WARTA BURUH MIGRAN EDISI JUNI 2012

| Edisi XV | Juni 2012

Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi

Banyumas

Desa adalah peluang lain pengawasan penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia (BMI). Dengan wewenang untuk mengelola data kependudukan serta persinggunga langsung desa dan masyarakat, desa dapat menjadi aktor pemantau penempatan BMI. Warta Buruh Migran Edisi Juni ini akan mengupas peran desa dalam perlindungan buruh migran. Edisi ini mengulas kemungkinan tersebut dalam perspektif hukum yang membahas administrasi kependudukan; profil desa yang tengah mengupayakan penerapan perlindungan terhadap BMI; peluang dijitalisasi data kependudukan untuk mempermudah pencatatan migrasi di level desa; dan ulasan peluang desa untuk melakukan perlindungan terhadap buruh migran.

Beberapa kajian seputar peran desa dalam mengawal arus migrasi warganya ke luar negeri akan menjadi bahasan utama dalam terbitan WBM bulan ini. Selamat membaca

Tim Redaksi Penanggung Jawab Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Fika Murdiana Tim Redaksi Muhammad Khayat Fathulloh Sindy Nur Fitri Kontributor M. Zaim Wahid, M Irsyadul Ibad Tata Letak Wahyu Widayat N Ilustrator Danni Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Twitter: @infoburuhmigran Facebook: buruh migran Portal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan:

Perkuat Peran Perlindungan TKI di Desa Pelbagai konflik agraria, melemahnya kewenangan desa mengelola sendiri sumber daya yang mereka miliki, perubahan fungsi lahan pertanian menjadi industri, dan persoalan lain di desa semakin melemahkan kedaulatan desa. Hal yang tragis desa terus dianggap sebagai penyuplai sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan atau bahkan pekerja migran.

Desa yang “dilemahkan� dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki, turut menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar

negeri.

Lantas,

apakah

desa

masih

berpeluang

memaksimalkan peran menahan laju migrasi warganya ke luar negeri?.

Masih ada banyak hal yang bisa dilakukan desa untuk menyikapi migrasi warganya keluar negeri. Berikut Pengalaman Desa Kopang Rembige di Lombok Tengah dan Desa Dermaji dapat menjadi pelajaran.

Memaksimalkan Pelayanan Publik Beberapa dokumen yang menjadi prasyarat keberangkatan seseorang menjadi TKI harus diproses di Desa, KK, KTP, dan izin suami atau istri atau orang tua juga harus diketahui desa.

Terkait kebutuhan dokumen TKI, Ahmadi, salah satu perangkat Desa Kopang Rembige menyampaikan pelayanan publik di desa

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

harus memerhatikan aspek perlindungan TKI.

02 | Sekilas Peristiwa

“Sebelum menandatangani

dokumen, perangkat

desa harus melakukan mediasi antara keluarga, Calon TKI, dan pihak-pihak yang mengarahkan warganya menjadi TKI, dalam hal ini adalah Calo TKI. Kepala Desa tidak boleh asal tandatangan, apalagi memalsu dokumen identitas.

Semua pihak harus didudukkan, syukur ketika diskusi menemukan alternatif pekerjaan, dan Calon TKI tidak harus bekerja ke luar negeri,� tutur Ahmadi, ditemui saat mengikuti dengar pendapat RUU Desa di DPR RI (20/06/12).

Suasana lokakarya desa-desa di Banyumas, beberapa diantaranya adalah desa kantong BMI

Desa kantong TKI harus memiliki pengetahuan yang utuh soal prosedur dan mekanisme migrasi atau bekerja di luar negeri. Hal ini penting agar ketika

Darussalam, Bayu Setyo Nugroho, Kades Dermaji

pekerjaan alternatif bagi Calon TKI di desa tidak ditemukan, pelayanan publik di desa bisa mengawal proses migrasi melalui jalur yang minim risiko.

menjelaskan bahwa tanpa calo sekalipun, warga bisa memproses sendiri migrasi melalui jalur yang minim risiko, dan desa harus memiliki data akurat terkait warganya yang menjadi TKI, serta terus melakukan secara

berkala

dengan

keluarga

untuk

memastikan kondisi warganya di luar negeri,� tambahnya.

pihak, BNP2TKI, relawan jaringan Mekarwangi di Brunnei Darussalam hingga jenazah Riswo tiba di Desa Dermaji.

Peran desa dalam perlindungan TKI juga butuh mewujud dalam upaya pembangunan ekonomi desa.

Identifikasi potensi dan aset lokal penting dilakukan untuk menuju kemandirian desa. Asumsinya, jika potensi ekonomi desa dapat dikelola dengan maksimal, maka desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai

Peran lain dari pelayanan publik terkait isu TKI di desa adalah keterlibatan desa membantu keluarga TKI yang terlibat masalah di luar negeri. Pengalaman Desa Dermaji di Banyumas menunjukkan desa mampu menjadi

menjembatani komunikasi keluarga dengan pelbagai Jakarta, redaksi PSDBM, dan kerabat almarhum di

“Sekalipun harus menjadi TKI, desa harus bisa

kontak

Pada kasus pemulangan jenazah Riswo dari Brunnei

penghubung

penyelesaian

proses

pemulangan jenazah warganya yang menjadi TKI di Brunnei Darussalam.

penyuplai tenaga kerja kasar di perkotaan atau luar negeri. Hal ini karena warga desa mampu terserap di sektor-sektor ekonomi perdesaan.

Melalui

pengelolaan

layanan

publik

desa

yang

transparan, akuntabel, demokratis, dan berpihak pada masyarakat,

khususnya

kelompok

marginal

desa

sangat mampu untuk berdaulat. Meskipun kondisi ini pun masih sebatas bayangan ideal peran desa, bukan tidak mungkin, dengan keberanian dan kreativitas, desa dapat mewujudkannya menjadi realitas. [ ]

Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

03 | Sekilas Peristiwa

Banyumas

Dermaji Siap Menjadi Desa Percontohan untuk Perlindungan Buruh Migran

Desa adalah bagian penting dalam penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Undangundang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri memberikan wewenang kepada pihak desa untuk terlibat dalam legalisasi dokumen dan pengawasan pemberangkatan.

Meski tidak terdapat petunjuk teknisnya, namun desa berkewajiban untuk memeriksa kesahihan beberapa dokumen yang menjadi prasyarat migrasi, seperti surat izin pihak keluarga dan kartu tanda penduduk.

Menurut Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Banyumas, meski menjadi bagian kerja keseharian desa, pengawasan penempatan TKI masih jarang diperhatikan oleh pihak desa. Pelbagai faktor menjadi penyebabnya, salah satunya adalah kapasitas pengetahuan perangkat desa tentang proses migrasi aman (18/06/2012).

“Sebagai percontohan, kami siap menjadi desa yang menjadi model pengawasan buruh migran yang baik,” tegas Bayu.

Dengan dukungan Pusat Sumber Daya Buruh Migran Infest Yogyakarta dan Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Desa Dermaji akan memulai proses perbaikan tata kelola perlindungan buruh migran dengan merapikan data kependudukan dan membangun database penduduk yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Guna kebutuhan tersebut, Desa Dermaji –seperti halnya desa dalam Gerakan Desa Membangun (GDM)– akan menggunakan sistem informasi tata kelola pemerintahan desa Mitra Desa -

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

yang dikembangkan oleh GDM dan Infest Yogyakarta.

Ketersediaan database ini akan memudahkan proses temu kembali data warga yang bekerja di luar negeri.

Dengan demikian, penanganan kasus dan pengawasan akan lebih mudah dilakukan.

Pemerintah Desa Dermaji juga akan menerapkan peraturan khusus desa yang mengatur sistem perekrutan warga menjadi buruh migran oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau perwakilannya. Setiap PPTKIS yang beroperasi di Wilayah Dermaji diwajibkan untuk melapor dan meminta izin operasi.

“Pihak Desa Dermaji tidak akan mengeluarkan surat untuk migrasi apabila PT yang memberangkatkan diindikasikan bermasalah,” tegas Bayu.

Pembuatan database PPTKIS yang beroperasi di wilayah Dermaji memudahkan proses pengawasan dan penanganan kasus. Hal ini mencegah terulangnya banyak kasus tidak diketahuinya PPTKIS dan penanggungjawab perekrutan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri. Hal ini sangat merugikan pihak TKI dan menyulitkan pemerintah desa.

Kegiatan persiapan ujicoba penerapan sistem pengawasan ini ditargetkan akan selesai pada akhir Agustus 2012. Pemerintah Desa Dermaji hingga saat ini terus berkoordinasi dengan Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) untuk menyusun langkah taktis dan menyiapkan kebutuhan persiapan lainnya. [ ]

04 | Sekilas Peristiwa

Hong kong

Forum Human Trafficking di Hong Kong Oleh: Fera Nuraini Pada Minggu, 24 Juni 2012 yang lalu, digelar sebuah acara yang bertajuk “A Forum on Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong” atau Seminar Praktik Perdagangan Manusia di Hong Kong. Forum yang melibatkan HKCTU, IMWU, INDIES, ITUC, dan Aliansi Cabut UU No.39/2004 ini digelar di The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom.

Seminar ini berlangsung pada pukul 2 siang hingga pukul 6 sore waktu setempat. Hadir dalam forum ini Pun Thin Chi dari HKCTU, Beate Andrees dari ILO, Elizabeth Tang dari IDWN, Sring Atin dari LIPMI, Anik Setyo dari IMWU, Haryati dari INDIES Jakarta, perwakilan BMI di Hong Kong, serta warga lokal Hong Kong. Turut hadir pula Sendra Utami dan Hari Budiarto selaku perwakilan dari KJRI Hong Kong.

Forum ini menyoroti praktik perdagangan manusia yang dilakukan oleh Agen dan PJTKI. Dalam forum dibahas mengenai bagaimana sampai saat ini BMI yang bekerja ke Hong Kong harus diperas selama 7 bulan lamanya melalui potong gaji yang jika ditotal jumlahnya mencapai HK$ 21.000 (setara Rp 24.000.000 lebih).

Masalah lain yang juga dibahas adalah kenyataan yang terjadi sampai saat ini buruh migran masih bekerja seperti budak. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan sistem jam kerja yang jelas, padahal Konvensi ILO No. 189 sudah mengakui buruh migran sebagai bagian dari pekerja. Sayang, Indonesia memang belum meratifikasi konvensi ini.

Selain itu, UU no.39/2004 juga menjadi sorotan lantaran dari total 109 pasal yang ada, hanya 8 pasal saja yang berpihak pada buruh migran,

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

selebihnya hanya mewakili kepentingan pengusaha PJTKI. Kontrak mandiri dan permasalahan mengenai underpayment (gaji dibawah standar) juga disuarakan dalam forum ini.

“Pemerintah Hong Kong sudah membatasi pemotongan gaji hanya 10 persen atau sebesar HK$374, tapi BMI harus membayar HK$ 21,000. Ini gila!,” ujar salah satu peserta forum yang merupakan penduduk lokal Hong Kong.

Aktivis buruh migran menanggapi permasalahan dengan cukup serius. Salah satunya Pu Thin Chi dari HKCTU yang berjanji akan terus bekerja sama dengan LSM dan juga organisasi yang ada di Hong Kong untuk menghentikan praktik perdagangan manusia ini. Selain itu, Sring Atin dari LIPMI juga menyoroti tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang hanya berorientasi keuntungan dan kebijakan ambigu yang semakin menyuburkan pelanggaran.

Sendra Utami dan Hari Budiarto selaku perwakilan dari KJRI Hong Kong berjanji untuk membawa permasalahan untuk disuarakan ke pemerintah Indonesia. (CNF). [ ]

05 | Kajian

Mengakomodasi Migrasi Ketenagakerjaan Sebagai Peristiwa Kependudukan Desa memainkan peran penting dalam administrasi

kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut

kependudukan nasional. Tanpa peran desa administrasi

politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan

kependudukan akan menjadi kian sulit. Sebagai unit

penduduk di suatu tempat. UU No. 23 Tahun 2006,

pemerintahan

bersinggungan

mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai

langsung dengan masyarakat dan menjadi tumpuan

sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban

akurasi data kependudukan nasional. Mengacu pada

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan

Undang-Undang

melalui

formal

No.

terkecil,

23

Tahun

desa

2006,

administrasi

pendaftaran

penduduk,

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

serta yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya,

kependudukan

agama, serta lingkungan penduduk di suatu tempat.

pendaftaran

penduduk,

administrasi

sipil,

kependudukan mencakup serangkaian kegiatan penataan melalui

informasi

pencatatan

pengelolaan

kependudukan,

pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

yang

menjadi

tanggung

jawab

Peran

desa

dalam

tata

kelola

administrasi

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada

kependudukan diatur dalam Peraturan Pemerintah

proses tata kelola kependudukan ini, desa memperoleh

Nomor 37 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa

penugasan dari kabupaten/kota untuk menjadi pelaksana

penugasan

sebagian administrasi kependudukan. Fungsi desa ini

kependudukan kepada camat, lurah dan kepala desa

dilaksanakan dengan mengacu pada asas pembantuan.

menjadi tanggungjawab bupati/walikota. Selanjutnya,

lebih

lanjut

tentang

tata

administrasi

petugas registrasi data kependudukan adalah pegawai Undang-undang mendefinisikan

(UU)

Nomor

penduduk

23

sebagai

Tahun warga

2006 negara

negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan

pelayanan

pelaporan

peristiwa

Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65

dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan

Tahun 2010 (Permendagri No. 65 Tahun 2010) tentang

(pasal 1 butir 20 UU No. 23 Tahun 2006). Karena itu,

Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan

sekretaris

desa

yang

berfungsi

sebagai

petugas

pencatatan yang diatur dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun Kependudukan menjelaskan lebih rinci definisi istilah kependudukan. Kependudukan didefinisikan sebagai halhal

yang

berkaitan

dengan

jumlah,

struktur,

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

2006 adalah pegawai negeri.

06 |Kajian

Pemberian wewenang kepada Desa/kelurahan dalam

Lemahnya aturan yang mengatur tentang pencatatan

tata

berfungsi

migrasi ketenagakerjaan menyebabkan desa seakan

sebagai perwakilan pemerintah/instansi di tingkat

tidak punya wewenang untuk terlibat dalam tata kelola

kelola

administrasi

kependudukan

kabupaten/kota yang dapat mewakili penandatanganan beberapa

surat

kependudukan,

atau

seperti

keperluan keterangan

administratif pindah,

surat

keterangan kelahiran dan kematian.

perpindahan penduduk sementara jenis ini. Bayu Setyo Nugroho (36), Kepala Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Banyumas, menegaskan keterbatasan tersebut menyebabkan desa tidak banyak bisa mengambil

Peran sentral desa tersebut menempatkan desa tidak

tindakan penting terkait dengan perlindungan migrasi

hanya sebagai pelaksana, melainkan ujung tombak

tenaga kerja. Pemerintah desa hanya menjadi sebatas

administrasi kependudukan. Desa yang bersentuhan

penandatangan

langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting pula dalam pelbagai survei-survei kependudukan yang berfungsi untuk memperbaharui data kependudukan

atas

surat-surat

yang

menjadi

prasyarat migrasi. Hal senada dengan Kepala Desa Dermaji juga disampaikan oleh Munawar Achmad (56),

untuk kepentingan pembangunan sektoral, seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat statistik (BPS). Peran

Kepala

Desa

Pancasan

Kecamatan

Ajibarang

besar desa tersebut idealnya juga dapat diarahkan

Banyumas. Meski berjumlah sedikit, pemerintah Desa

untuk pencatatan data migrasi ketenagakerjaan.

Pancasan tidak bisa turut serta melakukan pengawalan proses migrasi tenaga kerja. Padahal, pihak desa akan

Migrasi Tenaga Kerja Sebagai Peristiwa

menjadi pihak yang disalahkan atau dilibatkan jika

Kependudukan Desa

terdapat kasus atau persoalan yang dialami oleh BMI.

Migrasi

ketenagakerjaan

termuat

sebagai

secara

bagian

dari

terperinci catatan

tidak

peristiwa

Pencatatan migrasi tenaga kerja sebagai

kependudukan desa. Meski terkait dengan kepindahan

peristiwa kependudukan menjadi salah satu

penduduk

hal penting dalam proses migrasi.

yang

bersifat

sementara,

migrasi

ketenagakerjaan masih belum memperoleh perhatian laiknya peristiwa kependudukan lain, seperti kelahiran,

Mengacu pada beberapa penanganan kasus yang

kematian dan perpindahan penduduk dengan jenis

dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran

lain, seperti ke luar daerah dan keluar negeri selain

(PSD-BM), ketidaktahuan pihak desa menjadi salah

untuk bekerja. Mobilitas pendudukan adalah bagian

satu hal yang kerap terjadi. Pihak desa tidak memiliki

yang ditegaskan dalam Permendagri No. 65 Tahun

data terperinnci tentang pemberangkatan BMI, negara

2010

perkembangan

tujuan dan lokasi bekerja, pelaksana penempatan

kependudukan, selain aspek kuantitas dan kualitas

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan kontak

penduduk. Sayangnya, istilah mobilitas ini kerap

penanganan. Hal ini menunjukkan lemahnya kinerja

dimaknai sebagai perpindahan yang tidak terkait

administrasi

dengan perpindahan sementara, termasuk migrasi

menyangkut pemberangkatan tenaga kerja ke luar

ketenagakerjaan. Mobilitas ini hanya dimaknai sebagai

negeri.

sebagai

bagian

dari

perpindahan penduduk secara langsung, baik yang masuk dan keluar karena terkait dengan aspek perkembangan penduduk.

Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

kependudukan

di

level

desa

yang

07 | Kajian

Pencatatan migrasi tenaga kerja sebagai salah satu

Data

migrasi

dapat

digunakan

untuk

juga

peristiwa kependudukan bisa digunakan sebagai alat

mengawasi proses penempatan hingga kepulangan.

untuk melibatkan pihak desa dalam tata laksana

Jika terkodifikasi dengan baik, data migrasi dapat

penempatan buruh migran.

menjadi penunjuk apabila terjadi atau adanya indikasi pelanggaran, seperti masa kerja yang

Melalui pencatatan, desa bisa mengetahui secara

melampaui ketentuan kesepakatan kerja sama atau

terperinci situasi dan aktor yang terlibat dalam migrasi

kontrak kerja. Data tersebut dapat menjadi acuan

kependudukan warga desa, seperti calo/agen dan

pihak desa untuk menanyakan situasi buruh migran

PPTKIS yang memberangkatkan; status bekerja BMI;

terkait kepada PPTKIS yang memberangkatkan.

alamat dan narahubung di luar negeri. Pencatatan ini akan memudahkan proses temu kembali data buruh

Instrumen

peristiwa

kependudukan

ini

dapat

migran, termasuk dalam situasi darurat penanganan.

menambah keterlibatan pihak ketiga dalam kontrol pelaksanaan penempatan buruh migran di luar

Memasukkan migrasi ketenagakerjaan sebagai salah

negeri. Aturan ini berpeluang untuk menjadi

satu peristiwa kependudukan dapat memperkuat daya

instrumen evaluasi untuk proses pemberangkatan

tawar

pihak

menyerahkan

desa data

untuk

memaksa

PPTKIS

tenaga

terkait

dengan

Keterlibatan pihak desa dapat menjadi peluang lain

terperinci

kerja

yang

dilakukan

pengawasan

oleh

penempatan BMI. Dengan model ini, kejadian hilang

memperkuat

kontak atau peristiwa tidak diketahuinya PPTKIS yang

migrasi ketenagakerjaan mulai dari level desa. [ ]

memberangkatkan BMI tidak perlu terulang lagi.

Ketercatatan ini juga memungkinkan evaluasi pihak pemerintah desa atas kinerja penempatan BMI secara langsung.

Migrasi yang tercatat sebagai peristiwa kependudukan akan mendorong peran aktif desa untuk turut serta pelaksanaan

M. Zaim Wahid,

penempatan buruh migran. Hal ini juga berfungsi

Staff Media JGOS dan

mendokumentasi

dan

mengawasi

untuk melibatkan desa lebih dari sekedar juru tanda tangan atau pengesahan dokumen migrasi. Desa berhak terlibat lebih jauh untuk meminta PPTKIS menyerahkan atau melakukan pembaruan data BMI yang diberangkatkan.

Penyerahan data dari PPTKIS memungkinkan kontrol desa atas penempatan agar tidak terjadi praktek kecurangan, perdagangan manusia dan pelanggaran lain yang merugikan buruh migran.

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

Relawan Gerakan Desa Membangun (GDM)

keseluruhan

PPTKIS. proses

08 | Kajian

Dijitalisasi Data Migrasi Tenaga Kerja di Level Desa Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad

Penyimpanan data di desa dengan menggunakan media fisik, seperti kertas menjadi salah satu tantangan

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan

perbaikan tata kelola administrasi dan pelayanan di level

dijitalisasi?

desa. model penyimpanan tersebut menyulitkan temu

Pengubahan bentuk dan model penyimpanan data

kembali dan pengolahan data. Model tersebut juga

yang semula menggunakan media kertas atau media

membuat pelayanan publik akan menjadi pelan karena

tulis fisik lainnya menjadi data elektronik yang

harus terlebih dahulu dilakukan pencarian data secara

tersimpan di dalam sistem komputer.

manual.

Sejak awal tahun 2012, Lembaga Kajian Pengembangan

Kenapa dijitalisasi dibutuhkan dalam tata

Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (Infest)

kelola administrasi desa?

Yogyakarta telah memulai upaya untuk memuat sebuah

Dijitalisasi penting untuk temu dan pengolahan

aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk

kembali data kependudukan sehingga

mempermudah tata kelola data dan pelayanan melalui

mempermudah kinerja pemerintah desa untuk

sistem dijital. Sistem yang dinamai Mitra Desa ini telah

kebutuhan tertentu. Penerapan dijitalisasi untuk

sampai pada versi 1.0.

Sistem ini dikembangkan oleh Infest dengan dukungan

menggantikan kencederungan penggunaan media kertas (paper based) sebagai penyimpanan data.

pengetahuan dari beberapa desa di Banyumas, seperti Desa Melung dan Karangnangka Kecamatan Kedung

Apa kelemahan dari model penyimpanan

Banteng, Desa Dermaji Kecamatan Lumbir, Desa

data menggunakan kertas?

Pancasan Kecamatan Ajibarang; dan Desa

Penyimpanan data menggunakan kertas memakan

Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Tasikmalaya.

Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan Muhammad Khayat, Kepala Program Pengembangan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Infest Yogyakarta terkait dengan pengembangan sistem yang salah satunya akan digunakan untuk mendukung tata kelola administrasi migrasi ketenagakerjaan di level desa.

Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

ruang, proses pencarian membutuhkan waktu lebih banyak. Resiko kerusakan kertas juga tinggi. Jika tidak disimpan secara benar kehilangan data adalah resikonya.

09 | Kajian

Kemudahan apa yang diperoleh dari

Apakah aplikasi ini juga dapat digunakan

dijitalisasi?

untuk mencatat migrasi ketenagakerjaan

Beberapa kemudahan dijitalisasi data

sebagai salah satu peristiwa kependudukan?

kependudukan itu memudahkan proses temu dan

Bisa. Akan ada fasilitas khusus yang memuat data-

olah kembali data kependudukan. Saat masih

data penting migrasi ketenagakerjaan penduduk

menggunakan kertas, pencarian data harus

desa. Artinya migrasi masuk ke dalam isu peristiwa

dilakukan dengan membongkar tumpukan

kependudukan.

penyimpanan kertas. Dengan dijitalisasi analisa dan pengolahan data menjadi lebih mudah, seperti

Apa saja akan masuk ke dalam fitur migrasi

mencari angka statistika kependudukan atau

tenaga kerja pada aplikasi ini?

pengolahan lain sesuai dengan kebutuhan desa.

Sistem ini akan memuat proses migrasi dengan cara merekam keseluruhan data terkait dengan calon TKI

Aplikasi apakah yang sedang Anda

dan pihak lain yang terlibat, seperti PJTKI (Pelaksana

kembangkan untuk mendukung dijitalisasi

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), sponsor,

data di tingkat desa?

negara tujuan, update keberangkatan, data

Aplikasi ini adalah perangkat lunak (software) yang

pekerjaan di luar negeri, majikan, negara tujuan dan

dapat digunakan untuk menyimpan dan mengolah

kontak di sana. Data ini akan terhubung dengan data

data dasar warga desa untuk kepentingan khusus

pokok masing-masing individu warga desa berbasis

administrasi desa, seperti penerbitan dokumen

kartu keluarga (KK).

surat pengantar. Sistem ini juga bisa digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan (lahir,

Apa kemudahan lain yang akan disajikan aplikasi ini?

mati, pindah datang, kawin dan cerai).

Aplikasi ini bisa mempercepat pelayanan, karena proses temu kembali yang cepat. Di Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Banyumas, ada tagline Kalau lebih dari 5 menit warga tidak perlu membayar. Itu menunjukkan kemudahan yang disajikan dalam sistem ini.

Berapa desa yang telah mempergunakan sistem ini?

Aplikasi ini baru akan diluncurkan pada akhir Agustus 2012, tapi beberapa desa yang menjadi pengembang sudah mulai menggunakannya, seperti Desa Melung, Desa Karang Nangka, Desa Dermaji dan Desa Pancasan (MII).

Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

10 | Panduan

Tips Aman Sebelum Menjadi TKI (2) Oleh: Narsidah

Jika pada terbitan edisi Mei 2012 dibahas tentang

- Surat keterangan status perkawinan bagi yang

informasi penting yang harus dipastikan oleh

telah menikah melampirkan foto copy buku

seseorang sebelum memutuskan menjadi TKI. Pada

nikah;

edisi ini disampaikan informasi terkait prosedur dan

- Surat keterangan ijin suami/istri atau orang tua;

beberapa hal penting lain sebelum proses migrasi.

- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

Prosedur dan Pengurusan Dokumen TKI: Pengurusan dokumen sebaiknya dilakukan oleh

- Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;

Calon TKI sendiri, jika sponsor membantu

- Surat Perjanjian Penempatan TKI;

menguruskan dokumen, pastikan dokumen tidak ada

- Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);

yang dipalsukan.

- Sertifikat Lulus Uji Kompetensi (LUK); - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja );

1. Agar dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen sesuai UU nomor 39 tentang PPTKLN Tahun 2004 yang meliputi: - Kartu Tanda Penduduk (KTP-foto copy); - Ijasah pendidikan terahir; - Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

- Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat; - Visa Kerja; 2. Pastikan tidak ada pemalsuan data pada dokumen anda.

3. Baca dan Pahami isi Kontrak Kerja.

11 | Panduan

Program Asuransi TKI: 1.

PPTKIS/PJTKI wajib mengikutsertakan setiap

3.

dipekerjakan di luar PT (di-PKL-kan)

Calon TKI (BMI) dalam program asuransi TKI yang ditanggungkan untuk masa pra

2.

3.

4.

Pada saat ditampung calon TKI tidak boleh

4.

Bila anda seorang pekerja rumah tangga atau

penempatan, selama bekerja, dan purna

buruh pabrik, mintalah surat kontrak kerja, teliti

penempatan;

dan pahami isinya, apakah sudah mengandung

Kartu peserta asuransi yang selanjutnya

hak-hak seperti besarnya gaji atau tunjangan lain

disingkat KPA adalah kartu yang diterbitkan

seperti hari libur, persyaratan dan kewajiban,

oleh penanggung sebagai bukti keikutsertaan

sesuai peraturan di negara setempat, jenis

tertanggung (TKI) dalam asuransi yang

pekerjaan serta alamat jelas dari majikan yang

merupakan bagian dari polis;

mempekerjakan anda.

Penerima santunan adalah tertanggung atau

5.

Kontrak kerja: Sebelum menandatangani

ahli waris yang sah untuk menerima santunan;

perjanjian kerja atau kontrak, mintalah waktu

Sebelum berangkat atau terbang ke luar negeri

beberapa saat untuk membacanya terlebih

Anda harus menyalin (foto copy) semua

dahulu, tanyakan pada pegawai PT jika ada hal

dokumen: Paspor, Visa, Kontrak Kerja, dll,

yang kurang dipahami. Kontrak kerja harus dibaca

berikan pada keluarga di rumah dan simpan

dengan teliti dan pahami isinya.

ditempat yang aman

6

Mintalah kepada pegawai PT salinan (foto copy) dari setiap surat/dokumen yang anda tandatangani

Hal-Hal Penting Bagi TKI Saat di Penampungan atau Proses Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Kerja: 1.

7.

Jangan biarkan PPTKIS, sponsor atau calo, dan orang lain memalsukan identitas anda

8.

Jangan pernah mau untuk menandatangani kertas kosong atau tulisan yang isinya anda tidak

Pastikan PPTKIS yang menampung Anda (calon

mengerti

TKI) mempunyai job order atau dokumen permintaan tenaga kerja dari agen di luar negeri, fasilitas yang memadai sesuai dengan

Pemberangkatan:

standardisasi dalam peraturan.

2.

Saat di penampungan calon TKI wajib

1.

mendapatkan pelatihan sesuai standardisasi yang ada meliputi: pelatihan bahasa negara

Pastikan Anda (Calon TKI) sudah diikut sertakan Asuransi TKI

2.

Alat transportasi yang digunakan pada saat

tujuan, ketrampilan (cara bekerja),

pemberangkatan ke negara tujuan sesuai

pengetahuan adat istiadat dan budaya negara

dengan standardisasi adalah menggunakan

tujuan, peraturan ketenaga kerjaan di

pesawat terbang

Indonesia dan di negara tujuan, serta informasi tentang hak-hak buruh migran.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

12 | Panduan

3. Visa adalah selembar kertas atau stempel

4.

Kontrak kerja adalah perjanjian yang

khusus di dalam paspor yang merupakan

mengatur tentang hak-hak seperti besarnya

tanda bahwa anda diijinkan masuk ke suatu

gaji, waktu pembayaran gaji, atau

negara dengan visa kerja. Anda harus berani

tunjangan lain seperti hari libur,

MENOLAK jika PPTKIS menguruskan visa turis

persyaratan dan kewajiban, sesuai

untuk anda, hal itu berarti agen atau PPTKIS

peraturan di negara setempat, jenis

menggunakan jalur yang tidak sah secara

pekerjaan serta alamat jelas dari majikan

hukum dan anda akan menanggung resiko

yang mempekerjakan anda.

sebagai buruh migran ilegal.

5.

Sebelum berangkat atau terbang ke luar negeri anda harus mendapatkan salinan (foto copy) semua dokumen milik Anda seperti: Paspor, Visa, Kontrak Kerja, dll, berikan pada keluarga dirumah dan simpan ditempat yang aman

Lindungi TKI, Rekam data migrasi sejak di desa.

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Juni 2012

Redaksi PSD-BM menerima pelbagai tulisan seputar kajian buruh migran.

Kirim tulisan ke email redaksi di alamat redaksi@buruhmigran.or.id