WARTA BURUH MIGRAN | EDISI AGUSTUS 2014

EDISI AGUSTUS 2014

BERITA UTAMA

Klaim Asuransi TKI Tak Sesuai Prosedur dan Ketidakberpihakan BNP2TKI

N

ur Rohmi (35), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Sawojajar, Wanasari, Brebes, sudah 11 hari koma dan dirawat di Saudi Germany Hospital, Jeddah akibat pendarahan otak.

Beberapa Pegiat Komunitas Buruh Migran Indonesia Saudi Arabia (BMI-SA) yang menerima laporan tentang kondisi Nur Rohmi, segera mendatangi rumah sakit dan menemui majikannya (24/5/14). Informasi tentang kondisi kritis Nur Rohmi kemudian diteruskan Komunitas BMI-SA kepada Yeni Oktaviani (18), anak Nur Rohmi di Brebes.

Selang tiga hari kemudian (27/5/14), kabar duka pun datang dari majikan, pihak Saudi Germany Hospital menyampaikan bahwa Nur Rohmi meninggal dunia.

Komunitas BMI-SA kemudian melakukan koordinasi dengan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI)

di Jeddah dan membutuhkan waktu seminggu hingga jenazah Nur Rohmi dapat disemayamkan di Arab Saudi.

Mendapati status almarhumah yang terdaftar dalam program Asuransi TKI (di konsorsium Proteksi TKI), Komunitas BMI-SA, melalui surat kuasa dari ahli waris segera mengurus klaim untuk risiko meninggal dunia di Proteksi TKI. Pada 14 Juni 2014 seluruh persyaratan yang diminta Proteksi TKI dapat dipenuhi BMI-SA. Tiga belas hari kemudian (27/6/14), pengajuan klaim asuransi disetujui pihak Konsorsium Proteksi TKI. Alih-alih berharap pencairan klaim asuransi bisa segera diproses, hingga dua bulan setelah pengajuan, Konsorsium Proteksi TKI tidak kunjung memberi kepastian.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

EDISI AGUSTUS 2014

Merdeka!, dalam suasana peringatan

kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, tim redaksi kembali menyapa pembaca melalui Buletin Warta Buruh Migran edisi Agustus 2014. Pada edisi kali ini, kami menghadirkan reportase tentang indikasi pelanggaran dalam pencairan klaim Asuransi TKI.

BERITA UTAMA

Klaim Asuransi TKI Tak Sesuai Prosedur dan Ketidakberpihakan BNP2TKI INSPIRASI

Beternak Kambing Etawa, Pilihan Usaha Bagi Buruh Migran

KAJIAN

Ge(mer)lap Perdagangan Orang di Kulon Progo PANDUAN Jangan Gampang Menyerah Mengurus Klaim Asuransi JEJAK KASUS

Imigrasi Bandara Husein Sastranegara Masih Main Cekal TKI

Klaim Asuransi TKI Tak Sesuai Prosedur dan Ketidakberpihakan BNP2TKI

Guna memperoleh kepastian terkait pengajuan klaim asuransi, BMI-SA membuat pengaduan ke Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Ciracas, Jakarta.

Pihak BP3TKI Ciracas selanjutnya menginformasikan agenda pencairan klaim asuransi a.n almarhumah Nur Rohmi pada 15 September 2014 di kantor BP3TKI Semarang.

“Mendengar jadwal pencairan di BP3TKI Semarang, pihak keluarga sempat merasa bahagia, namun sayang, klaim yang seharusnya diterima sebesar 75 juta rupiah, hanya diterima ahli waris sebesar 55 juta rupiah, pihak keluarga pun terpaksa menerima namun tetap berharap agar Kami di Komunitas BMI-SA mengurus apabila ada penyelewengan atas klaim asuransi tersebut,” ungkap Abdul Hadi, Sekjen Komunitas BMI-SA sekaligus kuasa ahli keluarga Nur Rohmi.

Proses pencairan klaim asuransi oleh perwakilan Proteksi TKI yang disaksikan AB Rachman dan Pujiono, Kepala dan bagian perlindungan TKI BP3TKI Semarang berlangsung dengan beberapa kejanggalan. Kejanggalan muncul saat pihak Konsorsium Proteksi TKI bersikukuh hanya mencairkan klaim asuransi sebesar 55 juta rupiah.

Pihak Konsorsium Proteksi TKI bersikeras bahwa klaim asuransi sudah sesuai Permenakertrans No.07 tahun 2010 tentang Asuransi TKI. Padahal, terang benderang bahwa Permenakertrans tersebut telah dicabut dan diganti dengan Permenakertrans No.01 Tahun 2012 Tentang Asuransi TKI, dimana nilai pertanggungan untuk risiko meninggal dunia sebesar 100% X Rp.75.000.000,dan Rp.5.000.000 untuk biaya pemakamam.

Kejanggalan berikutnya muncul dari Kepala BP3TKI Semarang yang justru membela Pihak Proteksi TKI dengan mengatakan bahwa Permenakertran No.01 tahun 2012 itu tidak ada. Pihak keluarga didampingi Abdul Hadi, Sekjen BMI-SA tak kuasa beradu pendapat dengan pihak BP3TKI Semarang dan perwakilan Konsorsium Proteksi TKI. Check sebuah bank swasta dengan nilai sebesar 55 juta rupiah pun diterima Yeni Oktaviani selaku ahli waris. Dokumen berita acara turut ditandatangani Pujiono, Kepala Bagian Perlindungan TKI BP3TKI Semarang selaku saksi. Sementara dalam surat pernyataan pencairan klaim, selaku saksi, AB Rachman, Kepala BP3TKI Semarang turut menandatangani dokumen tersebut.

LAPORAN UTAMA “Entah disengaja atau tidak, dalam dokumen berita acara pencairan klaim asuransi, kolom keterangan hari dan tanggal dibiarkan kosong (tidak diisi) oleh pihak Proteksi TKI, hal ini semakin menambah kejanggalan yang kami alami selama mengurus almarhumah Nur Rohmi di Kantor BP3TKI Semarang.” ungkap Ali, pegiat BMI-SA yang turut mendampingi ahli waris almarhumah Nur Rohmi.

Kasus pencairan klaim asuransi yang tak sesuai prosedur juga dialami Keluarga almarhumah Mintasih binti Jakir Astara, TKI asal Desa Lemahabang, Karawang. Didampingi SBMI Karawang.

Keluarga almarhumah (ahli waris) mengajukan permohonan klaim asuransi ke Konsorsium Proteksi TKI melalui mediasi BNP2TKI (28/4/14).

Setelah berkas pengajuan lengkap (20/5/14), pada 4 Juni 2014 Petugas BNP2TKI bersama Disnakertrans Karawang mendatangi rumah ahli waris untuk pencairan, namun ahli waris tidak ada di rumah.

Pada 6 Juni 2014, Agus Riyanto (30) selaku ahli waris didampingi pegiat SBMI Karawang menghadiri proses pencairan klaim asuransi di BNP2TKI. Alih-alih berharap nilai klaim sesuai Permenakertrans 01 Tahun 2012 Tentang Asuransi TKI, yakni senilai 75 juta rupiah, keluarga ahli waris hanya menerima 55 juta. Pihak ahli waris pun dipaksa menandatangi surat pernyataan untuk tidak menuntut di kemudian hari. Surat pernyataan pun memuat keterangan bahwa pencairan klaim sudah sesuai Permenakertrans No.7 tahun 2010 yang sejatinya sudah dicabut dan diperbarui dengan Permenakertrans 01 Tahun 2012 Tentang Asuransi TKI. Menyoal Keberpihakan BNP2TKI Terhitung 1 Agustus 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membekukan operasional 10 perusahaan asuransi yang tergabung dalam Konsorsium Proteksi TKI. Namun Konsorsium Proteksi TKI dan Pialang Asuransi TKI tetap berkewajiban menyelesaikan klaim hingga masa penanggungan TKI yang terdaftar asuransi selesai. Pada saat pembayaran klaim atau pertanggungan, pihak konsorsium asuransi TKI melibatkan petugas atau pejabat BNP2TKI maupun BP3TKI selaku saksi dalam berita acara pencairan. Peran BNP2TKI maupun BP3TKI selaku mediator juga muncul pada saat ada perse-

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

LAPORAN UTAMA

Klaim Asuransi TKI Tak Sesuai Prosedur dan Ketidakberpihakan BNP2TKI

lisihan TKI atau kuasa hukumnya dengan pihak Konsorsium Asuransi TKI. Persoalan kemudian muncul saat TKI atau kuasa hukumnya berhadapan dengan petugas atau bahkan pejabat BNP2TKI atau BP3TKI yang lebih berpihak pada pihak konsorsium asuransi. Situasi saat Yeni Oktaviani dan Abdul Hadi ditekan Konsorsium Proteksi TKI untuk menerima klaim yang tidak sesuai prosedur, menunjukkan betapa pihak BP3TKI Semarang melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi.

Keberpihakan BP3TKI Semarang pada Konsorsium Proteksi TKI semakin jelas saat AB Rachman menampik dan memberikan informasi sesat bahwa Permenakertrans No.01 Tahun 2012 tentang asuransi TKI itu tidak ada. Kondisi demikian jelas tidak sesuai dengan tanggungjawab pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak TKI sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ramai-Ramai Menggugat Asuransi TKI ke KPK Persoalan pelik dan indikasi korupsi dalam program asuransi TKI mendorong jejaring buruh migran seperti DPN SBMI, PSD-BM, Infest, IFN Singapura, BMI-SA, Solidaritas Perempuan, dan beberapa organisasi lain mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 21/8/14.

Diterima oleh Aulia, biro Pencegahan Korupsi KPK, koalisi organisasi masyarakat sipil ini menyampaikan kajian hukum tentang praktik dan implementasi asuransi TKI. Kajian tersebut turut diperkaya dengan rincian kasus pemerasan di bandara dengan modus pembelian asuransi TKI dan kerumitan klaim asuransi yang dilakukan oleh BMI. Melalui keterngan Anwar Ma’arif, Sekretaris Jenderal SBMI, sejak 2012, SBMI menemukan banyak praktik pemerasan di beberapa bandara dengan modus pemaksaan pembelian premi asuransi. Buruknya, TKI yang membeli asuransi di Bandara, seperti di Soekarno-Hatta, tidak memperoleh kartu peserta asuransi (KPA) dan Polis Asuransi. TKI hanya menerima kwitansi pembayaran.

“Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) menjadi alat untuk menjerat TKI supaya membeli

asuransi. Tidak punya asuransi, TKI tidak bisa punya KTKLN dan tidak bisa berangkat karena dicekal.” tegas pria yang akrab dipanggil Bobi ini.

Muhammad Irsyadul Ibad, Koordinator PSDBM, juga menegaskan bahwa pemaksaan pembayaran asuransi oleh TKI menyalahi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa pembayaran asuransi bukanlah kewajiban TKI atau calon TKI. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) merupakan pihak yang berkewajiban mengikutsertakan TKI dalam perlindungan asuransi. Hal tersebut diatur dalam UU 39 Tahun 2004 pasal 63 butir c, dan pasal 26 butir e. “TKI bukan menjadi subjek hukum yang harus membayar asuransi. PPTKIS seharunya yang melakukan pembayaran. Apabila dipaksakan, ini akan menjadi pemerasan dan terhubung dengan upaya memerkaya orang lain –perusahaan asuransi– yang bertentangan dengan UU pemberantasan korupsi,” ujar Ibad.

Melalui kajian hukum yang disusun Abdul Rahim Sitorus, Koordinator Advokasi PSDBM, pemaksaan sistematis agar TKI membayar asuransi yang diduga turut melibatkan pegawai negeri sebagai aparat negara diyakini memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Pelaku, melawan hukum dan memerkaya diri sendiri atau orang lain adalah beberapa unsur yang terkait dengan tindak pidana korupsi, Dugaan ini mengacu pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

KPK menyambut laporan Jejaring Advokasi ini disambut baik oleh KPK yang tengah melakukan kajian mendalam tentang implementasi penempatan dan perlindungan TKI. Menurut Aulia, laporan yang disampaikan oleh jaringan kerja ini memerkuat data yang telah dikumpulkan oleh KPK dan dilaporkan oleh beberapa organisasi lainnya.“KPK menjadikan perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran sebagai salah satu prioritas saat ini,” jelas Aulia.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan secara simbolis kejian hukum pemerasan dan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh Erna Murniaty, Ketua DPN SBMI. Pihak KPK secara terpisah meminta jaringan ini untuk terus mengawasi dan melaporkan secara berkala bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

INSPIRASI

Beternak Kambing Etawa, Pilihan Usaha Bagi Buruh Migran

T

oto Sugiharto adalah peternak kambing Etawa yang terbilang sukses menjalankan usaha ternaknya. Ia akan menceritakan pengalamannya dalam memilih bibit kambing etawa di tulisan ini. Di luar kesibukannya sebagai pekerja konstruksi, Toto mencoba untuk berinvestasi usaha lewat beternak Kambing Etawa. Beternak kambing Peranakan Etawa memang sudah lama dilakoni oleh petani atau masyarakat di sekitar tempat tinggal Toto di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo.

Beternak kambing etawa bisa sebagai usaha sampingan atau tabungan karena pemeliharaan dan pemasaran hasil produksi baik daging, susu, kulit, dan kotoran kambingnya relatif mudah. Meski beternak secara tradisional telah memberikan hasil yang lumayan, jika pemeliharaannya ditingkatkan tentu akan sangat mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih.

Beternak kambing Etawa juga bisa menjadi salah satu alternatif usaha sendiri yang memiliki prospek bagus. Untuk memulai usaha ternak kambing jenis ini, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan seperti : 1. Bibit atau calon indukan dan calon pejantan 2. Makanan ternak Hijau Makanan Ternak (HMT) 3. Manajemen dan sistem perkandangan Lebih lanjut di tulisan ini kita akan bahas poin pertama dalam hal bibit kambing. Toto sempat mewawancarai peternak dan tenaga penyuluh kambing di lingkungannya, secara umum orang-orang yang diwawancarainya mengungkapkan jika pemilihan bibit harus disesuai dengan tujuan untuk memulai usaha ternak kambing jenis ini. Toto sudah sejak tahun 2011 memulai beternak kambing Etawa, ia memulai usaha dengan panduan beberapa peternak di lingkungannya dan memilih bibit sesuai yang dituturkan oleh para peternak pendahulunya.

Pada dasarnya beternak kambing peranakan Etawa ini nantinya dengan tujuan untuk produksi susu perah. Secara umum ciri bibit yang baik untuk produksi susu kambing adalah berbadan sehat, tidak cacat, bulu bersih mengkilat, dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan. Secara khusus beberapa ciri-cirinya sebagai berikut : Calon Indukan • Kepala jenong, telinga lemas dengan panjang 30 cm (warna bulu kepala hitam) • Tubuh besar, perawakan gempal dan tinggi, dada dalam dan lebar

• Punggung dan pinggang memiliki tulang yang lurus • Jinak dan tidak cerewet (tidak suka mengembik) • Bentuk kaki panjang, lurus, tumit tinggi, jenis kukunya terbelah rapi • Bentuk rahang kokoh, gigi lengkap, mampu merumput dengan baik • Dilahirkan dari induk yang muda serta memiliki garis keturunan baik • Ambing simetris, tidak menggantung, dan berputing 2 buah.

Calon Pejantan • Bentuk kepala jenong dan memiliki dahi yang berjambul • Tubuh besar dan panjang dengan bagian belakang lebih besar dan lebih tinggi • Memiliki bulu jenggot dan kulit leher yang lemas • Warna bulu kepala hitam legam dan memiliki tanduk yang rapi • Telinga lemas terjurai ke bawah dan panjang • Kaku lurus dan kuat, bulu kaki panjang • Umur 1,5-3 tahun.

Secara garus besar usaha ternak kambing jenis Etawa ini harus selektif sekali dalam memilih bibit jantan maupun betina. Jika tidak hati-hati dalam memilih bibit yang baik kita akan merugi. Daya jual anakan kambing Etawa ini tinggi jika memiliki kriteria yang banyak disepakati oleh pasar. Beberapa pengalaman dan pengamatan Toto selama ini jika salah dalam memilih induk maka hanya mendapatkan besar badan kambing, tapi tidak menghasilkan keturunan yang baik, dan tidak memiliki daya jual tinggi. Bagi buruh migran yang sedang bingung menentukan usaha apa ketika kembali ke Indonesia, bisa berkonsultasi gratis dengan Toto Sugiharto disini.

Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

KAJIAN

Ge(mer)lap Perdagangan Orang di Kulon Progo oleh : Dianah Karmilah*

Saya rencana pergi ke Malaysia Barat untuk bekerja di pabrik, informasi dari sekolah di Bantul.

Lewat PJTKI Bantul. Uang sudah masuk 2,5 juta.

Entah mengapa saya dioper ke PJTKI di Tempel. Lama menunggu enam bulan, saat itu ada konflik Indonesia – Malaysia kami dilempar ke PJTKI di Ponorogo, dibawa ke Jakarta menuju pelabuhan. Kemudian naik kapal ke Tanjung Pinang, padahal perjanjian awal, berangkat lewat udara (pesawat). Di Tanjung Pinang juga lama, kami diproses kembali, menunggu diseleksi user. Karena tidak lulus tes user, wawancara dan diambil fotonya. Sepertinya yang dilihat penampilan, yang pake jilbab disuruh lepas. Ada 10 lebih yang diambil hanya 10. Kami nunggu proses lagi dari user, di penampungan 6 bulan, dan kami disarankan terus menunggu, padahal kami butuh makan. Sebenarnya dikasih makan, tapi tidak layak. Jadi kami banyak beli di luar. Selama 6 bulan di Tanjung Pinang, tidak langsung ke Malaysia, kita dipanggil ke PJTKI Jakarta,

tanpa alasan, kita masuk ke penampungan lagi, Bosnya Cina. Kita tes user tapi bukan kita yang melakukan tes.

eristiwa-peristiwa di atas bisa dibaca sebagai berikut: Pertama, lembaga pendidikan (sekolah), terutama SMK menjadi sasaran rekrutmen PTKIS/PJTKI untuk menjaring calon buruh migran. Kedua, niat calon pekerja pasti legal, dan biasanya menjadi illegal dalam proses keberangkatan. ketiga, para calon buruh migran ini membayar sendiri biaya keberangkatan entah itu bayar dimuka atau potong gaji. Keempat, pemindahan calon buruh migran, membayangkan lama menunggu di penampungan, calon buruh migran harus mengeluarkan dana yang besar untuk menopang hidup di

penampungan. kelima, penampungan menjadi lokus indikasi terjadinya perdagangan orang, penyekapan dan ekploitasi. Keenam, pemalsuan, modus yang biasa dilakukan oleh PPTKIS. ketujuh, identitas pribadi ditahan majikan jelas pelanggaran ham. Kedelapan, buruh migrant rentan ekploitasi baik fisik, maupun seksual.

Dan seluruh proses pengiriman buruh migran sangat potensial melahirkan tindakan kejahatan perdagangan orang.

Buruh migran adalah warga Negara yang seharusnya mendapat perindungan Negara. Selain

P

Saya dulu bayar lewat agen 7,5 juta. Dapatnya visa kujung melawat, jadi setelah 1 bulan cek lagi ke imigrasi. Kerjanya di restoran kecil macam kedai, dari jam 4 waktu Brunei sampai jam 1 malam, saya kadang belum selesai. Restoran tutup jam 10. Masih bersih-bersih sampai jam 12 malam kadang sampai jam 1 malam. Booking bukan hanya makanannya, tetapi pelayannya juga boleh dibeli. Waktu saya kerja tidak sampai 3 bulan saya merancang untuk kabur. Saya harus kabur karena paspor yang pegang bukan saya tapi majikan saya. Setiap hari saya harus memikirkan bagaimana bisa kabur.

Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

KAJIAN

Ge(mer)lap Perdagangan Orang di Kulon Progo

mereka menyumbangkan devisa besar untuk negeri ini, lewat remittance, mereka juga mengurangi masalah nasional lain yaitu pengangguran. Mereka adalah tulang punggung keluarga. DI tahun 2011, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) :Ada sekitar 3,8 – 4 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di 2011 saja ada sekitar 581.081 pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Di 2012, 5 negara tujuan terbesar adalah Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Berdasarkan data di tahun yang sama di 2011, Bank Indonesia menginformasikan bahwa: pekerja migran mendatangkan US$ 6,7 milyar dalam bentuk remitansi ke Indonesia

Rumah tangga di negara-negara yang dianggap sejahtera, dan posisi perempuan juga setara serta diberikan kesepatan bekerja ke luar rumah, maka posisi perempuan di ranah domestic mengalami kekosongan. Pertanyaannya, siapa yang akan mengisi kekosongan posisi perempuan di rumah tangga? maka dibukalah kran penerimaan pengisi peran tersebut sebagai peerja Rumah Tangga (PRT) dari negara miskin. Termasuk dari Indonesia. Hanya posisi kerja dalam situasi kotor, sulit dan berbahaya yang tidak lagi diminati penduduk negara yang sejahtera. Dan negara miskin menganggap kekosongan ini sebagai salah satu solusi mengurangi angka pengangguran akibat ketiadaan lapangan kerja serta memberikan pemasukan devisa dalam bentuk remittance.

Secara kasat mata penjelasan situasi buruh migrant bermuara pada kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo merupakan pengirim buruh migrant terbesar kedua se-DIY setelah Gunung Kidul. Dari data Pendataan Sosial Ekonomi 2005 di Kabupaten Kulon Progo tercatat Jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 42.345 Rumah Tangga yang digolongkan mendekati miskin 15.136 rumah tangga, miskin 20.581 rumah tangga, sangat miskin 6.628 rumah tangga. hasil Susenas tahun 2004 tingkat pendidikan penduduk yang tidak terjaring sebanyak 12.915 orang (penduduk yang merantau) , patut diduga sebagian besar adalah buruh migran.

Peta situasi pengiriman buruh migran sebagai berikut: Potret Perempuan Perantau di Kulon progo Perempuan dalam sejarahnya selalu berusaha dengan berbagai cara untuk keluar dari jebakan-jebakan pemiskinan demi kelangsungan hidupnya sendiri maupun keluarganya. Sistem layanan kesejahteraan sosial oleh negara yang tidak memadai menuntut perempuan bertanggung jawab atas penciptaan dan pembinaan keluarga sejahtera, berusaha sendiri dengan berbagai cara untuk memastikan anak-anak mereka hidup sehat dan terdidik. Untuk kebutuhan tersebut, mereka bersedia melakukan pekerjaan apa saja, bahkan jika perlu merantau ke negeri orang, meski tanpa perlindungan.

Mengapa buruh migran?

Mengapa di Indonesia lapangan kerja sulit, mengapa perempuan yang menjadi sasaran dijadikan buruh migran? Ita F Nadia menjelaskan bahwa persoalan perdagangan orang tidak lepas dari pengaruh kebijakan ekonomi dunia, termasuk di Indonesia.

Globalisasi ekonomi telah membuka batas-batas negara, budaya, ekonomi, perdagangan dan rumah tangga.

Globalisasi: Indonesia, pada periode 1970-an: Indonesia dibuka untuk investasi modal dan perdagangan dunia, Indonesia menawarkan: 1. Buruh murah : perempuan 2. Tanah: perubahan UU Agraria.

3. Paket Undang-Undang Penanaman modal yang memudahkan investasi masuk.

4. UU.Perkawinan yang akan menentukan bentuk keluarga.

5. UU. Pemerintahan Daerah : desentralisasi.

6. UU. Politik

Begitulah, karena perannya sebagai penjaga kelangsungan hidup keluarga, dalam keterpaksaan, perempuan memilih keluar negri untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang mendesak. Salah satu temuan di Desa Salam Rejo Kecamatan Sentolo, alasan perempuan nekat merantau adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis. Salah seorang responden SR dalam proses cerai dengan suami, ia sering mendapatkan tekanan dan ancaman. kebiasaan berjudi yang dilakukan suami menyebabkan mereka memiliki banyak tumpukan utang. “Kalau siang kerja kalau malam pergi mancing. Seminggu kadang kasih saya 50 kadang gak ngasih‌ waktu saya pamit ya `udah kono

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

KAJIAN

Ge(mer)lap Perdagangan Orang di Kulon Progo

sekarepmu’, mertua juga sama seperti itu. Dulu saya pulang 2002 minta 50 (juta) untuk beli truk, beli 47, yang 3 juta saya minta katanya habis padahal gak servis gak apa-apa. BPKB saya pegang…

Suami Udah pernah ngambil perhiasan saya….

Saya pernah ditampar….. Anak saya yang gede lihat… Anak saya nangis takut…. Bulan Ramadhan kemarin anak saya dilempar pake batu bata. Masalahnya sepele minta uang….. Setiap malam suami saya pergi. Kalau saya tanya ininya (nunjuk…….) gak terkontrol.”

Ada pula perempuan yang berangkat menjadi TKI karena tidak mampu menebus ijazah yang ditahan sekolah sebesar 1 juta rupiah seperti yang dialami AS warga Salam Rejo. membantu memperbaiki ekonomi keluarga, menyekolahkan saudara, membangun rumah rusak pasca gempa Yogyakarta tahun 2006.

Adapun Negara/daerah tujuan diantaranya: Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Taiwan, Bintan, Batam Banyaknya resiko yang akan diterima perantau perempuan, tidak menyurutkan niat mereka untuk berangkat. Ketiadaan pilihan lagi-lagi menyebabkan mereka terpaksa berangkat ke luar negri. Beberapa kekawatiran menurut jawaban responden diantaranya; mendapatkan kekerasan fisik dan seksual, mati dirantau, tidak digaji, jauh dari orangtua/keluarga takut tidak ada yang menolong kalau susah. Meskipun banyak media yang memberitakan kekerasan terhadap buruh migrant, namun ada 12% responden yang menjawab tidak tahu resiko merantau bekerja ke luar negeri.

Perantau perempuan membiayai sendiri semua persyaratan, biaya yang dikeluarkan juga tidak

sedikit. Dibayarkan dengan cara kontan, dicicil kepada agen atau potong gaji selama 6-12 bulan tergantung agen. Pengeluaran antara lain, medical chek up, pengurusan paspor dan visa, tiket (pesawat, kapal, bus, travel dll) tergantung tujuan dan kesepakatan akan menggunakan kendaraan. Dokumen yang wajib diurus antara lain adalah akte kelahiran, ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), ijin orang tua, ijin suami, Kartu Keluarga, KTP, SKCK, kartu kuning, dan pas foto.

Dalam konteks itu, pihak yang terlibat perizinan untuk keberangkatan ke luar adalah orang tua, suami, kelurahan, kecamatan, kepolisian (SKCK), dan disnaker (kartu kuning). Syarat lain yang dianggap janggal adalah belum pernah menggunakan alat KB (kasus Arab Saudi) Biaya yang dibayarkan bervariasi. Mulai 2 juta rupiah sampai 30 juta tergantung Negara tujuan. Membayar menjadi PRT di Arab Saudi membayar 2 juta, 7,5 juta untuk ke Brunei, rata-rata 5-7 juta tujuan Malaysia menjadi buruh pabrik, dan 30 juta tujuan Korea atau Jepang.

Tidak sedikit yang berutang kepada rentenir atau Bank, menguras tabungan dan yang paling memprihatinkan adalah menjual sawah/ tanah .

Potong gaji adalah pilihan bagi calon buruh migrant yang tidak memiliki uang kontan. Rata-rata potogan gaji sebesar 30% selama 6 bulan.

Tidak jarang, buruh migrant tidak membawa uang ketika habis kontrak dan pulang kampung. Seperti pengalaman AS: Meskipun biaya yang mereka keluarkan besar, namun minim perlindungan yang mereka dapatkan baik dari

Kajian Agustus 2014, Diskusi Mantan BMI Kulon Progo Yogyakarta dampingan Mitra Wacana Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

KAJIAN

Ge(mer)lap Perdagangan Orang di Kulon Progo

pemerintah, maupun PJTKI yang memberangkatkan mereka. seperti kasus yang dialami AS ketika sakit karena Melapor ke KBRI juga merupakan momok bagi buruh migran tak berdokumen, seperti diceritakan PJY: …. kenyataan, ke KBRI itu, kalau misalkan sudah sampai sana nanti ditanya, “kamu ikut siapa?”

“Ikut agen.” “Agennya siapa?” “Ini.” “Oh, ya udah, nanti ...” Itu bukannya apa, dikembalikan atau dikasih kerja, nggak. Di sana malah dikembalikan sama yang bikinin paspor dulu, pokoknya dikembalikan ke agen itu.

Perempuan lulusan SD rata-rata menjadi PRT di Arab Saudi. Tahun keberangkatan antara 1983-2007, tidak sedikit pula lulusan SMA yang juga menjadi PRT di Malaysia . Sementara mereka yang bekerja di pabrik adalah lulusan SMA. Ketidakpastian selama tinggal di penampungan dimanfaatkan PJTKI untuk memilih; dikirim menjadi PRT atau menunggu dapat lowongan kerja di pabrik, namun menunggu lama di penampungan sampai ada lowongan pabrik. Situasi ini sudh termasuk indikati perdagangan orang. mengekploitasi kesempitan para calon buruh migran untuk segera mendapat pekerjaan meski tidak sesuai dengan perjanjian.

Kesimpulan Situasi pemiskinan perempuan oleh baik system yang dibangun Negara maupun budaya patriarkhi menempatkan posisi perempuan tidak punya pilihan lain selain merantau. Minimnya lapangan pekerjaan di desa disertai kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan, budaya mengabdi kepada orangtua, menjadi faktor pendorong perempuan lari ke luar negeri dengan niat memperbaiki keadaan.

menjadi pengetahuan umum masyarakat. Tidak ada seorangpun dari perempuan perantau ini yang berniat melanggar aturan Negara. Mereka dijebak oleh orang-orang yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang. Sehingga harus menghadapi situasi yang berbahaya di negeri orang. Setidaknya perempuan muda yang baru lulus sekolah menengah Kejuruan (SMK) atau perempuan muda yang hendak menyang sering dibanjiri tawaran kerja ke luar negri seharusnya dibekali pengetahuan tentang bahaya perdagangan orang. Sasaran lain yang menjadi tempat awal rekrutmen adalah pesantren yang biasanya memiliki bnyak santri perempuan.

Tidak ada yang bisa dan berhak menghentikan mimpi seseorang, namun bagaimana menjadikan proses meraih mimpi itu aman. Membuat aman, itulah tugas pemerintah. Kurangnya pengawasan, penanganan dan pencegahan kejahatan perdagangan perempuan dari pemerintah baik di tingkatan nasional maupun daerah. Keberadaan sindikat dan agen PTKIS yang tidak bertanggung jawab adalah kenyataan sehari-hari. Tidak pernah ada kejelasan bagaimana menanggulangi kejahatan perdagangan orang. Padahal perdangan orang adalah akar dari prostitusi perempuan dan anak, eksploitasi anak menjadi pengemis, penjualan organ tubuh. Sementara akar dari perdagangan orang adalah kemiskinan, baik kemiskinan ekonomi maupun pengetahuan.

Kondisi yang serba “sulit” ini dimanfaatkan oleh agen-agen pencari tenaga kerja dengan menjerumuskan mereka ke dalam situasi perdagangan orang. Para agen tenaga kerja yang berkedok PTKIS serta para agen perorangan maupun lembaga yang terlibat dalam proses sejak perekrutan sampai pengiriman hingga kembali pulang perantau perempuan ke luar negri sudah memenuhi unsur perdagangan orang menurut UU no. 21 tahun 2007.

Namun demikian, perdagangan orang belum Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

*Pegiat Mitra Wacana dan Syarikat Indonesia

Kesimpulan Situasi pemiskinan perempuan oleh baik system yang dibangun Negara maupun budaya patriarkhi menempatkan posisi perempuan tidak punya pilihan lain selain merantau. Minimnya lapangan pekerjaan di desa disertai kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan, budaya mengabdi kepada orangtua, menjadi faktor pendorong perempuan lari ke luar negeri dengan niat memperbaiki keadaan.

PANDUAN

Jangan Gampang Menyerah Mengurus Klaim Asuransi

M

engurus klaim asuransi memang tak semudah yang tertulis dalam polis atau Keputusan Menteri (Kepmen). Tiap-tiap konsorsium TKI mempunyai syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon klaim asuransi. Di sini pemohon klaim diharuskan untuk mematuhi dokumen yang disyaratkan dan menyusun dokumen sesuai dengan pihak asuransi inginkan.

Langkah pertama mengurus klaim asuransi ialah memasukkan data-data klaim yang disyaratkan ke BP3TKI. Data-data tersebut kemudian di proses ke pialang dan konsorsium selama 14 hari kerja. Hasil ditolak atau diterima diputuskan selama 15 hari kerja. Tetapi fakta di lapangan aturan main tersebut tak berlaku. Dimulai ketika pertama kali mengajukan klaim hingga pencairan bisa memakan waktu berbulan bulan.

Mencairkan klaim asuransi TKI di Indonesia sendiri bisa dibilang sulit. Hariyanto, koordinator advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), menceritakan salah satu pengalamannya mengurus asuransi PHK sepihak dengan gaji tidak dibayar. Hari mengurus asuransi TKI yang dipulangkan majikan tanpa diketahui oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Untuk mengurus klaim asuransi TKI bersangkutan, ia harus meminta surat rekomendasi dari KBRI. Perwakilan Indonesia di luar negeri tersebut memang bersedia membuatkan surat, namun yang disayangkan KBRI hanya membuat surat berita ringkas. Tak ada

kronologi mengapa TKI di PHK oleh majikan dalam surat tersebut. Pihak konsorsium asuransi mempertanyakan kebenaran isi surat yang kemudian mempersulit proses pencairan asuransi TKI. Tak setiap klaim asuransi yang diajukan oleh pemohon diterima oleh konsorsium TKI. Banyak cerita ketika klaim ditolak karena dokumen tak lengkap, kronologi kasus tak jelas, atau sebab-sebab teknis lain. Menurut Hari, sebagai pemohon klaim sebaiknya kita harus tahu dengan jelas dan logis penolakan klaim asuransi yang diajukan.

Selain itu jika konsorsium memberikan penolakan secara lisan kita harus menolaknya. Sebagai pemohon kita harus meminta bukti penolakan sah dalam bentuk surat. Penolakan klaim secara lisan perlu dicurigai. Jangan-jangan sebenarnya klaim diterima dan uang hasil klaim malah diambil oleh pialang. Ketika klaim asuransi yang diajukan ditolak, pemohon bisa mengajukan klaim banding.

Hari berpendapat bahwa asuransi buruh migran yang bagus sebaiknya merujuk pada UU Asuransi bahwa jaminan sosial yang krusial atau penting seperti asuransi TKI ini sebaiknya dikelola oleh negara bukan swasta. Orientasi asuransi TKI sebaiknya bukan hanya mencari untung, tetapi juga mengedepankan hak-hak anggota asuransi. Selama ini negara melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dari tahun ke tahun dalam mengurus asuransi TKI karena masih menyerahkan persoalan asuransi pada swasta.

Berikut ini panduan singkat dalam mengurus klaim, sesuai pengalaman Hariyanto dalam mengurus klaim asuransi TKI : 1. Mengurus asuransi harus kuat dan sabar, karena butuh proses panjang dan melelahkan. Jangan mudah menyerah memperjuangkan klaim. Jika ditengah jalan menyerah, pihak asuransi akan senang karena mereka tidak harus membayar klaim yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Bawa syarat-syarat pencairan klaim dengan lengkap dan susun dengan runtut agar pihak asuransi tidak lagi mempertanyakan dokumen di tengah jalan.

3. Rajin menengok ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pencairan klaim untuk memastikan ada tindak lanjut klaim yang kita ajukan.

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

JEJAK KASUS

Imigrasi Bandara Husein Sastranegara Masih Main Cekal TKI

P

upus sudah harapan Eneng Nur Nengsih, untuk bekerja kembali di Hong Kong. Secara sepihak (tanpa prosedur) dan hanya dengan lisan, Petugas Imigrasi Bandara Husein Sastranegara menolak keberangkatan Eneng, hanya karena tidak memiliki KTKLN (23/8/14). Padahal, dua hari sebelumnya (21/8), Robby Soedarsono, Kepala Subseksi Lintas Batas Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, berdasarkan surat edaran Dirjen Imigrasi nomor Imi.2-UM.01.01-5.1059, sudah menegaskan tidak melakukan pemeriksaan KTKLN pada BMI, karena KTKLN bukan dokumen Imigrasi. Namun rupanya, petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi Bandara Husein Sastranegara tetap membangkang pada perintah Dirjen Imigrasi dan Ka Subseksi Imigrasi Bandung. Petugas perempuan yang menolak menyebut nama, tepat pukul 11.46 WIB tetap menolak Eneng hingga jadwal penerbangannya lewat dan tiketnya ke Hong Kong (transit via Singapura) hangus. “Ini sudah keterlaluan, setelah kemarin petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi Bandara Husein Sastranegara memeras TKI atas nama Nia sebesar 500 ribu, lalu hari ini mereka membangkang pada atasannya dengan menolak secara sepihak penerbangan TKI bernama Eneng. Tindakan semena-mena pada TKI di Bandara Husein Sastranegara dilakukan secara masif oleh BP3TKI yang berkoordinasi dengan Imigrasi. Kami akan berkoordinasi dengan para korban guna menempuh gugatan melalui jalur hukum.� papar Abdul Rahim Sitorus, Koordinator Advokasi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM).

Tindakan semena-mena oleh Petugas Imigrasi Bandara Husein Sastranegara kepada TKI sebelumnya juga menimpa Nia Herprianti. Nia yang berstatus TKI cuti dan akan kembali ke Singapura menggunakan Tiger Air, diperas petugas Imigrasi Bandara Husein Sastranegara (21/8/14).

Petugas laki-laki berambut ikal tersebut terus menolak saat ditanya nama. Petugas di loket Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut justru balik mengancam bahwa penerbangan

Nia akan dibatalkan jika tidak memiliki KTKLN. Melihat posisi Nia yang ketakutan dan kebingungan, petugas berdalih akan meloloskan Nia tanpa KTKLN jika mau membayar denda sebesar Rp.500.000,-. Khawatir kehilangan pekerjaan, karena gagal kembali bekerja ke Singapura, Nia pun terpaksa membayarnya.

Tindakan pemerasan oleh oknum Petugas Imigrasi Bandara Husein Sastranegara kemudian dilaporkan oleh Abdul Rahim Sitorus melalui SMS ke Agus Majid, staf Wakil Menteri Hukum dan HAM. Pengaduan kemudian direspon melalui email yang berisi penjelasan bahwa Dirjen Imigrasi sudah membuat surat edaran yang menegaskan bahwa KTKLN bukan dokumen imigrasi dan petugas Imigrasi di bandara tidak akan memeriksa KTKLN.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

LINTAS PERISTIWA Indramayu

Gagal Jadi TKI Malaysia, Wanto Pilih Beternak Entok

W

anto (29) harus memulai kembali upayanya menghidupi keluarga. Tak sepeser pun ringgit yang mampu Ia tabung, selama 4 tahun (2009-2013) bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Gaji yang diterima Wanto selama menjadi TKI Malaysia, hanya cukup untuk biaya hidup di perantauan.

Setelah kembali ke kampung halaman, lelaki asal Desa Jatisawit Lor, Blok Bojong, Jatibarang, Indramayu tersebut memiliki ide membuka usaha baru berupa ternak entok.

Wanto adalah potret korban penipuan calo dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sebelum berangkat menjadi TKI Malaysia, Wanto dijanjikan oleh calo dan PPTKIS, gaji sebesar 1.000 RM atau sebesar 3,6 juta rupiah. Sayang, setelah bekerja, Wanto hanya mendapat gaji 400 RM per bulan atau sekitar 1,4 juta rupiah.

Saat di Malaysia, Wanto bekerja di perusahan bernama Tani Jaya SDN BHD. Perusahan bergerak di bidang peternakan ayam potong. Pengetahuan tentang tata cara dan manajemen berternak sedikit demi sedikit terus Ia pelajari.

“Setelah pulang dari Malaysia dan bergabung dengan SBMI Indramayu, Wanto tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Namun akhirnya Wanto mencoba untuk mengimplementasikan ilmu beternak unggas yang diperoleh selama menjadi TKI di Malaysia. Kami di SBMI, kemudian mendukung sedikit bantuan modal, agar ide usaha tersebut dapat Ia realisasikan.” ungkap Juwarih, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia wilayah Indramayu.

Setelah mempertimbangkan bangsa pasar yang cukup menjanjikan keuntungan dengan harga jual yang stabil, maka Wanto memilih beternak entok. Entok merupakan unggas yang termasuk keluarga bebek yang dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Harga satu ekor entog di daerah Indramayu bisa mencapai Rp.120.000/ ekor.

“Awalnya saya bingung ingin berternak tapi tidak memiliki modal, namun setelah bercerita dan menyampaikan gagasan wirausaha kepada Ketua SBMI Indramayu (Juwarih), akhirnya Ia meminta Saya untuk membuat rincian rencana usaha, lalu Saya dibantu modal awal sebesar Rp. 2.000.000 dari Kas SBMI Indramayu.” ungkap Wanto pada Buletin Terasi.

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

LINTAS PERISTIWA Hong Kong

BMI Hong Kong Gelar Upacara Peringati Hari Kemerdekaan

M

eskipun terjadi pro dan kontra, upacara peringatan hari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ke-69 di Hong Kong yang diselenggaran oleh JBMI-Hong Kong untuk pertama kalinya ini berjalan lancar dan sukses pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 kemarin. Sekitar 450 peserta berbaris mengikuti upacara dengan hikmat dibawah terik panas yang begitu menyengat dari pukul 11.00 sampai 12.15 siang. Tidak seperti yang diramaikan di jejaring sosial, kegiatan upacara ini tidak menuai komplain baik dari Management Kowloon Park maupun kepolisian Hong Kong yang setia mendampingi.

“Meski di rantau tapi kami tidak pernah melupakan sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan.

Dalam keterbatasan, semaksimal mungkin kami akan mengenang dan belajar dari semangat mereka. Upacara bendera ini adalah salah satu bentuknya,” jelas Sringatin setelah upacara selesai.

Upacara bendera yang diinisiasi komunitas buruh migran Indonesia ini kedua kalinya diadakan di Hong Kong. Tahun kemarin, Orang Indonesia (OI) Merah Putih, salah satu anggota JBMI, telah melaksanakan upacara bendera meskipun tidak tepat pada tanggal 17 Agustus karena jatuh di hari Sabtu namun tetap dilangsungkan pada hari Minggunya, 18 Agustus 2013, sehingga buruh migran bisa berpartisipasi. Namun pada tahun ini, tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Minggu sehingga lebih banyak BMI yang bisa berpartisipasi.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, bukan hanya alamnya tetapi juga pengalamannya dalam perjuangan. Meski buta huruf dan tidak bersenjata modern, namun dengan persatuan nasional dari Sabang sampai Merauke mereka mengusir penjajah dari negeri ini. Persatuan kaum muda pula yang berhasil menumbangkan kekuasaan penguasa orde baru dibawah pimpinan Soeharto,” terang Sringatin yang juga Pembina upacara.

Seperti layaknya upacara bendera resmi, upacara di Kowloon Park ini juga mempunyai pasukan paskibra dan koor paduan suara serta petugas-petugas pembaca text lainnya. Mereka telah berlatih selama tiga

minggu untuk menyiapkan upacara ini.

“Sebagai generasi muda, kita patut belajar dari pelajaran sejarah yaitu persatuan nasional. Di Hong Kong, persatuan buruh migran pula yang mampu merubah kondisi kita yang dulunya terbelakang, dibodohi dan dijerumuskan serta dirampas hak-haknya. Kini setahap demi setahap persatuan itu mampu merubah dan memperbaiki kondisi kerja dan peraturan yang merugikan sedikit demi sedikit,” tegas Sringatin.

Menyikapi pro kontra yang beredar di jejaring sosial, Sringatin menjelaskan pelaksanaan upacara sudah mendapat ijin dari kepolisian Hong Kong dan juga diketahui Management Kowloon Park.

“Kami mempertanyakan motif orang-orang yang mengkritisi bahkan menuduh kami bodoh. Apa salahnya jika JBMI atau kelompok lain mengadakan upacara bendera? Mereka yang menebarkan info yang salah dan rumor merendahkan mungkin sebenarnya membela kepentingan elemen-elemen tertentu yang anti BMI. Maka kami menyerukan agar kita semua harus berhati-hati,” ujar Sringatin.

Di penghujung pidatonya, Sringatin berpesan kepada peserta upacara bahwa hal paling sederhana yang dilakukan sebagai perantau diluar negeri adalah dengan terus belajar, menolong sesama buruh migran yang membutuhkan dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia untuk kesejahteraan. Yang paling pentingnya adalah berorganisasi sebagai alat persatuan.

“Mari kita tidak berkecil hati, terus semangat dalam belajar, bekerja dan membangun persatuan dimanapun berada,” pungkas Sringatin mengakhiri pidatonya.

Sorenya pukul 3 – 6, JBMI menggelar pesta rakyat dengan berbagai lomba antara lain lomba lari estafet, makan kerupuk, makan koin di semangka, menari grup One Billion Rising, memasukan bolpoin dalam botol dan menari di atas koran. Semangat dan keceriaan para peserta dan buruh migran yang turut penonton melengkapi peringatan Agustusan tahun ini. (JBMI/Sring Atin)

Halaman 13 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

LINTAS PERISTIWA

Rekomendasi Perlindungan TKI untuk Presiden 2014-2019 Kami, Masyarakat Sipil Indonesia yang Peduli Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, telah melakukan konsolidasi nasional pada 26-27 Agustus 2014 bersama 20 organisasi dan jaringan di nasional dan 7 wilayah (Lampung, Mataram, Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, dan Karawang) di Indonesia untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya dan merumuskan agenda kerja pemerintahan kedepan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh migran-pekerja rumah tangga (BM-PRT), terutama buruh migran perempuan dan keluarganya. Atas berbagai keprihatinan dan persoalan yang dialami buruh migran dan anggota keluarganya, maka kami, masyarakat sipil merekomendasikan kepada pemerintahan periode 2014-2019 untuk : 1. Melakukan revolusi tata kelola buruh migran dari yang semula bermuara pada paradigma komodifikasi kearah perspektif dan pendekatan perlindungan komprehensif berdasarkan perspektif HAM dan keadilan gender.

2. Harmonisasi seluruh peraturan perundangan tentang buruh migran Indonesia dengan mengacu pada instrumen HAM Internasional terkait.

3. Segera mengesahkan Revisi UU No. 39 Tahun 2004, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Ratifikasi Konvensi ILO 189 Tentang Pekerja Layak dengan memuat Konvensi Migran PBB 1990 dan Konvensi CEDAW dan memastikan menjadi agenda prioritas dalam Prolegnas 2015.

4. Segera evaluasi berbagai kebijakan dan sistem yang belum melindungi hak-hak buruh migran – pekerja rumah tangga (BM-PRT) dan keluarganya.

5. Meningkatkan upaya-upaya diplomasi politik pemerintah dengan negara tujuan untuk memastikan perlindungan hak buruh migran di negara tujuan. Diantaranya mengevaluasi pelaksanaan MoU dan membangun perjanjian bilateral dengan negara tujuan penempatan, termasuk mendesak Instrumen perlindungan buruh migran dan keluarganya di ASEAN. 6. Segera evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, termasuk BNP2TKI terkait upaya perlindungan hak-hak BM-PRT dan anggota keluarganya, dengan segera membentuk tim evaluasi independ yang melibatkan masyarakat sipil dan kelompok buruh migran.

7. Segera evaluasi kinerja dan peran pihak-pihak swasta yang terlibat dalam penempatan buruh migran Indonesia, termasuk PPTKIS, Sarana Kesehatan, Asuransi, BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), LPK, Perusahaan Perekrut ABK dan Balai Latihan Ketrampilan.

8. Memastikan fungsi dan mekanisme pengawasan perekrutan berjalan, demi terciptanya sistem migrasi aman dan tidak melanggar hak-hak pekerja migran dan keluarganya.

9. Melibatkan masyarakat sipil dan kelompok buruh migran dalam penyusunan kebijakan, program dan anggaran untuk perlindungan hak BM-PRT. 10. Mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan daerah (Perda) tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan keluarganya diwilayah-wilayah kantong buruh migran.

11. Memastikan pelaksanaan dari UU PPTPO, Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi dan menyusun laporan pemerintah atas pelaksanaan UU No.6 Tahun 2012 Tentang Ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990 dan menginformasikan laporan tersebut kepada publik.

12. Segera membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran yang terintegrasi dan dapat diakses publik, terutama kelompok buruh migran dan keluarganya.

Halaman 14 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014

LINTAS PERISTIWA

13. Menyusun program-program untuk memastikan terpenuhinya hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya, melalui : • Program untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak buruh migran atas pendidikan, kepengurusan dokumen kependudukan, hak atas pengasuhan.

• Program reintegrasi bagi mantan buruh migran dan anggota keluarganya, termasuk program pemberdayaan ekonomi (UKM) dan pemulihan.

• Penyediaan layanan terpadu secara cuma-cuma (layanan psikologis, medis, bantuan hukum, dan shelter) yang mudah di akses buruh migran, khususnya perempuan korban kekerasan, korban pelanggaran hak-hanya dan korban perdagangan perempuan di negara Indonesia dan negara tujuan.

14. Segera melakukan audit penggunaan dana perlindungan buruh migran di kementerian-kementerian/ lembaga yang terlibat.

15. Mengalokasi penganggaran dana untuk perlindungan hak-hak buruh migran dan keluarganya, termasuk penganggaran untuk peningkatan kapasitas bagi buruh migran dan keluarganya.

GERAKAN MASYARAKAT SIPIL PEDULI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA Solidaritas Perempuan (SP), SP Mataram, SP Sumbawa, SP Anging Mammiri Makasar, SP Palu, SP Kendari, Jaringan Nasional Advokasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Jaringan Advokasi untuk Revisi UU No. 39 Tahun 2004 (JARI PPTKILN), Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi Migran 90 (ARRAK 90), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Human Rights Working Group (HRWG), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Migrant Care, Migrant Institute, Peduli Buruh Migran, Institute of Ecosoc Rights, Serikat Buruh Migran Indonesia, Solidaritas Buruh Migran Karawang, FSPSI Reformasi.

Halaman 15 | Warta Buruh Migran | Edisi Agustus 2014