Tata Ruang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Seri Buku Saku UU Desa) by Infest Yogyakarta

Seri Buku Saku UUDesa

TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN Borni Kurniawan

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

Seri Buku Saku UU Desa

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Penulis: Borni Kurniawan Penyunting : Heru Prasetya & M. Irsyadul Ibad Reviewer: Frisca Arita Nilawati Proof Reader: Sofwan Hadi Ilustrasi Sampul: Dani Yuniarto Sampul dan Isi: Akbar Binbachrie Wahyu Hidayat Diterbitkan pertama kali Tahun 2016 oleh:

Didukung oleh: Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

ISBN: 978-602-14743-8-9 Buku ini dikembangkan dan diterbitkan oleh INFEST dengan dukungan dari Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). Program Mampu merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

SEKAPUR SIRIH

afas baru pengelolaan desa melalui Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas

rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi

subjek pembangunan. Melalui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing. Desa yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri. Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek i

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government). Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis akibat kuatnya cara pandang lama tentang desa di kalangan pemerintahan desa dan masyarakat. Pada pemerintahan desa, anggapan bahwa desa semata direpresentasikan oleh kepala desa (Kades) dan perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimplikasi minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang â&#x20AC;&#x153;menjadi subjekâ&#x20AC;? yang sebenarnya telah terbuka luas. Sebagai upaya untuk mendukung desa sebagai subjek, itulah alasan buku ini hadir. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi pegiat dan elemen di desa. Buku ini salah satu sekuel dari rangkaian buku yang disusun oleh Tim Infest Yogyakarta. Serial Buku Saku UU Desa terdiri dari: Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa, Mengenal dan Mengelola Aset Desa, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Terima kasih kami sampaikan kepada tim penulis yang telah menyelesaikan penulisan buku ini.

Untuk Desa dan Indonesia, pengetahuan ini kami

persembahkan.

Muhammad Irsyadul Ibad Direktur Eksekutif Infest Yogyakarta

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sekapur Sirih

BAB 1 UU Desa, Tata Ruang Desa, dan Kawasan Permukiman

Pembentukan Desa dan Tata Ruang Kawasan Permukiman

1 4

BAB 2 Tentang Penataan Ruang Desa

Kesadaran Keruangan Desa Marginalisasi Tata Ruang Desa

6 7

BAB 3 Tata Ruang dan Seni Membangun

Hilangnya Kewenangan Desa Menata Ruang Desa

Tentang Penulis

iii

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB 1

UU Desa, Tata Ruang Desa, dan Kawasan Permukiman

Pembentukan Desa dan Tata Ruang

ada hakikatnya Tuhan menciptakan dunia atau bumi memiliki batas ruang dan waktu. Masyarakat di bumi Nusantara membentuk koloni yang kemudian di sebut desa atau nama lain juga memiliki batasan ruang baik secara wilayah teritori maupun genealogis (berdasarkan garis keturunan atau persaudaraan). DeďŹ nisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi desa tersebut hendak menyatakan bahwa desa memiliki batas ruang. Batas tersebut dapat berupa batasan wilayah secara fisik dan non fisik. Batas fisik dapat diartikan sebagai batas teritorial desa yang secara empirik menjelaskan perbedaan luasan antara satu desa dengan desa lainnya. Batas desa yang berupa batas non fisik dapat berupa perbedaan asal usul budaya dan kelembagaan lokal desa. Satu desa dengan desa lainnya memiliki cara hidup dan tata hukum yang berbeda. Karenanya ada ungkapan ”lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Ungkapan lain menyatakan ”di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.” Hal tersebut memberikan pesan bahwa setiap desa memiliki pranata hidup yang berbeda, sehingga membatasi perilaku dan interaksi sosial masyarakat di dalamnya. Pranata hidup tersebut menjadi batas imajiner yang secara sosiologis membedakan karakter kehidupan masyarakat desa di dalamnya, sehingga masyarakat di dalamnya saling menghormati satu sama lainnya. Secara teritorial, batas wilayah antara satu desa dengan desa lain biasanya berupa sungai dan jalan. Yurisdiksi desa terdiri dari ruang-ruang kelembagaan yang biasanya disusun secara hierarkis sehingga menghasilkan perbedaan jangkauan otoritas di antara kelembagaan tersebut. Kelembagaan desa-desa di Jawa terdiri dari RT, RW, dusun, lalu desa. Di Aceh, gampong terdiri dari jurong dan dusun. Masing-masing wilayah kelembagaan dipimpin oleh warga yang biasanya dipilih atau ditunjuk atas permufakatan bersama warga yang tinggal di dalamnya. Misalnya, ketua RT adalah pimpinan wilayah untuk skop RT. Demikian seterusnya untuk ketua RW dan kepala dusun.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Desa/Gampong RW/Dusun RT/Jurong Keluarga

Pola ruang sosial masyarakat Jawa dan Aceh

Klen Inti

Halu

Halu Halu

Halu

Soa

Oâ&#x20AC;&#x2122;Kampono

Pola ruang sosial masyarakat Maluku Utara

Sebagaimana di Jawa dan Aceh, pola pembentukan ruang sosial masyarakat dan wilayah administratif di Maluku bagian utara juga berangkat dari keluarga (klan inti), kemudian bergabung menjadi beberapa rumah tangga klan inti menjadi satu, yang disebut halu. Tahap berikutnya yaitu penggabungan beberapa halu menjadi satu kelompok yang disebut dengan soa. Selanjutnya, gabungan dari beberapa soa dalam satu wilayah atau teritori dalam bahasa Halmahera disebut O'Kampono, dalam bahasa Melayu sama dengan kampung. Skema pembentukan desa di Maluku Utara bisa dilihat pada gambar di atas.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Permukiman Manusia selalu berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah setiap saat. Koloni penduduk yang semula menempati satu desa, kemudian meluas karena terbentuknya kesatuan masyarakat yang baru di wilayah yang lain, sehingga dalam suatu kawasan terbentuk beberapa desa. Meskipun secara teritorial desa-desa dalam satu kawasan memiliki batasan ruang wilayah, tapi secara imajiner sebenarnya mereka saling tersatukan atau terhubungan. Keterhubungan ini bisa disebabkan karena kesamaan jenis mata pencaharian penduduknya, kesamaan sosial sebagai daerah perkebunan, pertambangan, ataupun daerah aliran sungai (DAS). Kesamaan tersebut biasanya akan mendorong lahirnya prakarsa-prakarsa kerjasama antar desa untuk mengatasi problem bersama yang dihadapinya. Dulu, pada saat desa-desa di sepanjang Kali Code Yogyakarta belum tersadarkan oleh arti pentingnya membangun kapasitas kesiapsiagaan bencana antardesa, penduduk di masing-masing desa cenderung memikirkan kenyamanan dan keselamatan hidup masing-masing. Penduduk yang hidup di desa-desa bagian hulu cenderung tidak peduli dengan nasib desa-desa di bagian tengah, manakala menebang hutan ataupun membuang sampah ke sungai. Padahal, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan mengalir ke desa-desa di bagian tengah dan bagian hilir sungai. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, sampah-sampah yang berasal dari desa-desa di bagian hulu sungai menumpuk di bantaran sungai desa-desa di bagian tengah dan hilir sungai. Kini, setelah berkali-kali diterjang banjir lahar Merapi, penduduk desa di sepanjang Kali Code menyadari bahwa mereka berada dalam satu kawasan daerah aliran sungai yang sama-sama menghadapi ancaman banjir, maka mereka menjalin kerjasama dan komunikasi yang intensif satu sama lain. Dengan cara ini resiko bencana banjir yang sewaktu-waktu tiba dapat diminimalikan. Demikian pula dengan desa-desa yang berada dalam satu kawasan yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Maka perilaku hidup petani satu desa dengan desa lainnya akan saling memengaruhi. Dalam tradisi pertanian, bercocok tanam secara serentak

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

dengan jenis tanaman yang sama sangat diutamakan. Jika tidak dilakukan serentak, potensi serangan hama akan lebih mudah mereka terima. Dengan pertimbangan seperti itu, para petani di desa-desa dengan karakter kawasan pertanian umumnya memiliki etos yang sama. Pada saat musim tanam tiba, secara serentak mereka akan segera menanami sawah dengan jenis tanaman yang sama. Di sinilah arti penting berpikir dan menata ruang antardesa dalam satu kawasan sebagai satu kesatuan wilayah yang saling terhubung dan membutuhkan satu sama lain.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB 2

Tentang Penataan Ruang Desa Kesadaran Keruangan Desa

arga Desa Tanggunglangin, Desa Jaga Sima, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen kini menyadari bahwa gumuk pasir di pesisir pantai selatan memiliki manfaat penting. Gumuk pasir yang dulu menjadi pelindung desa dari ancaman tsunami dan angin laut yang kencang kini hilang karena aktivitas penambangan pasir laut yang berlangsung lama. Bahkan hingga kini. Tak hanya ancaman tsunami, hilangnya gumuk pasir juga berpotensi mempercepat terjadinya intrusi air laut ke daratan, sehingga sumber mata air penduduk yang semula tawar menjadi asin. Tidak mau bernasib sama, desa-desa di pesisir selatan Kebumen yang meliputi Kecamatan Bulus Pesantren dan Ambal dan Mirit atau biasa dikenal kawasan Urut Sewu berusaha keras menolak rencana eksploitasi pasir besi di desa-desa mereka. Terlebih saat pemerintah tidak peduli lagi dengan hak kepemilikan sah rakyat atas tanah pertanian di Urut Sewu, apalagi dengan cara mengerahkan lembaga keamanan nasional (TNI), maka gelombang warga mempertahankan kedaulatannya kian membesar. Selain karena ancaman bencana, masyarakat di desa-desa yang menolak kebijakan eksploitasi pasir besi tersebut menyadari bahwa pilihan sebagai kawasan pertanian adalah pilihan yang terbaik. Selama ini masyarakat di kawasan Urut Sewu sudah merasa nyaman dengan bekerja sebagai petani.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Menurut mereka, tanah pesisir Urut Sewu sangat subur sehingga menjanjikan produksi hasil pertanian yang lebih berjangka panjang daripada dikeruk pasirnya untuk memenuhi kebutuhan produksi bijih besi. Kehebatan kawasan pertanian di Urut Sewu ini dapat dibuktikan dari tinggi dan beragamnya produk hasil pertanian seperti palawija, jagung, cabe, pepaya dan berbagai jenis sayur mayur. Dinamika politik ekologi yang melanda desa-desa di Urut Sewu dan desa-desa lain yang bergejolak seperti di kawasan Gunung Kendeng, Rembang, dan pesisir selatan Kulonprogo pada hakikatnya menunjukkan adanya kesadaran warga desa atas ruang desa. Bagi mereka desa bukan sekadar sekumpulan penduduk yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah desa. Tapi lebih dari itu, desa adalah kesatuan manusia dengan alamnya.

Marginalisasi Tata Ruang Desa Kehidupan masyarakat desa sejak dahulu tidak bisa dipisahkan dari alam dan lingkungan sekitarnya. Mereka membangun permukiman atau perumahan pada umumnya tidak jauh dari sumber-sumber kehidupan seperti sungai, laut, dan hutan. Marga-marga di Sumatera Selatan, misalnya di Kabupaten Musi Banyasin, sebagian besar membangun permukiman di sepanjang hutan pinggiran sungai Musi. Demikian pula dengan desa-desa di Kalimantan, juga membangun gugus perumahan di hutan pinggiran sungai Kapuas. Menariknya, mereka memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi perdagangan dan komunikasi sosial antardesa, sehingga membangun rumah menghadap sungai dulu menjadi bagian dari budaya masyarakat desa. Seiring dengan modernisasi yang berjalan yang menempatkan revolusi industri menjadi bagian dari roda perubahan peradaban manusia, secara tidak langsung memengaruhi fokus pembangunan. Kota kemudian menjadi fokus utama pembangunan. Di kota dibangun kawasan-kawasan industri, pasar, dan berbagai pusat-pusat perekonomian lainnya. Kota dirancang menjadi sumber produksi ekonomi yang bahan bakunya berasal dari desa.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Salah satu keunggulan kota dibanding desa adalah karena pembangunan kota dilandasi dengan perencanaan tata ruang. Dari tekstur permukiman, jaringan irigasi, jaringan lalu lintas, hingga penataan taman kota, semuanya didasarkan pada kebijakan tata ruang kota. Bagi kota yang berhasil menerapkan konsep ideal tata ruang kota, maka hasilnya akan mengesankan. Tapi bagi kota yang tidak berhasil menerapkan tata ruangnya dengan baik, maka hanya kesemrawutan yang didapatkan. Coba bandingkan antara London dengan Jakarta. Keduanya sama-sama berstatus sebagai ibu kota negara. Tapi keduanya memberikan pembelajaran hasil pembangunan tata ruang yang berbeda kualitasnya. Sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah. Rumah-rumah di sepanjang sungai pun memunggungi sungai. Semua jalur pembuangan sampah rumah tangga dan pabrik masuk ke sungai. Akibatnya, sungai menjadi muara akhir pembuangan segala macam jenis polutan. Pada akhirnya pendangkalan sungai tak lagi bisa dihindari. Tidak mengherankan, ketika musim penghujan dating, Jakarta menjadi langganan banjir.

Sebagian Wajah Kota London

Sebagian Wajah Kota Jakarta

(Sumber: Natawisata.com)

(Sumber: Tempo.co)

Sebaliknya, sungai-sungai di London menunjukkan model pembangunan sungai dengan tingkat kebersihan yang jauh berbeda dengan penampakan sungai-sungai di Jakarta. Sebagaimana masyarakat desa di Nusantara dahulu, penduduk London dalam membangun permukiman penduduk tidak memunggungi sungai. Dengan menghadap ke sungai, apalagi ketika sungai dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, maka penduduk di sepanjang aliran

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

sungai di London mau tidak mau terbiasa turut serta menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem sungai. Jadi, sungai tidak menjadi kumuh karena bagi masyarakat London sungai adalah wajah kota, bukan latar belakang kota. Kembali kepada maraknya kebijakan ekonomi di bidang restrukturisasi industri, desa kini tak luput menjadi target perluasan industri. Pembukaan kawasan-kawasan industri di perdesaan menyebabkan topograďŹ desa berubah. Sawah-sawah desa yang terhampar luas dan produktif mengalami penyempitan. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, keluarga tani di Indonesia rata-rata hanya memiliki 0,25 hektar. Penyempitan lahan pertanian ini tidak lain disebabkan oleh aksi penguasaan lahan yang berlebihan oleh para pengusaha dan pemilik modal. Selain berubah menjadi pabrik, lahan pertanian di desa telah berganti menjadi perumahan elit. Jika penyempitan lahan pertanian ini terus dibiarkan terjadi, maka bukan tidak mungkin 20 atau 30 tahun mendatang, deďŹ sit pangan akan menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Ketika lahan-lahan pertanian yang seharusnya menjadi kantung penyimpanan air tanah telah berganti bangunan, maka air permukaan di desa pun semakin kehilangan kualitasnya sebagai sumber air bersih. Sungai-sungai menjadi sasaran pembuangan limbah pabrik. Kadar polutan cair yang tak terkendali dapat dipastikan diserap tanah dan memengaruhi air tanah yang selama ini diandalkan penduduk desa sebagai sumber air minum. Pertumbuhan kawasan industri, perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan di kota, sampai dengan hotel pada akhirnya mendorong perubahan perilaku penduduk kota. Bagi penduduk kota yang tidak mampu bersaing dalam hal penguasaan lahan dengan para pemiliki modal mereka lebih memilih melampiaskan kebutuhan perumahan di desa. Peluang ini kemudian ditangkap oleh para pengembang (developer). Ke mana lagi kalau bukan ke desa sebagai pilihan pengembangan industri perumahan.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Gb. Sawah dan Perumahan

Gb. Sawah dan Pabrik

(Sumber: Ekuatorial.com)

(Sumber: Kabarbisnis.com)

Rural Sub Urban Urban

Kerusakan ekologis yang begitu masif di desa merupakan ekses pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam. Desa yang memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah banyak dilirik perusahaan tambang. Bahkan tidak sedikit desa yang menjadi target operasi perusahaan-perusahaan tambang. Penghormatan dan pengelolaan kekayaan tambang di desa yang buruk pada akhirnya berujung pada timbulnya gejolak sosial di desa. Gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang menimpa desa-desa di kawasan Urut Sewu, Rembang, dan lainnya sebagaimana dicontohkan di atas, merupakan bukti bahwa tata ruang desa dan kota pada hakikatnya satu kesatuan yang tidak bisa dipandang secara parsial. Karenanya agresivitas dan dominasi pembangunan kota tidak boleh memarginalkan desa.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB 3

Tata Ruang dan Seni Membangun Hilangnya Kewenangan Desa

ondisi saat ini, desa menghadapi tantangan konsep pembangunan tata ruang yang kadar keberpihakannya terhadap kedaulatan ruang desa rendah.Tidak sedikit riak-riak konďŹ&#x201A;ik agraria yang muncul antara masyarakat dengan pemerintah dilatarbelakangi kebijakan tata ruang kota yang berpotensi meminggirkan desa. KonďŹ&#x201A;ik agraria yang terjadi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen, kasus pembunuhan petani dan aktivis anti tambang â&#x20AC;&#x153;Salim Kancilâ&#x20AC;? di Kabupaten Lumajang, atau sengketa lahan pertanian di Desa Bentayan Kabupaten Banyuasin berakar pada tata kelola kebijakan tata ruang yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota tidak menghormati batas teritori dan kewenangan desa. Terlebih saat kebijakan ekonomi nasional syarat dengan muatan kepentingan rezim pembangunanisme. Rezim ini bekerja menurut koridor logika teori modernisasi di mana paradigma kolonialisme masih menjadi bagian penting pengembangan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi di bidang industri perkebunan sawit. Pemerintah masih memberi ruang yang lentur kepada perkebunan-perkebunan sawit untuk meluaskan kepemilikan lahan perkebunannya. Ekspansi perkebunan tidak terkendali yang dilakukan perusahaan-perusahaan minyak sawit pada akhirnya menyebabkan terjadinya deteritorialisasi desa. Batas desa untuk melindungi wilayahnya menjadi semakin kabur karena perusahaan mengantungi izin perluasan lahan dari pemerintah. Dengan mengeluarkan izin perluasan lahan kepada

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

perusahaan pada hakikanya pemerintah telah meniadakan batas wilayah desa sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung dan melengkapi satu sama lain.Pada akhirnya desa kehilangan kewenangannya untuk menata ruangnya sendiri. Selama ini kewenangan untuk melakukan penataan ruang hanya berlaku untuk pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Kini, dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui pemberlakuan asas subsidiaritas, Desa mendapat pengakuan dari Negara untuk mendeďŹ nisikan siapa dirinya, memetakan dan mengidentiďŹ kasi potensi sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran desa. Tak terkecuali untuk mendeďŹ nisikan batas wilayahnya. Kesimpulan itu paling tidak mengacu pada deďŹ nisi desa sebagaimana termuat dalam UU Desa tersebut yang berbunyi bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar deďŹ nisi tersebut, sekali lagi dapat ditarik kesimpulan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola ruang dan wilayahnya sesuai dengan batas wilayahnya sendiri. Namun demikian bukan berarti mengabaikan keberadaannya sebagai bagian dari ruang dan wilayah NKRI. Maka dari itu, dalam konteks mengurus diri, ruang, dan wilayahnya, antara desa satu dengan desa lainnya tentu harus saling memperhatikan agar keseimbangan ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik tetap terjaga.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Menata Ruang Desa Menata ruang desa pada hakikatnya mengandung nilai seni. Bukan hanya sekadar seni menata dan membangun desa secara ďŹ sik, tapi juga membangun manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan yang mengitarinya. Artinya, menata ruang suatu wilayah bukan berarti hanya mengurus benda mati yang bersifat ajek tapi menata unsur yang bersifat hidup (dinamis). Para leluhur Nusantara yang ahli di bidang tata ruang wilayah sebenarnya telah mewariskan ilmu sebagai landasan teori pembangunan ruang dan wilayah, tidak hanya untuk kota tapi desa. Warisan budaya tata ruang tersebut berpangkal pada keluhuran budi pekerti yang diturunkan dari kepercayaan dan mitos yang dianut mereka. Beberapa contohnya ilmu petung bagi orang Jawa, dan tri hita kirana bagi orang Bali. Di zaman dulu, orang-orang tua di Jawa selalu menggunakan pakem petungan Jawa saat membangun rumah. Orang Jawa, ketika membangun rumah tidak akan menghabiskan seluruh luasan tanah untuk bangunan. Sumur di dalam rumah tidak boleh diberi atap, alias dibiarkan langsung bersentuhan dengan sinar matahari. Di samping itu, orang Jawa pantang menebang pohon besar. Terlebih kalau dibawahnya terdapat sumber air. Sekalipun dengan alasan yang bernada mitos, tradisi orang Jawa tersebut memiliki makna yang dalam dan dapat dicerna secara rasional sebagai bagian dari ilmu tata ruang. Orang-orang Bali sangat memegang teguh apa yang disebut Tri Hita Kirana dan Hasta Kosala Kosali. Konsep ini dianut oleh masyarakat Bali dalam tata lingkungan dan perumahannya. Dengan konsep ini, masyarakat Bali sangat memperhatikan keseimbangan ekologis, baik ketika menata rumah, menata ruang desa, maupun kota. Ada tiga kawasan yang selalu dipelihara di sini yaitu kawasan bawah atau disebut nista. Kawasan ini biasanya area yang mengarah ke laut (pesisir) dicadangkan sebagai kawasan palemahan yang lazim digunakan sebagai area pekuburan. Kawasan berikutnya bagian tengah atau bagian madya yang disebut pawongan. Arena ini diperuntukkan sebagai

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

perumahan penduduk. Sedangkan bagian teratas (utama) yang mengarah ke gunung disebut pamerajanÂ¸digunakan untuk tempat suci untuk memuja para dewa atau roh-roh nenek moyang. Model pendekatan tata ruang yang diperkenalkan oleh para pendahulu kita sebenarnya mewariskan pembelajaran pendekatan tata ruang wilayah yang sangat ekologis. Bahkan sangat spiritualis-teologis. Nenek moyang kita dalam membangun ruang desa secara horisontal sangat memperhatikan keseimbangan ekologis antara manusia dengan alam, keseimbangan antroposentris antara manusia dengan manusia, dan secara transendental memperhatikan ruang dan wilayah sebagai bagian dari penataan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Sayangnya, kita sebagai orang desa sudah mulai meninggalkan bahkan melupakan ilmu tata ruang warisan nenek moyang kita tersebut. Bagaimanakah dengan kondisi desa kita? Sudahkah disusun berdasarkan tata nilai seperti yang diwariskan para leluhur kita yang sangat memperhatikan aspek keseimbangan hidup manusia dengan alam sekitarnya, bahkan manusia dengan Tuhannya? Mari sejenak kita mencari jawabannya dengan melakukan beberapa langkah berikut ini:

Buatlah tim yang terdiri dari orang-orang desa yang memiliki kepedulian terhadap merosotnya kualitas ruang dan wilayah desa.

MengidentiďŹ kasi kemerosotan keruangan desa. Untuk tujuan ini, tim dapat melakukannya dengan cara observasi dan pemetaan wilayah desa. Teknologi GPS dapat membantu tim membuat citra desa tak perlu bersusah payah membuat peta desa secara manual.

Menganalisis kemerosotan kualitas tata ruang desa hasil observasi bersama masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan sama-sama terpanggil untuk mencegah kerusakan alam desa lebih jauh.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Merancang maket atau model tata ruang desa yang ideal. Model ini menggambarkan proyeksi arah pembangunan tata ruang desa di masa mendatang. Cita-cita tata ruang desa ini sangat bergantung pada cara pandang desa dalam melihat dirinya. Bagi desa yang menghendaki menjadi desa wisata, perlu membuat scenario building tata ruang desa yang mendukung tercapainya desa wisata. Bagi desa yang berkontur desa industri tentu akan membuat model ruang desa industri yang tidak hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi, tapi juga mendesain bagaimana membuat ruang industri yang ramah lingkungan dan kemasyarakatan.

Membuat peraturan desa tentang tata ruang desa untuk mengatur dan mengarahkan perilaku sosial masyarakat desa lebih peka terhadap perlindungan tata ruang desa.

Membangun kerjasama antar desa untuk membangun konsep tata ruang desa bersama berdasarkan kesamaan karakter kawasan permukiman.

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tentang Penulis Kharis Fadlan Borni Kurniawan Saat ini, Borni dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama Perencanaan Pembangunan Desa, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Borni juga aktif melakukan kajian tentang good governance dan isu desa. Ia juga aktif sebagai fasilitator serta pendampingan desa. Pria asli Kebumen ini juga aktif menulis buku, jurnal, dan surat kabar. Beberapa buku yang pernah ditulis oleh Borni antara lain: Memanusiakan Perempuan (2005: Indipt Press), Audit Sosial PNPM Antara Retorika dan Realita (2012: INFID), Desa Mandiri Desa Membangun (2015: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

CATATAN

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

CATATAN

Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

CATATAN