Perlawanan februari 2007

FOKUS UTAMA

Salam Demokrasi !

Awal tahun 2007, bencana kembali menghampiri bangsa Indonesia. Mulai dari kecelakaan berbagai transportasi bencana banjir yang menerjang seluruh penjuru negeri. Kelambatan pemerintah menangani setiap bencana yang menimpa bangsa Indonesia masih tetap menjadi sorotan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah serius memberikan pelayanan terhadap rakyatnya, terlebih dalam penanganan setiap bencana yang terjadi.

Pergantian tahun juga tidak memberikan perubahan berarti di dunia pendidikan. Untuk tahun anggaran 2007 sektor pendidikan hanya mendapatkan sekitar 11 persen dari total APBN, masih jauh dari yang telah di amanatkan konstitusi sebesar 20 persen. Hal ini masih ditambah dengan getolnya pemerintah untuk menjadikan Rancangan UndangUndang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP) yang syarat dengan komersialisasi agar bisa gol menjadi Undang-Undang. Sekali lagi ini adalah pukulan bagi pendidikan Indonesia.

Awal tahun ini, tepatnya di bulan Maret 2007 organisasi telah menetapkan rencana puncak kampanye massa pada 8 Maret bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan internasional. Tentunya seluruh potensi yang dimiliki organisasi akan tercurah untuk mensukseskan puncak kampanye massa ini. Meningkatkan pekerjaanpekerjaan politik dengan selalu di topang konsolidasi seluruh kekuatan organisasi akan menjadi fokus pekerjaan hingga Maret mendatang.

PERLAWANAN edisi ini juga menyajikan pengalaman-pengalaman berharga dalam praktek berorganisasi, termasuk beberapa catatan aksi-aksi FMN di berbagai kampus sebagai upaya kita menggelorakan kembali perjuangan massa di kampus untuk menegakkan hak-hak demokratis mahasiswa. Beritaberita dari kegiatan FMN hingga pekerjaan Internasional tidak ketinggalan untuk kita hadirkan.

Mari, terus perkuat konsolidasi menuju puncak kampanye massa Maret 2007 sebagai bagian dari usaha kita untuk selalu memajukan perjuangan massa.

Kelinci Percobaan Privatisasi Pendidikan Tinggi (Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan PTN BHMN) Privatisasi Pendidikan telah memakan korban dengan diterapkannya status perguruan tinggi negeri badan hukum milik negara (PTN BHMN). Kampuskampus negeri yang menjadi harapan rakyat kecil untuk berkuliah pun jauh dari jangkauan.

P

endidikan di Indonesia telah berubah menjadi sebuah komoditas yang diperjualbelikan. Akibatnya, biaya pendidikan terus mahal, pengurangan anggaran pendidikan dan pencabutan subisidi pendidikan terus berjalan mulus. Salah satunya dengan terjadinya privatisasi di sektor pendidikan tinggi melalui penerapan PTN BHMN Tentang BHMN Di tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkanlah peraturan pemerintah tentang perubahan status PTN sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bagi 8 (delapan) PTN terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas

Aksi-aksi massa terus dilakukan oleh Front Mahasiswa Nasional sebagai bagian dari upaya memperjuangkan dipenuhinya hak-hak demokratis mahasiswa

Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Ridwan Lukman Pimpinan Redaksi: Oki Firman Febrian Dewan Redaksi: Ridwan Lukman, Zainul Wafa, Oki Firman Febrian, Muhammad Burhanuddin Koresponden: B e n s o n A K a b a n ( M e d a n ) , U m m i S ( J a m b i ) , S a p t a (Palembang), Reza Gunada (Bandar Lampung), Aswad Arsyad (Jakarta), Dewi (Bandung), Dadan Kurnia (Garut), Arie (Purwokerto), Darmawan Wicaksono (Yogyakarta), Ummu (Wonosobo), Wahid Imam Rifa’i (Jombang), M. Yatari (Malang), Afif (Surabaya), Afandi (Lamongan), Reza Safetsila Yusa (Mataram), Enal (Lombok Timur), Tommy (Palu). Alamat Redaksi: Jl. Salemba Bluntas No. 220 C RT 007/RW 08, Kelurahan Paseban-Jakarta Pusat Telpon: 081808261550 E-mail: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: No Rek.0005485263 BNI Cab. U.I Depok a.n. Seto Prawono.

Redaksi menerima saran, kritik, dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita, serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan KONSTITUSI FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times new roman 12, diutamakan dalam bentuk microsoft word, dan dikirim ke alamat e-mail buletin perlawanan.

Perlawanan

1

Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Sumatra Utara (USU), sejak tahun 2000.

Dengan status BHMN, PTN dituntut membiayai sendiri pengelolaan dana operasional pendidikan kampus atau dikenal juga dengan otonomi kampus (Otkam). Strategi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melepaskan beban subisdi pendidikan bagi PTN. Perubahan status PTN menjadi BHMN bertujuan merubah PTN dari lembaga pendidikan negara yang berfungsi memberikan pelayanan rakyat, dengan membuka akses seluas-luasnnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi, menjadi lembaga komersil layaknya perusahaan jasa yang bisa diperjual belikan.

Sebagai PTN BHMN, tetap berada di bawah naungan pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi (Dikti). Masuknya unsur Menteri Keuangan (Menkeu) dalam PTN adalah bentuk nyata tujuan pengelolaan PTN untuk mengisi kantong pejabat korup. Karena Menkeu berfungsi memisahkan kekayaan Negara di PTN yang terpisah dari APBN. Kekayaan Negara yang dimaksudkan adalah segala aset milik PTN selain tanah yang dijadikan modal awal dalam pengelolaan PTN BHMN. Selain itu, tanah tidak dijadikan asset kekayaan PTN. Nilai tanah merupakan hak pemerintah yang ditentukan bersama antara Depkeu dan Depdiknas.

K e m u d i a n dibentuknya Majelis Wali Amanat (MWA). Majelis ini berkedudukan sebagai wakil pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang bersedia melakukan investasi di PTN, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Unsurunsur MWA terdiri dari Menteri, Senat A k a d e m i k , Masyarakat, K a r y a w a n Universitas, Mahasiswa dan Rektor yang berjumlah 21 orang.

Anggota MWA diangkat dan

diberhentikan oleh menteri berdasarkan usulan dari Senat Akademik. Perwakilan menteri 1 orang, Senat Akademik 11 orang, Masyarakat 6 orang, karyawan 1 orang, mahasiswa 1 orang dan Rektor 1 orang. Masa jabatan MWA selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu masa jabatan. Dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang menjabat selama 2,5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu masa jabatan.

Sementara wakil mahasiswa hanya menjabat selama setahun. Dalam pemilihan rektor, menteri memiliki persentase suara 35 persen.

Di MWA inilah segala sesuatu tentang PTN ditentukan terkait dengan rencana strategis selama 5 tahun, rencana kerja per tahun , anggaran , kebijakan umum, pengawasan dan pengelolaan, laporan tahunan ke menteri, penilaian kinerja pimpinan (Rektor dan jajarannya), pengangkatan dan pemberhentian pimpinan hingga penyelesaian atas sengketa di kampus. Intinya, MWA adalah badan tertinggi yang menentukan segala arah kebijakan yang akan ditempuh oleh PTN. Unsurunsur MWA yang sangat mempengaruhi kebijakan kampus a d a l a h m e n t e r i , masyarakat d a n

senat akademik.

Menteri sebagai representasi kepentingan pemerintah di PTN, masyarakat m e w a k i l i kepentingan investor

asing ataupun pengusaha dan senat akademik terkait dengan proses pencalonan pimpinan kampus dan arahan kebijakan akademis.

Sementara unsur mahasiswa bisa dikatakan hanya sebagai pelengkap saja. Hingga bisa dikatakan MWA tidak jauh bedanya dengan kedudukan Dewan Direksi di sebuah perusahaan.

Dalam PTN BHMN, didirikan juga unit komersial yang berada langsung di bawah kendali serta bertanggung jawab kepada MWA. Pimpinan unit usaha komersial ini diangkat dan diberhentikan oleh MWA. Unit komersial berhak mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh universitas. Di UGM, unit komersial ini dikenal sebagai PT Gadjah Mada Usaha Mandiri.

Sementara di ITB didirikan PT Air Ganesha. Selain biaya yang diperoleh dari mahasiswa, PTN BHMN juga mendapatkan dana operasional dari APBN melalui anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Anggaran pembangunan bisa digunakan untuk membiayai pembangunan investasi di PTN. Ada juga dana dari masyarakat yang bersumber dari investasi modal dari dalam dan luar negeri. Pendanaan dari masyarakat tersebut adalah pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dalam berbagai kasus, PNBP PTN BHMN jarang sekali dilaporkan, yang mengindikasikan adanya peluang mengambil untung (korupsi) dari birokrat korup kampus dan pihak-pihak yang menanamkan investasinya di kampus.

Sementara tentang ketenagakerjaan, tenaga dosen, administrasi, pustakawan, teknisi, dan golongan tenaga kerja di luar tenaga dosen yang ditetapkan merupakan pegawai universitas yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan “perjanjian kerja� sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Bagi mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sejak PTN BHMN diterapkan, statusnya dialihkan sebagai pegawai PTN BHMN alias berstatus kontrak sekurang-kurangnya 10 tahun.

Perlawanan 02

Dampak PTN BHMN Menurut peraturan, PTN BHMN disebutkan sebagai lembaga nirlaba atau tidak mencari keuntungan.

Kenyataannya, biaya kuliah di PTNPTN BHMN melonjak drastis sejak berstatus BHMN. Tercatat, biaya kuliah di beberapa universitas negeri meningkat sebesar 300 hingga 400 persen pada tahun 1999 (tahun pertama pelaksanaan otkam). Sejak tahun 2004 beberapa universitas terkemuka termasuk PTN BHMN menerapkan apa yang disebutkan sebagai “jalur khusus” untuk penerimaan mahasiswa baru yang biayanya cukup mahal. Universitas Indonesia (UI), menerapkan uang pangkal atau admission fee bagi peserta jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) sebesar Rp 5 juta- Rp 25 juta dan Program Prestasi Minat Mandiri (PPMM) Rp 25 juta-Rp 75 juta. Sementara ITB menerapkan Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA) untuk jalur non SPMB–seperti Penelusuran Minat Bakat dan Potensi—bisa mencapai Rp 45 juta.

Peserta SPMB juga dikenai uang sumbangan. Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP. Universitas Gadjah Mada (UGM) memberlakukan Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) yang besarnya mencapai Rp 20 juta dan berlaku untuk untuk jalur SPMB dan non-SPMB. Di tahun 2003, UGM memperoleh keuntungan setidaknya Rp 3,39 miliar dari hasil penjualan formulir ujian masuk Rp 45.000 dari 75.309 peserta ujian. Kemudian mahasiswa sempat dicengangkan dengan keluarnya SK Rektor UGM No.109/P/SK/HT/2006 tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi mahasiswa UGM, 7 Maret 2006.

Dengan SK ini, semua mahasiswa UGM sebelum angkatan 2006/2007 akan dikenakan biaya kuliah sama dengan biaya kuliah mahasiswa angkatan 2004 dan 2005. Meskipun akhirnya dibatalkan karena menuai keluhan dari mahasiswa. Kini, hampir 61 PTN di Indonesia menggunakan sistem penerimaan mahasiswa baru layaknya PTN BHMN. Hal ini belum ditambah dengan pembukaan kelas ekstensi, kelas jauh, kelas internasional hingga pembukaan program D3 di beberapa fakultas yang banyak diminati untuk kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sementara apa yang dimaksudkan dengan “akuntabilitas publik” hanyalah lip service semata.

Tahun 2005 lalu, dosen dan karyawan UGM memprotes kenaikan gaji Rektor UGM, Sofyan Effendi yang mencapai 40 persen tanpa sepengetahuan dosen dan karyawan. Hasil investigasi dengan mahasiswa UGM juga menyebutkan, mereka tidak mengetahui aliran dana operasional kampus. Di USU, Presiden mahasiswa USU terkena DO hanya karena berupaya membongkar kasus korupsi dana opersional pendidikan yang dilakukan Rektor USU, akhir Juli 2006 lalu.

Kampus pun dirubah ibaratnya sebuah pasar dagang dengan menjaring masuknya usaha-usaha milik perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Di UPI dan UGM, sempat heboh dengan keberadaan jasa internet M-Web. Di UI juga telah masuk jasa alfamart sebuah minimarket yang memiliki cabang cukup besar di Jawa. Atau dengan membuka jasa layanan atm bank seperti BNI, BCA dan Mandiri.

Bahkan kampus juga sangat terbuka bagi promosi produk-produk perusahaan.

Bentuk lainnya adalah dengan mengkomersilkan asset-aset kampus seperti aula, gelanggang olahraga hingga perpustakaan.

Asrama mahasiswa UI yang memiliki 444 kamar untuk putra dan putri 76 kamar, menerapkan tariff Rp 125 ribu untuk kamar dan Rp 75 ribu untuk jaminan. Sementara tamu yang menginap dikenakan tariff Rp 12.500 per malam. Di UI juga membuka jasa komersil bis AC yang dikenakan denda 10 persen jika melakukan pembatalan 3 hari sebelumnya.

Perpustakaan UI juga tergolong cukup mahal. Biaya fotokopi Rp 150/ lembar untuk anggota dan Rp 200 untuk non anggota. Pemesan fotokopi melalui pos dikenakan biaya sebesar Rp.5000/10 lbr dan ditambah ongkos kirim (biaya pos).Biaya internet sebesar Rp 4.500 per jam. Sewa loker Rp 5000/ bulan atau Rp.12.500/3 bulan.

Sementara penggunaan aula mahasiswa,dan sarana olahraga di UI juga harus dibayar, termasuk oleh mahasiswa.

Di UGM, gedung University Centre (UC) yang dulunya bisa digunakan secara gratis oleh mahasiswa, kini harus

mengeluarkan kocek lebih untuk menggunakannya. Sementara gedung Graha Saba Permana (GSP) UGM, lebih layak disebut sebagai sarana fasilitas resepsi pernikahan atau pentas musik kolosal dibandingkan sebagai sarana yang bisa digunakan untuk aktifitas mahasiswa.

Setali tiga uang, peningkatan fasilitas tidak mengalami peningkatan yang berarti. Di UI, mahasiswa masih mengeluhkan tentang pelayanan bis kampus (bis kuning) dan pelayanan administratif.

Di UGM, hampir keseluruhan mahasiswa di Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), mengeluhkan tentang kelengkapan fasilitas belajar mengajar seperti ruangan kelas yang terlalu sempit. Mahasiswa mengeluhkan tentang jumlah mahasiswa yang terdaftar di kelas sering tidak sesuai dengan kapasitas ruangan, sehingga suasana belajar menjadi kurang nyaman karena terlalu penuh. Tidak jarang ada mahasiswa yang terpaksa bolos kuliah karena kehabisan tempat duduk. Ditambah lagi buruknya kualitas AC yang menyebabkan ruangan kelas tetap panas dan sumpek Kualitas Pendidikan Diragukan Lantas, apakah ada peningkatan kualitas? Laporan Asiaweek 2003, menyebutkan Universitas seperti UGM saja menempati peringkat 77 dari 77 Universitas di Kawasan Asiaaustralia. Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Lima Tahun BHMN yang diselenggarakan di Kampus UI, ternyata tidak didapatkan adanya peningkatan secara berarti terhadap kualitas sarana pendidikan seperti komputer, internet, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Mahasiswa tetaplah sulit untuk mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.

Dengan status BHMN, PTN d i p o s i s i k a n s e b a g a i Research University. Research University dicetuskan di Jerman pada awal perang dunia kedua untuk menghasilkan penemuanpenemuan baru di dalam industri senjata pemerintah Nazi ketika itu.

Dengan demikian PTN BHMN sekedar dijadikan lembaga yang ditujukan untuk melakukan penelitian dan penemuan iptek. Pertanyaannya, Perlawanan 03

mungkinkah itu terjadi, jika alih iptek saja tidak terjadi? Justru kekayaan intelektual yang dihasilkan universitas dalam kenyataannya lebih banyak dikuasai perusahaanperusahaan asing atau swasta yang menanamkan investasi atau bekerjasama dengan PTN BHMN melalui Hak Cipta dan Hak Paten.

Sebagai research university, mahasiswa juga diarahkan secepat mungkin menyelesaikan masa studinya dan dijauhkan dari aktifitas p o l i t i k d a n o r g a n i s a s i (a n t i Unionism) . U p a y a i t u s e p e r t i , pengetatan sistem presensi dan tugas kuliah sebagai salah satu ukuran untuk mendapatkan penambahan nilai. Padahal, bukan hanya aspek kognisi yang menjadi ukuran bagi penilaian atas suatu proses pendidikan. Diikuti juga dengan pemberlakuan jam malam, kode etik hingga penandatangan kontrak dengan pihak universitas untuk menyepakati segala aturan kampus ketika mencalonkan diri sebagai mahasiswa.

berasal dari keluarga kelas menengah-keatas. So, bagaimana seorang buruh di Jakarta yang berpenghasilan Rp 900.000/ bulan, akan mampu menguliahkan anaknya di UI yang menelan biaya puluhan juta?

Belum lagi jika layanan jasa pendidikan asing masuk ke Indonesia. Jika PTN BHMN tidak meningkatkan kompetensinya maka siap digerus oleh jasa pendidikan asing tersebut, baik melalui merger atau akuisisi. Dan jika siap bekompetensi maka, mahasiswa siap-siap menjadi “sapi perahan� melalui kebijakan menaikkan biaya kuliah, karena negara tidak lagi mengurusi PTN dengan skema pemangkasan subisidi. Enam negara

depan yang suram bagi pemuda dan mahasiswa Indonesia. Biaya kuliah di PTN BHMN yang semakin mahal, akan membuat orang tua berpikir dua kali menguliahkan anaknya. Kecuali, bagi anakanak para tuan tanah, tani kaya, pengusaha/borjuasi besar komprador dan pejabat korup/ kapitalis birokrat. Mereka yang hidup dari menindas rakyat Indonesia inilah yang mampu menguliahkan anaknya ke PTN BHMN ke depannya. Sementara anak-anak rakyat klas buruh, kaum tani dan borjuasi kecil lapis bawah hanya bisa berharap.

Kemudian mahasiswa hanya akan menjadi sapi perahan dari s e k i a n pembiayaan yang a d a .

Kesejahteraan mahasiswa di kampus juga tidak terjamin, karena tidak adanya upaya untuk meningkatkan fasilitas. Hak-hak berorganisasi dan berpendapat juga Menatap masa depan masih dikekang. yang suram Sementara ilmu Proses BHMN PTN pengetahuan dan telah memupuskan pengetahuan harapan generasi akan sulit bangsa dari kalangan rakyat m i s k i n , Aksi di depan Istana Negara memperingati Hardiknas menuntut kepada pemerintahan b e r k e m b a n g , karena kekayaan terutama anak-anak SBY-KALLA segera memberikan pendidikan gratis untuk anak buruh dan tani intelektual buruh dan kaum tani untuk mengenyam bangku kuliah. m a j u , y a i t u A m e r i k a S e r i k a t , kampus terancam dimonopoli oleh imperialis ataupun kompradornya Padahal, kampus negeri selama ini Australia, Selandia Baru, Republik d i k e n a l s e b a g a i h a r a p a n b a g i Korea, Cina, dan Jepang telah y a n g m e n a n a m k a n i n v e s t a s i ataupun melakukan kerjasama lulusan sekolah dari keluarga klas berkeinginan mendirikan dan buruh, kaum tani, atau borjuasi menjalankan perguruan tinggi di dengan pihak univeristas. Karyawan kecil untuk berkuliah dengan Indonesia. Menurut Guru Besar dan dosen juga akan merasakan m o d a l k e m a m p u a n o t a k n y a . Universitas Sarjanawiyata penurunan kesejahteraan, karena Lihatlah, di tahun 2002, hanya Tamansiswa, Prof. Dr. Ki Supriyoko akan diperlakukan layaknya buruh 10% penduduk usia perguruan MPd, Bila kemudian masyarakat kita kontrak. Hanya kuam monopolis tinggi di Indonesia yang belajar di “ m e n y e r b u �

PTA, terlepas asing, kaum kabir (pemerintah dan perguruan tinggi. Tahun 2003, motivasinya akademis atau sekadar pengelola kampus) borjuasi besar mayoritas jumlah mahasiswa baru meningkatkan derajat sosial, bisa komprador (pengusaha) ataupun terbanyak (sekitar 77%) adalah j a d i P T N d a n P T S k i t a a k a n tuan tanah yang terkait dengan mereka yang orangtuanya kekurangan mahasiswa, bahkan perluasan gedung kampus atau berpenghasilan sekitar Rp 1,5 sebagian akan mengalami tutup pusat-pusat penelitian di pedesaan juta perbulan. Dan 20%-nya buku (Kompas, 11 September 2003). a t a u p e r k o t a a n y a n g a k a n adalah mahasiswa yang Bisa dipastikan bahwa diuntungkan dari pem-BHMNan PTN. orangtuanya berpenghasilan Rp 2 privatisasi PTN dengan status Dan tentu saja kaum imperialis yang juta ke atas. Di tahun 2004, sebagai PTN BHMN di tengah menanamkan modalnya di PTN masyarakat yang bisa mengakses situasi krisis yang semakin BHMN demi mendatangkan bangku Perguruan Tinggi (PT), menajam (harga-harga melonjak akumulasi laba super ke tangannya. hanya 3% berasal dari keluarga & p e n d a p a t a n m e n u r u n ) , s a m a So, masihkah kampus negeri memiliki miskin. Sementara sisanya saja dengan menatap masa hati bagi rakyat?

Perlawanan 04

FOKUS UTAMA

Universitas Brawijaya : Menanti Jerat Maut Badan Hukum Pendidikan Sejak digulirkannya PP N0 60/61 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum, 4 kampus ternama di Indonesia; UI, ITB, IPB dan UGM menjadi Pilot Project kampus BHMN. Disusul kemudian UPI Bandung dan USU Medan tahun 2003.

U

niversitas Brawijaya (Unibraw) saat itu masih belum memiliki kemampuan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi kampus BHMN, tetapi telah mempersiapkan diri atas persetujuan Senat Universitas. Namun persiapan ini belum terpublikasikan di sivitas akademika, masih sebatas arahan kampus Unibraw ke depannya.

Perjalanan selanjutnya, bermunculan kritik atas konsep PT BHMN tentang landasan yuridis, yaitu; PP 61/1999 yang dinilai cacat hukum. Berdasarkan analisis Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.hum, guru besar fakultas hukum USU (Universitas Sumatera Utara), “Dengan di amandemennya UUD 1945 dan keluarnya UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, universitas BHMN yang berdiri sebelum tahun 2003 menjadi cacat hukum”. Sedangkan sesudah tahun 2003, pem-BHMN-an universitas yang berdasarkan PP secara yuridis batal demi hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, Pasal 1653,1654 KUH Perdata serta Pasal 53 ayat (4) UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan harus diatur oleh Undang-Undang tersendiri.

Peraturan Pemerintah merupakan kebijakan eksekutif, sedangkan Undang-undang merupakan cerminan kehendak rakyat sehingga rencana pem-BHMNan perguruan tinggi yang hanya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tidak mencerminkan kehendak rakyat. Seolah menampar muka sendiri, pemerintah kemudian dengan penuh percaya diri seolah tidak berdosa sama sekali, membuat RUU BHP sebagai salah satu amanat dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Hal ini pula yang melandasi kampus-kampus negeri untuk segera mempersiapkan diri menjadi otonomi sembari menunggu disahkannya RUU BHP menjadi UU BHP.

Penolakan terhadap RUU-BHP semakin meluas seperti yang dilakukan oleh Komite Perjuangan Rakyat (KPR) Bandung

Situasi Umum Unibraw menuju Otonomi Kampus Universitas Brawijaya Malang (Unibraw), satu dari sekian kampus negeri di Indonesia yang akan menjadi prioritas utama untuk dijadikan kampus BHMN. Bahkan, Senat Unibraw dalam rapat 11 Desember 2004, bersepakat untuk mengubah status Unibraw dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan jawatan pemerintah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang bersifat lebih otonom.

Prof. Dr. Sutiman Bambang Sumitro, anggota Tim Kajian Otonomi Unibraw menyatakan, “Otonomi pengelolaan perguruan tinggi berarti kemandirian

dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Pemberian otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah hal yang tidak terelakkan sebagai respons terhadap perubahan zaman.

Perubahan sosial-ekonomi, politik dan sains-teknologi di masyarakat yang sangat cepat pada akhir dasawarsa ini menuntut penataan organisasi penyelenggara pendidikan tinggi seperti Unibraw agar mampu bereaksi cepat memenuhi perubahan-perubahan tuntutan masyarakat”.

Dalam kajian Dewan Pendidikan Tinggi sesuai dengan hasil evaluasi diri Unibraw dinyatakan bahwa kesehatan organisasi Unibraw untuk manejemen yang meliputi kapasitas Perlawanan 05

manajemen, kualitas penyelenggaraan layanan, keberlanjutan, akuntabilitas, efisiensi, dan tanggung jawab sosial masih berpenyakit. Penyakit terparah adalah manajerial yang kacau, pelayanan administrasi yang amburadul, fasilitas yang kurang memadai, tenaga dosen dan guru besar yang belum sesuai dengan ketentuan sampai pada aset kampus yang sangat terbatas. Untuk menuju perguruan tinggi yang otonom dalam pengelolaan organisasi, Unibraw juga telah mengajukan dua proposal tentang Perencanaan Transisional dan Evaluasi Diri pada 14 November 2005. Proposal hasil kerja Tim Evaluasi Diri untuk Pengembangan Otonomi dan Akuntabilitas Organisasi Universitas Brawijaya, dibentuk berdasarkan SK Rektor nomor 147/SK/2003 tanggal 5 Juli 2005 ini telah mendapat persetujuan dari Senat Universitas Brawijaya dalam rapat plenonya 15 Oktober 2005 silam. Persetujuan tersebut merupakan realisasi keputusan Senat mengenai Otonomi Kampus yang telah dikeluarkan setahun sebelumnya (14 Desember 2004), yang keduanya dinyatakan masih belum memenuhi prasyarat. Hingga saat ini proposal tersebut telah mengalami dua kali revisi, berdasarkan masukan dari tim reviewer DPT yang ditunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Brawijaya tahun 2006-2010 yang telah disahkan oleh Senat bertepatan dengan pergantian rektor, Unibraw saat ini sedang giat-giatnya memproses perubahan status menjadi PT-BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara) yang akan terealisir pada bulan Maret tahun 2007.

harus dikerjakan Unibraw terutama mengenai manajemen, kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pememuhan kebutuhan Rumah Tangga.

Beberapa langkah yang dilakukan Universitas Brawijaya adalah dengan melakukan Sentralisasi manajemen di tingkat universitas menyangkut bidang administrasi akademik, keuangan dan kepegawaian. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah pembukaan jalur khusus. SPMB dan PSB/PMDK yang sebelumnya hanya sebagai satu-satunya jalur masuk saat ini hanya memberikan jatah 30% dari total mahasiswa baru. Jalur khusus yang mulai diterapkan mendapatkan prosentase penerimaan mahasiswa baru hingga 70% melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Minat dan Kemampuan (SPMK), Seleksi Penerimaan Mahasiswa kerjasama dengan Daerah (SPMD), Seleksi Penerimaan Mahasiswa kerjasama dengan Sekolah (SPMS), Seleksi Penerimaan Mahasiswa kerjasama dengan Perusahaan (SPMP) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa kerjasama dengan Instansi (SPMIns). Pintu masuk melalui jalur khusus inilah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan untuk operasionalisasi kampus. Ini adalah bukti bahwa arahan menuju otonomi kampus saja sudah menunjukkan fakta-fakta kenaikan biaya kuliah, karena langkah paling strategis yang harus dilakukan oleh kampus otonom adalah dengan mencari sumber dana sebesarbesarnya, dan mahasiswa a d a l a h potensi paling

strategis untuk diperah kantongkantong ekonominya, karena jumlah pembayaran dan biaya masuk mahasiswa baru dengan jalur khusus dikenakan biaya minimal 2 kali lipat dari biaya mahasiswa yang masuk dengan jalur SPMB/ PSB. Selain membuka jalur khusus Unibraw juga membuat langkahlangkah dengan mengambil alih unit usaha Koperasi Mahasiswa (Kopma) dan Mini Market yang sebelumnya dikelola oleh mahasiswa untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.

Hal lain adalah mengintegrasikan seluruh unit usaha yang ada seperti kantin, tempat parkir, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan menjadikan pegawai sebelumnya sebagai pegawai kontrak yang akta kontraknya akan diperbaharui setiap tahun sesuai dengan prestasi kerja, sementara pembayaran uang parkir mahasiswa ke depan akan menjadi bagian dalam her registrasi tiap semester. Kemudian mulai 1 Januari 2007 diberlakukan waktu efektif untuk perkuliahan dan kantor selama 5 hari kerja.

Guna menggapai impian untuk menjadi Kampus Otonom, Rektor terpilih Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga dalam dan luar negeri. Kerjasama dengan luar negeri diantaranya dengan PT International Test Center dan Seminar TOEIC melalui

Langkah Unibraw Menuju Otonomi Kampus.

Sesuai dengan masukan dari Dewan Pendidikan Tinggi atas dua proposal yang diajukan oleh Unibraw dengan judul “Developing Brawijaya University To Be A Legal Entity�, yang terdiri dari 2 volume, berisi tentang Transitional Plan (vol 1), dan tentang Self Evaluation Report (vol 2). Dari kedua poin tersebut banyak pekerjaan rumah yang Perlawanan 06

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada 21 Desember 2006 lalu. Kedepan PT ITC akan membuka Brawijaya TOEIC Center di lantai III Gedung Rektorat Universitas Brawijaya dan mengupayakan dicapainya double degree dengan menghadirkan dosen dari LaTrobe University, Victoria, Australia, Dr Peter Green untuk memberikan kuliah bekerjasama dengan JBIC (Japan Bank International Corporation) untuk mencapai enterpreneurship university yang mencakup teaching university serta reserch university. B e b e r a p a lembaga lain adalah Kochi University, Japan 2003–2008, RTIPerform-USAID 2002-2003, PUTMIL Holding SDN BHD Malaysia, SEAMEO Regional Open Learning Center tahun 2002–2007, SEARCA (MOU) 2002–2007, VAASA Polytechnic, Finland (Record of Discussions).

Terhitung lebih dari 30 lembaga dan instansi asing yang berada di Negara Malaysia, AS, Jepang, Finlandia, Australia, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Cina dan Inggris menanamkan investasinya di Unibraw.

Sementara untuk kerjasama dengan lembaga Dalam Negeri diantaranya PT BRI, Bank BTN, BNI, Institute For Community Leaders (ICL) untuk Pengembangan Kurikulum dan Program Pengembangan Usaha Kecil & Koperasi Pedesaan 2002–2008.

Hingga kini lebih dari 10 instansi dan semua adalah lembaga profit.

Dampak Konkret bagi Civitas Akademika Bagi seluruh Civitas Akademika, rencana Unibraw untuk menjadi Otonomi kampus sangat dirasakan betul dampaknya. Bagi mahasiswa, suasana akademis dibuat begitu padat, pendanaan untuk lembaga kemahasiswaan harus melalui kompetisi, pelayanan administrasi masih amburadul hingga kenaikan biaya masuk yang terjadi setiap tahun. Bagi Dosen dan pegawai administrasi, pada setiap unit kerja diberlakukan pencatatan presensi menggunakan peralatan sidik jari (finger stamp) . S e t i a p p e g a w a i administrasi diwajibkan mencatatkan kehadirannya melalui alat tersebut dua kali sehari pada waktu datang dan pada waktu pulang. Sementara untuk dosen hanya diwajibkan melakukan sehari

sekali tanpa melihat waktu datang atau pulang. Pada setiap akhir bulan, masing-masing unit kerja diwajibkan melaporkan catatan presensi tersebut kepada Rektor (melalui Pembantu Rektor II). Dan kehadiran menjadi pertimbangan untuk kenaikan pangkat. Seluruh tenaga administrasi berubah menjadi kontrak yang akan dilakukan pembaharuan setiap tahun.

Realitas Pemenuhan Hak-hak Demokratis Mahasiswa.

Kenaikan biaya kuliah yang terjadi setiap tahun, ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang memadai. Mulai dari tempat parkir yang disediakan secara khusus sehingga mengganggu suasana kelas, WC sering banjir, sampai tidak disediakannya gedung kuliah sendiri di PIS dan Bastra sehingga harus menggunakan fasilitas Gedung Kuliah Bersama untuk PIS (Program Ilmu Sosial) dan PPI serta Bastra (Bahasa dan Sastra). Pada tahun ajaran 2007/2008 direncanakan pembukaan jurusan baru yang gedungnya pun belum diketahui keberadaannya. Masalah lain adalah banyaknya pungutan liar yang terjadi terutama di Fakultas Ilmu Eksakta. Pembatasan kegiatan kemahasiswaan terutama untuk acara hiburan harus dilakukan setiap akhir pekan maksimal 1 kali dalam sebulan. Sistem KRS dan KHS yang masih memakai cara manual, juga masih terjadi di Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Perikanan, Peternakan, Program Ilmu Sosial dan Bastra.

Bagi PTS di Malang sendiri, misalnya pembukaan jalur khusus di Unibraw telah berdampak sangat luar biasa bagi kampus swasta terutama dalam penjaringan mahasiswa baru. Universitas Merdeka Malang, mahasiswa baru jurusan teknik elektro hanya tinggal 10 orang saja, Administrasi Negara yang pada tahun sebelumnya lebih dari 200 mahasiswa, kini kurang dari 50 orang. Tak jauh berbeda dengan Unmer, Unisma pada tahun 2005 masih terdapat 600 mahasiswa, menurun dari sebelumnya lebih dari 1000 mahasiswa, saat ini jumlah mahasiswa baru yang masuk kurang dari 400 mahasiswa baru, pun tak jauh beda dengan kampus swasta lainnya. Pembukaan jalur khusus

yang dilakukan oleh kampus negeri seperti Unibraw sebagai konsekuensi untuk otonom dalam keuangan justru telah mengancam keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta untuk gulung tikar kalau tidak bersedia untuk Merger dengan Lembaga Pendidikan lainnya atau lembaga Pendidikan Asing.

Tanda-tanda ke arah gulung tikar telah ada di depan mata kita sebagai akibat adanya kontradiksi diantara PTN dan PTS. Seperti gugatan yang dilakukan oleh 260 Rektor PTS di Jatim terhadap PTN terutama dalam hal penjaringan mahasiswa baru. Hal ini semakin memperkuat tesis kita bahwa otonomi kampus, BHMN, BHPT dan apapun namanya adalah upaya yang dilakukan Negara untuk tidak berperan dalam sektor pendidikan terutama pendanaan. Karena subsidi yang diberikan oleh Negara dilakukan dengan melalui hibah kompetisi. Hal ini pula yang sangat dibanggakan Unibraw karena berhasil memenangkan Program Hibah Kompetisi (PHK) dari tahun 2002 hingga sekarang. Pada tahun 2006, tercatat hampir Rp 20 milyar tambahan anggaran belanja universitas yang berasal dari PHK dan berhasil meraih peringkat kedua dari perguruan tinggi negeri (PTN) penerima PHK A2/A3 di seluruh Indonesia. Akan tetapi pendapatan dan penerimaan terbesar dari PTN dan PTS tetap saja berasal dari mahasiswa. Bagi kampus swasta dan negeri kelas bawah, waktu gulung tikar sebagai akibat dari keserakahan PTN semakin dekat saja.

Terus Gelorakan Perjuangan yang Pernah dilakukan Setelah dipublikasikannya rencana Unibraw untuk menjadi kampus Otonom berbadan Hukum pada tahun 2004 di Grand Hotel Palm dengan mengundang perwakilan dari setiap kelembagaan mahasiswa dikampus, respons mahasiswa sangat luar biasa untuk menolak rencana perubahan status tersebut.

Berbagai macam pendiskusian dan seminar digelar. Koalisi Anti BHP yang terdiri dari FMN, SMI, PMII, GMKI, KAMMI, ISKRA, BPM RDM FH, LPM Manifest, LPM Diann’s, LPM AQUA beberapa kali mengadakan kegiatan diskusi road to faculty sampai aksi massa. Kemudian Front Mahasiswa Universitas Brawijaya (FM UB) yang Perlawanan 07

terdiri dari BEM Fakultas se-Unibraw pun turut mewarnai dan menyatakan dengan tegas penolakan terhadap perubahan status Unibraw menjadi otonomi.

Perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa ternyata sama sekali tidak diindahkan oleh Prof. Dr. Ir Bambang Guritno yang pada waktu itu masih manjabat sebagai Rektor. Bahkan Rektor dalam buku kenang-kenangannya menganggap FMN dengan tegas menolak RUU BHP dan perubahan status Unibraw menjadi Otonomi dalam upacara Dies Natalis 5 Januari 2006 sebagai nasionalis yang tidak mempunyai etika sehingga aksi FMN dibubarkan secara paksa.

Koalisi Anti BHP pun tidak mampu bertahan lama karena kecenderungannya yang bergantung pada informasi seputar perkembangan RUU BHP di komisi X DPR RI, sementara FM UB patah ditengah jalan ketika organisasiorganisasi anggotanya mengklaim bahwa FM UB memihak calon Rektor tertentu yang sedang bersaing.

Berangkat dari praktek front sebelumnya Koalisi Anti BHP dan FM UB yang tidak berjalan sesuai harapan dan patah di tengah jalan, perlu kembali ditegakkan dengan merapatkan barisan organisasi yang tercerai berai dari front. Meneruskan pertemuan rutinan dengan tujuan menyatukan arah dan gerak perjuangan di kampus. mendiskusikan secara serius hal-hal yang menjadi landasan kenapa kita harus menjalankan front tentang pentingnya mengetahui hak-hak mahasiswa dikampus dan bagaimana kita memperjuangkannya.

Mengenalkan prinsip-prinsip front; bersatu dalam program dan aksi, kerjasama saling menguntungkan, percaya pada kekuatan internal front, inisiatif maju dari organisasiorganisasi untuk mensolidkan front, sehingga ditemukan pandangan sama bahwa persatuan yang kita lakukan hanya untuk perjuangan massa mahasiswa. Pentingnya memulai perjuangan dengan mangangkat program-program konkret dengan merespon soal-soal yang berkembang di tengah-tengah massa mengingat pada bulan Maret 2007 ini, proposal Unibraw akan diterima Sekretariat Negara untuk kemudian ditetapkan Unibraw menjadi kampus yang otonom dengan massa transisi selama 10 tahun.

AGENDA

Mari Sambut dengan Gegap Gempita (Catatan Agenda Politik dan Organisasi untuk Maret 2007) Bulan Maret 2007 telah di depan mata. Bulan ini akan menjadi bulan yang sangat penting bagi FMN, karena ada beberapa agenda politik dan organisasi baik di dalam dan di luar negeri.

H

al terpenting di Bulan Maret 2007 adalah akan diadakannya puncak kampanye massa FMN yang bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2007 dan pelaksanaan Rapat Pleno III DPP FMN 2006-2008 yang menurut rencana dilaksanakan minggu ketiga Maret 2007. Juga beberapa agenda politik internasional seperti Konferensi Pemuda Sedunia 2-4 Maret 2007 dan pertemuan ICC ILPS akhir Maret 2007 di Belanda serta penyikapan atas peringatan 4 tahun invasi militer AS ke Irak.

Perjuangkan Tuntutan Konkret Massa Puncak kampanye massa FMN akan jatuh pada 8 Maret 2007 bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional.

Berkenaan dengan ini, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) telah mengeluarkan seruan serta pedoman umum dan pedoman kerja politik organisasi untuk mensukseskan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi Dok FMN/JKT

Siapkan barisan menuju Puncak Kampanye massa FMN Maret 2007

hingga menuju puncak kampanye massa nanti.

Dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan menuju puncak kampanye massa, kita tetap akan menggelorakan perjuangan massa di kampus-kampus sebagai tahapan menuju puncak kampanye massa.

Namun harus diingat, dalam menggelorakan perjuangan massa di kampus-kampus, mengusung tuntutuan konkret massa yang terjadi di kampus tetap menjadi materi utama disamping materi umum yang telah ditetapkan dalam pedoman umum. Hal ini penting, karena kita harus memulai upayaupaya untuk memenangkan tuntutan-tuntutan konkret massa di kampus yang mengemuka, sebagai bentuk kemenangan-kemenangan kecil yang diraih.

Sementara di tingkat Cabang, upaya-upaya untuk menyelesaikan beberapa persoalan konkret yang dihadapi oleh kampus-kampus seperti di UAD Jogja, IKIP Mataram, kasus Arif Jambi harus juga mendapatkan perhatian serius.

Berbagai upaya mulai dari menyebarluaskan propaganda, menggalang front, mengumpulkan petisi, mengadakan hearing dengan pemerintah setempat hingga puncak kampanye massa, harus dilakukan secara serius. Kita harus mampu memberikan jawaban konkret atas soal-soal kampus yang terjadi tersebut. Tekanan-tekanan kepada instansi terkait di daerah harus dimaksimalkan, hingga kemudian kedudukan kita sebagai ormas yang berfungsi menjawab soal-soal massa mulai memetik hasilnya.

Di tingkat pusat atau nasional, PP FMN juga akan menempuh hal yang sama untuk memperjuangkan soal-soal yang diusung oleh kampus dan Cabang. Dalam hal ini, bahanbahan atau data-data yang diibutuhkan sebagai bahan propaganda massa secara nasional memiliki kedudukan yang penting Perlawanan 08

dalam menopang keberhasilan tuntutan utama yaitu Realisasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD, Kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi serta Penolakan terhadap RUU BHP. Untuk itu, bahan-bahan atau data-data tersebut, diupayakan semaksimal mungkin telah masuk ke pusat sesuai jadwal kerja yang telah dikeluarkan.

Dan di dalam puncak kampanye massa nanti, kita akan mengoptimalkan seluruh pekerjaan politik dan organisasi. Dalam hal ini, bagaimana memaksimalkan propaganda, penggalangan front dan mobilisasi massa. Untuk itu, perencanaan konkret akan hal ini semua harus tepat dan jelas.

Bagaimana materi propaganda, sasaran propaganda baik ke massa atau sasaran front, menggelar beberapa kegiatan propaganda massa (diskusi publik, bedah buku, pemutaran film, gelar kebudayaan, penyebarluasan bahan propaganda massa) hingga memaksimalkan peran grup anggota, grup kerja atau grup-grup massa untuk mengoptimalkan propaganda dan mobilisasi, menjadi pekerjaan penting sehari-harinya menuju puncak kampanye massa.

Dengan demikian, maka puncak kampanye massa nanti akan menjadi agenda yang besar bagi FMN. Sebuah hajatan yang mampu memberikan pengaruh secara politik dan menggerakkan kekuatan massa seluas mungkin.

Memperkuat Solidaritas Internasional Di bulan Maret 2007 nanti, juga akan ada beberapa agenda politik intenasional yang tak kalah penting bagi FMN. P e r t a m a, akan diadakannya World Peoples Youth Confrence (WPYC) atau Konferensi Pemuda Sedunia, 2-4 Maret 2007 di Zoetermeer, Belanda oleh Komisi Studi Pemuda ILPS. Konferensi yang bertema “Youth All Countries Unite For The Cause to Build a Free World; Against Imperrialist-Capitalist Exploitation and Agression�, akan merumuskan suatu platform perjuangan bersama gerakan pemuda internasional melawan dominasi imperialisme terutama terhadap hak-hak pemuda atas pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Selanjutnya merumuskan beberapa

agenda perjuangan bersama ke depannya.

Selanjutnya, juga akan diadakan ILPS ICC Meeting, 28-29 Maret 2007 di Belanda yang diawali terlebih dahulu dengan Permanent People Tribunal tentang kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan rejim Arroyo bersama imperialis AS terhadap rakyat Filipina, 21-25 Maret 2007. Dalam ILPS ICC meeting nanti, agenda utama adalah terkait perencanaan Sidang Umum ILPS ke 3, November 2007.

Di bulan ini juga, kita akan mengenang salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad 21 yaitu peringatan 4 tahun Invasi militer AS ke Irak. Untuk ini, FMN juga telah mempersiapkan kampanye massa yang akan dilakukan secara serentak pada 20 Maret 2007, bertepatan dengan waktu agresi militer imperialis AS ke Irak, empat tahun lalu. Untuk menyikapi hal ini, 3 (tiga) kota di Indonesia yang berdiri simbol politik AS (Konjen dan Kedubes) yaitu Medan, Jakarta, dan Surabaya, akan menjadi fokus utama kampanye massa peringatan 4 tahun invasi imperialis AS ke Irak.

Khusus untuk kampanye massa di Surabaya, akan diadakan aksi bersama FMN seluruh Jawa Timur (Jatim).

Beberapa agenda internasional yang akan dilaksankan oleh FMN ini, setidaknya menunjukkan bahwa pentingnya bagi gerakan massa di berbagai negeri yang menentang dominasi imperialisme dan rejim bonekanya dan memperkuat solidaritas internasionalnya. Karena perlawanan terhadap dominasi imperialisme adalah perlawanan seluruh bangsa dan rakyat di dunia yang terus dicabik-cabik kedaulatannya sebagai sebuah bangsa dan rakyat sekaligus.

Menuju Rapat Pleno III DPP FMN Bulan Maret 2007 juga akan diselenggarakan Rapat Pleno III DPP FMN 2006-08 yang direncanakan pada minggu ketiga di kota Malang, Jawa Timur. Kedudukan Rapat Pleno III DPP FMN sangat penting, karena setelah Kongres, Rapat Pleno DPP FMN adalah forum tertinggi yang akan merumuskan program kerja politik dan organisasi per enam bulan, merangkum dan menilai jalannya program dan membentuk

Pimpinan Pusat FMN sebagai badan pimpinan harian nasional.

Terkait dengan itu, maka seluruh organisasi tingkat Cabang dan Kampus harus mulai berupaya untuk melaporkan segala rangkuman pekerjaan politik dan organisasi yang telah dilakukan sejak enam bulan lalu. Hal ini sangat penting untuk melakukan penilaian kerja dalam Rapat Pleno III DPP FMN nanti.

Diharapkan, pasca pelaksanaan puncak kampanye massa, seluruh rangkuman pekerjaan politik dan organisasi dari seluruh Kampus dan Cabang sudah bisa terkumpulkan. Untuk itu, pekerjaan mendesak adalah mulai merangkum dan menilai beberapa pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, hingga nantinya tidak menumpuk menjelang pelaksanaan Rapat Pleno II DPP FMN. Lebih lanjut, untuk FMN Malang yang akan menjadi panitia penyelenggara Rapat Pleno III DPP FMN, harap mulai mempersiapkan beberapa langkah seperti memastikan tempat penyelenggaraan dan kepanitiaan yang akan berfungsi untuk kelancaran Rapat Pleno III DPP FMN. Hingga Rapat Pleno III DPP FMN nanti berjalan dengan sukses dan mampu melahirkan program kerja politik dan organisasi yang lebih tepat ke depannya.

RUA Kampus Tetap Menjadi Pekerjaan Pokok Selain beberapa agenda politik dan organisasi yang disebutkan di atas, tak kalah pentingnya adalah penyelenggaraan Rapat Umum Anggota (RUA) Kampus. Seperti telah dipahami, pelaksanaan RUA Kampus merupakan bagian dari pembangunan organisasi dari basis terendah dan memulai perjuangan massa di kampus-kampus. Karena sampai saat ini baru 8 (delapan) kampus di seluruh Indonesia yang melaksanakan RUA Kampus. Hingga kemudian pelaksanaan RUA Kampus sampai saat ini masih menjadi fokus utama di lapangan organisasi.

Kelambanan dalam pelaksanaan RUA Kampus sampai sejauh ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Tapi sebelum ada perubahan terkait pelaksanaan RUA Kampus, maka upaya-upaya politik dan organisasi untuk tetap menyelenggarakan RUA Kampus harus tetap dijalankan. Untuk Perlawanan

9

mengoptimalkan itu semua, PP FMN telah mengeluarkan sebuah pedoman umum serta pedoman kerja politik dan organisasi untuk penyelenggaraan RUA Kampus.

Besar harapan, pedoman ini mampu mengatasi beberapa kelemahan sejauh ini dalam penyelenggaraan RUA Kampus.

Sebagai catatan, dalam pelaksanana RUA Kampus, kita tidak bisa mengesampingkan antara soal politik dan organisasi. Baik sebelum atau sesudah RUA Kampus diselenggarakan, perjuangan massa di kampus-kampus tetap harus digelorakan. Karena RUA Kampus bukan formalisme pemenuhan syarat-syarat konstitusi semata, tetapi lebih jauh untuk menilai aspek perjuangan massa yang telah dilakukan di kampus selama ini, praktek pembangunan organisasi dan capai-capaian yang telah berhasil diraih. Agar kemudian pasca RUA Kampus, kita mampu menggelorakan perjuangan massa yang lebih hebat dan memiliki barisan yang lebih solid untuk terjun ke dalam medan perjuangan massa di kampus-kampus. RUA Kampus adalah ajang periksa barisan, periksa pekerjaan dan periksa diri.

Hal di atas penting, agar tidak dimaknai proses menuju RUA semata-mata pekerjaan di lapangan organisasi, hingga akhirnya hanya berkutat pada soal-soal seperti verifikasi, tanpa melakukan beberapa pekerjaan pokok seperti propaganda/ edukasi, investigasi kampus, penggalangan front, memperkuat konsolidasi internal (pimpinan dan anggota) dan rekruitmen anggota.

Untuk itu, RUA Kampus tetap menjadi pekerjaan pokok organisasi ke depannya. Jika RUA Kampus tidak mampu dilaksanakan, maka kita akah kehilangan pijakan utama. Karena RUA Kampus adalah pondasi bagi bangunan organisasi FMN secara keseluruhan. Jika pondasi ini goyah atau bahkan tidak ada sama sekali, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada FMN secara keseluruhan? Jadi, tetap lakukan pekerjaan-pekerjaan secara beriringan baik dalam rangka menyiapkan kampanye massa dan persiapan menuju pelaksanaan RUA Kampus. Mari Sambut Bulan Maret 2007 Dengan Gegap Gempita!

LAPORAN KHUSUS Satukan Pikiran, Satukan Tindakan Mari Tata Kehidupan Kolektif Dalam Organisasi Menata kehidupan kolektif dalam organisasi dengan menerapkan disiplin, membangun keterbukaan dan saling menghargai adalah cara tepat mengikis watak borjuasi kecil anggota organisasi massa pemuda mahasiswa.

B

etapa sering kita mendengar kata “kolektif� dalam keseharian berorganisasi. Di dalam rapat-rapat organisasi, dalam diskusi-diskusi ringan dan di setiap pertemuan antar sesama anggota organisasi selalu menggema ungkapan tentang kolektif dan pentingnya menata kehidupan kolektif. Memang benar, bekerja dengan menggunakan metode kolektif adalah penopang setiap aktifitas pekerjaan organisasi massa demokratis.

Sebuah metode kerja yang menjauhkan aktivis massa dari subyektifisme, individualisme, karena dia harus berbagi peran dan tanggung jawab dengan anggota kolektif lainnya. Namun apakah metode ini telah menjadi ruh dan diterapkan dalam keseharian organisasi? Faktanya, implementasi akan hal ini masih cenderung sebagai formalitas di rapat-rapat semata. Sehingga penting untuk kita melihat, menata kembali dan memperteguh lagi pemahaman tentang arti penting kolektifitas dalam organisasi.

Berdasarkan pandangan di atas, kita coba mengetengahkan bahan-bahan yang merupakan hasil pengalaman praktek organisasi dalam upaya menata kehidupan kolektif yang lebih maju serta usaha kita untuk selalu meneguhkannya dalam praktek keseharian berorganisasi. Tepat bahwa rapat-rapat reguler, diskusidiskusi mingguan dan bulanan yang sudah dijalankan adalah satu dari berbagai upaya kita mewujudkan kehidupan kolektif yang lebih maju.

Akan tetapi, hal-hal yang demikian tidak lantas menjamin bahwa kehidupan kolektif yang maju bisa dikatakan berhasil. Lebih dari itu, penting untuk mengkaji kembali beberapa paparan praktek selama ini, sehingga kita dapat menyimpulkan seperti apa

sebenarnya menata kehidupan kolektif yang tepat, yang dapat melancarkan setiap pekerjaanpekerjaan organisasi.

Beberapa ciri dapat kita lihat sebagai ukuran awal berjalannya sebuah kehidupan kolektif; Adanya kesatuan pikiran, perasaan, sikap dan tindakan, seperjuangan sepenanggungan, melakukan rapatrapat organisasi dan menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan oleh rapat, terlibat aktif dalam kerja dan bertanggungjawab penuh atas setiap beban pekerjaan yang diberikan.

Kesatuan Pikiran, Sikap dan Tindakan Meneguhkan organisasi massa (ormas) berarti menggunakan ormas sebagai alat yang vital untuk memenangkan tuntutan sosialekonomis massa dan anggota.

Sebagai ormas pemuda mahasiswa, FMN terlahir untuk memperjuangkan hak-hak demokratis pemuda mahasiswa di seluruh negeri ini yang belum sanggup direalisasikan oleh pengelola kampus hingga pemerintahan boneka yang kini berkuasa.

Menyatukan pokok pikiran pemuda mahasiswa yang masih beragam menjadi penting sebagai sebuah sumber bagi kita memulai perjuangan. Menyatukan pikiran akan lebih mudah jika berangkat dari penyelidikan, investigasi yang mendalam atas realitas obyektif dan permasalahan yang terjadi di kampus. Belum terpenuhinya hakhak demokratis di kampus adalah satu keumuman, namun tanpa penyelidikan, tanpa investigasi yang mendalam kita tidak akan menemukan sebuah kesimpulan atas problem pokok yang mesti dipecahkan terlebih dahulu.

Kesatuan pikiran adalah satu dalam melihat akar permasalahan serta Perlawanan 0 10

satu dalam menentukan solusi atas Dalam sebuah aksi, kita kehidupan dalam sebuah kolektif. permasalahan tersebut. sering bergandeng tangan, saling Turut merasakan kebahagiaan yang Kesatuan pikiran yang telah mengeratkan, berpegangan satu sedang di alami oleh salah satu kita letakkan harus terwujudkan dengan yang lain mengikuti aba-aba a n g g o t a k o l e k t i f , m e m b a n t u dalam sikap dan tindakan. Satu yang diberikan oleh pimpinan aksi a n g g o t a k o l e k t i f y a n g s e d a n g dalam pikiran, pandangan dan guna menghindarkan aksi kita dari mendapatkan musibah atau sedang pemahaman tidak akan berarti jika usaha-usaha provokasi. Atau juga didera persolan serta terus kita belum satu dalam sikap dan bertahan dari upaya represifitas mengingatkan anggota kolektif agar tindakan. Sehingga kesatuan dari yang sering dilakukan oleh aparat s e l a l u memberikan aspek seluruh aspek yakni pikiran, sikap penjaga keamanan.

Tanpa ketauladanan dalam setiap perilaku dan tindakan akan menjadi sebuah kesolidan, kita akan mudah terpecah dan tindakan. Itulah hakekat dari f o r m u l a y a n g m a n t a p d a l a m belah dan tercerai berai. hidup berkolektif. Ibarat tubuh, jika menentukan arah perjuangan yang Secuil paparan di atas salah satu organ dalam tubuh kita akan dilakukan oleh organisasi. penting untuk kita pahami dan merasakan sakit, dipastikan organ Hanya dengan kesatuan atas hal ini t e m u k a n s a r i p a t i n y a . H i d u p tubuh yang lainnya akan berusaha fokus perjuangan menuntut hak-hak berkolektif pada hakekatnya tidak m e m b e r i k a n energi untuk demokratis mengurangi p e m u d a rasa sakit yang mahasiswa di diderita. kampus akan U k u r a n m e n e m u i sederhana keberhasilan. untuk mengukur Program keberhasilan perjuangan yang d a l a m hanya tertera kehidupan diatas kertas kolektif adalah tentu tidak akan kita mengetahui berguna bagi d i m a n a kepentingan keberadaan massa.

Jika kolektif kita, persoalan yang s e d a n g mengemuka di mengerjakan tengah-tengah pekerjaan apa. massa adalah Secara lebih masalah fasilitas luas berapa yang belum jumlah anggota tersedia, maka kita dan berapa p r o g r a m persen yang organisasi harus mampu kita jelas yaitu konsolidasikan. memperjuangkan K a r e n a Diskusi rutin FMN di kampus sebagai bagian dari menyatukan cara pandang dan tindakan a g a r keberhasilan terpenuhinya atau terwujudnya hanya say hello semata, lebih dari perjuangan massa sangat fasilitas yang belum tersedia itu saling menjaga, saling melindungi ditentukan oleh kehidupan kolektif tersebut hingga akhirnya fasilitas karena memahami bahwa anggota yang tertata dan solidnya barisan y a n g b e l u m t e r s e d i a d a p a t kolektif adalah keluarga yang harus organisasi yang kita punya. dihadirkan dan dinikmati oleh massa. terus kita perhatikan. Jika kita tidak Persoalan kita hari ini, sudahkah Disinilah kemudian pentingnya menjaga, melindungi kolektif kita pertanyaan-pertanyaan sederhana kesatuan pikiran, sikap dan tindakan ketika aksi massa berlangsung, ini mampu kita jawab? dalam sebuah kolektif diuji. resiko-resiko yang tidak kita inginkan Keberhasilan dalam memenangkan sangat mungkin hadir apalagi jika Mengaktifkan kembali Rapat sebuah tuntutan hanya akan dapat aksi dilakukan ditengah situasi Organisasi dan Menjalankan Setiap terjadi jika dalam kolektif telah satu dengan tingkat represifitas yang Keputusan yang dihasilkan dalam pikiran, satu sikap dan satu tindakan tinggi. Siapa yang akan menjaga kita Rapat dalam merumuskan metode dari tindakan-tindakan represif Rapat-rapat organisasi perjuangan yang akan dilakukan. kalau bukan kolektif yang ada dalam memiliki peran penting dalam sebuah Tanpa kesatuan atas hal ini pukulan barisan aksi massa tersebut. organisasi. Melalui rapat kita bisa kita tidak akan terarah, tidak Rasa seperjuangan dan mengambil sebuah keputusan yang menemui sasaran dan tidak mampu sepenanggungan yang tertanam akan menentukan arah perjuangan menghadirkan kemenangan yang erat dalam pemahaman anggota organisasi. Mengingat begitu kita inginkan. niscaya akan menumbuhkan pentingnya kedudukan sebuah pentingnya saling menjaga dan rapat, penting bagi kita untuk Seperjuangan, Sepenanggungan kepercayaan antar anggota kolektif. kembali mengaktifkan rapat-rapat di (Perkawanan Sejati) Saling terbuka dan saling percaya organisasi kita. Namun tidak juga adalah kunci utama berjalannya kemudian kita terjebak dalam Perlawanan 11

rutinitas rapat dan menganggap rapat hanya sebagai formalitas belaka. Pandangan yang seperti ini dapat kita singkirkan jika kita mengetahui dan menerapkan prinsip rapat secara benar.

Membuat rencana yang reguler dalam menyelenggarakan rapat, jangan terlalu sering juga jangan terlalu lama selang jangka waktunya. Sesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan penghidupan massa tentunya.

Rapat yang terlalu sering akan membawa dampak kurang baik terhadap perkembangan organisasi.

Selain menimbulkan kejenuhan, isi pembahasan dalam rapat dapat dipastikan kurang memiliki kualitas karena bahan-bahan berupa hasil pekerjaan yang akan kita suguhkan dalam meja rapat belum dipersiapkan secara matang. Tidak perlu terlalu lama dengan berteletele membahas satu soal yang mengemuka namun juga jangan terlalu sebentar, hanya melahirkan garis umum yang belum tentu dimengerti oleh seluruh anggota apalagi massa.

Memberitahukan kepada peserta rapat jauh hari sebelum penyelenggaraan rapat akan sangat membantu kelancaran rapat.

Dengan pemberitahuan seperti ini peserta rapat dapat menyiapkan bahan-bahan yang akan menjadi materi rapat sesuai dengan agenda yang telah di sosialisasikan sebelumnya. Sehingga rapat akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Hanya metode rapat yang demikian akan mampu menghasilkan keputusan yang berkualitas dan mampu menumbuhkan semangat dalam bekerja.

Keputusan berkualitas dari sebuah rapat yang demikian tentunya tepat untuk segera dijalankan. Seluruh jajaran hendaknya segera menjalankan setiap keputusan yang telah diambil dalam rapat-rapat organisasi.

Jalankan terlebih dahulu hasil keputusan atau resolusi yang telah dihasilkan dalam rapat, jika ada hal yang kurang tepat kita akan mengevaluasi, menilai di kemudian hari atau di rapat yang akan diselenggarakan berikutnya.

Peranan seluruh anggota kolektif disini kemudian adalah terus saling mengingatkan agar rapat bisa rutin diselenggarakan termasuk mengingatkan kepada anggota

kolektif agar menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat. Dalam organisasi massa, rapat dan menjalankan hasil keputusan rapat adalah hal penting untuk dijadikan sebagai media memajukan organisasi kita. Karena secara isi, rapat hanya memiliki tiga peran yaitu merangkum dan menilai pekerjaan, merumuskan program atau pekerjaan baru dan petugas yang akan menjalankan program atau pekerjaan tersebut, yang nantinya akan diuji dalam praktekpraktek harian organisasi.

Terlibat Aktif dalam Kerja dan Bertanggungjawab atas Pekerjaan yang diberikan Bekerja dan pembagian atas kerja adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Dalam hal bekerja tidak boleh hanya bertumpu pada satu orang saja, tetapi semua anggota kolektif harus mendapatkan bagian kerja sesuai dengan kesanggupannya.

Ini menunjukkan suatu cerminan bahwa organisasi adalah milik masssa, bukan milik segelintir orang atau tokoh sehingga semua anggota wajib terlibat aktif dalam setiap aktifitas dan pekerjaan organisasi. Meskipun kita juga memilih pimpinan yang akan memimpin bagian-bagian kerja yang ada namun hubungan antara pimpinan dan anggota harus tetap setara dan bertalian erat. Tidak ada hak khusus yang dimiliki oleh pimpinan, baik anggota dan pimpinan mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang sama yaitu menjalankan pekerjaan-pekerjaan organisasi.

Terkadang pimpinan yang dipilih kurang mempercayai bagianbagian lainnya sehingga banyak pekerjaan yang ditangani sendiri.

Menganggap bahwa anggota belum mampu menjalankan suatu pekerjaan tanpa pernah memberikan kesempatan anggota untuk menumbuhkan inisiatif dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini pasti menimbulkan kerugian, selain mematikan inisiatif anggota atau bagian yang lain, bertumpuknya pekerjaan pimpinan membuat segala pekerjaan tidak berjalan maksimal dan sesuai dengan target yang direncanakan. Maka penting bagi setiap pimpinan memberikan arahan dan percontohan melalui tindakan dan praktek yang lebih maju, memberikan tauladan, mengajak seluruh anggota dimulai dari kolektif

terdekat untuk bekerja bersama dan membangkitkan inisiatif serta memberi ruang kepada seluruh anggota untuk terus maju dan berkembang.

Ketika ruang-ruang untuk menempa diri untuk memajukan praktek berorganisasi di buka seluas-luasnya kepada seluruh anggota, maka peluang anggota untuk terlibat dalam setiap aktifitas organisasi tentu akan sangat besar.

Sekali lagi berikan kesempatan, apa kontribusi minimal yang bisa di berikan oleh anggota untuk organisasi. Berangkat dari hal-hal kecil kemudian terus kita tingkatkan kualitas pekerjaannya, niscaya seluruh anggota akan mampu bekerja layaknya seorang pimpinan organisasi. Tidak perlu memilih-milih jenis pekerjaan. Kita harus tanamkan bahwa sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan untuk organisasi pasti mempunyai peran terhadap perjuangan massa secara lebih luas. Bukan jenis pekerjaan yang harus kita persoalkan, namun pertanyaan apa yang sudah kita lakukan untuk organisasi hari ini harus tertanam dalam pemahaman seluruh anggota. Sehingga setiap hari anggota-anggota kita akan mempunyai semangat untuk berbuat sesuatu yang positif terhadap kemajuan organisasi.

Buktikan Bersama Uraian panjang diatas adalah upaya-upaya kita dalam kerangka menata sebuah kehidupan kolektif dalam organisasi agar lebih maju dan berkualitas. Karena hanya dengan bekal kehidupan kolektif yang maju kita dapat menyelesaikan seluruh persoalan dan memberi arah yang jelas terhadap perjalanan organisasi.

Hanya dengan kehidupan kolektif yang maju kita dapat menempa diri untuk mempertinggi teori dan memperhebat praktek sehingga akan tetap bertalian erat dengan massa.

Kehidupan kolektif yang maju memberi syarat berlangsungnya Kritik Otokritik untuk menghadirkan penyelesaian atas segala persoalan, baik yang berkenaan dengan organisasi ataupun persoalan yang terkait dengan anggota kolektif. Keterbukaan, saling percaya dan menghargai kolektif sebagai bagian dari keluarga yang harus selalu dijaga, tidak untuk kita tinggalkan. Mari kita mulai menata kehidupan di masing-masing kolektif kita untuk kemajuan organisasi.

Perlawanan 12

LAPORAN KHUSUS Menggali Seluruh Potensi, Mengembangkan Kreatifitas Dalam Menghidupi Organisasi (Sebuah Pengalaman Praktek dari FMN Bandar Lampung)

LAPORAN KHUSUS

Keuangan dalam organisasi massa mempunyai peran vital yang tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaanpekerjaan lainnya. Keberhasilan menggali seluruh potensi keuangan disertai manajemen pengelolaan yang rapi, akan mendukung berjalannya setiap program yang telah direncanakan organisasi.

K

euangan atau dana dan penarikan iuran pendanaan anggota tidak akan sebagai salah dapat berjalan dan satu pekerjaan di memperoleh hasil wilayah organisasi maksimal. terkadang tidak kita Ada beberapa pikirkan secara matang pengalaman yang dalam setiap rapat sekiranya dapat menjadi organisasi. Masalah rujukan dalam keuangan seakan menggalang dana secara belum menjadi bagian mandiri dengan bertumpu utama, punya pada konsolidasi dan kedudukan setara propaganda solid. Prinsip dengan pekerjaan yang harus diingat adalah, kampanye massa, “memaksimalkan setiap front, propaganda, potensi yang dimiliki konsolidasi dan anggota untuk diarahkan ekspansi. Sehingga guna mendapatkan sering kita temukan Keuangan dalam organisasi massa mempunyai peran vital yang tidak bisa pemenuhan dana mandiri�. d a l a m r a p a t - r a p a t dipisahkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya Kontribusi dari setiap organisasi, masalah anggota penting untuk keuangan tidak mendapatkan Berikut ini contoh pengalaman selalu dihargai oleh organisasi, apapun pembahasan yang mendalam dan praktek penggalangan dana yang bentuknya dan seberapapun besar komperhensif. dilakukan FMN Bandar Lampung jumlahnya. Jika ada anggota yang Bagi sebagian kawan, masih menjelang Kongres Nasional II FMN belum dapat membayar iuran, maka a d a a n g g a p a n b a h w a s o a l lalu. Tentu saja catatan pengalaman organisasi harus dapat melihat potensi pendanaan merupakan persoalan ini akan bercampur pada kondisi umum dan kreatifitas anggota tersebut untuk teknis belaka, ada atau tidaknya dan kondisi kekhususan di Bandar coba terus menggerakkannya dengan dana seluruh kegiatan organisasi Lampung, sehingga kita harus rencana pencarian dana yang konkret harus tetap d i l a k s a n a k a n . menguji pengalaman ini dengan dari organisasi.

Anggapan seperti ini biasanya akan bebas di setiap Cabang organisasi.

Pertama, selain menggalang sangat membebankan anggota iuran anggota, kita dapat yang mempunyai kesadaran cukup Konsolidasi untuk Menggali Potensi memaksimalkan seluruh anggota maju, mereka akan lebih banyak Anggota untuk mengumpulkan barangberkorban demi tetap berjalannya Proses konsolidasi anggota barang bekas yang bernilai jual program organisasi. Pun demikian adalah kunci utama yang harus kita (kertas HVS, koran, besi, botol,dll). dengan anggapan “logika tanpa gunakan sebagai media menggalang O r g a n i s a s i terlebih dahulu logistik tidak akan berjalan�, artinya dana secara mandiri dari faktor menyiapkan trash bag dan mendata tanpa dana yang cukup, organisasi internal organisasi. Tentunya hal ini tempat tinggal anggota, baik yang tidak perlu membuat program dan harus didukung dengan propaganda b e r a d a d i k o s t - k o s t - a n a t a u kegiatan yang begitu banyak, tentu solid tentang pentingnya iuran kompleks perumahan. Kemudian saja anggapan seperti ini tidak anggota dalam menghidupi organisasi trash bag dapat dibagikan ke masingtepat karena belum menjadikan yang berkelanjutan. Konsolidasi dan masing anggota untuk ditempatkan politik sebagai hal yang memimpin propaganda solid tidak hanya dapat di tempat tinggal mereka, baik di dalam setiap pekerjaan organisasi. menggalang iuran saja, tetapi juga kost-annya maupun yang di Pada hakikatnya, pendanaan dapat menggali potensi yang dimiliki kompleks perumahan. Dengan merupakan bagian yang penting anggota untuk membantu dan begitu pencarian barang bekas akan dari segenap aktifitas organisasi. berkontribusi dalam mengupayakan mudah dikerjakan. Anggota yang Bagaimana kita mengurus pencarian dana secara mandiri. Tanpa kost harus memberitahukan kepada persoalan pendanaan ini mulai dari bertumpu pada konsolidasi dan teman kost mereka bahwa perencanaan dan pelaksanaannya? propaganda yang solid akan hal ini, organisasi sedang mengumpulkan Mari kita urai satu per satu. upaya-upaya yang sudah kita barang bekas yang bernilai jual rencanakan untuk penggalangan guna kegiatan organisasi dan Perlawanan 13

mereka diharapkan seperti ini kita tidak dapat bekerjasama hanya meminta, dengan meletakkan namun tetap barang bekas menyertakan unsur bernilai jual yang propaganda dalam ada di kamar kost s e t i a p kedalam trash bag penggalangan yang disediakan dana yang kita organisasi. Hal ini lakukan. bisa juga dilakukan dengan mengajak Mari Berdayakan kerjasama dosenPotensi Anggota dosen, LSM-LSM, P a d a atau penjaga d a s a r n y a , setiap gedung perkuliahan anggota ingin sekali d e n g a n menyumbangkan, memberikan m e m b e r i k a n permohonan kontribusi yang berarti k e r j a s a m a untuk organisasinya, pengambilan namun mereka belum barang bekas yang tahu bagaimana mereka punya. caranya . Disinilah Kemudian anggotapimpinan-pimpinan anggota yang o r g a n i s a s i Menggalakkan iuran anggota harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi m e m p u n y a i mempunyai peran kendaraan dan penting untuk telah ditunjuk oleh organisasi dapat propaganda dalam bentuk tulisan memberikan arahan, petunjuk menjadi petugas pengambilan trash selain juga mengasah skill jurnalistik bagaimana menggali potensi besar bag tersebut secara berkala. Barang- kita. yang ada pada anggota sehingga barang bekas yang telah terkumpul Ketiga, kita sudah sering potensi tersebut memiliki efek positif kemudian kita kelompokkan dan kita mendengar bahwa organisasibagi perkembangan organisasi. jual yang hasilnya sudah tentu akan organisasi yang telah memiliki Jangan sampai kita terjebak dalam masuk ke dalam kas organisasi. banyak alumni dan telah bekerja kekeliruan “Meremehkan PotensiKedua, p e n u g a s a n - produksi akan mudah mendapatkan Potensi Anggota�. Menggalang dana penugasan kepada pimpinan dan iuran dari alumninya. Memang benar diluar faktor internal organisasi adalah anggota untuk menulis artikel, opini alumni-alumni organisasi adalah pilihan terakhir setelah kita bekerja atau juga resensi buku dan potensi besar yang positif untuk maksimal dalam mengusahakan mengirimkannya ke media cetak d i g a l a n g , n a m u n h a r u s t e t a p penggalangan dana dari faktor lokal yang ada di setiap cabang. Hal d i i m b a n g i d e n g a n u s a h a k i t a internal organisasi kita. Kemampuan ini bisa juga menjadi salah satu meningkatkan partisipasi anggota- internal organisasi harus terus kita alternatif penggalangan dana secara anggota kita. Artinya faktor internal tingkatkan untuk mewujudkan mandiri. Honorer yang diperoleh dari organisasi harus tetap menjadi kemandirian dalam berorganisasi. tulisan yang dimuat tersebut dapat tumpuan penghidupan organisasi Mari mulai berbenah, dibagi sesuai dengan kesepakatan kita. Dengan kata lain, meskipun kita pemahaman tentang keuangan yang diatur oleh organisasi. Misalnya akan melakukan penggalangan organisasi sebagai hal vital di 40% untuk anggota yang menulis dana yang itu melibatkan faktor di organisasi harus mulai ditanamkan dan 60% untuk organisasi. Bahan- luar organisasi unsur kerjasamanya pada seluruh anggota. Dengan bahan yang akan menjadi materi harus kita tunjukkan. Metode yang pemahaman yang demikian maka tulisan bisa disediakan oleh bisa kita tempuh adalah sebagai m a s a l a h k e u a n g a n o r g a n i s a s i organisasi lengkap bersama data berikut; organisasi memfasilitasi akan mendapat porsi pembahasan dan analisanya dan anggota dapat untuk membuat berbagai macam yang sama dalam setiap rapat mengembangkan menurut opininya. merchandise seperti ukiran, pin, o r g a n i s a s i . K e t i k a m a s a l a h Memang ketekunan dan kesabaran setting poster, sablon baju, dll. keuangan mendapatkan sangat dibutuhkan disini, karena P e r n a k - p e r n i k F M N i n i d a p a t pembahasan yang mendalam dan belum tentu tulisan-tulisan kita akan dikombinasikan dengan terbitan lebih komprehensif dapat selalu di muat oleh media cetak yang yang dimiliki oleh organisasi (baik dipastikan organisasi akan lebih kita jadikan sasaran. Akan tetapi “ P e r l a w a n a n � m a u p u b u l e t i n kaya dalam menggali potensi begitu tulisan kita dimuat, banyak Cabang atau Kampus). Selanjutnya, keuangan baik yang bersumber dari nilai positif yang kita dapatkan. Selain pernak-pernik ini dapat dijual pada anggota dan di luar anggota selain honor penulisan, tulisan kita-pun massa, anggota, akademisi, juga akan lebih obyektif dalam akan menjadi materi propaganda ataupun alumni-alumni. Khusus menemukan solusi-solusi konkret yang akan dikonsumsi dalam skala untuk alumni, dosen-dosen dan LSM- a t a s p e r m a s a l a h a n k e u a n g a n luas. Bagi anggota sendiri, kegiatan LSM, kita bisa juga menyertakan organisasi.

Semoga secuil menulis akan mengasah permohonan berlangganan tetap pengalaman ini bisa bermanfaat kemampuan kita untuk memproduksi b a g i m e r e k a . D e n g a n m e t o d e bagi kemajuan organisasi kita.

Perlawanan 14

LAPORAN KHUSUS Keberhasilan Membangun Organisasi dengan Memenangkan Tuntutan Konkret Massa (Pelajaran Berharga dari Praktek Ekspansi di IAIN-SU Medan) Setiap pekerjaan di wilayah politik tidak akan bisa dipisahkan dengan pekerjaan di wilayah organisasi. Keduanya adalah kesatuan erat yang saling menopang satu dan yang lainnya.

P

etikan praktek kawan-kawan FMN Medan berikut ini membuktikan bahwa pekerjaan politik yang mampu memenangkan tuntutan konkret massa berhasil memberi dampak positif berupa dikenalnya organisasi secara luas di kalangan massa, sekaligus masuknya anggotaanggota baru untuk membangun organisasi massa FMN.

pengutipan biaya semester pendek sebesar Rp. 30.000,- kepada mahasiswa oleh pihak fakultas

Sekilas Tentang Kampus IAIN-SU Secara geografis, kampus Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara (IAIN-SU) terletak disebelah Timur Kota Medan, butuh waktu hingga satu jam menggunakan angkutan kota dari sekretariat Cabang FMN Medan (USU Padang Bulan). Kampus IAIN berdekatan dengan Kampus UNIMED (Universitas Negeri Medan), Kampus UMA (Universitas Medan Area) dan Kampus Amir Hamzah. Kondisi kampus IAIN-SU masih sangat feodal, sangat tidak demokratis dengan aturan-aturan yang begitu kaku.

Aktivitas mahasiswa di kampus lebih terfokus kepada kegiatan minat bakat (intra kampus), misalnya Pramuka, Resimen Mahasiswa (Menwa), Pengajian (Lembaga Dakwah Kampus), Bela Diri, dan Pencinta Alam. Selebihnya mahasiswa juga sebagian terlibat di ormas mahasiswa ekstra kampus seperti HMI, PMII, KAMMI, HTI, GEMAP, HMM. Bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam organisasi seperti Satuan Mahasiswa (Satma) Pemuda Pancasila, Satma Ikatan Pemuda Karya dan Gerakan Mahasiswa Pembela Pancasila.

Pasca reformasi 1998 hingga sekarang, IAIN sangat sepi dengan perjuangan massa di kampus. Hal ini di akibatkan oleh kontrol pemerintah melalui birokrasi kampus dan sebagian mahasiswa (menwa, satma, dll) sangat kuat kepada mahasiswa. Dapat dibahasakan adalah sebuah pengkondisian yang sistematik dengan terus memelihara budaya feodal yang anti demokrasi.

Sekilas tentang Semester Pendek Awalnya, petugas mendapatkan kontak seorang mahasiswa IAIN jurusan bahasa Inggris fakuktas Tarbiyah angkatan 2005. Kemudian terus dilakukan propaganda solid dengan mendatangi ke kampus juga berkomunikasi melalui telepon, sms dan email.

Lalu petugas menawarkan diri hadir ke IAIN-SU untuk berdiskusi tentang kondisi kampus IAIN, situasi pendidikan terkini dan pengenalan tentang FMN. Tawaran tersebut ternyata disambut positif. Empat orang dari IAIN-SU ikut dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Dinamika diskusi sangat hidup terutama ketika petugas berhasil membongkar persoalan konkret yang dihadapi oleh massa di IAIN berupa pengutipan biaya semester pendek sebesar Rp. 30.000,- kepada mahasiswa oleh pihak fakultas.

Pengadaan semester pendek adalah sebuah kebijakan dari pihak dekanat (fakultas) Tarbiyah untuk menggantikan jadwal kuliah (mata kuliah Psikologi) yang tidak pernah dihadiri oleh dosen/staf pengajar dengan alasan dosen yang bersangkutan sedang melanjutkan S3 di Jakarta. Dengan alasan fakultas peduli, semester pendek akan dilaksanakan dan mahasiswa hanya dikenakan biaya Rp. 30.000,� ujar salah seorang pembantu dekan. Dari persoalan ini, petugas mendapatkan jalan masuk untuk melakukan perjuangan massa dimulai dari persoalan konkret yang

dihadapi oleh massa. Petugas mulai melakukan propaganda bahwa semua ini bukan kesalahan mahasiswa dan mahasiswa tidak harus membayar lagi jika memang semester pendek dilaksanakan.

Seharusnya kampus yang memberikan ganti rugi kepada mahasiswa karena selama 13 kali pertemuan (5 bulan) dosen tidak pernah hadir dan birokrasi kampus membiarkan hal tersebut. Juga dipropagandakan, FMN sebagai ormas pemuda mahasiswa, akan memperjuangkan bersama massa mahasiswa menolak aturan yang merugikan tersebut.

Kemudian petugas mengarahkan untuk segera membuat pertemuan dengan mahasiswa se-jurusan Bahasa Inggris. Kemudian, dengan pembagian kerja sederhana yang telah ditentukan bersama, mulai dari mengumpulkan kawan-kawan (berpropaganda ke sesama mahasiswa; FMN akan mambantu kita, maka ayo berkumpul dan kita pasti menang), menyediakan ruang pertemuan d a n moderator (kontak massa yang maju). Sembari menyiapkan pertemuan, moderator diberikan arahan lebih mendalam tentang pertemuan yang akan dilaksanakan tersebut.

Pertemuan terlaksana di ruang kuliah, dihadiri kurang lebih 48 mahasiswa, kelas hampir penuh, bangku terisi semua dan sebagian lagi berdiri. Setelah itu, moderator membuka pertemuan dan petugas FMN membantu moderator memimpin pertemuan, mulai dari berpropaganda seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sampai kemudian menyusun tahapan kerja.

Adapun tahapan kerja yang disusun adalah: mensolidkan kawan-kawan yang sudah terkumpul dengan me-list nama-nama dan tandatangan , menyusun kronologis/duduk persoalan, memperluas ke kelas lain (khususnya yang mengambil mata kuliah Psikologi), membuat Perlawanan 15

pernyataan sikap bersama dan aksi massa. Kemudian ditegaskan dengan perjuangan dan kekuatan massa kita akan menang! Pertemuan kemudian ditutup dilanjutkan dengan kerja massa sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati.

Kemenangan Kecil Pun Tiba Esok harinya sekitar pkl.

10.00 WIB, Dekan fakultas Tarbiyah sudah memanggil moderator pertemuan di kelas yang juga komisaris tingkat serta beberapa massa mahasiswa untuk berbicara.

Kondisi kampus (fakultas Tarbiyah) sendiri sudah mulai memanas dari semalam, setelah selesai rapat (Pkl. 14.00) hingga pagi hari. Mereka (delegasi) kemudian menyampaikan tuntutan massa sesuai dengan rapat sebelumnya di kelas. Setelah melalui perdebatan sengit, Dekan akhirnya memenuhi tuntutan massa bahwa kuliah semester pendek selama 1 minggu penuh tanpa pungutan biaya Rp. 30.000 (gratis).

Setibanya petugas di kampus IAINSU dan menanyakan bagaimana perkembangan terkini, kawankawan menyampaikan “ Kita Sudah M e n a n g” d a n T h a n k s f o r F M N. Ucapan terima kasih dari kawankawan mahasiswa IAIN-SU juga banyak diperoleh via sms.

Selanjutnya FMN kemudian populer di hadapan massa mahasiswa IAIN-SU. Kemudian petugas langsung membangun kontak FMN, membagi profile, program perjuangan, bulletin Perlawanan dan selebaran/ propaganda tentang pembangunan FMN di kampus IAIN-SU. Selanjutnya langsung menyusun rencana kerja; Pendidikan Massa yang terlaksana 27-28 Desember 2006. Sebanyak 5 orang langsung mendaftarkan diri menjadi anggota FMN (mengisi & mengembalikan formulir).

Selanjutnya mengagendakan Pendidikan Penerimaan Anggota (PPA), 5 Januari 2007, namun terkendala karena mahasiswa IAIN-SU sibuk mempersiapkan ujian akhir semester (UAS) selama 3 minggu, 8–26 Januari 2007.

Kemudian kesepakatan yang terbangun tentang rencana PPA akan dilakasanaakan di tengah UAS (waktu luang), pada tanggal 15 dan 16 Januari 2007 di Kampus IAIN-SU. Perjuangan Massa telah menuai keberhasilan bagi pembangunan organisasi.

GELORA KAMPUS Memulai Kembali Perjuangan Massa di Kampus (catatan aksi-aksi massa FMN di kampus negeri dan swasta) Memenangkan tuntutan-tuntutan konkret yang menjadi persoalan massa adalah tugas mendasar sebuah organisasi massa (ormas).

Begitupun yang dilakukan FMN sebagai ormas pemuda mahasiswa.

B

entuk perjuangan tersebut adalah menuntut dipenuhinya hak-hak demokratis mahasiswa di kampus.

Menuntut perbaikan fasilitas, biaya SPP yang murah atau juga demokratisasi di kampus adalah bagian dari hak-hak mahasiswa yang harusnya dipenuhi oleh Kampus. Berikut ini pengalaman konkret FMN di berbagai kampus negeri dan swasta di Indoensia dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa di kampus.

IKIP Mataram Bergejolak, Perjuangan Terus Berlanjut Pasca terbunuhnya M. Ridwan Hasan, mahasiswa semester V Jurusan Kimia Fakultas FMIPA IKIP Mataram, kondisi kampus IKIP Mataram terus memanas. Meski statemen Polda NTB atas kasus ini menyatakan aktor dibalik peristiwa pembunuhan M. Ridwan tinggal ditangkap saja, namun kenyataannya sampai hari ini belum terealisasi. Sehingga penting bagi FMN IKIP Mataram terus menggalang kekuatan untuk meng”hajar” sekaligus mengucilkan klik Said Rupina yang telah banyak merugikan mahasiswa di kampus, dengan terus menggelorakan perjuangan massa di kampus menegakkan hak-hak mahasiswa di kampus.

Sejak naiknya Said Rupina sebagai rektor yang terpilih tidak secara demokratis, berbagai persoalan kampus menguak bagaikan terpaan banjir. Mulai dari pungli berupa biaya fotokopi, pembelian diktat, uang praktikum, biaya kemahasiswaan dan jual beli skripsi. Disamping itu, dosen jarang masuk, pelayanan akademis dan administrasi yang amburadul, jadwal kuliah yang sering tabrakan dan yang paling meng”heboh”kan adalah ketidakjelasan status 3 jurusan yang baru seperti PGTK 4

kelas, Jurusan Bahasa Jerman 2 kelas dan Jurusan Seni Rupa juga 2 kelas di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang dinilai DIKTI ilegal. Hal ini telah mendorong BEM FIP melakukan unjuk rasa.

Segudang persoalan di Kampus IKIP Mataram tersebut telah mendorong munculnya aksi-aksi protes dari mahasiswa dalam dua bulan terakhir ini.

Dalam perkembangannya, pihak birokrasi kampus tidak mau tinggal diam atas meningkatnya eskalasi politik di kampus. Melalui “politik belah bambu”, Said rupina Cs berupaya memecahbelah kekuatan mahasiswa dengan membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok (FKML), sebagai organisasi tandingan yang akan menandingi aksi-aksi dan pengorganisasian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian membuat black propaganda di media cetak lokal yang dengan pernyataan-pernyataan yang mencoba memecah belah kekuatan mahasiswa di kampus yang diotaki oleh Humas Kampus IKIP Mataram.

Belum lagi intimidasi yang dilakukan seperti yang dialami Ugek Hasan Ame (koord BPK FMN IKIP Mataram) yang dalam beberapa hal mengenai akademik dipersulit dan orang tuanya dihubungi pihak kampus dan melakukan blaming dengan dalih bahwa Ugek adalah pembuat rusuh di IKIP Mataram.

Selanjutnya, pemukulan terhadap salah satu mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), A. Zaenal (semester I) oleh Dosen mata Kuliah Ilmu Kesehatan, hanya gara-gara menguam dalam kelas saking capeknya selepas praktek Bola Tangan. Beberapa mahasiswa yang dinilai kritis di kampus diintimidasi dengan ancaman akan diberlakukan sebagai tersangka pelaku keonaran di kampus. Bahkan 3 mahasiswa, Imam, Furkon, dan Hariadi telah Perlawanan 16

ditetapkan sebagai tersangka, sebagai buntut terjadinya perusakan fasilitas kampus, 20 November 2006.

Hal di atas tidak menyurutkan aktifitas mahasiswa untuk terus memperjuangkan hakhaknya. Kamis, 1 Februari 2007, setelah putusan perdata Pengadilan Negeri Mataram memenangkan gugatan Fatuhrrahim (Rektor sebelumnya yang dipecat sepihak oleh Said Rupina Cs), aliansi mahasiswa GRANAD (FMN, BEM IKIP, BEM/DPM FPBS, BEM FIP, HMI-MPO) melakukan konferensi pers dengan tema pokok menyikapi hasil putusan perdata tersebut yang menutut pertanggungjawaban yayasan atas kebijakan yang illegal. Adapun beberapa materi turunan : Menyatakan bahwa rector IKIP Mataram sekarang (Said Rupina) sebagai rektor illegal , Kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh Said Rupina sebagai rektor juga illegal, Meminta pertanggung jawaban yayasan atas kebijakan yang cacat hukum terkait dengan berapa persoalan hak-hak demokratis mahasiswa.

Paska putusan Pengadilan Negeri Mataram dikeluarkan, Rektor Said Rupina secara reaktif mengeluarkan seruan Rektor IKIP Mataram (Nomor 108/F.01/PT/IKIPMtr/2007) yang berisikan : 1 ) .

Bahwa keputusan pengadilan negeri mataram tanggal 1 Februari 2007 belum bisa diterapkan karena belum merupakan keputusan final dan berlaku sah yang memilik kekuatan hukum yang tetap, 2). Bahwa masih ada dua upaya hukum bagi yayasan Pembina IKIP Mataram yaitu banding dan kasasi serta peninjauan kembali. Dan proses ini memakan waktu 5 s/d 10 tahun, sehingga baru ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang bisa dimenangkan oleh yayasan pembina IKIP Mataram. Sementara masa jabatan Fathurrahim Cs berakhir pertengahan tahun 2008, 3).

Bahwa segala proses belajar mengajar dan hasilnya seperti kuliah, bimbingan skripsi, ujianujian, KKN, PKL, Yudisiumm, Wisuda, dll yang bersifat akademis dan non akademis serta semua produk hukum dari pimpinan IKIP Mataram yang baru seperti ijazah, akta IV, Sertifikat, SK-SK, dan sejenisnya, tetap sah dan berlaku sesuai ketentuan hukum, 4 ) . K e p a d a

seluruh wisudawan agar tidak raguragu, tetap yakin dan percaya bahwa ijazah/akta IV, dan sertifikat yang dipegang tetap sah dan berlaku sesuai ketentuan hukum, 5) . D i s e r u k a n k e p a d a s e l u r u h mahasiswa, dosen, dan karyawan agar tetap tenang, waspada terhadap isu-isu dan teror-teror yang menyesatkan, menjaga suasana kampus agar tetap kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Selain seruan ini, juga ada beberapa kebijakan fakultas yang menyatakan beberapa mahasiswa tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester ganjil dikarenakan belum membayar uang SPP. Menyikapi seruan tersebut, Said Rupina memobilisasi seluruh dosen, staf dan karyawan untuk selalu “ stand by� di kampus untuk mengantisipasi segala kemungkinan eksekusi gugatan. Para preman yang ilegal kini disahkan secara resmi sebagai satpam kampus.

Sementara di kalangan mahasiswa, terutama yang akan lulus mengalami kepanikan atas lahirnya putusan Pengadilan Negeri Mataram. Hingga kini, upaya-upaya politik dan organisasi untuk terus melanjutkan perjuangan massa di IKIP Mataram tetap dilakukan oleh FMN bersama kekuatan mahasiswa di kampus.

Mahasiswa UAD Jogja Tolak SK Rektor Bermasalah Kampus adalah tempat yang berfungsi untuk mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai media meningkatkan taraf berpikir masyarakat serta memperkaya budaya. Sudah sewajarnya, jika di dalam kampus setiap orang diberikan jaminan untuk mengekspresikan segala daya kreatifitasnya sesuai dengan norma yang berlaku di dalam dunia kampus, tentunya norma yang lahir secara demokratis, dilandasi oleh dasar pikir yang ilmiah dan bertujuan memajukan mahasiswa.

Faktanya, hal diatas berbanding terbalik dengan kenyataan di kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogjakarta. Dengan alasan mendukung proses belajar-mengajar, mahasiswa diarahkan (wajib) untuk menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak Rektorat.

Pertama, mahasiswa diarahkan (wajib)

untuk aktif dalam organisasi-organisasi yang telah disediakan oleh pihak birokrasi kampus. Dan hal itu diperkuat dengan SK Rektorat yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa dengan Nomor 465/A.10/IX/2006 tertanggal 27 September 2006, berisi tentang pelarangan pendirian organisasi massa mahasiswa di kampus UAD dan hanya mengakui salah satu ormas yang ada sebagai organisasi massa mahasiswa yang legal di kampus UAD. Hal ini adalah bentuk konkret dari pengkebirian rektorat atas hak dasar politik mahasiswa di kampus.

Kedua, Rektor secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa memberlakukan SK nomor 102 Tahun 1999, serta SE Rektor No R/616/A.10/ XII/2005 tentang ketertiban mahasiswa di kampus. Isinya antara lain tentang; penyeragaman berbusana mahasiswa/i yang mengikuti perkuliahan di UAD yang dikatakan harus “Islami�. Padahal konsep ini sendiri belum pernah disosialisasikan kepada mahasiswa.

Sweeping dan pengusiran dilakukan oleh pihak keamanan kampus dan dosen terhadap mahasiswa yang melanggar isi peraturan ini, 8-10 Januari 2007.

Menanggapi dua kebijakan ini, FMN UAD yang tergabung dalam Forum Peduli UAD (FPU), tanggal 11 2007, melakukan aksi penggalangan tanda tangan terkait tindakan pengusiran mahasiswa setelah pemberlakuan aturan tersebut. Aksi ini menuntut dibekukannya SK Rektor No 102/A/10/XII/tahun 99 tentang Ketertiban Mahasiswa di Kampus. Aksi digelar di Kampus I UAD (Fak. Ekonomi, Fak.Psikologi dan Fak. Agama Islam) serta diikuti 30 orang massa aksi dan berhasil menggalang 300 tanda tangan yang menyatakan dukungan menolak pemberlakuan aturan ini. Massa mahasiswa sangat antusias menyambut aksi ini, mereka juga sangat mengharapkan ada aksi lanjutan berupa hearing d e n g a n Rektorat ataupun demonstrasi.

Tanggal 12 Januari 2007, FMN mengadakan aksi pembagian selebaran di Kampus II UAD (Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fak. Hukum dan Fak. Sastra). Mengingat, di Kampus II belum diterapkan aturan ini. Aksi ini mendapat tanggapan dari BEM Universitas dan juga birokrasi, yang menganggap organisasi yang tergabung dalam Perlawanan 17

FPU adalah organisasi yang berbahaya.

M e n i n d a k l a n j u t i perkembangan di UAD Jogja, FMN Jogja segera mengadakan pertemuan dengan beberapa ormas seperti HMI, KAMMI, SMI dan JADDA, 26 Januari 2007. Dari diskusi kemudian dikupas masalah yang ada di UAD sesungguhnya terkait dengan konflik antara Muhammadiyah dan kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menempati pos birokrasi di kampus UAD. Menurut informasi, Pengurus Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan SK kepada seluruh kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk melakukan “pembersihan” unsur-unsur PKS di kampus-kampus Muhammadiyah.

Pihak kampus UAD juga sudah melakukan pembersihan terhadap dosen-dosen yang bukan Muhamadiyah. Sudah 3 (tiga) dosen yang dicopot dari UAD. Bahkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) telah dilaksanakan Tes Potensi Akademik (TPA) untuk mahasiswa. Beberapa Pertanyaan dalam TPA antara lain; anda ikut organisasi apa, orang tua anda tergabung dalam partai politik apa, dsb. Intinya, untuk mengetahui tentang latar belakang politik mahasiswa itu. Karena untuk ke depan, mahasiswa yang boleh menjadi pengurus BEM, HMJ atau lembaga intra kampus UAD adalah orang yang lolos TPA ini.

Tentang pelarangan berdirinya ormas mahasiswa di UAD, pihak rektorat juga punya alasan bahwa setiap mahasiswa yang masuk UAD secara otomatis tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Untuk itu mahasiswa harus menurut. Kampus juga beralasan bahwa UAD adalah rumah kami (Muhammadiyah), maka semua yang ada di UAD (civitas akademika) harus melaksanakan aturan Muhammadiyah.

Selama ini ormas yang ada di UAD juga beranggapan bahwa IMM adalah musuh mahasiswa, padahal mereka sebenarnya korban kebijakan kampus yang tidak demokratis. Artinya, IMM tetap merupakan sekutu yang perlu digandeng. Apalagi IMM sendiri mengalami perpecahan akibat kebijakan kampus yang dilahirkan. Dari diskusi ini, kemudian disepakati untuk merumuskan beberapa agenda yaitu : 1). Menggandeng IMM untuk menyikapi masalah ini, 2 ) .

Penggumpulan data tentang UAD

terkait SK-SK yang dikeluarkan kampus UAD, 3 ) . M e m b u a t pernyataan sikap bersama kemudian melakukan propaganda luas di tinggkat cabang terkait masalah UAD, dan 4). Melakukan aksi massa untuk menyikapi persoalan di UAD. FMN UIN SUKA Tuntut Pemenuhan Hak-hak Mahasiswa Terus naiknya biaya pendidikan seperti SPP dan DPP tanpa diimbangi pelayanan dan pemenuhan fasilitas yang layak bagi mahasiswa membuat gerah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Jogjakarta.

Berangkat dari persoalan ini, FMN UIN Suka menggelar aksi massa di kampus UIN Suka, 19 Januari 2007 yang diikuti sekitar 34 orang massa aksi. Aksi ini bertujuan mengkampanyekan secara luas kepada seluruh mahasiswa tentang pentingnya pemenuhan hakhak demokratis mahasiswa oleh pihak kampus.

Menolak DPP, Menolak Kenaikan SPP, Menuntut disediakannya fasilitas penunjang pendidikan (komputer, internet, lab. MIPA), Pelibatan Mahasiswa dalam setiap pengambilan Kebijakan di kampus dan Menuntut diberikannya dispensasi atas keterlambatan pembayaran adalah tuntutan konkret yang diajukan kepada pihak Rektorat agar segera dipenuhi.

Aksi yang dimulai tepat pada pukul 09.00 di tangga demokrasi dengan berorasi. Sebelum menuju Gedung rektorat massa aksi mendatangi Fakultas Tarbiyah dan Syariah juga Fakultas Adab untuk mengkampanyekan tuntutantuntutan yang diusung. Sampai di gedung Rektorat, tim negosiator yang sudah ditunjuk berusaha melakukan negosiasi agar massa aksi bisa berdialog langsung dengan pihak Rektorat untuk menyampaikan tuntutan. Namun usaha ini urung terlaksana karena Rektor sedang ada rapat di LPM. Meski tidak berhasil menemui pihak rektorat massa aksi tetap melakukan orasiorasi dan mengakhiri aksi dengan tertib Mahasiswa UPI Bandung Tolak “Jalur Khusus”.

Jalur khusus, telah menjadi praktek komersialisasi pendidikan yang sedang ngetrend di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini pun menuai protes dari mahasiswa, tak terkecuali bagi mahasiswa Universitas

Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang kini telah berstatus PTN BHMN. Bersama dengan BEM UPI, FMN menggelar aksi bersama menolak pelaksanan jalur khusus bagi mahasiswa angkatan 2006, 15 Januari 2007. Jalur Khusus dinilai berimbas pada praktek-praktek pungutan liar dan diskriminasi status antara mahasiswa reguler dan mahasiswa jalur khusus. Aksi yang diisi dengan orasi dan teatrikal yang menggambarkan dampak komersilaisasi pendidikan, berlangsung dengan penuh semangat dan melibatkan 150 orang massa aksi.

Aksi ini dibuka pukul 09.00 WIB di depan gedung Rektorat.

Setelah cukup lama melakukan aksi di depan gedung rektorat tanpa mendapatkan kepastian, aksi dilanjutkan ke Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FBBS). Di sini massa aksi kembali berorasi untuk menyampaikan aspirasinya. Selain menolak jalur khusus yang kental dengan praktek komersialisasi, orasi juga menuntut segera dipenuhinya hak-hak demokratis mahasiswa lainnya. Seperti juga pihak rektorat, dekanat FBSS pun tidak bisa memberikan kepastian mengenai status jalur khusus tersebut. Kecewa dengan jawaban yang diberikan, massa aksi berkomitmen untuk tidak melakukan registrasi selama permasalahan jalur khusus tidak di tuntaskan oleh pihak rektorat hingga dekanat. Massa aksi kemudian membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi ini sendiri cukup mendapat respon dari mahasiswa yang lain. Terlihat dari banyaknya mahasiswa yang menyaksikan aksi bahkan ada beberapa yang ikut masuk dalam barisan aksi.

Paska aksi, muncul lontaran dari sejumlah dosen yang menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan aksi tersebut adalah “komunis”.

Meskipun telah terklarifikasi, hal ini menunjukkan betapa belum demokratisnya kampus yang masih mengekang kebebasan berpendapat dari mahasiswa.

Dualisme Rektor di Undar Jombang, mahasiswa menjadi Korban Universitas Darul Ulum (Undar) adalah kampus swasta Perlawanan 18

besar di Jombang, berada dibawah naungan Yayasan Darul Ulum.

Memiliki letak Geografis yang strategis, berlokasi di tengahtengah kota bersebelahan langsung dengan jalan provinsi dan jalan umum menuju pusat pemerintahan.

Memiliki 7 fakultas (psikologi, hukum, teknik, pertanian, ilmu sosiologi dan pemerintahan, ekonomi, dan Kejuruan Ilmu Pendidikan) dengan jumlah mahasiswa mencapai 2.000 (dua ribu) orang pada tahun 2000.

Pada akhir tahun 2000, kondisi kampus memanas karena dualisme rektor akibat konflik yayasan.

Gus Dur dan Gus Mujib sama-sama menjabat menjadi rektor sesuai dengan dua SK berbeda dari pihak Dikti dan Kopertais. Dampaknya, selain merosotnya jumlah mahasiswa hingga mencapai 50 persen pada tahun 2006, juga tidak terpenuhinya hak-hak mahasiswa.

Gedung-gedung perkuliahan tidak terawat, jadwal kuliah menjadi tidak teratur, dosen sering tidak masuk dan tidak ada kejelasan siapa yang berhak mengeluarkan ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya.

Ketidakpastian status Undar ini menuai protes dari kalangan mahasiswa. BEM fakultas yang membentuk tim 8 mencoba menuntut agar status pimpinan di Undar diperjelas dengan hanya melegitimasi satu Rektor. Namun upaya yang dilakukan oleh tim 8 ini tidak mampu bertahan karena di indikasikan hanya bertujuan memenangkan salah satu rektor saja. Sementara FMN sendiri juga melakukan usaha dengan menggelar kampanye secara luas agar permasalahan di Undar ini segera diselesaikan, baik oleh kampus Undar sendiri maupun oleh pihak pemerintah Kabupaten.

Salah satu kegiatan kampanye massa dilakukan bertepatan dengan momentum peringatan Hari HAM Internasional 2006. Diskusi terbuka digelar dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di kampus dilanjutkan penggalangan petisi menuntut upaya penyelesaian dualisme kepemimpinan di Undar secepat mungkin. Kampanye massa juga dilanjutkan dengan mendatangi Pemkab Jombang menuntut hal yang sama. Upaya ini menunjukkan hasil ketika Pemkab bersedia memenuhi tuntutan dengan menggelar mediasi mempertemukan kedua pihak yang berselisih agar persoalan dualisme di Undar ini berakhir.

BANJIR Belantara Beton itu Menjadi Kolam Renang Raksasa “wajah lusuh ibu-ibu kaget dan bingung, sontak sang suami dengan terburu-buru memindahkan perabot dan barang berharga lainnya serta para pemuda yang terus mengingatkan warga agar segera mengosongkan rumahnya. Sore itu di kampung melayu berubah seperti pasar perabot dadakan di atas kolam renang raksasa...�

J

akarta kebanjiran! Lebih dari 300 ribu manusia menjadi penggungsi, lebih dari 46 nyawa melayang, korban luka ringan dan berat tak terhitung jumlahnya. Jakarta Timur, Kampung Melayu, Bidaracina, BaleKambang, Cawang, Cililitan, Pasar Rebo, Makasar, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara dan Cakung adalah derah terparah terendam banjir.

Jakarta Porak poranda Hujan yang mengguyur kota Jakarta selama tiga hari di akhir Januari 2007 cukup membuat Jakarta porak poranda. Lebih dari 2000 rumah hanyut dan rusak berat akibat banjir. Kedinginan, terseret arus hingga tersengat aliran listrik adalah penyebab jatuhnya korban jiwa. Menyusul berbagai macam penyakit yang menghinggapi para korban banjir.

Kota metropolitan bernama Jakarta yang begitu angkuh dengan gedung-gedung pencakarlangitnya berubah menjadi kolam renang yang begitu luas sejauh mata kita memandang.

Air yang mengalir deras menuju kubangan Jakarta membuat aktivitas di seluruh kota lumpuh total. Sungai Ciliwung seperti mengamuk dan menebarkan

ancaman bagi rumah dan warga di sekeliling bantaran kali. Seluruh warga dikagetkan karena air tibatiba naik hingga ukuran dada orang dewasa dan dengan cepat merangsek menuju atap-atap rumah. Memang banjir bukan hal baru bagi warga Jakarta, namun banjir kali ini boleh dibilang salah satu banjir besar setelah tahun 2002. “Di sini kalau hujan ya banjir, tapi tidak separah sekarang ..� tutur bu Kokom, perempuan setengah baya warga Kampung Melayu.

Meluapanya air di 13 aliran sungai yang terdapat di Jakarta memaksa warga meninggalkan pekerjaannya. Bahkan warga di daerah yang tidak terkena banjir pun tidak dapat melakukan aktivitas kesehariannya, karena daerah sekelilingnya dikepung oleh banjir yang membuat putus jalur tramsportasi yang hendak dilalui.

Tidak ada yang bisa dilakukan oleh warga kecuali mencari tempat yang aman sambil menunggu datangnya bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Keterlambatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah semakin menambah penderitaan para korban, karena mereka harus menunggu dalam keadaan basah kuyup dan perut yang lapar. Sehingga ketika bantuan datang tak ayal semua korban berebut saling mendahului untuk m e n d a p a t k a n makanan. Poskoposko kemanusiaan yang didirikan tidak lepas dari serbuan para korban banjir ini.

Tidak hanya perumahan, toko-tokopun ikut terendam banjir

Sejarah Banjir Ibukota Sejarah banjir di Jakarta adalah sebuah cerita yang Perlawanan 19

sudah terjadi jauh sebelum bangsa ini merdeka. Tanggal 19 Februari 1918, Jakarta yang pada waktu itu masih bernama Batavia memulai tradisi banjirnya. Daerah yang 40 persennya berada di bawah permukaan air laut tersebut, diterjang banjir yang hebat. Hingga kemudian Gubernur Jendral Belanda yang berkuasa mendatangkan para

berharga dalam menyelesaikan persoalan banjir. Tapi semua itu berubah ketika rejim Orde Baru memulai pembangunanpembangunan gedung-gedung pencakar langit dan perumahan mewah sehingga membuat daerah resapan berkurang. Dan hasil yang kita tunai kemudian adalah bencana

Institut Tehnologi Bandung (ITB) memaparkan bahwa ditilik dari faktor hujan, siklus lima tahunan tidak benar. Iklim dan cuaca memiliki beragam parameter yang bersifat global, regional dan lokal. Parameter itu antara lain, suhu udara, suhu air laut, tekanan udara, kelembaban udara, arah angin dan kecepatan angin. Mereka menegaskan ada faktor lokal yang non linier, Dok PP-FMN r a n d o m , chaos y a n g menyebabkan prilaku iklim bisa dikatakan memiliki siklus tertentu. Ditambah pula dengan percepatan perubahan iklim akibat pemanasan global yang didorong oleh aktivitas menusia sejak revolusi hijau. Aktivitas tersebut mengakibatkan semakin tebalnya lapisan gas-gas rumah kaca seperti CO2 yang bersifat merangkap panas. Pemanasan bumi inilah yang membuat pergeseran cuaca, sehingga cuaca tidak teratur. (Kompas 14 Feb 2007). Artinya, secara ilmiah setiap tahun akan mempunyai cuaca berikut variannya yang selalu Banjir yang sempat menggenangi Jakarta melumpuhkan aktivitas perekonomian warga seperti terlihat di berbeda. Sehingga tidak perempatan Matraman tepat jika banjir besar yang terjadi tahun ini akibat ahli planologi (tata ruang kota) dan banjir yang terus terjadi hampir siklus lima tahunan. ahli drainase atau perairan untuk setiap tahun hingga saat ini.

Pemerintah juga menata Batavia dan mengusir banjir. mengatakan bahwa banjir di Jakarta Dipanggilah Van Breen, ahli Bukan Siklus, Sampah atau disebabkan oleh banyaknya sampah tata kota dalam pertemuan Kampung Kumuh di Bantaran d a n m a s y a r a k a t u r b a n y a n g gemeenteraad Batavia (baca:DPRD). Sungai membangun rumah di bantaran Dalam pertemuan tersebut, Lantas bagaimana kondisi sungai. Di tambah belum rampungya dibicarakan tentang penanganan sekarang? Pakar tata kota, perairan pembangunan banjir kanal timur banjir dan korban banjir. Hasilnya, s a m p a i p a w a n g h u j a n s e m u a yang akan mengalirkan air untuk dibuatlah tim penanganan korban mengeluarkan analisa tentang mencegah banjir. Sekali lagi ini banjir dengan melakukan banjir. Berbagai kalangan ramai hanyalah alasan klasik yamg setiap pembangunan kanal-kanal yang memperdebatkan masalah banjir, tahun diungkapakan namun tidak sampai sekarang masih kita mengeluarkan berbagai macam pernah di ikuti oleh tindakan nyata temukan serta drainase (selokan) argumen, dugaan dan menawarkan untuk menyelesaikan problem ini. untuk segera mengarahkan air ke solusi atas persoalan banjir. Pawang Statemen itupun baru muncul ketika lautan dan daerah-daerah resapan hujan-pun tak ketinggalan berusaha banjir sudah berjalan beberapa hari. air (salah satunya membiarkan rawa- menghentikan hujan dengan segala Tidak hanya pakar atau rawa sebagai tampungan air). macam jurus dan jampi-jampi, toh pemerintah yang saling lontar Dengan tata kota yang banjir tidak peduli dan tetap pendapat, para wargapun angkat mantap disertai saluran-saluran air, menerjang Jakarta. Siklus lima bicara ketika ditemui responden persoalan banjir di Batavia bisa tahunan, seperti di ungkapkan PERLAWANAN, m e r e k a d e n g a n ditangani dan beberapa tahun Gubernur Jakarta Sutiyoso begitu sederhana mengatakan bahwa kemudian banjir tidak lagi menjadi d i p u j a s e b a g a i a k t o r u t a m a Jakarta tidak seperi dulu lagi, persoalan bagi warga. Menilik penyebab terjadinya banjir tanpa sekarang sudah dipadati gedungsejarah tersebut, warga pribumi mampu dijelaskan secara lebih gedung tinggi tanpa menyisakan waktu itu tidak perlu lagi khawatir ilmiah. daerah kosong sebagai resapan air. terhadap ancaman banjir. Artinya, Mitos banjir lima tahunan ini Perkantoran dengan bangunan kota Jakarta pernah punya sejarah tentu saja tidak benar. Para ilmuwan menjulang tinggi berjibun, hotelPerlawanan 20

hotel berbintang tumbuh subur serta pembangunan apartemen menunjukkan grafik yang meningkat.

Semua bangunan megah tersebut berbahan beton yang kedap air.

Sementara daerah-daerah resapan air seperti taman-taman kota dan rawa-rawa mulai menyusut dan beralih fungsinya. Hanya sungailah satu-satunya tempat bagi berjalannya air. Sementara kita kita tahu, hampir seluruh sungai di Jakarta mengalami pendangkalan dan dipenuhi dengan sampah. Jadi wajar jika musim hujan tiba tidak ada tempat untuk penahan dan pengalir air kecuali sungai dan perkampungan warga. Dan Jakarta yang merupakan belantara beton kemudian menjelma menjadi kolam renang raksasa.

Pemerintah Tak Tahu Malu Hampir seminggu kota yang populasinya mencapai 10 juta jiwa tersebut terendam banjir. Kota yang hampir tak menampakkan tanah “telanjang” itu mengalami kelumpuhan ekonomi. Aktivitas produksi warga sehari-hari harus ditunda dulu. Tidak hanya alat-alat untuk bekerja mereka yang hanyut, akses jalan serta sarana tranportasi tidak lagi berfungsi. Kereta api, telepon, listrik dan beberapa pabrik mengalami nasib serupa, hingga para sopir harus merelakan untuk tidak bisa bekerja. Dari data yang kita olah dari berbagai sumber, kerugian banjir di Jakarta ditaksir lebih dari 4 trilliun rupiah. Angka yang cukup fantastis di tengah kesulitan ekonomi di negeri ini. Bagi mereka yang punya penghasilan di atas rata-rata, perusahaan atau BUMN masih bisa tersenyum lebar kerena masih punya cadangan dana atau bisa mendapatkan asuransi.

Bagaimana dengan warga Jakarta yang menggantungkan hidupnya dengan gaji pas-pasan, atau juga industri rumah tangga dengan modal yang kecil? Kalaupun punya tabungan, pasti akan ludes untuk hidup keseharian selama di pengungsian.

Kesengsaraan warga tidak hanya ketika rumahnya rusak berat dan hanyut, alat-alat untuk kerja p r o d u k s i y a n g raib, c a d a n g a n makanan pun basah dan tak bisa diolah lagi. Tidak cukup seperti itu, korban yang tinggal di tenda-tenda pengungsian pada hari pertama harus terima hanya mendapatkan

sebungkus nasi untuk satu keluarga.

Bahkan di tempat lain yang terkena banjir cukup parah, rata-rata satu RT hanya mendapat 20 dus mie instan yang dibagikan untuk kurang lebih 150 kepala keluarga. Artinya, dalam sehari satu bungkus mie instan harus mengusir rasa lapar sekeluarga. Demikian juga dengan minimnya parahu karet untuk melakukan evakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah.

Bahkan di daerah Rawa Buaya, Jakarta Barat, seorang warga meninggal dunia karena terlambatnya sarana evakuasi ke layanan kesehatan setempat.

Lambannya penyelamatan dan buruknya penanganan terhadap korban dan pengungsi itulah yang menyebabkan satu per satu korban berjatuhan. Kedinginan karena basah kuyup dan tidak segera mendapatkan pakaian ganti atau selimut, kelaparan karena kekurangan bantuan makanan atau terpaksa terjun ke banjir dan akhirnya tersengat listrik karena lambannya evakusi, adalah kenyataan yang menyebabkan semakin banyak nyawa melayang.

Aksi protes secara spontan maupun terpimpin mulai bertumbuhan. Di beberapa tempat, warga secara langsung menyerbu posko-posko yang didirikan pemerintah baik lewat kecamatan ataupun di RT/RW. Bahkan saking kecewanya warga terhadap penanganan yang diberikan pemerintah, di beberapa tempat sempat terjadi penolakan atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa aksi protes yang terorganisir juga mulai berdatangan di gedung Dewan maupun kantor gurbenur DKI Jakarta. Pada prinsipnya warga menuntut pemerintah untuk memperhatikan warga korban banjir dan bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami warga akibat banjir. Tradisi banjir yang tak kunjung usai dan lambannya pemerintah dalam menangani banjir dan korban banjir membuat kepercayaan warga Jakarta terhadap pemerintah menurun drastis.

Ditengah situasi demikian, pemerintah justru “saling tuding” siapa yang paling bertanggung jawab, Jakarta atau Jawa Barat.

Sementara tumpukan sampah masih menggunung di jalan-jalan, lorong-

lorong dan bantaran sungai. Rumahrumah yang hancur, pengungsi yang tak terurus dan masih seringnya terjadi banjir susulan yang membuat warga harus berkalikalijuga membersihkan rumah. Hal ini menunjukkan betapa tidak becus dan tak tahu malunya pemerintah dalam menangani banjir dan korban banjir. Situasi ini berbanding terbalik dengan kejadian banjir tahun 1918.

Warga waktu itu bahu-membahu memberikan bantuan bagi korban banjir. Bahkan sebelum itu telah dibentuk smerofont, sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu korban banjir yang didirikan tahun 1916 diketuai oleh De Nijs Bik. Pertanyaannya, apa bedanya dengan 89 tahun yang lalu? Apa bedanya Jakarta setelah merdeka? Menangani banjir dibutuhkan energi dan dana yang tidak sedikit, dibutuhkan lintas keilmuan, lintas departemen, lintas anggaran, lintas teritorial dan yang lebih penting kemauan serius dari pemerintahan pusat dan daerah.

Mampukah pemerintah berbenah untuk bekerja lebih serius untuk menangani banjir yang menyapa Jakarta setiap tahunnya. Jika penanganan banjir dan korban banjir tidak menunjukkan grafik yang positif, maka kemerdekaan patut dipertanyakan dan tidak salah jika ada kalimat “ tidak ada bedanya Jakarta sekarang dengan Jakarta di jaman kolonial Belanda “

Data Kerugian Banjir Jabodetabek Kerugian : 4,699 Trilyun tersebar di sektor ekonomi: 2 Trilyun Kerusakan Rumah: 1,7 Trilyun Termasuk juga: 5 i n d u s t r i (Elektronika, Telematika, Otomotif, Makanan, Kimia) Korban jiwa: Lebih dari 80 orang ( Jakarta 48, Jawa Barat 19, Banten 13) Korban penyakit: Diare 670, DBD 16.803, Leptospirosis 4, ISPA 6.368, Penyakit kulit 2.632 Rumah hanyut dan rusak: Jakarta Timur 1500, Kampung melayu 72, Bidaracina 16, BaleKambang 15, Cawang 51, Cililitan 10, Pasar Rebo 14, Makasar 49, Cipinang besar Selatan 50, Cipinang besar utara 3, Cakung 85Sumber : Harian Kompas dan Koran Tempo 12,13, 14, 15 Februari 2007 Perlawanan 21

FMN Peduli Korban Banjir Jakarta Banjir yang melanda Jakarta begitu mengundang perhatian seluruh masyarakat. Tidak terkecuali FMN Cabang Jakarta yang tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi memberikan pelayanan kepada para korban banjir Jakarta. Salah satu bentuk kongkret pelayanan yang diberikan adalah dengan segera mendirikan posko-posko penanggulangan banjir di seluruh kampus yang terdapat anggota FMN, dengan tugas pokok memobilisasi tenaga untuk membantu proses evakuasi dan pengungsian korban serta melakukan penggalangan bantuan yang akan di berikan kepada para korban. Anggotaanggota FMN UIN Syarif Hidayatullah, FMN Tunas Patria, FMN Unsat dan FMN Univ. Pamulang langsung terlibat aktif dalam penanganan banjir yang terjadi di sekitar kampus dan di pemukiman warga yang terkena banjir.

FMN Tunas Patria bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kampus Tunas Patria melakukan penggalangan dana di depan kampus Tunas Patria Pomad mulai tanggal 4 Februari 2007. Selain melakukan penggalangan dana, tenaga yang tersedia juga di bagi untuk terlibat dalam pendistribusian bantuan berupa bahan-bahan makanan seperti mie, biskuit, air bersih dan air mineral, susu dan juga pakaian layak pakai. Pendistribusian bahan bantuan ini hingga ke daerah Tanah Abang dan Pejaten Jakarta Timur.

Di Cengkareng Jakarta Barat, FMN kampus Unsat bekerja sama dengan Wamapala dibantu oleh beberapa alumni Unsat, membuka Posko kemanusiaan Mahasiswa Unsat Peduli sejak tanggal 3-11 Februari 2007. Koordinasi yang dilakukan membuat kesepakatan untuk membagi tim menjadi tiga yaitu; tim evakuasi, tim penggalangan bantuan dan tim yang khusus mengatur bantuan di tempat atau lokasi pengungsian. Sasaran dari posko ini adalah daerah Bojong, Rawa Buaya, Pedongkelan dan Kampung Duri Jakarta Barat yang termasuk daerah dengan status parah. Namun upaya ini tidak berjalan mudah, fakta lapangan menunjukkan kondisi yang terjadi lebih buruk. Masih banyak warga yang bertahan di atap-atap rumah

sehingga mengharuskan tim ini merubah strategi dengan menyalurkan bantuan langsung warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Menyusuri genangan air dengan kedalaman hingga 2 meter harus dilakukan tim ini meskipun hanya berbekal pelampung tali dan rakit sederhana yang dibuat oleh warga.

Pada hari pertama banjir warga sebenarnya sudah di evakuasi.

Namun warga kecewa dan memilih kembali ke rumah masing-masing di karenakan buruknya pelayanan yang di berikan oleh pemerintah. Para korban hanya di tempatkan di pinggir jalan atau tempat aman kemudian di tinggalkan tanpa di berikan bahan makanan untuk bertahan hidup. Akhirnya para korban memilih kembali dan bertahan di rumah dengan sisa-sisa bahan makanan yang sempat mereka amankan sebelum banjir menerjang.

Hingga sekarang ketika air telah surut, anggota FMN Jakarta masih berupaya memberikan pelayanan dengan membantu membersihkan rumah-rumah warga yang digenangi lumpur dan tumpukan sampah.

FMN Medan Bantu Korban Banjir Langkat, Sumatera Utara Bencana seolah tidak kunjung berhenti di negeri kita.

Belum hilang dari ingatan kita ketika tsunami di Aceh menelan ratusan ribu korban meninggal dunia, kini bencana banjir kembali melanda hampir di seluruh wilayah Sumatera termasuk Aceh. Hingga akhir Desember 2006, banjir yang telah berlangsung selama tiga pekan di seluruh wilayah Sumatera telah menelan korban 115 jiwa. Di antaranya 12 orang terseret banjir di Kabupaten Langkat dan 25 orang meninggal di Mandailing Natal (Sumut), dan 77 orang meninggal saat banjir dan longsor di Nanggroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara salah satu daerah yang dterjang banjir akhir tahun 2006 lalu mengundang perhatian serius bagi kita. Hampir seluruh pelosok dilanda luapan air dan lumpur. Di kecamatan Besitang misalnya, Desa Sekoci, desa Sejambu, Bukit Mas (Arasnapal kanan dan Arasnapal kiri, Pante

Tekong dan dusun Kodam bawah) merupakan daerah yang paling parah terkena banjir. Kerusakan di Bukit Mas yang terdiri dari 10 dusun tergolong parah karena telah menghancurkan total rumah dan fasilitas umum. Tercatat 67 rumah rusak di Arasnapal kiri dan 73 rumah rusak di Arasnapal kanan. Karena saking parahnya dua desa ini bagaikan “desa hilang dari peta�.

Kondisi masyarakat korban banjir sangat memprihatinkan.

Mereka kekurangan kebutuhan pokok berupa beras dan sayur mayur pengganti makanan instant yang didapat dari bantuan. Kondisi kesehatan yang setiap hari menurun akibat berbagai serangan penyakit. Disamping itu masyarakat di daerah Asnapal kiri mengalami ketakutan dan trauma luar biasa untuk kembali ke dusunnya karena sungai melebar akibat gerusan air hingga memakan perkampungan warga. Sementara disisi lain penanganan serius pemerintah untuk menyelesaikan persoalan warga akibat bencana ini begitu lamban.

Hingga akhirnya masyarakat-pun melayangkan surat pengaduan kepada pemerintah berkenaan dengan hilangnya tempat tinggal mereka dengan harapan pemerintah bisa memmberikan bantuan berupa penyediaan tempat tinggal beserta lahan garapan.

Abdikan diri Melayani Rakyat Daerah yang menjadi sasaran kegiatan pelayanan massa korban banjir terletak di desa Bukit Mas, Kec. Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dapat ditempuh kira-kira selama 5-6 jam perjalanan dari kota Medan dengan menggunakan bus yang terbatas, hanya 2 kali dalam satu hari. Desa Bukit Mas ini juga cukup jauh dari pusat kota yaitu Kota Stabat.

Daerah tersebut merupakan dataran rendah dari Bukit Barisan, Berbatasan langsung dengan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser), Hutan di daerah tersebut sudah gundul “ditebang� dan dijadikan areal Tanaman Hutan Industri (THI) yang ditanami kelapa sawit (Perkebunan). Daerah tersebut dilintasi sungai besar yang bermuara ke laut. Kondisi tanah termasuk tanah berlumpur hingga cocok digunakan untuk sawah tanaman padi, namun belum Perlawanan 22

memiliki sistem irigasi yang bagus karena terbatas dalam sumber daya.

Fasilitas umum untuk desa ini belum memadai, Puskesmas tidak tersedia, masyarakat harus menempuh jarak kira-kira 1 km sampai desa Sekoci yang memiliki fasilitas Puskesmas. Sedangkan sekolah hingga laporan ini disampaikan sudah dapat digunakan kembali walau belum sepenuhnya bagus, belajar masih dilantai tanpa meja, sebab kondisi kursi-kursi sekolah sebagian besar

Kegiatan penggalangan dan pelayanan dilanjutkan oleh FMN Cabang Medan bersama KASS-PALA (Komunitas Studi Sosial dan Pencinta Alam) di kota dan langsung terjun kelapangan untuk menjalankan beberapa pekerjaan pelayanan massa di desa. Untuk penggalangan dana di kota kita menyediakan pusat informasi bertempat di Sekretariat FMN Cabang Medan, Jl. Bahagia No. 39 Padang Bulan–Medan (Kode Pos; 20156) & Posko Utama: Jl. Dr. Sofyan No. 1 Kampus USU Medan.

Menjalankan kegiatan penggalangan

Banjir yang melanda hampir seluruh Jakarta mengakibatkan kemacetan dimana-mana seperti di perempatan Matraman

rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi.

Sejak kejadian banjir di Langkat, FMN Cabang Medan langsung mengadakan kegiatan penggalangan bantuan korban bencana. Mencoba menghubungkan kegiatan penggalangan dana ini kepada seluruh Cabang FMN yang ada melalui Pimpinan Pusat FMN. Sementara di Medan juga mengupayakan pembentukan posko bersama. Pada awalnya FMN menggalang aliansi dalam satu posko bersama “Posko Kemanusiaan untuk Bencana Alam Langkat�, 9 elemen organisasi bergabung di posko ini.

Namun dalam perjalanannya posko kemanusian dibubarkan kerena beberapa organisasi kemasyarakatan memanfaatkan kegiatan posko sebagi pilot projek untuk menurunkan anggaran dari founding ke organisasi.

dana di persimpangan, tepatnya di kampus USU yaitu di Simpang Sumber, dimulai pada tanggal 22 Januari sampai 27 Januari 2007.

Dana yang berhasil digalang mencapai Rp. 700.000,-. Sementara juga mendapat beberapa pakaian bekas berasal dari warga simpang yang bersimpati terhadap aksi tersebut. Bantuan juga diterima dari kiriman FMN Cabang Malang dan Bandung sebesar Rp 800.000. Dalam perkembangannya bantuan semakin banyak berdatangan hal ini terkait dengan usaha kita selalu mempropagandakan kondisi korban di Langkat.

Untuk mendistribusikan bantuan dan melakukan kegiatan pelayanan, kita langsung mengirimkan beberapa tenaga relawan ke lapangan. Pengiriman pertama sebanyak 8 orang relawan datang dengan membawa

peralatan berupa tenda, matras, terpal, lampu ting, peralatan masak, bendera (FMN dan KassPala), Poster dan Spanduk. Di lanjutkan pengiriman kedua, yang berangkat adalah Hendro (BPC FMN), Roly (FMN Kampus UNIMED) dan 4 orang dari KassPala; Jonathan, Fikri, Sumandhar dan Yan Petra. Keberangkatan dari Medan Menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan menumpang Bus (membawa perlengkapan).

Selanjutnya pengiriman ketiga tanggal 26 Januari 2007 sebanyak 11 orang pekerja massa, 6 orang dari FMN; Ayunda (Kampus IAIN), Liza (Kampus IAIN), Roly Padlan (Kampus UNIMED), Firdaus Marbun (Kampsu USU), Hari Ginting (Kampus USU) dan Benson A. Kaban (BPC FMN), sedangakan dari Kass-Pala; Hariman (USU), Haris King (USU), Hery (USU), Maja (USU), Nezer Antro (USU). Logistik yang mampu dikumpulkan berupa pakaian kain 12 kardus, beras 100 kg, gula pasir, minyak tanah, sayurmayur, telur, bawang, cabe, tomat dan bantuan dana yang ada diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok lainnya. Secara umum kegiatan yang dilakukan mencakup tiga hal: 1) Menyalurkan bantuan kepada warga, 2) Melakukan Investigasi diseluruh lokasi bencana, 3) Berinteraksi dengan warga dengan metode wawancara dan melakukan propaganda tentang arti penting menuntut pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak warganya.

Kondisi terakhir Desa Bukit Mas, termasuk keseluruhan daerah yang terkena banjir hampir belum tersentuh oleh tindakan kongkrit dari pemerintah. Sarana pendidikan difungsikan kembali atas inisiatif masyarakat. Namun hanya berjalan ala kadarnya disebabkan fasilitas penunjang seperti buku bacaan maupun alat tulis yang terbatas, tempat duduk dan meja belajar dalam kondisi tidak layak pakai.

Sementara banyak diantara siswa tidak mengenakan seragam sekolah akibat terendam atau rusak di landa banjir. Rumah yang hancur total, seperti dusun Arasnapal Kanan, Arasnapal Kiri dan Pante Tekong juga sama sekali belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah, misalnya bantuan perbaikan atau pembangunan rumah.

Perlawanan 23

SOLIDARITAS INTERNASIONAL Menguatkan Lagi Perjuangan dan Solidaritas Internasional Melawan Imperialisme Dominasi imperialisme di berbagai belahan dunia telah melahirkan kebangkitan gerakan massa di dunia.

Penting bagi gerakan massa demokratis di Indonesia bersama dalam perjuangan dan solidaritas internasional melawan imperialisme Lagi, Mahasiswa dibunuh militer Amnesti Internasional dan PBB Juga workshop tentang persiapan Arroyo untuk menghentikan tindakan aksi menentang pertemuan G-8 di Kekejaman rejim fasis Arroyo pembunuhan. Bahkan pembunuhan Jerman, pelajaran dari kebangkitan kembali memakan korban. Kali ini Alcantara terjadi ketika reporter gerakan pemuda di Prancis dan seorang pimpinan Liga Mahasiswa khusus PBB tentang Extrajudicial Yunani serta tentang perang agresi Filipina (LFS) juga anggota Asian Killings, Philip Alston tengah berada imperialis di Timurtengah. Disamping Student Association (ASA), Farly di Filipina untuk meliput. Menyikapi itu akan dilaporkan country report Alcantara II, 2 3 T a h u n t e w a s hal ini FMN telah mengeluarkan dari masing-masing negara. ditembak. Alcantara ditembak 5 kali pernyataan sikap solidaritas dan Selanjutnya Konfrensi akan ditutup di bagian kepala di daerah menggalang petisi dari berbagai dengan deklarasi bersama.

Mercedes, Camarines Norte di Bicol, o r m a s d i d a l a m n e g e r i u n t u k Masih dari Belanda, ILPS juga akan Filipina, 16 February 2007 malam. memberikan solidaritas atas mengadakan ICC Meeting untuk Tembakan terjadi saat dia bersama kematian Alcantara. menindaklanjuti pertemuan ICC gurunya sedang mengendarai setahun sebelumnya dan sepeda motor. Namun gurunya tidak ILPS World Peoples Youth mempersiapkan agenda Sidang mengalami luka-luka.

Confrence (WPYC) Umum ILPS ke 3 pada November Alcantara adalah korban Komisi Studi Pemuda ILPS 2007. Acara ini akan berlangsung terakhir dari 800 korban akan mengadakan World Peoples 28-29 Maret 2007. Sebelumnya, pembunuhan e x t r a j u d i c i a l Youth Confrence (WPYC) a t a u akan diadakan Permanent People (extrajudicial killings) di Filippina dan Konferensi Pemuda Sedunia, 2-4 Tribunal, 21–25 Maret 2007. Agenda y a n g k e 7 ( t u j u h ) d a r i s e k t o r Maret 2007 di NH Hotels ini membahas khusus soal kejahatan pemuda sejak 2001, di bawah ZOETERMEER, Danny Kayelaan 20, kemanusiaan rejim Arroyo bersama kekuasaan rejim Arroyo yang 2719EH Zoetermeer–Belanda. imperialis AS terhadap rakyat memangku jabatan presiden sejak Konferensi nanti akan mengusung Filiipina. tahun 2001 dari hasil penggulingan tema “ Youth All Countries Unite kekuasaan Joseph Estrada oleh For The Cause to Build a Free Diskusi Blok Anti AS di Amerika rakyat Filipina. Kematian Alcantara World; Against ImperialistLatin mengingatkan lagi kenangan buruk Capitalist Exploitation and Pimpinan Pusat FMN atas kejadian kematian Ray Mon Agression”. Agenda penting adalah sekaligus ICC ILPS di Indonesia, Guran anggota LFS berusia 21 tahun, p a n e l tentang serangan bekerjasama dengan The Institute penculikan terhadap Karen Empeno imperialisme di dunia melalui modal for National and Democratic dan Sherlyn Cadapan atau kematian dan lembaga-lembaga internasional Studies (INDIES) mengadakan Cris Hugo (19 tahun) anggota LFS di yang telah merampas hak-hak diskusi tentang “Blok Amerika Latin tahun 2006. pemuda akan pendidikan dan dalam Perjuangan Anti Imperialisme” The League of Filipino pekerjaan serta perlawanan bertempat di kantor INDIES Jl. Students (LFS) sendiri, sudah sejak pemuda atas itu, tentang perang Mampang Prapatan 13 No.3, Jakarta lama mendapatkan perlakuan agresi imperialis, migran, terorisme, Selatan, 16 Februari 2007. Hadir sewenang-wenang dan tidak adil kehancuran sosial dan kepemudaan. sebagai pembicara, Tatiana dari dari pemerintah dengan ILPS Eropa d e n g a n memberikan label seperti m o d e r a t o r Ridwan Front Komunis. Banyak Lukman (Sekjend PP dari mahasiswa yang FMN). Diskusi ini menjadi korban datang merupakan program dari kawasan militer bulanan dari INDIES. berbahaya seperti Bicol Diskusi dihadiri 23 dan mereka adalah orang dari SMI, GSBI, anggota LFS. GMNK, KPO GMKI, GRI, Hal ini semakin RTN, PERPENI, SERUNI, menegaskan, rejim FMN dan INDIES. Arroyo adalah biang dari Diskusi banyak segala kejahatan mengungkap tentang terhadap kemanusiaan perkembangan politik di yang dialami rakyat Amerika Latin, terutama Filipina. Rejim ini bahkan di Venezuela yang tidak menggubris dipimpin Hugo Chavez tekanan dari berbagai dengan slogan pemerintahan, organisasi t e r k e n a l n y a dan institusi seperti m e m b a n g u n Komisi Hak-Hak Asasi Aksi League Filipino Students (LFS) mengecam pembunuhan aktivis yang “Sosialisme Abad 21”.

Manusia Asia (AHRW), dilakukan pemerintahan rezim Arroyo di Philipina Dalam diskusi Perlawanan 24

Aksi FMN memperingati 3 tahun invasi AS ke Irak didepan kedubes AS Jakarta Pusat

terungkap, apa yang dilakukan Chaves melalui “Mission Milagros” dengan membangun proyek populis seperti pendidikan dan kesehatan gratis memang nyata adanya. Tapi dalam hal politik, Chavez masih memberi ruang bagi klas-klas pendukung imperialisme dalam negeri untuk bertahan dan memperluas pengaruh politiknya.

Terbukti dalam Pemilu 3 Desember 2006 yang menghantarkan Chavez kembali berkuasa, jumlah pemilih kelompok penentang Chavez juga meningkat. Pun dalam proses nasionalisasi yang masih memberi kesempatan bagi korporasi milik asing untuk berusaha. Struktur birokrasi yang ada juga belum dirombak oleh Chavez.

Kebangkitan gerakan anti imperialisme di Amerika Latin sesungguhnya hasil dari bangkitnya kesadaran massa melalui peran organisasi-organisasi massa kaum tani dan suku Indian yang begitu kuat melawan kebijakan neoliberal imperialis seperti privatisasi di Amerika Latin, bukan terpimpin oleh partai-partai politik yang maju.

Karena sebelum sosok seperti Chavez muncul, partai-partai politik yang ada justru bergandeng tangan dengan imperialis. Chavez atau beberapa tokoh lainnya di Amerika Latin, lahir karena situasi massa yang jengah terhadap keberadaan partai politik dan jatuhlah pilihan tersebut kepada sosok seperti Chavez.

Namun dilain sisi, Chavez berada di garis paling depan dalam menentang dominasi imperialis AS, dibandingkan beberapa pimpinanpimpinan Amerika Latin lainnya

seperti Evo Morales (Bolivia), Bachelet (Chile), Lula da Silva (Brasil) atau Danile Ortega (Nikaragua).

Karena mereka relatif kompromis dengan imperialis AS dan lembagalembaga donor seperti IMF dan World Bank. Bahkan mereka sendiri pernah dikritik Chavez dalam pertemuan antar pimpinan Amerika Latin beberapa waktu lalu.

Diskusi menyimpulkan, masih banyak “PR” bagi negaranegara Amerika Latin yang kini dipimpin tokoh-tokoh populis seperti Chavez dan Csnya untuk lebih memajukan kesadaran politik rakyat Amerika Latin dan menghalau serangan dari dalam dan luar negeri, melalui kepemimpinan politik yang tepat, melalui organisasi politik yang tepat pula. Jika tidak, arah perubahan sosial yang diinginkan Chaves mungkin hanya sebuah mimpi, mengingat imperialis akan selalu merongrong kekuasaan yang anti terhadapnya, sebagaimana pengalaman Allende di Chile dan Soekarno di Indonesia.

Di lain sisi, kebangkitan gerakan massa di Amerika Latin adalah potensi besar untuk menggalang solidaritas internasional anti imperialisme. Dan untuk gerakan massa di Indonesia, sekiranya perlu mempelajari lebih banyak lagi tentang pengalaman Amerika Latin ini dan lebih giat lagi untuk memajukan gerakan massa di Indonesia melawan dominasi imperialisme AS dan rejim bonekanya.

Komunike Cebu Konfrensi Internasional Militerisme Amerika Serikat dan Perang atas Teror di Asia Fasifik telah

berhasil diadakan 9-10 Desember 2006 di Cebu, Filipina dan dihadiri 170 peserta dari organisasi Gerakan Massa dan civil society dari 19 negara di Asia, Eropa dan Amerika Utara.

Peserta berasal dari China, Taiwan, Republik Demokrasi Rakyat Korea/ Korut (DPRK), Republik Korea/Korsel (ROK), Indonesia, Philipina, Malaysia, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Palestina, Australia, New Zealand, Norwegia, Canada dan Amerika Serikat (AS). Turut bergabung, para anggota parlemen yang berjuang melawan ekspansi militer AS. Beberapa delegasi tidak bisa menghadiri pertemuan, karena visanya ditolak dan tidak diperbolehkan berkunjung setibanya di Filipina.

Konfrensi diselenggarakan oleh Asia-Pacific Research Network (APRN), International League of Peoples’ Struggles (ILPS), Action Research and Education Network of Aotearoa (ARENA)-New Zealand, Asia Pacific Mission for Migrants (APMM), Asian Students Association (ASA) and the Peace for Life Network (PLN).

Setelah melalui beberapa pendiskusian yang mendalam kemudian dilahirkan suatu komunike b e r s a m a y a i t u “Perlawanan Terhadap Militerisme AS dan Perang Melawan Teror di Asia Pasifik” dengan 8 (delapan) garis umum perjuangan yaitu : Berkampanye dan membangun perlawanan terhadap Militerisme AS dan pangkalannya, Peranan (mempertegas) perlawanan dari muslim Moro seperti “Terorisme” atau sebaliknya cenderung untuk tindakan terorisme oleh kepercayaan yang mereka peluk, Mendukung perjuangan rakyat Korea untuk kemerdekaan dan persatuan, Memperkuat Solidaritas Internasional untuk perjuangan Palestina untuk perdamaian dan pembebasan nasional, Lawan Militerisme Jepang, Lawan agresi militer Australia di Asia dan Pasifik termasuk kerjasamanya dalam hal ini dengan militer New Zealand, Dukung perjuangan rakyat Iraq dan Afghan melawan perang agresi AS dan okupasi dan untuk pembebasan Nasional, Lawan manifestasi khusus nasional dalam “perang atas Terror” AS termasuk serangan-serangan kejamnya secara progressif dan seperti kekuatan/pasukan anti Imperialis seperti di Philippines.

Selain itu masih terdapat beberap program politik dan organisasi yang akan dilaksanakan dalam setahun ke depan. Konfrensi diakhiri dengan menyanyikan lagu-lagu solidaritas dan perjuangan melawan perampokan dan perang agresi imperialis.

Perlawanan 25

GEJOLAK MASSA

Terus Berjuang dan Memperkuat Persatuan Gerakan Massa Demokratis Perjuangan untuk menuntut hak-hak demokratis pemuda mahasiswa dan rakyat terus digelorakan. Begitu pun dalam memperkuat persatuan di kalangan gerakan massa demokratis untuk menopang perjuangan massa.

Rumpin Membara Represifitas terhadap petani kembali terjadi di Rumpin Bogor, 22 Januari 2007. Setidaknya 11 orang mengalami korban kekerasan yaitu Ucup (laki-laki), Acih (perempuan) terluka parah, Hj. Neneng (perempuan, 45 tahun), Rosita (remaja putri, 15 tahun), Hahat (lakilaki, 40 tahun) pingsan karena terkena pukulan, dan 6 orang lainnya Sudaryanto (laki-laki), Abah Uci (laki-laki), Dery (laki-laki), Ilham (laki-laki), Cece (laki-laki), dan Haji Amir (laki-laki). Mereka mengalami kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, perampasan harta benda dan penembakan. Juga perusakan terhadap saung pertemuan warga, motor dan mobil warga sekitar.

Kejadian bermula ketika 4 peleton pasukan dari TNI AU datang ke lokasi sengketa tanah yang melibatkan warga petani dari Desa Sukamulya, Rumpin Bogor dengan pihak TNI AU. Sengketa ini dipicu oleh tindakan TNI AU yang telah merampas tanah seluas 1000 ha milik warga. Pada saat melakukan perampasan tanah, pihak TNI AU sama sekali tidak mengindahkan klaim warga atas tanah itu. Padahal bukti kepemilikan warga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No. 591/194/PTS/2005 telah cukup kuat.

Dengan alasan membangun tempat latihan Water Training pihak TNI AU beberapa kali melakukan pendudukan lahan, menempatkan puluhan batalyon dengan perlengkapan lengkap dan menempatkan eskavator (beku) untuk melakukan penggalian pasir di sana. Kegiatan intimidasi juga tidak henti-hentinya dilakukan. Setiap hari petani dihadapkan dengan pasukan TNI AU di lahan mereka. Pihak TNI AU membangun kamp para personil untuk mengawasi lahan rampasan dari petani. Helikopter tak hentihentinya mengudara untuk menjadikan situasi desa mencekam dengan maksud menghentikan tindakan masyarakat menghadang proses penambangan water training dan galian pasir personel TNI AU. Pihak TNI AU sebenarnya hanya memiliki lahan seluas 36,6 ha

di sekitar landasan pacu pesawat terbang, namun kemudian melebarkan klaim lahan sampai seluas 1000 ha, dengan alasan membangun tempat latihan water t r a i n i n g. P i h a k T N I A U j u g a memanfaatkan lahan untuk dilakukan penggalian pasir. Tampak jelas kepentingan TNI AU untuk melakukan bisnis dengan merampas tanah petani.

Petani yang merasa berhak atas tanah telah beberapa kali mengadakan aksi menolak pembangunan Water Training TNI AU, baik dilahan sengketa maupun ke Instansi terkait. Petani pun semakin berani menyatakan sikap, tanggal 23 Desember 2006 ketika Eskavator milik TNI AU mulai masuk lahan untuk melakukan penggalian pasir dihancurkan oleh warga setelah permintaan warga agar eskavator pergi dari lahan tidak diindahkan.

Pada 28 Desember 2007, warga juga telah mendesak kepada Presiden dan BPN untuk mengusut kasus rumpin serta membebaskan lahan milik petani. Bulan Januari 2007, beberapa kali personel TNI berupaya melakukan penguasaan terhadap lahan, namun mampu dihalau warga. Terakhir, 21 Januari 2007, 2 peleton pasukan bersenjata lengkap yang akan melakukan penguasaan lahan, mampu diusir warga. Dari sinilah buntut kekerasan 22 Januari 2007.

Pasca kejadian, Tim Advokasi Rumpin (AGRA, Kontras, Walhi, FMN, LBH Jakarta, LBH Bandung) segera melakukan pekerjaan mendesak untuk melaporkan kejadian ini dan meminta penyelesaian kekerasan ke beberapa instansi terkait. Saat dikonfirmasi 23 Januari 2007, pihak Mabes Polri belum bisa mengambil sikap dikarenakan perbedaaan wilayah kerja dan pihak aparat TNI AU membawa peralatan perang. Namun upaya tim terus dimaksimalkan dengan mendatangi KOMNAS HAM dan hearing ke Komisi I DPR RI. Disamping mengurus beberapa warga yang mengungsi dan dirawat di Jakarta.

Sementara di desa, aparat TNI AU masih melakukan sweeping ke rumah-rumah penduduk, patroli keliling desa, razia KTP dan

melakukan kegiatan seperti operasi daftar pencarian orang (DPO), seperti yang dialami Tulus (FMN), dimana rumahnya di kawasan LAPAN sempat didatangi aparat TNI AU dan mengancam orang tuanya untuk memberitahukan keberadaannya.

Warga yang ketakutan banyak mengungsi ke tempat lain di luar desa. Sehingga desa terlihat lengang, hanya ada ibu-ibu dan anakanak. Sementara para pemuda dan bapak-bapak sudah meninggalkan desa untuk sementara waktu guna menyelamatkan diri. Tercatat, 101 warga meninggalkan desa.

Perjuangan penanganan kasus Rumpin menuai titik terang setelah tanggal 30 Januari 2007 terjadi kesepakatan antara warga bersama tim advokasi dengan KSAU TNI AU yang berisikan ; 1) Penarikan pasukan TNI AU dari lokasi, 2) mengganti kerugian korban penganiayaan oleh aparat TNI AU, 3) Menghentikan pembangunan water training dengan jangka waktu sebulan untuk negoisasi penyelesaian sengketa, dan 4) Menjamin keamanan warga.

Pasca kesepakatan, penduduk berangsur-angsur kembali ke desa ditemani oleh beberapa kawan tim advokasi. Selanjutnya dibentuk tim konsolidasi yang bekerja seminggu untuk memulihkan traumatik warga, meyakinkan warga untuk kembali ke desa dan melakukan aktivitas pertanian kembali dan menyampaikan hasil kesepakatan dengan TNI AU. Dalam hal ini, FMN melibatkan 4 anggota dari FMN Jakarta. Selain itu, FMN juga menggalang aksi solidaritas di Jambi, Bandung, Jogja, Jombang, Malang dan Mataram untuk mendukung perjuangan kaum tani di Rumpin. Hingga kini penangan kasus Rumpin masih dilanjutkan oleh warga dan tim advokasi untuk menyelesaikan proses hukum tindak kekerasan terhadap warga dan perjuangan untuk tanah.

Front Sebagai Perjuangan Massa

Penopang

Pimpinan Pusat FMN bersama Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) d a n Komite Penyelamat Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (KPO GMKI), Perlawanan 26

mengadakan diskusi tentang situasi politik nasional, perkembangan gerakan massa dan peran ormas dan peranan front dalam perjuangan massa, 20 Januari 2007 di Kantor PP FMN. Dalam diskusi terungkap bahwa kondisi gerakan massa saat ini mengalami kebangkitan dengan meluasnya aksi-aksi massa secara spontanitas atau terpimpin dan masih dalam batas-batas tuntutan reform atau sosial ekonomis. Selain itu, kekuasaan rejim SBY-JK semakin memperlihatkan watak aslinya yang anti rakyat dan pro imperialis melalui kebijakan-kebijakan di berbagai sektor yang merugikan rakyat. Rejim ini terus berupaya mengilusi rakyat bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan melalui mesin-mesin propagandanya. Di lain sisi, pertentangan diantara klik reaksioner menunjukkan tandatanda pergesekkan, ketika munculnya gerakan cabut mandat SBY-JK yang dimotori kelompok Hariman Cs dan purnawirawan seperti Tri sutrisno dan Wiranto.

Namun hal ini tidak signifikan, karena jauh dari kesadaran massa.

Di tengah situasi seperti ini, maka penting untuk meneguhkan peranan ormas sebagai alat perjuangan massa dalam memecahkan problem-problem konkret yang dihadapi massa. Begitupun kedudukan front yang dibangun. Front tidak lagi sekedar komite-komite aksi atau bongkar pasang, tetapi mulai membangun sebuah front yang programatik yang ditujukan untuk membantu memecahkan soal-soal massa.

Berdasarkan itu, perlu membentuk tulang punggung awal sebagai langkah awal membangun Front dan memulai pekerjaan bersama antar organisasi dalam membantu memecahkan persoalan massa yang dihadapi masing-masing organisasi. Dan itu bisa dimulai dari front di sektor pemuda dan mahasiswa Akhirnya, diskusi kemudian menyepakati untuk kemudian masing-masing organisasi mulai mendata beberapa persoalan konkret yang dihadapi di basis seperti kasus Arif Jambi (FMN), kasus pengekangan kebebasan berekpresi di Trisakti (SMI) dan rencana penggusuran kantor GMKI yang nantinya akan dijadikan petisi bersama untuk diperjuangankan oleh organisasi-organisasi dalam front.

Juga menggalang beberapa organisasi pemuda mahasiswa yang belum terlibat. Meskipun sampai kini belum terealisasi, karena beberapa hambatan pekerjaan mendesak masing-masing organisasi, tapi munculnya kesadaran pentingnya front untuk menopang perjuangan massa adalah modal awal untuk

memajukan lagi pekerjaan front dan perjuangan massa.

pertemuan akan dilakukan kembali pada minggu ke 2 Februari 2007 di kantor FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) dengan agenda menindak lanjuti pertemuan Bogor.

Pertemuan Refleksi Gerakan Rakyat Parung Bogor 10–12 Januari 2007, telah dilangsungkan Dialog Publik RUU BHP di Jambi pertemuan refleksi gerakan rakyat.

Front Mahasiswa Nasional dengan tema “mengikis kesadaran Cabang Jambi menggelar dialog lokal dan sektoral menuju persatuan publik dengan tema “Bukan RUU BHP gerakan rakyat”. Acara diikuti 27 Tapi Anggaran 20 persen dari APBN organisasi, dari buruh (GSBI, ABM, d a n A P B D S o l u s i T e p a t d a l a m SPSI), petani (FSPI, STN, Tani Memecahkan Permasalahan di Dunia Mandiri, SPPQT), pemuda mahasiswa P e n d i d i k a n ” . K e g i a t a n y a n g (FMN, FPPI, SMI, LMND, LS-ADI), LSM diselenggarakan dalam rangka (PBHI, KAU, IGJ, YIKOHI, Praksis, kampanye terhadap penolakan RUU Pergerakan), Kaum Miskin kota BHP ini, dilaksanakan 10 Januari (SRMK), ormas multisektor (PRP), 2007 bertempat di Aula Universitas dan 8 diantaranya masuk dalam Negeri Jambi (UNJA) Telanaipura, ABM. Jambi. Hadir sebagai pembicara Agenda yang dilakukan dalam acara ini; Oki Firman Febrian selama pertemuan antara lain, dari PP FMN, Sudirman SH. MH dari m e l a k u k a n p e m b a c a a n s i t u a s i PSHK-ODA Universitas Negeri Jambi nasional dan internasional, dan Mualimah dari Dinas Pendidikan. melakukan KOK (Kritik Oto Kritik), Komisi IV DPRD Jambi yang sedianya diskusi refleksi gerakan rakyat, hadir di acara ini, urung datang perumusan gerakan rakyat, tanpa memberikan alasan membuat rumusan rekomendasi. ketidakhadirannya.

Terlihat semangat persatuan diantara organisasi-organisasi peserta. Dimana arti penting persatuan bagi gerakan rakyat dengan melihat situasi ekonomi politik saat ini harus tercipta.

Namun masih terlihat belum satunya analisa konkrit dalam menentukan garis politik organisasi sebagai corak gerakan.

Masih ada perdebatan dalam menentukan akar persoalan penindasan rakyat Indonesia, Dialog Publik dalam rangka kampanye terhadap karena sangat mempengaruhi penolakan RUU BHP diselenggarakan FMN Cabang bagaimana strategi dan taktik Jambi di Aula Universitas Negeri Jambi (UNJA) perjuangan ke depan. Sempat Telanaipura pula disinggung adanya bongkar pasang front selama ini. Maka Dalam dialog yang penting dalam p e r t e m u a n - berlangsung kurang lebih empat pertemuan serupa perlu meletakkan jam, mengemuka masalah realisasi landasan-landasan front, anggaran untuk pendidikan mengenalkan prinsip-prinsip front sebesar 20 persen dari APBN dan dan menentukan p r o g r a m APBD yang hingga hari ini belum perjuangan yang berbasis pada dipenuhi oleh pemerintah, baik perjuangan rakyat. pusat maupun daerah. Selain Dalam pertemuan ini, Front persoalan anggaran, ancamanMahasiswa Nasional (FMN) ancaman yang akan muncul ketika menyatakan pentingnya memahami R U U B H P d i s a h k a n b a n y a k aturan main dalam front dengan mendapatkan respon yang serius. memegang teguh prinsip-prinsip Hampir seluruh peserta diskusi front hingga mengajukan tawaran menkhawatirkan akan dampak membuat program konkrit atas dasar komersialisasi jika RUU ini berhasil perjuangan massa. Disamping itu, lolos dari pembahasan di DPR dan FMN juga berpandangan bahwa di implementasikan. Sehingga kurang tepat menggunakan jalur s e p a k a t d e n g a n p e n o l a k a n parlemen untuk kepentingan jangka terhadap rencana pengesahan pendek seperti Pemilu semata, RUU BHP. Hanya pembicara dari ketika situasi masyarakat seperti Dinas Pendidikan yang menyatakan saat ini masih dalam taraf kesadaran bahwa Pemerintah Daerah Jambi perjuangan pemenuhan hak-hak mendukung upaya pengesahan reform.

Justru lebih baik RUU BHP dan telah siap untuk memperkuat peranan ormas dan menjalankan jika benar RUU ini front sebagai kekuatan penopang disahkan menjadi Undang-Undang. perjuangan massa. Rencananya, Perlawanan 27

BUDAYA

Si Kulit Bundar yang Bikin Greget ( Sepakbola Nasional di Mata Anak Muda) Gol Zainal Arief ke gawang Singapura menyamakan skor 2-2, namun gol ini ternyata tidak cukup untuk meloloskan Indonesia ke babak berikut. Timnas sepakobola kita pun harus angkat koper dari Piala AFF 2007 dan tertunduk malu.

J

ika mendengar tentang sepak bola, pikiran kita tentu akan tertuju pada liga Inggris, liga Italia atau Spanyol, karena kenyataannya negara-negara tersebut merupakan jawara olahraga ini. Bahkan tempat yang paling menggairahkan bagi bisnis sepak bola dunia. Juga pada sosok seperti David Beckham, Zinedine Zidane sampai Ronaldinho. Mereka tidak saja disebut bintang, tapi telah disejajarkan sebagai “dewa� bagi para penggila bola. Jadi sangat wajar anak-anak di negeri ini sangat mengidolakan bintang, klub bahkan negara lain, dibandingkan negerinya sendiri, Indonesia. Tanya saja, siapakah kapten tim nasional kita?

Sepakbola Indonesia Ketika Kesebelasan Nasional bertanding, rasa patriotisme terhadap bangsa pun mulai menebal. Tak ayal, Tim Nasional (timnas) selalu mendapat dukungan yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Stadion Senayan Jakarta akan dipenuhi dengan suporter fanatik dan setiap mata akan melotot di depan televisi mulai dari ujung Sumatera sampai Papua. Sorak-sorai, teriakan kegembiraan maupun kekecewaan berkumandang baik di dalam stadion maupun diluar. Namun dibalik

antusiasme rakyat Indonesia terhadap kesebelasan kesayangannya, timnas Indonesia belum mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi para pendukungnya. Jangankan berbicara di kancah dunia, di Asia Tenggara saja timnas kita masih terseok-seok.

Baru saja kita lihat timnas kesayangan bertanding pada Piala AFF (dulu Piala Tiger) dan timnas Indonesia tidak lolos dari babak penyisihan ke babak empat besar.

Tidak lolosnya timnas Indonesia, merupakan pukulan besar bagi rakyat Indonesia. Padahal di kejuaraan sebelumnya, timnas Indonesia bisa menembus babak final. Hal ini menunjukkan eksistensi sepak bola negara sebesar Indonesia sudah mulai luntur di kawasan Asia Tenggara. Tim Nasional Indonesia bukan lagi tim yang menakutkan. Apalagi dengan semena-mena PSSI kemudian langsung memecat Peter Withe yang dianggap gagal, meskipun sang pelatih cukup berhasil memoles permainan timnas yang lebih apik ditonton.

PSSI tidak serius Sebagai institusi yang paling bertanggungjawab atas maju mundurnya sepak bola di tanah air, Persatuan Sepakbola S e l u r u h Indonesia (PSSI) belum melakukan penanganan yang serius atas keadaan yang terjadi sampai kini.

Merosotnya p r e s t a s i timnas selalu dikaitkan d e n g a n ketidakmampuan sang pelatih.

Salah satu penampilan Tim-Nas Indonesia dalam babak kualifikasi menuju Olimpiade 2008 menghadapi kesebelasan Maladewa Sehingga

dalam penyelesaiannya, PSSI selalu menggunakan langkah pragmatis yaitu memecat pelatih. Tak terhitung beberapa pelatih yang menjadi korban kebijakan semena-mena PSSI. Padahal, peran pelatih hanyalah sebagian kecil dalam sepak bola. Artinya, menang-kalahnya sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh pelatih.

Berbagai pandangan miring tentang PSSI sudah menjadi rahasia umum. Prestasi yang memalukan dan kekalahan demi kekalahan terus menghiasi TimNas kita. Grafik negatif sepak bola nasional tidak bisa dilepaskan dari pembinaan yang kacau, isu suap dan kerusuhan yang terjadi di liga Indonesia, perebutan kekuasaan ditubuh PSSI sampai Ketua yang dipenjara merupakan beberapa persoalan dari sekian banyak carut-marutnya lembaga ini.

Bagaimana mungkin kemajuan PSSI terjadi kalau orang nomor satunya/ ketua jelas-jelas seorang Koruptor dan masih tetap diberi kepercayaan untuk memimpin ketika dalam penjara. Kenyataan tersebut mejelaskan bahwa PSSI tidak dipimpin oleh seseorang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan sepak bola di negeri ini.

Sudah saatnya PSSI berbenah diri. Pimbinaan para pemain muda dan Kompetisi liga yang sportif serta manejemen yang mantap adalah catatan “PR� yang harus segera dibenahi oleh induk sepak bola negeri ini. Kepemimpinan yang bersih dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap sepak bola juga menjadi sasaran yang harus dibetulkan. PSSI harus tegas terhadap pimpinan yang tidak benar.

Pimpinan tidak hanya para pejabat atau pengusaha yang hanya numpang nama, tapi benar-benar harus dipilih pimpinan yang mengerti dan memahami suara para penggiat bola. Disinilah PSSI dan sepak bola Indonesia diuji pendirian dan keberpihakannya terhadap para penggemarnya.

Perlawanan 28

Pemuda Mahasiswa dan Sepak Bola Sepak bola adalah olah raga massa yang bersifat masal, kerena perlengkapannya cukup sederhana, mudah didapat dan murah tapi dapat melibatkan banyak orang untuk bermain. Inilah salah satu kelebihan dari olah raga ini. Dengan bermodal bola dan tanah lapang, kita bisa mengerahkan banyak taktik dan kerjasama yang solid. Di tiap kampung yang memiliki tanah lapang, setiap sorenya hari bisa dipastikan kita melihat si kulit bundar sedang digocek pemain. Demikian juga di dalam kampus, sore hari merupakan waktu yang tepat untuk melihat dan bermain sepak bola. Di lapangan kampus, parkiran, taman bahkan jalan menjadi sasaran bagi mahasiswa untuk memenuhi hasrat terhadap hobi ini.

Berdasarkan dari keumuman yang terjadi, sektor Pemuda Mahasiswa dengan sepak bola sangat erat hubunganya, tidak hanya hobi untuk memainkannya. Di liga Indonesia, rata-rata suporter fanatiknya adalah pemuda. Sebut saja Aremania Malang, The Jakmania Jakarta, Bonek Surabaya, Bobotoh Bandung, The Macs Makasar dan beberapa tempat penggila bola lainnya seperti Medan hingga Papua.

Rata-rata para suporter fanatik tersebut dipimpin dan didominasi oleh para pemuda. Kemanapun tim kesayangannya tampil, disanalah para pemuda sorak sorai memberikan dukungannya. Bisa kita bayangkan berapa juta energi para pemuda dan Mahasiswa yang tertumpah pada si kulit bundar. Pemuda dan bola satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Melihat Antusias pemuda dan Mahasiswa terhadap sepak bola, sebagai ormas mahasiswa sejati yang mengetahui perasaan dan keingginan massa, maka kegiatankegiatan yang digemari oleh massa harus bisa difasilitasi. Minimal anggota kita yang gemar olah raga ini harus bisa menggumpulkan anggota lain untuk bisa menjalankan kegiatan ini yang secara langsung dipimpin oleh organisasi. Bahkan jika kegiatan ini bisa berjalan, maka pimpinan anggota kita bisa mengajak masa secara luas. Selain untuk efek menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, juga mempererat hubungan antar anggota. Kita bisa menjadikan sepakbola sebagai media edukasi anggota dan massa sekaligus pekerjaan rekrutmen anggota baru.

Yah, Si Kulit Bundar ini memang selalu bikin greget. Jayalah Sepakbola Indonesia!

BUDAYA VALENTINE DAY : Berbagi Kasih Sayang Dengan Sesama Bagi sebagian orang, bulan Februari dianggap begitu berarti. Bulan dimana terdapat peringatan hari kasih sayang atau valentine day yang jatuh setiap 14 Februari.

Namun apakah perayaan valentine day telah kita maknai dan rayakan dengan tepat? Lalu apakah di hari kasih sayang kali ini pemerintahan SBY-Kalla telah memberikan kasih sayangnya terhadap rakyat Indonesia?

Setujukah dengan Valentine Day? Di beberapa tempat terjadi demonstrasi menolak Valentine Day (Val Day), di kampus pembicaraan tentang hari kasih sayang terasa renyah dan memancing polemik, sementara di televisi, radio, majalah maupun koran menjadikan val day sebagai tema yang begitu hangat di setiap acara dan kolom-kolomnya. Di mal-mal dan tempat hiburan lainya, warna pink begitu memborbardir mata, tak ketinggalan para penjual bunga dan coklat meraup rejeki dari euforia hari kasih sayang sedunia tersebut.

Sejarah Val Day tercipta pada zaman kerajaan romawi. Tanggal 14 Februari adalah hari pemujaan terhadap ratu para dewa dewi romawi bernama juno. Rakyat romawi menyebutnya dewi pernikahan. Saat itu, para lelaki diwajibkan perang dan dilarang untuk menikah. Saint valentine pendeta berhati mulia, menentang dan menikahkan sepasang kekasih.

Atas tindakannya tersebut, valentine dibunuh oleh raja romawi, sejak saat itulah hari kasih sayang mulai dikenang.

Dibalik itu, perdebatan tentang penting tidaknya Val Day menarik untuk diluruskan. Apakah benar persoalannya terletak pada peringatan Val day yang tidak sesuai dengan adat ketimuran atau tidak sesuai dengan norma agama? Atau kita akan mencoba lebih dalam lagi memaknai esensi dari hari kasih sayang tersebut? Artinya untuk siapa rasa sayang ini dan bagimana mengungkapkanya. Ironis memang ketika beberapa pandangan mengemuka hanya mengupas permukaannya saja, tidak sampai

menyentuh esensinya. Bahwa valentine itu seorang nasrani dan valentine day merupakan tradisi romawi atau hari kasih sayang hanya milik kaum nasrani saja.

Pandangan seperti ini mengarahkan perdebatan yang menjurus pada SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Dimanapun, SARA mengaburkan persoalan yang sebenarnya, memancing polemik serius dan menjadi sasaran yang empuk terjadinya konflik berkepanjangan.

Konflik SARA lah yang membuat rakyat terpecah-pecah dan membuat menusia lupa bahwa persoalan pokok yang dihadapi rakyat adalah memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak dasar lainnya.

Pada dasarnya setiap orang berhak mengekspresikan sesuatu, termasuk ketika valentine day. Karena setiap manusia ingin mengenang sesuatu dan memperingati hari bahagianya, sebut saja hari ulang tahun, pernikahan emas atau di desa ada peringatan sedekah bumi. Itu semua adalah bagian dari ekpresi.

Dan di negara manapun tidak ada hukum positif apapun yang mengatur tentang hal tersebut.

Toh, dalam agama manapun juga mengatur kalau kita harus mencintai antar sesama, dengan bentuk saling menghargai atau saling menolong dan itu sah-sah saja dilakukan pada tanggal 14 Februari. Artinya, dalam agama manapun memperingati kasih sayang tidak dilarang asalkan sesuai dengan ajarannya.

Bukan Sekedar Jamuan Makan dan Pesta Dansa Kembali ke esensi apa itu kasih sayang dan bagaimana mengungkapkannya. Ada dua cara pandang yang cukup prinsipil tentang kasih sayang, paling tidak pandangan ini akan menerangkan p e n t i n g t i d a k n y a Val Day Perlawanan 29

Serve the People (melayani massa) adalah bukti dari rasa kasih sayang FMN terhadap rakyat

diperingati. Sehingga memandang Val Day tidak hanya mengupas permukaan saja, tapi benar-benar mengetahui dasar-dasar yang tepat, obyektif dan ilmiah. Bukan hanya sekedar memenuhi hasrat pribadi, tapi lebih memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan rakyat Indonesia.

Pertama, kasih sayang yang individualistik. Pandangan inilah yang memaknai secara sempit bahwa peringatan tersebut hanya untuk memenuhi hasrat pribadi saja tanpa memperhatikan siapakah sebenarnya dirinya dan lingkungannya.

Bentuk pengungkapannya melalui nuansa prilaku-prilaku anti sosial, glamour dan hura-hura. Mengadakan pesta dan makan-makan yang berlebihan adalah beberapa keumuman praktek dari pandangan ini. Wajar, jika valentine day ditolak oleh beberapa kalangan, karena mereka hanya berpaku dengan pandangan dan cara pengungkapkan yang individualistik.

Kedua, kasih sayang antar sesama. Jika kita beranggapan bahwa makna sayang itu universal, rasa tersebut diterjemahkan dengan mencintai tanah air, masyarakat, tetangga-tetangga kita, keluarga dan sang pacar sebagai manusia sosial yang yang berpijak pada lingkungan sosial, maka persoalan masyarakat yang berada di depan mata kita juga akan menjadi persoalan kita. Upah yang murah, PHK dan sistem kontrak bagi buruh,

petani tanpa tanah, harga gabah murah dan impor beras, sekolah yang makin mahal serta penggusuran disana-sini adalah kenyataan di depan mata kita yang tidak bisa dihindari. Pandangan inilah yang membuat kita keluar dari jebakan konflik SARA dan secara terang mengetahui persoalan pokok kita dan rakyat Indonesia.

Pandangan ini pula yang menghidarkan dari perilaku-perilaku Anti Sosial, glamour dan hura-hura.

Karena dalam prakteknya, ketika kita menerjemahkan pikiran ini adalah dengan menggiatkan Organisasi dan terus memperjuangkan hak kita dan rakyat Indonesia.

Dari beberapa praktek yang kita ketahui dan yang akan dijalani, fikiran dan praktek mana yang tepat.

Dan perdebatan tentang penting tidaknya Val Day bisa kita majukan lagi. Kesalahan-kesalahan dalam memandang hari kasih sayang selayaknya akan kita betulkan dan mengabarkan pada kawan-kawan kita yang lainnya. Sudah saatnya hari kasih sayang memberi inspirasi bagi kita untuk mempertebal rasa sayang terhadap rakyat tertindas dan mengisi dengan kegiatankegiatan yang memajukan perjuangan. Sehingga memaknai Val Day tidak hanya sekedar jamuan makan-makan dan pesta dansa.

Val Day , Spirit memperteguh pendirian

Valentine Day telah menjadi momen yang banyak dirayakan pemuda dan mahasiswa. Lari dan mengelak dari peringatan ini bukan menjadi jalan yang tepat di tengah massa yang masih menganggap momen ini cukup spesial.

Memberikan arahan yang tepat dan menuntun pada tindakan yang lebih maju harus dilakukan lewat momen ini. Tentunya pandangan dan acara yang dilakukan oleh masa cukup beragam. Pandangan dan tindakan yang tepat tentunya yang akan kita anut, pandangan yang maju tentang hari kasih sayang tentunya akan menjadi inspirasi kita untuk memperkaya lagi praktek yang sudah kita jalani.

Kenyataan telah menyediakan kita untuk melakukan kegiatankegiatan yang lebih maju. Sebut saja banjir di Jakarta, penggusuran dimana-mana, putus sekolah merajalela, penen gagal dan bertumpuk-tumpuk persoalan yang patut kita diskusikan dan menjadi kegiatan kongkrit selanjutnya.

Peringatan spesial bagi massa tersebut jangan sampai luput untuk kita sikapi. Sebagai Organisasi massa sejati yang selalu mengerti perasaan, kepentingan dan suara massa maka mengadakan kegiatankegiatan memperingati hari kasih sayang adalah tidak kalah pentingnya. Meluaskan pandangan yang tepat tentang hari kasih sayang kepada massa bisa dijalankan dengan membuat diskusidiskusi terbuka yang mempertanyakan kasih sayang pemerintah terhadap rakyatnya, bisa juga menyelenggarakan aktivitas-aktivitas sosial yang mengundang simpati massa seperti penggalangan dana untuk korban banjir adalah salah pembuktian Organisasi untuk memajukan kesadaran anggota dan massa.

Pada dasarnya momen ini bisa membuka mata dan telingga massa bahwa berjuta persoalan rakyat di seluruh negeri ini tidak sanggup diselesaikan. Artinya pemerintahan SBY-JK belum memberikan kasih sayangnya pada rakyat Indonesia. Akhirnya, Valentine Day bisa memberikan spirit bagi kita untuk memperteguh pendirian terhadap perjuangan massa. Ingat! pemerintahan SBYJK sama sekali belum memberikan kasih sayangnya kepada rakyat Indonesia. Happy Val day.

Perlawanan 30