Cara mudah membuat panduan buruh migran

7 Langkah Membuat Panduan Buruh Migran Salah satu persoalan mendasar dalam penempatan dan perlindungan buruh migran adalah akses informasi. Sejak proses pra, saat bekerja, hingga kepulangan, informasi yang diterima buruh migran lebih dominan bersumber dari calo, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau yang biasa dikenal PJTKI, serta informasi dari agensi di luar negeri.

Persoalan yang kemudian muncul, informasi versi pihak swasta seringkali terbatas, tidak sepenuhnya akurat, atau bahkan cenderung memberi informasi “sesat� kepada buruh migran.

Sementara, pemerintah atau badan publik yang memiliki pelbagai informasi tentang penempatan dan perlindungan buruh migran masih lemah dalam menyediakan informasi bagi buruh migran.

Guna mengurai persoalan ketersediaan informasi, badan publik bersama organisasi dan pegiat buruh migran butuh memperkaya produksi panduan bagi buruh migran. Keberadaan UndangUndang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tantangan bagi pemerintah selaku badan publik guna menjamin hak informasi bagi buruh migran.

1 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran

Berikut beberapa langkah menyusun panduan bagi buruh migran:

1.

Tentukan topik panduan yang akan dibuat Sebelum menyusun panduan, tentukan topik atau tema informasi yang akan dibuat menjadi panduan. Topik panduan bisa terkait beberapa hal berikut: •

Pelayanan publik (prosedur, proses, cara mengakses), Misal: Panduan mengurus perpanjangan paspor, Panduan pengaduan kasus di KBRI/KJRI, Panduan Klaim Asuransi, dan lain-lain.

•

Persoalan umum yang dihadapi buruh migran. Panduan dapat disusun berdasarkan pengetahuan dari pegiat atau organisasi buruh migran. Misal: Panduan pendampingan kasus, Panduan pola asuh anak buruh migran, panduan membangun komunikasi dengan majikan, langkah-langkah mengurus pemulangan jenazah TKI, dan lain-lain.

Guna membantu menentukan topik atau tema panduan, Anda bisa memulai dengan membuat daftar kebutuhan informasi atau daftar persoalan buruh migran.

2 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran

2.

Kumpulkan informasi terkait topik panduan Setelah menentukan topik panduan, kumpulkan informasi yang terkait dengan topik.

Sumber informasi bisa diperoleh dari: •

Pemerintah atau Badan Publik.

Akses informasi ke badan publik dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan ketersesuaian antara kebutuhan informasi dan badan publik yang berwenang atas informasi tersebut. Misal kebutuhan informasi soal paspor maka badan publik yang dituju adalah Kantor Imigrasi, informasi soal penempatan TKI G to G maka yang dituju adalah BNP2TKI, dan seterusnya.

Cara mengakses informasi pun beragam, antara lain: Cara Akses Proses Mendatangi badan publik.

Mengakses website badan publik

•

Datang langsung dan menemui bagian informasi (Sebagaimana mandat UU KIP, badan publik wajib memiliki petugas khusus yang melayani permintaan informasi atau biasa disebut Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID)

• •

Menyampaikan informasi yang diminta Meminta penjelasan atau alasan dari petugas, jika informasi tidak diberikan atau diberikan tidak lengkap.

•

Setiap pelayanan publik dijalankan berdasarkan standardisasi prosedur (SOP), mintalah salinan SOP sebagai pendukung informasi.

•

Ambillah gambar (foto) loket-loket pelayanan publik, papan informasi, bagan alur, serta objek lain yang terkait dengan panduan yang akan dibuat.

Pegiat buruh migran dapat mengakses informasi melalui website badan publik. Sebagai catatan tidak semua badan publik memiliki tata kelola informasi yang baik dalam website mereka.

Beberapa badan publik mengumpulkan informasi di subdomain PPID mereka, misal: http://ppid.bnp2tki.go.id http://ppid.depnakertrans.go.id http://ppid.kemlu.go.id Sementara untuk dokumen produk hukum, beberapa badan publik mengumpulkannya dalam subdomain JDIH mereka, misal: http://jdih.depnakertrans.go.id/ http://jdih.bnp2tki.go.id/ Namun beberapa badan publik menempatkan menu produk hukum di website utama.

3 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran

Berkirim surat, email, telepon, atau akses melalui akun sosial media (Facebook dan Twitter) milik badan publik.

Proses akses informasi melalui surat dan email dapat dilakukan dengan menyusun daftar informasi yang akan diminta, menjelaskan maksud dan tujuan permintaan informasi, dan melampirkan salinan (copy) identitas. Lebih rinci dapat mempelajari buku saku permintaan informasi publik yang diterbitkan Infest Yogyakarta.

Sementara permintaan informasi melalui telepon dan akun sosial media dapat dilakukan, namun saluran ini cenderung jarang dikelola dengan baik oleh badan publik.

•

Menggali pengetahuan dari sesama TKI, pegiat organisasi, atau pakar.

Panduan dapat dibuat berdasarkan pengalaman seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan yang sesuai dengan rencana topik panduan. Penggalian pengetahuan dapat dilakukan melalui wawancara atau pengamatan. Misal, Anda ingin menulis panduan tentang pendampingan kasus, maka wawancara bisa dilakukan dengan pegiat yang biasa menangani kasus. Guna memperkuat panduan, Anda pun dapat melakukan pengamatan dengan ikut atau terlibat dalam proses penanganan kasus.

Hal-hal yang butuh dipersiapkan, antara lain: a. Tentukan siapa saja yang akan diwawancarai b. Siapkan daftar pertanyaan (menggali proses atau tahap demi tahap terkait panduan) c. Siapkan alat tulis, recorder, atau telepon seluler untuk membantu merekam proses wawancara

3.

Pahami informasi dan susun dalam langkah-langkah praktis Pelajari berbagai informasi yang telah diperoleh, lalu susunlah dalam langkah-langkah praktis. Pastikan langkah-langkah disusun secara runtut.

4 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran

4.

Jelaskan setiap langkah secara rinci Setelah disusun dalam langkah-langkah praktis, periksa dan baca kembali setiap langkah dalam panduan. Anda dapat memberikan satu sampai dua paragraf pengantar sebelum merinci panduan dalam langkah-langkah. Pastikan informasi disampaikan secara rinci dan dijelaskan dalam bahasa yang lugas agar dapat meyakinkan pembaca panduan.

Hindari penggunaan kata-kata berikut: mungkin, sepertinya, barangkali, kalau tidak salah, dan kata-kata lain yang menunjukkan keragu-raguan. Kata-kata tersebut akan membuat pembaca kurang yakin dengan panduan Anda.

5.

Perkuat panduan dengan ilustrasi (gambar, bagan, foto, video, dll) Agar panduan dapat dipahami dengan baik, Anda bisa menambahkan ilustrasi baik berupa gambar, foto, bagan alur, atau video. Penting bagi pegiat untuk memastikan ilustrasi yang digunakan adalah milik sendiri atau milik orang lain yang berlisensi bebas (dapat digunakan dan disebarluaskan dengan bebas atau biasa disebut dengan lisensi creative common).

Catatan: Ilustrasi harus sesuai dengan konten atau isi panduan, hindari menggunakan ilustrasi yang tidak memiliki hubungan dengan panduan.

6.

Buat judul panduan dan sebarkan Setelah panduan selesai disusun, buatlah judul panduan, misal: Lima Langkah Mengurus Perpanjangan Paspor di KBRI, Cara Mengajukan Klaim Asuransi, Panduan Mengurus Permit, dan lain-lain yang sesuai topik panduan. Kemudian, panduan yang telah dibuat dapat diunggah (upload) di web www.buruhmigran.or.id atau di blog pribadi, lalu sebarluaskan melalui sosial media seperti Facebook dan Twitter. Panduan juga dapat disebar dengan cara dicetak dalam bentuk selebaran, buletin, poster, dan lain-lain.

5 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran

7.

Revisi dan perbarui panduan yang anda buat Panduan bagi buruh migran butuh direvisi atau diperbarui apabila ada perubahan kebijakan atau perubahan kondisi yang berhubungan dengan isi panduan yang dibuat. Hal ini penting, dikarenakan panduan harus sesuai dengan kondisi terkini. Panduan yang tidak sesuai dengan kondisi terkini berisiko membuat buruh migran salah dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Contoh-Contoh Panduan Buruh Migran Panduan Ketika TKI Malaysia di PHK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa menimpa siapa saja, baik pekerja formal atau pekerja informal. Begitupun di negara penempatan Malaysia, PHK bisa terjadi pada siapa saja.

Pemutusan kerja akan berdampak dipulangkannya BMI/TKI ke Indonesia. PHK sepihak oleh majikan dapat terjadi karena persoalan dokumen, pelanggaran kontrak kerja oleh buruh migran, karena faktor dari perusahaan/majikan baik kesengajaan (penahanan dokumen dan melaporkan pekerja sebagai pendatang ilegal dengan tujuan menghindari tanggungjawab membayar gaji) atau perusahaan mengalami kebangkrutan.

Ketentuan mengenai PHK dan konsekuensi biaya pemulangan sebenarnya tercantum dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja yang perlu dipahami dengan baik. Tapi jika dalam kontrak kerja masih tidak jelas, beberapa hal di bawah ini barangkali bisa dijadikan rujukan bagi buruh migran yang terkena PHK di Malaysia : 1. Berunding dengan majikan atau perusahaan untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengapa Anda di PHK. 2. Jika sudah jelas Anda di PHK, mintalah surat PHK resmi dari majikan atau perusahaan.

3. Jika penjelasan tidak memuaskan, bertentangan dengan perjanjian kerja yang berlaku, tidak sesuai fakta yang dapat dibuktikan. Laporkan permasalahan pada Perwakilan Indonesia di Malaysia seperti KBRI di bagian atase tenaga kerja. Laporan bisa dilakukan lewat telepon, surat, fax, atau datang langsung dan minta tanda bukti lapor.

4. Jika ada urusan yang belum selesai seperti gaji, hutang piutang, laporkan juga ke atase ketenagakerjaan KBRI dengan meminta tanda bukti lapor. Jika diberhentikan majikan, maka majikan wajib membiayai Anda kembali ke negara asal.

5. Mengurus asuransi tenaga kerja. TKI yang diproses melalui PPTKIS/PJTKI wajib diikutsertakan dalam program Asuransi TKI. Program tersebut mengakomodir pertanggungan untuk risiko PHK. 6. Meminta bantuan organisasi buruh migran atau lembaga hukum jika mengalami kesulitan untuk mengurus klaim asuransi PHK dan memperkarakan kasus PHK ke BNP2TKI saat klaim asuransi dipersulit oleh pihakk konsorsium asuransi.

6 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran

Panduan Memilih PPTKIS atau PJTKI (Berdasarkan Pengalaman SBMI Banyuwangi) Apakah anda ingin bekerja di luar negeri? Jika iya, maka anda harus pintar-pintar menjajaki PJTKI/ PPTKIS yang berada di sekitar lingkungan anda. Lalu, bagaimana sikap calon pekerja luar negeri/ BMI terhadap PJTKI? Menanggapi pernyataan di atas, Wawan Kuswanto, koordinator SBMI Banyuwangi menyatakan bahwa PJTKI dan BMI adalah suatu realitas yang tak bisa dipisahkan. Maka dari itu, BMI harus berani mengambil posisi tawar ketika berhadapan dengan PJTKI. “Selama ini, masih banyak BMI kita yang beranggapan kalau PJTKI itu pahlawan karena telah memberangkatkan mereka ku luar negeri. Anggapan macam itulah yang harus kita hilangkan, karena PJTKI dan BMI sama-sama memiliki relasi yang seimbang,” jelas Wawan saat dihubungi via telepon (28/4/2014).

Menurut Wawan, BMI harus memanfaatkan posisi tawarnya sebagai seorang konsumen yang sedang memilih jasa. Bagaimanapun juga, PJTKI tetap membutuhkan calon BMI agar usahanya jalan. Untuk itu, jangan sampai calon BMI yang terus dituntut menuruti kemauan PJTKI. “Karena sulit untuk bekerja di luar negeri tanpa PJTKI, maka giliran calon BMI untuk tanggap mencari informasi dan menjalin relasi dengan mereka,” kata Wawan menambahkan. Jalinan relasi yang dimaksud tak lain adalah membangun komunikasi dengan berbagai PJTKI. Selain PJTKI, BMI rupanya perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait dokumen daftar PJTKI yang ada di wilayahnya. Berikut adalah mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukan relasi untuk memilih PJTKI: 1. Membaca aturan perundang-undangan tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Nomor 39 Tahun 2004, dan peraturan turunan lainnya seperti Peraturan Menakertrans dan BNP2TKI. Kadir mengatakan, sebelum menentukan pilihan PJTKI, BMI perlu tahu landasan hukum yang mengatur tentang penempatan BMI ke luar negeri. Hal ini penting, agar BMI tahu bagaimana kekuatan hukum BMI. 2. Memiliki daftar PJTKI nasional resmi yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Calon BMI bisa meminta daftar PJTKI/PPTKIS melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten.

3. Tanyakan pada petugas, mana saja PJTKI yang memiliki lowongan (job order). Lowongan resmi berupa Surat Izin Pengerahan (SIP) yang diterbitkan Disnaker di kabupaten setempat. Ingat: Tidak semua PJTKI yang memiliki izin operasional juga memiliki izin rekrut atau lowongan.

4. Melihat daftar, mana PJTKI yang memiliki job order di negara tujuan yang akan dipilih.

Misal, anda ingin bekerja di Hong Kong pilih mana PJTKI yang menempatkan BMI di negara itu. Ketika ditemukan 5 PJTKI, maka segera anda telepon satu-persatu kontak PJTKI tersebut.

5. Saat proses telepon itulah, kita membangun relasi yang setara/ seimbang. Tanyakan informasi-informasi penting terkait hak-hak calon BMI pra penempatan. Misal, berapa biaya untuk bisa bekerja di negara tujuan, bagaimana fasilitas pendidikan yang akan didapat, dan berapa lama waktu pelatihannya.

6. Bila pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab, tanyakan kembali pada pihak PJTKI, apakah jawaban/komitmen tersebut bisa dituangkan dalam surat perjanjian penempatan?

Kesepakatan perjanjian penempatan inilah yang bisa memperkuat posisi tawar buruh migran, dan hal ini dengan jelas telah tercantum dalam undang-undang.

7 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran

7. Setelah kelima PJTKI ditelpon, di situlah calon BMI melakukan penilaian dan pertimbangan mana PJTKI yang akan dipilih. Pemilihan tentu dilakukan dengan cara membandingkan apakah jumlah biaya yang harus dibayar sudah sesuai dengan aturan pemerintah atau belum. Bila sudah sesuai, pilihlah PJTKI yang membebankan biaya dengan jumlah paling sedikit.

8. Mintalah pada pihak PJTKI agar surat perjanjian penempatan dibuat secara transparan dengan diketahui oleh Disnaker setempat.

Panduan di atas, mungkin terlihat cukup sederhana. Namun demikian, dalam praktiknya, calon BMI harus memiliki pengetahuan dasar tentang penempatan kerja di luar negeri, serta memiliki mental yang tahan gertak. Pasalnya, banyak PJTKI yang selalu berkelit dan betutur kasar jika disinggung soal perjanjian penempatan. Rini Palupi, mantan BMI asal Taiwan berujar bahwa setiap PJTKI memiliki ketentuan dan syarat berbeda terkait penempatan BMI ke luar negeri.

Menurutnya, sebagian besar PJTKI masih tidak mau bertindak transparan soal perjanjian penempatan kerja.

Meski tidak mudah dilakukan, namun panduan memilih PJTKI ini patut untuk diperhatikan. Seperti yang dikatakan Wawan, bahwa panduan tersebut diadakan untuk melawan maraknya sosialisasi penempatan BMI yang dilakukan oleh PJTKI itu sendiri dan calo. “Sosialisasi PJTKI tentang kerja di luar negeri, pasti kebanyakan yang manis-manis saja. Hal inilah yang mengakibatkan calon BMI selalu pasrah ketika menghadapi PJTKI,� pangkas Kadir menutup percakapan.

8 | Langkah Mudah Membuat Panduan Buruh Migran