| Edisi XV | Juni 2012
Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi
Banyumas
Desa adalah peluang lain pengawasan penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia (BMI). Dengan wewenang untuk mengelola data kependudukan serta persinggunga langsung desa dan masyarakat, desa dapat menjadi aktor pemantau penempatan BMI. Warta Buruh Migran Edisi Juni ini akan mengupas peran desa dalam perlindungan buruh migran. Edisi ini mengulas kemungkinan tersebut dalam perspektif hukum yang membahas administrasi kependudukan; profil desa yang tengah mengupayakan penerapan perlindungan terhadap BMI; peluang dijitalisasi data kependudukan untuk mempermudah pencatatan migrasi di level desa; dan ulasan peluang desa untuk melakukan perlindungan terhadap buruh migran. Beberapa kajian seputar peran desa dalam mengawal arus migrasi warganya ke luar negeri akan menjadi bahasan utama dalam terbitan WBM bulan ini. Selamat membaca
Tim Redaksi Penanggung Jawab Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pimpinan Redaksi Fika Murdiana Tim Redaksi Muhammad Khayat Fathulloh Sindy Nur Fitri Kontributor M. Zaim Wahid, M Irsyadul Ibad Tata Letak Wahyu Widayat N Ilustrator Danni Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Twitter: @infoburuhmigran Facebook: buruh migran Portal: http://buruhmigran.or.id Penerbitan buletin ini atas dukungan:
Perkuat Peran Perlindungan TKI di Desa Pelbagai konflik agraria, melemahnya kewenangan desa mengelola sendiri sumber daya yang mereka miliki, perubahan fungsi lahan pertanian menjadi industri, dan persoalan lain di desa semakin melemahkan kedaulatan desa. Hal yang tragis desa terus dianggap sebagai penyuplai sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan atau bahkan pekerja migran. Desa yang “dilemahkan� dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki, turut menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar
negeri.
Lantas,
apakah
desa
masih
berpeluang
memaksimalkan peran menahan laju migrasi warganya ke luar negeri?. Masih ada banyak hal yang bisa dilakukan desa untuk menyikapi migrasi warganya keluar negeri. Berikut Pengalaman Desa Kopang Rembige di Lombok Tengah dan Desa Dermaji dapat menjadi pelajaran.
Memaksimalkan Pelayanan Publik Beberapa dokumen yang menjadi prasyarat keberangkatan seseorang menjadi TKI harus diproses di Desa, KK, KTP, dan izin suami atau istri atau orang tua juga harus diketahui desa. Terkait kebutuhan dokumen TKI, Ahmadi, salah satu perangkat Desa Kopang Rembige menyampaikan pelayanan publik di desa
Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.
Halaman 1 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
harus memerhatikan aspek perlindungan TKI.
02 | Sekilas Peristiwa
“Sebelum menandatangani
dokumen, perangkat
desa harus melakukan mediasi antara keluarga, Calon TKI, dan pihak-pihak yang mengarahkan warganya menjadi TKI, dalam hal ini adalah Calo TKI. Kepala Desa tidak boleh asal tandatangan, apalagi memalsu dokumen identitas. Semua pihak harus didudukkan, syukur ketika diskusi menemukan alternatif pekerjaan, dan Calon TKI tidak harus bekerja ke luar negeri,� tutur Ahmadi, ditemui saat mengikuti dengar pendapat RUU Desa di DPR RI (20/06/12).
Suasana lokakarya desa-desa di Banyumas, beberapa diantaranya adalah desa kantong BMI
Desa kantong TKI harus memiliki pengetahuan yang utuh soal prosedur dan mekanisme migrasi atau bekerja di luar negeri. Hal ini penting agar ketika
Darussalam, Bayu Setyo Nugroho, Kades Dermaji
pekerjaan alternatif bagi Calon TKI di desa tidak ditemukan, pelayanan publik di desa bisa mengawal proses migrasi melalui jalur yang minim risiko.
menjelaskan bahwa tanpa calo sekalipun, warga bisa memproses sendiri migrasi melalui jalur yang minim risiko, dan desa harus memiliki data akurat terkait warganya yang menjadi TKI, serta terus melakukan secara
berkala
dengan
keluarga
untuk
memastikan kondisi warganya di luar negeri,� tambahnya.
pihak, BNP2TKI, relawan jaringan Mekarwangi di Brunnei Darussalam hingga jenazah Riswo tiba di Desa Dermaji. Peran desa dalam perlindungan TKI juga butuh mewujud dalam upaya pembangunan ekonomi desa. Identifikasi potensi dan aset lokal penting dilakukan untuk menuju kemandirian desa. Asumsinya, jika potensi ekonomi desa dapat dikelola dengan maksimal, maka desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai
Peran lain dari pelayanan publik terkait isu TKI di desa adalah keterlibatan desa membantu keluarga TKI yang terlibat masalah di luar negeri. Pengalaman Desa Dermaji di Banyumas menunjukkan desa mampu menjadi
menjembatani komunikasi keluarga dengan pelbagai Jakarta, redaksi PSDBM, dan kerabat almarhum di
“Sekalipun harus menjadi TKI, desa harus bisa
kontak
Pada kasus pemulangan jenazah Riswo dari Brunnei
penghubung
penyelesaian
proses
pemulangan jenazah warganya yang menjadi TKI di Brunnei Darussalam.
penyuplai tenaga kerja kasar di perkotaan atau luar negeri. Hal ini karena warga desa mampu terserap di sektor-sektor ekonomi perdesaan. Melalui
pengelolaan
layanan
publik
desa
yang
transparan, akuntabel, demokratis, dan berpihak pada masyarakat,
khususnya
kelompok
marginal
desa
sangat mampu untuk berdaulat. Meskipun kondisi ini pun masih sebatas bayangan ideal peran desa, bukan tidak mungkin, dengan keberanian dan kreativitas, desa dapat mewujudkannya menjadi realitas. [ ]
Halaman 2 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
03 | Sekilas Peristiwa
Banyumas
Dermaji Siap Menjadi Desa Percontohan untuk Perlindungan Buruh Migran
Desa adalah bagian penting dalam penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Undangundang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri memberikan wewenang kepada pihak desa untuk terlibat dalam legalisasi dokumen dan pengawasan pemberangkatan. Meski tidak terdapat petunjuk teknisnya, namun desa berkewajiban untuk memeriksa kesahihan beberapa dokumen yang menjadi prasyarat migrasi, seperti surat izin pihak keluarga dan kartu tanda penduduk. Menurut Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Banyumas, meski menjadi bagian kerja keseharian desa, pengawasan penempatan TKI masih jarang diperhatikan oleh pihak desa. Pelbagai faktor menjadi penyebabnya, salah satunya adalah kapasitas pengetahuan perangkat desa tentang proses migrasi aman (18/06/2012). “Sebagai percontohan, kami siap menjadi desa yang menjadi model pengawasan buruh migran yang baik,” tegas Bayu. Dengan dukungan Pusat Sumber Daya Buruh Migran Infest Yogyakarta dan Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Desa Dermaji akan memulai proses perbaikan tata kelola perlindungan buruh migran dengan merapikan data kependudukan dan membangun database penduduk yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Guna kebutuhan tersebut, Desa Dermaji –seperti halnya desa dalam Gerakan Desa Membangun (GDM)– akan menggunakan sistem informasi tata kelola pemerintahan desa Mitra Desa -
Halaman 3 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
yang dikembangkan oleh GDM dan Infest Yogyakarta. Ketersediaan database ini akan memudahkan proses temu kembali data warga yang bekerja di luar negeri. Dengan demikian, penanganan kasus dan pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Pemerintah Desa Dermaji juga akan menerapkan peraturan khusus desa yang mengatur sistem perekrutan warga menjadi buruh migran oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau perwakilannya. Setiap PPTKIS yang beroperasi di Wilayah Dermaji diwajibkan untuk melapor dan meminta izin operasi. “Pihak Desa Dermaji tidak akan mengeluarkan surat untuk migrasi apabila PT yang memberangkatkan diindikasikan bermasalah,” tegas Bayu. Pembuatan database PPTKIS yang beroperasi di wilayah Dermaji memudahkan proses pengawasan dan penanganan kasus. Hal ini mencegah terulangnya banyak kasus tidak diketahuinya PPTKIS dan penanggungjawab perekrutan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri. Hal ini sangat merugikan pihak TKI dan menyulitkan pemerintah desa. Kegiatan persiapan ujicoba penerapan sistem pengawasan ini ditargetkan akan selesai pada akhir Agustus 2012. Pemerintah Desa Dermaji hingga saat ini terus berkoordinasi dengan Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) untuk menyusun langkah taktis dan menyiapkan kebutuhan persiapan lainnya. [ ]
04 | Sekilas Peristiwa
Hong kong
Forum Human Trafficking di Hong Kong Oleh: Fera Nuraini Pada Minggu, 24 Juni 2012 yang lalu, digelar sebuah acara yang bertajuk “A Forum on Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong” atau Seminar Praktik Perdagangan Manusia di Hong Kong. Forum yang melibatkan HKCTU, IMWU, INDIES, ITUC, dan Aliansi Cabut UU No.39/2004 ini digelar di The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom.
Seminar ini berlangsung pada pukul 2 siang hingga pukul 6 sore waktu setempat. Hadir dalam forum ini Pun Thin Chi dari HKCTU, Beate Andrees dari ILO, Elizabeth Tang dari IDWN, Sring Atin dari LIPMI, Anik Setyo dari IMWU, Haryati dari INDIES Jakarta, perwakilan BMI di Hong Kong, serta warga lokal Hong Kong. Turut hadir pula Sendra Utami dan Hari Budiarto selaku perwakilan dari KJRI Hong Kong. Forum ini menyoroti praktik perdagangan manusia yang dilakukan oleh Agen dan PJTKI. Dalam forum dibahas mengenai bagaimana sampai saat ini BMI yang bekerja ke Hong Kong harus diperas selama 7 bulan lamanya melalui potong gaji yang jika ditotal jumlahnya mencapai HK$ 21.000 (setara Rp 24.000.000 lebih). Masalah lain yang juga dibahas adalah kenyataan yang terjadi sampai saat ini buruh migran masih bekerja seperti budak. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan sistem jam kerja yang jelas, padahal Konvensi ILO No. 189 sudah mengakui buruh migran sebagai bagian dari pekerja. Sayang, Indonesia memang belum meratifikasi konvensi ini. Selain itu, UU no.39/2004 juga menjadi sorotan lantaran dari total 109 pasal yang ada, hanya 8 pasal saja yang berpihak pada buruh migran,
Halaman 4 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
selebihnya hanya mewakili kepentingan pengusaha PJTKI. Kontrak mandiri dan permasalahan mengenai underpayment (gaji dibawah standar) juga disuarakan dalam forum ini. “Pemerintah Hong Kong sudah membatasi pemotongan gaji hanya 10 persen atau sebesar HK$374, tapi BMI harus membayar HK$ 21,000. Ini gila!,” ujar salah satu peserta forum yang merupakan penduduk lokal Hong Kong. Aktivis buruh migran menanggapi permasalahan dengan cukup serius. Salah satunya Pu Thin Chi dari HKCTU yang berjanji akan terus bekerja sama dengan LSM dan juga organisasi yang ada di Hong Kong untuk menghentikan praktik perdagangan manusia ini. Selain itu, Sring Atin dari LIPMI juga menyoroti tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang hanya berorientasi keuntungan dan kebijakan ambigu yang semakin menyuburkan pelanggaran. Sendra Utami dan Hari Budiarto selaku perwakilan dari KJRI Hong Kong berjanji untuk membawa permasalahan untuk disuarakan ke pemerintah Indonesia. (CNF). [ ]
05 | Kajian
Mengakomodasi Migrasi Ketenagakerjaan Sebagai Peristiwa Kependudukan Desa memainkan peran penting dalam administrasi
kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut
kependudukan nasional. Tanpa peran desa administrasi
politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan
kependudukan akan menjadi kian sulit. Sebagai unit
penduduk di suatu tempat. UU No. 23 Tahun 2006,
pemerintahan
bersinggungan
mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai
langsung dengan masyarakat dan menjadi tumpuan
sebuah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
akurasi data kependudukan nasional. Mengacu pada
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
Undang-Undang
melalui
formal
No.
terkecil,
23
Tahun
desa
2006,
administrasi
pendaftaran
penduduk,
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
serta yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya,
kependudukan
agama, serta lingkungan penduduk di suatu tempat.
pendaftaran
penduduk,
administrasi
sipil,
kependudukan mencakup serangkaian kegiatan penataan melalui
informasi
pencatatan
pengelolaan
kependudukan,
pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
yang
menjadi
tanggung
jawab
Peran
desa
dalam
tata
kelola
administrasi
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada
kependudukan diatur dalam Peraturan Pemerintah
proses tata kelola kependudukan ini, desa memperoleh
Nomor 37 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa
penugasan dari kabupaten/kota untuk menjadi pelaksana
penugasan
sebagian administrasi kependudukan. Fungsi desa ini
kependudukan kepada camat, lurah dan kepala desa
dilaksanakan dengan mengacu pada asas pembantuan.
menjadi tanggungjawab bupati/walikota. Selanjutnya,
lebih
lanjut
tentang
tata
administrasi
petugas registrasi data kependudukan adalah pegawai Undang-undang mendefinisikan
(UU)
Nomor
penduduk
23
sebagai
Tahun warga
2006 negara
negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan
pelayanan
pelaporan
peristiwa
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan
Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan
Tahun 2010 (Permendagri No. 65 Tahun 2010) tentang
(pasal 1 butir 20 UU No. 23 Tahun 2006). Karena itu,
Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan
sekretaris
desa
yang
berfungsi
sebagai
petugas
pencatatan yang diatur dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun Kependudukan menjelaskan lebih rinci definisi istilah kependudukan. Kependudukan didefinisikan sebagai halhal
yang
berkaitan
dengan
jumlah,
struktur,
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, Halaman 5 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
2006 adalah pegawai negeri.
06 |Kajian
Pemberian wewenang kepada Desa/kelurahan dalam
Lemahnya aturan yang mengatur tentang pencatatan
tata
berfungsi
migrasi ketenagakerjaan menyebabkan desa seakan
sebagai perwakilan pemerintah/instansi di tingkat
tidak punya wewenang untuk terlibat dalam tata kelola
kelola
administrasi
kependudukan
kabupaten/kota yang dapat mewakili penandatanganan beberapa
surat
kependudukan,
atau
seperti
keperluan keterangan
administratif pindah,
surat
keterangan kelahiran dan kematian.
perpindahan penduduk sementara jenis ini. Bayu Setyo Nugroho (36), Kepala Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Banyumas, menegaskan keterbatasan tersebut menyebabkan desa tidak banyak bisa mengambil
Peran sentral desa tersebut menempatkan desa tidak
tindakan penting terkait dengan perlindungan migrasi
hanya sebagai pelaksana, melainkan ujung tombak
tenaga kerja. Pemerintah desa hanya menjadi sebatas
administrasi kependudukan. Desa yang bersentuhan
penandatangan
langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting pula dalam pelbagai survei-survei kependudukan yang berfungsi untuk memperbaharui data kependudukan
atas
surat-surat
yang
menjadi
prasyarat migrasi. Hal senada dengan Kepala Desa Dermaji juga disampaikan oleh Munawar Achmad (56),
untuk kepentingan pembangunan sektoral, seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat statistik (BPS). Peran
Kepala
Desa
Pancasan
Kecamatan
Ajibarang
besar desa tersebut idealnya juga dapat diarahkan
Banyumas. Meski berjumlah sedikit, pemerintah Desa
untuk pencatatan data migrasi ketenagakerjaan.
Pancasan tidak bisa turut serta melakukan pengawalan proses migrasi tenaga kerja. Padahal, pihak desa akan
Migrasi Tenaga Kerja Sebagai Peristiwa
menjadi pihak yang disalahkan atau dilibatkan jika
Kependudukan Desa
terdapat kasus atau persoalan yang dialami oleh BMI.
Migrasi
ketenagakerjaan
termuat
sebagai
secara
bagian
dari
terperinci catatan
tidak
peristiwa
Pencatatan migrasi tenaga kerja sebagai
kependudukan desa. Meski terkait dengan kepindahan
peristiwa kependudukan menjadi salah satu
penduduk
hal penting dalam proses migrasi.
yang
bersifat
sementara,
migrasi
ketenagakerjaan masih belum memperoleh perhatian laiknya peristiwa kependudukan lain, seperti kelahiran,
Mengacu pada beberapa penanganan kasus yang
kematian dan perpindahan penduduk dengan jenis
dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran
lain, seperti ke luar daerah dan keluar negeri selain
(PSD-BM), ketidaktahuan pihak desa menjadi salah
untuk bekerja. Mobilitas pendudukan adalah bagian
satu hal yang kerap terjadi. Pihak desa tidak memiliki
yang ditegaskan dalam Permendagri No. 65 Tahun
data terperinnci tentang pemberangkatan BMI, negara
2010
perkembangan
tujuan dan lokasi bekerja, pelaksana penempatan
kependudukan, selain aspek kuantitas dan kualitas
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan kontak
penduduk. Sayangnya, istilah mobilitas ini kerap
penanganan. Hal ini menunjukkan lemahnya kinerja
dimaknai sebagai perpindahan yang tidak terkait
administrasi
dengan perpindahan sementara, termasuk migrasi
menyangkut pemberangkatan tenaga kerja ke luar
ketenagakerjaan. Mobilitas ini hanya dimaknai sebagai
negeri.
sebagai
bagian
dari
perpindahan penduduk secara langsung, baik yang masuk dan keluar karena terkait dengan aspek perkembangan penduduk. Halaman 6 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
kependudukan
di
level
desa
yang
07 | Kajian
Pencatatan migrasi tenaga kerja sebagai salah satu
Data
migrasi
dapat
digunakan
untuk
juga
peristiwa kependudukan bisa digunakan sebagai alat
mengawasi proses penempatan hingga kepulangan.
untuk melibatkan pihak desa dalam tata laksana
Jika terkodifikasi dengan baik, data migrasi dapat
penempatan buruh migran.
menjadi penunjuk apabila terjadi atau adanya indikasi pelanggaran, seperti masa kerja yang
Melalui pencatatan, desa bisa mengetahui secara
melampaui ketentuan kesepakatan kerja sama atau
terperinci situasi dan aktor yang terlibat dalam migrasi
kontrak kerja. Data tersebut dapat menjadi acuan
kependudukan warga desa, seperti calo/agen dan
pihak desa untuk menanyakan situasi buruh migran
PPTKIS yang memberangkatkan; status bekerja BMI;
terkait kepada PPTKIS yang memberangkatkan.
alamat dan narahubung di luar negeri. Pencatatan ini akan memudahkan proses temu kembali data buruh
Instrumen
peristiwa
kependudukan
ini
dapat
migran, termasuk dalam situasi darurat penanganan.
menambah keterlibatan pihak ketiga dalam kontrol pelaksanaan penempatan buruh migran di luar
Memasukkan migrasi ketenagakerjaan sebagai salah
negeri. Aturan ini berpeluang untuk menjadi
satu peristiwa kependudukan dapat memperkuat daya
instrumen evaluasi untuk proses pemberangkatan
tawar
pihak
menyerahkan
desa data
untuk
memaksa
PPTKIS
tenaga
terkait
dengan
Keterlibatan pihak desa dapat menjadi peluang lain
terperinci
kerja
yang
dilakukan
pengawasan
oleh
penempatan BMI. Dengan model ini, kejadian hilang
memperkuat
kontak atau peristiwa tidak diketahuinya PPTKIS yang
migrasi ketenagakerjaan mulai dari level desa. [ ]
memberangkatkan BMI tidak perlu terulang lagi. Ketercatatan ini juga memungkinkan evaluasi pihak pemerintah desa atas kinerja penempatan BMI secara langsung. Migrasi yang tercatat sebagai peristiwa kependudukan akan mendorong peran aktif desa untuk turut serta pelaksanaan
M. Zaim Wahid,
penempatan buruh migran. Hal ini juga berfungsi
Staff Media JGOS dan
mendokumentasi
dan
mengawasi
untuk melibatkan desa lebih dari sekedar juru tanda tangan atau pengesahan dokumen migrasi. Desa berhak terlibat lebih jauh untuk meminta PPTKIS menyerahkan atau melakukan pembaruan data BMI yang diberangkatkan. Penyerahan data dari PPTKIS memungkinkan kontrol desa atas penempatan agar tidak terjadi praktek kecurangan, perdagangan manusia dan pelanggaran lain yang merugikan buruh migran.
Halaman 7 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
Relawan Gerakan Desa Membangun (GDM)
keseluruhan
PPTKIS. proses
08 | Kajian
Dijitalisasi Data Migrasi Tenaga Kerja di Level Desa Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad
Penyimpanan data di desa dengan menggunakan media fisik, seperti kertas menjadi salah satu tantangan
Apa yang sebenarnya dimaksud dengan
perbaikan tata kelola administrasi dan pelayanan di level
dijitalisasi?
desa. model penyimpanan tersebut menyulitkan temu
Pengubahan bentuk dan model penyimpanan data
kembali dan pengolahan data. Model tersebut juga
yang semula menggunakan media kertas atau media
membuat pelayanan publik akan menjadi pelan karena
tulis fisik lainnya menjadi data elektronik yang
harus terlebih dahulu dilakukan pencarian data secara
tersimpan di dalam sistem komputer.
manual. Sejak awal tahun 2012, Lembaga Kajian Pengembangan
Kenapa dijitalisasi dibutuhkan dalam tata
Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (Infest)
kelola administrasi desa?
Yogyakarta telah memulai upaya untuk memuat sebuah
Dijitalisasi penting untuk temu dan pengolahan
aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk
kembali data kependudukan sehingga
mempermudah tata kelola data dan pelayanan melalui
mempermudah kinerja pemerintah desa untuk
sistem dijital. Sistem yang dinamai Mitra Desa ini telah
kebutuhan tertentu. Penerapan dijitalisasi untuk
sampai pada versi 1.0. Sistem ini dikembangkan oleh Infest dengan dukungan
menggantikan kencederungan penggunaan media kertas (paper based) sebagai penyimpanan data.
pengetahuan dari beberapa desa di Banyumas, seperti Desa Melung dan Karangnangka Kecamatan Kedung
Apa kelemahan dari model penyimpanan
Banteng, Desa Dermaji Kecamatan Lumbir, Desa
data menggunakan kertas?
Pancasan Kecamatan Ajibarang; dan Desa
Penyimpanan data menggunakan kertas memakan
Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Tasikmalaya. Berikut ini adalah cuplikan wawancara dengan Muhammad Khayat, Kepala Program Pengembangan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Infest Yogyakarta terkait dengan pengembangan sistem yang salah satunya akan digunakan untuk mendukung tata kelola administrasi migrasi ketenagakerjaan di level desa. Halaman 8 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
ruang, proses pencarian membutuhkan waktu lebih banyak. Resiko kerusakan kertas juga tinggi. Jika tidak disimpan secara benar kehilangan data adalah resikonya.
09 | Kajian
Kemudahan apa yang diperoleh dari
Apakah aplikasi ini juga dapat digunakan
dijitalisasi?
untuk mencatat migrasi ketenagakerjaan
Beberapa kemudahan dijitalisasi data
sebagai salah satu peristiwa kependudukan?
kependudukan itu memudahkan proses temu dan
Bisa. Akan ada fasilitas khusus yang memuat data-
olah kembali data kependudukan. Saat masih
data penting migrasi ketenagakerjaan penduduk
menggunakan kertas, pencarian data harus
desa. Artinya migrasi masuk ke dalam isu peristiwa
dilakukan dengan membongkar tumpukan
kependudukan.
penyimpanan kertas. Dengan dijitalisasi analisa dan pengolahan data menjadi lebih mudah, seperti
Apa saja akan masuk ke dalam fitur migrasi
mencari angka statistika kependudukan atau
tenaga kerja pada aplikasi ini?
pengolahan lain sesuai dengan kebutuhan desa.
Sistem ini akan memuat proses migrasi dengan cara merekam keseluruhan data terkait dengan calon TKI
Aplikasi apakah yang sedang Anda
dan pihak lain yang terlibat, seperti PJTKI (Pelaksana
kembangkan untuk mendukung dijitalisasi
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia), sponsor,
data di tingkat desa?
negara tujuan, update keberangkatan, data
Aplikasi ini adalah perangkat lunak (software) yang
pekerjaan di luar negeri, majikan, negara tujuan dan
dapat digunakan untuk menyimpan dan mengolah
kontak di sana. Data ini akan terhubung dengan data
data dasar warga desa untuk kepentingan khusus
pokok masing-masing individu warga desa berbasis
administrasi desa, seperti penerbitan dokumen
kartu keluarga (KK).
surat pengantar. Sistem ini juga bisa digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan (lahir,
Apa kemudahan lain yang akan disajikan aplikasi ini?
mati, pindah datang, kawin dan cerai).
Aplikasi ini bisa mempercepat pelayanan, karena proses temu kembali yang cepat. Di Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng Banyumas, ada tagline Kalau lebih dari 5 menit warga tidak perlu membayar. Itu menunjukkan kemudahan yang disajikan dalam sistem ini. Berapa desa yang telah mempergunakan sistem ini? Aplikasi ini baru akan diluncurkan pada akhir Agustus 2012, tapi beberapa desa yang menjadi pengembang sudah mulai menggunakannya, seperti Desa Melung, Desa Karang Nangka, Desa Dermaji dan Desa Pancasan (MII).
Halaman 9 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
10 | Panduan
Tips Aman Sebelum Menjadi TKI (2) Oleh: Narsidah
Jika pada terbitan edisi Mei 2012 dibahas tentang
- Surat keterangan status perkawinan bagi yang
informasi penting yang harus dipastikan oleh
telah menikah melampirkan foto copy buku
seseorang sebelum memutuskan menjadi TKI. Pada
nikah;
edisi ini disampaikan informasi terkait prosedur dan
- Surat keterangan ijin suami/istri atau orang tua;
beberapa hal penting lain sebelum proses migrasi.
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
Prosedur dan Pengurusan Dokumen TKI: Pengurusan dokumen sebaiknya dilakukan oleh
- Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
Calon TKI sendiri, jika sponsor membantu
- Surat Perjanjian Penempatan TKI;
menguruskan dokumen, pastikan dokumen tidak ada
- Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
yang dipalsukan.
- Sertifikat Lulus Uji Kompetensi (LUK); - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja );
1. Agar dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen sesuai UU nomor 39 tentang PPTKLN Tahun 2004 yang meliputi: - Kartu Tanda Penduduk (KTP-foto copy); - Ijasah pendidikan terahir; - Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
Halaman 10 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat; - Visa Kerja; 2. Pastikan tidak ada pemalsuan data pada dokumen anda. 3. Baca dan Pahami isi Kontrak Kerja.
11 | Panduan
Program Asuransi TKI: 1.
PPTKIS/PJTKI wajib mengikutsertakan setiap
3.
dipekerjakan di luar PT (di-PKL-kan)
Calon TKI (BMI) dalam program asuransi TKI yang ditanggungkan untuk masa pra
2.
3. 4.
Pada saat ditampung calon TKI tidak boleh
4.
Bila anda seorang pekerja rumah tangga atau
penempatan, selama bekerja, dan purna
buruh pabrik, mintalah surat kontrak kerja, teliti
penempatan;
dan pahami isinya, apakah sudah mengandung
Kartu peserta asuransi yang selanjutnya
hak-hak seperti besarnya gaji atau tunjangan lain
disingkat KPA adalah kartu yang diterbitkan
seperti hari libur, persyaratan dan kewajiban,
oleh penanggung sebagai bukti keikutsertaan
sesuai peraturan di negara setempat, jenis
tertanggung (TKI) dalam asuransi yang
pekerjaan serta alamat jelas dari majikan yang
merupakan bagian dari polis;
mempekerjakan anda.
Penerima santunan adalah tertanggung atau
5.
Kontrak kerja: Sebelum menandatangani
ahli waris yang sah untuk menerima santunan;
perjanjian kerja atau kontrak, mintalah waktu
Sebelum berangkat atau terbang ke luar negeri
beberapa saat untuk membacanya terlebih
Anda harus menyalin (foto copy) semua
dahulu, tanyakan pada pegawai PT jika ada hal
dokumen: Paspor, Visa, Kontrak Kerja, dll,
yang kurang dipahami. Kontrak kerja harus dibaca
berikan pada keluarga di rumah dan simpan
dengan teliti dan pahami isinya.
ditempat yang aman
6
Mintalah kepada pegawai PT salinan (foto copy) dari setiap surat/dokumen yang anda tandatangani
Hal-Hal Penting Bagi TKI Saat di Penampungan atau Proses Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Kerja: 1.
7.
Jangan biarkan PPTKIS, sponsor atau calo, dan orang lain memalsukan identitas anda
8.
Jangan pernah mau untuk menandatangani kertas kosong atau tulisan yang isinya anda tidak
Pastikan PPTKIS yang menampung Anda (calon
mengerti
TKI) mempunyai job order atau dokumen permintaan tenaga kerja dari agen di luar negeri, fasilitas yang memadai sesuai dengan
Pemberangkatan:
standardisasi dalam peraturan. 2.
Saat di penampungan calon TKI wajib
1.
mendapatkan pelatihan sesuai standardisasi yang ada meliputi: pelatihan bahasa negara
Pastikan Anda (Calon TKI) sudah diikut sertakan Asuransi TKI
2.
Alat transportasi yang digunakan pada saat
tujuan, ketrampilan (cara bekerja),
pemberangkatan ke negara tujuan sesuai
pengetahuan adat istiadat dan budaya negara
dengan standardisasi adalah menggunakan
tujuan, peraturan ketenaga kerjaan di
pesawat terbang
Indonesia dan di negara tujuan, serta informasi tentang hak-hak buruh migran.
Halaman 11 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
12 | Panduan
3. Visa adalah selembar kertas atau stempel
4.
Kontrak kerja adalah perjanjian yang
khusus di dalam paspor yang merupakan
mengatur tentang hak-hak seperti besarnya
tanda bahwa anda diijinkan masuk ke suatu
gaji, waktu pembayaran gaji, atau
negara dengan visa kerja. Anda harus berani
tunjangan lain seperti hari libur,
MENOLAK jika PPTKIS menguruskan visa turis
persyaratan dan kewajiban, sesuai
untuk anda, hal itu berarti agen atau PPTKIS
peraturan di negara setempat, jenis
menggunakan jalur yang tidak sah secara
pekerjaan serta alamat jelas dari majikan
hukum dan anda akan menanggung resiko
yang mempekerjakan anda.
sebagai buruh migran ilegal. 5.
Sebelum berangkat atau terbang ke luar negeri anda harus mendapatkan salinan (foto copy) semua dokumen milik Anda seperti: Paspor, Visa, Kontrak Kerja, dll, berikan pada keluarga dirumah dan simpan ditempat yang aman
Lindungi TKI, Rekam data migrasi sejak di desa.
Halaman 12 | Warta Buruh Migran | Juni 2012
Redaksi PSD-BM menerima pelbagai tulisan seputar kajian buruh migran. Kirim tulisan ke email redaksi di alamat redaksi@buruhmigran.or.id