. Untuk mengobati penyakit kita harus kenali dulu apa jenis penyakitnya, dari mana datangnya dan apa penyebabnya. Selanjutnya baru kita formulasikan obat yang tepat agar penyakit yang diderita oleh pasien tidak kambuh dan hinggap untuk kedua kali. Langkah-langkah berikut bisa menjadi alternatif jika suatu saat organisasi atau anggota organisasi terjangkit sebuah penyakit entah itu liberalisme, opportunisme ataupun revisionisme.

Langkah pertama adalah menyelenggarakan kritik oto kritik (KOK) dengan tepat di komite kerja.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui, mengenal penyakit apa yang sedang terjadi. Apakah penyakit tersebut hinggap di wilayah politik, wilayah organisasi atau bahkan duaduanya. Awali dengan oto kritik, termasuk menyampaikan kesalahan sendiri, atas kelalaian tidak menjaga dan mengingatkan kawan sekolektif. Selanjutnya kita bisa menyampaikan kritik , tentu saja kritik untuk memajukan bukan kritik untuk menjatuhkan bukan untuk menghakimi. Berikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi apakah kritik yang disampaikan antar anggota kolektif sudah tepat ataukah justru sebaliknya.

Keterbukaan dan kepercayaan terhadap kolektif memegang peranan penting dalam pelaksanaan KOK ini.

Langkah kedua adalah mengklasifikasikan jenis penyakit yang berjangkit, apakah itu berkenaan dengan wilayah politik, organisasi ataukah penyakit yang berkaitan dengan moral praksis seorang aktifis massa. Di wilayah politik misalkan melakukan pekerjaan front tanpa bersandar pada garis politik organisasi,

inisiatif yang berlebihan dalam mengambil keputusan tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota kolektif lainnya, sehingga membuat bingung di kalangan anggota. Di wilayah organisasi misalkan tidak menjalankan pencatatan administrasi dengan rapi, dampaknya adalah anggota kolektif tidak mengetahui dengan pasti pekerjaan apa saja yang telah dilakukan sehingga memancing kecurigaan dan subyektifisme antar kawan. Juga hal-hal negatif berkenaan dengan moral dan perilaku aktifis massa.

Contohnya adalah tidak terbuka dengan anggota kolektif dalam memilih dan menentukan pasangan. Disadari atau tidak praktek-paktek seperti ini akan merugikan gerakan massa secara luas.

Selanjutnya setelah kita mengetahui jenis penyakit yang diderita tugas kita adalah memformulasikan obat yang tepat untuk menyembuhkan penyakit ini. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dan kemauan untuk terbebas dari penyakit yang diderita. Jika faktor internal pasien tidak berkehendak kuat sembuh dari penyakit yang diderita, sehebat apapun obat yang diberikan tetap tidak akan mampu memberikan kesembuhan.

Dalam organisasi massa demokratis, pemyelesaian terhadap soal-soal yang dihadapi hakekatnya adalah edukasi. Karena kita sadar bahwa setiap kesalahan dan penyakit yang hinggap berakar pada subyektifisme dan lemahnya pemahaman akan teori-teori maju organisasi. Sehingga edukasi adalah jawaban atas segala jenis penyakit ini. Edukasi bisa dalam bentuk pendalaman terhadap teori untuk kemudian di praktekkan, bisa juga melalui penugasan untuk menjalani pekerjaan tertentu yang terkait dengan organisasi, dalam jangka waktu tertentu dan target yang kongkret. Akan tetapi untuk kesalahan yang merugikan gerakan massa secara luas, pelanggaran terhadap garis politik organisasi penon-aktifan atau bahkan sampai pemecatan juga sah untuk dilakukan.

Artinya memberikan obat harus tepat sesuai dengan jenis penyakitnya.

Sembuhkan penyakitnya selamatkan pasiennya# Perlawanan

11

GELORA KAMPUS REPRESIFITAS DI KAMPUS MASIH TERJADI

P

ersoalan-persoalan nyata atas ketidakadilan di kampus selalu membangkitkan mahasiswa untuk bergerak menuntut kehidupan kampus agar lebih baik. Tak jarang tuntutantuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa ini berakhir dengan represifitas dari birokrasi kampus.

Perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002 ternyata tidak di barengi dengan perbaikan manajemen dan pengelolaan kampus dengan baik.

Biaya Kuliah begitu Mahal Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 31 tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang perubahan status IAIN menjadi UIN juga menyebutkan bahwa UIN Syarif Hidayatullah menyediakan 10 (sepuluh) fakultas untuk program strata satu. Namun, keberadaan sepuluh fakultas yang ada ini belum memberikan harapan yang cerah terhadap keberlangsungan proses belajar dalam kampus. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah belum tersedianya fasilitasfasilitas pendukung yang layak padahal biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa cukup besar.

Pada tahun ajaran 2005/ 2006 mahasiswa di semua fakultas diharuskan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Rp 400.000, Dana Operasional Pendidikan (DOP) Rp 200.000 sampai Rp 1.600.000, Dana Kesehatan Mahasiswa (DKM) Rp 25.000, Dana Mahasiswa (DM) Rp 50.000, Dana Praktikum Laboratorium (DPL) Rp 100.000 sampai Rp 250.000 berlaku di sembilan fakultas. Khusus untuk fakultas kedokteran DPL yang harus dibayarkan adalah Rp. 905.000 sampai Rp. 3.405.000 per mahasiswa, Dana Perpustakaan (DP) Rp 50.000, Dana Konversi Mata Kuliah (DKMK) Rp 25.000, Dana Program Mustami (DPM) Rp 10.000, Dana Kartu Tunai Mandiri (DKTM) Rp 20.000, Biaya Seleksi Ujian Masuk (BSUM) Rp 100.000, Dana Buku

Aksi Aliansi Peduli Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah menuntut hak-hak mahasiswa dikampus

Panduan Ujian Masuk (DBPUM) Rp 100.000, Dana Ujian Lisan Rp 75.000 sampai Rp 150.000, Dana Penunjang Pendidikan Persatuan Orang Tua Mahasiswa (DPPPOM) Rp 300.000, dan Dana Program Pengenalan Studi dan Almameter (DPPSA). Kecuali mahasiswa yang kuliah di fakultas kedokteran biaya yang dikeluarkan tiap satu semester mencapai Rp. 2.030.000. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah biaya yang sebesar ini sudah di imbangi dengan pelayanan yang juga berkualitas?

Buruknya Pelayanan terhadap Mahasiswa Biaya yang mahal ternyata tidak juga menjamin kualitas pelayanan terhadap mahasiswa.

Tentang pengelolaan dana mahasiswa yang telah dibayarkan sampai hari ini tidak pernah jelas penggunaannya. Dana Praktikum Laboratorium dibayarkan rutin oleh semua mahasiswa, namun fasilitas ini tidak terdapat di fakultas Ushuluddin, jikapun difakultas lain terdapat namun hanya sebatas gedung atau ruangan tanpa fasilitas laboratorium.

Laboratorium komputer dan jasa internet sebenarnya sudah disediakan oleh kampus tapi untuk mengakses fasilitas ini mahaiswa tetap saja dipungut biaya.

Kemudian tentang pelayanan kesehatan bagi mahasiswa yang hanya berlaku gratis pada hari Senin sampai Sabtu dan dibatasi hingga pukul 14.00. Di luar jam tersebut atau hari Minggu mahasiswa yang berobat tetap dipungut biaya untuk membayar jasa apotek.

Sementara untuk melakukan check-up di laboratorium kesehatan, mahasiswa dikenakan biaya 50% dari total seluruh biaya pemeriksaan. Lalu pengelolaan dana perpustakaan yang juga tidak jauh berbeda, selain banyak bukubuku lama yang sudah usang, jumlah penambahan buku-buku baru terbilang sedikit.

Hal sama juga terjadi dalam pengelolaan Dana Operasional Pendidikan. Berapa dana yang didapatkan dan digunakan untuk apa saja mahasiswa tidak pernah mengetahuinya. Pun demikian dengan dana mahasiswa yang hanya diberikan kepada lembaga intra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Di sisi lain menurut pengakuan BEM UIN, mesti dana mahasiswa rutin diberikan proses pencairan dana ini juga sangat susah, bahkan jika mahasiswa tidak rutin menggelar kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dana tesebut bisa saja digunakan tanpa sepengetahuan mahasiswa.

Perlawanan 12

Pengaturan terhadap pelayanan pembayaran juga masuk dalam deretan permasalahan di kampus UIN Jakarta. Denda sebesar 20% akan dikenakan bagi mereka yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tidak ada dispensasi untuk hal ini, lalu bagi mereka yang mempunyai tunggakan pembayaran SPP sebanyak tiga kali nilai mata kuliah yang sudah diperoleh akan dihapuskan.

Peraturan yang tidak berpihak bagi mahasiswa tentunya. Belum lagi sistem antrian pembayaran yang buruk sehingga memaksa mahasiswa untuk berdesakdesakan menambah panjang daftar hitam pelayanan di kampus UIN.

kampus tidak pernah menyurutkan perjuangan mahasiswa mendapatkan hak-haknya. Pada 18 November 2006, bertepatan dengan diadakannya pertemuan Ikatan Alumni UIN (IKALUIN), yang semula akan dihadiri oleh mendiknas Bambang Sudibyo dengan salah satu agenda pembahasan adalah Kampus UIN menuju The World Class University mahasiswa kembali menggelar aksi menuntut dipenuhinya hakh a k d e m o k r a t i s nya . T h e Wo r l d Class University adalah rencana membangun sebuah kelas di sebuah universitas yang mempunyai standar internasional.

Tentunya rencana ini sarat dengan upaya komersialisasi pendidikan.

Seharusnya pekerjaan utama

Hak-hak demokratis mahasiswa harus terus diperjuangkan di kampus..!

Inginkan perbaikan, represifitas yang didapatkan Segudang masalah yang ada dikampus membuat mahasiswa tergerak. Sejarah di kampus UIN mencatat bahwa aksi-aksi mahasiswa yang menyuarakan tuntutan-tuntutan demokratis pasti menuai represifitas.

Seperti yang dialami oleh Aliansi Mahasiswa Ciputat (AMC) pada Juli 2004 ketika mereka menuntut dihapuskannya dana operasional pendidikan dan jaminan demokratisasi di kampus. Aksi damai waktu itu dibubarkan paksa oleh satpam atas instruksi langsung rektorat.

Tindak represif dan pengekangan kebebasan berpendapat oleh birokrasi

yang harus dilakukan kampus UIN adalah menjawab persoalan pelayanan terhadap mahasiswa yang sampai hari ini masih memprihatinkan, bukan membahas hal-hal yang sama sekali tidak menjadi kebutuhan mahasiswa.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Peduli Mahasiswa (APM) yang terdiri dari FMN, LS-ADI, KMJak, PMII dan Kompak mencoba mengusung tuntutan realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD serta realisasi fasilitas-fasilitas kampus yang layak seperti ruang laboratorium, j a s a l m a m a t e r, k a r t u t a n d a mahasiswa, wc yang bersih juga menuntut kebebasan berekspresi

dan berorganisasi di kampus. Aksi yang pada awalnya berlangsung damai kemudian memanas ketika massa aksi menyuarakan tuntutannya di depan auditorium, tempat dimana pertemuan IKALUIN dilaksanakan. Tiba-tiba puluhan satpam yang pada awalnya hanya menjaga aksi merangsek maju untuk membubarkan aksi. Lima orang massa aksi terkena pukulan dan tendangan bahkan satpam melakukan pengejaran terhadap massa aksi hingga ke pemukiman penduduk.

Pasca kejadian represifitas tersebut bukan malah menyurutkan perjuangan mahasiswa. Satu minggu setelah kejadian, aksi kembali digelar untuk menuntut pertanggung jawaban rektor terhadap belum dipenuhinya hak-hak demokratis mahasiswa termasuk insiden represifitas yang nyata bertentangan dengan hak untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi sebagaimana tercantum dalam konstitusi Negara kita . Pembantu Rektor III Dr. Armai Arif yang menemui mahasiswa dalam aksi itu berjanji akan mempertemukan mahasiswa dengan pihak Rektor untuk membahas tuntutantuntutan massa aksi.

Rencana aksi yang lebih besar akan dilanjutkan jika pihak rektorat tidak segera memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa di kampus UIN. Aksi massa memang menjadi salah satu pilihan efektif perjuangan menuntut hak-hak mahasiswa.

Terbukti mahasiswa UIN angkatan 2005/2006 bisa medapatkan jas almamater setelah bergabung dalam Persatuan Mahasiswa Baru (PMB) dan melakukan aksi massa menuntut pertanggung jawaban rektorat atas kelalaian tidak memenuhi jas almamater yang menjadi hak mahasiswa.

Sehingga penting bagi kita terus menggelorakan perjuangan massa di kampus untuk memenuhi hak-hak demokratis mahasiswa.

Terus bangkit, organisasikan dan g e r a k k a n m a s s a . M a j u Te r u s Perjuangan.# Perlawanan 13

SUMBANG PIKIRAN Front Dan Perjuangan Demokratisasi Kampus Oleh : Toni Triyanto* Setiap fase pergolakan politik di tanah air sebenarnya tidak lepas dari peran kaum pemuda dan mahasiswa.

Gerakan pemuda dan mahasiswa selalu ambil bagian yang cukup penting. Terlepas dalam prosesnya, ternyata banyak evaluasi yang cukup mendalam.

G

erakan mahasiswa demokratisasi kampus dan pasca Reformasi mengkampanyekan ’98 tidak tuntutan sosial ekonomi memandang kampus Mahasiswa, 4). Membangun sebagai basis utama alat persatuan dalam perlawanan mahasiswa bentuk front ditingkatan dalam memperjuangkan kampus sebagai alat hak-hak demokratis perjuangan politik bagi mahasiswa.

Banyak mahasiswa. persoalan mahasiswa di Hal inilah yang kampus yang kemudian dijadikan media sebenarnya bisa disikapi m e m p e r s a t u k a n dan dijadikan pemicu organisasi-organisasi dalam menggelorakan mahasiswa baik intra kampus ternyata banyak kampus maupun ekstra tidak direspon kampus. Kedudukan front organisasi-organisasi selain mempererat mahasiswa baik intra Kiri-kanan : Ridwan Lukman (Sekjend PP-FMN), Toni Triyanto (Sekjendkerjasama antar kampus maupun ekstra KPP SMI). Dua ormas mahasiswa yang memandang pentingnya organisasi di kampus (intra kampus, mulai dari menggelorakan perjuangan massa di kampus-kampus. atau ekstra kampus) dan persoalan minimnya untuk melancarkan kepentinganmemperkuat kedudukan perjuangan fasilitas, layanan administrasi yang kepentingan elite. Hal inilah yang massa mahasiswa di kampus, juga berbelit-belit, pungli, biaya kuliah menimbulkan efek massa mahasiswa berperan dalam kerangka mengisolir yang semakin mahal, represifitas tidak interest terhadap organisasi klik paling reaksioner di kampus terhadap aksi-aksi mahasiswa, mahasiswa. yaitu jajaran rektorat atau kebebasan berekspresi, Persoalan tersebut sebenarnya pengelola kampus.

Dengan berpendapat dan berorganisasi sudah tercermin dari mekanisme bergeloranya perjuangan massa selalu dibatasi sampai pada hal pembentukan dan pemilihan pengurusmahasiswa di kampus-kampus, hal yang cukup strategis tentang pengurus lembaga mahasiswa yang tersebut akan menjadi pemicu bagi pengambilan kebijakan kampus yang sebenarnya tidak demokratis, perjuangan massa yang lebih maju tidak pernah melibatkan Mahasiswa Mengapa? Karena konsepsi pemilu dan luas di tingkat lokal atau (seperti pemilihan rektor dan mahasiswa di kampus cenderung sama nasional dalam kerangka perjuangan perumusan-perumusan peraturan dengan konsepsi yang diterapkan pembebasan nasional melawan kampus). negara hari ini. Artinya, memandang imperialisme. demokrasi masih sebatas demokrasi Perjuangan Demokratisasi Kampus secara prosedural. Massa mahasiswa Kampus dan Perjuangan Massa Perjuangan demokratisasi hanya dimobilisasi untuk memilih calon Gerakan Mahasiswa kampus (perjuangan menyangkut ketua BEM ataupun SENAT dengan caraMengapa kita harus pemenuhan hak-hak sosial ekonomi cara yang cukup pragmatis tanpa memandang kampus sebagai basis dan hak politik di kampus) merupakan banyak memberikan pendidikan politik perjuangan mahasiswa? Karena tugas fundamental yang harus terhadap mahasiswa.

Lantas kontradiksi yang sering muncul dan dilakukan organisasi Mahasiswa. pertanyaanya, konsepsi lembaga cukup konkrit dirasakan mahasiswa Artinya, setiap organisasi Mahasiswa mahasiswa yang cukup representatif adalah di kampus yang secara baik intra kampus maupun ekstra seperti apa? Apa relasinya dengan langsung vis a vis dengan pihak kampus harus mampu menjalankan ormas mahasiswa ekstra kampus? rektorat atau pengelola kampus fungsinya sebagai pelayan massa Sehingga mampu mengemban tugassebagai rantai terendah dari mahasiswa untuk memenuhi hak-hak tugas perjuangan massa mahasiswa di kebijakan imperialisme. Kampus sosial ekonominya. Sejauh ini, peran kampus. sebagai corong yang selalu lembaga mahasiswa (BEM dan Mendorong perwujudan melahirkan kebijakan-kebijakan SENAT Mahasiswa) sangat lemah dan demokratisasi kampus berarti ada tidak populis terhadap kepentingan memposisikan dirinya eksklusif beberapa hal yang harus dirombak; mahasiswa, apalagi ketika melihat khususnya dalam menyalurkan 1). Merumuskan konsepsi lembaga kondisi kampus dalam konteks aspirasi perjuangan mahasiswa. kampus yang cukup representatif dan kekinian yang cenderung Yang terjadi justru saling benturan sejajar dengan pihak rektorat atau berorientasi pada pasar dan sangat antar organisasi di kampus hanya pengelola kampus, 2). Menerapkan kapitalistik. karena orientasi politik mahasiswa metode pemilu mahasiswa yang Hal ini semakin matang yang sangat pragmatis yang partisipatif dan syarat dengan karena didukung oleh rezim cenderung merapat dan tunduk pendidikan politik bagi mahasiswa, 3). pemerintah SBY-Kalla yang tunduk kepada birokrasi kampus, elite politik Menyusun program-program konkrit pada kepentingan imperialisme dan lokal maupun nasional. Sehingga untuk mendorong perwujudan berperan sebagai regulator untuk mereka hanya dijadikan kaki tangan Perlawanan 14

memuluskan penetrasi programprogram imperialis dalam bentuk peraturan–peraturan dan undangundang yang menindas rakyat, seperti beberapa produk hukum di sektor Pendidikan; UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, PP No 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, PP No 151 tahun 2000, PP No 152 Tahun 2000, PP No 153 Tahun 2000, PP 154 tahun 2000, PP No 06 tahun 2004 (semuanya tentang pem-BHMN-an UI, ITB, UGM, IPB, UNAIR, UPI) yang sebenarnya sangat merugikan kepentingan mahasiswa.

Untuk menggelorakan perjuangan massa mahasiswa di kampus, kita harus paham dan tuntas dalam membaca kondisi kampus baik kebijakannya, struktur modalnya, manajemen kampus sampai pada tingkatan kebutuhan infrastrukturnya yang semuanya sangat berkaitan erat dengan kepentingan mahasiswa.

Setelah semuanya dibaca secara tuntas maka akan kita kualitatifkan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kampus saat ini bukan lagi mengedepankan fungsi secara sosial melainkan lebih mengedepankan kepentingan modal.

Pentingnya Memperjuangkan HakHak Demokratis Mahasiswa di Kampus Berdasarkan situasi obyektif saat ini, sangat penting terlibat dalam memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi atau hak-hak demokratis mahasiswa melalui perjuangan politik tingkat kampus. Tentunya akan lebih banyak berbicara tentang dunia pendidikan sebagai sektor yang paling bersinggungan dengan hakhak pemuda mahasiswa di Indonesia.

Tanpa menisbikan tugas-tugas perjuangan politik yang sifatnya umum, hal ini merupakan bentuk manifestasi perjuangan dari organisasi mahasiswa. Di bawah rejim boneka imperialis saat ini, dunia pendidikan semakin berorientasi pada kepentingan pasar dan kapitalisasi pendidikan Artinya semua ruangruang pendidikan menjadi komoditas bagi kepentingan modal.

Menghilangkan esensi pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan dan membebaskan manusia dari belenggu yang menindas. Tidak heran jika dunia pendidikan kita menjadi semakin mahal dan out putnya tidak berkualitas. Pertanyaanya, siapa yang siap mengemban tugas-tugas perjuangan massa yang sangat berkepentingan dengan dunia pendidikan?

Kondisi mahasiswa hari ini masih dalam tahap kesadaran

ekonomis yang perlu untuk ditingkatkan taraf kesadarannya agar lebih maju dan kualitatif, yaitu menuju kesadaran poltik, Mendorong hal tersebut, tentunya harus melalui proses yang cukup sistematis hingga bisa diterima dan direspon oleh massa mahasiswa. Pilihannya, dengan mendorong peningkatan analisa sosial mahasiswa atas beberapa hal yang sangat konkrit dirasakan mahasiswa yaitu segala hal yang menyangkut kepentingan sosial ekonominya, karena hal inilah yang paling memungkinkan untuk bisa diterima kawan-kawan mahasiswa yang hari ini lebih dominan dipengaruhi oleh kultur hedonis, pola pikir apatis dan berwatak pragmatis.

Salah satu jalannya, dengan mengkampanyekan kepentingan dan hak-hak mahasiswa mulai dari persoalan biaya kuliah yang mahal, minimnya kualitas kampus untuk menunjang belajar mahasiswa dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dari sinilah, kita akan meningkatkan daya kritis mahasiswa dan mulai menggerakkan pada dataran praktek perjuangan yang lebih maju melalui diskusi-diskusi tentang situasi kampus dan aksi-aksi menuntut hak-hak massa mahasiswa di kampusnya. Ketika menginginkan bangkitnya gelombang perjuangan massa di kampus, harus menunjukkan kesamaan kepentingan. Artinya, mahasiswa bergerak atas landasan kebutuhan konkrit yang sangat bersinggungan dengan hak-haknya.

Hal seperti inipun sebenarnya berlaku di tingkatan sektor rakyat lain seperti buruh yang berangkat dari kesadaran ekonomisnya tentang upah, sistem kerja kontrak, outsourching atau PHK. Begitu juga dengan kaum tani yang selalu menuntut tentang reforma agraria atau land reform. Berarti tahapan untuk meningkatkan kesadaran massa memang harus berangkat darii kebutuhan yang paling riil saat ini, karena kita sangat yakin bahwa kesadaran akan bergerak semakin kualitatif apabila melalui tahapan yang sistematis dan menggunakan cara berpikir yang tepat.

Peran organisasi-organisasi Tingkat kampus dalam mendorong perwujudan demokratisasi kampus Berbicara tentang perjuangan massa mahasiswa di kampus dan upaya yang dilakukan untuk mendorong perwujudan demokratisasi kampus, tidak lepas dari peran organisasi-organisasi mahasiswa tingkat kampus baik organisasi intra kampus (BEM,

SENAT, HMJ, UKM-UKM) maupun organisasi ekstra kampus yang berbentuk ormas mahasiswa.

Arahan paling maju bagaimana meningkatkan cara kerja organisasi tingkat kampus untuk lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya berkaitan erat dengan massa mahasiswa dan selalu aspiratif terhadap kebutuhan mahasiswa.

Mengapa peran organisasi tingkat kampus sangat penting? 1). Organisasi tingkat kampus adalah wadah bagi mahasiswa yang aktif atau wadah bagi mereka yang mempunyai cara pandang yang lebih maju dibandingkan dengan mahasiswa secara umum, 2). Organisasi tingkat kampus adalah basis yang mempunyai kekuatan massa cukup konkrit, 3). Organisasi intra kampus mempunyai legitimasi untuk mendorong mahasiswa bergerak karena keberadaanya legal formal.

Potensi-potensi inilah yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai medan magnet untuk menggerakkan seluruh kekuatan massa mahasiswa di kampus dalam satu kepentingan bersama yaitu menuntut hak-hak sosial ekonomi mahasiswa. Tinggal satu tahapan lagi, media apa yang mampu menjembatani persatuan organisasi mahasiswa di tingkat kampus? Pilihannya, membangun alat persatuan dalam bentuk front sebagai alat politik mahasiswa dalam mendorong perwujudan demokratisasi kampus.

Front dan Peranannya Dalam Perjuangan Demokratisasi Kampus Front persatuan di tingkat kampus diarahkan untuk memblejeti dan mengambil peluang dari pertentangan di kalangan kelompok reaksioner di tingkatan kampus, serta untuk melakukan counter terhadap kebijakan rektorat atau pihak pengelola kampus yang cukup menindas mahasiswa. Juga untuk memantapkan pendirian, pandangan, metode, sikap, dan tindakan, sekaligus mengkualitaskan perjuangan massa mahasiswa. Dasar yang substantif dalam front persatuan adalah aliansi antar organisasi mahasiswa tingkat kampus baik organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus, dengan satu prinsip kesamaan kepentingan secara social ekonomi.

Untuk menggerakkan kualitas front, maka harus ada tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama, aktif mempropagandakan garis politik dan tuntutan perjuangan disektor Perlawanan 15

pendidikan ke elemen-elemen yang kita jadikan sasaran penggalangan front. Kedua, menyelenggarakan atau ikut dalam pertemuan dan konsolidasi yang membahas tentang perkembangan kondisi pendidikan yang menyangkut kepentingan mahasiswa, pelajar, dan rakyat secara umum. Ketiga, mencari irisan-irisan kepentingan yang sama. Keempat, mengarahkan pertemuan dan konsolidasi untuk merumuskan program dan agenda bersama dalam kerangka menggerakkan langgam kerja politik front.

Prinsip-Prinsip Pembangunan Front tingkat kampus Untuk menjaga arah perjuangan politik front persatuan tingkat kampus, diperlukan prinsip-prinsip pokok sebagai pedoman pembangunan dan perjuangan front persatuan.

Prinsip-prinsip itu menjadi arahan atau petunjuk dalam kerja front tingkat kampus.

Prinsip-prinsip tersebut yaitu; 1).

Adanya kesamaan pandangan dalam melihat situasi kampus, 2).

Adanya kesatuan program dan aksi, 3). Kerjasama yang saling menguatkan bagi tiap-tiap organisasi mahasiswa yang tergabung di dalamnya dan bagi kepentingan massa mahasiswa secara luas, 4).

Saling mengedepankan inisiatif dalam meningkatkan kerja-kerja perjuangan politik secara bersama, 5). Membuka ruang perdebatan yang lebih kualitatif dan di uji dalam praktek, 6).

Selalu memberikan pendidikan politik kepada massa mahasiswa.

Kerangka kerja yang harus selalu dilakukan adalah atas dasar kepentingan hak-hak sosial ekonomi mahasiswa, mulai dari persoalan biaya kuliah yang mahal, menuntut fasilitas kampus, menuntut peningkatan mutu pendidikan agar lebih ilmiah dan demokratis. Beberapa analisa dan pandangan dalam membongkar sistem dan kebijakan kampus tentunya harus kita kualitatifkan dalam bentuk praktek perjuangan lewat propaganda dan aksi-aksi massa untuk mengkampanyekan nilai-nilai perjuangan dan garis politik yang anti terhadap imperialisme di bidang pendidikan.

*Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia (KPP SMI)

SOLIDARITAS INTERNASIONAL Asian Unite Against Imperialist Globalization!

Globalisasi Imperialis telah membawa bencana di berbagai negara. Untuk itu, penting bagi berbagai negara di dunia untuk menggalang solidaritas internasional melawan perampokan dan perang agresi imperialis yang dipimpin imperialis AS, termasuk negeri-negeri di Asia 2nd General Assembly of APC Bandung (19-20), Asian Peasant Coalition (APC) atau Koalisi Petani Asia menyelenggarakan Sidang umum ke-dua (2nd General Assembly) di kawasan Lembang Bandung.

Bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Sidang Umum kali ini mengambil tema “Fortify the Struggle for Genuine Agrarian Reform! Fight Imperialist War and Terror! Further Strenghten then Peasent Movement in Asia and the World�. Delegasi dan Partisan yang terlibat antara lain; Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Australia, Mongolia, India, Bangladesh dan Pakistan.

Acara dibuka dengan diskusi singkat tentang perjuangan kaum tani di Asia, solidarity messages dari delegasi/partisan, pentas kultural oleh FMN Bandung dan pesan solidaritas dari Ketua ILPS, Prof. Jose Maria Sisson. Kemudian disusul dengan beberapa agenda inti mulai dari laporan pertanggung jawaban Sekretariat APC, pembahasan konstitusi, perumusan program perjuangan dan perencanaan kerja selama dua hari. Menutup rangkaian kegiatannya, rombongan delegasi

Ahmad SH, Biro Hubungan Internasional PP-FMN

APC bergabung dalam aksi tani AGRA, 21 Desember 2006. Dalam kegiatan ini, FMN juga terlibat sebagai peserta peninjau yang diikuti oleh kawan Ridwan Lukman (Sekjend PP FMN) dan Ahmad SH (Biro HI PP FMN)# Aksi ATKI dan Rakyat Hongkong : Junk WTO! Hong Kong (10/12), aliansi anti globalisasi atau Hong Kong People Alliance on Globalization (HKPA) menggelar orasi massa sebagai aksi penutupan Forum Sosial Hong Kong yang resmi dimulai tanggal 3 Desember 2006. Orasi yang bernuansa Natal bercorak merah sebagai lambang semangat yang membara diikuti sekitar barisan rapi lebih dari 600 orang. Berawal dari Causeway Bay (pusat berkumpul BMI di hari libur mereka), tepatnya depan Sogo menuju Gedung Pemerintah Hong Kong yang berada di Central. Anggota HKPA sendiri terdiri dari organisasi-organisasi lokal berbagai sektor dan buruh migran di Hong Kong, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) dan Asian Migrants Coordinating Body (AMCB) termasuk di dalamnya. Seruan yell-yell dan nyanyian perjuangan membuat suasana tambah marak.

Sebelum orasi dimulai, acara diisi dengan sebuah pertunjukan Happening Art yang dipersembahkan oleh gabungan antara organisasi buruh lokal dan buruh migran. Satu adegan yang menggambarkan bagaimana WTO sebagai instrumen imperialis menghisap kaum buruh sedunia dan satu-satunya cara menghancurkannya hanya dengan bersatu dan melawan. Sambutan pembukaan diberikan oleh Elizabeth Tang, ketua HKPA, yang menjelaskan dampak WTO terhadap buruh lokal. Kemudian disusul Eni Lestari, mewakili AMCB yang menceritakan dampak WTO terhadap buruh migran. Eni Perlawanan 16

mengakhiri pidatonya dengan menegaskan jika buruh migran ingin berjuang melawan WTO haruslah dengan berjuang mempertahankan hak-hak dan kesejahteraan kita sebagai pembantu asing di Hong Kong. Buruh migran harus terus melanjutkan kampanye kenaikan gaji ke tingkat HK$3.670 dan penghapusan pajak#

ATKI-HK : Memperjuangakan hak-hak buruh migran Indonesia di Hong Kong

Regional Conference on U.S War on Terrorism and Militarism in the Asia Pacific Cebu (9-10), Ancaman perang melawan terorisme yang dikobarkan oleh imperialis AS, telah mendorong Asian Students Association (ASA), Internasional League of People Struggle (ILPS), Asian Peasant Coalition (APC), Asia Pacific Research Network (APRN), Asia Pacific Mission for Migrant (APMM), Action Research and Education Network of Aotearoa (ARENA), Asia Pacific Forum for Women, Law and Development (APWLD) and Peace for Life Network (PLN). Mengadakan Konferensi Regional Asia Pacific tentang Perang Melawan Terorisme dan Militerisme AS di Asia Pasifik, di Cebu Filipina, 910 Desember 2006.

Konferensi ini untuk memberikan pemahaman tentang apa sesungguhnya perang melawan terorisme yang dicanangkan imperialis AS, termasuk keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Asia Pasifik. Hingga kemudian muncul suatu gerakan bersama untuk menyikapi agenda tersembunyi (hidden agenda) perang melawan terorisme dan militerisme AS yang bertujuan mengintervensi, merampok dan melancarkan perang di suatu negeri. Acara ini juga bertujuan untuk menyikapi pertemuan ASEAN di Cebu, yang terpaksa ditunda oleh rejim Arroyo dengan alasan badai duria. Dalam konferensi ini, delegasi Indonesia diwakili oleh The Institute for National and Democratic Studies (INDIES)#

GEJOLAK MASSA Perjuangan Massa Menutup Tahun 2006 Meskipun akhir tahun 2006 akan tiba, tetapi perjuangan massa tetap berlangsung dan menutup tahun 2006 dengan segudang catatan bahwa selama rejim boneka berkuasa, perjuangan massa akan terus bergelora

Sarasehan Pendidikan FAI Jakarta (5/12), setelah melakukan rangkaian aksi menyikapi kedatangan Presiden AS G.W. Bush Ke Indonesia 17 Desember dan 20 Desember, Front Anti Imperialisme (FAI) menggelar sarasehan pendidikan tentang “Nasib Pendidikan Indonesia pasca Kedatangan Bush”, yang diselenggarakan di Teater Room, Fakultas Usluhuddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Desember 2006. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama FAI dengan BEM Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Sebelum acara dimulai, diawali dengan mengumpulkan tanda tangan dari mahasiswa di atas spanduk bertuliskan “stop privatisasi pendidikan” dan

kemudian digelar di ruang sarasehan.

Sarasehan pendidikan yang dihadiri oleh puluhan peserta ini, menghadirkan pembicara antara lain Ridwan Lukman (FMN), Toni Triyanto (SMI), Epung (FPPI), Ade Irawan (ICW), Mas Bambang (Wartawan Kompas) dan Bu Nurlela (mantan Kepala Sekolah SLTP 56 Melawai), dengan moderator Sahat (FPPI). Dalam sarasehan ini, para pembicara lebih banyak mengupas soal-soal privatisasi pendidikan, yang juga terkait dengan agenda kedatangan Bush ke Indonesia.

Juga disinggung soal-soal pendidikan di kampus dan perjuangan mahasiswa di kampus.

Secara umum, para pembicara menilai bahwa privatisasi

Perlawanan 17

p e n d i d i k a n menjadi ancaman yang serius bagi masa depan pendidikan di Indonesia dan pentingnya menggelorakan perjuangan massa di kampus menuntut hakhak mahasiswa di kampus# JK Datang, Mahasiswa Dipukuli Surabaya (2/ 1 2 ) , Pembubaran paksa terhadap aksi mahasiswa kembali terjadi.

Kali ini menimpa massa aksi dari B a r i s a n M a h a s i s w a Surabaya (BMS) yang menggelar unjuk rasa b e r t e p a t a n d e n g a n k u n j u n g a n Wapres Jusuf Kalla ke kampus IAIN Surabaya.

Aksi awalnya berlangsung di depan gerbang kampus, namun digiring paksa oleh aparat dalmas menjauh dari lokasi m e n j e l a n g k e l u a r n y a r o m b o n g a n Wapres dari kampus IAIN Surabaya. Massa aksi kemudian melakukan aksi di depan kampus Ubara (sekitar 20 meter dari IAIN Surabaya). Di sini massa aksi sejumlah 43 o r a n g , dibubarkan secara paksa dengan kekerasan. Tercatat 3 orang mengalami luka-luka.

Dua diantaranya, merupakan anggota FMN. Barisan Mahasiswa Surabaya, terdiri dari FMN, SMI, SGMS dan LMND.# Aksi Nasional Hari HAM Internasional Jakarta (11/12), Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar aksi nasional peringatan Hari HAM

serempak di kampus-kampus yang berdiri FMN di seluruh Indonesia, 8 Desember 2006.

Tuntutan yang diangkat dalam aksi nasional di kampus-kampus, terkait dengan problem-problem konkret yang terjadi di kampus seperti biaya SPP yang mahal, peningkatan f a s i l i t a s pendidikan dan k e b e b a s a n berpendapat dan berorganisasi di kampus#

Internasional 2006. Di Jakarta, aksi dipusatkan di depan Istana Presiden. Sementara di 18 Cabang FMN dari Medan hingga Palu, aksi dipusatkan di instansi-instansi pemerintah terkait seperti gedung Dinas Pendidikan, DPRD, Bupat atau Gubernur. Aksi memperingati Hari HAM Internasional kali ini mengusung tema “Stop Privatisasi!

Negara Harus Bertanggung jawab Terhadap Pendidikan”. Sebelumnya, aksi nasional juga dilakukan

Konferensi Tani Nasional II AGRA Subang (11-14), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), sejak 11-14 Desember 2 0 0 6 menyelenggarakan Konferensi Tani Nasional (KTN) II AGRA di aula Kecamatan Jl. Cagak, Subang Jawa Barat. Tema Konferensi kali ini, “Melanjutkan G e r a k a n Pembetulan D e n g a n M e r a p i k a n Organisasi Di Semua Jajaran, Mempererat J a l i n a n K e r j a s a m a D e n g a n Organisasi Massa Demokratis Lain D a n Memantapkan P r o g r a m Perjuangan Ke depan Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Sejati”. Acara ini dibuka dengan simposium nasional memperingati Hari HAM Internasional dengan tema “Reforma Agraria sebagai Masalah Nasional yang Mendesak”, yang dihadiri pembicara baik dari AGRA, perwakilan pemerintah, sejumlah LSM dan lembaga riset serta intelektual. Dalam acara ini, FMN diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato solidaritas.

Selain itu, beberapa anggota FMN Perlawanan 18

dari Jakarta, Bandung dan Garut juga terjun di desa-desa di Subang melakukan propaganda dan mobilisasi untuk persiapan aksi tani 21 Desember sebagai penutup rangkaian kegiatan Konfernas# Peringatan Hari Buruh Migran Internasional Jakarta (18/12), memperingati hari buruh migran internasional yang jatuh setiap 18 Desember 2006, FMN bersama Aliansi Buruh Migran Menggugat melakukan unjuk rasa menuntut hak-hak buruh migran Indonesia. Aksi ini melibatkan antara lain Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Aksi yang diikuti ratusan massa aksi ini, dibuka dari sekitar Bundaran HI menuju ke Gedung PBB dan Istana Presiden.

Dalam orasi politiknya, Ridwan Lukman (Sekjend PP FMN), menyatakan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi ini bukan sekedar solidaritas, justru karena kami berkepentingan terhadap nasib buruh migran.

Minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan negara bukan hanya menyebabkan jutaan orang menjadi buruh migran, tetapi juga membuat lulusan perguruan tinggi atau sarjana di Indonesia menjadi pengangguran. untuk itulah kami terlibat dalam aksi hari ini�.

Dalam orasinya, juga disampai dukungan perjuangan dari kawankawan buruh migran ATKI Hong Kong yang disambut dengan gegap gempita oleh massa aksi# Aksi Tani Nasional AGRA Jakarta (21/12), Menutup rangkaian Konfernas II AGRA, dilakukan aksi tani nasional di Jakarta yang dilakukan oleh kepanitian bersama AGRA, STN, GSBI, FMN, GMNK, BPJ, LSADi dan GMP. Aksi nasional AGRA kali ini mengusung tuntutan utama penyelesaian sengketa agraria, penolakan terhadap rencana

amandemen UU PA No. 5 1960, dan beberapa tuntutan lainnya di sektor tani. Aksi yang diikuti oleh sekitar 600an massa, dimulai dari pelataran Masjid Istiqlal selanjutnya ke Istana Presiden dan ditutup di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Turut dalam aksi ini adalah rombongan delegasi Sidang Umum ke 2 APC, yang baru saja menyelesaikan agendanya sehari sebelum aksi dan langsung menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi tani ini.

Dalam aksi di BPN, massa aksi mendapat halangan dan tidak boleh masuk ke dalam halaman gedung. Akhirnya, massa aksi menduduki badan jalan yang ada sebagai bentuk kekecewaan atas perlakuan aparat dan pihak BPN. Namun pihak BPN masih memberikan kesempatan bagi 25 utusan massa aksi untuk berdialog terkait tuntutan massa aksi. Dari

dialog yang berlangsung, BPN menyatakan tidak akan mengamandemen UUPA No.5 1960 dan akan segera menyelesaikan beberapa konflik agraria yang terjadi. “kita tunggu saja komitmen BPN benar atau tidak, jika tidak maka perjuangan kita akan terus dikobarkan�, demikian petikan orasi Fajri Korlap aksi AGRA, setelah mendengar pendapat dari pihak

BPN. Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan statemen oleh salah satu anggota DPP AGRA, Cece Rahman# Petani Tuntut Penutupan Galian Pasir Jakarta (27/12), lagi-lagi konflik sengketa tanah antara kaum tani dengan negara, terutama institusi militer kembali muncul. Kali ini terjadi antara warga dan kaum tani Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin Bogor dengan pihak TNI AU. Konflik terkait perampasan tanah rakyat untuk proyek galian pasir milik pengusaha yang dibekingi oleh TNI AU dengan dalih pembangunan water training TNI AU yang telah mengakibatkan kaum tani kehilangan lahan garapan dan pencemaran lingkungan akibat galian pasir. Kekerasan juga terjadi ketika kaum tani dan warga b e r u p a y a mempertahankan lahannya. Bahkan dua a n g g o t a F M N , Tu l u s Unpam) dan Ahmad SH (PP-FMN) sempat ditahan oleh pihak TNI AU ketika bersama warga melakukan aksi pendudukan di lahan galian p a s i r, 5 Desember 2006.

Hal tersebut telah mendorong warga dan kaum tani melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden, 27 Desember 2006. Dalam aksi tersebut, massa aksi menuntut penghentian program water training (galian pasir), dikembalikannya tanah warga yang dirampas TNI AU, pencabutan izin proyek water training yang ilegal dan penarikan pasukan TNI AU dari desa Sukamulya. Dalam aksi ini, beberapa delegasi dari massa aksi sempat melakukan dialog dengan pihak Sekretariat Negara (Setneg) dan Komnasham.

Pihak Komnasham akan menindaklanjuti dengan pengusutan atas kasus kekerasan TNI AU terhadap kaum tani dan warga. Sementara pihak Setneg berjanji akan mengajukan hal ini kepada Kepresidenan SBY. Aksi ini juga melibatkan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)# Perlawanan 19

BUDAYA Kaki-kaki Perkasa

Indah, Tuan!

Ah, suara itu kembali terdengar Sangat pelan namun mampu mengantarku pada kenyataan Pada kenyataan malam yang hampa Dalam sebuah ruangan sesak Suara itu sangat ku tunggu Hampir habis kesabaranku hingga hilang konsentrasiku Dan dia terdengar, begitu merdu, walau pelan Menandakan aku boleh pulang Dalam perjalanan, tak kurang ku nikmati hembusan angin sepoi-sepoi Hingga nanti langkahku berhenti di sebuah bedeng, melepas lelah bekerja Ah...indah sekali udara pagi ini Walau jalanan macet dan riuh rendah Esok paginya, aku ditegur dengan bengis oleh mandor Sekali lagi kau terlambat, ku pecat kau!

Katanya Aku hanya bisa menunduk dan menyesali keterlambatanku dari kampung, ibuku sakit Rupanya hari ini aku sial, upahku dipotong!

Kekesalan ku tak berujung Tak hentinya aku berpikir, kenapa alasanku tidak digubris Ibuku sakit, butuh uang untuk berobat, sedang upahku dipotong Upah yang kecil, yang hanya cukup untuk makan dengan hemat Dan itu harus ku bagi dengan keluarga Kekesalan itu terus berlanjut hingga tak tahan ku katakan kepada kawan-kawan satu shift ku Tak kusangka! Banyak sekali yang bercerita tentang hal yang sama

Keluh kesah yang sama tentang ketidak adilan!

Bos boleh datang terlambat, tidak bekerja seperti kami Tapi upahnya tidak pernah dipotong, hidup dalam kekayaan, sedang kami diperas tenaganya dan dianggap budak Tidak bisa! Desisku Kawan-kawan pun setuju Hingga hari itu kami memutuskan untuk mogok kerja Meminta pemberian ijin datang terlambat dan menolak pemotongan gaji Sungguh diluar sangkaku Aksi kami dibubarkan dengan ancaman PHK! Aku tidak sudi mundur Aku harus menuntut Cukup lama aku bersabar Kawan-kawan yang lain pun begitu Bos datang dengan muka bengis Kami tantang dengan muka polos, hanya meminta yang kami butuh Bos marah-marah, kami lebih marah Tuan, yang kami butuhkan hanyalah ijin Yang kami minta hanyalah hentikan pemotongan upah Kenapa tidak bisa kau beri?

Sedang labamu segunung, itu dari keringat kami

Sebelum matahari nampak telah nampak kaki-kaki perkasa Berjalan di atas tanah yang masih basah oleh hujan semalam Embun masih dalam tugasnya, tapi yang di tubuh mereka bukan embun Sepagi ini mereka telah berjalan berkilokilo meter jauh meninggalkan daerah yang seperti tak terjamah melalui jalan-jalan setapak yang tak ramah Tapi keperkasaan mereka telah teruji Ketabahan mereka pun telah teruji Bukan hanya batu-batu runcing itu Bukan hanya perjalanan berkilo-kilo itu Karena semua orang telah mengujinya dan yang lebih membuatku kagum, pemilik kaki-kaki perkasa itu, adalah orang-orang yang seharusnya tinggal di rumah duduk, tidur dan menunggu pagi ito’/apw wsb19012006

Indah,tuan!

Bekerja itu sangat indah Namun jangan kau peras kami dengan ketamakan mu Indah, tuan!

Bekerja itu sangat indah Namun kami tak akan diam ketika hak kami kau kebiri Indah, tuan!

Bekerja itu sangat indah....

Perlawanan 20