Merdesa edisi II Mengeja Pengelolaan Keuangan Desa by Infest Yogyakarta

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

EDISI 2| November 2015

OPINI Mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dari Desa Wujudkan Indonesia Bersih

pembaharuan dari desa

WAWANCARA Johan Budi

Dana Desa Harus bisa Menyejahterakan Rakyat Ahmad Erani Yustika Tanpa Partisipasi Desa Impian Hanya Omong Kosong Belaka

CATATAN PENGETAHUAN Berjibaku dengan Kebiasaan Lama Silang Sengkarut Pengelolaan Keuangan Desa Meningkatnya Peran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wulungsari Mengenal Pengelola Keuangan Desa

BERITA DESA Banjarnegara Pemda Banjarnegara siap kawal pemetaan kesejahteraan Wonosobo Pemanfaatan Aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo Malang Praktik Mengulas dan Simulasi Pelaksanaan APBDesa Takalar Mengaji Pengelolaan Keuangan Desa Kalukubodo

PANDUAN KEBIJAKAN Mendorong Pengelolaan Dana Desa Untuk Mengefektifkan Program Berbasis Desa

LAPORAN UTAMA

Pengantar Redaksi pembaharuan dari desa REDAKSI MAMPU Penanggungjawab: Muhammad Irsyadul Ibad Redaktur: Budhi Hermanto Redaktur Pelaksana: Sofwan Hadi

Pengelolaan Keuangan Desa

ampir satu tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diimplementasikan. Dalam kurun waktu itu, banyak energi dan perhatian dicurahkan untuk urusan pengelolaan keuangan. Mulai tahun ini, sebagai bagian dari amanat UU Desa, pemerintah menyalurkan dana desa. Alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

A. Pambudi Anggota Tim Redaksi: Alimah; Frisca Nilawati; Borni Alan; Ananto Sulistyo, Khayat ; A. Affandi Kontributor Daerah: Edi Purwanto; Syahribulan Editor Heru Prasetya Tata Letak Akbar Binbachrie (KAF media) ALAMAT REDAKSI Warungboto UH IV/734 Umbul Harjo Yogyakarta Telp: 0274 417004 Email: office@infest.or.id Portal: www.sekolahdesa.or.id twitter: @sekolahdesa

Namun demikian, tata kelola keuangan desa tidak berhenti pada urusan uang. Dasar dari asas subsidiaritas ialah pengakuan kewenangan desa oleh negara untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk pengelolaan anggaran. Tentu, muara yang dituju ialah kesejahteraan rakyat. Tata kelola keuangan desa terkait mulai dari perencanaan hingga penganggaran, ketersediaan regulasi dan kualitas sumber daya manusia. Tulisan Darwanto berjudul “Mengukur Akuntabilitas Keuangan Desa” menegaskan tiga prinsip pengelolaan keuangan desa yang tak dapat dipisahkan: transparansi, partisipasi,dan akuntabilitas. Akuntabilitas bisa dilihat secara administratif dan substantif. Administratif menunjukkan sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara, substantif menegaskan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi. Akuntabilitas dapat terwujud apabila didukung oleh dua unsur, transparansi dan partisipasi. Tulisan Sinam M Sutarno berjudul “Dari Desa Wujudkan Indonesia Bersih”, menujukkan pentingnya partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan menjawab keraguan desa dalam mengelola keuangan. Hal tersebut menegaskan, sebagai subjek pembangunan dan berdaulat, desa mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang berorientasi kesejahteraan.

Diterbitkan oleh :

Pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat juga muncul dalam wawancara dua tokoh: Johan Budi SP dan Ahmad Erani Yustika. Keduanya bersepakat bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan mutlak dilakukan, selain kemampuan tata kelola. Tidak sedikit desa ataupun supradesa yang ketakutan untuk mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Padahal, sebagai wujud dari asas subsidiaritas, dana desa merupakan hak desa yang harus dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

Didukung oleh :

Tak lupa, kabar inovasi dari desa yang bisa menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Desa-desa mulai bergerak untuk memahami pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Sehingga, optimisme untuk mewujudkan desa yang berdaya, mandiri dan berdaulat terus menggelora. Terakhir, kami berharap Merdesa mampu menjadi ruang dialog dan berbagi pengetahuan. Selamat membaca

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

Salam Merdesa. Majalah ini dikembangkan dan diterbitkan oleh INFEST dengan dukungan dari Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). Program Mampu merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam majalah ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

LINTAS DESA LAPORAN UTAMA OPINI WAWANCARA CATATAN PENGETAHUAN BERITA DESA PANDUAN KEBIJAKAN INFOGRAFIS

1 3 5 9 13 18 19 25

LINTAS DESA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Malang

Wonosobo

BPD Kucur Diskusikan Kewenangannya dalam UU Desa

Semangat Pendataan Kesejahteraan Desa Tracap

Minggu (13/9/2015), seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang berkumpul di Kantor Desa. Tujuh anggota BPD bersepakat untuk mendiskusikan kewenangan BPD sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan BPD Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan. Materi diskusi meliputi tata cara pembuatan peraturan kepala desa, perencanaan desa, tugas perangkat desa, tata cara membuat peraturan desa, serta hak dan kewajiban kepala desa. []

Setelah melewati proses panjang dalam penggalian indikator kesejahteraan lokal, Tim Pembaharu Desa Tracap mulai mengerjakan sensus di seluruh dusun. Sensus bertujuan untuk mendapatkan data desa yang valid. Sehingga perencanaan pembangunan yang disusun dapat mengakomodasi kelas sosial yang selama ini termarginalkan. Menurut Siti Muntiah, Kader Pembaharu Desa Tracap, sensus Dok. Infest mulai dilakukan pada bulan Agustus. “Setelah sensus selesai, Tim Pembaharu Desa dan perangkat desa akan melangkah ke tahap entri data. Setelah itu, kami akan bersiap untuk melakukan evaluasi perencanaan desa dengan data yang kami dapatkan melalui sensus ini,” ungkap Muntiah, (16/8). []

Dok. Infest

Malang

Temu Kader Pembaharu Desa Kabupaten Malang

Dok. Infest

Wonosobo Dok. Infest

Kader Pembaharu dari tiga desa di Kabupaten Malang berkumpul di Balai Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Rabu (5/8/2015). Acara yang dikemas dalam tajuk Silaturahmi dan Reorientasi Implementasi UU Desa di Kabupaten Malang ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Drs. Eko Suswanto. Dalam sambutannya, Eko menyampaikan pentingnya berbagi pengalaman dalam mengelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, dengan diskusi dan berbagi pengalaman akan berdampak pada perbaikan pelayanan di masingmasing desa. Hanik Martya, Kepala Desa Tunjungtirto selaku tuan rumah, berharap pertemuan ini menjadi pemantik awal dalam melakukan perbaikan pemerintahan desa. Forum-forum seperti ini menjadi ruang bersama dalam bertukar pengalaman dan saling mengisi kekurangan satu dan lainnya. Kepala Desa Tunjungtirto ini berharap pertemuan semacam ini bisa dilakukan sesering mungkin dan tempatnya bisa bergiliran di masing-masing desa. [] Malang

Studi Lapang Pelatihan Manajemen Keuangan Desa di Tunjungtirto Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari menjadi tuan rumah studi lapang Pelatihan Keuangan Desa, (17/9/2015). Studi lapang yang digagas oleh Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang bekerjasama d e n g a n B a d a n Pe m b e r d a y a a n Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara ini diikuti oleh 60 orang dari dua kabupaten di Provinsi Sulawesi UtaraDok. Infest yakni Kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow Selatan. Desa Tunjungtirto menjadi tuan rumah karena dianggap berhasil menjalankan tata kelola keuangan desa dengan baik. []

Dok. Infest

Kader Desa Wonosobo Usulkan Rekomendasi Peraturan Bupati

Dok. Infest

ua desa di Kabupaten Wonosobo, yaitu Desa Keseneng, Kecamatan Mojotengah dan Desa Lengkong, Kecamatan Garung berkontribusi dalam merumuskan rekomendasi peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan. Hal tersebut dibahas berbarengan dengan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan Infest Yogyakarta di K a n t o r B u p a t i Wo n o s o b o , ( 2 9 / 9 2/10/2015). Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong desa agar mampu mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan, partisipatif, akuntabel serta disiplin anggaran. “Kami sedang berproses menyusun draf Perbup Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil dari empat hari ini akan menjadi rekomendasi bagi kami di bagian pemerintahan,” tutur Aldhiana Kusumawati dari perwakilan Sekretaris Daerah Pemkab Wonosobo. []

2 Banjarnegara

Desa Gentansari Gali Indikator Kesejahteraan

Dok. Infest

Kader Pembaharu Desa Gentansari belajar pentingnya data kesejahteraan lokal sebagai basis data perencanaan desa. Selama dua hari, (16-17/9/2015), mereka mengidentiﬁkasi jenis data, pendataan, dan menyepakati indikator kesejahteraan lokal di Desa Gentansari. Setelah itu, Kader Pembaharu Desa bersama Pemerintah Desa Gentansari akan melakukan serangkaian pendataan dan olah data sebagai basis perencanaan desa. []

Banjarnegara

Mendorong Perbaikan Pelayanan Dasar di Desa

LINTAS DESA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Banjarnegara

Data Kesejahteraan Milik Desa Kader Pembaharu Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gumelem Kulon, Ke c a m a t a n S u s u k a n m e n g i k u t i pelatihan Pemetaan Kesejahteraan Lokal, (27-28/9/2015). Pelatihan yang digelar di Balai Desa Gumelem Kulon ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sekolah Perempuan dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal menjadi tahap lanjutan dari proses pemetaan aset dan potensi desa. [] Dok. Infest

Takalar

Pembaharu Desa Soreang Identifikasi Jenis Informasi Publik Pembaharu Desa Soreang, Kecamatan Mappakasunggu mengidentifikasi jenis-jenis informasi publik milik desa, (8-9/9/2015). Kegiatan ini diikuti oleh 18 Kader Pembaharu Desa Soreang. Setelah menemukenali jenis-jenis informasi publik, peserta kemudian mengidentifikasi bukti fisik dari masing-masing informasi. Sekaligus, membuat daftar informasi publik dalam bentuk dokumen, foto, dan papan informasi yang ada di desa. []

Dok. Infest

Takalar Dok. Infest

Dalam konteks bernegara, layanan dasar merupakan hak warga negara. Pelayanan dasar adalah tanggung jawab perangkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Untuk itu, sebagai tahap awal digelar pelatihan Perbaikan Pelayanan Publik di Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, (29-30/9/2015). Pelatihan dua hari ini dipandu oleh Mujtaba Hamdi dari Medialink Jakarta. Pe r t e m u a n i n i b e r t u j u a n u n t u k memahami pentingnya perbaikan serta menemukenali jenis layanan dasar di desa. Forum ini juga menyepakati instrumen yang digunakan untuk survei perbaikan pelayanan dasar di desa. Menurut Mujtaba Hamdi, kata kunci dalam pelayanan dasar ialah publik. Artinya, pelayanan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ada tiga bentuk pelayanan publik di desa yakni barang publik, jasa publik, dan layanan administratif. Ketiga bentuk tersebut harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. []

Belajar Jurnalisme Warga di Desa Kalukubodo

Dok. Infest

Jurnalisme warga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif warga dalam pengelolaan informasi di desa. Jumat (14/8/2015), Kader Pembaharu Desa Kalukubodo, Kabupaten Takalar, belajar mengenai Jurnalisme Warga. Kegiatan ini menjadi rangkaian pembelajaran tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa Kalukubodo. Pelatihan Jurnalisme Warga difasilitasi oleh Yudi Setiyadi, Koordinator Pena Desa, sebuah komunitas jurnalis warga di Kabupaten Banyumas. []

LAPORAN UTAMA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Mengeja Pengelolaan Keuangan Desa Dok. Infest

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), terdapat perubahan mekanisme tata kelola keuangan desa. Di samping besaran dana yang diterima lebih besar, kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan juga lebih leluasa, mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

ulianti, Sekretaris Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mengaku kesulitan dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baru. Menurutnya, pemahaman masingmasing perangkat tentang peraturan teknis mulai dari peraturan menteri hingga peraturan bupati belum sama. Bahkan, di antara perangkat desa masih merasa kebingungan. â&#x20AC;&#x153;Dengan peraturan baru, prosedurnya panjang. Penatausahaan dan lain-lain alurnya panjang. Lebih rumit tetapi lebih tertata. Kalau SDM-nya tidak menguasai alur termasuk teori dan praktiknya bisa kesulitan,â&#x20AC;? terang Yuli.

angka perkiraan. Sementara sekarang nominal pada APBDesa harus mengacu pada angka riil. Artinya, sebelum menyusun nominal yang masuk dalam APBDesa, tim penyusun harus melakukan survei harga terlebih dahulu.

keuangan selama ini membuat pasif perangkat desa. Peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa masih sangat sentral. Sehingga pelaksana teknis keuangan atau perangkat desa hanya menunggu instruksi kepala desa.

Tantangan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan di level desa. Hal senada juga diakui oleh Agus Martono Kepala Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Peralihan sistem pengelolaan keuangan menuntut perangkat desa untuk banyak belajar dan beradaptasi. Dia mengaku tidak mudah bagi perangkat desa untuk menyesuaikan diri dengan pola dan sistem yang baru.

Pemahaman perangkat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tim penyusun masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam penyusunan APBDesa sebelumnya, tim penyusun terbiasa menggunakan

Selain prosedur teknis penatausahaan, pemahaman peran masing-masing perangkat atau struktur pengelola keuangan belum dipahami. Menurut Roy Salam, peneliti di Indonesia Budget Center (IBC) Jakarta, kondisi tersebut terjadi karena proses pengelolaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2014, tim pengelola keuangan terbagi menjadi dua yakni pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPD) dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Pemegang kekuasaan dijabat oleh kepala desa selaku pemimpin di desa yang dipilih secara demokratis. Sementara, pelaksana teknis diisi oleh unsur perangkat sesuai bidangnya yang dikoordinasikan sekretaris desa. Masingmasing mempunyai tugas dan kewenangannya. â&#x20AC;&#x153;Di salah satu desa di K a b u p a t e n Ta k a l a r, k e p a l a d e s a menyusun seluruh dokumen perencanaan keuangan desa. Sementara perangkat yang lain belum mengetahui tugas dan

OPINI

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Dok. Infest

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban, berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat tidak akan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa jika pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Begitu juga akuntabilitas tidak akan terwujud jika tidak ada transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keungan desa. Artinya tiga prinsip tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri dengan urutan: transparansi – partisipasi – akuntabilitas.

Mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa oleh: Darwanto*

ndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa setidaknya mengatur mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Mekanisme yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi tiga model, yaitu model pertanggungjawaban di internal perangkat desa, model pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten, dan model pertanggungjawaban kepada masyarakat.

RAB tersebut juga sebelumnya diverifikasi oleh sekretaris desa selaku Koordinator PTPKD. Tidak cukup RAB yang disahkan oleh kepala desa, tetapi harus ada pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari TPK yang disetujui oleh kepala desa selaku Pengguna Anggaran Desa dan sebelumnya sudah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa. Dengan dasar itu maka kepala desa baru bisa memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran sejumlah yang diajukan.

Model akuntabilitas internal adalah yang seperti dimaksud Pasal 32 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal tersebut mengatur model akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Di dalamnya menyatakan bahwa bendahara dalam melakukan transaksi pengeluaran satu rupiah pun harus melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan sudah disahkan oleh kepala desa.

Mekanisme ini mengatur bahwa bendahara tidak boleh melakukan transaksi pengeluaran tanpa ada pengajuan dari TPK yang diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan serta disetujui oleh kepala desa. Bendahara desa “haram” mengeluarkan uang desa tanpa ada perintah dari kepala desa. Kepala desa juga “haram” memberikan perintah membayar kepada bendahara desa tanpa proses pengajuan dari TPK yang diverifikasi oleh sekretaris desa.

LAPORAN UTAMA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Dinamika kebijakan tentang desa pada kurun waktu 2015 membuat daerah harus responsif dan cepat dalam memfasilitasi petunjuk teknis bagi desa. Peraturan dan petunjuk pelaksanaan dalam UU Desa bersifat sangat teknis terkadang membatasi kreativitas daerah. Aldhiana Kusumawati, Kasubag Pertanahan di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo

kewenangannya. Seharusnya, pengakuan kewenangan diatur melalui surat keputusan (SK) kepala desa,” terang Roy. Selain kewenangan perangkat di tingkat desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun masih jauh dari yang diharapkan. Padahal BPD mempunyai peran besar dalam rangkat mendukung dan mengawasi pembangunan di desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Sebagai representasi warga, BPD bersama kepala desa membahas dan menyepakati perencanaan keuangan desa.

Tantangan di Tingkat Supradesa Tidak hanya di tingkat desa, tantangan pengelolaan keuangan juga terjadi di tingkat supradesa, baik kecamatan maupun kabupaten. Seringkali tantangan yang dihadapi di tingkat supradesa berdampak langsung kepada pengelolaan keuangan di desa. Menurut Aldhiana Kusumawati, Kasubag Pertanahan di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo, dinamika kebijakan tentang desa pada kurun waktu 2015 membuat daerah harus responsif dan cepat dalam memfasilitasi petunjuk teknis bagi desa. Peraturan dan petunjuk pelaksanaan dalam UU Desa yang bersifat teknis terkadang membatasi kreativitas daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Mardani H Maming. Ia menyoroti perubahan regulasi tentang penyaluran Dana Desa di tingkat pusat. Kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya proses penyaluran Dana Desa dari kabupaten ke desa karena kabupaten harus menyusun ulang perubahan pendapatan dan belanja daerah. Dalam sebuah diskusi di Yogyakarta pertengahan Agustus lalu, Johan Budi, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan aspek

terpenting dalam pengelolaan keuangan ialah pengawasan. Juni lalu, KPK merilis kajian tentang potensi masalah dalam pengelolaan Dana Desa. Lebih lanjut, Johan menjelaskan ada tiga tantangan dalam pengelolaan keuangan desa, yakni regulasi, kapasitas perangkat di setiap desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan. “Masih sedikit kabupaten yang mengelola layanan pengaduan masyarakat. Layanan ini seharusnya bisa menjadi alat kontrol yang efektif. Sehingga publik bisa mengetahui untuk apa dan bagaimana APBDesa digunakan,” terang Johan. Selain tantangan di tingkat regulasi, proses fasilitasi kabupaten dan kecamatan belum berlangsung lancar. Selain kurangnya penguasaan dan pemahaman teknis pengelolaan keuangan, pendekatan yang dilakukan supradesa seringkali menimbulkan kegalauan perangkat di tingkat desa. “Kami sering diweden-wedeni (ditakuttakuti). Kalau desa mengalami kebingungan, konsultasi di kecamatan. Ternyata, (kecamatan) juga tidak menguasai. Kalau pehamanan kurang sreg, kami cari tahu di kabupaten. Kondisi sama, entah karena beban pekerjaan atau penguasaan,” keluh Yuli.

an bermakna bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang a n g g a r a n d e s a . Ke d u a n y a t u r u t mendukung akuntabilitas pengeolaan keuangan desa. Yando Zakaria dari Karsa Yogyakarta mengungkapkan bahwa yang terpenting dalam pengelolaan keuangan ialah perencanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan, masyarakat mempunyai hak penuh untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan di desa. Begitu pula dalam proses pengawasan. “Masyarakat desa mampu memanfaatkan peluang untuk pengawasan. Dana itu akan efektif tergantung dua hal: perencanaan yang baik dan pengawasan yang kuat,” terang Yando. Hal senada juga diungkapkan oleh Frisca Arita Nilawati, Manajer Program Desa Infest Yogyakarta. Mandat UU Desa ialah menyejahterakan warga. UU Desa memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam perencanaan desa. Khususnya, untuk mengawal programprogram pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan inklusif. Ruangruang seperti musyawarah desa sangat strategis untuk mengawal program pembangunan desa.

Pentingnya Partisipasi Dalam UU Desa disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Sementara pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada empat asas yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran. Transparansi atau keterbuka-

Salah satu problem pembangunan, menurut Frisca, adalah karena ketidakhadiran negara. Programprogram pelayanan dasar seringkali menimbulkan problem di kalangan masyarakat karena ketidakakuratan data. Sementara UU Desa ini bisa menjamin kewenangan lokal skala desa, termasuk dalam melakukan pendataan. Hal itu memungkinkan desa untuk melibatkan warga dalam proses pendataan sebagai basis perencanaan desa. “Pemerintah desa juga berkewajib -an untuk rutin memberikan informasi perencanaan dan pertanggungjawaban APBDesa. Hal itu penting untuk proses pengawasan oleh warga,” terang Frisca. [Sofwan]

OPINI

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Akuntabilitas Administratif VS Substantif

Pemerintah desa wajib melaporkan kepada masyarakat terkait pelaksanaan APBDesa secara tertulis dengan medium informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini juga masuk dalam bentuk transparansi pengelolaan keuangan di desa. Selain itu masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDesa.

Mekanisme lainnya di internal PTPKD adalah adanya kewajiban bendahara desa yang harus membuat laporan bulanan terkait perkembangan pengelolaan keuangan desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini menuntut kerjasama yang baik dan pemahaman yang sama di antara pelaku pengelola keuangan desa. Salah satu pihak pelaku pengelola keuangan desa yang tidak bisa bekerjasama dapat menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Sehingga seluruh pihak PTPKD dituntut untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing serta kerjasama yang kompak. Model akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur pada pasal 37 Permendagri 113/2014 mewajibkan pemerintah desa untuk memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester I paling lambat pada bulan Juli dan laporan realisasi semester akhir tahun paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Bahkan, Pasal 38 mewajibkan pemerintah desa melalui kepala desa membuat peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada bupati paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya. Model akuntabilitas kepada masyarakat diatur dalam Pasal 38 Permendagri 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa wajib melaporkan kepada masyarakat terkait pelaksanaan APBDesa secara tertulis dengan medium informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini juga masuk dalam bentuk transparansi pengelolaan keuangan di desa. Selain itu masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDesa. Pemerintah desa juga wajib menyediakan ruang-ruang pengaduan masyarakat dan membuat mekanisme pengaduan yang sistematis sampai tersedianya mekanisme keluhan (complain mechanism).

Akuntabilitas administratif (administrative accountability) dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Pertanggungjawaban administratif menuntut pengelolaan keuangan desa harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang lengkap dan sah. Penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan prosedur yang ada dengan bukti-bukti yang lengkap dan dicatat sebagaimana mestinya. Misalnya dalam kegiatan pengadaan laptop untuk menunjang sistem informasi desa, TPK harus dapat membutikan kuitansi atau nota/faktur atas pembelian barang tersebut. Dalam mekanisme pendanaannya pun sudah melalui prosedur dengan pengesahan RAB oleh kepala desa dan persetujuan pembelian barang tersebut sesuai dengan pos anggaran yang ada dalam APBDesa. Akuntabilitas substantif dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawab sesuai dengan realisasi. Di samping administrasinya lengkap dan sah, tapi perlu dibuktikan dengan realisasi yang sebenarnya. Kuitansi, nota, serta faktur merupakan kelengkapan secara administratif yang sah, namun tidak menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga perlu ada pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Berbagai kasus yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di lembaga pemerintah terjadi karena hanya memenuhi kebutuhan akuntabilitas secara administratif saja, namun mengabaikan akuntabilitas secara substantif. Tantangan terbesar bagi pengelolaan keuangan desa mewujudkan pengelolaan yang akuntabel, baik secara administratif maupun substantif. Dibutuhkan keseriusan semua pihak Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Daerah (PTPKD), mulai dari kepala desa selaku Pengguna Anggaran Desa, sekdes selaku koordinator PTPKD, hingga bendahara desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Di samping itu, dibutuhkan pua keseriusan dari lembaga pemeriksa di daerah. Masyarakat juga harus ikut serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel secara administratif maupun substantif, maka akselerasi pembangunan di desa akan cepat tercapai sesuai dengan ruh dan semangat UU Desa.

Darwanto, Law and Budget Politics Coordinator Indonesia Budget Center

OPINI

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Oleh: Sinam M. Sutarno

Dok. Infest

Meningkatnya alokasi anggaran yang dikelola desa adalah salah satu upaya untuk memaksimalkan kewenangan desa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Makin dekatnya kewenangan dan anggaran ke tangan rakyat membuka peluang luas bagi terwujudnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan desa sebagai perwujudan semangat gotong royong di desa. Indonesia bersih bisa kita mulai dari desa.

aat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan, tidak sedikit pihak yang ragu dan pesimis. Bahkan, ada yang dengan tegas mengatakan dana desa hanya akan mengalihkan korupsi dari pusat dan daerah ke desa. Namun, saya menjadi bagian dari banyak orang yang memiliki optimisme bahwa UU Desa adalah jalan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekaligus jalan bagi pemberantasan korupsi itu sendiri. Keyakinan ini didasarkan pada esensi demokrasi yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sarana mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Kalau ingin menyejahterakan rakyat maka rakyat harus menjadi subjek pembangunan; kalau ingin memberan tas korupsi maka bangkitkan kekuatan rakyat. Sebab, rakyat adalah aktor utama dalam perencanaan, penganggar -an, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Menjawab Pesimisme Tidak dipungkiri bahwa praktik-praktik korupsi terjadi di desa. Pesimisme itu

akan terjadi kalau kita hanya berpangku tangan. Tak sedikit inisiatif desa yang diniatkan untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya desa siap melaksanakan mandat UU Desa. Usaha itu terus berjalan, baik yang diinisiasi oleh warga, LSM, Perguruan tinggi maupun pemerintah. Untuk memperkuat keyakinan itu, maka perlu memperluas ruang partisipasi untuk mendorong transparansi dan membangun akun tabilitas keuangan desa.

â&#x20AC;&#x153;Apatismeâ&#x20AC;? menjadi tantangan untuk mendorong partisipasi. Selain itu, terbatasnya ruang bagi tumbuhnya ide dan gagasan. Kondisi tersebut diperburuk dengan ketidakpercayaan pemerintah desa kepada warga ataupun sebaliknya. Maka, pendekatan harus dimulai dari manusianya. Aparat pemerintah desa harus membuka diri terhadap ide, gagasan, dan kritik masyarakat. Ruangruang diskusi tentang arah pembangunan desa harus diperbanyak dan tentu dengan bahasa yang mudah dipahami.

Perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa mutlak dilakukan. Tak kalah penting, pemahaman kepada masyarakat bahwa UU Desa tidak hanya perkara uang, tetapi juga pengakuan kewenangan desa untuk meningkatkan kesejah teraan. Sejumlah uang yang dikelola desa adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan. Sehingga, semakin efektif dan efisien pengelolaan Dana Desa, maka proses kemajuan dan pemerataan kesejahteraan bisa lebih cepat. Tentu saja, bermodalkan gotong royong dan musyawarah.

Banyak organisasi kemasyarakatan desa, baik yang didirikan oleh pemerintah desa, pemerintah pusat, LSM maupun yang tumbuh alami seperti LPM/LKMD, karang taruna, PKK, kelompok tani, kelompok nelayan, koalisi perempuan, posyandu, klub sepakbola, koperasi, rukun tetangga ( RT ) , r u k u n w a r g a ( RW ) , f o r u m keagamaan, dan lain-lain merupakan potensi desa. Organisasi-organisasi tersebut dapat menjadi wadah partisipasi warga serta ujung tombak proses pembangunan di desa. Tugas pemerintah desa bisa dimulai dengan merevitalisasi organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparansi atau keterbukaan menjadi syarat utamanya. Karena dengan transparansi semua orang akan tahu dan bisa tergerak untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan desa. Untuk memperkuat organisasi masyarakat di desa ini setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, memfasilitasi organisasi di desa untuk merumuskan cita-cita dan merencakan program kerja yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan desa. Memastikan semua organisasi terlibat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa. Kedua, mengalokasikan anggaran bagi organisasi desa secara rutin untuk menjalankan program-programnya. Alokasi ini bukan bantuan melainkan berbasis perencanaan program masingmasing organisasi. Ketiga, membangun komitmen antikorupsi di semua organisasi desa.

Transparansi Keuangan Desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparansi atau keterbukaan menjadi syarat utamanya. Karena dengan transparansi semua orang akan tahu dan bisa tergerak untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa yang transparan menjadi kewajiban pemerintah desa. Semua masyarakat berhak tahu dan tugas pemerintah menjamin semua orang bisa tahu. Untuk menjamin transparansi keuangan setidaknya dibutuhkan beberapa hal. Pertama, komitmen kuat dari penyelenggara pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Diikuti dengan pembuatan regulasi dan sistem yang menjamin pelaksanaanya. Misalnya, kebijakan tentang pengelolaan keuangan terbuka, membuat laporan berkala, APBDesa on line, dan lain sebagainya. Kedua, meningkatkan efektifitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selama ini, peran pengawasan yang dilakukan BPD belum maksimal. Fungsi ini harus diperkuat agar keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terwujud. Efektivitas fungsi pengawasan tidak lepas dari proses pemilihan anggota BPD yang baik sehingga menghasilkan anggota yang memiliki kepedulian, kemampuan dan komitmen. Ketiga, sistem informasi pengelolaan keuangan yang menjamin dan memudahkan warga untuk mengetahui dan memahami. Pasal 82 ayat (4) UU No 6 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan kewajiban pemerintah desa untuk menginformasikan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan keuangan desa kepada masyaraat melalui layanan informasi paling sedikit satu tahun sekali. Kewajiban menginformasikan ini harus dilaksanakan secara serius dan bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Transparansi harus bisa membangun suasana dialog. Maka, pemerintah desa sebaiknya memilih media yang tepat, baik yang bersifat off air (temu warga, koran desa, papan informasi, pertunjukan), on air (siaran di radio komunitas atau

OPINI

televisi komunitas) maupun on line (Website Desa, Facebook, Youtube). Keempat, memfasilitasi terselenggaranya pengawasan oleh masyarakat. Maka perlu ditanamkan pemahaman dan kesadaran bahwa Dana Desa adalah hak masyarakat. Tidak kalah penting adalah menumbuhkembangkan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, dan integritas. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pencegahan. Kuncinya, pemerintah desa harus terbuka terhadap kritik, sekalipun pahit tetapi akan menyehatkan.

Akuntabilitas Dana Desa Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan desa kepada masyarakat. Secara administratif, pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sudah diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun peraturan daerah. Bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun sudah meluncurkan satu aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. Beberapa desa yang dibantu oleh teman teman LSM juga sudah mulai mengembangkan sistem pengelolaan keuangan desa agar transparan dan akuntabel. Namun perlu diingat bahwa berjalannya sistem tidak terlepas dari kapasitas manusianya. Sebab, akuntabilitas tidak sekedar administratif. Pemerintah desa harus menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa harus bisa disajikan dalam laporan yang akurat, efektif, efisien, serta bermanfaat. Jadi juga harus dilihat manfaat yang diterima masyarakat dan kontribusinya bagi visi misi pembangunan desa. Efektif dan efisien berarti keuangan desa digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Seyogyanya pemerintah desa kreatif menyajikan laporan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, Seperti pengalaman Radio Komunitas Wiladeg di GunungKidul yang memanfaatkan acara tradisional Rasulan. Di acara ini kepala desa membacakan perkembangan desa di hadapan warga dan disiarkan melalui radio komunitas. Desa yang dekat dengan nilai moral, etik, dan gotong royong sangat mendukung implementasi UU Desa serta pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Nilai-nilai itu menjadi modal untuk mewujudkan desa bersih dan budaya anti korupsi. Semua bertumpu pada kekuatan dan kesadaran rakyat desa. Mari kita mulai pemberantasan korupsi dari desa. Keberhasilan UU Desa bisa terwujud manakala semua rakyat desa bergerak membangun desanya. Dana Desa harus digerakkan dan menggerakkan. Dana Desa menjadi medan bagi rakyat desa untuk menyatakan perang terhadap korupsi.

Sinam M Sutarno Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Anggota Forum Desa Nusantara

WAWANCARA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

wawancara dengan

Johan Budi

Dana Desa Harus Bisa Menyejahterakan Rakyat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) gencar melakukan kampanye tentang pengawasan Dana Desa. Johan Budi, Komisioner KPK, selalu mengungkapkan bahwa Dana Desa harus bisa menyejahterakan rakyat. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen negeri, khususnya warga desa, untuk aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa.

Juni lalu, KPK merilis kajian tentang 14 potensi persoalan dalam pengelolaan Dana Desa. Sejauh mana usaha yang akan dan sudah dilakukan untuk mencegah potensi itu terjadi? Kajian KPK terkait pelaksanaan UU Desa berkaitan dengan pengelolaan sekaligus pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPK yakni pertama, memberikan rekomendasi dari hasil kajian tersebut kepada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri , Kementerian Keuangan dan juga bekerjasama dengan BPKP. Pelaksanaan rekomendasi ini dalam bentuk action plan yang dilakukan oleh Kementerian melalui pantauan KPK. Kedua, bekerja sama dengan komponen masyarakat lain dalam kaitan dengan pengawasan dengan melibatkan secara aktif baik itu LSM maupun Jaringan Komunitas Radio yang ada di Indonesia. Ketiga, melakukan kampanye dan sosialisasi secara bersama sama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan komponen masyarakat lainnya.

Bagaimana KPK mengantisipasi praktik-praktik atau proyek-proyek titipan kecamatan, titipan kabupaten seiring dengan besarnya dana di desa? Tentu KPK tidak melakukan pengawasan secara langsung dengan menerjunkan personil tetapi melalui peningkatan pemahaman teknis maupun peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa melalui kampanye, pendidikan, dan sosialisasi kepada pelaksana di lapangan atau birokrasi. Melibatkan peran serta masyarakat dalam arti luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan dana desa tersebut. Menurut Anda, apa tantangan pengelolaan keuangan bagi Desa pasca UU Desa disahkan? Tantangan kedepan berkaitan dengan pemahaman dan teknis penggunaan Dana Desa di tingkat Desa. Dari pengamatan KPK, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di masing-masing daerah, letak geografis serta budaya (local wisdom) akan

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

WAWANCARA

Peran masyarakat dalam hal ini harus terlibat sejak mulai penyusunan RAPBDesa sampai pengawasan di tingkat lapangan dalam penggunaan Dana Desa.

ikut menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, aturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum selesai baik yang berkaitan dengan UU maupun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU, akan juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan di tingkat Desa. Di sisi lain, aparatur desa juga diberi tanggung jawab untuk menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Dana Desa). Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tidak seragamnya kualitas SDM di masing-masing desa di Indonesia. Terkait kajian KPK tentang potensi persoalan Dana Desa dalam aspek regulasi dan kelembagaan, misalnya soal potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, komunikasi macam apa yang sudah dilakukan KPK terhadap pihak tersebut? Apa respon dan tindakan dua pihak terkait? Dari hasil kajian, beberapa rekomendasi telah disampaikan KPK kepada pihak pemerintah. Rekomendasi tersebut diikuti langkah dengan melakukan program kerja (action plan) yang masing-masing Kementerian akan dipantau oleh KPK. Ada progress report (laporan perkembangan) yang disampaikan Kementerian kepada KPK. Misalnya usulan perubahan PP yang pernah disampaikan oleh KPK. Hasil tersebut dievaluasi secara reguler. Saat ini kegiatan tersebut masih berlangsung. Bagaimana sebaiknya praktik pengawasan yang bisa dilakukan warga dan pemerintah supra desa terhadap besarnya Dana Desa? Pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara simultan dari pihak pemerintah (lembaga auditor) dan masyarakat. Dari pihak auditor tentu melakukan audit terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa. Sementara dari sisi masyarakat bisa secara langsung terlibat ikut menentukan ke mana dana itu digunakan sekaligus melakukan pengawasan di tingkat lapangan, apakah benar dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penyimpangan ini bisa dilaporkan kepada penegak hukum sesuai tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi). September lalu tiga kementerian menandatangani surat keputusan bersama untuk mempercepat proses transfer Dana Desa dengan memangkas persyaratan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDesa dan RKPDesa. Bagaimana tanggapan KPK mengenai regulasi ini? KPK tentu tidak bisa masuk ke detail pelaksanaan teknis yang memang menjadi kewenangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Bagi KPK, yang penting adalah Dana

Desa dan Alokasi Dana Desa itu tepat sasaran dan tepat guna. Artinya, dana itu dikelola memang sebesar-besarnya untuk kemakmuran atau kebutuhan masyarakat desa. Menurut Anda, apa saja yang harus dilakukan Kepala Desa untuk terhindar dari jerat praktik tindak pidana korupsi? Kepala Desa harus benar-benar memahami proses maupun pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan secara aktif berkomunikasi dengan komponen desa baik itu LKMD, Karang Taruna atau komponen masyarakat yang lain. Selain itu, berdiskusi dan berkoordinasi dengan auditor di daerah menjadi salah satu cara untuk menghindari kesalahan dalam menerapkan atau menggunakan Dana Desa tersebut. Dalam beragam diskusi dengan Kepala Desa dan warga, b a n y a k y a n g d i a n t a ra n y a y a n g m e n g u t a ra ka n ketakutannya untuk menggunakan Dana Desa karena takut terjerat korupsi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ketakutan ini? Seringkali ketakutan untuk menggunakan Dana Desa adalah terjerat korupsi atau berurusan dengan penegak hukum. Ketakutan ini sebenarnya tidak beralasan meskipun memang tidak bisa disalahkan, sepanjang penggunaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa dilakukan memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan tidak ada niat untuk mengorupsi maka tidak perlu ada ketakutan. Salah satu kajian KPK juga menyoroti potensi pelanggaran Pendamping Desa. Apa yang telah dilakukan KPK, dalam hal ini dengan Kementerian terkait, dalam mengantisipasi hal tersebut? Soal tenaga pendamping sepenuhnya memang menjadi domain dari Kementerian Desa dan PDT, KPK dalam konteks ini lebih pada kebijakan makronya. Menurut Anda, apa saja yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan desa? Peran masyarakat dalam hal ini harus terlibat sejak mulai penyusunan RAPBDesa sampai pengawasan di tingkat lapangan dalam penggunaan Dana Desa. Apa seruan Anda, sebagai pimpinan KPK, terhadap warga desa khususnya, dalam fungsinya sebagai pengawas Pemerintah Desa atas kuasa pengelolaan keuangan desa? Harus dipahami bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat desa. Warga desa punya hak untuk menanyakan, mengawasi sekaligus juga berperan secara aktif dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. []

WAWANCARA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Tanpa Partisipasi, Desa Impian Hanya Omong Kosong Belaka

wawancara dengan

Ahmad Erani Yustika

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menandatangani Keputusan Bersama tentang Percepatan Penyerapan, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa. Selain Dana Desa, Kementerian Desa juga telah melakukan rekrutmen pendamping desa. Apa dan bagaimana latar belakang serta urgensi dari kedua hal tersebut? Berikut petikan wawancara Merdesa dengan Ahmad Erani Yustika, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Menurut Anda, bagaimana konsep Desa Impian atau Desa Mandiri? Saya biasanya menganalogikan Desa Impian itu seperti “pulau harapan”. Di dalamnya ada penghuni yang mampu menentukan ingin bekerja sebagai apa dan hidup bagaimana. Kemudian, di dalam pulau itu ada kerjasama kolektif yang dilakukan secara gotong-royong. Terakhir, penghuni pulau itu juga mampu menghidupi dirinya sendiri dengan mengandalkan potensi sumber daya yang mereka miliki. Gambaran ini sebetulnya menyiratkan tiga hal penting mengenai visi desa impian itu. Pertama, dari sisi manusianya, masyarakat desa adalah masyarakat yang memiliki stok pengetahuan yang cukup dan kondisi kesehatan yang baik dan memungkinkan mereka menentukan pilihan atas jalan hidup mereka masing-masing. Kedua, secara sosial, masyarakat desa adalah subjek yang ikut terlibat aktif dalam pembangunan di desanya. Ketiga, secara ekonomi, masyarakat desa hidup dalam keadaan sejahtera karena ada aktivitas ekonomi yang dinamis dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Bagaimana cara mewujudkan Desa Impian itu? Mewujudkan Desa Impian hanya bisa dilakukan dengan cara menerapkan strategi pembangunan dari bawah (bottom-up strategy). Artinya, masyarakatlah yang harus menjadi aktor utama pembangunan. Tugas pemerintah selanjutnya adalah memfasilitasi, memberikan jaminan dan perlindungan, serta menciptakan ruang yang memungkinkan bagi jalannya partisipasi di tingkat masyarakat.

Apa saja prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan Desa Impian? Saya kira yang pertama adalah adanya political will dari pemerintah untuk mendelegasikan pengambilan keputusan kunci pada masyarakat desa. Sebab, tanpa prasyarat ini masyarakat desa akan terus terkungkung dan tidak memiliki ruang untuk menyalurkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kedua, partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa partisipasi, cita-cita untuk mewujudkan Desa Impian hanya akan menjadi omong kosong belaka.

Siapa yang harus menyiapkan prasyarat itu? Masyarakat bersama pemerintahlah yang harus menyiapkan semua prasyarat itu. Masyarakat sebagai aktor utama pembangunan harus berperan aktif mewujudkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan pemerintah berperan menciptakan ruang dan mendorong agar partisipasi itu dapat berjalan. Persoalannya, partisipasi hanya dapat berjalan jika masyarakat merasa bahwa hal itu penting bagi mereka. Selain itu, partisipasi juga mensyaratkan keberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Di sinilah relevansi peran pemerintah untuk ikut memberdayakan masyarakat melalui program pendampingan yang saat ini sedang dijalankan.

Apa tantangannya? Pertama, masyarakat desa sudah terbiasa dengan praktik pembangunan lama yang serba sentralistik. Kedua, sudah mulai pudarnya nilai-nilai lokal termasuk nilai kebersamaan dan gotong royong yang dulu masih dipegang teguh oleh masayarakat desa. Ketiga, cara berpikir masyarakat yang sudah mulai bergeser pada logika “hitung dagang” yang memudarkan kelekatan sosial.

Dana Desa ramai menjadi perbincangan. Seberapa penting Dana Desa bagi Desa? Kalau dilihat dari segi nominal, jumlah Dana Desa yang diterima tiap-tiap Desa sebenarnya tidak terlalu besar. Dana Desa hanyalah salah satu bentuk aﬁrmasi pemerintah kepada desa untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dalam UU Desa. Tetapi dengan dana yang cukup terbatas itu, ada harapan besar dari pemerintah agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga ke depan, desa diharapkan menjadi mandiri.

KPK telah mengeluarkan kajian tentang potensi penyelewengan penggunaan Dana Desa. Bagaimana Kementerian Desa merespon dan mengantisipasi? Kementerian Desa tentu saja sangat mengapresiasi upaya KPK dalam memetakan potensi penyalahgunaan Dana Desa. Sejak

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

awal kami juga sudah mengantisipasi hal itu, di antaranya melalui penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, bekerjasama dengan LKPP dan Kemendagri untuk monitoring pro-aktif, serta menyiapkan tenaga pendamping. Peran pendamping sangat penting untuk membantu dan memfasilitasi desa dalam menggunakan Dana Desa secara benar, tepat sasaran, dan tentu saja agar tidak melanggar hukum.

Dana Desa dipercaya dapat meningkatkan ekonomi desa dan geliat ekonomi kerakyatan. Bagaimana seharusnya Dana Desa digunakan? Kementerian Desa telah mengeluarkan PermenDesa No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Dalam peraturan menteri tersebut telah diatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk dua hal: pertama, pembangunan desa; dan yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa. Tujuan pembangunan di desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, Dana Desa difokuskan pada peningkatan capacity building masyarakat desa.

Tiga kementerian telah menandatangani SKB untuk mempercepat penyerapan, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Seberapa mendesak? Sangat mendesak, mengingat bahwa hingga 11 September 2015 kemarin masih terdapat kurang lebih 29.000 desa yang sama sekali belum menerima Dana Desa. Nah, SKB tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk mengatasi masalah itu.

Apa yang mendasari dikeluarkannya SKB itu? Ada kendala penyaluran Dana Desa yang sifatnya birokrasi prosedural yang terlalu rumit. Beberapa desa tidak bisa melengkapi dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. Selain itu, kendala utama penyaluran Dana Desa ada di tingkat Kabupaten/Kota, di mana masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mengeluarkan Perbup/Perwali mengenai penetapan alokasi Dana Desa, Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, dan Perbup tentang Penetapan Kewenangan Desa. Masalah lainnya adalah beberapa Kabupaten/Kota belum mencantumkan akun Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota, sehingga perlu dikeluarkan Perda tentang revisi APBD kabupaten/Kota. Terakhir, cukup banyak desa yang belum memiliki Rekening Kas Desa, sehingga menghalangi transfer dari Kabupaten/Kota ke Desa. Substansi SKB adalah penyederhanaan aturan dan syarat penyaluran Dana Desa. Untuk mencairkan Dana Desa, desa cukup membuat APBDesa dan Peraturan Desa tentang penetapan APBDesa yang template-nya sudah disiapkan dalam lampiran SKB tersebut. Adapun syarat-syarat lainnya, seperti RPJMDesa dan RKPDesa dapat menyusul kemudian. Bagi Kabupaten/Kota yang belum mencantumkan akun Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota, maka solusinya bisa dijalankan dengan cara segera menganggarkannya mendahului penetapan Peraturan Daerah t e n t a n g Pe r u b a h a n A P B D d e n g a n c a r a m e n e t a p k a n Perbup/Perwali tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun 2015. Dan masih banyak penyederhanaan lainnya yang bisa dilihat dalam SKB tersebut.

Apakah hal tersebut tidak mereduksi UU Desa tentang semangat perencanaan untuk Desa yang mandiri? Sama sekali tidak. Karena SKB tidak membatalkan kewajiban

WAWANCARA

desa untuk membuat RPJMDesa dan RKPDesa. Yang dinyatakan dalam SKB itu adalah bahwa RPJMDesa dan RKPDesa dapat menyusul kemudian. Buktinya, dalam SKB itu dinyatakan: â&#x20AC;&#x153;Dalam hal Pemerintah Desa belum menetapkan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDesa, Bupati/Walikota memerintahkan Camat dan aparat kecamatan selaku pendamping aparat Pemerintah Desa serta Pendamping Desa untuk segera memfasilitasi penyelesaian Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.â&#x20AC;? Adapun jika RPJMDesa dan RKPDesa yang tersusun kemudian menetapkan kebijakan baru tentang penggunaan Dana Desa di tingkat desa lokal setempat, maka desa yang bersangkutan dapat mengeluarkan Peraturan Desa baru tentang revisi APBDesa yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam sebuah diskusi di Kepatihan Yogyakarta, muncul pendapat bahwa persoalannya karena kurang padunya koordinasi antara Kementerian Desa dengan kementerian Dalam Negeri. Bagaimana menurut Anda? Bisa jadi koordinasi yang berjalan selama ini memang belum terlalu optimal. Tetapi kalau dikatakan kurang padu, saya kira itu juga tidak sepenuhnya tepat. Buktinya SKB tiga kementerian yang baru saja dikeluarkan merupakan bukti koordinasi yang baik antara Kementerian Desa, Kemenkeu, dan Kemendagri. Di dalam SKB juga memutuskan percepatan pendamping desa. Bagaimana konsep pendamping desa? Begini konsepnya, pendampingan desa adalah bagian kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Esensi kegiatan pemberdayaan adalah adanya proses interaktif antara orang yang mempunyai kekuatan dan pengetahuan dengan orang yang kekuatan dan pengetahuannya lemah. Harapannya, akan terjadi perubahan di mana pihak yang lemah bisa menjadi lebih kuat baik secara individu maupun kolektif.

Apa saja kewenangan Pendamping Desa? Pendamping desa berwenang mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pe n d a m p i n g D e s a y a n g b e r w e n a n g m e m a s t i k a n penyelenggaraan pembangunan desa sesuai dengan amanat UU Desa.

Seberapa penting Pendamping Desa bagi proses pembangunan dan kemandirian desa? Sangat penting. Sebab esensi pembangunan berbasis pemberdayaan adalah adanya proses interaktif antara orang yang mempunyai kekuatan dan pengetahuan dengan orang yang kekuatan dan pengetahuannya lemah. Harapannya, akan terjadi perubahan di mana pihak yang lemah bisa menjadi lebih kuat baik secara individu maupun kolektif. Nah, posisi Pendamping Desa adalah sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan untuk membantu masyarakat mengembangkan kapasitas dan daya inisiatifnya. []

CATATAN PENGETAHUAN

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Berjibaku dengan Kebiasaan Lama Oleh: Yudi Setiadi

Semangat kemandirian dan kedaulatan desa sebagaimana semangat Undang-Undang (UU) Desa, belum banyak dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengurus rumahtangganya sendiri. Mentalitas sebagai obyek pembangunan menjadikan desa lebih banyak menunggu kebijakan dan instruksi dari supradesa.Alih-alih untuk bermimpi besar, desa masih takut salah ketika hendak menjalankan kewenangannya. Selain pemahaman yang masih kurang pada level desa, penghargaan terhadap kedaulatan desa belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah supradesa, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

eberapa hal menarik muncul dalam Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Malang pada 3 â&#x20AC;&#x201C; 6 september 2015. Pelatihan yang bertempat di Desa Tunjungtirto ini melibatkan tiga desa di Kabupaten Malang, yaitu Desa Kucur, Jambearjo, dan Tunjungtirto. Para kader Pembaharu Desa mengungkapkan perbedaan pemahaman tentang regulasi yang ada.

Dok. Infest

Kondisi tersebut menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak berkaitan dengan implementasi UU Desa. Bahkan, pembelajaran yang mereka dapatkan sangat berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan yang setiap hari mereka hadapi. Dalam penatausahaan keuangan desa, perangkat desa mengaku masih kebingungan dengan regulasi yang ada,

baik dari Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang. Pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum bisa dipahami sepenuhnya oleh pemerintah desa, bahkan membingungkan. Salah satu poin yang membingungkan ialah tentang sumber penerimaan desa yang berasal dari swadaya masyarakat yang harus

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

CATATAN PENGETAHUAN

dinilai dengan jumlah uang dan masuk dalam pencatatan Pendapatan Asli Desa. Ketidakjelasan aturan ini menjadikan pemerintah desa tidak memiliki pedoman dan takut salah ketika hendak melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Pada pasal lain disebutkan bahwa semua pendapatan dan belanja desa harus tercatat dalam buku rekening bank yang dimiliki desa. Aturan ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa karena swadaya masyarakat tidak semuanya dalam bentuk uang. Tenaga kerja misalnya, yang dilakukan dengan cara gotongroyong oleh masyarakat tidak bisa tercatat dalam buku rekening bank yang dimiliki oleh desa. Kebingungan tersebut diungkapkan oleh Abdul Karim, Kepala Desa Kucur. Selain Permendagri 113, Perbup Kabupaten Malang Nomor 17 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa tidak mengatur secara spesiﬁk pelaksanaan kegiatan di desa. Padahal, pelaksanaan kegiatan di desa ada yang dilakukan dengan swakelola. Ada pula yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga melalui tender. Selain Perbup, dalam aturan yang lain pun tidak ada yang mengatur tentang batasan nilai berapa boleh melaksana kan kegiatan dengan swakelola dan pada batasan nilai kegiatan berapa harus dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Ketidakjelasan aturan ini menjadikan pemerintah desa tidak memiliki pedoman dan takut salah ketika hendak melaksanakan kegiatan pembangunan di desa.

Bukan hanya kabupaten Selain tidak jelasnya beberapa aturan dalam penatausahaan keuangan desa, para Kader Pembaharu Desa mengeluh kan kebiasaan lama yang masih dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Mereka menganggap pemerintah kecamatan masih menggunakan cara-cara lama yang saat ini sudah tidak relevan untuk digunakan. Kewenangan evaluasi APBDesa sebagai pelimpahan kewenangan dari pihak kabupaten kepada kecamatan hingga saat ini masih dilakukan dengan asalasalan. Dokumen APBDesa masih dianggap sebagai dokumen formalitas yang hanya digunakan sebagai syarat pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan, masih banyak terjadi dokumen APBDesa dihasilkan dari menyalin dokumen APBDesa desa lain atau contoh APBDesa yang sudah

Dokumen APBDesa masih dianggap sebagai dokumen formalitas yang hanya digunakan sebagai syarat pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan, masih banyak terjadi dokumen APBDesa dihasilkan dari menyalin dokumen APBDesa desa lain atau contoh APBDesa yang sudah ada. Hal seperti itu justru dianjurkan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dengan alasan “yang penting cair”.

ada. Hal seperti itu justru dianjurkan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dengan alasan “yang penting cair”. Intervensi pihak kecamatan kepada desa dengan argumentasi “yang penting cair” masih dilakukan dalam proses evaluasi APBDesa. Yuli, Sekretaris Desa Tunjungtirto mengeluhkan bahwa hal tersebut menjadikan pemerintah desa tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar dalam pembuatan APBDesa. Bahkan, ketika dalam dokumen APB Desa terdapat jenis kegiatan yang salah pos anggaran, pemerintah kecamatan tidak melakukan evaluasi yang semestinya. Sehingga APBDesa terkesan dibuat buru-buru dan hanya digunakan sebagai syarat pencairan dana. “Pemotongan SILPA yang dilakukan oleh pihak kecamatan tidak jelas untuk apa dan untuk siapa, bahkan tidak ada bukti sah yang diterima oleh desa setiap kali pihak kecamatan melakukan pemotong an.” Penatausahaan keuangan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi, bukan hanya menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Ketika desa telah bergerak untuk memperbaiki diri dan membuat inisiatif-inisiatif baru yang selama ini

bukan menjadi kebiasaan mereka. Pemerintah dan kader pembaharu desa sangat berharap respon dari pemerintah supradesa yang tepat sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. “Jika dokumen APBDesa telah dibuat oleh desa dan sudah siap pada akhir tahun, adakah jaminan desa bisa mencairkan anggaran setiap awal tahun pada bulan januari?” pertanyaan kritis dari Abdul Karim, Kepala Desa Kucur. Ketika perbaikan yang telah dilakukan oleh desa tidak mendapatan respon seperti yang diharapkan, atau bahkan pemerintah supradesa tetap mengguna kan cara lama, dengan intervensi dan argumentasi “yang penting cair”, maka bukan tidak mungkin, pengetahuan dan proses pembelajaran bagi para Kader Pembaharu Desa hanya akan menjadi milik mereka pribadi tanpa ada implementasi yang berarti. Keinginan dan gagasan untuk memperbaharui desa menjadi lebih baik akan berhadapan dengan kenyataan dan kebiasaan dari pemerintah supradesa yang masih menggunakan cara-cara lama. Karena itu, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten juga harus didorong untuk memperbaiki diri, memahami dan menjalankan kewenangannya. [Yudi Setiyadi]

CATATAN PENGETAHUAN

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Silang Sengkarut Pengelolaan Keuangan Desa Oleh: Sofwan Hadi

“Efek dari ini dalah akhirnya panjang, beberapa peraturan menteri yang semestinya bisa dilahirkan di satu kementrian. Sempat ada Permen yang double. Kemendesa dan Kemendagri membuat peraturan yang substansinya sama tentang pembangunan desa,” terang Huda. Salah satu dampak dari tumpang tindih kewenangan juga menjadi penyebab terhambatnya penyaluran dana desa. Sebagai titik tengah, tiga kementerian, y a k n i Ke m e n t e r i a n D e s a P D T T, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan menyepakati Surat Keputusan Bersama tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Kendala penyaluran dana desa Dok. Infest

ecara ﬁlosoﬁs, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berbeda dengan ketentuan tentang desa pada tahun sebelumnya, 1965, 1979, 1999, dan 2004. UU Desa menekankan desa sebagai subjek pembangunan dan mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai prakarsa, rekognitif dan subsidiaritas menjadi ruh kedaulatan desa. Sebagai bagian dari pengakuan asas subsidiaritas dan amanat UU Desa, pemerintah menyalurkan dana desa tahun ini. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia. Tahun pertama implementasi UU Desa, peyaluran dana desa mendapat porsi perhatian yang besar. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang menyertai penyaluran dana desa. Ahmad Erani, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebut banyak energi terbuang untuk penyaluran dana desa. Dalam diskusi tentang Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Keuangan, kerjasama Infest Yogakarta dan Harian Kompas, (2/11) Erani menyebutkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari 403 kabupaten/kota, dana desa yang telah disalurkan ke desa per tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 10,13 triliun atau 48,93 persen dari total anggaran dana desa tahun 2015.

Tumpang tindih kewenangan Mantan Ketua Panitian Khusus Rancangan UU Desa DPR, Akhmad Muqowwam mengatakan regulasi tentang desa dari beberapa kementerian sering tidak sinkron. Hal ini menyebabkan pemerintah desa bingung dan terhambatnya penyaluran dana desa. Tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri ditengarai turut menghambat penyaluran dana desa. Ahmad Muqowwam, menerangkan, sesuai dalam UU Desa pasal 1 ayat 16 hanya menyebut kementerian yang mengurusi persoalan desa. Hanya saja, menurutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa terkait pelaksanaan UU Desa dapat dilakukan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Desa dan Kementerian D a l a m N e g e r i . Tu m p a n g t i n d i h kewenangan dua kementerian turut membingunkan pemerintah kabupaten. Aldhiana Kusumawati, dari Kabupaten Wonosobo mengaku kerap kebingungan ketika berkonsultasi ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri tentang pembuatan regulasi di tingkat kabupaten. Hal senada diungkapkan Syaiful Huda, Staf Khusus Menteri Desa. Ia mengakui bahwa ada perdebatan tentang kewenangan dua kementerian. Regulasi yang mengatur tentang kementerian tersebut menimbulkan masalah karena masih menggunakan paradigma kontrol, menganggap desa masih menjadi sub pemerintah kabupaten. Di sisi lain, UU Desa mempunyai semangat yang berbeda.

Di level desa salah satu tantangannya terkait dengan kualitas perangkat desa. Kondisi tersebut menurut Erani, menyebabkan kurang lengkapnya dokumen perencanan sebagai syarat penyaluran dana desa. “Kadang, program yang disusun pun tidak sesuai dengan mandat UU Desa,” terangnya. Dalam tahap perencanaan di desa, salah satu tantangannya karena ketiadaan dasar hukum. Kepala Desa Tunjungtirto, Kabupaten Malang, Hanik Martya mengungkapkan, ketiadaan payung hukum membuat program tidak dapat dilakukan. Komioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, antara lain kualitas sumber daya manusia, geograﬁs, dan demograsi. Salah satu masalah serius ialah kualitas perangkat desa, khususnya di wilayah minim akses. “Di Nusa Tenggara Timur, saya ketemu kepala desa yang tidak mengerti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Itu yang kadang tidak dipikirkan orang pusat,” ujarnya. Beberapa kendala minimnya pencairan dana desa di tingkat kabupaten salah satunya disebabkan karena kesalahan prosedur dalam transfer Dana Desa dan konteks politik lokal. Erani mencontohkan beberapa kasus, di mana Dana Desa diterima dan dikelola oleh Dinas Pemakaman, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, atau pada dinas lain yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. [Sofwan]

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

CATATAN PENGETAHUAN

Mengenal Pengelola Keuangan Desa Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas yang melekat pada seluruh aparatur pemerintah desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa sampai dengan perangkat desa lain. Tanggung jawab utama dari tim ini ialah menjaga kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggunjawaban. Artinya, pengelolaan keuangan desa adalah tugas kolektif. Resiko apabila terjadi kemacetan pada satu atau dua orang akan menjadi beban kerja yang membuka peluang penyimpangan dan hambatan pengelolaan keuangan. Struktur Tim Pengelola Struktur organisasi pengelola keuangan desa secara hirarkis tidak terlepas dari jabatan yang melekat pada sistem organisasi pemerintah desa. Artinya, kedudukan dan tugas dalam pengelola keuangan desa tetap mengacu pada jabatan masing-masing unsur aparat pemerintah desa. Secara organisasional tim pengelola keuangan desa terdiri dari dua unsur yakni Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

A. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) Tanggung jawab PKPKD dipegang oleh Kepala Desa, selaku pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Sebagai PKPKD, Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain: 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 2. APBDesaMenetapkan PTPKD 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa B. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tugas utama PTPKD ialah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Koordinator PTPKD dipegang oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh dua unsur yakni kepala urusan (kaur) dan bendahara. Kepala urusan bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai bidangnya. Sementara bendahara merupakan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Tugas Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD antara lain: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban APBDesa 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 5. Melakukan veriďŹ kasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa Sementara kepala urusan bertugas untuk: 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desayang telah ditetapkan dalam APBDesa 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas bebas beban anggaran belanja kegiatan 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Dan, tugas Bendahara Desa antara ialah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam tim pengelola keuangan desa dituntut untuk mampu membangun mekanisme koordinasi yang dapat menghindari tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab. Hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengangkatan pengelola keuangan desa ialah proporsi keterwakilan perempuan. Untuk itu, apabila aparatur pemerintah didominasi oleh laki-laki maka dalam mengangkat anggota pelaksana kegiatan dari unsur masyarakat diprioritaskan dari kelompok perempuan. [Sofwan]

CATATAN PENGETAHUAN

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wulungsari

elama dua bulan, terhitung sejak A g u s t u s h i n g g a O k t o b e r, Ti m Pembaharu Desa (TPD) Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah bekerja keras melakukan sensus kesejahteraan warga berdasarkan indikator lokal di seluruh dusun. Indikator lokal yang digunakan adalah indikator kesejahteraan yang ditentukan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Agus Martono, Kepala Desa Wulungsari, keterlibatan masyarakat dalam menentukan indikator lokal tersebut merupakan salah satu sejarah penting bagi desa. Dalam pertemuan itu, kelompok-kelompok warga marginal menjadi prioritas untuk diundang dan paling penting untuk didengarkan suaranya. Dengan demikian, menurut Agus, data sensus kesejahteraan yang dihasilkan bukan hanya sekedar menjadi valid, namun juga telah mencerminkan kepentingan kelompok warga miskin. Total warga desa Wulungsari adalah 516 Kepala Keluarga (KK). Kamis (8/10/2015), TPD Wulungsari kembali berkumpul untuk melakukan musyawarah di gedung balai desa. Musyawarah kali ini untuk membahas dan memveriﬁkasi hasil data sensus yang sudah dikerjakan. Dari proses sensus dan entri data yang sudah dikerjakan oleh anggota TPD, terdapat beberapa temuan dan catatan menarik, di antaranya:

Œ Masih banyaknya warga yang tidak Ž

mengisi formulir sensus dengan lengkap. Ada anggapan bahwa sensus yang dilakukan oleh TPD merupakan sensus untuk menyalurkan bantuan. Terdapat beberapa kelompok warga yang tidak acuh terhadap kedatangan anggota tim TPD.

Dari temuan tersebut, TPD menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya menjadi milik warga desa. Hal inilah yang menyebabkan munculnya beberapa respon yang tidak positif dari sebagian kelompok warga. Selain itu, TPD juga menyadari bahwa pendekatan yang dilakukan seharusnya menggunakan pendekatan kultural agar terjadi dialog yang lebih cair antara TPD dan warga saat s e n s u s . Te r k a i t t e m u a n i n i , T P D

Dok. Infest

rencananya akan merombak beberapa pendekatan untuk kegiatan sensus di tahun mendatang. Perempuan dan TPD Wulungsari Catatan menarik selama proses sensus yang dilakukan oleh anggota TPD menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh perempuan cenderung lebih lancar. Menurut Sofia, anggota TPD Wulungsari, hal itu dipengaruhi oleh pendekatan yang dilakukan oleh kaum perempuan biasanya lebih cair dan lebih diterima oleh warga. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa peran anggota perempuan TPD Wulungsari lebih signifikan dan lebih aktif daripada anggota TPD kaum laki-laki. Sehingga dalam proses sensus di lapangan anggota TPD perempuan lebih memiliki peran penting. Pasca verifikasi data oleh anggota TPD ini, rencananya TPD akan melanjutkannya dengan kegiatan verifikasi yang lebih luas yaitu melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Proses ini, menurut Sofia, akan mengundang kelompok perempuan dari beberapa kelas sosial, khususnya kelompok miskin. Ia menyatakan bahwa verifikasi yang akan mengikutsertakan warga nanti bertujuan agar rencana pembangunan Desa Wulungsari ke depan benar-benar dapat menyerap beberapa kepentingan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Ia dan beberapa anggota TPD perempuan lainnya akan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Sofia menambahkan bahwa sensus kesejahteraan dengan indikator lokal ini sudah sangat baik sebagai langkah awal untuk menekan beberapa konflik sosial yang sering muncul di desa. Karena dalam prosesnya warga desa benarbenar mulai diajak untuk berdialog dalam melihat kondisi sosial desanya sendiri. Anggota TPD perempuan lainnya, Ning, juga berpendapat tak kalah penting. Ia mengatakan bahwa tanpa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, maka pembangunan yang akan dilakukan tidak akan mendalam. Baginya, kaum perempuan memiliki penalaran yang lebih mendalam karena peran gandanya selama ini, yaitu mengurusi wilayah domestik dan perekonomian rumah tangga. Di sela-sela kegiatan verifikasi ini, anggota TPD juga mulai memeriksa kembali dokumen aset dan kewenangan yang telah mereka susun. Dokumendokumen tersebut akan digunakan dalam persiapan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Mereka menjadwalkan akhir bulan Oktober review RPJMDesa sudah bisa dilakukan dengan pra-kegiatan berupa menyebarkan beberapa formulir usulan program pembangunan dan beberapa pertemuan langsung dengan warga melalui Musyawarah Desa. [Fandi]

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

BERITA DESA

Pemda Kabupaten Banjarnegara Siap Kawal Pemetaan Kesejahteraan

emerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pemetaan kesejahteraan yang akan dilaksanakan di Desa Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang. Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Banjarnegara, Imam Purwadi, sumber daya manusia (SDM) di desa saat ini benarbenar membutuhkan pendam pingan termasuk dalam proses menyusun R e n c a n a Pe m b a n g u n a n J a n g k a Menengah Desa (RPJMDesa). “Untuk menyusun RPJMDesa, perangkat desa di Kabupaten Banjarnegara masih banyak yang belum mumpuni, termasuk tidak didukungnya data kemiskinan yang valid. Dari program yang pernah ada di desa,transfer knowledge-nya juga masih belum sampai sehingga di desa memang membutuhkan pendam pingan,” ungkap Imam Purwadi dalam pertemuan bersama Infest Yogyakarta terkait rencana pelaksanaan pemetaan kesejahteraan, di kantor KPMD, pada Senin (7/9/15). Dalam pertemuan itu, Infest menawar kan rencana pemetaan kesejahteraan di tiga desa tersebut. Rencana tersebut mengacu pada hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang diusulkan peserta Sekolah Perempuan di desa Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang, pada Jumat-Minggu (28-30/8/2015). Dalam Musdes juga terungkap beberapa persoalan mendasar terkait dengan data kemiskinan dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin, seperti akurasi data kemiskinan di tingkat desa yang masih diragukan. Salah satu pemerintah desa (Pemdes) mengakui bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin. Termasuk survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2012 mengguna kan standar BPS dan dilakukan oleh pihak dari luar desa. Diperkirakan terdapat pelbagai kesalahan dalam pendataan tersebut. “Infest ingin menawarkan bagaimana memetakan kesejahteraan itu berdasarkan indikator lokal. Jadi kesepakatan indikatornya yang menentukan warga sendiri, karena jika berdasarkan indikator nasional seringnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat,” papar Frisca Arita Nilawati, Manajer Program Desa Infest Yogyakarta.

Dok. Infest

Keterlibatan kelompok perempuan ini juga menunjukkan konsep “Kepemimpinan Perempuan” yang mengutamakan aksi kelompok perempuan untuk perbaikan pelayanan di tingkat desa Mengutamakan Aksi Kelompok Perempuan Mengacu pada Musdes, maka peserta Sekolah Perempuan (SP) bersama pemerintahan desa merencanakan adanya perbaikan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Upaya ini diterjemahkan dengan mengupayakan keangggotaan masyarakat miskin dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya, melalui perbaikan akurasi data. Untuk itu, SP akan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan survei kesejahteraan di tingkat lokal desa bersama dengan pemerintahan desa. Keterlibatan kelompok perempuan ini juga menunjukkan konsep “Kepemimpin an Perempuan” yang mengutamakan aksi kelompok perempuan untuk perbaikan pelayanan di tingkat desa. Mulai dari proses penyiapan data hingga pada proses penguatan akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial yang disediakan pemerintah. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat miskin di desa masih menemukan banyak persoalan, salah satunya akurasi data kemiskinan.

Salah satu contoh persoalan pelayanan terhadap masyarakat miskin di tingkat desa adalah pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang diterapkan secara merata. Setiap orang di desa memperoleh beras untuk warga miskin akibat tidak validnya data kemiskinan yang dimiliki oleh desa. Akses masyarakat –terutama masyara kat miskin– terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu persoalan lainnya. Masyarakat miskin banyak mengalami persoalan kesehatan, namun minim penanganan akibat kurangnya pengetahuan tentang layanan kesehatan yang disediakan pemerintah dalam bentuk jaminan kesehatan. Terkait tindak lanjut dari pertemuan antara Infest Yogyakarta dengan KPMD, Imam Purwadi mengusulkan bahwa KPMD akan memfasilitasi pertemuan dengan pemerintahan desa dan kelompok perempuan dari tiga desa tersebut. Pertemuan dirancang untuk mendiskusikan rencana persiapan pelaksanaan pemetaan kesejahteraan. Harapannya, hasil data kesejahteraan tiga desa ini menjadi sumber pembelajaran kabupaten dalam Dok. Infest penanggulangan kemiskinan. [Alimah]

BERITA DESA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Wonosobo

Pemanfaatan Aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo Pengelolaan data desa dan pengelolaan keuangan secara terpadu dan transparan mendorong terwujud nya akuntabilitas pemerintahan desa. Sebagai bagian dalam mendukung transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan desa, tim informasi dan teknologi komunikasi (ICT) Infest Yogyakarta belajar bersama perangkat pemerintah Desa Keseneng, Kecamatan Mojotengah dan Desa Lengkong, Kecamatan Garung tentang aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa.

elatihan bertajuk “Penguatan Kapasitas Penggunaan Aplikasi Mitra Desa dan Keuangan Desa” ini mulai dilakukan secara simultan pada 31 Oktober dan 7 November 2015 di Kantor Desa Keseneng. Pelatihan pemanfaatan aplikasi Mitra Desa diikuti oleh perangkat Desa Keseneng dan Lengkong.

Dok. Infest

Pada 7 November 2015, para perangkat desa mulai mempraktikkan penggunaan aplikasi Mitra Desa dan keuangan desa. Tim masing-masing desa dibagi menjadi dua tim, satu tim untuk belajar tentang data kependudukan dan keuangan desa. Ti m d a t a k e p e n d u d u k a n m u l a i menginput data-data kependudukan di desa.

Pa d a p e r t e m u a n p e r t a m a p a r a “Peserta mempraktikkan langsung caraperangkat desa mulai mengenali fungsi cara entri data kependudukan. Misalnya dan fitur aplikasi Mitra Desa dan k e ti k a a d a p e r i s ti w a k e l a h i ra n , Keuangan Desa. Secara umum, aplikasi kematian, atau cara membuat surat Mitra Desa berfungsi untuk mendukung pindah dan sebagainya,” terang Afriq pengelolaan sumber daya desa dan Yasin, staf ICT Infest Yogyakarta. Desa Keseneng publik. di lereng Gunung Sindoro (Dok. Infest) kawasan serta pelayanan Sementara, aplikasi keuangan desa, Sementara tim keuangan desa, mulai yang dikembangkan oleh tim Infest mendigitalisasi dokumen perencanaan Yogyakarta, mendukung transparansi, desa meliputi Rencana Pembangunan akuntalibitas serta disiplin anggaran Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), pengelolaan keuangan desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan Menurut Muhammad Khayat, selaku dan Belanja Desa (APBDesa). Selain penanggungjawab tim ICT, fitur-fitur dokumen perencanaan, juga termasuk aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan proses realisasi hingga pelaporan Infest Yogyakarta meliputi pengelolaan realisasi keuangan. data administrasi penduduk desa;; statistik penduduk; pengelolaan Sigit, selaku staf pemerintah Desa pelayanan surat menyurat; data Keseneng mengaku aplikasi Mitra Desa pertanahan; penyajian profil desa; dan membantu pelayanan di desa. Misalnya, penyajian data kemiskinan di tingkat untuk urusan surat menyurat, desa. pelayanan dapat dilakukan dengan cepat. Sementara, untuk data kependudukan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi penduduk Aplikasi keuangan sesuai kriteria tertentu.

desa didasari pada semangat Transparansi dan Disiplin Anggaran

untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan disiplin anggaran. Pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa menjadi titik penting sebelum pemanfaatan aplikasi keuangan ini. Sebelumnya, perangkat desa bersama Tim Pembaharu Desa (TPD) baik di Desa Kucur dan Desa Tunjungtirto belajar dan memahami keterbukaan infromasi publik dan tata kelola keuangan desa. “Keterbukaan informasi publik dan pengelolaan keuangan desa secara manual menjadi pengetahuan penting sebelum melangkah pada pemanfaatan aplikasi. Bagaimanapun juga, aplikasi ini hanya alat sehingga pengetahuan harus dipahami terlebih dahulu,” terang Muhammad Khayat, Penanggungjawab Tim ICT Infest Yogyakarta. Aplikasi keuangan desa didasari pada semangat transparansi dan disiplin anggaran. Sehingga, dalam aplikasi ini tidak berhenti pada soal pengelolaan keuangan desa tetapi juga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Artinya, dokumen keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sesuai dengan dokumen perencanaan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa).

Aplikasi keuangan desa Aplikasi keuangan desa merupakan pengembangan Mitra Desa yang dilakukan Infest Yogyakarta pada 2015. Pengembangan aplikasi ini bertujuan

“Bisa dikatakan, sistem ini ‘setengah’ memaksa supaya ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya. [Sofwan]

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

BERITA DESA

Malang

Praktik Mengulas dan Simulasi Pelaksanaan APBDesa

ader Pembaharu Desa dari tiga desa di Malang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan di Kantor Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (3-6/09/2015). Pelatihan tersebut melibatkan aktoraktor kunci pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pembangunan Desa/Kesejahteraan Desa, Badan Permusyawaratan Desa ( B P D ) , L e m b a g a Pe m b e r d a y a a n Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok PKK, K a r a n g Ta r u n a , K e p a l a D u s u n , Perwakilan Masyarakat, Perwakilan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Pelatihan yang diikuti oleh Desa Tunjungtirto, Kucur dan Jambearjo ini difasilitasi oleh Darwanto dari Indonesia Budget Center (IBC) Jakarta. Pada pelatihan ini, peserta tidak hanya diajak untuk memahami teknis tata cara pengisian dokumen-dokumen keuangan desa, tetapi juga memahami esensi serta keberpihakan pengelolaan keuangan desa yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan tertib/disiplin anggaran sebagai asas utama pengelolaan keuangan desa. Proses pelatihan ini dilakukan dengan metode paparan materi, diskusi, hingga praktek dan simulasi.

Dok. Infest

yang selama ini keliru kami lakukan,” ungkap Muhammad Makhfudz.

Mengulas Dokumen APBDesa Peserta dibagi dalam tiga kelompok untuk mengulas dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2015 dengan cara mempertukarkan dokumen-dokumen APBDesa masingmasing desa yang sudah dicetak. Masingmasing kelompok berperan sebagai pemerintah kabupaten yang mengevalua si dokumen APBDesa. Dari beberapa hasil evaluasi APBDesa tersebut, ditemukan bahwa meski masih banyak kesalahan dalam penyusunan dokumen APBDesa, Pemerintah Kabupaten Malang telah memutuskan dokumen tersebut lolos veriﬁkasi. Pelajaran yang bisa diambil dari k e ja d i a n i n i a d a la h p e me ri n ta h kabupaten perlu banyak belajar lagi tentang struktur APBDesa, supaya tidak terjadi kesalahan pada dokumen

Pada pelatihan ini, peserta tidak hanya diajak untuk memahami teknis tata cara pengisian dokumen-dokumen keuangan desa, tetapi juga memahami esensi serta keberpihakan pengelolaan keuangan desa yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan tertib/disiplin anggaran sebagai asas utama pengelolaan keuangan desa. Proses pelatihan ini dilakukan dengan metode paparan materi, diskusi, hingga praktik dan simulasi. Muhammad Makhfudz, Sekretaris Desa Jambearjo, selama ini merasa tata kelola keuangan desa sudah berjalan maksimal. Namun setelah adanya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, dia mengaku semakin tahu kekurangan dalam pelaksanaan keuangan desa. “Apa yang selama ini kita kerjakan menurut kami sudah maksimal, mungkin karena kurangnya pengetahuan kami tentang pengelolaan keuangan desa. Setelah kami mengikuti pelatihan ini, kami semakin tahu apa

perencanaan desa sehingga pembangunan desa lebih terukur dan tepat sasaran. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah seringnya salah penempatan pos anggaran, kekeliruan atau tertukarnya jenis belanja modal dan belanja barang/jasa.

Simulasi Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Ketiga kelompok masing-masing diminta memilih salah satu kegiatan yang tercantum dalam dokumen APBDesa.

Dalam setiap kelompok ada yang berperan sebagai pelaksana kegiatan, sekretaris desa, kepala desa, bendahara desa, penyedia barang/jasa, dan BPD. Setiap kelompok dibagikan dokumendokumen pelaksanaan dan penatausahaan, seperti dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum, Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan dan format laporan pelaksana kegiatan (pernyataan tanggung jawab belanja). Setiap kelompok diberi waktu berdiskusi tentang pemetaan peran dan dokumen yang harus dipegang setiap peran tersebut, sehingga pada simulasi bisa terpetakan/dipahami mengenai siapa melakukan apa, apa saja dokumen yang harus dipegang, cara mengisinya dan sirkulasi setiap dokumen tersebut. Fasilitator mendampingi diskusi tersebut sambil mengulas sedikit materi-materi yang sudah disampaikan yang terkait dengan proses simulasi ini. Setelah proses simulasi tersebut, peserta semakin paham mengenai apa saja tugas dan wewenangnya, dan dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti yang diungkapkan oleh Winarsih, Bendahara Desa Tunjungtirto. “Saya semakin paham justru setelah simulasi tadi. Saya jadi tahu dokumen apa saja yang harus saya isi, apa saja tugas dan wewenang saya,” ungkap Winarsih. Hasil pelatihan ini merekomendasikan pemerintah desa mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mempermudah dan menertibkan penatausahaan keuangan desa. [Khayat]

BERITA DESA

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Dok. Infest

Takalar

Mengaji Pengelolaan Keuangan Desa Kalukubodo

elatihan pengelolaan keuangan di Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong, (27-30/9/2015). Pelatihan yang difasilitasi oleh Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) ini diikuti oleh 16 orang yang terdiri dari perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kepala urusan (kaur), kepala dusun, BPD, LPM, posyandu, PKK, dan warga. Menurut Syahribulan, pelatihan pengelolaan keuangan ini untuk membantu perangkat desa dan masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan desa yang meliputi peran tim pengelola, asas dan nilai, serta ďŹ losoďŹ keuangan desa. Secara umum, tim pengelola keuangan desa terdiri dari dua unsur yakni Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Posisi PKPKD dijabat oleh kepala desa. Sementara PTPKD diisi oleh sekretaris desa selaku koordinator, kepala urusan atau kepala seksi sebagai pelaksana teknis, serta bendahara. Diskusi tentang tim pengelola keuangan berjalan cukup lama. Sebab, masih banyak yang belum memahami peran dan tugas masing-masing tim. Bahkan, beberapa di antaranya belum pernah mendengar atau tahu dengan tim pengelola keuangan di desa. Selain mengetahui tugas dan fungsi masing-masing, para peserta juga belajar mengenai pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Pada tahapan ini, peserta dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan alur pengelolaan keuangan. Disusul dengan mendiskusikan tahapan, waktu pelaksanaan, penanggungjawab, serta dokumen yang dihasilkan untuk masing-masing alur. Disiplin dan tertib administrasi menjadi salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan desa

sehingga peserta perlu memahami dan menguji akuntabilitas tata kelola keuangan desa. Dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), para peserta melihat secara rinci tahapan waktu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga proses pelaporan pertanggungjawaban. Siapa yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDesa seperti sosialisasi, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB), pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, alur atau mekanisme permintaan pendanaan dan pencairan, serta mekanisme perancangan APBDesa perubahan apabila ada peristiwa khusus. Pelatihan pengelolaan keuangan menjadi penting bagi pemerintah desa. Hal ini diungkapkan oleh Abd Gaffar Rate. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat dan kader desa dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, proses perencanaan desa hingga pertanggungjawaban bisa dilakukan bersama dan baik. Hal senada juga diungkapkan oleh Bendahara Desa Kalukubodo, Indra Wardaningsih, â&#x20AC;&#x153;Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya karena materinya merupakan pokok tugas saya sebagai bendahara desa.â&#x20AC;? Dari pelatihan ini, Pemerintah Desa Kalukubodo mulai merencanakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa 2016 pada minggu kedua Oktober serta menyelesaikan rancangan APBDesa dan RAB pada minggu keempat Oktober. Sebelum masuk pada penyusunan RKPDesa, tim akan mulai mengumpulkan data dan mengadakan musyawarah desa dengan semua aparat pemerintah desa, kader, dan Dok. Infest masyarakat. [Sofwan]

PANDUAN KEBIJAKAN

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Oleh: Suci

Handayani*

Mendorong Pengelolaan Dana Desa Untuk Mengefektifkan Program Berbasis Desa

Sejak disahkan akhir Desember 2013 dan diundangkan pada 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan harapan baru bagi kemandirian desa, bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, dan berdaya secara ekonomi. Dalam sejarahnya, baru kali ini negara memberikan penghormatan khusus untuk mengatur desa dan desa adat. Selama ini, urusan desa selalu menjadi bagian dari Undang-Undang Pemerintah Daerah

Jenis Pendapatan

Keterangan

Pendapatan Asli Desa

Hasil usaha, hasil aset swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN

Dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geograďŹ s.

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Hibah Lain-lain pendapatan desa yang sah Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 UU Desa

10 % dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari APBD provinsi dan kabupaten/kota Bantuan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

PANDUAN KEBIJAKAN

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

ecara garis besar, ada lima hal mendasar yang diatur dalam UU Desa, jenis desa yang beragam, kewenangan berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, demokratisasi desa, perencanaan yang terintegrasi, serta konsolidasi keuangan dan aset desa. Dari kelima perubahan tersebut, keuangan desa menjadi salah satu bahasan yang menarik. Dana Desa (DD) yang diterima tidak serta merta sebesar 10% , tetapi akan dipenuhi secara bertahap. Untuk tahun 2015 sebesar 3,235% dari total transfer ke daerah atau sekitar Rp 20, 7 triliun. Tahun 2016 paling sedikit 6% atau sekitar Rp 46,9 triliun, dan tahun 2017 paling sedikit 10%, sehingga diharapkan mulai tahun 2017 semua desa sudah menerima sebesar amanat UU Desa. Sementara, Dana Desa terlihat besar karena selama ini desa jarang mengelola dana sebesar itu. Tetapi sesungguhnya jika sudah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan jumlah tersebut tidak terlalu besar.

Dana Desa cair, minim sosialisasi dan pendampingan Sejak UU Desa hadir, desa dilanda kegembiraan sekaligus kecemasan. Kegembiraan karena harapan besar digantungkan pada UU Desa, di mana desa bisa leluasa mengatur jalannya pemerintahan dengan kewenangan yang dimiliki, mengelola anggaran demi kesejahteraan warganya. Rasa cemas di satu sisi, karena sepanjang tahun 2014-2015 belum ada sosialisasi dari pemerintah yang cukup memadai. Tahun 2015, Dana Desa dikucurkan sebesar Rp 20,7 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN-P 2015, sehingga diperkirakan masing-masing desa akan menerima Rp 254 juta. Pencairannya dibagi dalam tiga tahapan yaitu pada bulan April sebesar 40%, Agustus sebesar 40%, dan bulan Oktober dengan besaran 20%. Sampai bulan September 2015 Dana Desa masuk ke kas pemerintah daerah sebesar sekitar 80% tetapi pencairan ke kas desa diperkirakan masih berkisar 40%. Lambannya proses penyerapan ini menjadi masalah tersendiri, sehingga pada tanggal 15 September 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, nomor 959/KMK.07/2015, nomor 49 tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015. Inti dari SKB tersebut adalah pertama, Menteri Dalam Negeri memerintahkan bupati/ walikota untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran dan pengelolaan DD tahun 2015. Kedua, Menteri Keuangan melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk setiap tahap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran. Ketiga, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa tahun 2015 untuk berbagai kegiatan. Pemerintah desa (Pemdes) bertambah cemas ketika Dana Desa sudah cair di rekening desa masing-masing tetapi sosialisasi penggunaan Dana Desa belum juga diterima. Meskipun sebagian desa sudah menerima Dana Desa, tetapi rata-rata Pemdes tidak berani mencairkannya karena pemerintah kabupaten/kota minim melakukan sosialisasi Dana Desa serta belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penggunaannya. Ditambah tidak adanya pendampingan teknis.

Sejak UU Desa hadir, desa dilanda kegembiraan sekaligus kecemasan. Kegembiraan karena harapan besar digantungkan pada UU Desa, di mana desa bisa leluasa mengatur jalannya pemerintahan dengan kewenangan yang dimiliki, mengelola anggaran demi kesejahteraan warganya. Rasa cemas di satu sisi, karena sepanjang tahun 2014-2015 belum ada sosialisasi dari pemerintah yang cukup memadai.

Pemdes tidak berani karena dikhawatirkan salah dalam mengalokasikan Dana Desa tersebut, sehingga relatif hanya menunggu. Tetapi di satu sisi mereka kebingungan karena adanya aturan sanksi penggunaan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa mengatur sanksi terhadap desa dapat berupa penundaan penyaluran dan /atau pemotongan penyaluran Dana Desa. Sejumlah Desa di Kabupaten Batanghari Jambi dan Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sudah menerima Dana Desa tetapi kades tidak berani menggunakannya karena tidak ada sosialisasi penggunaannya dan pendampingan teknis. Mereka kebingungan karena ada desakan dari masyarakat untuk segera mencairkan Dana Desa untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan desa, tetapi tidak berani mencairkan tanpa ada juklak dan juknis serta pendampingan dari kabupaten. Sampai saat ini Dana Desa masih di rekening kas desa. Ada kekhawatiran bahwa jika tanpa adanya arahan yang jelas dari kabupaten, akan ada kekeliruan dalam mengalokasikan Dana Desa. Sementara Pemdes juga menghadapi â&#x20AC;&#x2DC;tekananâ&#x20AC;&#x2122; dari pemerintah daerah untuk segera menggunakan Dana Desa. Desa di kedua wilayah tersebut hanyalah contoh kecil, desa lain baik di Jawa maupun luar Jawa rata-rata mempunyai pengalaman yang sama. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasar Regulasi Tantangan terbesar pemerintah desa adalah mengelola anggaran yang salah satu sumbernya dari Dana Desa untuk

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

meningkatkan kesejahteraan warganya dengan akuntabel, profesional, transparan, dan partisipatif sesuai dengan regulasi. Menunggu aturan teknis penggunaan Dana Desa dari provinsi/kabupaten/kota membutuhkan waktu karena sampai saat ini banyak pemerintah daerah yang belum menyiapkan proses tersebut. Logikanya, jika pemerintah daerah serius memudahkan urusan Dana Desa, sejak UU Desa disahkan seharusnya sudah ada persiapan yang dibutuhkan oleh desa seperti pendampingan pengelolaan/penatausahaan keuangan desa. Salah satunya melalui penyiapan regulasi, antara lain: 1. Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan (mandat UU Desa pasal 84 ayat 3). 2. Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa (Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015) 3. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Penyaluran DD, ADD, dan Dana Bagi Hasil (PP 22 Tahun 2015 jo Permendagri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), 4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan (jo Permendagri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), 5. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa (jo Permendagri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Ketidaksiapan regulasi di pemerintah daerah hendaknya tidak menjadi hambatan bagi desa untuk mencairkan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa. SKB Tiga Menteri memperkuat PP nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa dan Permendesa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015. Sesuai dengan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 pasal 2, Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 2). Pemerintah desa hendaknya menggunakan Dana Desa dalam prioritas belanja desa seperti yang disepakati dalam Musyawarah Desa (Pasal 3). Proses Musyawarah Desa dengan melibatkan perwakilan masyarakat/kelompok untuk menyusun perencanaan pembangunan desa menjadi arena demokrasi yang penting untuk menentukan arah pembangunan desa. RPJMDesa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di Desa harus dijadikan acuan dalam menggunakan Dana Desa. Prioritas tersebut untuk kegiatankegiatan sebagai berikut: Pertama prioritas untuk mendanai pembangunan/ rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan prioritas desa yaitu meliputi a). pembangunan sarana prasarana desa seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, irigasi tersier, talud, pengelolaan air bersih berskala desa. b). Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengembangan posyandu, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes dan pengembangan kegiatan PAUD. c). Pengembangan ekonomi lokal seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa, penyaluran peminjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

PANDUAN KEBIJAKAN

Kedua, pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana dilakukan dengan cara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa dapat menggunakan media yang beragam, baik dengan tertulis maupun lisan. Misanya, ditempelkan pada papan pengumuman balai desa atau tempat-tempat yang mudah diakses publik seperti pos ronda, masjid, gereja, jembatan, dll. Sementara secara lisan bisa diumumkan saat pengajian, pertemuan RT/RW/PKK/kelompok tani/kelompok lain, saat selesai jumatan, dan lain-lain. Upaya ini akan meminimalkan keraguan dan kecemasan Pemdes dalam mengalokasikan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemdes harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Desa melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat penting agar Dana Desa dipergunakan sesuai prioritas yang telah disepakati bersama masyarakat dalam Musdes. Pemerintah desa melakukan peningkatan kapasitas desa dalam mengelola anggaran dari pemerintah kabupaten/kota dan pusat. Peluang untuk mengelola anggaran desa yang besar harus diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia, baik pemerintah desa maupun masyarakatnya. Dengan kemampuan anggaran desa yang memadai, desa bisa mengalokasikan dana bagi peningkatan kapasitas SDM baik untuk perangkat desa maupun masyarakat desa. Kemampuan dalam mengelola keuangan desa akan mempermudah citacita peningkatan kesejahteraan warga. Mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi regulasi yang dibutuhkan dan melakukan pendampingan teknis. Dengan kelengkapan regulasi dan pendampingan diharapkan tidak ada lagi keraguan Pemdes dalam mengelola Dana Desa. Sehingga Dana Desa bisa mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Suci Handayani, pegiat di Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

INFOGRAFIS

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

TAHAPAN PENYUSUNAN APBDESA

InfograямБs MAMPU

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

InfograďŹ s MAMPU