WARTA BURUH MIGRAN | EDISI JUNI 2014

EDISI JUNI 2014

S

ebanyak 74 buruh migran Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang setelah berhasil dipulangkan IOM dan Pemerintah Afrika Selatan (18/2/14). Mereka sebelumnya mendekam lebih dari dua bulan di Detention Center Victoria Capetown Afrika Selatan. Mereka mendekam dipenjara imigrasi karena nahkodanya melintasi batas perairan Afrika Selatan.

Saat ini pendampingan kasus 74 ABK yang dilakukan DPN SBMI bersama YLBHI mulai mengerucut pada indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pada proses pendampingan ditemukan fakta bahwa 74 ABK tersebut memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Sekadar informasi, KTKLN yang diterbitkan oleh BNP2TKI selama ini digadang-gadang sebagai sistem perlind-

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

BERITA UTAMA Miliki KTKLN, 74 ABK Masih Jadi Korban Perdagangan Orang Oleh: Fathulloh dan Pratina Ikhtiyarini

ungan bagi pekerja migran. Alih-alih memiliki KTKLN untuk mendapat jaminan perlindungan dan hak-hak kerja, BNP2TKI selaku lembaga yang menerbitkan KTKLN, justru cenderung memihak PT selama mediasi digelar antara PT dengan ABK. “Ini fakta, bahwa 74 ABK itu memiliki KTKLN, yang konon disebut BNP2TKI sebagai kartu untuk perlindungan BMI, namun apa yang terjadi?, bahwa 74 ABK yang Kami tangani tersebut tetap jadi korban perdagangan orang. Trafficking

LAPORAN UTAMA itu harus memenuhi 3 unsur, ada proses, cara dan tujuan. Nah kasus ini memenuhi 3 unsur tersebut.” ungkap Ridwan Wahyudi, Bendahara DPN SBMI. Wahyudi menambahkan, secara rinci unsur proses, jelas bahwa para ABK itu telah direkrut, diberangkatkan, ditampung, diterima oleh pihak lain. Kemudian unsur cara, dimana ada ada penipuan mengenai gaji yang harus diterima 74 ABK tersebut, ada juga manipulasi mengenai dukumen buku pelaut. Ketika SBMI mengklarifikasi ke Sahbandar ternyata buku pelaut 74 ABK tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh mereka. Lalu yang terakhir unsur tujuan, jelas bahwa tujuan mempekerjakan ABK (dengan penipuan hak gaji) adalah untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari ABK. ABK tidak pernah mendapatkan gajinya artinya serupa dengan tindakan perbudakan “Eksploitasi yang dialami oleh ABK tidak hanya gaji yang belum dibayarkan, akan tetapi juga jam kerja yang berlebihan, pemenjaraan bukan karena kesalahan ABK (penjara Imigrasi Afrika Selatan), hingga kekerasan fisik dan psikis oleh mandor.” papar Hariyanto, koordinator Advokasi DPN SBMI. Kasmuri, salah satu dari 74 ABK yang saat ini didampingi SBMI menyatakan bahwa penipuan sudah terjadi sejak di penampungan dimana nama kapal yang dijanjikan berbeda dengan nama kapal saat Ia bekerja. Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa di perairan Afrika ABK juga dipekerjakan untuk tindakan ilegal seperti menangkap ikan hiu untuk diambil siripnya saja dan ikan paus untuk diambil giginya saja, sementara bangkai ikan hanya dibuang kembali ke laut.

“Saat di penampungan Saya dijanjikan Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

Miliki KTKLN, 74 ABK Masih Jadi Korban Perdagangan Orang bekerja di kapal Hoon Xiang 07 Taiwan, namun setelah 15 hari ditampung di kapal collecting (kapal untuk supply solar dan ambil ikan dari kapal besar), baru kemudian Saya dipekerjakan di kapal Bahari Nusantara 26. Nah yang pemerintah Indonesia harus tahu adalah bahwa 7 kapal yang ditangkap Imigrasi Afrika Selatan kesemuanya berbendera Indonesia.

Padahal semua adalah kapal Taiwan yang dimanipulasi menggunakan nama berbahasa Indonesia dan berbendera Indonesia.”pungkas Kasmuri.

Empat bulan berlalu, perkembangan terbaru dari kasus ABK tersebut saat ini telah memasuki fase pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari pihak Mabes Polri. Hariyanto, dalam penjelasan tambahan melalui telepon (24/6/2014) mengatakan, Polisi telah melakukan pemanggilan terhadap dua PPTKIS yang telah melakukan perekrutan. PPTKIS tersebut adalah PT. Arion dan PT. Dinda. “Selain memanggil dua PT itu, Polisi juga sedang memanggil saksi ahli dari BNP2TKI. Saksi tersebut diadakan terkait KTKLN dan ketentuan hukum syahbandar,” terang Haryanto.

Proses pemanggilan kedua saksi ahli tersebut pun masih mengalami kendala, karena yang bersangkutan belum bersedia datang ke kantor Mabes Polri dengan alasan masih sibuk. Sembari menunggu proses tersebut, SBMI juga giat mengumpulkan kelengkapan bukti-bukti dan mencari saksi lain yang bisa mendukung ke-74 ABK tersebut di persidangan nanti.

LAPORAN UTAMA Kendala lain yang menghampiri SBMI dan para ABK adalah pemberhentian sementara penyidikan dari pihak Polda Jawa Tengah (Jateng). Haryanto menjelaskan bahwa PT. Seva Jaya Mandiri di wilayah Jateng yang juga terlibat dalam perekrutan beberapa orang dari ke-74 ABK, sempat melapor kepada Polda kalau mereka telah membayar ganti rugi kepada para ABK. “Ganti rugi yang dimaksud oleh PT. Seva itu, bukan mereka yang bayar. Uang sebesar 1000 Dolar Amerika tersebut, dibayar oleh International Transport Workers’ Federation (ITF) di Afrika Selatan. Jadi bukan PT. Seva yang bayar,” papar Haryanto.

Untungnya, setelah SBMI menyambangi kantor Polda Jateng, dalam minggu ini pihak polisi berjanji akan memanggil kembali PT. Seva untuk dimintai keterangan.

Menurut Haryanto, kasus penyelesaian masalah ABK ini cukup rumit, karena pihak kepolisian hanya memakai landasan hukum trafficking saja. Sementara hukum dasar lain seperti UU Nomor 39 Tahun 2004, tidak terlalu diperhatikan. “Beberapa pihak polisi tidak mengerti dan paham tentang UU Nomor 39 Tahun 2004. Hal inilah yang membuat Polisi justru seolah berpihak pada PT,” pungkas Haryanto. Padahal, dalam tuntutan pemenuhan hak gaji yang belum terbayarkan, landasan hukum yang pasti dipakai adalah UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (PPTKILN) tersebut.

Menutup percakapan, Haryanto menegaskan bahwa SBMI akan berusaha keras membantu para ABK dalam menuntut hak-haknya. Dirinya berharap agar Polisi juga lebih bijaksana dalam mengambil langkah penyelesaian kasus ini.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

INSPIRASI Ridwan Wahyudi: Belajar dan Membantu Sesama Korban Perdagangan Orang

Ridwan Wahyudi (kanan) saat berdiskusi penanganan kasus TKI bersama Simon Cox (kiri), seorang pengacara internasional asal Inggris.

R

idwan Wahyudi ialah pegiat buruh migran yang aktif di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Ia mengawali karirnya sebagai pendamping buruh migran justru setelah ia menjadi korban perdagangan manusia di kampung halamannya Banyuwangi. Bulan Desember tahun 2004 silam, Yudi—panggilan Ridwan Wahyudi—mendafatar menjadi buruh migran Korea Selatan. Ia memilih negeri gingseng karena banyak tetangga yang meraih sukses di sana.

Ia direkrut oleh tekong bernama Khusnul Khotimah, warga Genteng, Banyuwangi, dan dijanjikan akan bekerja di sektor manufaktur. Saat itu, Khusnul mengatakan bahwa biaya penempatan

TKI Korea Selatan sebesar 30 juta, agar segera diproses Yudi disuruh untuk menyerahkan uang 5 juta sebagai biaya pendaftaran.

“Menurut Khusnul, biaya itu akan digunakan untuk membuat paspor dan beberapa dokumen yang belum siap seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dimanipulasi dengan alamat palsu,”ujar Yudi kepada redaksi Warta Buruh Migran.

Yudi kemudian dianjurkan untuk melakukan tes medis di rumah sakit Al Huda Banyuwangi dan proses pembuat paspor di Jember. Setelah proses itu selesai, Khusnul kembali meminta uang untuk keperluan sending dokumen agar segera diproses dengan nominal 10 juta rupiah. Tak berapa lama kemudia,

Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

Khusnul meminta uang lagi untuk biaya pelatihan di PJTKI/PPTKIS sebesar 10 juta rupiah. Yudi menyanggupi permintaan Khusnul, total biaya yang harus dikeluarkan Yudi saat itu adalah 25 juta rupiah.

Ia memang sempat 2 kali diberangkatkan ke Jakarta dengan alasan pelatihan bahasa. Tetapi ketika sampai Jakarta tak begitu faktanya, tak ada pelatihan, dan ia hanya menghabiskan waktu untuk tidur dan ngobrol dengan satpam penunggu tempat pelatihan.

“Sambil menunggu keberangkatan selama 2 bulan (Januari-Februari 2004), saya terus bertanya kapan diberangkatan, dan Khusnul hanya berjanji terus,”kata Yudi.

Bulan Maret 2004 ia mendapat kabar bahwa penempatannya akan diubah ke Brunei Darussalam untuk dijadikan sopir. Sedangkan uangnya akan dikembalikan 15 juta karena tak jadi diberangkatan ke Korea Selatan. Menunggu hingga bulan Mei 2004, ia tak kunjung juga diberangkatkan. Ia malah mendapat kabar bahwa penempatannya akan dialihkan ke Malaysia untuk bekerja di pabrik.

Sampai disitu, Yudi masih mengiyakan karena uang sudah terlanjur masuk sehingga tak ada pilihan lain.

Lepas satu bulan dari tawaran kerja di Malaysia, ternyata masih tak ada kabar kapan akan diberangkatkan ke sana. Akhirnya ia ke rumah Khusnul untuk membatalkan keberangkatan ke luar negeri.

“Sayangnya Khusnul mengatakan bahwa uang yang sudah disetor tidak bisa dikembalikan, ketika itu saya masih belum bertindak apa-apa,”ungkap Yudi.

Tak berapa lama dari kejadian itu, ia bertemu dengan Wawan Kuswanto Kadir, pegiat SBMI Banyuwangi. Ia bercerita pada Wawan mengenai pembatalan keberangkatannya ke luar negeri, oleh Wawan ia disarankan untuk melapor pada polisi karena ia korban tindak pidana penipuan. Wawan kemudian menyuruh Yudi untuk menulis perjalanan kasusnya dan melapor ke Polsek Genteng.

Yudi menyodorkan surat pengaduan kepada polisi di Polsek genteng ditemani Wawan. Polisi membaca pengaduan dan memberi catatan nama penyidik yang akan memeriksa Yudi sebagai korban. Selama proses penyidikan, Wawan tak diperbolehkan untuk mendampingi. Selang seminggu dari proses penyelidikan, Yudi dipanggil oleh polisi dan disuruh untuk mendatangi rumah Khusnul. Di rumah tekong ber-

Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

INSPIRASI

nama Khusnul itu, ia diberi uang yang sudah seharusnya menjadi haknya meski sebagian besar dicicil.

“Anehnya kasus yang menimpa saya tersebut tak diproses oleh Kepolisian Genteng dan sampai sekarang Khusnul yang melakukan tindak pidana penipuan masih bebas dari jeruji penjara,”tegas Yudi.

Jika ditelisik lebih jauh, kasus yang menimpa Yudi bukan hanya kasus penipuan semata, kasusnya sudah menjurus pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ia sudah dalam proses direkrut dan diterima sebagai calon TKI, ia kemudian ditipu, dibohongi, dan dicurangi, meski belum menjurus pada kekerasan, perbudakan, atau praktik-praktik lain.

Belajar dari kisah kelam penempatannya sebagai buruh migran, di tahun 2005 Yudi mulai aktif terlibat di Forum Bumiwangi. Sempat tak aktif di Forum karena melanjutkan studi kuliah, di tahun 2009 ia bergabung kembali dengan SBMI Banyuwangi. Tiga tahun kemudian ia ikut menjadi pengurus DPN SBMI di Jakarta. Mengapa ia menjadi pegiat yang aktif menjadi pendamping TKI? Alasan yang dikemukakan Yudi cukup sederhana dan tidak muluk-muluk, ia ingin ikut belajar dan membantu sesama buruh migran agar tak ada lagi yang tertipu seperti yang pernah dialaminya.

Nisrina Muthahari Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran

KAJIAN

Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

M

enilik referensi sejarah, perbudakan sudah ada sejak zaman para nabi, dan lalu kemudian penghapusan terhadap perbudakan menjadi salah satu tugas kenabian. Perdagangan orang atau human trafficking adalah bentuk baru dari perbudakan modern. Bisnis perdagangan orang menjadi marak karena sangat menguntungkan, catatan Internasional Organisation for Migration (IOM), bisnis haram ini adalah ketiga terbesar setelah perdagangan senjata dan narkoba.

Diskusi tentang perdagangan orang mulai ramai dibicarakan ditingkatan internasional setelah adanya deklarasi umum hak asasi manusia tahun 1948.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

Tahun 1949 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan human trafficking dengan “Suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerja gelap, dan adopsi �.

KAJIAN Menurut Pasal 3 Protokol Palermo tahun 2000, perdagangan orang adalah “Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, pengaiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploiUntuk memudahkan pemahaman pidana trapfficking bisa dilihat dari tiga unsur, yaitu : proses, cara dan tujuan.

Dalam hal korban trafficking itu adalah anak (dibawah 18 tahun) maka unsurnya cukup proses dan tujuan.

tasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.�

Upaya-upaya agar penanganan tindak perdagangan orang diatur dalam sebuah undang-undang, membutuhkan kerja keras dari pegiat hak asasi manusia, lalu terbitlah Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. periode 2002 – 2007 yang menjadi dasar bagi pemerintah nasional dan daerah menangani dan mencegah praktik perdagangan orang.

Sejak saat itulah berbagai upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang dilakukan lebih terfokus.

Keppres No. 88 tahun 2002 yang di dalamnya tertulis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang yakni : 1. kemiskinan; 2. ketenagakerjaan; 3. pendidikan; 4. migrasi; 5. lemahnya ketahanan keluarga; 6. sosial budaya; 7. media massa.

Pada tahun 2004, pemerintah mengesahkan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang memiliki kedekatan substansi dan implementasinya dengan upaya penanganan perdagangan orang. Pada tahun 2007, terbitlah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

KAJIAN posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 1).

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sementara dalam hal penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri baik oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta, jika diakhir prosesnya menimbulkan masalah bagi TKI, misalnya menjadi korban kekerasan seksual, kerja tidak digaji, atau bahkan dibunuh dan kemudian diambil organ tubuhnya, terlebih TKI tersebut adalah anak yang umurnya dibawah 18 tahun, maka TKI tersebut adalah korban human trafficking, dan penempatan tersebut adalah bagian dari tindak pidana perdagangan orang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang bisa perorangan, jaringan mafia, perusahaan ataupun penyelenggara negara. Pelaku perdagangan orang diancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tambahan sanksi pidana 1/3 apabila: • Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. • Dilakukan oleh penyelenggara negara. Selain itu juga diberhentikan secara tidak dengan hormat dari jabatannya. • Dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi.

Jika korbannya adalah anak, maka 1. Jika mengakibatkan matinya korban, maka paling singkat 5 (lima) tahun dan paling Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) 2. Ditambah tiga kali lipat, jika dilakukan oleh korporasi. Dan pencabutan izin usaha;, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama Undang-undang ini juga istimewa karena ada jeratan hukum bagi : 1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang 2. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku dari proses peradilan pidana dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku. Keduanya diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000 dan paling banyak Rp200.000.000.

Hak-hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang: 1. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya� dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang.

2. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan� dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

3. Perlindungan polisi dari ancaman yang

KAJIAN

4.

5.

6.

7.

membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses hukum.

Mengajukan dan mendapatkan restitusi atau ganti rugi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis atau kerugian lainnya yaitu: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Rehabilitasi kesehatan Rehabilitasi sosial Reintgrasi sosial yaitu penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban

Kewajiban Pemerintah : 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memb mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

3. Membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Peran Serta Masyarakat : 1. Membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Bagi masyarakat yang berperan ia berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu : keamanan pribadi, kerahasiaan identitas diri, atau penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan. Setelah undang-undang ini diterbitkan, lalu peraturan perundang-undangan lainnya menyusul antara lain :

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

1. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian RI 2. Peraturan Pemerintah No. 9/2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3/2008 tentang Mekanisme dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/ Kota.

6. Rencana Aksi Nasional pemerintah Indonesia untuk Pemberantasan Perdagangan Orang periode2009 – 2013.

Hariyanto Koordinator Advokasi DPN SBMI

PANDUAN

Gambaran Usaha Budidaya Penggemukan Sapi

T

ernak sapi merupakan sebuah kegiatan wirausaha yang mungkin saat ini menjanjikan. Harga daging dan ternak sapi relatif masih tinggi dan akan tetap stabil jika pemerintah bisa menstabilkan harga. Cara menstabilkan harga ini bisa dilakukan dengan meningkatkan tata kelola beternak sapi. Memperbaiki tata kelola beternak sapi jauh lebih penting dan baik daripada mengimpor sapi.

Jika mau melihat kembali perhitungan yang muncul dari usaha peternakan jelas peternak akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Akan tetapi memang perlu peningkatan kapasitas dalam beternak. Jika melihat kondisi saat ini peternak belum memandang soal produksi. Sebagian masyarakat kita juga berpendapat bahwa beternak masih bersifat klanegenan atau hiburan saja.

Saat ini untuk menstabilakan harga daging dan ternak sapi, pemerintah memilih jalan impor daging dan ternak sapi siap potong. Jika hal ini terus menerus dilakukan, peternak yang akan mendapatkan masalahnya. Harga daging sapi akan cenderung turun karena banyak daging dan sapi siap konsumsi sehingga ada persaingan harga dengan peternak lokal.

Berikut ini adalah gambaran usaha beternak sapi potong yang mungkin berguna bagi kawankawan buruh migran yang hendak berwirausaha.

Lahan yang digunakan untuk beternak sapi kalau bisa merupakan tanah pekarangan yang belum dimanfaatkan dan tidak diperhitungkan untuk sewa lahannya. Sapi bakalan yang dipelihara sebanyak 10 ekor dengan harga awal Rp.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

7.500.000/ekor dengan berat badan awal sekitar 250 kg/ekor. Sapi dipelihara selamasatu periode atau 5 bulan dengan penambahan berat badan sekitar 0,8-1,2 kg/ekor dengan biaya Rp.400.000/ bulan.

Penyusutan kandang 20 % / tahun dengan demikian penyusutan untuk satu periode. 10 ekor sapi membutuhkan obat-obatan sebesar Rp. 50.000/ ekor/periode. Tenaga kerja 1 orang dengan gaji Rp. 750.000/bulan. Peralatan kandang yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000/periode.

Kotoran yang dihasilkan selama 1 periode sebanyak 6.000 kg yang bisa dijual lagi dengan harga Rp. 200/kg.

Pakan yang diperlukan untuk satu periode adalah : HMT 20 kg x 10 x 150 xRp.500 Konsentrat 3 kg x 10 x 150 x Rp. 1.500 Pakan tambahan 3 kg x 10 x 150 x Rp. 500

Modal Usaha : 1. Pembuatan kandang 30 meter x Rp. 400.000 –> Rp. 12.000.000 2. Peralatan kandang –> Rp. 500.000 Biaya Variabel : 1. Sapi bakalan 10 x 250 kg x Rp. 30.000 –> Rp. 75.000.000 2. HMT (pakan) –> Rp. 10.000.000 3. Konsentrat (pakan) –> Rp. 6.750.000 4. Pakan Tambahan –> Rp. 2.250.000 Total Biaya Variabel –> Rp. 93.000.000

Penerimaan

Penerimaan didapat dari penjualan sapi dan kotoran. Penambahan berat badan sapi 1 kg x 150 = 150 kg/ekor/periode dan berat badan sapi sekarang untuk setiap ekor adalah 400 kg. Berat keseluruhan sapi adalah 10 x 400 kg = 4.000 kg dengan harga daging sapi Rp. 30.000/kg.

Sehingga penerimaan yang didapat dari penjualan daging adalah Rp. 120.000.000. Sedangkan penerimaan yang didapat dari penjualan kotoran ternak 6.000 x Rp. 200 = Rp. 1.200.000 Total penerimaan adalah Rp. 120.000.000 + Rp. 1.200.000 = Rp. 121.000.000. Keuntunganya adalah Rp. 121.000.000 (penerimaan)– Rp. 98.200.000 (pengeluaran)= Rp. 22.800.000 B/C Ratio = Rp. 121.000.000 : Rp. 22.800.000 = 5,3 Meskipun usaha penggemukan sapi memiliki peluang cukup besar namun bukan berarti tanpa ada kendala. Ada sejumlah kendala-kendala yang umum terjadi pada peternak sapi seperti modal besar di awal pemeliharaan, sulit untuk memperoleh pakan sapi berkualitas, harga daging sapi potong yang tidak sebanding dengan biaya pakan, kenaikan bobot badan sapi yang tidak optimal karena serangan penyakit, dan pemasaran sapi potong bagi peternak pemula.

Biaya Tetap : 1. Tenaga Kerja 1 orang x 5 x Rp. 750.000 –> Rp. 3.750.000 2. Penyusutan kandang 10 % x Rp. 12.000.000 –> Rp. 1.200.000 3. Penyusutan peralatan –> Rp. 250.000 Total Modal Tetap –> Rp. 5.200.000 Total biaya untuk usaha = Rp. 93.000.000 + Rp. 5.200.000 = Rp. 98.200.000

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

Muhamad Amrun Pegiat Ekonomi Desa Alumni Kedokteran Hewan UGM

POJOK KIP

P

erkembangan positif diterima para pegiat di Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, permintaan informasi yang diajukan telah dijawab oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) melalui surat jawaban nomor B.244/HM/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014. Namun dengan alasan tidak ada anggaran untuk menyalin dokumen, maka tidak semua dokumen yang diminta pegiat Paguyuban Seruni diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemenakertrans.

“Memanfaatkan hak atas informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No.14 tahun 2008, Saya meminta data mutakhir Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), meminta kejelasan dasar hukum soal kewajiban tabungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Taiwan. Selain itu, kami juga meminta berbagai dokumen lain terkait penempatan, sayang tidak semua dokumen diberikan, dengan alasan tidak ada anggaran untuk foto copy, dan pihak Kemenakertrans meminta kami ke Jakarta jika ingin meminta dokumen tersebut,” papar Suswoyo, pegiat Seruni Banyumas selaku pemohon informasi.

Beberapa permintaan salinan dokumen yang tidak diberikan PPID Kemenakertrans kepada Suswoyo karena alasan tak ada anggaran untuk menyalin (foto copy) antara lain: 1. Dokumen salinan Surat Izin Pengerahan (SIP) PPTKIS tahun 2013-2014 2. Dokumen salinan MoU antara Pemerintah Indonesia dan masing-masing pemerintah negara penempatan.

3. Contoh salinan perjanjian pra penempatan antara TKI dan PPTKIS 4. Contoh salinan perjanjian penempatan (kontrak kerja) 5. Dokumen Job Order/Demmand Letter (jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan TKI laki-laki dan perempuan, gaji perbulan, tunjangan, dan lainlain) 6. Daftar mitra usaha di luar negeri (agency) seluruh negara penempatan TKI

Halaman 13 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

Minim Anggaran, PPID Kemenakertrans Butuh Optimalkan Portal dan Surat Elektronik Menanggapi persoalan keterbatasan anggaran, Suswoyo akan meminta dokumen versi digital yang dapat dikirim oleh PPID Kemenakertans ke alamat surat elektronik (surel) Paguyuban Seruni.

“Pasti akan berbiaya besar jika pegiat Paguyuban Seruni di Banyumas harus ke Jakarta untuk menyalin dokumen hasil permohonan informasi di PPID Kemenakertrans, maka jalan tengahnya, kami akan meminta PPID Kemenakertrans memberikan dokumen digital dan memanfaatkan email untuk mengirimkannya ke Seruni, sehingga bisa lebih murah dan dapat menekan biaya,” ungkap Narsidah, Pegiat Seruni saat berdiskusi tentang KIP bersama pegiat Pena Desa dan Infest Yogyakarta (19/6/2014).

Saat PPID Kemenakertrans menghadapi anggaran yang minim untuk melayani permintaan informasi, maka pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting untuk dijadikan solusi.

PPID Kemenakertrans dapat memberikan dokumen versi digital kepada pemohon informasi, sementara cara memberikan dokumen dapat dilakukan melalui surat elektronik (surel/email).

Apabila dokumen yang diminta pemohon masuk dalam kategori informasi berkala, serta merta, dan setiap saat, bukankah PPID Kemenakertrans dapat mengunggah dokumen di website http://ppid.depnakertrans.go.id/ sehingga pemohon dan publik secara umum bisa langsung mengunduh.

“Keterbatasan anggaran mungkin bisa sedikit menghambat pelayanan informasi di badan publik, namun bukan berarti kewajiban memberikan informasi publik bisa diabaikan. Sekarang sudah era teknologi informasi, email dan website PPID butuh dioptimalkan agar pelayanan informasi menjadi murah dan mudah,” pungkas Fathulloh, Pegiat Infest Yogyakarta dalam diskusi bersama pengurus Paguyuban Seruni.

JEJAK KASUS

Pemerintah Abai Terhadap Winfaidah TKI Korban Trafficking 2010 oleh : Pratina Ikhtiyarini

“Menjelang akhir tahun 2010 sekitar bulan September, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kasus penyiksaan dan pemerkosaan seorang TKI di Malaysia bernama Winfaidah, asal Lampung Timur. Kasus ini cukup menyita perhatian masyarakat dan pemerintah karena kondisi Win yang mengenaskan. Saat ditemukan oleh kepolisian Malaysia di wilayah Penang Malaysia, tubuh Winfaidah dipenuhi oleh luka bekas setrika di dada, jari telunjuk kiri yang putus akibat digunting, dan punggung yang juga terkena luka bakar karena tersiram air panas”.

K

isah miris Winfaidah itu, telah membuat Pemerintah Indonesia geram. Pasalnya, pengiriman TKI ke Malaysia masih dalam masa moratorium. Hal inilah yang mengindikasikan kalau dia telah menjadi korban perdagangan manusia/ trafficking. Winfaidah sendiri berangkat ke Malaysia melalui PPTKIS PT. Hasrat Insan Nuraini pada 19 Oktober 2009.

Lima tahun telah berlalu. Bagaimana kabar Winfaidah saat ini? Adakah media yang tahu, apakah hak-haknya sebagai korban trafficking sudah terpenuhi? Pertanyaan ini agaknya tidak akan ditemukan di surat kabar elektronik, cetak, apalagi berita televisi manapun. Inilah yang menjadi sifat khas media masa di Indonesia, yang hanya bersikap reaktif atas sebuah peristiwa, namun tidak pernah berusaha memberitakannya secara tuntas.

Selasa (22/4/2014) pagi, pegiat buruh migran dari Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM) telah menghubungi Winfaidah melalui sambungan telepon. Ketika dihubungi, kondisi Win, sebutan akrab Winfaidah, sudah lebih baik. Namun demikian, rasa perih akibat bekas luka bakar dan sakit persendian tulang kakinya masih sering terasa.

Win menceritakan kondisi hidupnya saat ini yang masih dalam kesulitan ekonomi. “Rumah saya saja masih dari bambu Mbak. Saya cuma ikut bantu-bantu mengurus usaha rintisan bersama dari SBMI Lampung,” cerita Win. Saat ditanya soal hak-haknya sebagai korban trafficking, Win mengaku tidak mendapat apapun.

Winfaidah seharusnya mendapat hak ganti rugi dari PPTKIS yang memberangkatkannya. “Sampai saat ini Mbak, saya sama sekali tidak dapat uang dari siapapun. Dulu waktu proses penyelesaian kasus, saya pernah disuruh tanda tangan di atas materai untuk dapat uang. Nyatanya sampai saat ini, saya sama sekali tak dapat apa-apa,” tutur Win. Setelah menelesuri berkas perkara Win, ditemukanlah Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 217 /P ID .B / 2011 /PN .BTM. Surat putusan tersebut menyatakan bahwa Winfaidah sebagai korban trafficking berhak mendapat ganti rugi dari Kepala Cabang PT. Hasrat Insan Nuraini Batam sebesar 150 juta rupiah. Namun demikian, hingga kini haknya tersebut sama sekali belum dibayarkan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.

Dulu, saat kasus Win masih heboh, pemerintah Indonesia mulai dari Menakertrans Muhaimin Iskan-

Halaman 14 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

JEJAK KASUS dar hingga Presiden SBY, selalu sesumbar untuk mendampingi kasus Win hingga tuntas. Sayangnya, kenyataan tak selalu sesuai dengan janji manis para pemimpin Indonesia tersebut.

Win juga tidak mendapat bantuan dana sepeserpun. “Bantuan dari siapa, saya tak pernah dapat.

Padahal dulu waktu masih di rumah sakit di Malaysia, saya sempat dijanjikan dikasih uang,” papar Win sambil mengingat-ingat siapa yang memberikan janji tersebut.

Usut punya usut, pihak yang berjanji memberi santunan uang kepada Win adalah Duta Besar Indonesia di Malaysia. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Republik Online (ROL) tanggal 20 September 2010 (Lihat sumber), disebutkan bahwa Dubes Indonesia untuk Malaysia saat itu, telah memberi uang sebesar 2.000 Ringgit Malaysia (5,5 juta Rupiah).

“Masya Allah Mbak, uang itu sama sekali tidak saya terima. Mungkin itu uang yang dulu dijanjikan,” kata Win terkejut.

Kisah pilu dari Win ini tentu perlu mendapat perhatian. Selama ini pemerintah hanya fokus terhadap penyelesaian kasus saja, tapi tidak mengawasi pemenuhan hak-hak ganti rugi keuangan yang seharusnya diterima. Ketika ditanya soal harapan, Win hanya mengatakan kalau Pemerintah Indonesia yang dulu pernah mengurus kasusnya, agar mau membantunya kembali dalam mendapatkan hak ganti rugi yang seharusnya diterima.

Menanggapi pemberitaan di atas, Yunita Rohma, Sekjen SBMI Lampung membenarkan kisah dari Winfaidah tersebut. Menurut Yunita, para pegiat buruh migran di Lampung selama ini telah berusaha menuntut pihak-pihak yang seharusnya membayar ganti rugi kepada Win. “Sekitar seminggu yang lalu kami juga mengirim surat kepada KBRI di Kuala Lumpur, untuk menanyakan kejelasan ganti rugi yang dulu pernah dijanjikan,” terang Yunita yang dihubungi melalui telepon (25/06/2014).

PPTKIS/ PJTKI yang menangani kasus tersebut pun kini telah tutup. Pemilik yang dulu bertanggungjawab juga telah meninggal dunia. “Untuk PJTKI-nya, sudah tutup. Kasus ini pun sebenarnya sudah dianggap selesai karena orang yang bertanggungjawab telah dihukum dan yang punya sudah meninggal. Tapi ya itu, hak-hak Mba Win sama sekali belum terpenuhi,” tambah Yunita.

Halaman 15 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

Penuntutan atas hak ganti rugi Win yang belum terpenuhi tersebut, sebenarnya pernah akan diusut oleh salah seorang pegiat buruh migran di Jakarta. Namun demikian, Yunita mengatakan kalau Win yang bekerja sebagai BMI ilegal serta korban trafficking, sulit mengakses proses hukum pemenuhan haknya karena alasan ketidaklengkapan dokumen. “Paspor saja dia tidak punya. Inilah yang membuat kami sulit dalam memperjuangkan hak ganti rugi tersebut. Apalagi kasus Mba Win sudah diputus selesai oleh pihak pengadilan,” pungkas Yunita menutup percakapan.

Apa yang disampaikan oleh Yunita, tentu perlu diperhatikan. Bila selama ini pemerintah hanya menyelesaikan kasus BMI saja, tanpa mengawasi pemenuhan hak ganti rugi untuk BMI, maka sudah saatnya bagi kita untuk merubah cara tersebut.

Sumber tambahan: (http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/09/20/135432-presiden-telepon-tki-di-penang-yang-disiksa-majikan)

Pratina Ikhtiyarini Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran

LINTAS PERISTIWA Banyumas

Dinsosnakertrans Banyumas: Butuh Cara Efektif Agar Info Migrasi Sampai ke Desa

N

ooryono, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banyumas menyambut baik gagasan Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas terkait perlunya saluran informasi migrasi lebih efektif dan efisien. Hal ini disampaikan dalam diskusi dengan pegiat Seruni di ruangan Kepala Dinsosnakertrans Banyumas (19/6/2014).

“Kita butuh cara yang efektif dan efisien untuk sosialisasikan prosedur migrasi yang benar kepada masyarakat, cara lama berupa pertemuan sosialisasi harus diubah, di Banyumas ada 301 Desa, jika dalam setahun sosialisasi hanya bisa dilakukan di satu atau dua desa, lalu kapan selesainya?,” ungkap Nooryono.

Bersama Pegiat Pena Desa dan Infest Yogyakarta, Narsidah dari Seruni Banyumas menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi seperti email, website, dan media sosial sebagai saluran untuk menyebarkan informasi migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bagi Dinsosnakertrans Banyumas.

“Kami mengusulkan adanya saluran informasi migrasi yang menghubungkan Dinsosnakertrans Banyumas dengan Pemerintah Desa, khususnya desa-desa basis buruh migran. Karena keter-

batasan informasi, membuat Pemerintah Desa tidak bisa berperan banyak untuk melindungi warganya yang menjadi TKI, tidak jarang bahkan ada Kepala Desa yang menjadi calo TKI.” papar Narsidah.

“Jika ingin melibatkan peran Pemerintah Desa dalam melindungi TKI, maka mereka juga harus dibekali dengan berbagai informasi TKI dari pra hingga purna migrasi,” tambah Lili Purwani, pegiat Seruni Banyumas.

Selain mendukung gagasan para pegiat Seruni Banyumas, Nooryono, selaku Kepala Dinsosnakertrans berencana melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas guna mendiskusikan model saluran informasi migrasi yang paling efektif dan efisien.

Yogyakarta

Pelatihan Website Pantau PJTKI di Yogyakarta

I

nstitute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (INFEST) bekerja sama dengan Yayasan TIFA melakukan kegiatan uji coba dan pelatihan website Pantau PJTKI pada 4-5 Juni 2014. Dalam kegiatan tersebut dibahas poin-poin yang ditampilkan di website seperti review PJTKI, asuransi TKI, dan negara penempatan TKI di hotel LPP Garden, Sleman, DIY. Acara yang salah satunya difasilitatori oleh Fathullah (staf Infest Yogyakarta) bertujuan agar para buruh migran di luar negeri atau yang sudah kembali ke Indonesia bisa berbicara dan memberikan penilaian terhadap PJTKI/PPTKIS, jasa asuransi, dan negara penempatan tempat mereka kerja. Selain itu, untuk jangka panjang program Halaman 16 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran umum kepada para calon TKI untuk memilih PJTKI mana yang memiliki pelayanan yang baik berdasarkan peraturan pemerintah.

“Bagaimana agar buruh migran berbicara dan memberikan penilaian terhadap PT yang telah memberangkatkannya. Dengan hal seperti ini, nantinya para calon TKI bisa mengetahui dan memilih PT mana saja yang memiliki pelayanan standar dari pemerintah,” jelas Fathullah saat memberikan materi kepada calon surveyor.

Pelaksanaan survei akan berlangsung selama satu bulan yakni pada Juni 2014, harapannya awal Juli nanti data sudah dapat dipublikasikan dan dilihat melalui website http://pantaupjtki.

LINTAS PERISTIWA buruhmigran.or.id/. Survei ini dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah di pulau Jawa meliputi Kabupaten Karawang, Indramayu, Cirebon, Cilacap, Banyumas, Kediri, dan Banyuwangi.

“Sebelumnya survei hanya akan dilakukan di 6 wilayah di Pulau Jawa, namun akhirnya panitia memutuskan untuk menambahkan satu wilayah lagi hingga menjadi 7 agar kegiatan survei bisa selesai tepat waktu,” jelas Fathullah.

Adapun kriteria atau syarat responden dalam survei ini adalah: 1. Mereka yang menjadi TKI sejak 2008-2014 2. TKI purna atau sedang menjadi TKI 3. TKI yang menggunakan jasa PJTKI dan layanan asuransi.

Ada dua aspek yang menjadi penilaian dalam survei ini yakni penilaian subyektif dan obyektif. Penilaian subyektif adalah penilaian yang dilakukan dengan cara memberikan tanda bintang pada setiap pertanyaan terkait pelayanan yang diberikan oleh PJTKI pada setiap TKI. Sedangkan penilaian obyektif adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menjawab Ya atau Tidak terkait pelayanan yang diberikan oleh PJTKI kepada setiap TKI. Muhammad Khayat (27), salah satu fasilitator juga membayangkan dalam beberapa tahun ke depan setiap PJTKI akan meminta kepada para TKI yang menggunakan jasa mereka untuk mengisi dan memberikan penilaian kepada PJTKI bagaimana pelayanan yang sudah diberikan pada

TKI bersangkutan. Karena semakin banyak yang memberikan penilaian baik terhadap PT tersebut maka akan semakin banyak pula calon TKI yang menggunakan jasanya. Pada akhirnya setiap PJTKI akan berlomba-lomba untuk memperbaiki sistem dan pelayanan yang diberikan kepada setiap TKI. “Kalau program ini sudah diluncurkan secara resmi, bayangan saya dalam beberapa tahun ke depan PJTKI sendiri yang akan meminta TKI untuk memberikan penilaian. Ini akan memicu setiap PJTKI untuk memperbaiki layanan kepada calon TKI, karena apabila tidak PJTKI tersebut kalah dalam pemasaran,” pungkas Khayat.

Sebelumnya pelatihan web Pantau PJTKI, asuransi, dan negara penempatan TKI juga sudah dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan di Hong Kong pada bulan April-Mei 2014.

Hong Kong

yang diwakili oleh Yoga Dirga Cahya (Caleg PAN yang belum berhasil masuk Senayan) dan Capres nomor 2 Jokowi-JK yang diwakili Eva Sundari (Anggota DPR Partai PDIP dari Jawa Timur).

inggu (22/06) lapangan Victoria Park lebih ramai dari biasanya. Meski malam dan pagi sebelumnya diguyur hujan yang membuat lapangan becek, tapi acara yang diselenggarakan Liga Pekerja Migran Indonesia (LIPMI) tetap berjalan.

Hari itu LIPMI merayakan ulang tahunnya yang keempat, acara diisi dengan berbagai macam lomba yang diikuti para buruh migran dari pagi sampai sore.

M

Acara debat dimulai pukul 4 sore waktu Hong Kong. Sebagian buruh migran Indonesia (BMI) terlihat memadati area lapangan dengan kostum pasangan Capres/Cawapres yang mereka dukung, meskipun banyak juga BMI yang mengenakan pakaian biasa. Moderator debat kali ini adalah Fahmi Panimbang (AMRC), dengan panelis Sring Atin (JBMI dan IMWU), Answer Styannes (AHRC), Romo Paulus Waris Santoso (KKI), Anis Hidayah (Migrant Care), dan Rudi (GSBI).

Pengunjung mulai memadati area sekitar panggung pukul 2.30 siang waktu Hong Kong. Bukan tanpa maksud mereka datang pada sore hari.

Mereka ingin menyaksikan acara debat dari tim sukses pasangan Capres nomor 1 Prabowo-Hatta

Sesi pertama dibuka dengan pengenalan visi misi dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari para panelis. Anis Hidayah mengajukan pertanyaan tentang program penghentian pengiriman TKI ke luar negeri tahun 2017 nanti kepada perwakilan

Pilpres adalah Proses Demokrasi, Bukan Perang-Perangan

Halaman 17 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

LINTAS PERISTIWA Tim Sukses masing-masing Capres. Yoga, tim sukses Prabowo-Hatta, memberi contoh bahwa BMI di Singapura gajinya lebih kecil daripada BMI dari Pilipina. Ia mengatakan harus ada pelatihan yang lebih terjangkau dan adanya sertifikasi bagi para BMI. Sedangnya Eva, tim sukses Jokowi-JK, mengatakan bahwa Jokowi akan memperjuangkan ‘Revolusi Mental’, salah satunya lewat pendidikan, dengan mewajibkan belajar sampai lulus SMA. “Kita hapus KTKLN, yang perlu direvisi mentalnya bukan hanya BMI, tapi juga birokrat dan pejabat,” tambah Eva. Pertanyaan selanjutnya dari Sringatin (JBMI), mengapa PRT harus masuk PT, proses lewat calo, dibutakan informasi, potongan gaji yang begitu tinggi? Mengapa pemerintan tidak berani menghukum PJTKI? Pemerintah justru mengesahkan UU no.39/2004 yang menyerahkan urusan penempatan ke PJTKI. Ada tidak alternatif untuk BMI dari pemerintah agar BMI tidak masuk PJTKI saat akan ke luar negeri?

Eva memaparkan bahwa perlindungan paling hakiki adalah ketika pulang dari luar negeri.

Asuransi nantinya akan disambungkan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Alternatifnya, apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus berlandaskan UU. Bukan saja PLRT tetapi juga pelaut dan pekerja lain di luar negeri. Semua lembaga juga

harus diperbaiki seperti Deplu, KBRI, dan KJRI. Sedangkan Yoga menjawab bahwa tidak adanya monitoring di luar negeri menjadi penyebab kerugian-kerugian yang dialami BMI. “BNP2TKI masih harus ada untuk melindungi BMI di luar negeri. Masalahnya adalah orang-orang di dalam lembaga tersebut yang harus diperbaiki,”ujar Yoga.

Selain kedua pertanyaan di atas, dalam debat tersebut juga dibahas mengenai adanya pemerasan yang terjadi di bandara dan juga bagaimana cara pemerintah yang baru nantinya memberdayakan mantan BMI sehingga tidak tertarik lagi ke luar negeri. Pernyataan terakhir dari kedua tim sukses tersebut pada intinya adalah pemilihan presiden adalah sebuah proses demokrasi, bukan perang-perangan. Siapa pun yang menang nantinya, para BMI semua tetaplah bersaudara.

Debat yang difasilitasi oleh Jaringan Buruh Migran Hong Kong (JBMI Hong Kong) ini dengan maksud agar BMI tau dan paham visi misi capres yang akan dipilihnya. Pemilihan presiden di Hong Kong akan digelar pada 6 Juli 2014 nanti di lapangan Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong.

“Siapapun Presidennya, kita sebagai buruh migran tidak akan pernah merasakan perubahan jika tidak kita sendiri yang berjuang untuk mengubahnya,” tutup Eni lestari dari JBMI usai pernyataan terakhir kedua tim sukses.

Halaman 18 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014

LINTAS PERISTIWA Jakarta

SBMI Minta Penjelasan BNP2TKI Soal Pungutan Dalam Pengurusan KTKLN BMI ABK

J

akarta, 12/5/2014, pegiat Serikat Buruh Migran Indonesia mendatangi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNP2TKI untuk meminta penjelasan biaya penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) bagi Buruh Migran Indonesia Anak Buah Kapal (BMI ABK).

Berdasarkan keterangan dari 74 Anak Buah Kapal (ABK) yang terindikasi menjadi korban perdagangan orang, saat proses pengurusan KTKLN mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.750.000,-. Padahal bedasarkan ketentuan yang berlaku, pengurusan KTKLN seharusnya tidak dikenai biaya.

“Seandainya dalam pengurusan KTKLN tersebut BMI ABK diwajibkan membeli asuransi TKI, komponennya pun tidak mencapai Rp.750.000 per orang. Anehnya, meskipun BMI ABK yang kami dampingi memiliki KTKLN, faktannya mereka tetap menjadi korban perbudakan modern, hingga diterlantarkan di Afrika Selatan,” ungkap Hariyanto, Pegiat SBMI. Menurut Hari, informasi yang diminta kepada BNP2TKI terkait hal di atas, antara lain: 1. Dalam tata cara penempatan ABK, apakah diwajibkan untuk membuat KTKLN ? Kalau benar apa dasar hukumnya? Mengingat Menteri Perhubungan juga telah membuat aturan penempatan awak kapal nomor 83 tahun 2013 dan tidak mengatur penerbitan KTKLN 2. Bagimana mekanisme perlindungan terhadap ABK ketika mendapatkan permasalahan Langkah strategis apa yang akan diambil BNP2TKI untuk menyelesaikan permasalahan ABK selain di proses mediasi.

3. Jumlah perusahaan perekrut ABK Pelaut Perikanan yang terdata di BNP2TKI, meliputi nama perusahaan, SIUP, nama direktur dan alamat perusahaan?

4. Apa yang membedakan komponen biaya penerbitan KTKLN bagi TKI dan ABK Pelaut Perikanan yang mencapai Rp 750.000, mohon jelaskan komponen biaya yang dibayarkan hingga mencapai harga tersebut?

5. Apa yang bias dilakukan BNP2TKI terhadap layanan klaim asuransi ABK Pelaut Perikanan, mengingat 90% ABK Pelaut Perikanan yang dipulangkan dalam keadaan tidak dibayar gajinya dari Afrika Selatan memiliki KTKLN? 6. Salinan Prosedur Standar Operasional Prosedur mediasi di BNP2TKI ?

7. Selain meminta informasi tertulis Hari juga mempertanyakan secara langsung terkait portal (website) PPID BNP2TKI yang jarang melakukan pembaruan (update) informasi.

Menurut Andini, staff PPID BNP2TKI hal itu dikarenakan adanya gangguan teknis dan masih dalam proses pembenahan sehingga tidak bisa memberikan pelayanan informasi. ” Kami minta maaf soal tidak ada layanan informasi online dari PPID BNP2TKI kemungkinan dalam waktu dekat ini sudah bisa dioperasikan,” kata Andini.

Halaman 19 | Warta Buruh Migran | Edisi Juni 2014