| Edisi XI | Januari 2012
Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi
Hong-kong
Keterbatasan informasi bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) menjadi salah satu akar carut-marutnya layanan dan perlindungan BMI. BMI, calon, mantan, dan keluarga pada dasarnya memiliki hak penuh atas informasi. Mereka berhak mengetahui apa saja rincian dari biaya yang mereka keluarkan untuk mengurus kerja ke luar negeri?, bagaimana cara mengurus klaim asuransi?, apa saja layanan yang disediakan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri?, serta pelbagai kebutuhan informasi yang berhak mereka tanyakan pada lembaga pemerintah dan PPTKIS. Keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) cukup memberi harapan bagi upaya perbaikan layanan BMI. Sayang, masih jarang BMI, organisasi serikat, paguyuban, dan organisasi masyarakat sipil di isu perlindungan buruh migran yang sudah mempergunakan secara maksimal UU tersebut. Pada edisi ini redaksi akan membahas beberapa hal tentang keterbukaan informasi publik bagi buruh migran. Semoga menjadi wacana dan bahan diskusi bagi kelompok buruh migran di Indonesia
Tim Redaksi Penanggung Jawab Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Fika Murdiana Tim Redaksi Muhammad Khayat Fathulloh Sindy Nur Fitri Kontributor Muhammad Irsyadul Ibad Muhammad Ali Usman Tata Letak Wahyu Widayat N Ilustrator Irvan Muhammad Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Twitter: @infoburuhmigran Facebook: buruh migran Portal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan:
Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.
Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
(Dok.BMI Hong Kong)
Aksi BMI Hong Kong,
Kritisi Konflik Agraria di Indonesia Oleh: Ganika Diristiani Kamis(12/1) di depan gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong Front Perjuangan Rakyat Cabang Hong Kong (FPR-HK) kembali menggelar aksi solidaritas. Mereka menyerukan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia yang melawan perampasan tanah. Sekitar 32 orang yang berkumpul di depan gedung meneriakan yel-yel “SBY-Budiono boneka Amerika Rejim anti rakyat, SBY-Budiono Perampas tanah rakyat�. Aksi kali ini bukan hanya serentak dilakukan di 27 provinsi di Indonesia, namun juga digelar di Hong Kong sejak pukul 11.30 sampai 12.30 siang waktu Hong Kong. Eni lestari, juru bicara FPR-HK menyatakan perampasan tanah tidak hanya terjadi di desa, dia menjelaskan rakyat miskin di kota banyak yang kehilangan rumah karena digusur atas nama pembersihan kota. Perampasan tanah juga dilakukan saat penyelenggaraan SEA GAME tahun lalu, sehingga banyak mereka terpaksa ke luar negeri menjadi BMI. Sring Atin, salah satu peserta aksi menambahkan, solusi kemisikinan dan melonjaknya jumlah BMI yang berkasus hanya bisa di atasi apabila pemerintah segera mengembalikan tanah ke tangan rakyat dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak. [ ]
02 | Sekilas Peristiwa Saudi Arabia (Dok.BMI Arab Saudi)
TKI Arab Saudi Galang Dana untuk Johra oleh: Nafis Abdulrahman
Johra bin Sueb merupakan salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kampung Begor Pasar, Kecamatan Pontang, Provinsi Banten yang terkena stroke di Arab Saudi. Kondisi Johra sangat memprihatinkan akibat serangan stroke, posisi kaki tertekuk tak bisa diluruskan, sementara seluruh anggota badannya tak bisa digerakkan lagi. Tubuh Johra hanya
Kondisi Johra (tengah), BMI Arab Saudi asal Banten yang mengalami lumpuh akibat stroke ingin segera dipulangkan.
terbaring kaku hingga buang air kecil dan air besar dilakukannya dari tempat tidur. Kepedulian dari sesama TKI di Arab Saudi membuat Sebelumnya, Johra adalah TKI legal, namun karena beberapa
Munjinah, istri Johra merasa terharu. “Saya bersukur
hal Johra nekat kabur dari rumah majikannya dan menjadi
sekali teman teman masih peduli dan mau membantu
pekerja serabutan di Jeddah, Arab Saudi. Tahun 2011
kami, saat ini saya tidak tahu lagi harus berbuat apa,
kesehatan Johra mulai menurun, tekanan darah tinggi dan
karena saya hanya seorang wanita,� tutur Munjinah
penyakit gula mulaimnyerangnya. Hingga tahun 2012, Johra
sambil mengusap air mata. [ ]
terserang stroke. Kabar duka yang menimpa
Johra segera tersebar dengan
Lombok Utara
cepat dikalangan TKI Arab Saudi. Jamil Lee dan teman-teman TKI di Arab Saudi berinisiatif menggalang dana peduli TKI untuk membantu Johra. Karena kondisi kerja di Arab Saudi
Lombok Utara Optimalkan
yang tidak memberikan kebebasan dan aturan pasti tentang
Pembinaan Terhadap Calon TKI
jam kerja membuat proses penggalangan dana sedikit
Oleh: Rasidi Bragi
terkendala. Saat ini koordinasi beberapa TKI Jeddah banyak dilakukan melalui internet dan jejaring media sosial. Kesempatan memperoleh akses internet tidak disia-siakan oleh beberapa
LOMBOK UTARA - Antisipasi terhadap praktik
penipuan
pengiriman
tenaga
kerja
oleh
TKI untuk berkoordinasi dan menggalang dana peduli.
Pelaksana Penempatak Tenaga Kerja Indonesia
Beberapa TKI Jeddah sepakat menggalang dana peduli untuk
Swasta (PPTKIS) illegal penting dilakukan.
Johra dari sesama TKI di Arab Saudi dalam bentuk uang tunai dan voucer pulsa.
Dinas
Kependudukan,
Catatan
Sipil,
Sosial
dan
Ketenagakerjaan (Dukcapilsosnaker) Kabupaten Lombok Sumbangan dalam bentuk voucer pulsa merupakan ide agar
Utara saat ini menguatkan pengawasan terhadap
TKI yang tidak bisa memberikan sumbangan secara langsung
keberadaan PPTKIS yang masuk di Lombok Utara. Hal
juga bisa berpartisipasi. Hingga 26 Januari 2012 bantuan yang
lain yang terus dilakukan Dukcapilsosnaker Lombok
digalang telah mencapai 1290 SAR atau sekitar Rp.3.144.400.
Utara adalah pembinaan langsung kepada masyarakat.
Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
03 | Sekilas Peristiwa Kepala Dinas DukcapilSosnaker Kabupaten Lombok Utara, Alwi mengatakan, dari 164 PPTKIS yang resmi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hanya 10 PPTKIS yang terdaftar dan mengantongi ijin operasi, termasuk mereka yang memiliki kantor cabang di Lombok Utara. Beberapa PPTKIS yang lain tidak terdaftar dan diperkirakan masih banyak PPTKIS illegal yang bereaktivitas di Lombok Utara. Hal tersebut semakin didukung dengan kecenderungan masyarakat (calon TKI) yang lebih memilih menggunakan jalur tidak resmi yang memang praktis. Alwi menegaskan banyak tindak penipuan yang dialami para calon TKI Lombok Utara oleh PPTKIS yang tidak
ekstra untuk rakyatnya. Bahkan beberapa bulan kemarin, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sengaja “ngantor”
(berkantor) di Cirebon
untuk membicarakan Buruh Mingan Indonesia (BMI) asal Cirebon.
Mungkin
adanya
pembahasan
Perda
Ketenagakerjaan di Kab.Cirebon merupakan salah satu dampak dari “ngantor”-nya pak mentri saat itu.
Walaupun Perda Ketenagakerjaan sudah mulai dibahas oleh DPRD maupun instansi yang terkait, namun beberapa pihak masih menyangsikan efektifitas dan juga keterwakilan dari perda tersebut terhadap buruh migran.
mengantongi ijin oprerasi. Pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan perizinan administrasi kepada calon TKI dan PPTKIS, terlebih setelah moratorium pemerintah dengan negara Arab Saudi dicabut. Selain itu pihaknya bersama beberapa pemegang kebijakan lain, juga membentuk tim khusus yang memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja. Tim tersebut, selain melakukan pemantauan, juga melakukan pembinaan dan sosialisasi mekanisme menjadi tenaga kerja migran. (rasidibragi/ari).
Cirebon
Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Belum Akomodir Buruh Migran oleh: Ahmad Rovahan
Erlinus Thahar, aktivis asal padang yang saat ini bekerja di Fahmina Institute menghawatirkan hal yang serupa. Menurut Yunus, begitu biasa dia dipanggil, pembuatan Perda ini terlihat terburu-buru dan bahkan seperti mengejar target. Pembahasan Perda hanya melibatkan beberapa lembaga, padahal di Cirebon cukup banyak lembaga yang konsen terhadap ketenagakerjaan, sehingga lebih banyak pembahasan dalam Perda adalah bukan keinginan dari perwakilan masyarakat, bahkan ada yang terlihat hasil salin tempel dari perturan pemerintah.
Setelah 5 tahun berjuang untuk merealisasikan adanya peraturan daerah (PERDA) anti trafficking di Kabupaten Cirebon, kini ada sedikit angin segar yang mengarah untuk bisa memperjuangkan perlindungan bagi buruh migran. Perlindungan terhadap buruh migran tersebut diharapkan bisa didapatkan dengan adanya Perda Ketenagakerjaan. Jumlah buruh migran asal Cirebon sebanyak 127 ribu orang membuat Cirebon harus memberikan pelayanan
Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
“Saat pembahasan paling ada 4 lembaga yang diundang, apakah ini sudah terwakili?, selanjutnya pembahasan dalam perda terlihat bias, kita sebenarnya sudah menyiapkan perda anti trafficking dengan pembahasan yang cukup lama dan kita maksimalkan dalam hal perlindungan ketenagakerjaan. Dalam perda ini masih belum begitu jelas juga. Saya khawatir ini hanya menjadi kejar target DPRD untuk menyelesaikan Perda dalam masa periodenya.”, ungkap Yunus. [ ]
04 | Sekilas Peristiwa Banyumas
Latihan Pijat Refleksi Bagi Mantan BMI oleh: Suswoyo BANYUMAS. Sebanyak 24 mantan BMI di wilayah Banyumas berkumpul di gedung Gurinda Sarwa Mandala milik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas(12/2/2012). Mereka berkumpul untuk dilatih menjadi pemijat. Bukan sembarang pemijat, tetapi pemijat yang menguasai ilmu akupuntur dan refleksi.
“Kami berlatih selama 1,5 bulan dan mendapat ijazah,�
Suswanti merupakan salah satu peserta pelatihan, sebelumnya ia pernah bekerja di Singapura antara tahun 1996-1998. Setelah tinggal cukup lama di kampung halaman, ia ingin merantau ke luar negeri lagi. Namun karena ada larangan dari pemerintah untuk negara-negara tertentu, ahirnya ia mengurungkan niatnya.
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan
tuturnya bangga. Karena sudah mempunyai kemampuan ketrampilan, ia bertekad untuk meninggalkan impiannya bekerja di luar negeri. “Dengan bekal ketrampilan ini, saya ingin membuka praktek sendiri,� lanjutnya.
Banyumas,
Siswoyo,
mengatakan
bahwa
program
kecakapan hidup dampak moratorium pengiriman TKI ternyata sangat membantu masyarakat, khususnya yang terkena dampak dari moratorium maupun yang masih menganggur. [ ]
Cilacap
Cerita Supariah:
Ingin Anaknya Pulang dari Malaysia Supariah (54) tampak berkaca ketika menuturkan kisah anaknya Mustika Ningsih (28), anaknya yang tiga tahun tak ada kabar di Malaysia. Mustika Ningsih adalah warga Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Ia anak tunggal dari Supariah. "Saya bingung harus berbuat bagaimana lagi. Sponsor yang memberangkatkan dia, Aris, mengatakan kalau Nining kabur dari majikan. Dia sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa," Ujar Supariah. Nining, begitulah keluarga memanggil Mustika Ningsih. Sudah tiga tahun sejak keberangkatannya, tak ada kabar yang diterima keluarga tentang Nining. Menurut penuturan Supariah, Mustika Ningsih berangkat melalui PT. Maharani. Ia langsung ke Jakarta bersama sponsor ketika niat keluar negeri sudah bulat dan disetujui keluarga. Setelah 4 bulan di penampungan, ia berangkat ke Malaysia, tepatnya 25 Mei 2009. Setelah 1 tahun tidak ada kabar, Supariah menanyakan kepada sponsor perihal anaknya. Supariah sangat terkejut ketika sponsor mengatakan Ningsih, anak semata wayangnya telah kabur dari majikan. Supariah bertambah sedih ketika sponsor mengatakan Mustika Ningsih bukan lagi tanggungjawabnya, tapi tetap akan dibantu. Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
Supariah (54) terus berharap agar kembali terhubung dengan anak perempuannya yang bekerja di Malaysia
Kabid Binapenta Dinsosnakertrans Kabupaten Cilacap, Sutiknyo ketika dihubungi mengatakan kasus Mustika Ningsih akan sangat susah untuk dilacak, karena ia terbukti kabur dari majikan. "Pada prinsipnya kami bersedia membantu setiap kasus TKI yang ada termasuk kasus Mustika Ningsih, tapi tetap sesuai kewenangan kami," jelas Sutiknyo. [ ]
05 |Kajian
Menjadi Pelayan Buruh Migran (Memisah Kepentingan Ekonomi Pada Layanan Publik BMI) Oleh: Fathulloh
Buruh Migran Indonesia (BMI) hingga saat ini belum
dasar,
benar-benar diposisikan dalam konteks individu yang
berserikat. Lantas apakah hal ini yang membuat
bekerja atau pekerja. Hal semacam ini tampak dari
pemerintah
bagaimana cara negara menyebut dan mendefinisikan mereka. Masyarakat Indonesia tentunya lebih memahami istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari pada kata Buruh Migran Indonesia. Padahal kedua kata tersebut jika dilihat secara
kritis
memiliki
pemaknaan
dan
perlindungan, (pada
penggunaan
kata
dengan
“buruh”
“tenaga
akan
lebih
memilih
atau tidak terlampau terikat oleh konsekuensi yang menempel pada penggunaan kata “buruh”?. parah,
operasionalnya berbeda
BMI)
solidaritas
menggunakan kata “tenaga kerja”, sehingga bisa lepas
Lebih
“buruh”
konteks
semangat
konsekuensi
berbeda. Kata
hingga
diikuti
kerja”, sekian
konsekuensi, dari regulasi nasional, internasional, hak
kata
“tenaga kerja” pada praktik
banyak
melihat
pekerja
sebatas
“tenaga” untuk bekerja saja, bukan melihat pekerja sebagai manusia utuh (memiliki tubuh atau tenaga, pikiran, dan perasaan). Tidak heran jika muncul beragam istilah turunan dari kata “tenaga kerja” seperti, pasar tenaga kerja, produksi tenaga kerja, sektor ternaga kerja, dan industri tenaga kerja. Semua kosa kata tersebut melihat individu sebagai komoditas. Tulisan ini tidak akan menelisik aspek pemaknaan bahasa antara istilah TKI dan BMI, namun sekadar wacana pembuka sebelum memperbincangkan hak atas layanan publik bagi BMI. Sekali lagi, penting diketahui sejak awal, BMI adalah individu pekerja yang harus dilihat utuh sebagai manusia (dengan tubuh, pikiran, dan perasaan) bukan tenaga dan komoditas semata.
Kata “buruh” berbeda dengan “tenaga kerja”, penggunaan kata “buruh” akan diikuti sekian konsekuensi, dari regulasi nasional, internasional, hak dasar, perlindungan, hingga semangat solidaritas berserikat. Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
06 |Kajian praktik
Akuntabilitas pada banyak kegiatan pemerintahan
sebatas
termasuk tata kelola layanan BMI juga kian “abu-
“tenaga” untuk bekerja saja, bukan melihat pekerja
abu”. Cara pandang pelayanan masih didominasi
Lebih
parah,
kata
operasionalnya
“tenaga
banyak
kerja”
melihat
pada
pekerja
sebagai manusia utuh (memiliki tubuh atau tenaga, pikiran, dan perasaan). Tidak heran jika muncul beragam istilah turunan dari kata “tenaga kerja” seperti, pasar
pandangan diri sendiri, bukan sudut pandang publik yang dilayaninya.
tenaga kerja, produksi tenaga kerja, sektor ternaga kerja, dan industri tenaga kerja. Semua kosa kata tersebut
Proses migrasi (dari perekrutan, penempatan, hingga
melihat individu sebagai komoditas.
kepulangan
dari
luar
negeri)
membuat
BMI
berhadapan dengan beragam praktik pelayanan publik. Tulisan ini tidak akan menelisik aspek pemaknaan bahasa antara istilah TKI dan BMI, namun sekadar wacana pembuka sebelum memperbincangkan hak atas layanan publik bagi BMI. Sekali lagi, penting diketahui sejak awal,
Ibarat praktik pasar, BMI dapat diposisikan sebagai konsumen. Praktik pelayanan melibatkan BMI sebagai penerima layanan dan pemerintah bersama industri
BMI adalah individu pekerja yang harus dilihat utuh
swasta sebagai penyedia layanan. Beragam dokumen
sebagai manusia (dengan tubuh, pikiran, dan perasaan)
yang harus diurus calon BMI, beragam pembiayaan
bukan tenaga dan komoditas semata.
(proses transaksi) yang dibayarkan, serta interaksi antara BMI dan penyedia layanan yang berjenjang dari
Seperti halnya memahami BMI, memahami pelayanan
desa hingga negara penempatan dan kembali ke desa.
publik juga harus dilihat dari prinsip dan konsekuensi yang menempel pada istilah layanan. Pelayanan Publik ( Public
Services)
jika
Pendayagunaan
merujuk
pada
Aparatur
Negara
63/KEP/M.PAN/7/2003,
Keputusan
Menteri
(MenPAN)
Nomor
sebagai
segala
didefinisikan
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara
Secara teknis hal ini menunjukkan betapa proses migrasi menjadi buruh di luar negeri seharusnya
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
memposisikan individu sebagai subjek
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
atau pelaku, bukan objek. Secara
peraturan perundang-undangan.
prinsip hal ini akan berbeda.
Kata
kunci
dari
pengertian
di
atas
adalah
upaya
pemenuhan kebutuhan. Kata kunci yang sama juga muncul pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Posisi pemerintah sejatinya adalah pelayan publik, mengakomodir,
merumuskan,
dan
mendistribusikan
pelayanan atas warga atau publik yang dinaunginya. Jika merujuk pada kata kunci semacam ini, maka tampak betul
Jika BMI diposisikan sebagai objek layanan publik maka ia akan cenderung pasif dengan informasi yang sangat minim. Berbeda jika BMI sebagai subjek, ia harus dan selayaknya menjadi pelaku penerima layanan publik yang memiliki hak atas informasi dan pelayanan. Terlebih jika BMI terlibat praktik transaksi yang mewajibkan membayar sejumlah uang.
betapa mulia tugas individu yang bekerja di pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil/PNS). Betapa sebuah kehormatan
Pada posisi ini kita harus memeriksa kembali praktik
bagi individu yang bisa bekerja melayani masyarakat.
pelayanan publik bagi BMI yang telah berlangsung selama ini. Apakah BMI menjadi obyek atau subyek?,
Sayang, kemuliaan dan kehormatan semacam ini menjadi
dilayani atau diperas?, dilindungi atau tidak?. Semua
kabur karena banyak pelayan publik lebih mengandalkan
akan terjawab dari bagaimana pemerintah dan industri
kewenangan dari pada kebutuhan penerima layanan.
swasta yang menangani BMI menyajikan pelayanannya.
Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
07 |Kajian Fakta atas BMI hingga saat ini masih didominasi dengan
Keterlibatan industri swasta (PPTKIS) dengan mandat
pelbagai
penanganan.
dan keleluasaan akses operasional pada penempatan
Pelayanan publik bagi BMI masih berada pada kinerja
dan perlindungan, membuat persoalan BMI semakin
terburuk para penyedia layanan. Hal ini sebanding lurus
rumit. Bagaimana tidak, keleluasan lebih membuat
dengan tingginya kasus dan persoalan yang menimpa BMI.
pelaku bisnis PPTKIS meningkat drastis hingga tak
persoalan
dan
carut
marut
terkendali
jumlahnya.
Tanpa
prosedur
rumit,
Persoalan Standardisasi dan Kejelasan Wewenang
perusahaan berstatus Perseroan Terbatas (PT) dapat
Pelayanan publik yang mengacu Pasal 4 UU Nomor 25
berdiri
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memiliki 14 asas
perusahaan agen atau PPTKIS yang lebih besar di
atau prinsip dasar, antara lain kepentingan umum,
perkotaan atau ibu kota.
di
desa-desa
dengan
menjadi
sub
dari
kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,
keprofesionalan,
perlakukan
atau
persamaan
Tidak aneh, jika kemudian menjumpai PPTKIS hadir
keterbukaan,
hingga pelosok desa dan menjadi kepanjangan tangan
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
PPTKIS lain yang lebih besar. Hanya bermodal beberapa
rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan
puluh juta uang yang dijaminkan pada agen di kota
keterjangkauan. Prinsip dasar ini sekaligus menjadi alat
besar, 1 unit komputer, telepon, fax, dan beberapa
ukur sebuah pelayanan publik berjalan dengan baik atau
petugas berpenampilan nonformal, maka sebuah PT
tidak
partisipatif,
diskriminatif,
tidak.
atau PPTKIS di desa
Keterlibatan industri swasta (PPTKIS)
Pada kasus pelayanan BMI
dapat beroperasi. Hal ini jelas menunjukkan
dengan mandat dan keleluasaan akses
pelbagai jenis layanan publik yang disediakan masih carut marut.
PPTKIS merupakan rantai bisnis yang panjang
operasional pada penempatan dan
Biaya penempatan simpang siur,
dan menekankan
perlindungan, membuat persoalan BMI
tidak ada sistem atau standar yang mengatur keberadaan
pendapatan diri komisi praktik makelar.
semakin rumit.
PPTKIS,perbedaan standar antar PPTKIS, ketidakjelasandan tidak adanya kontrak kerja
standar, konflik wewenang penempatan, standar penangan
Lantas jika sebuah PPTKIS tidak memiliki produk selain
BMI bermasalah, unit pelayanan yang terpencar, standar
jasa makelar, pada siapa biaya operasional mereka akan
pelayanan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri, dan
dibebankan,
setumpuk persoalan lainnya.
operasional dibebankan kepada BMI yang mereka
secara
berangkatkan.
tidak
Pembebanan
langsung biaya
semua kepada
biaya BMI
Tidak adanya upaya cepat dan strategis untuk menata
dilakukan melalui sistem biaya penempatan, pungutan-
kembali mekanisme penanganan BMI (tata kelola BMI)
pungutan, potongan gaji, beban hutang, dan lain-lain.
akan menjadikan persoalan makin hari makin rumit dan bertumpuk. Lebih parah lagi, hal semacam ini semakin membuka peluang besar maraknya praktik penempatan BMI
yang
cenderung
mengarah
pada
perdagangan
manusia. Persoalan
Akan berkelit seperti apapun pemerintah, fakta tetap menunjukkan tidak adanya standardisasi pelayanan dari operasi bisnis PPTKIS. Inilah mengapa perbaikan pelayanan publik bagi BMI harus di mulai dari
standar
pelayanan
penempatan
dan
keberanian
pemerintah.
Pemerintah
harus
berani
perlindungan BMI harus benar-benar mengacu pada 14
memisahkan dengan tegas kepentingan bisnis pada
prinsip dasar di atas. Pelayanan untuk BMI butuh dibangun
wilayah pelayanan penempatan dan perlindungan BMI.
menjadi
Dibutuhkan ketegasan membuat “garis api� (memilah
lebih
sederhana,
mudah,
dan
terpercaya.
Keterlibatan setiap pihak baik pemerintah maupun swasta harus
diperjelas,
baik
wewenang
maupun
operasionalnya melalui undang-undang.
Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
standar
aspek bisnis dan non bisnis) untuk memangkas wilayah “abu-abu� pada pelayanan buruh migran.
08 | Kajian Komitmen
tersebut
juga
berlaku
pada
lembaga
pemerintah yang memberikan pelayanan untuk BMI. Terlebih pada konteks BMI, terdapat BNP2TKI yang menjalankan
praktik
serupa
kerja
PPTKIS,
yakni
11. Tiba di negara penempatan oleh PPTKIS atau agensi, KBRI/KJRI, Pengguna/majikan 12. Masa penempatan di luar negeri oleh PPTKIS atau agensi, KBRI/KJRI, Pengguna/majikan
penempatan pekerja di Korea Selatan dan Jepang. Harus
13. Pelayanan kepulangan BMI dari negara penempatan
jelas mana wilayah bisnis yang menjadi pemasukan
ke Indonesia oleh PPTKIS, Kemenakertrans/BNP2TKI,
negara dan mana tanggungjawab sebagai lembaga
Kementerian Perhubungan, BIN, Polri, Kementerian
pemerintah yang melayani publik.
Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri.
Wewenang pelayanan publik bagi BMI yang tersebar dan belum maksimalnya koordinasi antar sektor dan instansi pemerintahan membuat pelayanan bagi BMI terkesan rumit. Jika merujuk BNP2TKI, maka kita akan menjumpai
14. Pembinaan Pemberdayaan BMI Purna oleh Kemenakertrans/BNP2TKI, Kementerian
Menegkop
Perindustrian,
dan
UKM,
Perbankan,
dan
Pemerintah Daerah.
14 tahap sekaligus sebaran wewenang dalam prosedur
Mengamati pembagian wewenang dan koordinasi di
pelayanan dan penempatan BMI (sesuai gambar poster).
atas, maka kita akan melihat sebuah proses yang rumit,
Antara lain:
panjang, dan tumpang
tindih. Terlampau
banyak
instansi yang terlibat, terlampau banyak wewenang yang 1.
Ketersediaan lowongan kerja di luar negeri (job
diberikan
order, recruitment agreement, demand letter),
wewenang
visa makalah, dan draft perjanjian kerja melalui
minimnya layanan satu atap yang mampu menghemat
persetujuan KBRI/KJRI 2. Surat Izin Pengerahan (SIP), informasi perekrutan ke
tingkat
Provinsi,
Kabupaten,
Kota
oleh
Kemenakertrans atau BNP2TKI 3.
Sosialisasi, pendaftaran Calon BMI, seleksi dan perjanjian penempatan dilakukan melalui kerja
4.
dan
PPTKIS,
dualisme
Kemenakertrans,
serta
biaya yang akan dikeluarkan BMI. Jika komitmen pemerintah memperbaiki pelayanan penempatan dan perlindungan BMI dijadikan agenda serius,
maka
pekerjaan
rumah
terbesar
adalah
memisahkan unsur bisnis dari pelayanan perlindungan BMI. Akan lebih mempermudah pemerintah dalam menyusun tata kelola penempatan dan perlindungan BMI, jika ada mekanisme yang membuat penempatan
dan Dinas Kesehatan di daerah.
BMI menjadi bisnis yang tidak menguntungkan.
Pelatihan,
uji
oleh
kompetensi,
asuransi,
Kemenakertrans
atau
BNP2TKI dan PPTKIS Penerbitan paspor oleh Kementerian Hukum dan HAM Dana pembinaan, penempatan, dan perlindungan BMI
(PP/92/2000)
15
U$D
(PNBP)
oleh
Kementerian Keuangan dan PPTKIS 8.
BNP2TKI
bisnis
Pemeriksaan kesehatan dan psikologi oleh PPTKIS
penampungan
7.
sektor
sama Pemda, Disnaker, PPTKIS
5.
6.
pada
Visa kerja dari perwakilan negara penempatan oleh PPTKIS
9. Pembekalan akhir pemberangkatan, perjanjian kerja, KTKLN oleh Kemenakertrans dan BNP2TKI 10. Keberangkatan BMI melalui layanan satu atap yang melibatkan PPTKIS, Kemenakertrans atau BNP2TKI,
Kementerian
Hukum
Kementerian Keuangan, dan Polri Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
dan
HAM,
Hal ini dapat dilakukan jika regulasi, perizinan, dan standar industri PPTKIS diperketat. Monopoli bisnis jasa dan makelar penempatan pekerja di luar negeri akan runtuh jika aturan main diperketat dan proses penegakan hukum berjalan dengan baik. Mekanisme membuat bisnis PPTKIS menjadi bisnis tidak menguntungkan merupakan salah satu wacana mengurai persoalan pelayanan publik bagi BMI. Fakta pelaku bisnis PPTKIS mendapat ruang dan mandat sedemikian besarnya dalam UU 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN tidak dapat dipungkiri. Pertanyaan kunci selanjutnya apakah pemerintah berani bersikap tegas mengutamakan pelayanan untuk rakyat, atau justru tergiur kepentingan lingkaran bisnis penempatan BMI yang menjanjikan? [Fath]
09 | Kajian
Keterbukaan Informasi Publik, Peluang Perbaikan Pelayanan Buruh Migran Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad
Salah satu persoalan terbesar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia (BMI) adalah keterbatasan informasi. Minimnya informasi menempatkan BMI, yang lebih dikenal dengan sebutan tenaga erja Indonesia (TKI), pada posisi yang tidak berdaya atau lemah secara struktural. BMI yang tidak mengetahui informasi secara tepat dapat salah mengambil keputusan dalam migrasi, tidak bisa mengambil tindakan-tindakan penting dalam keadaan darurat dan dapat dengan mudah disesatkan oleh pihak-pihak yang berkepentinan lain. Lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) turut memberikan harapan baru perbaikan pelayanan kepada buruh migran Indonesia (BMI). Sayangnya, masih jarang kelompok, organisasi atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada buruh migran sudah mempergunakan secara maksimal UU 14 2008. Keberadaan UU ini berpeluang untuk membuka ruang-ruang gelap pelayanan BMI oleh lembaga pemerintah dan pelaksana penempatan lainnya. Informasi dalam UU No 14 2008 didefinisikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi Publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Definisi tersebut mengandung aspek luas, termasuk menyangkut persoalan penempatan, perlindungan dan penanganan BMI. Informasi berkaitan dengan penempatan, perlindungan dan penanganan BMI, karena berkaitan dengan kepentinan publik masuk dalam kategori informasi publik. Informasi kunci seperti biaya penempatan; prosedur penempatan, penanganan dan perlindungan; pengawasan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) adalah sebagian kecil dari informasi publik yang dapat ditanyakan.
10 | Kajian Undang-undang No 14 juga mengamanati lembaga publik
Mengacu pada definisi Lembaga Publik dalam UU No 14,
untuk secara terbuka melayani permintaan informasi dari
Kementerian
kelompok masyarakat. Tindakan pemberian informasi
(Kemnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan
adalah kewajiban lembaga publik. Permintaan informasi
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masuk
adalah hak warga negara. Lembaga publik dalam UU No
dalam kategori lembaga negara yang berkewajiban
14 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
memberikan informasi publik. Lain kata, pengelolaan
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
penempatan, perlindungan dan penanganan BMI adalah
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
ranah publik yang terbuka. Masyarakat berhak tahu dan
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
kedua
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
informasi publik dalam pelayanan pulik kepada BMI.[ ]
Belanja
Daerah,
atau
organisasi
Tenaga
lembaga
tersebut
Kerja
dan
berkewajiban
Transmigrasi
menyajikan
nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10 | Kajian
Informasi Tak Ada, Alat Pun Tak Punya Oleh : M. Ali Usman
Keterbelakangan informasi adalah salah satu sebab ketidakberdayaan buruh migran Indonesia (BMI). Keterbatasan informasi mempersulit BMI mengambil keputusan penting saat menentukan proses migrasi dan menangani persoalan yang dihadapi.
Keterbatasan
pengetahuan
akibat
terbatasnya informasi menyebabkan BMI menjadi kelompok yang lemah.
Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
Ketersediaan informasi migrasi tidak hanya terbatas pada soal ketersediaan teknologi, tetapi juga kemampuan pengelolaan informasi dan kehendak politik lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab atas proses migrasi. Ketersediaan website resmi lembaga publik tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan informasi publik. Nihilnya informasi standar biaya penempatan BMI di luar negeri membuka peluang perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menentukan beban biaya penempatan secara tidak proporsional, menekan BMI selama proses pra pemberangkatan, dan kepulangan.
11 | Kajian Informasi dan Hak Buruh Migran Lahirnya UU No 04 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik membuka peluang kelompok buruh migrant untuk menuntut keterbukaan informasi pengelolaan migrasi. Ketersediaan informasi tersebut, diyakini dapat menjadi keran perbaikan tata kelola pelayanan publik migrasi ketenagakerjaan. Informasi publik yang diatur dalam UU No 04 Tahun 2008 diefinisikan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi Publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Definisi Badan Publik yang berkewajiban memberikan informasi publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri. Keharusan untuk menyediakan informasi publik di beberapa lembaga negara yang bertanggungjawab dengan penempatan BMI di luar negeri, seperti BNP2TKI, BP3TKI, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) diatur dalam pasal satu karena memenuhi 2 prasyarat kewajiban penyediaan informasi. Lembaga-lembaga negara tersebut menerima pembiayaan dari negara dan terkait dengan penyelenggaraan negara. Mengacu pada pasal tersebut, BNP2TKI, Kemnakertrans dan BP3TKI, termasuk jajaran Kedutaan Besar atau Konsulat Jendral Indonesia (KJRI/KBRI) berkewajiban untuk menyediakan informasi kepada publik, termasuk kelompok buruh migran selaku penerima manfaat pelayanan.
Fasilitas Akses Informasi yang tetap Terbatas Ketersediaan informasi bagi lembaga publik, apalagi yang dikelola oleh negara, terkait dengan keinginan politik dan bukan semata ketidaktahuan atau keterbatasan penyediaan.
Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
Hal paling sederhana dalam penyediaan informasi publik adalah penyediaan alat yang memungkinkan informasi ditelusuri dengan mudah, seperti portal resmi. Melalui portal, setiap orang yang memiliki akses internet dapat secara terbuka mengakses dan mencari informasi yang dibutuhkan dari lembaga negara. Penelusuran atas ketersediaan portal sejumlah Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di beberapa provinsi menunjukkan hanya 3 dari 17 BP3TKI yang memiliki portal resmi. BP3TKI Makasar, Mataram dan Surabaya yang memiliki portal publik pun hanya menggunakan fasilitas blog gratis, baik wordpress maupun blogspot. Ketersediaan informasi yang dapat diperoleh melalui portal ketiga BP3TKI tersebut pun sangat jauh dari memadai. Informasi yang ditampilkan umumnya hanya berkenaan dengan kegiatan seremonial yang tidak sepenuhnya dibutuhkan oleh kelompok buruh migran. Tinngat pembaruan konten informasinya pun cukup menyedihkan. Nihilnya informasi tersebut menyulitkan banyak BMI dalam kepengurusan pelbagai keperluan migrasi, seperti Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). Menurut Fera Nur Aini, BMI Hongkong asal Ponorogo, pengurusan KTKLN di UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (UP P3TKI) Jawa Timur di Surabaya masih menyulitkan BMI. Pengalaman Fera yang berupaya mengurus KTKLN di PU P3TKI Surabaya buntu karena rumitnya pengurusan dan nihilnya informasi keperluan pendaftaran KTKLN. Beberapa BMI yang datang dari beberapa kabupaten gagal mengurus KTKLN saat sudah berada di di Surabaya. Beberapa BMI gagal mengurus KTKLN karenatidak membawa persyaratan yang mencukupi. “Saya ahkirnya gagal memilih tidak meneruskan pembuatan KTKLN di Surabaya. Ada juga TKI yang mengurus ke sana tapi gagal karena syaratnya kurang,� tegas Fera. Idealnya, BMI dapat mengakses informasi terkait dengan migrasi dengan gamblang dan mudah. Ketersediaan website setidaknya memberikan peluang keteraksesan informasi. Contoh kasus Fera Nur Aini menunjukkan bahwa BMI di luar Surabaya harus mengulangi pengurusan KTKLN hanya karena tidak mengetahui informasi persyaratan yang seharusnya disiapkan. Situasi keterbatasan alat informasi tersebut mengindikasikan buruk dan karut-marutnya tata laksana penempatan BMI selama ini. Pengetahuan dan informasi yang menjadi hak buruh migran dibatasi menjadi informasi terbatas. Selama karut-marut penyediaan informasi ini masih terjadi, pengelolaan proses migrasi secara transparan sulit akan diwujudkan. [ ]
12 | Kajian
Menengok Layanan Online untuk BMI Oleh : Fika Murdiana R.
Saat ini, persoalan pokok yang dihadapi Buruh migran Indonesia (BMI) adalah keterbatasan informasi. Sehingga para BMI kita seringkali tertipu dan tanpa disadari mengalami ekploitasi karena minimnya informasi yang didapat. Tak jarang pula, banyak BMI yang harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurus satu dokumen. Menurut undang-undang nomor 14 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, Badan Negara atau lembaga publik wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Lembaga publik yang dimaksud di sini adalah lembaga negara yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada konteks BMI lembaga seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, BP3TKI, Kementrian Luar Negeri, dan lembaga pemerintah lainnya termasuk dalam kategori lembaga publik yang harus mengumumkan dan menyediakan informasi. Sayangnya, tidak semua lembaga publik menyediakan informasi maupun layanan berbasis dalam jaringan (daring/online). Padahal layanan informasi online merupakan media yang paling efektif dan murah karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Layanan informasi online melalui situs internet tidak seperti kantor yang hanya membuka layanan pada jam kerja. BNP2TKI dan jajaran BP3TKI merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana perlindungan dan penempatan BMI. Konsekuensinya, BNP2TKI dan BP3TKI di daerah-daerah harus menyediakan media saluran informasi terkait penempatan dan perlindungan BMI untuk masyarakat, termasuk dalam bentuk situs internet. Kenyataannya BNP2TKI dan BP3TKI belum mampu menyediakan media informasi tersebut, padahal keberadaannya memiliki fungsi penting dalam pelayanan penempatan dan perlindungan BMI. Satu-satunya layanan informasi terkait BMI yang tersedia ada di situs BNP2TKI (www.bnp2tki.go.id), itu pun dengan tampilan halaman yang tidak “ramah� pengunjung, tidak sistematis, dan minim informasi. Sedangkan dari 17 BP3TKI yang ada hanya ada 3 BP3TKI yang mempunya media online, itu pun tidak menggunakan nama domain standar pemerintah sehingga akurasinya kurang terpercaya. Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
layanan pengaduan online di KJRI Hong-kong tidak dapat diakses (galat atau error)
Media Online Departemen Luar Negeri Lembaga pemerintah lainnya yang memiliki fungsi penting dalam perlindungan BMI dan warga negara Indonesia pada umumnya adalah Departemen Luar Negeri (Deplu) dan jajaran Konsulat Besar Republik Indonesia (KBRI) dan bentuk perwakilan lainnya yang ada di luar negeri. Sekilas, menejemen konten di situs resmi Kemenlu tampak tertata rapi, namun masih tidak ramah terhadap pengunjung. Kekurangan Web Kemenlu: 1. Halaman situs tidak nyaman dilihat karena berkedip setiap 3 detik. 2. Banyak navigasi gambar yang tidak mengarah ke informasi yang dimaksud, melainkan langsung mengunduh file tanpa pesan konfirmasi atau hanya gambar pajangan. 3. Menu arsip berupa naskah pidato, siaran pers, dan publikasi kosong, tidak bisa diakses. 4. Menu layanan pengaduan online, lapor diri, tidak bisa digunakan, selalu ada yang "eror" 5. Belum ada informasi seputar standar pelayanan
13 | Jejak Kasus
Melacak Keberadaan Wahyuningrum di Taiwan Oleh: Fathulloh
Bapak/Ibu di redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran, adakah yang mengetahui informasi mengenai perhimpunan tenaga kerja nonformal di Taiwan?, saat ini saya sedang mencari sepupu saya yang bekerja di Taiwan, tetapi sudah 1 tahun lebih tidak ada kabar, mohon Foto Wahyuningrum yang diambil dari telepon genggam
informasinya.� tutur pemilik akun bernama Dee Fonalia pada kotak
yang dikirim bersama sebuah surat untuk anaknya
surat Facebook Buruh Migran (10/01/12).
Pesan di atas kemudian dijawab oleh redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) dengan menyarankan pertemanan virtual Dee Fonalia dengan Atin Safitri, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Taiwan di jejaring sosial Facebook. Perbincangan di jejaring sosial tersebut berlanjut dengan penggalian informasi lebih lanjut pada kasus hilang kontak yang disampaikan Dee Fonalia di Bekasi. L. Wahyuningrum Retnaningtyas, kelahiran 1973 merupakan sepupu Dee Fonalia (pelapor) yang menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan. Tanpa diketahui kapan ia berangkat dan di perusahaan agen mana yang memberangkatkan, setelah satu tahun berlalu, Dee Fonalia kemudian hanya mendapati sebuah surat yang menerangkan Wahyuningrum sudah berada di Taiwan untuk bekerja sebagai BMI. Berdasarkan surat tersebut didapat keterangan Wahyuningrum berangkat tanggal 9 Desember 2007 dan tinggal di alamat No. 17, Lane 261, Szu We 3 Rd, Lin ya District, Kaoshiung City, Prov R.O.C, Taiwan sebagai perawat orangtua majikannya yang berusia 93 tahun. Karena dalam amplop tertulis wahyuningrum d/a Lai Chiu Hsiang, maka Dee fonalia (pelapor) memperkirakan mungkin itu nama majikan dari sepupunya .
(Dok.Dee Fonalia)
tidak dapat menangkap sinyal. Hal yang aneh terjadi ketika terakhir keluarga menelpon namun ia tampak sangat sibuk dan tidak jenak saat berbincang melalui telepon dan ada suara laki-laki sedang teriak dalam bahasa
Taiwan
dan
wahyuningrum
menanggapinya
dengan bahasa Taiwan juga, lalu memutuskan hubunga komunikasi yang sedang dilakukan. Sejak saat itulah komunikasi terputus dan Wahyuningrum tidak dapat dihubungi hingga saai ini (Januari 2012).Beberapa minggu kemudian, keluarga mendapatkan surat dari Taiwan beserta paket berisi barang-barang dari Taiwan yang dititipkan melalui temannya di Taiwan yang sedang pulang ke Indonesia menggambil cuti perrpanjangan kontrak dan diantarkan oleh adik temannya tersebut. (karena sebelumnya adiknya tersebut sudah pernah datang ke rumah deefonalia untuk mengantarkan titipan buat anak wahyuningrum) Hal
yang
sangat
disayangkan
keluarga,
adik
dari
temannya Wahyuningrum tersebut tidak banyak memberi keterangan dan menolak saat diminta meninggalkan nomor telepon dan alamat, dirinya ataupun kakaknya yang bekerja sebagai BMI ditaiwan. Dalam surat yang
Sejak saat itu komunikasi ke Taiwan dapat dilakukan
diantarkan
keluarga melalui sambungan telepon. Sangat disayangkan
mengatakan
keluarga, komunikasi kembali terputus setelah bencana
meninggal dan itu berarti tidak sampai 3 tahun, karena
angin Topan Morakot yang melanda Taiwan di tahun 2009.
itu wahyuningrum akan masuk konseling untuk mencari
Tidak lama kemudian di awal tahun 2010 keluarga berhasil
majikan baru. Jika terlalu lama maka dia akan pulang.
menghubungi Wahyuningrum, saat
oleh bahwa
adik
temannya,
akong
yang
wahyuningrum
dirawatnya
telah
itu wahyuningrum
Tapi sampai saat ini wahyuningrum tidak kunjung datang
mengatakan karena bencana tersebut majikannya pulang ke
dan tidak memberi kabar apakah dia telah dapat kerjaan
kampung halamanya,disana handphone yang dibawanya
baru atau tidak.
Halaman 13 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
14 | Jejak Kasus
Salah satu petunjuk berupa alamat majikan yang ditulis Wahyuningrum pada amplop sebuah surat untuk keluarga
Dee Fonalia pada 10 Januari 2012 juga sudah menghubungi
“Kami membutuhkan nomor paspor agar bisa melacak
KDEI Taiwan melalui sambungan telepon, sayang petugas
siapa PJTKI yang memberangkatkannya, jika berhasil, maka
penerima telepon menyampaikan bagian tenaga kerja
bisa dilanjutkan dengan menanyakan data BMI pada
sedang tidak ada di tempat. Pada 15 Januari 2012, Dee
PJTKI , karena jika data yang kita pegang hanya nama saja,
call center BNP2TKI, karena minimnya informasi CS BNP2TKI mengatakan tidak bisa membantu proses pelaporan. Fonalia
menghubungi
Kolaborasi Penanganan Dengan Pegiat ATKI Taiwan Setelah mendapatkan beberapa keterangan dari pihak keluarga
tentang
Wahyuningrum
di
kasus Taiwan,
hilang
kontak
Redaksi
PSDBM
dengan segera
menghubungi Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan (10/01/12). Atin Safitri sendiri baru beberapa minggu tiba di Taiwan, setelah beberapa bulan sejak November 2011 mengambil cuti dan kembali ke tanah air. Mendapat cerita dari redaksi PSDBM terkait kasus hilang kontak Wahyuningrum, Atin Safitri dan pegiat ATKI Taiwan akan bersedia sebisa mungkin terlibat dan berkolaborasi membantu melacak keberadaan Wahyuningrum.
pegiat serikat BMI di Taiwan untuk memproses kasus ini dokumen
berupa
Atin Safitri. Tentang data alamat terakhir yang dimiliki keluarga dari surat
yang
dikirim
Wahyuningrum,
Atin
Safitri
menyampaikan cukup kecil kemungkinan jika hanya melacak alamat tersebut. Hal ini disebabkan banyak buruh migran di Taiwan yang kemudian pindah majikan, termasuk kemungkian yang terjadi pada Wahyuningrum. Berdasarkan penjelasan Atin Safitri, radaksi PSDBM berencana mengirim surat pengaduan ke KDEI untuk mencari keberadaan nama Wahyuningrum di lumbung data milik KDEI. Penanganan
persoalan
hilang
kontak
memang
membutuhkan proses dan keterlibatan banyak pihak
Atin Safitri juga menyampaikan salah satu kebutuhan bagi adalah
maka ada kemungkinan banyak nama yang sama.� tutur
paspor.
Redaksi
PSDBM
diharapkan mampu menjembatani upaya di tanah air agar keluarga mampu melacak data paspor korban.
Halaman 14 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
termasuk pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan warga negaranya yang sedang bekerja di luar negeri. Saat ini berkas pengaduan akan dikirim ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. [ ]
15 | Panduan
Tata Cara Meminta Informasi (Upaya Memanfaatkan UU KIP No. 14 Tahun 2008 untuk Perjuangan Buruh Migran) Informasi adalah hak, prisip ini harus tertanam pada
tuntutan sampai pengadilan jika informasi yang diinginkan
pegiat Buruh Migran Indonesia (BMI) yang akan meminta
tidak disediakan atau sengaja disembunyikan. Melalui UU
informasi pada lembaga penyedia layanan publik. Jangan
KIP ini pula, badan publik negara yang tidak menyediakan
ragu dan takut untuk menanyakan informasi yang menjadi
atau sengaja menyembunyikan informasi akan terkena
hak Anda. Banyak informasi terkait pelayanan bagi buruh
sangsi.
migran yang bisa kita minta pada badan publik penyedia layanan BMI.
structure) BMI, prosedur pelatihan BMI, daftar PPTKIS bermasalah, biaya paspor, dan pelbagai informasi lain yang dirasa belum jelas bagi BMI berhak untuk ditanyakan. Biaya
penempatan
(cost
Pada kasus biaya penempatan (cost structure), kita seolah
Berikut ini adalah alur dan langkah untuk mendapatkan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaga pemerintahan penyedia layanan publik bagi BMI: 1. Tentukan informasi apa yang akan anda minta, lembaga mana yang berwenang memberikan informasi tersebut, dan media apa yang anda pilih untuk meminta informasi.
melihat ketiadaan informasi yang pasti dari pemerintah. BMI sendiri acapkali dirugikan oleh agen karena harus membayar biaya penempatan yang lumayan besar nilainya. Sebenarnya UU nomor 39 tahun 2004 sudah mengatur biaya penempatan melalui wewenang Menakertrans agar tidak melebihi batas, tapi kenyataannya aturan pasti terkait biaya penempatan tidak pernah dipublikasikan oleh Menakertrans. BMI dan para pegiat BMI sudah berulang kali melaksanakan aksi protes dan mengajukan tuntutan terkait biaya penempatan yang merugikan BMI, namun tidak ada hasil yang memuaskan. Banyak jalan menuju Roma� begitu kata pepatah, dan ternyata masih ada celah untuk memperoleh informasi terkait biaya penempatan BMI menggunakan landasan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi“ Publik (KIP). Dengan UU KIP, BMI bisa memperoleh informasi yang diinginkan. BMI juga bisa mengajukanHalaman 15 | Warta Buruh Migran | Januari 2012
Catatan: Pastikan anda menyampaikan permintaan informasi pada lembaga yang sesuai dengan jenis informasi yang anda minta. Setiap lembaga badan publik terkait BMI seperti Imigrasi, BNP2TKI, Kemenakertrans, KBRI, KJRI, Dinsosnakertrans, BP3TKI, dan lain-lain wajib memiliki PPID. Berdasarkan Bab I pasal 9 UU KIP No. 14 tahun 2008 disebutkan “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik�. 2. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi kepada PPID di lembaga badan publik. Pengajuan informasi ini dapat disampaikan melalui lisan maupun melalui surat pos, surat elektronik (surel/email), sambungan telepon, dan sistem online yang tersedia. 3. Anda sebagai pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, jenis informasi yang diminta (Misalnya, rincian biaya penempatan BMI ke Hong Kong, daftar
16 | Panduan prosedur mengurus klaim asuransi, layanan BMI bermasalah, dan informasi sesuai yang Anda butuhkan), bentuk informasi yang diminta, dan cara penyampaian informasi yang diminta. Sebagai legalitas sertakan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda. 4. Petugas PPID pada badan publik akan mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi.
6. Petugas menyerahkan jawaban berupa informasi sesuai dengan permintaan. Anda sebagai pemohon informasi akan diberikan tanda bukti oleh PPID sebagai bukti telah melakukan pengajuan informasi. Apabila yang terjadi sebaliknya (permintaan informasi anda ditolak atau tidak ditanggapi), Anda dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kemudian menunggu paling lambat 30 hari untuk mendapatkan jawaban.
5. Tunggu balasan dari lembaga badan publik tempat Anda meminta informasi. Berdasarkan ketentuan standardisasi layanan informasi publik dibutuhkan waktu 10+7 hari kerja untuk memperoleh kepastian apakah permintaan informasi yang Anda ajukan diterima atau ditolak.
Jika Anda sebagai pengaju sengketa tidak puas, maka dapat melajutkan pengaduan ke Komisi Informasi di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, atau pusat sesuai wilayah kerja badan publik tempat Anda meminta informasi. [ ]
Redaksi PSD-BM, Disarikan dari panduan di portal Komisi Informasi
Mintalah Informasi yang Menjadi Hak Anda. Mari memanfaatkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan menanyakan pelbagai informasi yang Anda butuhkan terkait penempatan dan perlindungan buruh migran pada badan publik terkait. Pemanfaatan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan upaya agar pemerintah lebih terbuka dalam menyelenggarakan pelbagai layanan publik bagi buruh migran dan keluarga. -Pesan ini dipersebahkan oleh: redaksi www.buruhmigran.or.id-
Halaman 16 | Warta Buruh Migran | Januari 2012