Buletin Bulanan Front Mahasiswa Nasional
Mengenali Wajah Asli Kampus di Indonesia Sejuta asa membumbung tinggi, ketika kaki melangkah ke bangku kuliah. Masa depan cerah seolah dalam genggaman. Benarkah kampus menjadi institusi yang mencerdaskan?
K
melepaskan tanggung jawab Negara terhadap pendidikan. Imbasnya, subsidi pendidikan melalui anggaran Negara dipangkas. Meskipun anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD (UUD 1945 Pasal 31), rejim yang berkuasa tidak pernah memenuhi kewajibannya. Tahun 2007, anggaran pendidikan hanya 11,8 % atau sekitar Rp 45 triliun. Negara justru mendorong masyarakat membiayai pendidikan. Lantas, dimana tanggung jawab Negara? Biaya kuliah pun semakin mahal, karena Kuliah Mahal, Fasilitas dan Pelayanan Memble! dana yang seharusnya dialokasikan kepada Privatisasi pendidikan (khususnya pendidikan (termasuk pendidikan tinggi) menjadi pendidikan tinggi), kini semakin massif terjadi. terbatas. Akibatnya, akses atau kesempatan kuliah semakin terbatas. Privatisasi pendidikan tinggi mendorong seluruh mengenyam perguruan tinggi—negeri dan swasta—berdiri Pendapatan rata-rata penduduk Indonesia 2 otonom dengan dalih efisiensi dan peningkatan Dollar AS per hari dengan kurs rupiah 9-10 ribu). Mampukah seorang buruh, kualitas pendidikan tinggi. buruh tani, tani miskin atau Konsep ini dikenal dengan rakyat miskin perkotaan, “Otonomi Kampus�, yang kini menguliahkan anaknya ke tengah digodok pengesahan perguruan tinggi yang secara legal (hukum) melalui menelan biaya jutaan, rancangan undang-undang puluhan hingga ratusan juta badan hukum pendidikan (RUU rupiah? BHP). Mahalnya biaya Undang-Undang Sistem kuliah, memaksa sebagai Pendidikan Nasional Nomor 23 besar mahasiswa dari Tahun 2003 (UU Sisdiknas), kalangan ekonomi lemah, Peraturan Pemerintah Nomor membanting tulang bekerja 60 dan 61 Tahun 1999 tentang Salah satu aksi FMN menolak bisnis pendidikan di kampus sambil kuliah. Mereka Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, semakin terjepit kondisinya, karena di satu sisi peraturan pemerintah (PP) tentang Badan Hukum harus melewati perkuliahan yang padat dan Milik Negara (BHMN) terhadap 8 (delapan) menjemukkan. Di sisi yang lain, harus bekerja kampus negeri terkemuka, Universitas Indonesia untuk hidup dan menambah biaya kuliah dengan (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut ancaman sistem kerja kontkrak, outsourching Pertanian Bandung (IPB), Universtas Gadjah dan PHK yang selalu membayangi. Beban pembiayaan kuliah semakin Mada (UGM, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatra Utara (USU), bertambah, karena kampus tidak saja Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas mengenakan pembiayaan pokok seperti SPP dan Airlangga (Unair), juga menjadi payung hukum SKS. Masih terdapat beragam biaya yang harus dikeluarkan Mahasiswa seperti Biaya Operasional penopang privatisasi pendidikan tinggi. Pendidikan sebagai hak-hak dasar warga Pendidikan (BOP), Sumbanngan Peningkatan Negara, seharusnya menjadi tanggung jawab Mutu Akademik (SPMA), biaya gedung, uang Negara. Privatisasi pendidikan sama halnya praktikum, jas almamater, biaya perpustakaan, ampus adalah tempat dimana mahasiswa menuntut ilmu pengetahuan guna menggapai massa depan yang didambakan. Harapan tersebut telah membuat orang tua berupaya sekuat tenaga menguliahkan anaknya, meskipun tidak sedikit biaya yang harus dirogoh. Mampukah kampus mewujudkan harapan besar orang tua? Penting kiranya mengetahui wajah asli kampus di Indonesia.
Dari Redaksi Salam Demokrasi! Sebelumnya, redaksi meminta maaf atas tertundanya penerbitan buletin PERLAWANAN beberapa bulan terkahir ini. Dorongan, kritikan dan masukan agar buletin ini tetap berjalan regulerlah yang telah mendorong kita untuk segera menerbitkan kembali buletin PERLAWANAN. Hingga detik ini, pemerintah SBY-Kalla masih belum mampu menjalankan mandatnya dalam memenuhi hak-hak r akyat atas pendidikan. Dari tidak dipenuhinya anggaran pendidikan 20 persen, biaya kuliah yang semakin mahal, pengekangan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi di kampus-kampus hingga rencana pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). PERLAWANAN edisi kali ini, tetap berupaya menjelaskan bagaimana sesungguhnya watak asli pemerintahan SBYKalla, dibalik janji-janji manisnya mensejahterakan rakyat Indonesia. Selanjutnya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan gerakan massa di tanah air untuk mempertahankan dan menuntut hak-haknya yang menjadi tanggung jawab Negara. Sajian-sajian ini penting, sehingga pemuda dan Mahasiswa memahami apa yang terjadi di negeri ini dan kenapa penting berorganisasi sekaligus berjuang. Mengapa pemuda dan Mahasiswa harus menggelorakan perjuangan massa di kampus dan berorganisasi menjadi penting dalam memperjuangkan hak-hak Mahasiswa di kampus. Selanjutnya, dengan terbitnya kembali PERLAWANAN akan mengobati sedikit kerinduan atas buletin ini. Redaksi berharap, edisi kali ini bermanfaat dan akan menambah pengetahuan sekaligu membangkitkan kembali semangat terus berorganisasi dan menggelorakan perjuangan massa Mahasiswa di kampus. Selamat menikmati.
DAFTAR ISI FOKUS UTAMA Mengenali Wajah Asli Kampus di Indonesia……………………………................ Hal 1 Pemerintah Enggan Merealisasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN 2007………………………………………..............Hal 4 Surat Protes Terbuka Education Internasional Kepada SBY……………………...............................Hal 5 GELORA KAMPUS Kampus Terus Bergejolak, Mahasiswa Bangkit Menuntut Hak-Haknya………..................Hal 6 AGENDA Gelorakan Perjuangan Massa, Tegakkan Langgam Kerja dan Pelayanan Terhadap Massa……………………………………...............Hal 9 GEJOLAK MASSA Gejolak Massa Tidak Pernah Berhenti………………………………….............Hal 11 SOLIDARITAS INTERNASIONAL Bersatu Melawan Serangan Imperialisme Terhadap Hak Pemuda……………............Hal 15 SENI dan BUDAYA Seni dan Perjuangan Massa…………………………………….............Hal 18 Puisi..............................................Hal 19 KALENDER PERJUANGAN MASSA..........................................Hal 20
Diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Penanggung Jawab: Ridwan Lukman Pimpinan Redaksi: Oki Firman Febrian Dewan Redaksi: Ridwan Lukman, Oki Firman Febrian, Catur Widi, M. Burhanuddin, Shohib Anshary, Ahmad Fredy, Aulia Agastani Koresponden: Eka Prasetya (Medan), Umi Syamsiatun (Jambi), Desmon S (Palembang), Merwanda Yusandi (Bandar Lampung), Ucok Irfan (Jakarta), Dewi Amelia Eka Putri (Bandung), Natilah Coriah (Garut), NN (Purwokerto), Lukman Aryo Wibowo (Wonosobo), Yogo Daniyanto (Jogjakarta), Heri Suprianto (Jombang), Triana Kurnia (Malang), Ayus (Surabaya), Afandi (Lamongan), Nandang (Denpasar), Mario Kulas (Mataram), Zainul Kirom (Lombok Timur), Iwan Lamangga (Palu), Robby (Kalbar) Alamat Redaksi : Kampung Jawa Rawasari No. 34 B RT 011/RW 09, Kelurahan Cempaka Putih-Jakarta Pusat, 10570 Telepon: 0815 5363 3082 Email: perlawananfmn@yahoo.com Rekening: No. Rek 0005485263 BNI Cab. UI Depok atas nama Seto Prawono. Redaksi menerima saran, kritik dan sumbangan tulisan berupa naskah, artikel, berita serta foto jurnalistik yang tidak bertentangan dengan Konstitusi FMN. Tulisan ditulis pada kertas kwarto, spasi satu setengah, huruf times New Roman 12, diutamakan dalam bentuk Microsoft Word, dan dikirim via email bulletin Perlawanan atau alamat Redaksi Perlawanan.
PERLAWANAN 01
Bangkit - Berjuang - Berorganisasi biaya laboratorium, biaya KKN, biaya skripsi dan lain sebagainya. Penarikan keuntungan lainnya melalui jalur khusus, program instan kelas jauh, program D3, D2 dan D1, program ekstensi, dan program jenjang lanjutan S2 dan S3. Belum termasuk pembiayaan untuk fasilitas umum yang dibutuhkan Mahasiswa. Gedung pertemuan, gelanggang olahraga, aula, auditorium, dan beberapa fasilitas umum kampus, tidak bisa diakses lagi secara gratis untuk menggelar kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mahasiswa harus membayar sewa untuk bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Pembiayaan kuliah yang dihasilkan dari keringat orang tua Mahasiswa, tidak diiringi peningkatan fasilitas pendidikan. Masih banyak dijumpai ruang kelas penuh sesak yang melebih daya tampung, buku-buku perpustakaan minim dan kurang lengkap, laboratorium terbatas, kursi-kursi reyot, sampah bertebaran hingga soal WC bau dan tidak layak. Tentu saja masih terdapat berbagai fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang tidak dipenuhi. Disamping itu, layanan administrasi yang buruk masih sering terjadi. Tidak sedikit mahasiswa mengeluhkan birokratisme (dipingpong) dalam mengurus soal-soal adminstratif. Dosen “jam terbang” dan sering bolos ngajar , perkuliahan padat, sistem presensi ketat, hari-hari penuh tugas ke tugas kuliah, hingga percepatan masa kuliah, membuat mahasiswa tak ubahnya hidup dalam penjara. Kampus kini telah berubah layaknya “pasar dagang”. Proyek komersialisasi atau bisnis pendidikan dijalankan satu per satu. Kampus semakin jauh dari citacita pendidikan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah
memiliki andil besar atas berbagai persoalan yang mengancam hak-hak Mahasiswa tersebut. Mahasiswa Terus Menjadi Korban Mahasiswa telah menjadi korban beban kuliah mahal, tetapi tidak sebatas itu. Salah satunya, pengekangan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi bagi Mahasiswa di kampus. Itu bisa dilihat dari pengetatan kuliah dan sistem presensi, pemberlakuan kode etik, jam malam, intimidasi dan ancaman pengurangan nilai bagi mahasiswa yang kritis atas kehidupan kampus, pelarangan demonstrasi, represifitas langsung dengan kekerasan dan diberlakukannya Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 26/Dikti/ Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus dan partai politik dalam kehidupan kampus. Kematian (alm) M. Ridwan mahasiswa IKIP Mataram yang dibunuh preman suruhan Yayasan dan Rektor kampus, tragedy berdarah 9 Mei 2007 di kampus UISU Medan, skorsing terhadap 3 mahasiswa STAIBU Jombang (2004), skorsing terhadap 3 mahasiswa ITS yan mendukung perjuangan korban lumpur Lapindo, dan sebagainya, menjadi cermin pengekangan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi terhadap Mahasiswa di kampuskampus. Pemberian izin, akreditasi dan sertifikat pendidikan terhadap pendirian kampus, pembukaan program studi dan jurusan yang sematamata untuk meraup k e u n t u n g a n , t e l a h mengakibatkan kerugian besar bagi Mahasiswa. Penutupan 3 (tiga) jurusan (PGTK, Seni Rupa dan Bahasa Jerman), IKIP Mataram, April 2007, mengakibatkan mahasiswa yang telah menempuh kuliah
fokus utama tidak jelas nasibnya. Di Akbid Widyagama Malang (2005), sebagian besar ijazah mahasiswa dianggap illegal, karena kampus tidak memenuhi standar kelayakan. Konflik yayasan versus rektor di sejumlah kampus swasta, berdampak buruk terhadap nasib Mahasiswa. Di IKIP Mataram, wisudawan 2 periode (Juli 2006 dan Januari 2007) terkatung-katung nasibnya. Tempat mereka mencari kerja, tidak menerima dengan alasan keabsahan ijazah diragukan. Ini pun terjadi terhadap wisudawan Mahasiswa Kedokteran dan hukum UISU Medan. Dalam tingkat tertentu, konflik berujung kekerasan yang menjadikan mahasiswa sebagai korban. Tragedi berdarah 9 Mei UISU Medan dan kematian M. Ridwan merupakan salah satu contohnya. Kepastian atas pekerjaan sebagai jalan meretas masa depan Mahasiswa, menjadi ancaman cukup menakutkan. Sudah menjadi rahasia umum, banyak sarjana menganggur. Daftar sarjana pelamar kerja semakin meningkat. Seakan-akan tidak ada artinya menghabiskan waktu 4-5 tahun dengan biaya sekian juta yang telah dikeluarkan. Jika bekerja, lulusan-lulusan perguruan tinggi lebih banyak dihargai sebagai tenaga rendahan. Belum lagi berhadapan dengan sistem kontrak, outsourching dan upah murah. Jelas sudah, kampus hanya menciptakan intelektualintelektual sekedar title, tapi sulit mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan negeri ini. Lulusan perguruan tinggi disiapkan menjadi intelektual komprador dan teknokrat penyokong kepentingan imperialisme dan penguasa komprador dalam negeri. Masihkah kampus disebut institusi pencerdasan? #
PERLAWANAN 03
fokus utama
Bangkit - Berjuang - Berorganisasi
Pemerintah Enggan Merealisasikan Anggaran PENDIDIKAN 20 Persen Dari APBN 2007 Janji manis rejim SBY-Kalla merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen, hanya isapan jempol. Apa lagi alasan pemerintah kali ini?
H
arapan masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik, agar mampu meningkatkan taraf berpikir dan budaya semakin jauh dari kenyataan. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab menjamin terpenuhinya anggaran pendidikan melalui APBN sekurangkurang 20 persen, belum menunjukkan niat serius merealisasikannya.
pemerintah, selalu dijadikan alasan untuk tidak memenuhi angka 20 persen. Pemerintah berharap bisa memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN secara bertahap. Janji itupun hanya lip service atau omong kosong semata. Kenyataannya, pemerintah belum melakukan upaya optimal untuk meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Jika pemerintah konsekuen dalam meningkatkan anggaran secara bertahap, seharusnya alokasi yang diberikan untuk taun 2007 sebesar 14,67 persen, sesuai dengan rencana kenaikan bertahap.
Hanya 11,8 Persen untuk Pendidikan Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2007 sebesar 11,8 persen. Angka yang sangat kecil, jika mengacu amanat UUD 1945 yang sekurang-kurangnya 20 SBY-JK, Rejim Boneka yang Keras Kepala Pada 1 Mei 2007, Mahkamah Konstitusi persen dari APBN. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi memiliki kedudukan tinggi (MK) kembali mengabulkan permohonan dan merupakan kesepakatan tertinggi yang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan empat harus ditaati seluruh warga Negara, tidak terkecuali bagi DPR Terbatasnya dana yang dimiliki warga Negara Indonesia yang dan Pemerintah sebagai pemerintah, selalu dijadikan mengajukan pengujian UU pembentuk undang-undang. alasan untuk tidak memenuhi Nomor 18 tahun 2006 tentang Dengan mengalokasikan 11,8 angka 20 persen. Pemerintah APBN tahun anggaran 2007 berharap bisa memenuhi terhadap UUD 1945. Dalam persen, memperlihatkan suatu anggaran pendidikan 20 persen amar putusannya, MK upaya pembentuk undangdari APBN secara bertahap. menyatakan anggaran undang untuk tidak menaati pendidikan di bawah 20 persen mandat yang telah diamanatkan dalam APBN 2007 bertentangan dengan UUD konstitusi negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 1945. Meskipun prosentase angka sudah naik dalam sebuah acara Pendidikan di Jakarta dibandingkan tahun sebelumnya, MK menilai menyatakan, “sesuai amanat UUD 1945, semua penetapan itu masih bertentangan dengan Pasal warga Negara harus mendapatkan layanan 31 ayat 4 UUD 1945, yang secara tegas pendidikan sebagai salah satu hak dasar. Oleh mengamanatkan minimal 20 persen untuk karena itu, pembiayaan pendidikan terhadap anggaran pendidikan. Dalam kurun dua tahun terakhir, MK telah warga Negara yang tidak mampu perlu diupayakan dengan berbagai cara, termasuk dua kali membuat keputusan mengabulkan menggalang dana dari pihak-pihak yang tuntutan Judicial Review atas peraturan hukum mempunyai kemampuan berlebih”. Sebuah terkait APBN. Keputusan pertama setahun lalu, pernyataan yang bertentangan dengan “APBN 2006 inkonstitusional” karena hanya kebijakan pemerintah hari ini. Menggalang dana mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar dari pihak-pihak lain, menjadi indikasi pemerintah 9,1 persen dari total APBN 2006. Keputusan melepaskan tanggung jawabnya atas tahun ini menyatakan hal yang sama, “APBN 2007 pendidikan, dengan mengalihkan tanggung bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia”, karena hanya mengalokasikan jawab pembiayaan kepada pihak lain. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf anggaran pendidikan sebesar 11,8 persen dari Kalla dengan tegas mengatakan pemerintah total APBN 2007. Cukup menjadi bukti, betapa tidak akan merevisi APBN 2007 yang pemerintah SBY-JK adalah rejim keras kepala mencantumkan angka 11,8 persen untuk sektor yang tidak dapat ditundukkan sistem hukum di pendidikan. Terbatasnya dana yang dimiliki Indonesia. Tidak ada kerendahan hati Sama
PERLAWANAN 04
sekali, mencoba menghormati dan menjalankan sepenuh hati amanat yang di mandatkan konstitusi. Sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, juga harus mendapatkan perhatian. Mahakamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan uji materiil terhadap UUD 1945, sangat terbatas kewenangannya. Lembaga ini hanya dapat mengadili norma hukum, tetapi tidak dapat mengadili subyek hukum seperti pemerintah atau DPR. Hal ini membuat posisi MK begitu lemah, hanya mampu membuat keputusankeputusan tapi tidak mempunyai implikasi kongkret terhadap apa yang telah diputuskan. Jika kewenangan MK tetap terbatas seperti ini, MK hanya dapat berbuat hal yang sama (mengabulkan permohonan judicial review), tapi tidak mampu berbuat lebih untuk mewujudkan realisasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Dipastikan, realisasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, hanya menjadi harapan tanpa kenyataan.
Rakyat tetap Menjadi Korban Salah satu program pemerintah di sektor pendidikan adalah program wajib belajar (wajar) 9 tahun, dengan target mencapai 95 persen pada tahun 2008. Kenyataannya, program ini belum mampu menjawab persoalan dalam pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan, menjadi salah satu persoalan nyata yang belum mampu dipecahkan pemerintah. Mahalnya biaya pendidikan di tengah penghasilan masyarakat yang semakin menurun, membuat kemampuan rakyat mengakses pendidikan sangat terbatas. Masyarakat secara umum memahami pentingnya pendidikan. Masalah kemiskinan yang membelit, memaksa masyarakat mengutamakan kebutuhan hidup sehari-hari dan menggeser pendidikan menjadi prioritas yang nomor sekian. Dilema yang seharusnya bisa dipecahkan, jika pemerintah benar-benar menjalankan mandatnya memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD. #
Surat Protes Terbuka Education Internasional (EI) Kepada Pemerintah SBY Kepada : Dr Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia Brussels, 11 Mei 2007 Yang terhormat Presiden Yudhoyono
Saya menulis surat kepada anda atas kepentingan Education International (EI), sebuah Federasi Union Global, untuk mengemukakan bahwa EI perhatian dengan anggaran nasional untuk pendidikan. Untuk yang kedua kalinya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang juga tergabung di EI, memenangkan kasus di Mahkamah Konstitusi bahwa anggaran pendidikan publik sekarang 11.8% tidak sesuai alokasi UUD sebesar 20 persen. Mahkamah konstitusi, 1 Mei 2007 menyatakan bahwa anggaran yang ada saat ini tidak sesuai dengan persyaratan di UUD 1945. Pemerintah dan DPR pernahkah menggalakkan setiap usaha untuk mewujudkan tuntutan konstitusi? Kami mengakui dan applus atas kemajuan Indonesia yang luar biasa pernah membuat perluasan dalam pendaftaran pendidikan dasar. Bagaimanapun, PGRI dan EI memperhatikan bahwa laju jaringan pendaftaran sekolah menengah pertama masih lemah dan biaya sekolah tersebut telah banyak merampas kesempatan sekolah anak-anak miskin. Situasi ini adalah prasangka prestasi
dari program PBB tentang Millenium Developments Goals terhadap pendidikan. Menaikkan anggaran pendidikan nasional bisa memperbaiki akses bersekolah bagi ribuan anak yang saat ini tidak bersekolah. Itu juga mempunyai hasil yang penting untuk menata ulang pembayaran yang kurang, tidak terlatih, guru sukarela oleh guru tetap dan gaji guru-guru. Indonesia peringkat terendah dari pada Negara tetangganya di Asia saat ini dalam pembagian anggaran belanja publik untuk pendidikan. Menurut Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia, rata-rata menghabiskan untuk pendidikan 12.9% di Asia Selatan dan 16.1% di Asia Timur Pasifik. Education International akan mendukung PGRI sekuat tenaga dalam menuntut pemerintah Indonesia mengenai alokasi anggaran 20% dari anggaran Nasional untuk Pendidikan, seperti mandat dari UUD Republik Indonesia. Terima Kasih atas perhatian anda. Fred van Leeuwen Sekretaris Jenderal
PERLAWANAN 05
Bangkit - Berjuang - Berorganisasi
gelora kampus
Kampus Terus Bergejolak, Mahasiswa Bergerak Menuntut Hak-Haknya Kampus semakin krisis, seiring mencuatnya berbagai persoalan mahasiswa di kampus. Pengelola kampus tak ambil pusing, mahasiswa bergerak menuntut hak-haknya beberapa langkah pekerjaan teknis untuk Mahasiswa UMM Tolak Kenaikan 50% SPP Universitas Muhammadiyah Malang memenangkan tuntutan mahasiswa. Aksi (UMM), salah satu kampus swasta ternama di lanjutan berupa pembagian selebaran kembali Malang diwarnai gejolak perjuangan massa dilakukan (30/6), saat kampus menggelar wisuda mahasiswa. Hal ini dipicu keluarnya Surat yang juga dihadiri Mantan Presiden Megawati Pemberitahuan Rektor No. E.5.a/542/UMM/VI/ Sukarnoputri. Besoknya(1/7), FMN bersama SMI 2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang kenaikan kembali menggelar aksi mimbar bebas di kampus, biaya SPP sebesar 50% bagi mahasiswa tetapi aksi dibubarkan paksa satpam kampus angkatan 2003 ke atas. Surat ini juga berlaku dengan alasan “wilayah steril� bagi organisasi bagi mahasiswa semester akhir atau di atas ekstra kampus. semester 8 yang mayoritas sedang menyelesaikan skripsi dan mengulang kuliah Mahasiswa Unsiq Tuntut Penyediaan Sarung dan Mukena untuk perbaikan nilai. Penyediaan fasilitas penopang Sebelumnya, mahasiswa semester akhir hanya dikenakan kewajiban membayar biaya kelancaran pendidikan di kampus masih jauh dari herregistrasi (Rp.100 ribu-Rp 150 ribu) ditambah harapan. Hal ini mendorong mahasiswa Universitas Sains Al-qur’an (Unsiq) biaya per SKS (Jurusan eksakta Rp Wonosobo menuntut penyediaan 10 35.000 dan Jurusan Sosial Rp. Dengan keluarnya Surat mukena dan 10 sarung di Masjid 30.000), apabila mahasiswa tersebut Edaran Rektor, Kampus. Selain itu, terdapat masih memprogramkan mata kuliah untuk perbaikan nilai. Dengan mahasiswa harus persoalan seperti dana Kuliah membayar 50% Pengabdian Masyarakat (KPM) dan k eluarnya Sur at Edaran Rektor, dari total biaya penyediaan jembatan layak di Fakultas mahasiswa harus membayar 50% dari SPP, diluar biaya Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). total biaya SPP, diluar bia ya herregistrasi dan Berangkat dari ha di atas, FMN herregistrasi dan biaya SKS. Selain itu, biaya SKS. kemudian melakukan beberapa kampus jugan menaikkan biaya semester pendek yang semula Rp 35.000 perencanaan untuk mendesak pemeenuhan menjadi Rp 50.000. Dalih untuk meningkatkan tuntutan mahasiswa. Agenda konsolidasi, front, diskusi terbuka, angka kelulusan dengan keluarnya surat penggalangan penyebarluasan propaganda dipersiapkan untuk pemeritahuan ini sangat tidak beralasan. Kamis, 21 Juni 2006, sekitar 100 melakukan aksi massa. Tanggal 12 Juni 2007, mahasiswa UMM dari jurusan Komunikasi, Hukum, FMN bersama orgnisasi-organisasi kampus dan dan Psikologi bersama dengan FMN dan HMI massa mahasiswa melakukan aksi di kampus, menggelar aksi massa di gedung Rektorat dengan tuntuntan penyediaan 10 mukena dan menolak pengesahan surat pemberitahun, 10 sarung, transparansi dana KPM dan apalagi sebelumnya mahasiswa tidak dilibatkan penyediaan jembatan layak di FTIK. Aksi ini atas dalam perumusannya. Aksi ini gagal bertemu nama aliansi Gerakan Mahasiswa Unsiq (GMU). Aksi dibuka di depan gedung Tarbiyah lansung dengan rektor, lantaran rektor sedang berada di luar kota. Massa aksi hanya ditemui dengan orasi-orasi serta ajakan aksi. Hasilnya, Pembantu Rektor (PR) III. Dalam hearing yang massa aksi yang awalnya 35 orang bertambah d i l a k u k a n , p i h a k R e k t o r a t a k h i r n y a menjadi 95 orang. Selanjutnya, massa aksi m e n a n g g u h k a n p e m b e r l a k u k a n S u r a t menuju ke kampus utama. Setelah berhenti pemberitahuan tentang kenaikan biaya SPP, sejenak di depan Masjid Al furqon, aksi dilanjutkan ke kompleks fakultas teknik dan namun belum ada ketegasan pencabutannya. Paska aksi, tercatat enam kordinator sastra untuk meminta dukungan mahasiswa. atau pimpinan grup di masing-masing jurusan Massa aksi kemudian berjalan lagi menuju mendapatkan intimidasi dari kampus berupa gedung Al Jadid. Disini, massa aksi bertambah tuduhan sebagai provokator aksi dan menjadi 120 orang. Dari gedung Al Jadid, massa mengancam akan di Drop Out (DO), jika tetap aksi menuju gedung rektorat. Di gedung rektorat, massa aks melakukan aksi serupa lagi. Selanjutnya, FMN, HMI dan KAMMI bersepakat merumuskan menyampaika aspirasi melalui orasi-orasi dan yel-
PERLAWANAN 06
konkret mahasiswa yang mengemuka di kampus. Inilah yang tercermin dari aksi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), 2 Mei 2007. Perjuangan berangkat dari keresahan atas minimnya fasilitas kampus. Kipas angin kelas banyak yang rusak, toilet-toilet kampus tidak layak digunakan dan genangan banjir setiap musim hujan tiba. Semua itu sangat mengganggu kenyamanan dalam proses belajar mahasiswa. Apa yang dirasakan mahasiswa tidak sebanding dengan biaya kuliah lima Rp 5.00.000-1.000.000 yang dikeluarkan setiap semester. Mahasiswa kemudian merasa perlu menuntut hak-haknya dipenuhi. Ditemukan juga soal peraturan kampus tentang kelembagaan. Tidak ada peraturan kampus yang secara spesifik mengatur mengenai masalah kelembagaan dalam kampus. Hal ini tentu sangat menghambat perkembangan dan dinamika kelembagaan di Fasilitas Minim, Mahasiswa UMP. Bersama dengan BEM UMP Bergerak H a n y a p e r j u a n g a n Fakultas Hukum, Ismahi, dan m a s s a y a n g a k a n DPM UMP, FMN UMP membangun memenangkan t u n t u t a n aliansi yang menuntut Rektor bertangung jawab atas pemenuhan fasilitasfasilitas kampus. Aksi massa pun digelar 70 massa mahasiswa UMP, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 mei 2007. Di mulai dari fakultas hukum, mahasiswa melakukan mimbar bebas s e r t a m e m o b i l i s a s i mahasiswa fakultas hukum. Sekitar 45 menit di fakultas hukum, massa bergerak menuju gedung rektorat melewati fakutas ekonomi, tehnik, pertanian dan FKIP sambil meneriakan yel-yel, orasiSalah satu tuntutan mahasiswa dalam orasi dan sesekali berhenti aksi-aksi di kampus melakukan mimbar bebas. yel kurang lebih 1 jam. Perwakilan kampus, Drs. Abdul Kholiq. MA (Kepala Biro AUAK), akhirnya turun menemui massa aksi. Tern yata, pihak-pihak yang terkait dengan tuntutan mahasiswa sedang melakukan perjalanan dinas. Selanjutnya, diadakan hearing dan menghasilkan kesepakatan; tuntutan pemenuhan 10 mukena dan 10 sarung baru akan dipenuhi dalam 2 (dua) hari, transparansi dana DKM akan diundang beberapa perwakilan mahasiswa (hingga kini hanya sosialisasi kepada mahasisw a Tarbiyah), soal penyediaan jembatan di FTIK akan segera direalisasikan (meskipun belum ada batas waktunya) dan penghapusan uang pendaftaran KPM serta penghapusan denda keterlambatan registrasi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, dilakukan pembacaan statemen dan massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Di gedung rektorat, m a s s a a k s i b e r h a s i l memaksa Rektor UMP turun dan menemui mahasiswa. Setelah mengadakan dialog terbuka, pihak kampus berjanji akan memenuhi tuntutan mahasiswa hingga akhir tahun 2007. Mahasiswa UII Tuntut Perbaikan Bangku Kuliah Tanggal 23 April 2007, puluhan massa aksi dari FMN Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja, menggelar aksi massa menuntut perbaikan bangku kuliah. Bangku kuliah yang digunakan selama ini ratarata terbuat dari kayu, sementara bayaran kuliah di UII tidak terbilang cukup mahal. Aksi kali ini bertujuan menuntut perbaikan bangku kuliah kayu menjadi bangku busa. Aksi dilakukan di depan Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu UII, Kaliurang KM 14.5. Dalam aksi ini, mahasiswa memperagakan happening art yang menggambarkan kuliah mahal di UII, tapi fasilitas yang didapatkan sangat minim. Sekitar sejam di depan Masjid, massa aksi melanjutkan aksinya menuju gedung rektorat. Tiba di gedung rektorat, mahasiswa berupaya untuk menemui pihak rektorat dan mengajukan tuntutannya. Rektor UII ternyata tidak mau menemui massa aksi dengan d a l i h d a l a m s u r a t pemberitahuan tidak ada cap Lembaga Ekskutif Mahasiswa (LEM) atau Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UII. Negosiator aksi bahkan diusir semena-mena oleh pegawai rektorat, hanya karena mahasiswa tersebut menggunakan kaos oblong. Sikap rektor UII yang tidak mau menemui mahasiswa, membuat massa aksi menjadi panas. Massa aksi kemudian melakukan orasi-orasi berapiapi bahwa rektor UII “tuli� atas aspirasi mahasiswa. Setelah itu, dilakukan pembacaan sikap
PERLAWANAN 07
dan aksi dibubarkan dengan tertib. Kenyataan ini semakin menunjukkan, Rektor semakin tidak peduli terhadap aspirasi mahasiswa dan kebebasan berpendapat dan berorganisasi masih dihalangi-halangi dengan mendikotomikan antara organisasi intra dan ekstra. Tolak Penutupan 3 Jurusan dan Rektor Jahat, Mahasiswa IKIP Mataram direpresi Kampus IKIP Mataram terus berkecamuk. Tepat 9 April 2007, ratusan massa aksi GRANAD (Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi) terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN), HMI MPO, BEM IKIP Mataram disertai Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan Mahasiswa ketiga jurusan (Pendidikan Seni Rupa, Bahasa Jerman & PGTK) melakukan aksi massa menuntut hak-hak mahasiswa. Mahasiswa menuntut legalitas status kesarjanaan wisudawan dua periode terakhir (Juli 2006 dan Januari 2007), legalitas 3 jurusan baru di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Pendidikan Guru dan Taman Kanak-kanak (PGTK) D2, Bahasa Jerman dan Jurusan Seni Rupa yang dibekukan oleh Rektor H. Lalu Said Ruphina, penuntasan kasus kematian M. Ridwan dan menuntut kepastian status hukum atas kepemimpinan IKIP Mataram. Aksi ternyata direpresi aparat Polresta Mataram yang masuk ke kampus atas permintaan Rektor. Sebanyak 23 orang mahasiswa ditangkap paksa, 12 orang diantarannya anggota FMN. Selain penangkapan tanpa prosedur jelas, mahasiswa yang ditahan sempat dijadikan tersangka. Kekurangan bukti, polisi akhirnya melepaskan mahasiswa. Penangkapan sendiri terjadi, setelah ratusan mahasiswa memboikot kampus. Boikot dilakukan, karena tuntutan mahasiswa tidak diindahkan rektor H. Lalu Said Ruphina. Hingga kini, perjuangan massa di IKIP Mataram menentang rektor ilegal, H. Lalu Said Ruphina dan berbagai kebijakannya masih terus dilakukan mahasiswa. Mahasiswa Unmer Tolak Paket SKS dan Pungli bagi Wisudawan Komersialisasi pendidikan yang semakin menjadi-jadi, mendorong mahasiswa Universitas Merdeka (Unmer) Malang bergerak menolak praktek komersialisasi pendidikan. Kali ini, mahasiswa menolak pemberlakuan sistem paket SKS dan pungli bagi wisudawan berupa uang sumbangan perpustakaan. Pembayaran sks per semester paket, tapi dalam pengambilan sks didasarkan sesuai indeks prestasi (IP) mahasiswa. Para wisudawan diwajibkan membayar sumbangan perpustakaan sebagai salah satu syarat kelulusan. Ini berlaku bagi seluruh fakultas. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
(FISIP), Faklutas Teknik (mesin, industri, elektro, arsitek dan sipil), dan fakultas Ekonomi, sebesar Rp 50 ribu. Fakultas Hukum dan Teknin Informatika, sebesar RP 75 ribu. Sementara dalam item pembayaran di awal kuliah, biaya yang dikeluarkan telah termasuk biaya untuk perpustakaan. Selain itu, penyediaan buku-buku di setiap fakultas juga sangat minim. Akhirnya, FMN Unmer bersama organisasi-organisasi kampus dan massa mahasisw a bergerak menuntut hak-hak mahasiswa. Diawali aksi massa (28/3), melibatkan 46 orang dari FMN, HMI, PMII dan UKM CIVITAS yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Merdeka (FORMAM), dengan tuntutan tolak sistem paket SKS, lengkapi fasilitas kampus dan transparansi dana keuangan kampus. Aksi ini berhasil memaksa Rektor untuk mengadakan dialog dengan mahasiswa pada 5 April 2007 untuk membahas lebih lanjut persoalan yang dihadapi mahasiswa. Dalam perkembangan, FMN menemukan persoalan mengenai biaya perpustakaan yang harus dikeluarkan para wisudawan. Setelah melakukan propaganda, penggalangan aliansi dan mobilisasi di kalangan wisudawan, FMN bersama massa mahasiswa menghadiri dialog dengan rektor (5/4) di gedung PPI. Selain soalsoal yang diajukan sebelumnya, mahasiswa juga mengajukan tuntutan pencabutan SK Rektor tentang pemberlakuan sumbangan perpustakaan bagi para wisudawan. Dialog berlangsung sengit sejak pukul 09.00-14.00 WIB dan diikuti 83 mahasiswa. Hasilnya, SK tentang sumbangan perpusatkaan bagi wisudawan sebaiknya dicabut dan sistem paket SKS akan ditinjau kembali. Untuk transparansi keuangan akan diatur prosedur yang lebih terbuka. Pihak rektorat juga akan segera mengadakan rapat pimpinan 9 April dan hasilnya akan diumumkan 12 April 2007. Pasca dialog, FMN kembali merapikan barisan untuk mempersiapkan mobilisasi dalam Rapim Rektorat. Dilakukan road show ke fakultasfakultas dengan pembagian selebaran (pamflet), penggalangan tanda tangan dan sosialisasi hasil dialog sebelumnya. Ketika hari “h� (9/4), 57 mahasiswa telah berada di depan gedung rektorat mempressure Rapim Rektorat untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Massa aksi mencoba menemui rektor, tapi sang rektor tidak mau. Setelah negoisasi, rektor menyatakan untuk menunda pembayaran hingga Rapim selesai. Pernyataan Rektor ini kemudian disosialisasikan oleh massa aksi keliling fakultasfakultas. #
gELORAKAN Terus‌ PERJUANGAN MASSA di KAMPUS PERLAWANAN 08
agenda
Bangkit - Berjuang - Berorganisasi
Gelorakan Perjuangan Massa, Tegakkan Langgam Kerja dan Pelayanan Terhadap Massa Privatisasi pendidikan tinggi (otonomi kampus), telah merampas hak-hak demokratis mahasiswa di kampus. Seluruh mahasiswa harus kembali menggelorakan perjuangan massa di kampus
D
dan militan, perjuangan massa akan disambut gegap gempita oleh massa luas di kampus. Sebuah ormas yang intens membongkar faktafakta bobroknya kampus, membangkitkan kesadaran massa, menghimpun kekuatan massa luas, besar dan solid, memecahkan dan malayani massa mahasiswa dan mengobarkan perjuangan massa secara gencar di kampuskampus akan meraih buah kemenangan. Kobarkan Perjuangan Massa Di Kampus! Front Mahasiswa Nasional (FMN) adalah Ketika kampus tidak lagi menjadi institusi perjuangan massa mahasiswa. pencerdasan yang mengancam hak-hak alat demokratis mahasiswa, menggelorakan Memperhebat FMN sebagai alat perjuangan perjuangan massa di kampus menjadi massa sama dengan memperbesar organisasi, konsolidasi, meningkatkan kemutlakan. Tanpa gelora perjuangan massa di menguatkan kampus-kampus, mahasiswa, dosen atau pelayanan terhadap massa dan mengobarkan karyawan tidak bisa berharap nasib atau hak- perjuangan massa di kampus-kampus. Perjuangan massa juga hak demokratisnya akan sebuah keharusan bagi diwujudkan. seluruh gerakan pemuda M e n u n t u t mahasiswa saat ini. bangku kuliah layak, Bersatunya mahasiswa p e n y e d i a a n serta organisasilaboratorium atau biaya organisasi pemuda kuliah murah, akan mahasiswa di kampus menjadi kenyataan (ekstra ataupun intra), ketika dilakukan melalui akan menambah daya desakan-desakan politik dobrak perjuangan kepada pengambil massa mahasiswa kebijakan di kampus memenangkan tuntutan dengan kekuatan perjuangannya. massa. T u n t u t a n tuntutan sosial-ekonomi mengambil pernan B a g a i m a n a t u n t u t a n t e r s e b u t Aksi-aksi penting dalam membangkitkan massa dan pemblejetan perjuangan massa akan selaman ini disepelekan, politik terhadap rejim menuai kemenangan? Itu k a r e n a h a n y a diperjuangkan sendiri-sendiri atau tidak secara terjadi ketika perjuangan tersebut berangkat bersama melalui perjuangan massa yang dan mengusung hal konkret dan dirasakan nyata terorganisir dan terpimpin dengan politik yang mayoritas mahasiswa di kampus. Selanjutnya, memperkaya taktik perjuangan massa itu sendiri. tepat. Memang banyak cara perjuangan yang Mulai dari melancarkan propaganda massa, bisa dilakukan, tapi hanya “perjuangan massa� mengkonsolidasikan barisan, memperluas yang sanggup merubah keadaan. Hanya dukungan dan kapan melancarkan perjuangan perjuangan massa yang sanggup mendobrak massa. Dengan ketepatan investigasi sosial, tembok politik tirani yang menindas. Perjuangan menganalisa persoalan dan memperkaya massa-lah yang sanggup menekuk lutut rektor- berbagai taktik, perjuangan massa pasti rektor korup, yayasan-yayasan “tukang dagang� menang. Intinya, berpegang pada prinsip 4 untuk memenuhi tuntutan mahasiswa di kampus. (empat) jelas; jelas tuntutan, sasaran, kekuatan Mengobarkan perjuangan massa, dan waktu. membutuhkan alat perjuangan organisasi massa (ormas). Dengan ormas yang demokratis, solid Tegakkan Langgam Kerja dan Layani Massa!
i tengah gencarnya otonomi kampus, tersimpan sejuta persoalan besar bagi mahasiswa. Letupan-letupan masalah mahasiswa, dosen, karyawan Vs pengelola kampus yang tidak becus, korup dan pro kepentingan global imperialisme, akan semakin menjadi-jadi.
PERLAWANAN 9
Tegakkan langgam kerja berarti memperkuat barisan, menjaga kesolidan kolektif badan pimpinan dan menerapkan cara kerja yang mampu memecahkan soal-soal intern dan massa secara konkret. Memperkuat barisan dimulai dengan mengaktifkan seluruh jajaran pimpinan dan anggota. Sekecil apapun kesanggupan dan potensinya, harus mampu diaktifkan. Hal ini diimbangi dengan propaganda meningkatkan pemahaman tentang pentingnya organisasi, perjuangan massa dan hari depannya. Untuk itu, penting menjaga kesolidan kolektif badan pimpinan. Kolektif badan pimpinan yang solid, akan sangat menentukan kepemimpinan harian organisasi dan membimbing jajaran di bawahnya, anggota dan massa luas. Hal di atas menuntut kesatuan teori dan praktek di badan pimpinan. Tidak adanya kesatuan pandangan, mengakibatkan liberalisme dalam praktek. Tanpa kesatuan dalam praktek, membuat organisasi dan kepemimpinan tidak berjalan. Penting juga menjaga kehidupan kolektif berdasarkan “kritik-persatuan-kritik�. Jika kawan salah, jangan ragu diingatkan dan ditegur. Kawan yang dikritik sebaliknya memahami kritikan dengan menjelaskan kedudukan persoalan yang dikritik. Menjaga persekawanan bukan membiarkan perkawanan terjadi membabi buta berdasarkan emosional semata. Perkawanan sejati ditujukan menjaga persatuan berdasarkan prinsip membetulkan yang keliru, memajukan pikiran dan tindakan yang benar. Tak kalah penting, mendorong pertalian erat badan pimpinan di atas dengan di bawahnya, pimpinan dengan anggota dan organisasi dengan massa. Jajaran pimpinan di bawah harus menjalankan sungguh-sungguh apa kewajibannya, dari laporan, menjalankan seruan, melaksanakan resolusi-resolusi dan menyetorkan iuran. Badan pimpinan di atas harus aktif menyerap aspirasi dari bawah, memberikan arahan-arahan tepat atas persoalan yang terjadi
Membedah PERLAWANAN, salah satu bentuk pelayanan terhadap anggota
Suasana Rapat Umum Anggota (RUA) Kampus UHN MEDAN. Agenda RUA Kampus menjadi pekerjaan penting saat ini
di bawah dan sabar membimbing sekaligus menuntun badan pimpinan di bawahnya menjalankan kepemimpinan sehari-hari. Jajaran pimpinan harus menjadi teladan dan bertalian erat dengan anggota. Disiplin pimpinan dari hal-hal kecil hingga yang besar harus ditegakkan. Dari bangun pagi, menjalankan piket, menjadwal pekerjaan, membaca, belajar kolektif hingga menanggung pekerjaan yang berat untuk perjuangan massa. Jangan habiskan waktu mengurusi hal-hal non produktif dan tidak bertujuan melayani serta mendidik anggota. Selanjutnya mempraktekkan grup anggota untuk memperat pimpinan dan anggota melalui aktifitas pelayanan dan propaganda solid. Untuk menjaga organisasi tetap bertalian erat dengan massa, pelayan terhadap massa sangat penting. Pelayanan terhadap massa adalah cerminan ormas sejati. Pelayananpelayan dilakukan dengan menyemarakkan kegiatan-kegiatan massa seperti kegiatan ilmiah (lomba karya tulis, kajian-kajian ilmiah berdasarkan displin ilmu dan sebagainya), kegiatan seni dan budaya (puisi, musik, atau teater) hingga olahraga (sepakbola, voli, dan sebagainya). Hal-hal di atas beriringan dengan upayaupaya mengobarkan terus perjuangan massa di kampus. Dengan pelayan terhadap massa, akan mendorong konsolidasi intern. Semaraknya kegiatan pelayanan massa mahasiswa, akan menarik anggota-anggota turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini penting, agar konsolidasi intern tetap terjaga dan luwes dalam pelaksanaanya yang tidak kumpulkumpul semata. Saat ini, FMN harus benar-benar menata pondasi utama Kampus. Rapat Umum Anggota (RUA) sebagai pesta demokrasi anggota dan massa di kampus menjadi tugas mendesak. Tapi ingat, tidak sekedar memenuhi syarat-syarat konstitusional. Lebih dari itu, mematangkan konsolidasi untuk mempersiapkan diri menyongsong perjuangan massa yang lebih hebat. #
PERLAWANAN 10
Bangkit - Berjuang - Berorganisasi
gelora massa
Gejolak Massa Tidak Pernah Berhenti... Aksi-aksi massa menuntut hak-hak demokratis yang terus dirampas rejim boneka imperialis SBY-Kalla terus menghiasi wajah sehari-hari negeri ini. Suatu pertanda baik bagi majunya perjuangan massa di Indonesia Menuntut Judical Review UU Penanaman Modal Ratusan massa aksi Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) dari berbagai ormas dan LSM seperti FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia), ABM (Aliansi Buruh Menggugat), FSBJ (Federasi Serkat Buruh Jabotabek), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), API (Aliansi Petani Indonesia), FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), STN (Serikat Tani Nasional), FMN (Front Mahasiswa Nasional), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), Bina Desa Sadajiwa, KPA ( K o n s o r s i u m Pembaruan Agraria), KAU (Koalisi Anti Utang), Solidaritas Perempuan, IGJ (Institute for Global Aksi protes solidaritas untuk Justice), ASPPUK, SHMI (Suara Hak Asasi Manusia Indonesia), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), KAM (Kesatuan Aksi Mahasiswa) LAKSI 31, SAINS (Sayogyo Indtitute), LS ADI, melakukan demonstrasi menggugat UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PM) di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (5/7). Massa aksi menilai, UU PM tidak bertujuan membela kepentingan nasional tapi modal asing untuk menguasai hajat hidup rakyat, mengancam kehidupan buruh atas ancaman relokasi industri dan capital flight, melanggengkan pelanggaran hak-hak rakyat oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan imperialis yang beroperasional di dalam negeri. Selain itu, UU PM ditengarai merupakan pesanan Bank Dunia (World Bank) layaknya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air melalui proyek WATSAL (Water Resources Sector Adjusment Loan) atau RUU Sumber daya Agraria melaui proyek LAP (Land Administration Project). Di depan Mahkamah Konstitusi, massa aksi menggelar pentas pengadilan rakyat, bagaimana UU PM telah menjadikan bangsa dan rakyat Indonesia “kuli� di negerinya sendiri.
Untuk itulah, seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama berjuang mendesak pencabutan UU PM yang akan menyengsarakan kehidupan rakyat lebih jauh. Mengutuk Kekejaman Aparat Marinir Terhadap Petani Alastlogo Tragedi berdarah penembakan petani Alastlogo Pasuruan oleh aparat Marinir TNI AL ( 3 0 / 5 ) , y a n g mengakibatkan tewasnya 4 petani dan seorang bocah terluka parah, mendatangkan aksiaksi protes meluas yang dilakukan berbagai elemen masyarakat. Sehari s e t e l a h penembakkan, FMN bersama FSPI, AGRA, KPA, KontraS, Walhi, petani Pasuruan LSADi, melakukan aksi protes di depan Istana Negara. Sabtu (2/7), FMN bersama FPPI, GMNK, KPO GMKI, SMI, GSBI, AGRA, WALHI dan KAU yang tergabung dalam Solidaritas untuk Petani Pasuruan, kembali menggelar aksi di bunderan HI dengan nuansa serba hitam, menunjukkan kesedihan atas peristiwa tersebut dan mendesak kasus ini segera diusut tuntas dengan mengedepankan keadilan bagi rakyat. Aksi-aksi protes serupa juga digelar FMN di Mataram, Malang, Jombang, Jogja, Bandung dan Medan Kekerasan yang dialami petani Alastlogo, menambah deretan konflik sengketa lahan antara kaum tani dan pemerintah, terutama dengan institusi bersenjata (TNI-Polri). Juga menandaskan, praktek monopoli penguasaan tanah merupakan ancaman serius bagi nasib kaum tani di Indonesia. Menuntut Kebebasan Berserikat, 65 Buruh dipecat Buruh kembali diperlakukan semenamena oleh perusahaan. Hal ini menimpa buruh PT Eterna Jayatama Industri (EJI) di kawasan Industri, Kapuk Kamal Raya, Cengkareng.
PERLAWANAN 11
Pengekangan kebebasan berserikat dilakukan terhadap Serikat Buruh Kuas (SBK) EJI. Jauh sebelum serikat ini didirikan (18/3/07), PT EJI telah melakukan upaya pengekangan seperti pengeroyokan terhadap Ketua SBK EJI (Harry Kaslow) dan mutasi terhadap beberapa pengurus. Berbagai tindakan ancaman dan provokasi terus dilancarkan PT. EJI melalui mandor-mandor, staf-staf dan manajernya kepada anggota SBK-EJI serta buruh non anggota SBK EJI. Hal yang telah membuat rasa takut dan kecemasan mendalam bagi buruh. Setiap hari, anggota S B K- E J I d i p a k s a p i h a k manajemen mengundurkan diri dari k eanggotaan SBK-EJI, disertai ancaman PHK dan Mutasi. Dalam perkembangan terakhir, Ketua dan Sekretaris SBK-EJI (Budi), di PHK sepihak perusahaan. Hal ini mendorong SBK EJI melakukan aksi pemogokan di pabrik, 6-12 Juni 2007. Aksi mendapatkan intimidasi dan represi kuat dari pihak perusahaan. Aksi militan selama seminggu ini, tidak ditanggapi perusahan termasuk dinas ketenagakerjaan DKI Jakarta Utara. Justru setelah aksi, 65 orang buruh (sebagian besar adalah pengurus dan anggota SBK-EJI) di PHK begitu saja. Hingga kini, SBK EJI masih terus melakukan upaya untuk tetap memperjuangkan hak-hak buruh dan kebebasan berserikat. Dukungan atas perjuangan SBK-EJI tentu patut digulirkan terus, sebagai bentuk solidaritas senasib sepenanggungan. FMN dukung Pencabutan Skorsing 3 Mahasiswa ITS Bencana lumpur panas Lapindo tidak saja mengorbankan warga Porong Sidoarjo, tapi juga mahasiswa. Tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Tomy Dwinta Ginting (FTSP/Perencanaan
Wilayah dan kota, angkatan KOMNASHAM, Komisi X DPR RI 2 0 0 2 ) , Y u l i a n i ( F T S P / dan aksi ke Depdiknas, 11-13 Perencanaan Wilayah dan kota, Juni 2007. Meskipun tidak angkatan 2002) dan Benny Ihwani (FTI/D-III Teknik Mesin, d i t a n g g a p i D i r j e n D i k t i , angkatan 2004) diskorsing 2 persoalan ini sempat dibahas semester, buntut seminar dalam Rapat Kerja Komisi X DPR j a l a n a n “ P e r s e l i n g k u h a n RI dengan Depdiknas yang Pemodal-Pemerintah-Kampus dihadiri menteri dan jajarannya Dalam Kasus Semburan Lumpur (14/6). Sebelum kembali, Lapindo”, yang dilakukan di dilakukan konfrensi pers bersama di kantor WALHI yang kampus ITS (6/3). M e r e k a d i k e n a k a n melibatkan Yudi Latif (praktisi sanksi berdasarkan Keputusan pendidikan Paramadina), Franky Rektor ITS, Prof. Dr. Ir. Priyo Sahilatua (artis), Abduhzen Suprobo Nomor 2908/12/KM/ (Intitute for Education Reform), 2007 tentang Pemberian Ridha Saleh (WALHI), Ridwan Sanksi Pencabutan Status Lukman (Sekjend PP FMN) dan Sebagai Mahasiswa ITS Dalam korban sendiri. Kini, kasus ini Waktu Te r t e n t u A t a s sedang menunggu proses Pelanggaran Peraturan Tata peradilan PTUN. Kehidupan Kampus. Skorsing berlaku sejak SK dikeluarkan Solidaritas untuk Mahasiswa (16/5) hingga 31 Desember UISU Medan Tr a g e d i berdarah 2007 (sama halnya dengan Universitas Islam Sumatra skorsing 2 semester). Sejak Januari 2006 Utara (UISU) Medan (9/5), hingga Mei 2007, di ITS telah b e r l a n j u t d e n g a n a k s i terjadi pemberian skorsing mahasiswa UISU ke Jakarta kepada 26 mahasiswa. mendatangi Mabes Polri, Skorsing dijatuhakan tanpa KOMNASHAM, DPR RI, Dirjen satu pembelaan dari korban D i k t i D e p d i k n a s d a n skorsing. Skorsing rata-rata Departemen Hukum dan HAM diberikan terkait aktifitas (Depkumham). Rombongan mahasiswa ketika OSPEK atau mahasiswa UISU berjumlah 25 mengatasnamakan penempelan pamflet. Di kelas- orang, Mahasiswa kelas, sering ditemukan Pemerintahan celetukan-celutukan sejumlah (PEMA) dan Badan Eksekutif dosen bahwa mahasiswa- Mahasiswa (BEM) UISU Medan. mahasiswa yang suka “demo” Aksi dilakukan 29-31 Mei 2007. Perjuangan ini di buang atau dijatuhkan mendapatkan dukungan dari skorsing saja. Upaya untuk mengatasi FMN, SMI, KPO GMKI dan GMS. persoalan ini di ITS dan Hasil-hasil yang didapatkan pemerintah Surabaya, antara lain, jaminan mengalami kebuntuan. Ke tiga mahasiswa melanjutkan perjuangan ke tingkat P u s a t . Bersama d e n g a n FMN, SMI, LMND dan KPO GMKI, d i l a k u k a n Aksi Mahasiswa UISU Medan di Depdiknas menuntut hearing ke penuntasan konflik di tubuh yayasan
PERLAWANAN 12
pembebasan dua mahasiswa yang masih ditahan dan pemulihan kembali kampus, termasuk jaminan legalitas 3000 wisudawan fakultas hukum dan kedokteran oleh Dirjen Dikti. Mahasiswa UISU juga memberikan dukungan solidaritas atas penembakan petani Alastlogo Pasuruan, setelah melakukan aksi di Depdiknas dan Depkumham. Mahasiswa UISU bertekad melanjutkan perjuangan menegakkan hak-hak mahasiswa di tengah konflik yang terjadi, sekembalinya ke Medan. Guru dan Pelajar Menangkan Gugatan UN Pengadilan Negeri (PN) Ja k a r t a P u s a t a k h i r n y a memenangkan gugatan korban Ujian Nasional (UN) 2006 (21/ 5). Proses hukum sudah berlangsung sejak September 2006. Dalam putusannya, hakim Andriani Nurdin SH mengadili gugatan perkara sebagai berikut; 1) . Mengabulkan gugatan subsider para penggugat, 2) . Menyatakan bahwa Prersiden, Susilo Bambang Yudoyono, Wapres M. Yu s u f K a l l a , M e n d i k n a s Bambang Sudibyo dan Ketua BSNP Bambang Suhendro telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara khususnya hak atas pendidikan d a n h a k a n a k , 3 ) . Memerintahkan para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru terutama sarana dan prasarana sekolah, akses infprmasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksaanakan kebijakan ujian Nasional, 4) . Para tergugat segera mengambil langkahlangkah kongkrit untuk mengatasi ganguan psikologis dan mental para perserta didik u s i a a n a k a k i b a t pe n y e l e n g g a r a a n U j i a n nasional dan 5). Para tergugat diharuskan membayar biaya
perkara sebesar Rp 374.000. Tim Advokasi Korban Ujian Nasional sebagai kuasa hukum dari para terggugat, mengharapkan para tergugat tidak melakukan banding. Kalau mengajukan Banding, berarti semakin melalaikan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pendidikan dan hak anak. Demonstrasi Peringatan 9 Tahun Reformasi berakhir rusuh Aksi peringatan 9 tahun reformasi di Jakarta (21/5), berujung dengan kerusahan. Massa aksi Komite aksi 21 Mei (FMN, SMI, KPO GMKI, PMKRI, LMND, KontraS, YPKP ’65, SPEED, SIEKAP) bersama massa aksi dari HAMAS Unas, FAM UI, KAMERAD, direpresi dan mengakibatkan massa aksi dipukul (Catur dan Fredi FMN) dan 2 (dua) orang ditangkap (Omen FMN dan massa HAMAS UNAS). Represi terjadi ketika massa aksi membakar simbolisasi gagalnya reformasi. Tiba-tiba polisi menerobos barisan aksi dan melakukan represi. Meskipun direpresi, massa aksi tetap bersemangat. Agitasi propaganda dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat massa aksi dan pembebasan dua orang kawan yang ditahan. Dua kawan yang ditahan akhirnya dibebaskan. Sayangnya, rombongan aksi dari KAMMI dan BEM yang samasama terjun aksi, tidak memberikan solidaritas ketika massa aksi direpresi dan terjadi penangkapan. Setelah barisan kembali rapi, massa aksi meninggalkan istana menuju gedung Indosat, untuk membubarkan diri. Sa r a s e h a n P e r i n g a t a n Harkitnas dan 9 Tahun Reformasi D a l a m r a n g k a memperingati Hari Kabangkitan Nasional (Harikitnas) dan 9 tahun Reformasi, FMN bersama
SMI, PMKRI, KPO GMKI, GMNK, LMND, KontraS, YPKP ’65, menggelar sarasehan di Aula PMKRI (19/5) dengan tema “Peran Gerakan Pemuda dan Mahasiswa di tengah Kebangkitan Gerakan Rakyat di Indonesia”. Sarasehan ini menghadirkan pembicara, Ilham dari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dan Ragil Sugiarna dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dengan moderator Gusma (PMKRI). Acara diikuti sekitar 50 orang dan berlangsung dinamis. Para pembicara memaparkan situasi gerakan massa buruh dan tani. Juga dipaparkan sejarah di balik Kebangkitan Nasional yang perlu diluruskan. Peserta memberikan antusiasme tinggi dengan pertanyaan dan gagasan tentang perjuangan ke depan yang harus ditempuh. Acara ditutup dengan pandangan pentingnya memperkuat perjuangan dan persatuan di sektor masingmasing. Selanjutnya, secara bersama bergerak dan berjuang melawan dominasi imperialisme dan rejim boneka di dalam negeri. Perayaan 4 Tahun FMN Front Mahasiswa Nasional (FMN) merayakan Hari Kelahiran yang ke 4 (18/5), di Wisma Insan Cita, Ciputat. Peringatan tahun ini mengusung tema “Kibarkan Panji-Panji Perjuangan Massa dan Perkuat konsolidasi Internal dengan Menegakkan Langgam Kerja dan Pelayanan Terhadap Massa”. Dalam perayaan tersebut, diisi paduan suara FMN UIN, pidato Sekjend PP FMN Ridwan Lukman, orasi-orasi solidaritas dari AGRA, GRI, SMI dan Kamjak (dalam negeri) dan pembacaan pesan solidaritas dari ATKI, ILPS, ASA, Youth Phils (SCMP, LFS , ANAKBAYAN, K A R AT U L A ) d a n M i l i t a n t Movement of Students Yunani (luar negeri). Juga dihadirkan pentas kultural oleh Bengkel
PERLAWANAN 13
musik, FMN, SMI disertai sajian masakan khas Palembang pempek-pempek. Acara sederhana ini, berjalan lancar dan ditutup dengan refleksi bersama antara PP FMN dan FMN Jakarta. Perayaan 4 tahun FMN juga diselenggarakan di seluruh Cabang FMN di Indonesia, dengan berbagai aktifitas seni, budaya dan olahraga. Maju Terus Perjuangan Massa. Jayalah FMN! Hidup Pemuda dan Mahasiswa Indonesia! Guru Swasta Tolak PP 48/2005 Ratusan guru dari Ikatan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta (IGPSS) melakukan aksi di depan DPR RI (15/5), menuntut hak-hak guru—utamanya guru swasta—menolak pemberlakuan PP 48/2005 yang dinilai diskriminatif, cacat hukum dan melanggar HAM serta menutut direalisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD. Juga dilakukan hearing dengan Komisi X DPR RI, namun tidak ada jawaban yang pasti atas tuntutan IGPSS. Aksi juga dalam rangka deklarasi IGPSS sebagai ormas. Massa aksi IGPSS didampingi LBH Jogja dan didukung FMN. Rencananya, IGPSS akan menemui Mendiknas dan Wapres RI. Hasil yang mengecewakan di DPR RI dan tidak adanya kepastian dari pihak Mendiknas dan Wapres RI, memaksa massa aksi IGPSS pulang. Gegap Gempita Perayaan Mayday dan Hardiknas Tanggal 1 dan 2 Mei marak diperingati dengan aksi. Pada 1 Mei, dilakukan aksi Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di berbagai daerah. Di Jakarta, FMN tergabung dalam Front Rakyat Indonesia (FRI) terdiri dari GSBI, SBK-EJI, SBM MPB, AGRA, GRI, PMKRI, GMKI, GMNI, BPJ, HMI, Arus Pelangi dan INDIES, melakukan aksi massa di depan Istana Negara menuntut “Upah Layak, Lapangan Pekerjaan dan Stop PHK”. Dari Istana Negara, aksi dilanjutkan ke perwakilan PT Adidas di kawasan Sudirman, menuntut hak-hak buruh atas penutupan PT Dong Joo dan PT Tong Yang, yang memproduksi produk Adidas. Aksi ini diikuti sekitar 1500 massa aksi. Aksi Mayday juga diperingati FMN bersama organisasi-organisasi lainnya di Medan, Palembang, Bandung, Jogja, Wonosobo, Sidoarjo, Malang, Jombang, Denpasar, Mataram dan Palu. Hari berikutnya, FMN kembali turun aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Di Jakarta, FMN bersama dengan Aliansi Peduli Pendidikan (APP) mengadakan aksi di depan Istana menuntut realisasi anggaran pendidikan 20 persen, penolakan RUU BHP dan kebebasan Berekspresi, berpendapat dan
Tuntutan Aliansi Peduli Pendidikan (APP) dalam aksi Hardiknas 2007
berorganisasi. Massa aksi FMN juga melanjutkan aksi ke Dikti, Wisma Aldiron. Massa aksi di”pingpong” Dikti, karena pihak yang seharusnya menemui, sedang berada di kantor Depdiknas. Suatu tindakan tidak bertanggung jawab dari Dikti. Aksi peringatan Hardiknas, juga dilakukan FMN di Medan, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Purwokerto, Wonosobo, Jogja, Jombang, Malang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Lombok Timur dan Palu. Di Purwokerto, aksi FMN bersama beberapa elemen mahasiswa yang menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol matinya kepedulian negara atas nasib generasi bangsa, berbuntut ancaman intimidasi Aliansi Masyarakat Banyumas Cinta Merah Putih (AMBCMP) yang menilai aksi tersebut merupakan penghinaan terhadap simbol negara. Di Loktim, aksi mahasiswa dibubarkan paksa aparat Satpol PP. Pembubaran paksa terjadi ketika massa aksi melakukan pembakaran botol aqua, karena pihak DPRD tidak mau menemui massa aksi. Peringatan May Day dan Hardiknas disambut dengan gegap gempita. Terlihat dari maraknya aksi-aksi yang dilakukan di Jakarta hingga daerah-daerah. Peringatan dua momentum ini, juga menunjukkan adanya persatuan dari berbagai elemen multisektor. Momentum seperti inilah yang penting untuk memajukan lagi perjuangan massa. #
PERLAWANAN 14
solidaritas internasinal
Bangkit - Berjuang - Berorganisasi
Bersatu Melawan Serangan Imperialisme Terhadap Hak Pemuda (Liputan khusus World Youth People Confrence (WPYC) ILPS) Imperialisme dan rejim boneka menjadi ancaman serius bagi masa depan Pemuda di berbagai negeri. Saatnya kaum pemuda seluruh dunia bersatu atas semangat internasionalisme melawan “perampokan dan perang agresi” pimpinan imperialis AS
I
nternational League of People Struggle (ILPS) Youth Commission, telah menyelenggarakan World People Youth Confrence (WPYC) atau Konferensi Pemuda Sedunia di Zoetermeer Belanda, 2-4 Maret 2007. Konfrensi ini dihadiri delegasi Filipina, Liga Pemuda Revolusioner (Belanda), anti G-8 Union (Jerman), Brazillian Revolutionary Student Movement, Philipine Canada Youth Organisation, anak-bayan Honolulu, Habi Arts (USA), Birkar Youth (Jerman), Ira n -youth (Holland), Afghanistan youth (Holland), AGEN (Association Generale d’Etudiant Nanterre), EKKE Youth “The Red Wedge” Magazine (Yunani), Kurdistan Youth Federation (Holland), AVEG Kon (Holland), ATIKNew Democratic Youth Europa, International Socialists (Holland), Comac (Belgia), anakbayan (Holland). Perserta yang tidak bisa menghadiri konfrensi, namun turut memberikan sambutan melalui pesan perjuangan yang dibacakan, antara lain; Asian Student Association (ASA), REBEL (Jerman), RED Block (Italia), Democtratic Youth Mo vement (Europe), Nepal National Independent Student Union, PYF Pakistan dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Indonesia. Sedikitnya terdapat 50 organisasi yang terlibat, 20 diantaranya berasal dari Eropa dan melibatkan sekitar 200 delegasi, partisipan dan panelis.
Pengalaman Berharga Yunani dan Prancis Konfrensi diawali diskusi panel “Imperialism, Capital and Their Union/Treaty Attacks on Youth Fundamental Right of Education and Employment and Youth Resistance” dengan panelis New Democratic Youth (Turki), Greece Militant Youth Movement dan AGEN (Perancis). Sebelum dimulai, peserta menyanyikan lagu Internasionale dan mengheningkan cipta menghormati mereka yang telah gugur dalam perjuangan. Pengalaman berharga dipresentasikan wa k i l Yunani dan Pr ancis berdasarkan pengalaman konkret dalam membangkitkan, mengorganisasikan dan memobilisasi massa pemuda dan mahasiswa melalui pemberontakan pemuda dan mahasiswa di Yunani dan Prancis beberapa waktu lalu.
Pemberontakan pemuda dan mahasiswa di Yunani, berhasil memaksa pemerintah menarik kembali rencana revisi undang-undang (konstitusi) yang membatasi waktu belajar mahasiswa. Peraturan ini dianggap merugikan bagi mahasiswa dari kalangan keluarga miskin. Mereka yang berasal dari keluarga tak berada biasanya belajar sambil bekerja, sehinga tidak bisa menyelesaikan studi dalam waktu normal. Dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bisa menyelesaikan kuliah. Perjuangan pemuda dan mahasiswa, memaksa pemerintah Yunani menunda peninjauan kembali terhadap Konstitusi selama 8 tahun. Greece Militant Youth Movement menilai ada 3 (tiag) sebab suksesnya pemberontakan tersebut ; (1) Pemuda dan mahasiswa bersatu di bawah satu bendera atau slogan yang sama dan mewakili kepentingan bersama, (2) Persatuan ini yang membawa gerakan menjadi satu gerakan massal, (3) Pemberontakan dilakukan dalam waktu panjang, gigih dan ulet. Kesimpulannya, kesadaran yang dicapai pemuda dan mahasiswa dalam sehari berdemonstrasi, ibarat kesadaran yang dicapai melalui 10 bulan kursus teori. Teror yang dilancarkan aparat negara tidak membuat mahasiswa dan pemuda takut, sebaliknya menjadikan mereka lebih sadar secara politik. Pengalaman Prancis diambil dari pemberontakan pemuda miskin di Paris, November 2005 dan pemogokan terhadap rencana pengesahan CPE, Maret 2006. Pemberontakan pemuda miskin di Paris, merupakan perlawanan yang dilakukan untuk menentang diskriminasi rasial terhadap kaum migran di pinggiran kota Paris. Mayoritas penduduk di perkampungan pinggiran kota Paris adalah keluarga imigran dari Arab, Afrika dan Asia. Di kawasan ini, pendidikan, pelayanan kesehatan dan transportasi merupakan yang terburuk dibanding daerah sekitar Paris lainnya. Pemuda miskin di perkampungan tersebut merasa sudah dikorbankan, tidak memiliki masa depan, tidak ada alternatif atau jalan keluar atas situasi sosial-ekonomi yang ditanggung, menderita hingga diperlakukan secara rasialis oleh aparat negara seperti kontrol
PERLAWANAN 15
kartu penduduk, penghinaan, pukulan-pukulan, caci maki, penindasan dan pengangguran. Inilah yang mendorong lahirnya pemberontakan melalui aksi-aksi militan yang membuat perekonomian Prancis guncang dalam kurun waktu tertentu. Pemberontakan pemuda dan mahasiswa Maret 2006, diawali keputusan pemerintah Prancis, Januari 2006, yang menetapkan undangundang “menanggulangi dan menurunkan” angka pengangguran di kalangan pemuda atau CPE (Persetujuan Kontrak Inisial). Peraturan ini m e m b e r i k e w e n a n g a n kepada majikan memecat buruh Konfrensi Pemuda Sedunia atau p e g a w a i Suasana di Zoetermeer, Belanda muda dalam masa percobaan selama 2 tahun, tanpa mengajukan alasan. Dengan kata lain, memberikan kewenangan kepada majikan untuk memecat sesuka hatinya. Prancis sendiri termasuk negeri di Eropa yang memiliki angka pengangguran tertinggi di kalangan kaum muda yang berusia 18-25 tahun. Peraturan CPE yang diterapkan, hakekatnya membangun tenaga kerja muda murah tanpa hak-hak atau jaminan sosial. Inilah yang melahirkan kebangkitan perlawanan kaum muda di Prancis. Demonstrasi menentang CPE awalnya hanya dilakukan di segelintir universitas. Aksi dan protes menentang CPE, dalam perkembangannya meluas ke berbagai universitas, grup-grup pemuda hingga mendapatkan dukungan luas dari penduduk, termasuk dukungan luas dari kalangan klas buruh di Prancis. Pemerintah Prancis awalnya tetap bersikukuh menerapkan CPE. Mahasiswa tidak tinggal diam, justru meningkatkan aksinya. Tanggal 7 Maret 2006, Universitas Sorbonne diduduki. Polisi menindas dengan kekerasan, tapi mahasiswa tidak menyerah. Demonstrasi pun terus berlangsung 16 hingga 18 Maret 2007, yang melibatkan sekitar 1 juta massa luas dari pelajar, mahasiswa, buruh dan sektor penduduk lain. Puncak dari pemogokan dan demonstrasi berlangsung 26 Maret 2007. Pada waktu tersebut, setidaknya 3 (tiga) juta orang terlibat dalam aksi pemogokan umum di hampir seluruh penjuru Prancis. Di Paris, sekitar 700 ribu orang turun ke jalan. Di Marseille 250 ribu, Bordeaux 100 ribu dan kota-kota lainnya. Demonstrasi yang terus berlangsung, memaksa pemerintah Chirac menarik mundur CPE. Hal ini dilakukan, karena pemerintah takut
akan bahaya bersatunya pemuda-pemuda dari perkampungan pinggiran kota yang telah berontak sebelumnya, dengan gerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Perancis. Bahaya War on Terror! Setelah hari ke dua diisi laporan masingmasing negara, panel hari ke tiga digelar diskusi “Agresi imperialis, Undang-Undang Anti-Teror, Imigrasi, Kehancuran Sosial dan Pemuda” dengan panelis dari ATIK-NDY Turki dan Ketua ILPS, Prof. Jose Maria Sison. Joma—sapaan akrab Prof. Jose Maria Sisson— membawakan makalah “UndangILPS, 2-4 Maret 2007 undang anti-teror sebagai alat dari imperialisme, fasisme dan perang” Menurut Joma, “terorisme” bisa digunakan sebagai satu terminologi politik untuk menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara sistimatis dan disengaja, terutama dan hanya terhadap orang-orang sipil atau seluruh komunitas. Joma menambahkan, terorisme paling besar dan jahat adalah perang agresi imperialis yang dilancarkan negara-negara imperialis. Jumlah korban serangan 11 September yang kurang dari 3000 sipil, jauh lebih kecil dibandingkan 1.5 juta korban yang mati dalam agresi AS-Inggris dan sangsi terhadap Irak, serta 650.000 korban sipil dalam perang agresi ke dua dan pendudukan Irak. Diciptakannya terorisme sebagai suatu kejahatan besar (super crimes), kaum imperialis dan negara bonekanya telah mengaburkan perbedaan jelas antara kejahatan dan pelanggaran bersifat politik. Hukuman kejahatan politik biasanya lebih ringan dibandingkan kejahatan biasa, karena dianggap mempunyai motivasi sosial, tidak didorong kepentingan sendiri dan dapat diselesaikan secara politik melalui perundingan dan dipenuhinya tuntutan sosial. Sampai sekarang, tidak ada definisi jelas dari segi hukum tentang kejahatan terorisme. Undang undang anti-teror menganggap Negara tidak mungkin melakukan terorisme dan bertujuan memperkuat negara atas nama keamanan negara untuk melawan terorisme. Undang-undang anti-teror membolehkan Negara mencampakkan surat perintah habeas corpus, menyiksa bahkan membunuh tahanan dan orang yang dicurigai, menangkap dan menahan tanpa surat perintah, menahan orang untuk waktu tak terbatas berdasarkan laporan badan rahasia, mencegah akses kepada pengacara dan barang bukti, masuk ke dalam kehidupan pribadi dan keluarga, merampas sumber kehidupan orang,
PERLAWANAN 16
menjadikan mereka sebagai sasaran distigmaisasi dan difitnah sebagai “teroris�. Undang undang anti-teror menyerang dan melanggar hak untuk kebebasan berpikir dan memilih kepercayaan. Alasannya, “terorisme� kejam dan menjijikan karena merusak kehidupan dan harta benda disebabkan motivasi ideologi, politik dan agama. Terorisme digunakan untuk kriminalisasi terhadap golongan yang dianggap kiri, gerakan pembebasan nasional dan kepercayaan Islam. Fundamentalisme Islam dan Jihadisme sering kali digunakan untuk membenarkan serangan kaum imperialis terhadap kebebasan berpikir dan kebebasan memilih kepercayaan. Walau tidak satupun tindakan teroris yang dapat dituduhkan, seseorang atau satu organisasi dapat dimasukkan dalam daftar teroris oleh penguasa, badan rahasia Amerika Serikat atau badan rahasia dari satu negara sekutu atau bonekanya AS, dengan menyatakan orang atau organisasi itu adalah teroris. Mereka yang masuk dalam daftar “teroris� dibuat menderita. Hukuman-hukuman termasuk penahanan atau dikirim ke negeri lain (disitu dia dapat disiksa), dilarang kerja, jaminan sosial diakhiri, dan sebagainya. Itu adalah pelanggaran terhadap hak praduga tidak bersalah. Mereka distigmaisasi sebagai teroris. Kebebasan, kehidupan, kehormatan dan sumber pencahariannya dirusak oleh Negara. Di Amerika Serikat, Eropa dan negerinegeri imperialis lainnya, Negara telah menerima undang-undang anti terror untuk memberi kesan seolah-olah apa yang dinamakan terorisme adalah masalah nomor satu dan bukan imperialisme atau kapitalisme monopoli yang merupakan sebab dari krisis sosial termasuk angka pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tinggi, merosot dengan cepatnya gaji dan jaminan sosial, pelecehan hakhak demokratis, penindasan politik dan keterlibatan dalam perang agresi. Kaum imperialis berkata, undang-undang anti-teror ditujukan kepada anggota al-Qaeda dan grup-grup jihad Islam yang dicurigai. Kenyataannya, undang-undang itu digunakan lebih luas lagi untuk mengintimidasi, mengontrol dan melanggar hak-hak kaum imigran, kaum buruh, kaum muda dan melahirkan patriotisme palsu, rasisme dan fasisme. Amerika Serikat dan sekutu imperialisnya, telah menggunakan histeria terorisme di dalam dan luar negeri untuk melancarkan perang agresi dan intervensi militer di negeri-negeri terbelakang Asia, Afrika dan Amerika Latin serta meluaskan daerah ekonomi sebagai sumber bahan mentah (teristimewa minyak dan mineral strategis lainnya), pasar, daerah untuk investasi dan daerah pengaruh.
Kekuatan imperialis bersatu dan bersekongkol dengan mengorbankan kaum tertindas dan rakyat sedunia. Tetapi, mereka juga berkompetisi dan bersaing satu sama lain. Amerika Serikat sekarang meluap-luap kesombongannya sebagai penghisap imperialis dan kekuasaan teroris nomor satu. Ia paling aktif dalam mendorong sekutu imperialis dan negara bonekanya untuk menerima dan menerapkan undang-undang anti-teror. Ia telah meletakkan dasar hukum untuk terorisme Negara dan fasisme di skala global. Krisis sistim kapitalis dunia makin memburuk setiap hari dengan bantuan globalisasi neoliberal dan perang teror global. Massa rakyat luas menderita akibat-akibat yang kejam dari krisis. Memaksa mereka melawan penindasan dan penghisapan. Diseluruh dunia, partai-partai revolusioner, organisasi massa buruh, petani, perempuan dan pemuda dan gerakan rakyat nasional dan pembebasan sosial sedang bergerak maju melawan imperialisme dan kaum reaksi. Kaum pemuda memainkan peranan yang penting. Mereka berani dan militan dalam memajukan dan menyebarkan ide-ide revitalisasi dari gerakan demokratis anti-imperialis dan dalam melahirkan kekuatan terorganisasi dan membawa perjuangan ke tingkat baru yang lebih tinggi. Joma juga berpesan, saling tukar pikiran dan pengalaman perjuangan pemuda dan mahasiswa di berbagai negeri akan menjadi suatu kemajuan bagi perjuangan perbaikan kondisi kaum muda dan perjuangan melawan dominasi imperialisme AS. Deklarasi Bersama Setelah melalui sekian sesi pembahasan, para peserta konfrensi menutup acara dengan deklarasi bersama. Selain melakukan assesment politik, juga akan dibuat website multibahasa dan mempersiapkan segala pekerjaan yang lebih baik lagi untuk konfrensi yang sama 3 tahun kemudian. Hasil-hasil deklarasi juga akan dikirimkan kepada berbagai organisasi. Menutup seluruh kegiatan juru bicara konfrensi menyampaikan orasi singkat yang menyatakan konfrensi telah berlangsung sukses dan sebagai langkah penting untuk perjuangan anti imperialis dan anti kapitalis, selanjutnya ditutup dengan mengucapkan slogan bersama perlawanan pemuda terhadap imperialisme dan rejim boneka di berbgai negeri. # It is possible to create a different world ! a new world is possible with social courage! Long live resistance, long live youth’s rebel! Long live international solidarity ! Long live international unity of youth !
PERLAWANAN 17
Bangkit - Berjuang - Berorganisasi
seni & budaya
Seni dan Perjuangan Massa Seni terbukti telah menjadi media ampuh dalam sebuah perjuangan. Bumbu agitasi dan propaganda dalam sebuah karya seni, tidak dipungkiri mampu membangkitkan semangat kaum muda yang mendamba perubahan
D
unia seni selalu membawa kita pada untaian syair indah, beat musik atau ekspresi lepas. Sebatas itu sajakah seni dimaknai? Apakah ada hal lain yang perlu dibongkar tentang seni? Dua Kiblat Seni Dalam dunia seni, perdebatan juga terjadi. Ada pandangan, seni adalah manifestasi dari estetika secara murni. Pandangan ini muncul di tengah keraguan seni akan diperalat kepentingan politik tertentu atau penguasa. Pandangan ini khawatir, seni terkontaminasi doktrin-doktrin ideologis dan akhirnya menjadikan seni barang pesanan tuannya. Pandangan lainnya menganggap, seni tidak lepas dari hal-hal di luar estetika. Memandang seni tidak hanya melihat karya, cara menciptakan karya atau keindahan semata. Kenyataan membuktikan, semua karya seni menunjukkan kepada siapa dia berpihak. Artinya, seni tidak netral atau mengusung nilai tertentu. Di kalangan muda hari ini, menjamur seni dan budaya liberal, feodal, pasaran, plagiat atau tidak memiliki karakter sendiri. Hal ini mencerminkan kondisi negeri ini yang masih terbelakang dan didominasi imperialisme. Bagaimana Memandang Seni? Seni pada dasarnya suatu bentuk ungkapan yang indah dari isi kehidupan nyata, diangkat, diterjemahkan dan dituangkan dalam aneka berbagai karya seni sastra (puisi, cerpen, prosa), seni rupa (graffiti, mural, karikatur, lukisan penindasan), seni drama (teaterikal, operet), seni suara (pagelaran musik perlawanan, paduan suara, lagu-lagu perjuangan), seni tari dan lain sebagainya. Seni juga membutuhkan kecakapan dalam menguak satu k eny ataan. Tugas seni memudahkan penjelasan atas kenyataan yang ada, bukan justru menghasilkan karya rumit yang sulit dipahami massa. Singkatnya, seni harus disajikan dengan sederhana, mudah dipahami massa, tapi tidak mengurangi keindahannya. Organisasi massa (ormas) yang hidup sehari-hari di tengah massa, juga harus mampu mengembangkan kerja-kerja seni dan budaya. Seni dan budaya yang diangkat harus mencerminkan rintihan penderitaan rakyat, resah gelisah mahasiswa yang tak mampu bayar
kuliah, berderapnya aksi-aksi massa hingga masa depan gemilang kemenangan perjuangan pemuda-mahasiswa dan rakyat Indonesia. Selanjutnya, dituangkan dalam bentuk sastra yang mengguncang pembaca, beat musik yang menghentak, lantunan irama harmonis, puisi nan indah dan gambar eye cathing. Tiga Jenis Seni Setidaknya seni memiliki 3 (tiga) ciri, seni feodal, seni borjuasi dan seni progresif. Seni feodal untuk melanggengkan penindasan dan budaya feodal yang mengkultuskan sesuatu dan berbau mistis, seperti upacara-upacara adat untuk pemujaan terhadap raja, kawulo gusti dan sejenisnya. Seni borjuasi bertujuan mengbdi pada kepentingan kaum borjuis, menyebarluaskan gaya hidup dan menopang pikiran-pikiran borjuis yang menindas. Diekspresikan melalui dramadrama mewah, cerita-cerita cabul, romantisme berlebihan, heroisme ala amerika (layakanya sosok Superman, Spiderman dan Batman) dan selalu berorientasi komersil. Seni Progresif bertujuan mengabdi kepada massa dan rakyat tertindas. Seni progresif bersifat jujur, terbuka, sederhana dan apa adanya. Dalam mengungkapkan realitas kehidupan, bertumpu pada kenyataan pahitnya hidup akibat tindasan penguasa dan ditujukan melawan penidasan dan penghisapan demi tegaknya keadilan sosial bagi mayoritas masyarakat. Hal lain, tidak mengedepankan aspek komersil dalam berkarya. Seni dan Perjuangan Massa Berhasilnya suatu pekerjaan seni, juga beriringan dengan bangkitnya kesadaran massa untuk bergerak dalam perjuangan massa. Seni menjadi picisan, jika sekedar menghiasi pensipensi atau coretan-coretan vandal tak berarti. Seni akan menggigit, ketika berbagai karya puisi, teaterikal, graffiti, mural, karikatur, cerpen-cerpen bernuansa progresif, menghiasi pojok-pojok kampus, tempat-tempat hang out dan setiap sudut massa berkumpul di kampus. Seni juga menjadi pembangkit semangat yang membakar massa aksi ketika melancarkan sebuah aksi massa. Sangat penting peran seni dalam perjuangan massa. So, jika kamu anak muda yang enerjik, percaya perubahan, berpotensi dalam bidang seni, “Abdikan Senimu untuk Massa dan Perjuangan Massa�. #
PERLAWANAN 18
“PERCIKAN API” Hari bagaikan malam dalam setiap nadiku Hantamannya bagaikan pisau menancap di dada Hidup tak ubahnya budak, tapi mati tak kunjung tiba Tetapi, nafas-nafas kematian selalu menghantui… Di balik deru mesin pabrik, aku terkapar Di tengah hamparan hijau, aku tertatih Mana negeri gema ripah loh jinawi? Mengapa rakyatku miskin? Mengapa mulut ini dibungkam? Apakah salah aku bertanya hakku? Ada apa dengan negeriku…? Meski negeri ini tak lagi berhati… Cintaku padanya takkan pernah pudar Karena inilah tanahku, inilah tumpah darahku Inilah rakyat dan bangsaku… Takkan kubiarkan tanahku dirampas tuan yang angkuh Raga ini kupertaruhkan untuk negeriku Kami pewaris sejarah perubahan, takkan takut godaan malaikat maut Takkan mundur di bawah moncong senapan penguasa Tidak akan beranjak demi asa yang kan digapai Percikan api di jiwa ini terus membara Percikan yang akan membakar ilalang di padang yang tandus Jangan pandang kami sebelah mata…hai kaum penjajah Enyalah kau penindas dan penghisap negeri ini Karena percikan ini siap melahap padang kemakmuran semu itu Kami yang muda dan pemberani Berjanji demi negeri, rakyat dan masa depan Detik ini, saat ini dan hari besok.. Kuabdikan diri di jalan juang yang panjang ini Demi wajah-wajah tak kenal lelah yang terus terhimpit… Demi matiku yang bahagia… Tangan tlah terkepal…langkahku pun pasti… Mengabdi untuk massa dan perjuangan
Indonesia-ku Indonesiaku tanah subur Air mengalir jernih Hutan hijau, gunung tinggi Indonesiaku bumi berdarah Keringat yang diperas, tanah dirampas : Perempuan diinjak Pemuda tak kerja Indonesiaku sarang penyamun Presiden boneka Tikus komprador Kutu busuk feudal Indonesiaku, tanah subur yang dihisap Punya banyak badut kaya raya Lebih banyak rakyat yang celaka Indonesiaku, tanah pertempuran Perang penguasa dan rakyat Senjata dan suara Punya dan tak punya Indonesiaku, rakyat yang berlawan! Dan menang…. Oleh : dw
Aku(lah) Akulah camar yang terbang Bulan bersinar bulat Bintang berkedi p Laut yang tiada tepi Akulah karang kokoh Lambaian nyiur kelapa Hati yang kuat Akulah musuh yang berbahaya Virus mematikan Bagi penindasan di bumi pertiwi
Jayalah rakyat Indonesia!
Oleh : dw Oleh : wa2n
PERLAWANAN 19
Kalender Perjuangan Massa 15 Januari 8 Maret 20 Maret 18 April 21 April 22 April 1 Mei 2 Mei 3 Mei 8 Mei 9 Mei 13-14 Mei 18 Mei 20 Mei 21 Mei 5 Juni 23 Juli 17 Agustus 22 Agustus 8 September 24 September 5 Oktober 28 Oktober 10 November 17 November 20 November 25 November 1 Desember 10 Desember 22 Desember
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Peringatan MALARI (Malapetaka 15 Januari) Hari Perempuan Internasional Peringatan Invasi Imperialis AS ke Irak Hari Tani Internasional Hari Ibu Kartini Hari Bumi Internasional Hari Buruh Internasional Hari Pendidikan Nasional Hari Kebebasan Pers Internasional Hari Palang Merah Internasional Tragedi Berdarah UISU Medan 2007 Tragedi Trisakti dan Semanggi I 1998 Hari Lahir Front Mahasiswa Nasional (FMN) Hari Kebangkitan Nasional Hari Tumbangnya Rezim Fasis Boneka Imperialis Suharto Hari Lingkungan Hidup Internasional Hari Anak Nasional Hari Proklamasi RI Tragedi Berdarah IKIP Mataram (Terbunuhnya M. Ridwan) Hari Pemberantasan Buta Huruf Internasional Hari Tani Nasional Hari Guru Sedunia Peringatan Sumpah Pemuda 1928 Hari Pahlawan Hari Mahasiswa Internasional Hari Anak Internasional Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan : Hari AIDS Internasional : Hari HAM Internasional : Hari Ibu Nasional
PERLAWANAN 20