| Edisi IX | November 2011
Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi
Jakarta
Perjuangan buruh migran terkait erat dengan peran organisasi buruh migran. Organisasi buruh migran menjadi salah satu ruang adan alat memperjuangan hak-hak kelompok buruh migran Indonesia (BMI). Organisasi BMI di Negara asia pasifik seperti Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, bisa berkembang, mengorganisir, dan memberikan pedidikan pada anggotanya. Sangat berbeda dan kontras dengan beberapa negara lain. BMI di Malaysia dilarang berserikat, kecuali bergabung dengan serikat pekerja lokal . Negara-negara Timur Tenga, seperti Arab Saudi (negara zona merah untuk BMI) juga melarang buruh migran untuk berserikat. Warta Buruh Migran edisi ini mengulas organisasi buruh migran di negara tujuan BMI. Kesempatan yang diberikan The Institute for National and Democratic Studies (Indies) Jakarta dan Yayasan Tifa pada redaksi untuk mengikuti pertemuan konsolidasi serikat BMI turut memberi kontribusi untuk terbitan edisi ini.
Tim Redaksi
Indies Fasilitasi Konsolidasi Serikat Buruh Migran
Pe na ng g ung J a wa b Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pi m pi na n Re da ks i Fika Murdiana T i m Re da ks i Muhammad Khayat Fathulloh Muhammad Ali Usman Kont ri but or Muhammad Ali Usman Farrastika Shinta Devie Muhammad Nasrudin T a t a Le t a k Wahyu Widayat N I l us t ra t or Irvan Muhammad
Oleh: Fathulloh
A l a m a t Re da ks i Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Twiter: @infoburuhmigran Facebook; Buruh Migran Portal: http://buruhmigran.or.id Pe ne rbi t a n bul e t i n i ni a t a s dukung a n:
Beda negara lain pula persoalan dan sistem regulasi yang dihadapi BMI. Perwakilan IMWU Hong Kong, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI)Taiwan, Indonesian Family Network (IFN) Singapura, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Migrants Trade Union (MTA) Korea secara bergantian memaparkan persoalan BMI di negara masing-masing.
Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.
Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
The Institute for National and Democratic Studies (Indies) Jakarta didukung Yayasan Tifa memfasilitasi pertemuan konsolidasi serikat buruh migran Indonesia (29/11/11). Peserta dalam pertemuan tersebut antara lain ATKI Hong Kong, ATKI Indonesia, ATKI Macau, ATKI Madura, ATKI NTB, ATKI Taiwan, BMI Pelaut (ABK) Taiwan dan New Zeland, dan PSD-BM, IFN Singapura, IMWU Hong Kong, IMWU Macau, Keluarga Almarhum Ruyati, Migrant Trade Union Korea, SBMI, SBMI Jawa Timur, SPPQT Salatiga. Perwakilan serikat di setiap negara tujuan buruh migran menyampaikan kondsi perlindungan buruh migran di masingmasing negara.
"Konsolidasi serikat buruh migran di dalam dan luar negeri penting untuk diperkuat," tutur Ario, Direktur Indies saat memoderasi pertemuan. Gerakan serikat BMI di negara tujuan butuh juga diperkuat dengan pelbagai gerakan perjuangan perlindungan buruh migran di dalam negeri, sehingga pemerintah dapat lebih ditekan untuk segera mewujudkan perlindungan BMI. [LM]
02 | Sekilas Peristiwa
Cilacap
Pelatihan Budidaya Lele Untuk Calon TKI oleh: Akhmad Fadli
"Mudah-mudahan ini memberikan keuntungan secara ekonomis buat saya, karena selama ini saya beternak lele tidak pernah untung. Ujar Solichin, warga desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Duapuluh calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terkena
Sukardi juga menjelaskan bahwa pakan organik yang
dampak moratorium penempatan mengikuti pelatihan budi
cara pembuatannya sudah di praktekkan kemarin, 4
daya lele secara organik di Desa Sidamulya, Kecamatan
Desember 2011, juga bisa diberikan untuk jenis ikan lain
Sidareja, Kabupaten Cilacap.
sepert emas, mujair, gurami, patin dll, perbedaanya
Pelatihan budidaya lele tersebut dipandu oleh Unit
hanya ada di besarnya prosentase protein dan karbo
Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
hidrat.
Kabupaten Cilacap di dampingi oleh pegiat Pusat Teknologi Komunitas (PTK Mahnetik) Cilacap (04/12/11).
"Mudah-mudahan ini memberikan keuntungan secara ekonomis buat saya, karena selama ini saya beternak
Pelatihan tersebut meliputi cara konservasi kolam secara
lele tidak pernah untung. Pakan lele-nya terlalu mahal.
alami, konservasi ikan, dan pembuatan pakan organik. Teori
Untuk saat ini saya belum berniat mendaftar lagi untuk
tentang bagaimana beternak lele secara mandiri dengan
bekerja di luar negeri," Ujar Solichin, warga desa
memanfaatkan apa yang ada di alam akan dilanjutkan
Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten
dengan praktek pembuatan kolam dan cara konservasinya
Cilacap.
sampai 8 Desember 2011. Pelatihan Budidaya lele di ikuti oleh 20 orang peserta
"Pelatihan budidaya lele ini memang
yang masing-masing akan diberikan Dana Bantuan
diarahkan untuk memberikan nilai
membuat kolam dan bibit lele. Selain budidaya lele,
ekonomis bagi peserta dan sekaligus
dan cacing sutra untuk pakan bibit-bibit lele yang masih
ikut menjaga tanah kita dari pencemaran limbah-limbah kimia," Ujar Sukardi, Instruktur pelatihan dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
Usaha sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembelian alat peserta juga dilatih cara pemijahan, budidaya plankton kecil. [ ]
Akhm ad Fadli, Pegiat Pusat Teknologi Komunitas Rumah Internet untuk TKI (PTK-Mahnettik) dan Kontributor Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) Wilayah Cilacap.
03 | Sekilas Peristiwa
Anggota Group Facebook BMI Singapura saat mengunjungi penampungan BMI (Sumber: Shelly)
Singapura
Kunjungan Anggota Group Facebook BMI Singapura Hujan yang mengguyur sebagian kawasan Singapura (20/11/2011) tidak menyurutkan semangat delapan pegiat group Buruh Migran Indonesia (BMI) Singapura untuk mengunjungi Tenaga Kerja Indonesia di penampungan KBRI Singapura. BMI Singapura adalah salah satu group di jejaring sosial Facebook yang semula dibentuk sebagai ajang untuk berkumpul dan menampung karya kreatif BMI Singapura dalam bentuk tulisan. Group BMI Singapura ternyata terus berkembang sebagai ajang diskusi dan berbagi bagi seluruh anggota dalam group tersebut. Group tersebut dapat dikunjungi di alamat http://www.facebook.com/groups/BMISingapura/. Saat kunjungan berlangsung, pegiat Group BMI Singapura saling berbagi cerita dengan teman-teman yang berada di penampungan (shelter).
Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
Hingga 20 November 2011 penghuni penampungan mencapai 108 orang. Pelbagai masalah yang mereka hadapi mengantar mereka hingga ke penampungan tersebut. Menurut Informasi yang diberikan pengurus penampungan, terdapat 108 orang yang bermasalah tersebut 6 orang terlibat permasalahan hukum dengan polisi seperti tertuduh melakukan pencurian, dan selebihnya adalah BMI yang kabur ke KBRI karena tidak tahan bekerja lagi dengan alasan yang beragam. Kebanyakan BMI bermasalah ini berada di penampungan selama 2-3 bulan, namun ada satu BMI yang hampir dua tahun tinggal di penampungan karena kasusnya sedang ditangani polisi Singapura. Sampai saat ini kasus tersebut belum tuntas.Ketika Pegiat Group BMI Singapura bertanya pada 108 TKI di penampungan, apa keinginan mereka saat ini?, Semua yang berada di tempat itu menjawab secara serentak, mereka semua ingin pulang. (Shelly)
04 | Kajian
Selayang Pandang Organisasi BMI di Hong Kong Oleh: Narsidah & Fika Murdiana
Organisasi buruh migran mempunyai peran signifikan untuk melindungi anggotanya. Sejalan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) tahun 1987, para buruh migran mempunyai hak untuk membentuk serikat-serikat dan asosiasi pekerja atas pilihan mereka sendiri, atau bergabung dan diwakili oleh serikat-serikat pekerja yang ada di negara-negara penerima.
Kemudian pada tahun 1999, keputusan untuk mengubah nama IG-HK menjadi sebuah serikat buruh diambil dengan mendaftarkan Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) ke Pemerintah Hong Kong. IMWU menjadi serikat BMI satu-satunya
Organisasi BMI di Hong Kong terbilang berkembang dan maju dibanding organisasi BMI yang ada di negara lainnya,
yang ada di Hong-Kong pada saat itu.
karena Hong Kong merupakan negara yang sangat menjunjung nilai-nilai persamaan hak, tidak membedabedakan manusia dan latar belakangnya. Begitu pula dengan kebebsasan berorganisasi di Hong Kong dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga BMI di Hong Kong mempunyai kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat sesuai dengan keinginan. Di Hong Kong ada beberapa organisasi dan
Anggota IMWU adalah BMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga asal Indonesia di Hong Kong. Pada tahun 2004, jumlah anggota IMWU adalah 2000 orang. Sepanjang perjalanan IMWU memimpin perjuangan massa BMI di Hong Kong, melawan kebijakan anti buruh
asosiasi yang didirikan oleh BMI, seperti Indonesian Migrant
migran yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan
Worker Union (IMWU), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia
Hong Kong. Kemenangan-kemenangan kecil yang
(ATKI), Koalisi Tenaga Kerja Indonesia Hong Kong (KOTHIKO)
dperoleh lewat perjuangan massa BMI, menjadi bahan
dan masih banyak lagi komunitas BMI lainnya.
bakar untuk melakukan kerja-kerja perjuangan massa buruh migran.
Perjalanan IMWU sendiri sangat panjang, dahulu nama cikal bakal IMWU adalah Indonesian Group-Hong Kong (IG-HK)
Selain IMWU, di Hong Kong masih ada banyak organisasi
yang didirikan oleh BMI pada tahun 1993, saat organisasi BMI
yang bergerak di berbagai bidang, seperti organisasi BMI
yang ada pada waktu itu tidak banyak memberi perhatian
yang fokusnya hanya pada kegiatan kebudayaan dan
lebih terkait persoalan hak-hak buruh migran. Aktivitas IG-HK
seni, olahraga, agama (dakwah), menulis (Lingkar Pena),
adalah melakukan kerja-kerja pembelaan terhadap hak-hak
investasi atau usaha, dan masih banyak lagi. Untuk
BMI yang dilanggar oleh agen dan majikan. Dari hasil kerja
mempererat hubungan organisasi yang ada, di Hong
pengorganisiran massa beberapa tahun yang dilakukan,
Kong juga ada Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonsia
jumlah anggota IG-HK tumbuh, keanggotaannya semakin
di Hong Kong (KOTKIHO).
bertambah.
Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
05 |Kajian Selain aksi turun jalan, ada pelbagai kegiatan semacam pelatihan, kursus, dan seminar yang bisa meningkatkan kapasitas yang bisa diikuti oleh buruh migran secara gratis ataupun berbayar.
Kesempatan berorganisasi di Hong kong tidak hanya berjejaring dengan organisasi asal Indonesia saja, akan Pegiat ATKI Hong Kong saat berkumpul di hari raya Idul Fitri (Sumber: ATKI-Hong Kong)
KOTHIKO didirikan oleh 7 organisasi BMI pada Agustus 2000, atas dasar Kebersamaan, solidaritas, dan perasaan senasib. Ketujuh oraganisasi ini adalah IMWU, Forum Komunikasi Mu'minat Peduli Umat (FKMPU), Yogya International Club (YIC), Amanah, Sanggar Budaya, Majelis Taklim dan Persatuan Dakwah Victoria (PDV), pada tahun 2008 Al Mubarokah dan Mar'atush Sholihah masuk menjadi anggota KOTKIHO, sehingga saat ini anggota KOTKIHO menjadi 9 organisasi. Koalisi ini bertujuan untuk menyediakan wadah pemersatu bagi organisasi BMI yang ada dan melakukan kerja-kerja sosial dengan mendirikan 'Training centre' untuk TKI, menyediakan pelayanan advokasi bagi BMI bermasalah, dan mendirikan rumah singgah untuk BMI bermasalah. Selain melakukan kerja-kerja sosial tersebut, tugas penting KOTHIKO adalah membangun kerjasama dan komunikasi dengan organisasi buruh migran dari negara lain yang ada di Hong-Kong. Salah satu wujud peran KOTHIKO membangun komunikasi dengan organisasi buruh lainnya adalah menjadi anggota Coalition for Migrant Rights (CMR) sebuah koalisi organsiasi buruh migran lintas bangsa di Hong Kong. Koalisi ini terdiri dari bernagai macam organisasi buruh migran seperti Filipina, Nepal, Thailand, Srilangka, dan negara lainnya. Selain itu KOTHIKO juga mengambil peran aktif dalam pendirian Asian Domestic Workers Alliance (ADWA), yang merupakan aliansi organisasi buruh migran Penata Laksana Rumah Tangga di seluruh Asia. Pada saat-saat tertentu biasanya organisasi yang tergabung dalam KOTHIKO melaksanakan kegiatan bersama dan saling mendukung satu sama lain, seperti ketika perlu turun jalan untuk melakukan aksi bersama. Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
tetapi dengan orgenisasi buruh migran dari Negara lain seperti Philipina, Srilanka, Thailand, India, dan lainnya. Pada waktu-waktu tertentu organisasi BMI di Hong Kong juga
selalu
dilibatkan
dalam
rapat-rapat
oleh
pemerintahan Hong kong dan juga perwakilan indonesia yang ada disana sekalipun seringkali berseberangan. [ ]
Fika Mur diana R, Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM).
N ar sidah , Pegiat Paguyuban Perlindungan Buruh Migran dan Perempuan “SERUNI�Banyumas
06 |Kajian
Macau, Wilayah Ibarat Rimba Bagi BMI Oleh: Fathulloh
Macau adalah sebuah wilayah yang berada di bawah
Negara yang awal mula penduduknya adalah nelayan dari
pemerintahan Republik Rakyat China. Sama seperti Hong
Fujian dan para petani dari Guangdong ini resmi ditetapkan
Kong, Macau memiliki otonomi untuk mengatur dan
Pemerintah Indonesia sebagai negara penempatan TKI di
mengelola wilayahnya sendiri. Berpenduduk kurang dari
tahun 2007. Sejak saat itu angka penempatan BMI di Macau
satu juta jiwa, Macau mengandalkan ekonominya dari
semakin meningkat. Peningkatan angka penempatan tersebut
industri perjudian dan hiburan. Ibarat Las Vegas di Asia,
bukan tanpa masalah, namun turut menambah daftar
Macau menjelma kota perjudian yang megah dan penuh
persoalan BMI Macau dengan meningkatnya perekrutan ilegal
gemerlap cahaya di malam hari.
oleh perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan calo. Sementara persoaln
Hingga saat ini Macau terus berkembang dengan kasino
mendasar lainnya adalah pemerintah tidak memiliki aturan
dan pusat hiburannya. Investor asing marak
resmi berapa rincian biaya penempatan kerja di Macau.
menanamkan modal, sementara wisatawan asing terus berdatangan membelanjakan uang mereka di Macau.
Pada pertemuan konsolidasi serikat BMI yang difasilitasi The
Situasi semacam ini tentu menuntut ketersediaan banyak
Institute of National and Democratic Studies (Indies) di Jakarta
tenaga kerja, baik lokal maupun pekerja migran dari
29 November sampai 1 Desember 2011 Fitri Wahyu, Ketua
pelbagai negara. Kebutuhan pekerja rumah tangga,
Indonesian Migrant Workers Union (IMWU-Macau) dan Mira,
tenaga kebersiahan hotel, pekerja rumah makan, penjaga
Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI-Macau) menjadi bagian
toko, dan tempat-tempat hiburan terus meningkat. Sektor
penting dalam forum tersebut. Fitri dan Mira memaparkan
pekerja domestik (pekerja rumah tangga) kemudian
pelbagai persoalan BMI di Macau yang tidak segera mendapat
menjadi sektor yang banyak ditempati Buruh Migran
perhatian dari Pemerintah Indonesia.
Indonesia (BMI) di Macau.
Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
07 |Kajian
“Menurut data imigrasi Macau, jumlah BMI di Macau per Mei 2011 berkisar 4.382 jiwa, mayoritas bekerja sebagai PRT dan sebagian bekerja di kasino, restoran, bar, dan sektor lain. Dengan ribuan pekerja Indonesia di Macau, pemerintah tidak menempatkan secara khusus KJRI di Macau, namun proses administrasi di Macau dirangkap oleh KJRI Hong Kong. KJRI Hong Kong hanyamembuka loket layanan imigrasi dan konsuler setiap hari Minggu di Macau, itu pun lebih banyak hanya mengurusi paspor. Sementara pelayanan lain seperti bantuan konseling ketika bermasalah dengan majikan atau agen, BMI Macau diharuskan melapor
publik didatangi dan dibubarkan polisi setempat karena dianggap mengganggu pemandangan wisatawan. Kelompok-kelompok atau serikat BMI di Macau yang mulai mendapat tekanan akhirnya memilih masjid dan boarding house sebagai lokasi berkegiatan. Pertemuan tetap dibubarkan jika informasinya diketahui oleh polisi Macau. Beragam kebijakan yang menekan posisi pekerja migran tetap dijalankan Pemerintah Macau. Berikut beberapa kebijakan pemerintah Macau yang tidak mengakomodir hak pekerja migran di Macau.
langsung ke kantor Konsulat Indonesia di Hong Kong. Padahal untuk menuju Hong Kong BMI harus menyeberang laut menggunakan kapal selama beberapa jam.� tutur Fitri Wahyu saat menyampaikan pemaparannya tentang kondisi kerja di Macau. Pada kisaran tahun 2004 Macau mulai ramai menjadi pilihan lokasi bekerja bagi BMI di Hong Kong yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah Macau saat itu pun memberikan kebijakan yang sangat longgar bagi BMI untuk berkumpul dan berserikat. Kebebasan BMI untuk berorganisasi kemudian melahirkan beberapa perkumpulan seperti Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI-Macau) dan Indonesian Migrant Worker Union (IMWU-Macau). Para pegiat organisasi tersebut aktif dalam penanganan kasus, mengorganisir BMI di Macau, menggelar diskusi dan pelatihan, serta merintis ruang-ruang terbuka untuk berkumpul (semacam Victoria Park di Hong Kong). BMI PRT
Kontrak Ke rj a dan Biaya Pe ne m patan Meskipun Macau memiliki Hukum Hubungan Perburuhan (Labour Ordinance Law number 7/2008) yang mengatur hak dan kewajiban buruh, namun undang-undang ini tidak mengakomodir pekerja asing (non-residen) termasuk buruh migran di sektor domestik (PRT). Pemerintah Macau juga tidak memiliki kontrak kerja standar untuk pekerja migran, persoalan kontrak kerja diserahkan langsung pada kesepakatan antara majikan atau perusahaan penempatan dengan calon pekerja. Kontrak kerja lepas semacan ini sering dimanfaatkan pihak majikan dan perusahaan penempatan untuk melakukan tindak pemerasan dan mengurangi hak buruh migran seperti upah, libur, cuti, dan hak lainnya. Kontrak kerja lepas ini diperparah oleh kebijakan Departemen Tenaga Kerja Macau yang menetapkan kekuatan hukum yang mengikat atas kontrak kerja tidak standar tersebut.
di Macau bisa memilih tinggal di rumah majikan atau di kontrakan (bisa disebut boarding house). Mereka (BMI Macau) leluasa berkunjung dari satu boarding house ke boarding house yang lain untuk mengorganisir dan mendiskusikan solidaritas untuk perlindungan BMI di Macau. Situasi dan sikap pemerintah Macau seperti yang digambarkan di atas tidak bertahan lama. Krisis ekonomi global di tahun 2009 dan 2010 membuat wisatawan dan angka investasi di Macau turun cukup drastis. Hal ini berimbas pada mulai munculnya sikap represif pemerintah terahadap buruh migran, termasuk BMI. Pemerintah Macau mulai menunjukkan sikap anti serikat. BMI yang berdiskusi kelompok (9 sampai 10 orang) di ruang-ruang
Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
Tentang biaya penempatan, BMI pendatang baru dikenai biaya penempatan berkisar antara 25.000 sampai 30.000 Macau Pataca (MOP) atau sekitar 27 sampai 34 juta rupiah. BMI juga harus menerima sistem potongan gaji selama 810 bulan, sementara durasi kontrak kerja yang ditetapkan pemerintah Macau hanya selama 1 tahun masa kerja. Artinya BMI di Macau hanya bisa menabung dua sampai empat bulan gaji dari proses kerja satu tahun. Sementara BMI yang sudah di Macau dan mencari majikan baru dikenakan potongan selama 3-5 bulan gaji. Biaya penempatan ini semakin melambung tinggi setelah pemerintah Indonesia mengesahkan Macau sebagai salah satu kota tujuan bagi penempatan BMI.
08 | Kajian
Perjanjian pengiriman dan penempatan tenaga kerja antara PPTKIS di Indonesia dan agen penempatan tenaga kerja di Macau tidak didukung aturan yang mengatur biaya penempatan resmi bagi BMI yang akan bekerja ke Macau. Kekosongan peraturan pemerintah ini membuat PPTKIS dan agen penempatan di Macau semakin bertindak bebas untuk memeras BMI. Tentang kontrak kerja, Fitri Wahyu sempat memberikan berkas salinan dokumen kontrak kerja palsu untuk penempatak kerja di Macau. Pada kontrak kerja tersebut tertera cap atau stampel palsu Consulate General of Republic Indonesia Macau, padahal jelas-jelas tidak ada KJRI di Macau karena yang ada hanyalah loket layanan KJRI Hong Kong di Macau. Bukan hanya itu, nama BMI, alamat, dan data diri semua dipalsukan. Modus pemalsuan kontrak seperti yang dikeluarkan PT. Dafa Putra Jaya (menurut informasi PT tersebut sudah tidak ada) tersebut juga banyak dilakukan PPTKIS lain untuk penempatan kerja di Macau.
Visa Ke r ja dan Visa 10 Har i BMI PHK BMI yang datang ke Macau menggunakan visa wisatawan akan mendapat visa 30 hari. Jatah waktu tersebut akan digunakan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan majikan. Setelah mendapat pekerjaan, maka BMI menjalani masa uji coba kerja selama tiga hari. Setelah bersepakat tentang pekerjaan, sang majikan mengajukan dokumen permohonan mengambil pekerja (First Letter) ke Departemen Tenaga Kerja Macau. Proses dokumen tersebut membutuhkan waktu dua minggu. Kemudian mengurus dokumen ke imigrasi Macau untuk penerbitan kartu identitas pendatang yang membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Proses-proses pengurusan dokumen di atas membutuhkan waktu tiga bulan lebih. Situasi administratif semacam ini jelas tidak memungkinkan bagi BMI yang mengalami PHK dengan atau tanpa alasan. BMI yang mengalami PHK hanya mendapat visa 10 hari, sehingga tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan dan majikan baru. Hal tersebut memicu peningkatan angka BMI di Macau yang dianggap ilegal karena mereka melebihi jatah izin tinggal (over stay). Padahal Pemerintah Macau juga menerbitkan aturan penalti atau denda sebesar 200 Pattacas per hari bagi pekerja migran yang melebihi jatah tinggal di Macau (over stay), jelas kondisi semacam ini semakin menekan posisi pekerja migran.
Pe nahanan Dokum e n Di ri dan Ke rj a Setelah BMI yang diberangkatkan PPTKIS tiba di Macau, semua dokumen seperti paspor, tiket pergi pulang, dan kontrak kerja disita oleh agensi di Macau. Dokumen lain Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
yang diurus di Macau seperti Blue Card (KTP Macau) juga sering ditahan oleh majikan atau agensi. Hal ini membuka peluang bagi majikan maupun agensi untuk melakukan kejahatan terhadap BMI. Pelanggaran yang banyak terjadi biasanya berupa pembebanan biaya agen yang terlampau tinggi pada BMI, pelecehan seksual, penganiayaan, PHK sepihak, tindak kekerasan dan lain-lain. Sering kali BMI yang telah tiba di Macau tidak langsung mendapat majikan. Mereka ditempatkan di sebuah rumah kontrakan (Boarding House) menunggu majikan yang akan mengambil untuk mempekerjakan mereka. Setiap pagi dan malam hari harus bekerja tanpa di gaji di kantor maupun rumah pemilik agensi. Siang harinya mereka dipajang di kantor untuk ditawarkan pada calon majikan yang datang ke kantor agensi.
Tuntutan Hak Be r or gani sasi dan Be rkum pul Seperti diuraikan sebelumnya, sejak krisis ekonomi global 2010 Pemerintah Macau menjadi sangat represif dan ketat terhadap kegiatan berorganisasi dan berserikat yang dilakukan pekerja migran di Macau. Menurut Mira dari ATKI-Macau, sering kali pertemuan dibubarkan oleh polisi setempat. Beberapa aksi demonstrasi dan penyampaian tuntutan sempat dilakukan oleh beberapa BMI di ruang publik di Macau, namun aksi tersebut durasi sangat pendek dan konten tuntutan yang padat. Peserta aksi kemudian segera membubarkan diri sebelum polisi tiba di lokasi dan ketika polisi tiba, mereka berakting seperti tidak melakukan apa-apa. Selain mencuri kesempatan seperti pada kejadian di atas, strategi pengorganisiran BMI saat ini dilakukan melalui basis keagamaan. Pegiat serikt-serikat BMI menggunakan masjid sebagai tempat ibadah dan melakukan pengorganisiran dan pendidikan pada BMI. Setelah larangan berorganisasi dan berkumpul di ruang publik dikeluarkan Pemerintah Macau, perubahan cukup drastis terjadi. Jika sebelum larangan ATKI-Macau mampu mengorganisir 100 sampai 200 BMI, kini maksimal hanya mampu mengumpulkan 50 sampai 60 BMI yang setiap hari Minggu menghabiskan waktu liburnya di Masjid. Tuntutan pokok BMI di Macai antara lain, hak berserikat, hak libur satu hari dalam seminggu, pemerintah harus segera menghentikan persoalan biaya penempatan yang sangat tinggi (over charging), memberikan kontrak kerja standar bagi BMI di Macau, membuka konsulat yang melayani secara penuh BMI di Macau (tidak hanya hari Minggu), membuka penampungan bagi BMI yang berkasus, memberantas perekrutan illegal, dan menghukum PPTKIS dan agen yang terbukti melanggar BMI. [ ]
09 |Kajian
Migrants Trade Union (MTU), Ruang Berserikat BMI Korea oleh: CIndy Nur Fitri
Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan pengiriman BMI yang sedang digandrungi. Negara ginseng ini dipandang cukup menjanjikan bagi calon BMI karena dinilai menyediakan lapangan kerja yang berbeda dari kebanyakan negara, seperti di sektor lebih formal semisal manufaktur dan konstruksi. Selain itu, upah yang dijanjikan bagi pekerja migran di Korea Selatan dianggap relatif lebih tinggi dibanding negara lain. Pemerintah Indonesia juga sedang gencar mengirim ribuan tenaga kerja melalui kerjasama antar pemerintah (government to government) dengan pemerintah Korea Selatan. Tahun lalu, jumlah TKI yang dikirimkan ke Korea Selatan mencapai 2.800 orang. Hingga semester pertama tahun ini tercatat jumlah yang sudah dikirimkan mencapai 2.800 orang. "Kalau akhir tahun ini saya perkirakan bisa mencapai 7.000 orang," kata Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, sebagaimana dilansir dari kontan.co.id (28/09/10). Sekian cerita gemilang dari Korea Selatan banyak menutupi cerita yang mungkin tak banyak pernah diketahui khalayak. Beberapa situasi pahit dan kelam ternyata banyak dialami oleh buruh migran yang bekerja di sana. Saat ini, ada sekitar 700.000 buruh migran yang bekerja di Korea Selatan yang berasal dari berbagai negara seperti Bangladesh, Nepal, Thailand, Uzbekistan, China, Pakistan dan Indonesia. Selain bekerja di sektor manufaktur atau pabrikan, pekerja migran di Korea Selatan juga mengisi beberapa lapangan kerja informal seperti perkebunan dan perikanan. Dari sekian ribu jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Korea, permasalahan timbul karena banyaknya hak pekerja
Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
yang kurang dilindungi. Sektor selain informal seperti pabrikan atau konstruksi yang dianggap relatif aman oleh sebagian kalangan ternyata menyimpan beberapa problematika. Abdul Kodir Yunus, mantan buruh migran yang pernah merasakan getirnya pengalaman bekerja di negeri ginseng menyatakan beberapa fakta yang ia alami sendiri selama bekerja di Korea Selatan. “Pekerja ada yang beruntung diberi tempat tinggal layak berupa asrama, tapi banyak juga pekerja yang harus tidur di dalam semacam alat berat, padahal waktu itu keadaannya sedang musim dingin.�, ungkap Kodir. Selain pengalaman tempat tinggal yang tidak layak, sistem pengupahan pekerja konstruksi yang diberlakukan perjam terkadang menyulitkan BMI, terutama saat musim dingin tiba di mana pekerjaan konstruksi harus sementara dihentikan. Hal-hal berbau diskriminasi juga kerap dialami pekerja migran, misalnya tidak disediakannya hidangan halal bagi pekerja muslim oleh beberapa oknum perusahaan. Pelbagai problematika tersebut kerap memaksa pekerja yang semula memiliki status resmi harus melarikan diri dan menjadikan dirinya berstatus pekerja tidak berdokumen (undocumented worker). Para pekerja yang lari dari tempat kerjanya yang resmi kemudian beralih pada sektor informal atau memilih untuk bersembunyi di tempat-tempat yang dianggap aman guna menghindari kejaran aparat setempat. Sementara pekerja tidak berdokumen mulai marak tersebar, pemerintah Korea Selatan pada akhirnya melahirkan kebijakan cukup keras dalam menyikapi keberadaan pekerja tidak resmi tersebut.
10 | Kajian Aksi pemerintah yang cukup kontroversial di pertengahan
(right to form a union, right to collective bargaining, right
tahun 2002 adalah ‘crackdown’ atau penggerebekan
to strike). Selain itu, MTU juga fokus dalam beberapa
terhadap persembunyian pekerja ilegal dan kemudian
kampanye seperti penghapusan sistem kerja EPS,
melakukan penahanan di penjara yang disebut ‘detention
penghapusan sistem crackdown, tuntutan untuk
centre’. Aksi yang dilakukan cukup keras ini membuat
melegalisasi pekerja ilegal di Korea Selatan, serta
banyak pekerja ilegal yang tertekan sehingga beberapa di
melakukan pelatihan dan sosialisasi berserikat kepada
antara mereka memilih untuk bunuh diri.
buruh migran di Korea Selatan.
Tragedi tersebut memancing amarah berbagai kalangan di
MTU sebagai serikat dengan tegas menyatakan semua
Korea Selatan, khususnya pemerhati hak asasi manusia dan
pekerja migran, tanpa memandang status, dapat menjadi
buruh migran. Puncak aksi tersebut terjadi pada November
anggota dan MTU berhak untuk diakui sebagai sebuah
2003 sampai Desember 2004, beberapa aktivis dan pekerja
organisasi serikat.
migran di Korea Selatan menggelar aksi yang sangat mencengangkan, yang disebut “Sit-in Struggle”. Sit-in Struggle merupakan aksi protes berdiam diri oleh beberapa
“Keanggotaan kami meliputi pekerja
aktivis selama 381 hari di Katedral Myeongdong untuk
migran tidak berdokumen yang
memprotes tindakan keras pemerintah pada buruh migran
semuanya berjuang bersama untuk
tidak berdokumen dan pemberlakuan sistem izin tenaga kerja (Employment Permit System/EPS) yang tidak memihak
hak-hak pekerja migran. Selain itu,
buruh migran.
seperti kita ketahui hukum
Sejak aksi tersebut, pada tahun 2005 pekerja migran di
internasional telah mengakui hak untuk
Korea (termasuk Buruh Migran Indonesia/BMI) bersatu
kebebasan berserikat, tanpa
untuk mendirikan sebuah serikat bernama Migrants Trade Union (MTU). MTU merupakan sebuah serikat pekerja
memandang status sosial mereka.”
migran di Korea yang terafiliasi dengan organisasi besar
ungkap Youngsup Jung salah satu
yang bernama Korean Confederation of Trade Unions atau KCTU. MTU sendiri saat ini memiliki tidak kurang dari 500 anggota yang merupakan buruh migran dari berbagai negara seperti Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Thailand, dan Mongolia. MTU yang jaringannya tersebar di wilayah Seoul, Gyeonggi, dan Incheon ini menjadi wadah pekerja migran yang cukup besar dan
aktivis MTU kepada redaksi PSDBM. Perjuangan MTU dalam mempersatukan ratusan buruh migran di Korea Selatan di tengah tekanan dari pemerintah patut menjadi inspirasi di tengah geliat serikat buruh migran di berbagai negara. Seonyoung Seo, pelaku
berpengaruh di Korea Selatan.
sit-in struggle yang juga mantan petinggi MTU,
Pemerintah Korea Selatan saat itu menolak keras
namun pemerintah masih tetap melakukan
keberadaan MTU dan tidak mengakui MTU statusnya sebagai organisasi buruh dikarenakan kebanyakan anggota MTU adalah pekerja migran yang tidak berdokumen sehingga MTU tidak memiliki hak untuk membentuk atau
menyatakan bahwa meskipun protes kerap terjadi, penggrebekan. Atas dasar hal tersebut, MTU akan terus berjuang melawan kebijakan tersebut dengan terus menambah anggota dan melakukan penuntutan hak-hak buruh migran di Korea Selatan. [ ]
berpartisipasi dalam serikat pekerja. Larangan dari pemerintah tidak membuat gerakan MTU menjadi padam. MTU kemudian tetap hadir untuk memfasilitasi pekerja migran di Korea Selatan untuk bersama-sama menuntut hak sebagai pekerja yang utama yaitu hak untuk berserikat, membuatr perjanjian kerja bersama dan untuk melawan
Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
Cindy N ur Fitr i, Pegiat penerjemah konten di redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)
11 | Inspirasi
Petani Saham, Pelopor BMI Hong Kong Sadar Investasi (BHSI) oleh: Fika Murdiana R
Awalnya, BHSI hanyalah group yang ada di facebook,
Sebenarnya siapakah Petani Saham (PS)?
anggotanya adalah para BMI yang mengisi waktu luangnya untuk ber-facebook ria. Berbeda dengan group BMI lainnya yang ada di facebook, group ini sengaja mengkhususkan diri membahas pengelolaan keuangan dan aneka bentuk investasi. Keberadaan group BHSI menjadi ajang belajar dan bertanya-jawab bagi BMI yang tergabung di group. Forum BHSI ternyata tidak hanya ada di dunia maya, ada juga kopi darat BHSI di setiap minggunya di lapangan Victoria Park. Kopi darat ini dimaksudkan untuk lebih mempererat jalinan pertemanan dan menambah wawasan terkait investasi. Dibalik group BHSI yang mencerahkan visi ekonomi para BMI ini, ternyata ada satu sosok yang sangat menonjol dibanding anggota BHSI lainnya. Dialah 'Petani Saham', penggerak BHSI sekaligus penggagasnya. Petani Saham selalu membagi pelbagai pengetahuan terkait investasi di dinding group BHSI dan memberi masukan setiapkali ada pertanyaan dari anggota
Petani Saham atau PS, begitulah sapaan sehari-harinya baik di jejaring pertemanan maupun di dunia nyata. Tidak satupun BMI yang menjadi anggota BHSI mengetahui nama aslinya. Pekerjaan sehari-hari Petani Saham sama dengan BMI Hong Kong pada umumnya, bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di sebuah keluarga pendatang berkulit putih (bule) di Hong Kong. Istimewanya, PS tidak satu tempat tinggal dengan majikannya, Ia hanya perlu datang di pagi hari untuk membereskan pekerjaan rumah dan kembali ke kosnya ketika semua tugasnya selesai. Sehingga PS memiliki kebebasan waktu lebih dibanding BMI lain yang tinggal seatap dengan majikannya. PS memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca pelbagai buku terkait pengelolaan keuangan, bisnis, dan investasi. Selain membaca buku ia juga aktif berselancar di dunia maya dan belajar banyak isu soal investasi. Merasa ilmu dan pengalamannya terkait investasi terbilang sukses, PS berinisiatif untuk menularkannya kepada BMI melalui group BHSI.
group. Semangat berbagi PS patut kita teladani, kemandirian finansial menjadi keharusan bagi BMI yang ingin mengecap manis. [ ]
Fika Mur diana R, Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM).
Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
12 | Wawancara
Perjuangan Nikolous Membela TKI di Serawak
Beberapa waktu lalu kami melakukan wawancara dengan Nikolaus Sira Liwun (49), mantan buruh migran yang pernah menjabat sebagai staf lapangan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) untuk wilayah Serawak, Malaysia. Berawal dari perkenalan secara tidak sengaja dengan kami, Nikolaus yang saat ini sedang menjabat Kepala Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur, bersedia membagi secuil pengalaman berharganya kepada kami. Berikut, petikan wawancaranya. Pewawancara: Selamat pagi Bapak Kepala Desa Niko laus: Selamat pagi juga Pewawancara: Sebelum kembali dan berbakti kepada kampung halaman sebagai seorang Kepala Desa, anda pernah merantau selama puluhan tahun di Malaysia. Bisa anda ceritakan awal mula perjalanan anda ke Malaysia? Niko laus: Saya berangkat ke Malaysia pertama kali tahun 1983. Dari kampung, saya berangkat ke Maumere (Ibu Kota Kabupaten Sikka) untuk naik pesawatt menuju Nunukan. Tiba di Nunukan, langsung urus passport dulu di sana. Pewawancara: Bagaiman proses pengurusan passport waktu itu? Niko laus: Lewat calo. Saya masih ingat, calonya orang Ambon. Pewawancara: Berapa biayanya? Niko laus: Waktu itu seratus lima puluh ribu rupiah sekali urus. Tiga hari selesai. Pewawancara: Pasportnya anda langsung terima dari tangan calo? Niko laus: Tidak. Ambil langsung di kantor Imigrasi. Di sana kami hanya bayar untuk pas foto. Lupa sudah saya berapa harganya kala itu. Sekitar lima ribu mungkin....( tertawa)
Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
Pewawancara: Waktu urus paspor, anda menggunakan KTP Flores Timur? Niko laus: Tidaklah. Pakai KTP Nunukan. Semuanya diurus calo. Pewawancara: Setelah dapat passport, anda langsung masuk ke Malaysia? Niko laus: Ya. Langsung naik kapal ke Tawao. Pewawancara: Tiba di Tawao, surat-surat anda langsung di periksa begitu? Niko laus: Betul. Kami hanya di cek pasportnya saja. Surat-surat lain tiada. Dari Tawao naik pesawat lagi ke KK (Kota Kinabalu, Sabah). Sekitar empat puluh lima menit. Saya masih ingat ongkosnya waktu itu enam puluh ringgit. Saya tiba di KK tanggal 6 Mei 1983. Pewawancara: Di KK, sudah ada yang menjemput anda? Niko laus: Iya. Saya langsung jumpa orang kita di sana, Keluarga. Nginap dulu di situ. Esoknya langsung kerja karena pas malam itu ada toke (majikan) dari keluarga saya yang cari tenaga untuk kerja bangunan Pewawancara: Berapa upah anda waktu itu? dan pernah kerja apa saja? Niko laus: Dua belas ringgit. Kalo lembur, per jam satu ringgit lima puluh sen.
13 | Wawancara Nikolaus: saya pernah kerja bangunan, di kebun sayur, jaga kedai (toko), di kilang kakao, somel (pengolahan kayu). Saya juga lama bawa foklip (alat pengangkat barang kemasan). Lama juga saya jadi mandor di perusahaan. Dua ratus lebih karyawan yang saya urus. Pewawancara: Apa pengalaman paling berharga yang anda alami selama di Malaysia? Nikolaus: (diam sejenak). Yang paling saya kenang, waktu saya jadi staf lapangan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Wilayah Serawak. Tahun 2003 waktu itu. Pewawancara: Bisa anda ceritakan soal kegiatan Anda di KBSI? Nikolaus: Iya. Kantor kami adanya di Balai Karangan, Pontianak Kalimantan Barat. Di Serawak, saya betugas untuk mencari tahu TKI tidak berpaspor atau paspor ditahan. Kalo ada yang gajinya tidak dibayar sama toke, saya pula yang urus itu semua. Toke atau agen takut sama saya kalo sudah memakai ID card dari KBSI. Pokoknya, kalo ada TKI bermasalah, saya yang akan urus. TKI yang ditangkap polisi Malaysia karena tak punya paspor pun saya urus. Saya tinggal bilang sama polis, ini orang saya, biar saya yang urus. Kalo masalahnya besar, dari kantor pusat yang langsung urus itu. Saya pun kenal banyak sama orang di Konsulat waktu itu. Pewawancara: Anda digaji? Nikolaus: Di KBSI? oh, tidaklah. Itu kerja suka rela. Saya lebih banyak pake uang sendiri. Ada juga, tapi itu hanya sebatas uang transportasilah. Pewawancara: Mengapa anda mau terlibat untuk kerja-kerja macam ini? Nikolaus: Saya prihatin sama nasib orang kita di sana. Banyak sudah yang hak-haknya dilanggar. Ada yang tidak digaji, disiksa pula. Saya tidak suka lihat itu. Makanya, saya pernah pula pimpin mogok (demonstrasi) di sana. Saya kumpul orang kita di sana. Kita mogok. Pewawancara: Anda tidak takut dipecat karena aksi-aksi anda ini? Nikolaus: Tiada takut saya. Majikan saya pun percaya sama saya, makanya saya tidak kena marah atau dipecat. Sampai sekarang pun toke saya itu masih call (telepon) minta saya kembali ke sana
Halaman 13 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
Pewawancara: Apa tanggapan anda terhadap pelbagai insiden penyiksaan yang dialami TKI kita akhir-akhir ini? Niko laus: Saya prihatin sekali. Dari dulu, orang kita sering diperlakukan seperti itu. Khususnya perempuan. Kalo sama orang laki (majikan), takut mereka. Pewawancara: Menurut anda, apa penyebab utama perlakuan tidak manusiawi majikan terhadap TKI kita? Niko laus: Masalah bahasa utamanya. Kalo yang sudah lama di sana, tak apalah. Tapi kalo orang baru, itu yang susah. Majikan suruh lain, mereka buat lain. Suruh ambil A, mereka ambil B. Makanya, kalo mau ke Malaysia, belajar bahasa dulu. Satu hal yang juga penting, soal kejujuran. Kadang majikan itu menguji kita. Uangnya sengaja ditaruh di atas meja. Dibiarkan begitu saja. Sewaktu ia pulang, jika masih ada, itu dia mulai suka sama kita karena jujur. Tapi jika hilang, pasti kita yang dituduh. Kejujur itu penting sekali saat kita merantau. Pewawancara: Apa pendapat anda soal perhatian Pemerintah kita terhadap nasib TKI di luar Negeri? Niko laus: Kurang sekali. Apalagi pada masa saya dulu, tahun delapan puluhan. Perhatian mereka juga tidak merata. Pengalaman saya sewaktu di KBSI, kalo ada TKI yang bermasalah, pas kita datang ke Konsulat, mereka mau urus kalo orang bersangkutan punya passport. Kalo tidak punya, sering tidak ada tanggapan. Ilegal katanya. Padahal, itukan orang Indonesia juga. Pewawancara: Apa pesan anda untuk para TKI kita yang sekarang masih berada di luar negeri? Niko laus: Pertama, harus saling menjaga satu sama lain. Kalo ada teman yang kena masalah, jangan takut untuk melapor ke konsulat. Harus berani untuk saling membantu. Kedua, harus jujur dalam bekerja. Jujur itu kunci sukses saya waktu di sana. Toke akan sayang sama kita kalo kita orang jujur. Terakhir, saya mau sampaikan kepada pemerintah kita untuk lebih memperhatikan nasib TKI kita di luar negeri. Pewawancara: Baik, Bapak kepala Desa. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu anda untuk berbagi pengalaman berharga ini bersama kami. Niko laus: sama-sama.
14 | Jejak Kasus
Seruni Banyumas, Jembatani Penanganan Bersama Kasus Admini
Admini binti Madmungi (32), warga Desa Losari, Lohcondong, RT 05, RW 04, Rawalo, Banyumas adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi dan sudah 9 tahun tidak ada kontak dengan keluarga. Admini, mulai bekerja di Arab Saudi, sejak pertengahan Juni 2002. Menurut keterangan Madmungi, sang ayah, Admini sempat bertunangan dengan seorang lelaki bernama Wahyudi Panjul sepulang dari Abu Dhabi. Setelah bertunangan, Admini mendaftar menjadi TKI kembali dengan negara tujuan Arab Saudi. Tidak lama setelah mendaftar, pada pertengahan Juni 2002 ia diberangkatkan ke Arab Saudi.
“Dulu sempat bekerja dua tahun di Abu Dhabi. Pulang sebentar, kemudian pergi ke Arab Saudi. Sampai sekarang ia belum pulang. Hanya satu kali kirim surat saja.” Kata Madmungi (65). Sejak keberangkatannya ke Arab Saudi, keluarga terus menunggu berita kepulangan Admini untuk meneruskan status tunangannya dengan Wahyudi Panjul ke jenjang pernikahan. Alih-alih menunggu Admini pulang kampung, keluarga terpaksa membatalkan lamaran Wayudi Panjul karena terlalu lama menunggu kepulangan Admini. Keluarga juga merelakan Wahyudi Panjul menikah dengan perempuan lain. “Sesampai di Arab Saudi ia langsung kirim surat. Isinya, dia bekerja pada seorang majikan yang rumahnya sangat besar dan anaknya banyak. Itu satu-satunya surat yang kami terima padi akhir bulan Desember 2002.” lanjut Madmungi dengan rona wajah penuh kekecewaan. Menurut keterangan Madmungi, ayah Admini, keluarga pada akhir tahun 2002 pernah mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera di sampul surat yang Halaman 14 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
dikirim Admini. Suginah, mantan pekerja migran di Arab Saudi sekaligus sepupu Admini menjadi wakil keluarga untuk menghubungi nomor tersebut. Berbekal kemampuan berbahasa Arab yang fasih, Suginah tersambung berhasil tersambung dengan majikan Admini melalui sambungan telepon. Bagi ayah Admini yang sehari-hari bekerja sebagai petani, keberangkatan anaknya ke luar negeri tidak ada masalah sedikitpun dengan keluarga maupun dengan Wahyudi Panjul, tunangannya. Admini berangkat ke luar negeri, lewat sponsor atau calo asal Desa Losari bernama Muso Hendro yang sekarang sudah tinggal di Jakarta. Admini diberangkatkan Muso Admini melalui PT. Avida Aviaduta yang beralamat di Matraman, Jakarta Timur.
Me nagi h Tanggungj awab PT. A vida A vi aduta Penanganan kasus Admini kini didampingi oleh Paguyuban Perlindungan Buruh Migran dan Perempuan “Seruni” Banyumas. Pegiat Seruni menyempatkan berkunjung ke rumah Admini (21/11/2011). Saat ditemui, Madmungi dan keluarganya sangat berharap anaknya segera pulang dan meminta kepada pihak PT. Avida Aviaduta untuk ikut menangani dengan serius kasus ini. PT. Avida Aviaduta sebagai perusahaan pelaku penempatan Admini tidak juga memberi kepastian atas posisi dan peluang melakukan kontak dengan Admini.
15 | Jejak Kasus
PT. Avida Aviaduta sebagai perusahaan yang mengurus proses penempatan Admini di Arab Saudi terbukti benar-benar tidak serius mengupayakan informasi tentang keberadaan Admini. Pihak keluarga dipaksa menunggu selama 6 tahun (2005-2006) tanpa kepastian kabar dari PT. Avida Aviaduta. PT. Avida Aviaduta sebagai perusahaan pelaku penempatan Admini sebagai TKI di Arab Saudi tidak kunjung memberi kepastian atas posisi dan peluang melakukan kontak dengan Admini. Dino, sepupu Admini, memberikan informasi, pada hari Rabu (23/11/2011) pihak keluarga kembali menghubungi PT Avida Aviaduta untuk minta alamat majikan Admini di Arab Saudi. Pihak PT Avida Aviaduta saat itu menolak dan tidak memberikan alamat majikan. Pihak keluarga Admini hanya diberi nama majikan, yaitu Muhammad Soleh Al Jarri, dan sebuah nomor telepon. Namun keluarga gagal menghubungi karena nomor yang diberikan PT ternyata tidak valid. Pada sebuah kesempatan beberapa pegiat Seruni sempat berbincang-bincang dengan Kartiman, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi, Kabupaten Banyumas terkait kasus Admini (22/11/2011).
“Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, nama ini sudah sempat kami lacak dengan BNP2TKI. Namun mengalami kebuntuan, karena ternyata alamatnya tidak jelas.� tutur Kartiman di sela-sela acara sosialisasi perlindungan anak di Rumah Makan Taman Pringsewu Baturraden, Purwokerto. “Jawaban sang majikan saat itu adalah Kamu tidak boleh menghubungi pekerja di rumah saya.� tutur Suginah, menirukan ucapan majikan Admini. Sejak kejadian tersebut sampai sekarang nomor telepon yang diberikan Admini tidak aktif. Sekitar tahun 2005, Madmungi, ayah Admini, nekat ke Jakarta untuk meminta informasi tentang keberadaan anaknya kepada pihak PT. Avida Aviaduta yang memberangkatkan anaknya. Menurut Madmungi, pihak PT menyatakan akan berusaha mencari keterangan tentang keberadaan anaknya. Saat itu pihak keluarga hanya disuruh bersabar menunggu perkembangan informasi dari PT. Avida Aviaduta. []
15 | Panduan
10 Langkah Penanganan Kasus (Bagian 2) Pada panduan bagian 1 di edisi Oktober 2011 redaksi telah menyampaikan tiga langkah penanganan kasus, yakni persiapan pendampingan, wawancara, dan pengumpulan data. Edisi ini redaksi akan menyampaikan tujuh langkah pendampingan kasus, dari pembuatan surat pengaduan hingga pengamatan proses pendampingan. Berikut langkah-langkah pendampingan selanjutnya:
Langkah 4 Pembuatan Surat Pengaduan, Kronologi, dan Surat Kuasa. Bagi Relawan Pendamping: 1.Kumpulkan semua catatan, dokumen TKI korban dan beberapa peraturan terkait permasalahan TKI
Halaman 15 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011
2.Pelajari kembali catatan penuturan permasalahan beserta dokumen TKI korban 3.Pelajari dan analisa permasalahan TKI korban melalui beberapa peraturan terkait 4.Persiapkan alat tulis seperti pulpen, kertas HVS (berkop surat lembaga bila berlembaga maupun polos), amplop berkop lembaga (bila berlembaga) ataupun polos. 5.Buatlah konsep dokumen pengaduan dengan tulisan tangan. 6.Persiapkan komputer dan printer. 7.Mulailah mengetik dan mencetak surat pengaduan, kronologi permasalahan, dan surat kuasa (formulir dapat dilihat pada format 2, 3 dan 4) 8.Pelajari kembali dan lakukan edit konsep surat pengaduan, kronologi permasalahan, dan surat kuasa 9.Cetaklah draft pertama surat pengaduan, kronologi permasalahan, dan surat kuasa yang telah diedit sebanyak 1 (satu) bendel pada kertas HVS berkop surat lembaga (bagi yang berlembaga maupun polos.
16 | Panduan Langkah 5
Langkah 6
Bertemu dan Meminta Persetujuan Keluarga TKI Korban 1.Siapkan alat tulis serta surat pengaduan, kronologi permasalahan, dan surat kuasa 2.Buatlah kesepakatan waktu dan tempat yang nyaman bagi TKI korban. 3.Ucapkan salam perjumpaan 4.Ucapkan terima kasih atas waktu luang dan tempat yang disetujui TKI korban 5.Mintalah kesepakatan TKI korban bila ada orang lain untuk ikut dalam pertemuan atau diminta meninggalkan ruangan 6.Bacakanlah surat pengaduan, kronologi permasalahan, dan surat kuasa dan berikanlah penjelasan pada setiap kalimat mengenai makna, maksud dan tujuannya. 7.Mintalah konfirmasi persetujuan TKI korban apakah surat pengaduan, kronologi permasalahan, dan surat kuasa sudah benar dan lengkap. 8.Bila TKI korban menganggap surat pengaduan, kronologi permasalahan, dan surat kuasa sudah benar dan lengkap, mintalah tanda tangan TKI korban pada tempat yang telah disediakan dalam kronologi permasalahan. Setelah TKI korban dan atau keluarganya menandatangani dokumen pengaduan, maka lanjutkan dengan anda sendiri ikut menandatangani pada beberapa lembar yang telah tersedia Catatan : Bila masih ada yang harus dilakukan pengeditan dokumen pengaduan, maka kembalilah ke sekretariat lembaga anda. Lanjutkan ke urutan pada langkah 4 ini. Pertemuan berikutnya ulangi pertemuan serupa. 9.Buatlah kesepakatan tahapan pendampingan permasalahan TKI berikutnya dengan TKI korban.10.Ucapkanlah terima kasih atas kepercayaan dan pemberian waktu luangnya 10.Ucapkanlah salam perpisahan untuk pertemuan saat itu
Menggandakan Surat Pengaduan, Kronologi Permasalahan, Surat Kuasa dan Dokumen Pendukung 1.Siapkan alat tulis seperti pulpen, penggaris, lem kertas, gunting, dan stempel lembaga. 2.Siapkan label alamat pihak terkait sebagai sasaran pengiriman surat pengaduan yang telah diperbanyak sebelumnya. 3.Mintalah tanda tangan pengurus lembaga yang berwenang menandatangani surat pengaduan lembaga (biasanya ketua lembaga, bila yang bersangkutan berhalangan maka bisa diwakili sekretaris) serta tanda tangan pengurus lembaga di Divisi Pelayanan Pengaduan Permasalahan TKI serta pengurus yang mendampingi permasalahan TKI. 4.Siapkan beberapa anggaran untuk perbanyakan dokumen pengaduan. 5.Lakukan perbanyakan terhadap surat pengaduan, kronologi permasalahan, surat kuasa dan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai jumlah pihak terkait yang menjadi sasaran pengaduan permasalahan TKI 6.Masukanlah surat pengaduan, kronologi permasalahan, surat kuasa dan dokumen pendukung ke dalam beberapa amplop berkop surat lembaga (bagi yang berlemba) dan atau polos 7.Tempelkan label alamat pihak terkait pada setiap amplop surat pengaduan
Fathulloh, Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM).
“Warta Buruh Migran merupakan buletin online yang diterbitkan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran setiap bulan. Redaksi menerima pelbagai informasi atau tulisan tentang buruh migran melalui email: redaksi@buruhmigran.or.id“
Halaman 16 | Warta Buruh Migran | Oktober 2011