Edisi Oktober 2020
▶ Webinar “Menjadi PMI Berdaya di Negara Tujuan Penempatan” yang dibuka oleh Konjen RI di Hong Kong, Ricky Suhendar, Minggu, 31 Mei 2020 (Sumber foto: Redaksi Voice of Migrants).
BERITA UTAMA
PMI Berdaya Dimulai dari Sikap Kritis atas Hak dan Kewajibannya Alimah Voice of Migrants “Ke depannya, saya berharap temanteman pekerja migran Indonesia (PMI) dapat lebih memahami hakhaknya. Bagaimana agar PMI mendapatkan haknya? Jangan diam! Karena ketika kita diam, selamanya kita tidak berdaya atas nasib diri kita sendiri.”(Suratih, Ketua Union of United Domestic Workers (UUDW).
B
erdaya dalam konteks pe kerja migran Indonesia (PMI) di negara penempat an tidaklah cukup hanya dengan bekerja dan mematuhi per intah majikan. Makna “berdaya” sen dir i sangatlah luas yaitu berke mampuan, berkekuatan, mempu nyai cara atau strategi tersendiri dalam mengatasi suatu persoalan. Berdaya dal am makn a lainnya adalah berkemampuan dan bisa mengambil keputusan penting un tuk kepentingan masing-masing PMI. Berdaya juga berarti mampu memperjuangkan nasibnya, tidak diam, kritis bertanya dan mencari informasi untuk mengatasi suatu
persoalan yang dapat mengancam nasibnya selama bekerja di luar negeri. Ada hal mendasar yang ser ing lup ut dari perhatian PMI dalam mempersiapkan diri yaitu penge tah uan hak-hak dasar PMI. Hak PMI melekat dalam beragam situa si, mulai dari pra pemberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga saat kepulangan. PMI akan diha dapkan pada sejumlah tantangan yang bahkan tak pernah terpikir kan sebelumnya. Tantangan terse but bukan hanya terkait hak-hak ▶ Bersambung ke halaman 3
Edisi Oktober 2020 BULETIN VOICE OF MIGRANTS (VOM) merupakan media informasi yang dibuat oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong sebagai ruang untuk saling belajar dan berbagi informasi antar pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Informasi versi online bisa diakses melalui www.buruhmigran.or.id. Penanggungjawab Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Aarifah Haq Redaktur Pelaksana Suratih Tim Redaksi Purwanti, Lasiyem, Puji, Kasiyah, Aline, Umi, Icha, Dwi Noviana, Ratih, Lilik Supartini, Eni Kurniawati. Tata Letak Azka Maula Alamat Redaksi Infest Yogyakarta Jl. Veteran UH IV/734 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta 55164. Telepon/fax 0274-417004 Email vom@buruhmigran.or.id Hotline VoM +852 95480701 ——
MAJALAH VOICE OF MIGRANTS diterbitkan oleh beberapa organisasi pekerja migran di Hong Kong yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) bersama dengan Pusat Sumber Daya Buruh Migran, INFEST Yogyakarta. Anggota Pokja VoM adalah Union of United Domestic Workers (UUDW), Madani Inspiring Community (MIC), Republik Ngapak (RN), Peduli Kasih, Timbul Sehati, PCI NU Hong Kong dan Pecinta Nabi Muhammad (PNM). Isi dari terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab organisasi yang tergabung dalam kelompok kerja dan INFEST Yogyakarta.
Siapapun bisa mengutip, menyalin dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.
2
⦁
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
Salam Redaksi Situasi pandemi belum berakhir. Sementara segala aktivitas masih harus terus berjalan. Termasuk kegiatan yang dikelola oleh Pokja Voice of Migrants (VoM) di Hong Kong. Be berapa pertemuan dan diskusi dipindah me lalui pertemuan daring (online). Kendati ada beberapa tantangan seperti terbatasnya inte raksi langsung, namun cara ini justru membuka ruang lebih luas bagi siapapun, khususnya sobat migran dari berbagai negara, untuk terlibat. Berita utama buletin VoM edisi Oktober 2020 kali ini, tim redaksi menghadirkan tiga ulasan webi nar yang diselenggarakan VoM dan Infest Yog yakarta. Ketiga tulisan ini penting sebagai bekal pengetahuan dan pembelajaran menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berdaya. Pertama, penting bagi PMI untuk mengetahui hak dan ke wajibannya. Kedua, pentingnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman paham ekstremisme kekerasan di kalangan PMI. Dan ketiga, perlunya menjaga diri dan kesehatan mental bagi PMI. Selain ketiga berita utama, edisi kali ini, redak si juga menyuguhkan profil komunitas Eng lish BKB Lapangan Rumput sebagai ruang be lajar bagi para pekerja migran di Hong Kong. Ruang-ruang berkomunitas dan bers erikat penting bagi teman-teman PMI untuk terus mengembangkan diri serta menjaga kesehatan mental. Hal tersebut juga berkaitan dengan tulisan di rubrik panduan mengenai cara supaya “keinginan kita” bisa didengar di tempat kerja. Selanjutnya, pada rubrik opini, Ridwan Wah yudi menulis tentang dampak RUU Cipta Kerja dan PMI. Isu ini menjadi perbincangan penting di Indonesia dan memunculkan banyak sekali pro dan kontra. Kemudian, redaksi juga me nyuguhkan ringkasan salah satu pengajian Fiqih Buruh Migran yang dipandu oleh KH Marzuki Wahid dengan tema “nafkah batin”. Akhir kata, redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis yang turut berbagi kabar, informasi, dan pembelajaran. Tetap jaga kesehatan dan selamat membaca.
BERITA UTAMA PMI yang dilanggar, penipuan, ke kerasan oleh majikan atau sesama PMI, tetapi juga bagaimana mere ka mampu menangkal diri dari pengaruh ideologi ekstremisme kekerasan. Pembahasan mengenai PMI ber daya terungkap dalam diskusi “Menjadi PMI Berdaya di Negara Penempatan Hong Kong” pada Minggu (31/5/2020). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest) Yogyakar ta, Voice of Migrants (VoM) dan KJRI Hong Kong. Konsep PMI berdaya men cak up bagaimana seorang PMI mampu memahami hak-hak dasar dan persoalan PMI di negara pe nempatan. Diskusi publik yang di lakukan secara daring (online) ini menghadirkan dua sudut pandang baik dari PMI maupun pemerintah. Perwakilan dari PMI, Suratih selaku Ketua Union of United Domestic Workers (UUDW) membahas hak dasar dan persoalan PMI di Hong Kong. Sementara perwakilan pe merintah, Erga Grenaldi, Atase Teknis Tenaga Kerja KJRI Hong Kong membahas mekanisme per lindungan dan penempatan PMI Hong Kong. Ketidaktahuan atas Hak Dasar dan Kewajiban Picu Permasalahan PMI Webinar “Menjadi PMI Berdaya di Negara Penempatan Hong Kong” dibuka secara singkat oleh Ricky Suhendar, Konsul Jenderal RI di Hong Kong dan Irsyadul Ibad, Direktur Eksekutif Infest Yogya karta. Meskipun singkat, namun sambutan keduanya memberikan gambaran tentang pentingnya menjadi PMI berdaya di negara penempatan.
Menurut Ricky Suhendar, kun ci peningkatan kapasitas PMI pada dasarnya ada pada pem berdayaan. Termasuk bagaimana agar PMI terhindar dari perm a salahan hukum dan hak-hak yang tidak dipenuhi. Sampai saat ini, berdasarkan pemantauan ka jian pemetaan yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong, sebagian besar permasalahan PMI dis e babkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman PMI atas hak dan kewajibannya.
terutama bagaimana menguatkan solid aritas sesama PMI. Kami berh ar ap pelindungan PMI ini komp rehensif, mendapatkan hak secara penuh dan tidak mu dah terpapar ideologi yang bisa membahayakan dan mengg a galkan tujuan utama pekerja mi gran,” papar Irsyadul Ibad. Ia juga berharap, semoga dalam situasi pandemi ini, PMI selalu dalam kondisi sehat, selamat, berdaya selama bekerja, dan tetap saling berbagi serta melindungi.
“Upaya pemberdayaan PMI se perti yang dibahas dalam tema diskusi ini sangat relevan dengan kondisi PMI saat ini. Termasuk di antaranya meliputi penguatan kapasitas, pendidikan, dan ak tivitas lainnya, sehingga PMI mem iliki keterampilan yang le bih mumpuni,” ungkap Ricky Suhendar dalam sambutannya. Pihak KJRI juga menyadari bah wa proses pemberdayaan PMI membutuhkan sinergi dan ko lab orasi dengan organisasi non pemerintah.
Serikat Pekerja Rumah Tangga Dorong PMI Berani Bersuara Perjuangkan Hak-haknya
Sementara menurut Irsyadul Ibad, kolaborasi positif harus te tap dijaga sebagai upaya unt uk memunculkan PMI yang berdaya dan saling menguatkan ses ama PMI. Upaya Infest dalam me nguatkan kapasitas PMI hing ga berdaya telah dimulai se jak tahun 2013, baik di Arab Saudi (Jeddah), Hong Kong, dan Malaysia. Infest Yogyakarta mu lai memberikan perhatian se car a khusus pada pencegahan ekstremisme kekerasan di ka langan PMI pada tahun 2018. “Kami berharap, ketika PMI su dah berdaya, kami bisa kon ek sikan di negara lain. Jadi setiap negara berbeda pendekatannya,
Fakta yang telah dijabarkan ber dasarkan pemantauan KJRI Hong Kong juga dirasakan dan dialami langs ung oleh serikat pekerja rumah tangga di Hong Kong atau Union of United Domestic Workers (UUDW). Menurut Su ratih, Ketua UUDW, pekerja mi gran di sektor domestik sampai saat ini masih mengalami ke sulitan dalam memahami hakhak dan kewajibannya. UUDW saat ini terus berupaya agar PMI, khususnya di sektor dom est ik, mampu mendapatkan hak da sarnya. Sebab, masih ban yak PMI yang bahkan tidak menyim pan dokumennya sendiri. “Teman-teman PMI pada umum nya tidak mengetahui tent ang apa saja yang ada di kontrak kerjanya. Contoh lain yang juga banyak dialami PMI yaitu ketika kita tidak mendapatkan makanan yang layak dan belanja sendiri. Sebenarnya kita bisa membeli makanan dan kuitansi bisa disimpan, selanjutnya majikan bisa mengganti uang makan sesuai yang tertera di kontrak kerja. Ada juga persoalan hak
Edisi Oktober 2020 | Buletin Voice of Migrants
⦁
3
BERITA UTAMA dan kewajiban, soal ini banyak membuat PMI bingung mau melapor kemana. Biasanya ke takutan untuk datang ke KJRI karena takut dibentak dan lainlain. Kami di UUDW memberikan penguatan agar kita berani ber suara ketika kita tidak mend a patkan hak kita,” papar Ratih. Pengalaman Ratih bersama PMI lainnya di UUDW merupakan in formasi penting tentang kondisi dan persoalan PMI di negara penempatan. Penjelasan Ratih juga menjadi pengetahuan ber basis fakta di lapangan sekaligus pembelajaran baik tentang bagai mana sesama PMI saling berbagi kapasitas dan berdaya bersama. Apalagi faktanya, sampai saat ini masih banyak PMI yang mengalami masalah dengan agensi. Fakta persoalan PMI juga diakui oleh Erga Grenaldi, Atase Teknis Tenaga Kerja KJRI Hong Kong.
Dalam pemaparannya tentang mekanisme pelindungan dan pe nempatan PMI Hong Kong, Erga berkali-kali menekankan pen tingnya PMI melapor ke KJRI Hong Kong secara langsung ketika mendapatkan masalah. Pelaporan akan ditangani oleh staf pengadu an dan akan diminta keterangan secara detail dan lengkap. “Kami juga akan meminta kla rifikasi apa yang sudah dilakukan oleh agensi. Yang penting jug a adalah bagaimana PMI mengenali dokumen kontrak kerja, termasuk mengenali tentang hak-hak PMI dan tahapan penanganan masalah mulai dari upaya komunikasi dengan majikan dan agensi. Jika upaya kom unikasi secara baikbaik tidak bisa dilakukan atau ada kendala, maka silakan teman-teman PMI untuk datang ke pengaduan dan akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Jadi silakan lakukan pelaporan,” ungkap Erga.
Saatnya PMI Memahami Isu Terorisme
Pe m a p a r a n E rg a m e r u p a ka n inf ormasi penting sebagai be kal bagi PMI ketika menghadapi masalah di negara penempatan. Hal ini melengkapi pendampingan kasus berdasarkan pengalaman sesama PMI yang dilakukan Ratih bersama UUDW. Informasi dari keduanya semakin lengkap ketika beb er apa penanya peserta we bin ar memberikan sejumlah in formasi beragam kasus yang menimpa mereka, seperti kasus overcharging, calling visa, pe nempatan yang tidak sesuai de ngan alamat yang tertera pada kontrak, dan sejumlah kasus lain nya. Sumber: https:// buruhmigran. or.id/2020/06/01/pmiberdaya-dimulai-darisikap-kritis-atas-hakdan-kewajibannya/
Alimah Voice of Migrants
sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Brig jen Pol Hamli Tahir, Direktur Pencegahan Badan Nasional Pe nanggulangan Terorisme (BNPT) dalam salah satu rangkaian we bin ar “Menjadi PMI Berdaya di Negara Penempatan Hong Kong” pada Minggu, (7/6/2020).
su terorisme merupakan sa lah satu pengetahuan pen ting yang perlu diketahui dan dipahami oleh pekerja mig ran Indonesia (PMI). Bekal penge tahuan ini penting dimiliki PMI bukan hanya saat bekerja di lua r negeri, tetapi sejak masa Orientasi Pra Pemberangkatan
Secara khusus, Hamli Tahir me nyampaikan pembahasan me ngen ai “Pengetahuan tentang Ekstremisme dan Kekerasan di Kalangan PMI”. Menurut Hamli, salah satu tantangan dan an caman PMI saat ini ialah mun culnya pemahaman esktrem di kalangan PMI. Supaya PMI ti dak terpapar, menurut Hamli,
I 4
⦁
(OPP) sampai PMI kembali ke kampung halaman. Pengetahuan tentang terorisme juga bukan hanya penjelasan apa itu terorisme, tetapi juga bagai mana memahami benih-benih terorisme itu muncul dalam diri seseorang, baik dalam diri PMI
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
BERITA UTAMA
▶ Brigjen. Pol. Hamli Tahir dalam webinar “Menjadi PMI Berdaya di Negara Penempatan Hong Kong”, Minggu, 7 Juni 2020 (Sumber foto: Redaksi Voice of Migrants).
diperlukan transfer pengetahuan dan berbagi informasi mengenai apa itu ekstremisme dan radi kalisme. “Kenapa kita harus mengambil perhatian pada isu ekstremisme dan radikalisme, apalagi di masa pandemi covid-19 ini? Karena individu maupun kelompok yang sudah terpapar dengan ideologi ini, mereka akan mengajak orang-orang tertentu dan akan melakukan tindakan kekerasan. Mereka juga memanfaatkan si tuasi pandemi sebagai azab menjelang hari kiamat sebagai narasi propagandanya. Bagi PMI, bukan hanya gagal menjadi PMI sukses, namun juga jiwanya be lum tentu selamat, dan tentunya (PMI yang terpapar) akan meru sak nama baik keluarga dan ne garanya,” papar Hamli. Hamli juga menjelaskan bahwa
untuk mendeteksi orang-orang yang terindikasi terpapar ideo logi ekstrem ini biasanya meng anggap orang lain yang berbeda pandangan dengannya seb a gai ancaman. Misalnya, yang paling sering muncul ialah ba gaimana mereka memandang negara Indonesia sebagai ne gara kafir. Jika ada ungkapan ters ebut, maka itu adalah pin tu masuk pada pemahaman ekst remisme dan radikalisme. Proses seseorang melakukan tindakan ekstremisme kekerasan seperti teror tidak terjadi secara inst an namun ada tahapannya yaitu mulai dari pemahaman ser ta sikap intoleran dan radikal. Misalnya anti terhadap pancasila dan sering mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan. “Kebhinekaan Indonesia itu se buah keniscayaan, karena ne gar a kita terdiri dari beragam
suku, agama dan budaya. Ini ha rus dijadikan dasar. Ketika ada orang atau kelompok yang me nolak kebhinekaan, maka itu su dah dimasuki benih-benih ra dikalisme, jika pemahaman ini terus dibiarkan dan dipupuk, mak a bisa sampai pada tahap terorisme,” jelas Hamli. PMI saat ini harus mulai peka dan mampu menangkal dirinya dari paham maupun ideologi yang bisa menggagalkan tujuan nya dalam bekerja sebagai PMI. PMI juga harus mulai mengedu kasi dirinya untuk kritis mem per tanyakan banyak hal, ter masuk menyumbangkan uang melalui lembaga yang terp er caya, mencari guru agama yang moderat di negara penempatan, serta memenuhi kebutuhan in formasi yang dapat diakses me lalui pertemuan langsung mau pun media apapun.
Edisi Oktober 2020 | Buletin Voice of Migrants
⦁
5
BERITA UTAMA
Lindungi Diri dan Kesehatan Mental PMI Alimah Voice of Migrants
I
su kesehatan mental bukan lah sesuatu yang baru jik a dihubungkan dengan peker ja migran Indonesia (PMI). Se jumlah kasus PMI yang meng alami gangguan mental sudah cukup banyak. Sayangnya, pe merintah belum memiliki alat ukur dalam mendeteksi calon PMI yang mengalami gejala-ge jala gangguan mental.
Banyak PMI yang belum mem a hami betapa pentingnya menjaga kesehatan mental selama bekerja. Oleh sebab itu, penguatan men tal dan kepribadian PMI perlu di kenalkan sejak masih di dalam negeri pada proses Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) calon PMI. Hal tersebut disampaikan oleh Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yog yakarta dalam salah satu rang kaian webinar “Menjadi PMI Ber daya di Negara Penempatan Hong Kong” pada Minggu, (7/6/2020). Dalam pemaparannya mengenai ”Penguatan Mental Kepribadian PMI”, Irsyadul Ibad menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu disiapkan calon PMI sebe lum mem ut uskan untuk bekerj a ke luar negeri. Proses ini perlu disiapkan sejak PMI terpisah dari keluarganya untuk mengikuti ma sa pendidikan dan pelatihan di penampungan P3MI, hingga ti ba di negara penempatan dan bertemu dengan keluarga baru 6
⦁
yang mempunyai kebiasaan ber beda.
panjang sampai dia terjebak pada situasi tersebut.
“Tidak merasa nyaman berada di lingkungan baru itu wajar, su dah menjadi fitrah manusia. Apa lagi berada dalam situasi dan budaya yang berbeda. Sehingga, kebutuhan penyesuaian diri itu sangat perlu, misalnya dari sisi bahasa karena belum tentu se tiap PMI mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan ba hasa di negara penempatan. Namun, kegagalan dalam ber adaptasi dengan situasi kerja dan budaya baru juga dapat menjadi persoalan,” ujar Irsyadul Ibad.
Menurut Irsyadul Ibad, PMI per l u m e nya d a r i b a hwa p e n ye suaian dan pengkondisian men tal merupakan kebutuhan dasar yang perlu diupayakan sel ama proses peralihan ke lingk ungan kerja dan budaya baru. Beberapa di antaranya, memb angun per sepsi positif tent ang pekerjaan sebagai PMI, berlatih menerima perbedaan, mengontrol emosi yang berlebihan, mengelola stres dan kec em asan, serta mencari sistem pendukung.
Ia juga menegaskan bahwa ke gagalan beradaptasi juga ba nyak dirasakan PMI, bahkan, memb uat PMI rentan terjebak pad a kelompok-kelompok eks trem. Contohnya seperti kisah I ka P u s p i t a , s a l a h s a t u P M I yang divonis 4,5 tahun karena mer encanakan bom bunuh diri di Bali. Proses perubahannya yang ekstrem tidaklah instan. Perub ahan ini dapat dilihat dari prof ilnya sejak dia berangkat dengan penampilan pada umum nya, hingga mengubah pe namp ilannya dengan pakaian tertutup, dan belakangan dia ter hubung dengan gerakan teroris. Artinya, jika dilihat dari perjalanan hidupnya, bukanlah perjalanan yang yang singkat, ada proses
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
Irsyadul Ibad juga menegaskan bahwa kesehatan mental PMI merupakan kunci dari banyak hal, cont ohnya kesuksesan dalam bekerja. Jangan sampai sekian pers oalan yang memengaruhi ment al PMI menjadi celah bagi kelompok ekstremisme kekeras an memanfaatkan PMI. Dalam hal ini, sesama PMI juga memiliki tugas penting untuk saling be lajar, saling membantu dan me lindungi. Sumber: https:// buruhmigran. or.id/2020/06/09/ pmi-bermentaltangguh-pedulikesehatan-mentalsukses-dan-selamatdari-ideologi-ekstrem/
Pojok Komunitas
Komunitas English BKB Lapangan Rumput Aarifah Haq Voice of Migrants
▶ Pembelajaran yang dilakukan Komunitas English BKB Lapangan Rumput di Taman Victoria. (Sumber Foto: Facebook English BKB Lapangan Rumput).
B
ahasa Inggris merupakan bahasa yang digu nakan dalam berbagai forum internasional. Bahasa Inggris juga salah satu kunci agar kita bisa masuk dalam pergaulan internasional. Dalam kondisi sehari-hari dan ruang lingkup kerja, pekerja migran Indonesia (PMI) akan menemukan penggunaan bahasa Inggris. Di Hong Kong misal nya, beberapa petunjuk jalan, nama tempat, nama barang, dan papan informasi selain menampilkan bahasa Kanton juga menampilkan bahasa Inggris. Umumnya penggunaan bahasa Inggris di Hong Kong membuat belajar bahasa Inggris menjadi ken is cayaan bagi PMI. Dengan berbahasa Inggris, pekerja migran dapat menikmati informasi lebih luas di berbagai media, berkomunikasi dengan orang asing dan lebih disayang majikan karena dapat meng ajarkan bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Minat pekerja migran terhadap bahasa Inggris me micu kemunculan komunitas-komunitas pekerja migran yang fokus untuk melatih kemampuan ber bahasa Inggris, salah satunya komunitas English Bina Karya Bersama (BKB) Lapangan Rumput Hong Kong. English BKB Lapangan rumput Hong Kong merupakan bagian dari komunitas BKB lapangan rumput Hong Kong. English BKB Lapangan Rumput berawal dari pe lat ihan keterampilan yang diinisiasi oleh BKB la pangan rumput Hong Kong dengan menghadirkan pembimbing. Dari sana, banyak pekerja migran yang
bergabung untuk belajar dan makin beragam kelas yang diselenggarakan sesuai dengan minat pekerja migran. BKB Lapangan Rumput sendiri saat ini telah menyediakan kelas menjahit, kelas mengaji, tata rias dan bahasa inggris. Kegiatan pembelajaran English BKB Lapangan Rumput mempunyai konsep sukarela. Pembimbing tidak dibayar dan tidak meminta bayaran dari seluruh rangkaian pembelajaran. Peserta belajar hanya perlu membeli buku paket atau perlengkapan yang dibutuhkan di kelas belajar masing-masing. Materi yang diajarkan dalam kelas bahasa Inggris dimulai dari basic 1 level, basic 2 level, intermediate level dan advance level. English BKB Lapangan Rumput tidak hanya menga dakan kegiatan pembelajaran, namun juga beberapa kegiatan selingan seperti donor darah, wisata religi, wisata alam dan donasi peduli sesama. English BKB Lapangan Rumput membuka pendaftaran pa da 5 Mei -14 Juni 2020 dan masa belajar pada 14 Juni-Desember 2020. Waktu dan tempat belajar dilakukan setiap hari Minggu pukul 10.00-12.00 WIB di lapangan Victoria, Causeway Bay, Hong Kong. Pembimbing dan penanggung jawab kelas ialah Suci Rohmini, S.Pd. dengan kontak 55931806 dan bagian kesiswaan kelas basic ialah Rasini dengan kontak +6282226835832. Sumber: https://buruhmigran. or.id/2020/10/26/komunitas-english-bkblapangan-rumput/ Edisi Oktober 2020 | Buletin Voice of Migrants
⦁
7
OPINI
Dampak RUU Cipta Kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia Ridwan Wahyudi Manajer Program Pusat Sumber Daya Buruh Migran INFEST Yogyakarta
P
ada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rak yat (DPR) Republik Indonesia telah menge sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. RUU inisiatif pemerintah ini menjadi polemik yang mengundang pro dan kontra dari pelbagai pihak, baik dari kalangan pengusaha, akademisi, kelas pekerja dan masyarakat umum. RUU Cipta Kerja terdiri dari 10 ruang lingkup, an tara lain: peningkatan ekosistem investasi dan ke giatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, pelindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi pemerintah dan percepatan proyek stra tegis nasional; pelaksanaan administrasi pem e rintahan; dan pengenaan sanksi. Memasuki awal tahun 2020, pembahasan RUU Cip ta Kerja antara pemerintah dan DPR telah menge luarkan klaster ketenagakerjaan yang di dalamnya mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Namun, pada 4 Oktober 2020, pernyataan tertulis dari Kementerian Koordinator Perekonomian me nunjukkan bahwa UU PMI tetap masuk dalam RUU Cipta Kerja. Padahal, urusan pekerja migran tidak pernah ada dalam analisis naskah akademis RUU Cipta Kerja. Dan, pada saat pengesahan, sebagian ketentuan dalam UU PPMI turut diubah dan disahkan. Hal inilah yang mengundang protes dari kalangan PMI. Ketentuan yang diubah dalam RUU Cipta Kerja 8
⦁
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
berkaitan dengan surat izin perusahaan perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP3MI). Perubahan tata kelola perizinan ini bisa berdampak pada mekanis me pemantauan dan pengawasan kepada P3MI. Dalam UU PPMI, semangat untuk melindungi pe kerja migran dari berbagai ancaman kesewenangwenangan, kekerasan, kerja paksa, bahkan per dagangan manusia ialah dengan mengurangi peran swasta dalam penempatan pekerja migran. Merujuk pada pasal 52 ayat (1) UU PPMI, peran P3MI dibatasi pada tiga hal, yakni mencari peluang kerja, menempatkan Pekerja Migran Indonesia, dan menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memberikan peran besar kepada P3MI dalam se mua aspek dalam migrasi ketenagakerjaan, ya itu pencarian lapangan kerja di luar negeri, pere krutan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, penyelesaian masalah, pemantauan dan penga wasan terhadap PMI yang ditempatkannya. Selain itu, tanggung jawab P3MI diberikan porsi lebih yakni harus menyertakan modal dalam bentuk deposito atas nama menteri ketenagakerjaan se nilai 1,5 miliar rupiah. Mereka juga diwajibkan mem iliki penyetoran modal pada saat pendirian minimal 5 miliar rupiah. Deposito dan aset tersebut dimaksudkan sebagai jaminan atas keselamatan PMI yang ditempatkan oleh P3MI. Mengingat risiko yang dialami oleh PMI menjadi bagian yang tak terpisahkan antara keberadaan PMI dan pe nempatan yang dilakukan oleh P3MI. Namun, pada praktiknya, P3MI masih melakukan praktik-praktik lama yang seharusnya sudah tidak boleh lagi dilakukan, seperti merekrut calon PMI di desa-desa dan membebankan biaya pelatihan kepada calon PMI. P3MI seharusnya melakukan seleksi calon PMI melalui Dinas Tenaga Kerja Kab upaten/Kota setempat. Sedangkan pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran negara. Untuk diketahui, biaya terbesar dalam struktur penempatan PMI ialah proses pendidikan dan pelatihan. Bahkan, tidak jarang PMI mengalami pembebanan biaya penempatan berlebih yang harus mereka keluarkan dengan skema potongan gaji. Pemerintah mengatakan bahwa belum tersedianya peraturan turunan UU PMI membuat kebijakan ini tidak operasional.
OPINI UU PPMI
Perubahannya di dalam RUU Cipta Kerja
Surat Izin Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 16)
SIP3MI diubah menjadi izin berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat (Lembaga Online Single Submission (OSS), Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, di bawah koordinasi menteri koordinator perekonomian)1 (Pasal 84 angka (1))
Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perizinan bagi P3MI diatur oleh kementerian ketenagakerjaan (Pasal 51)
Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan ditetapkan oleh pemerintah pusat (Pasal 84 angka (2))
Ketentuan pendirian cabang P3MI wajib terdaftar di pemerintah provinsi dengan mengikuti NSPK yang ditetapkan oleh peraturan menteri ketenagakerjaan (Pasal 53)
Ketentuan pendirian cabang P3MI di daerah harus terdaftar di pemerintah kabupaten/kota dan mengikuti NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Pasal 84 angka (3))
SIP3MI mendapatkan jangka waktu 5 tahun dan proses perpanjangannya harus mendapatkan rekomendasi BP2MI dengan syarat:
P3MI harus menyerahkan pembaharuan data paling lambat 30 hari, jika terlambat dikenakan denda keterlambatan. (pasal 84 angka (4))
▶ memberikan laporan periodik ke menteri ketenagakerjaan ▶ melaksanakan penempatan paling sedikit ▶ 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIP3MI; ▶ memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; ▶ memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik; ▶ tidak dalam kondisi diskors; dan ▶ telah melaporkan dan menyerahkan persyaratan kepada BP2MI untuk divalidasi ulang. (Pasal 57 UU PPMI)
Tidak ada dalam ketentuan
Penambahan satu pasal antara pasal 89 dan 90 menjadi pasal 89A yang berbunyi: “Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha.” (Pasal 84 angka (5))
1 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha. Edisi Oktober 2020 | Buletin Voice of Migrants
⦁
9
OPINI Ada beberapa ketentuan dalam UU PPMI yang di ubah secara signifikan dalam norma, standar, pro sedur dan kriteria pada RUU Cipta Kerja. Analisis yang disajikan di sini didasarkan pada draft RUU Cipta Kerja versi 1052 halaman yang belum tersedia nomor dan tahunnya. Sebagaimana diketahui bahwa ada empat draft RUU Cipta Kerja yang beredar dan berbeda berdasarkan jumlah halamannya, yakni 812 halaman, 905 halaman, 1035 halaman, dan 1052 halaman. Berdasarkan sajian perubahan UU PPMI di dalam RUU Cipta Kerja di atas, khususnya mengenai pe ran P3MI, berimbas pada tata kelola migrasi ke tenagakerjaan yang mencakup aktor, prosedur dan kebijakan. Mengenai perizinan P3MI, dengan ber tambahnya aktor negara bernama lembaga OSS, Menteri Ketenagakerjaan harus mengharmonisasi NSPK yang dipergunakan sebagai isian bagi P3MI untuk mendaftar izin berusaha di lembaga OSS, BKPM. Mengenai NSPK perizinan P3MI, kementeri an ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Ment er i Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin P3MI. Akan tetapi, Permenaker itu tidak berlaku lagi seiring dengan ketetapan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha2. Meski demikian, di dalam Permenaker tersebut juga telah diatur bahwa tata cara perizinan P3MI melalui Lembaga OSS. Yang patut menjadi sorotan terkait dengan peru bahan di dalam RUU Cipta Kerja ini ialah tata cara pendirian dan perpanjangan izin cabang P3MI di daerah yang diberikan kepada pemerintah kabu paten/kota, bukan kepada pemerintah prov insi seb agaimana UU PPMI. Berdasarkan UU Pem e rintahan Daerah, kewenangan pengawas ket e nag akerjaan telah dimandatkan kepada pem e rint ah provinsi, yang mana mereka selanjutnya ditempatkan di wilayah kabupaten/kota. Namun, di sebuah kabupaten/kota belum tentu tersedia pe ngawas yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang penempatan kerja luar negeri. Oleh sebab itu, praktik-praktik penyalahgunaan perizinan oleh P3MI di level kabupaten/kota rentan terjadi karena secara logika tidak ada yang mengawasi.
2 Lihat pasal 89, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha. 10
⦁
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
Pada aspek pembaharuan izin usaha P3MI yang pada RUU Cipta Kerja diberikan lima tahun. Jika ditelusuri lebih lanjut ketentuan teknisnya masih sulit ditemukan, bagaimana proses, standar dan syaratnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi perhatian bersama pada aspek pengawasan publik sebagai pemangku hak atas layanan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kehadiran RUU Cipta Kerja semakin mengacaukan tata kelola salah satu aspek pelindungan pekerja migran. Se lain, tentu saja, proses penyusunannya yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Akrobat politik kebijakan yang dipertontonkan justru malah mem permalukan kinerja pemerintah dan DPR RI dengan menghasilkan produk hukum yang tidak konsisten. Hal ini terbukti dengan beredarnya RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda berdasarkan isinya. Gagasan awal yang ingin dicapai bahwa RUU Cipta Kerja mengadopsi “Omnibus Law” yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi aturan justru semakin kabur dan sulit diterima oleh rakyat sebagai pemangku hak. Kendati, pada beberapa aturan, memang ada tujuan dalam upaya penyederhanaan dan harmonisasi, namun kurangnya keterbukaan dan sosialisasi me nyebabkan ketidakjelasan dan mengundang protes dari banyak pihak. Contohnya, perubahan yang dibuat oleh RUU Cipta Kerja menyangkut pada pe ran P3MI, di mana sebagian dari mereka selama ini telah terbukti menyalahgunakan izin perekrutan, menipu, hingga mengeksploitasi PMI. Patut di sayangkan, pemerintah menyamaratakan setiap perizinan sektor usaha, baik itu yang berkaitan dengan sumber daya alam, barang, dan manusia. Seharusnya ada kodifikasi etis bagi pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan manusia. Kodifikasi etis itu melekat pada syarat dan prinsip bagi pe laku usaha perekrutan atas penghormatan dan pe lindungan atas hak asasi manusia. Sumber: https://buruhmigran. or.id/2020/06/09/pmi-bermental-tangguhpeduli-kesehatan-mental-sukses-danselamat-dari-ideologi-ekstrem/
Panduan
Bagaimana Agar "Keinginan Kita” Bisa Didengar di Tempat Kerja Aarifah Haq Voice of Migrants
B
agaimana respon kita jika seorang teman berkata, "Saya sudah tiga tahun bekerja di Hong Kong dan tidak diperbolehkan untuk sembahyang/salat." Bekerja dan mendapatkan kebebasan beribadah merupakan salah satu keinginan dari para pekerja migran. Selain itu, masih banyak keinginan lain, baik yang ada hubungannya dengan hak pekerja ataupun hak asasi manusia itu sendiri, seperti wak tu istirahat yang cukup, bekerja tanpa kelebihan beban sebagaimana yang tertera dalam kontrak kerja, melanjutkan sekolah, menekuni hobi, dan lain sebagainya. Sebenarnya, salah satu hal penting yang bisa mendukung keberhasilan kita untuk mem peroleh hak ialah dengan menyampaikan ide, ke inginan, dan hak-hak kita selama di tempat kerja. Untuk itu, sebagai upaya menguatkan ment al par a pekerja migran agar bisa membangun ko munikasi yang efektif di tempat kerja, Voice of Mi grant (VoM) Hong Kong bekerjasama dengan Infest Yogyakarta menyelenggarakan dialog santai ber tajuk “Bagaimana Agar Keinginan Kita Didengar di Tempat Bekerja” pada Minggu, (6/9/2020). Dialog ini merupakan bagian dari serial Cinta (Cerita dan Kita) yang disiarkan langsung melalui facebook VoM. Menurut Irsyadul Ibad, Direktur Infest Yogyakarta yang menjadi narasumber menyatakan bahwa pen ting bagi teman-teman pekerja migran untuk bisa mengkomunikasikan tentang siapa dirinya, latar belakang budaya, dan nilai-nilai berkeyakinan. Ber komunikasi juga menjadi salah satu cara untuk
▶ Sumber ilustrasi: pixabay.com
menjaga kesehatan mental. Tentu saja, dalam me nyampaikannya pun dilakukan dengan cara yang baik untuk menghindari masalah dalam hubungan kerja karena perbedaan budaya dan personalitas. Masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berkomunikasi. Untuk itu, beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain: Edisi Oktober 2020 | Buletin Voice of Migrants
⦁
11
Panduan Menyiapkan Bahan Adakalanya kita menghadapi situasi yang men jad ikan kita kurang percaya diri dan inferior. Se mentara, kita ingin menyampaikan hal-hal penting yang menjadi hak kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk menyiapkan terlebih dahulu bahan atau ma teri informasi yang akan kita sampaikan. Dengan bekal informasi yang cukup akan membuat kita lebih siap dan percaya diri dalam berbicara. Seperti saat kita hendak menyampaikan aspirasi untuk menjalankan salat. Kita perlu menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami dan rasional. Misalnya, izin untuk salat tiga kali saat waktu bekerja yakni zuhur, ashar, dan maghrib. Sementara, subuh dan isya bisa dilakukan tanpa mengambil waktu bekerja. Menyampaikan pesan dengan bahasa dan cara yang baik Selalu ingat bahwa bahasa itu ada dua, verbal dan nonverbal. Dalam menyampaikan suatu pendapat atau informasi selalu pilih bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Tidak kalah penting, gunakan ekspresi dan intonasi yang baik pula. Untuk itu, kita perlu memahami latar belakang budaya di tempat kita bekerja. Misalnya untuk menjelaskan kenapa sebagai muslim tidak makan babi. Apabila penjelasan keagamaan sulit diterima, coba jelaskan dengan pendekatan dari sisi kultural, misalnya ma kan babi bukan kebiasaan di negara asal atau alasan alergi apabila makan daging babi. Selain itu, penting juga untuk mengetahui batasan porsi informasi yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh, jika kita punya lima keinginan yang berbedabeda, jangan disampaikan dalam satu waktu. Hal tersebut penting supaya keinginan atau pendapat kita bisa diterima dengan baik. Menyampaikan pada momen yang tepat Dalam berbicara, kita perlu mempertimbangkan kondisi lawan bicara, apakah dalam kondisi yang sant ai, terburu-buru, atau marah. Pilihlah ber bincang dalam kondisi santai dan tenang supaya obrolan jadi lebih mengalir dan nyaman. Hindari berbicara pada momen yang tidak pas seperti saat kondisi emosi, terburu-buru, atau lelah pulang kerja. 12
⦁
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
Terkadang ketika kita menghadapi lawan bicara yang keras, turut menyebabkan kita menjadi su sah untuk mengontrol emosi. Hindari perbincang an dalam situasi ini, sebab selain menumbuhkan kond isi negatif juga membahayakan kondisi dan stat us pekerjaan kita. Untuk itu, cobalah untuk meminta bantuan dari orang atau instansi yang bisa membantu, misalnya keluarga terdekat, agen, atau pihak konsulat. Membangun interpersonal yang baik di tempat kerja Untuk bisa didengar di tempat bekerja, hal yang juga menentukan ialah dengan menunjukan etos kerja yang baik. Termasuk di dalamnya toleransi dan penghargaan kita terhadap berbagai perbedaan budaya dan agama. Dengan demikian, hal itu bisa menjadi pintu masuk untuk menciptakan kondisi saling memahami. Membangun support system dengan berkomunitas Dalam berproses untuk menjadi percaya diri, kita butuh teman atau komunitas yang selalu mendorong untuk untuk belajar dan mengasah kemampuan. Hanya saja perlu diingat, kita juga harus pandaipandai memilih komunitas yang mendukung ke sehatan mental kita. Komunitas yang sehat di tand ai dengan cara mereka memberikan ruang untuk pengembangan diri, kegiatan positif dan ber manfaat, serta tidak mengajak pada tindakan yang melanggar hukum. Terakhir, setiap upaya yang sudah kita lakukan perlu diimbangi dengan berdoa. Sebagai orang beriman, kita masih meyakini ada kekuatan Maha Pen gasih yang ada di balik setiap penciptaan. Selain itu, doa, secara psikologis juga memberikan efek ketenangan, mengurangi kecemasan, serta melepaskan energi negatif.
Sumber: https://buruhmigran. or.id/2020/10/26/komunitas-english-bkblapangan-rumput/
Panduan
Departemen Tenaga Kerja Hong Kong Ingatkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Majikan tentang Perjalanan ke Hong Kong
▶ Sumber foto: pixabay.com
P
ada 18 Juli 2020, pemerintah Hong Kong menetapkan ketentuan di bawah Peraturan Angkutan Lintas Batas dan Pelancong untuk mengurangi jumlah kasus virus Corona (Covid-19) di Hong Kong. Pelancong atau siapa saja yang tiba di Hong Kong dari Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina dan Afrika Selatan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Sekre taris Pangan dan Kesehatan, Hong Kong.
Departemen Tenaga Kerja mengingatkan Pekerja Rum ah Tangga (PRT) asing, majikan dan agensi untuk memperhatikan ketentuan dokumen-doku men berikut: 1. Surat dalam bahasa Inggris atau Mandarin yang dikeluarkan laboratorium atau institusi kesehatan dengan mencantumkan nama dan kartu identitas atau nomor paspor PRT untuk menunjukkan:
PRT telah menjalani tes asam nukleat untuk Co vid-19 yang sampelnya diambil dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan yang dijadwalkan dari pesawat yang ditentukan; pengujian yang dilakukan terhadap sampel adalah pengujian asam nukleat untuk covid-19; hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa PRT negatif Covid-19. 2. Laporan tes yang dikeluarkan oleh laboratorium atau institusi kesehatan yang memuat nama dan kartu identitas atau nomor paspor pekerja migran bersangkutan. 3. Surat dalam bahasa Inggris atau Mandarin yang dikeluarkan otoritas pemerintah yang menya takan bahwa laboratorium atau institusi pera watan kesehatan tersebut diakui atau disetujui oleh pemerintah.
Edisi Oktober 2020 | Buletin Voice of Migrants
⦁
13
4. PRT memiliki keterangan konfirmasi dalam ba hasa Inggris atau Mandarin mengenai reservasi kamar hotel di Hong Kong selama 14 hari ter hitung sejak kedatangan PRT di Hong Kong. Juru bicara Departemen Tenaga Kerja mengat a kan bahwa sebelum PRT asing check in untuk pe nerbangan ke Hong Kong, PRT harus menunjukkan dokumen di atas pada operator pesawat untuk naik pesawat. Pemberi kerja dan agensi diingatkan unt uk membuat persiapan yang diperlukan PRT sebelumnya. Jika PRT tidak dapat memenuhi per syar atan di atas, maka PRT yang akan tiba tidak diizinkan naik ke pesawat atau ditolak masuk ke Hong Kong saat kedatangan. Majikan harus menanggung biaya tes asam nukleat untuk PRT mereka. Majikan yang melamar ke De partemen Imigrasi untuk mempekerjakan PRT akan diminta untuk menandatangani surat perjanjian pada Pemerintah yang menunjukkan bahwa mereka akan mematuhi ketentuan yang relevan dan menanggung biaya uji asam nukleat ketika PRT mereka datang ke Hong Kong. Majikan yang melanggar perjanjian akan dianggap merugikan dan imigrasi dapat menolak lamaran mereka untuk mempekerjakan PRT di masa mendatang. Pemberi kerja juga diingatkan untuk mematuhi kewajiban berdasarkan kontrak kerja standar, termasuk menanggung biaya akomodasi dan tunjangan makanan kepada PRT selama karan tina wajib. Agensi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar pada pemberi kerja dalam memb uat peraturan yang relevan untuk mema tuhi spesifikasi yang relevan. Jika ada bukti bahwa agensi telah melanggar persyaratan dalam kode prakt ik kerja untuk pekerja migran asing, maka agensi bersangkutan akan dikenakan sanksi. ▶ Diterjemahkan dari https://www.info.gov.hk/gia/ general/202007/18/P2020071800480.htm Sumber: https://buruhmigran. or.id/2020/10/26/departemen-tenaga-kerjahong-kong-ingatkan-pekerja-rumah-tanggaprt-dan-majikan-tentang-perjalanan-kehong-kong/
14
⦁
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
Fiqih Buruh Migran
▶ Sumber foto: Dokumen Pribadi Redaksi Voice of Migrants
Nafkah Batin dan Upaya Mempertahankan Pernikahan Jarak Jauh
P
ernikahan, selain karena anjuran agama, juga merupakan bagian dari soal kemanusiaan. Ikatan pernikahan terjadi karena adanya ke sepakatan dua pihak dengan penuh kesadaran. Untuk itulah, setelah menikah, suami dan istri mem punyai hak dan kewajiban sebagai satu kesatuan pasangan. Termasuk di dalamnya tentang nafkah batin sebagai suami maupun istri. Berikut cuplikan tanya jawab Ngaji Fiqih Buruh Mi gran yang diselenggarakan oleh Voice of Migrant (VoM) bersama K.H. Marzuki Wahid, Sekretaris Lakpesdam NU pada Minggu, (6/9/2020).
Bagaimana cara menjaga hubungan pernikahan dan upaya pemenuhan nafkah batin bagi pekerja migran? Dalam agama, para ulama menyebutkan bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah untuk menda patkan keturunan. Untuk itulah, dalam proses nya kemudian, yang menentukan punya anak atau tid ak dibutuhkan campur tangan Allah dan ma nus ia. Tujuan pernikahan dalam Islam ialah soal pemanusiaan. Penyaluran syahwat yang sah, sehat, dan bertanggung jawab
Edisi Oktober 2020 | Buletin Voice of Migrants
⦁
15
Fiqih Buruh Migran Kebutuhan batin melekat pada setiap orang. Ter utama bagi teman-teman yang menjalani hubungan jarak jauh (long distance relationship/LDR) harus pandai-pandai mengelolanya. Bersyukur sekarang banyak teknologi informasi yang membantu, ada whatsapp, facebook, dan lainnya yang intinya mem bantu komunikasi jarak jauh.
Kesepahaman membutuhkan waktu. Asal tidak capek belajar dari kesalahan. Yang sering terjadi, orang tidak belajar dari kesalahan. Padahal, setiap orang pasti punya salah dan kekeliruan. Oleh sebab itu, kita harus membiasakan meminta maaf dan me nerima permintaan maaf. Kalau pasangan tidak me mahami ya sulit karena tidak bisa dilakukan sepihak.
Kebutuhan batin tetap diperlukan meskipun jarak jauh. Meskipun caranya yang perlu diatur. Karena harus saling memenuhi. Bagaimana caranya? Ba nyak. Yang terpenting keduanya terpuaskan, saling membahagiakan, dan menyenangkan.
Bagaimana kalau sampai terlontar perkataan menyakitkan/cerai?
Apakah pemenuhan kebutuhan seksual pasangan yang LDR bisa dilakukan dengan Video Call? Boleh saja kalau itu suami istri. Suami istri itu ti dak ada halangan. Dan yang penting saling berko munikasi dan tidak menimbulkan konflik. Dengan catatan, tidak ada cara lain dan hanya dengan cara itulah kebutuhan batin suami dan istri bisa dipenuhi libidonya dan bahagia, maka lakukanlah kalau itu suami istri. Kalau ditahan-tahan juga tidak baik juga. Bagaimana kalau kondisi di tempat kerja tidak memungkinkan? Bagaimana menjelaskannya kepada suami? Dalam banyak kasus temanteman PMI, permasalahan akan melebar kemanamana. Menurut saya, semua amal harus dilakukan sesuai kemampuannya. Seseorang tidak dibebani atas sesuatu yang tidak sesuai kemampuannya. Begitu juga dengan perempuan. Kalau kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sudah gugur kewajiban ki ta. Yang terpenting tidak ada niatan untuk tidak ingin memenuhi hak pasangan. Artinya, kita sudah berusaha dan situasi tidak memungkinkan. Kewa jiban sudah gugur. Dari sisi pasangan, dibutuhkan kesepahaman, sat u pengertian. Jika tidak, akan terjadi konflik.
16
⦁
Buletin Voice of Migrants | Edisi Oktober 2020
Dalam merespon situasi tersebut dibutuhkan kede wasaan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Talak/cerai hanya bisa dijatuhkan di pengadilan. Nikah dan cerai itu adalah hak laki-laki dan perem puan. Kalau kita sudah menikah, dalam Islam men jadi perjanjian yang sangat kuat. Perjanjian atas nama Tuhan. Jangan pernah main-main dengan menikah. Tetapi Islam tidak menutup rapat-rapat perceraian asal dilakukan dengan baik-baik, tanpa amarah dan kekerasan. Kalau masih bisa diperbaiki, maka pernikahan se baiknya dipertahankan. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa dan salah. Bohong kalau tidak ada salah dan dosa. Dari sisi itu, oleh karenanya, manusiawi jika kita melakukan kesalahan. Jadi, semua anak adam itu melakukan kesalahan. Sebaikbaik orang bersalah itu bertaubat. Suami istri lang sung memaafkan dan berhubungan baik. Bagaimana kalau sudah tidak bisa dipertahankan lagi? Kalau dipertahankan akan menjadi mudharat? Itu hanya bisa menjadi emergency exit atau pintu keluar terakhir. Itu semua tergantung kasus yang tidak bisa digeneralisir. Sumber: https://buruhmigran. or.id/2020/10/26/nafkah-batin-dan-upayamempertahankan-pernikahan-jarak-jauh/