Warta Buruh Migran Nomor VII Edisi September 2011

| Edisi VII | September 2011

Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id Salam Redaksi

Singapura

"LAPOR nama saya lusi,melaporkan saya disini sudah 2thn 5bln tapi saya tidak boleh pulang,saya mohon pihak yang berusan segera menanganinya, saya mau pulang ke indonesia dengan cepat dan tanpa masalah" tutur Lusi melalui pesan SMS di Portal http://buruhmigran.or.id (11/06/2011).

Sejak dibukanya layanan SMS gateway di portal http://buruhmigran.or.id, banyak pihak memanfaatkan layanan tersebut untuk berbagi informasi dan melaporkan sesuatu terkait buruh migran. Setelah masa uji coba, beragam umpan balik diterima tim redaksi, dari menanyakan siapa pemilik nomor, ucapan terima kasih, informasi buruh migran, hingga mengadukan kasus seperti yang dilakukan Lusi Area Rispa diatas. Pada terbitan edisi ini, Warta Buruh Migran akan mengulas tentang layanan SMS gateway buruh migran, penanganan kasus yang bersumber dari pengaduan SMS, kajian tentang persoalan asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kajian moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, dan beberapa informasi dari daerah.

Tim Redaksi Pe na ng g ung J a wa b Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pi m pi na n Re da ks i Fika Murdiana T i m Re da ks i Muhammad Khayat Fathulloh Muhammad Ali Usman Kont ri but or Muhammad Fathoni T a t a Le t a k Wahyu Widayat N I l us t ra t or Muhammad Alamsyah A l a m a t Re da ks i Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Twiter: @infoburuhmigran Facebook; Buruh Migran Portal: http://buruhmigran.or.id Pe ne rbi t a n bul e t i n i ni a t a s dukung a n:

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

Halaman 1 | Warta Buruh Migran | September 2011

Halalbihalal IFN, Ruang Berkumpul TKI Singapura Indonesia Family Network (IFN), salah satu organisasi buruh migran di Singapura menggelar acara halalbihalal di Toa Payoh National Park, Singapura (25/09/2011). Kegiatan yang digelar di ruang terbuka itu dihadiri sekitar 60 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari pelbagai wilayah di Singapura.

Kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahun oleh IFN. Selain menjadi ajang bersilaturrahmi antar anggota, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk saling memotivasi, membicarakan kinerja, dan program kerja IFN. "IFN sendiri merupakan organisasi perkumpulan para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dibentuk atas dasar kepedulian terhadap sesama yang berlandaskan semangat kebersamaan. IFN didirikan pada 5 Februari 2006 atas ide beberapa PRT di Singapura yang ingin membantu sesama teman seperjuangan" Tutur Shelly Yanti (28), salah satu pegiat IFN asal Mediun, Jawa Timur saat diwawancarai melalui sebuah media sosial.

Shelly juga menjelaskan, dalam membantu rekan sesama TKI yang bermasalah, IFN menyediakan layanan pertolongan (helpline) untuk sesama rekan. IFN juga bekerja sama dengan lembaga non pemerintah (Non Government Organisations /NGOs) serta menggalang dukungan langsung dari beberapa komponen masyarakat di Singapura. Selain IFN, di Singapura itu juga terdapat beberapa organisasi atau komunitas TKI yang lain seperti, BMI Singapura, The Montel Singapura, HPLRT Singapura, dan BNS (Bobotoh Nagara Singapura) yang saling bersinergi satu dengan yang lain.

Selain acara inti berupa silaturrahmi dan bincang-bincang antar anggota, panitia halalbihalal juga menggelar kegiatan hiburan berupa, lomba peragaan busana muslim dan tata rias (make up). Keseluruhan kegiatan Halal Bihalal yang digelar IFN adalah upaya untuk semakin memperkuat kebersamaan anggota dan TKI di Singapura secara umum.(red)

02 | Sekilas Peristiwa Cirebon

TKW Belia Asal Cirebon, Diadili di Singapura Oleh: Ahmad Rovahan Sumber Foto: Wong Kwai Chow

Cirebon - Nasib buruk menimpa Desi Kurnia (18), gara-gara gemas dengan tingkah laku anak majikannya yang susah diatur, Tenaga Kerja Wanita (TKW) belia asal Desa Dompyong Wetan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon ini terekam kamera tersembunyi (biasa disebut Closed Circuit Television/CCTV) saat terlihat menjewer anak majikannya. Akibatnya, Desi harus menjalani proses pengadilan di Singapura.

Menurut Castra Aji Sarosa, Koordinator Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cirebon, informasi ini didapatkan dari salah satu wartawan sebuah stasiun televisi di Singapura. Wartawan yang sudah fasih berbahasa Indonesia itu menceritakan keadaan Desi yang akan divonis 2,5 tahun oleh pengadilan Singapura. Desi diduga kesal dengan tingkah laku anak majikannya yang susah diatur.

“Sepertinya Desi kesal dengan anak majikannya yang susah diatur, sang majikan melaporkan Desi karena perbuatan Desi terekam di CCTV yang ada dirumahnya. Saya daptkan info ini dari wartawan Singapura, dia langsung menjelaskan kejadian yang menimpa Desi di Singapura sekaligus memberikan alamat rumahnya. Setelah saya telusuri, ternyata Desi merupakan warga Dompyong Wetan, Kabupaten Cirebon” beber Castra Castra sangat menyayangkan kejadian yang menimpa Desi di Singapura, apalagi kalau dilihat dari segi umur, Desi masih sangat belia dan tidak termasuk umur yang diperbolehkan menjadi TKW. Sehingga bukan hanya kasus Desi yang terancam hukuman saja, tapi juga proses pemberangkatan Desi juga harus diusut. Selain itu, Castra juga menyesalkan informasi ini malah bukan ia dapat dari lembaga resmi Indonesia di Singapura.

“Desi kelahiran 20 agustus 1993, saat ini saja dia baru berumur 18 tahun, sedangkan dia sudah diberangkatkan sejak 2009. Jadi sekitar umur 16 tahun ketika Desi dipekerjakan di Singapura, padahal minimal untuk bisa menjadi TKW itu berumur 21 tahun.

Halaman 2 | Warta Buruh Migran | September 2011

Ini juga yang sedang kita telusuri, siapa yang memalsukan umur Desi sehingga bisa diberangkatkan ke Singapura. Selain itu, kemana para petinggi Indonesia, kok informasi ini malah bukan dari lembaga Indonesia yang ada disana?” ungkap Castra.

Perkembangan kasus Desi hanya didapatkan Castra melalui sang wartawan yang selalu setia menelfon dirinya, bahkan sang wartawan meminta Castra untuk mengirimkan surat pengaduan dan data lengkap yang membuktikan bahwa Desi masih dibawah umur.

“Dia meminta saya untuk mengirimkan berkas tentang Desi, yang bisa membuktikan bahwa Desi masih dibawah umur. Itu untuk lebih meringankan vonis yang akan diterima Desi.” ujar Castra.

Menanggapi kasus Desi, saat ini Castra sudah mengirimkan surat pengaduan dan semua data lengkap tentang Desi yang membuktikan bahwa Desi masih dibawah umur.

“Kita sudah kirimkan salinan akta lahir, ijazah SMP dan data lainnya tentang Desi ke Duta Besar RI di Singapura, BNP2TKI, Dinas Tenaga Kerja dan lembaga lainnya dengan harapan bisa membantu meringankan atau membebaskan Desi dari hukuman di Singapura. tapi saat ini belum ada kabar dari semuanya. Kabarnya, 13 September 2011 (tambahkan tahun) lalu telah dilaksanakan proses pengadilan yang terakhir, tapi kami belum mendapatkan kabar terbaru lagi” keluh Castra.

Ahm ad Rovahan, Ketua Jaringan Radio Komunitas (JARIK) se-wilayah III Cirebon

03 | Kajian

Ilustrasi: Muhammad Alamsyah

Asuransi Buruh Migran: Pelayanan atau Cari Untung?

Oleh: Muhammad Fathoni

Sekurang-kurangnya 30 ribu buruh migran Indonesia (BMI) setiap bulan berangkat ke luar negeri. Menjelang keberangkatan mereka dipungut premi asuransi untuk jaminan keselamatan kerja. Nilainya Rp. 400.000,- untuk setiap tenaga kerja. Maka, bila diakumulasi, BMI mendermakan Rp 12 miliyar per bulan kepada pihak konsorsium asuransi. Jumlah ini belum ditambah US$ 15 untuk biaya pengacara bila terjerat masalah hukum di negeri seberang atau untuk biaya pengobatan bila menderita sakit selama di negara tujuan.

Asuransi hanya satu dari sekian banyak pungutan yang dibebankan kepada buruh migran. Sejak proses perekrutan, pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, pelatihan dan pendidikan, pembekalan akhir, penempatan, hingga pemulangan ke tanah air pungutan itu sampai berjumlah jutaan rupiah.

Halaman 3 | Warta Buruh Migran | September 2011

Artinya, semua pihak diuntungkan oleh keberadaan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk buruh migran sekalipun. Ada betulnya dan sangat logis, baik diam-diam maupun terang-terangan, pemerintah memelihara keberlangsungan lahan kerja ini.

Agar lebih mudah dikontrol, pemerintah harus memperketat pengawasan dan pelaksanaan aturan yang mengikat konsorsium asuransi BMI. Selain itu, kemungkinan adanya peran makelar (broker) dalam pengurusan asuransi harus diawasi. Penemuan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam penanganan asuransi BMI pun harus ditindak tegas oleh pemerintah.

Pemerintah pun harus berani terbuka untuk setiap kasus penyalahgunaan asuransi BMI agar masyarakat dapat turut mengawasi tata laksananya.

Pemberangkatan BMI adalah ruang basah yang menarik minat banyak orang. Bagi calon, menjadi BMI diharapkan mampu-

04 | Kajian

menjadi solusi persoalan ekonomi dan kesulitan mencari lapangan kerja. Calo dan PPTKIS adalah kelompok lain yang turut menangkap peluang ekonomi bisnis pemberangkatan BMI. Pemerintah pun turut diuntungkan dengan sumbangan devisa yang besar hasil keringat BMI. Pada tahun 2009 saja, menurut data Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) BMI telah menyumbang devisa senilai 6,6 Miliar Dolar Amerika. Perusahaan asuransi BMI pun adalah pendulang keuntungan yang cukup besar dari bisnis tenaga kerja ini.

Ironisnya, besarnya sumbangan BMI kepada negara dan Perusahaan tenaga kerja (PPTKIS), dan perusahaan asuransi BMI tidak membuat pelayanan pemberangkatan BMI menjadi maksimal. Persoalan jaminan keselamatan dan keamanan BMI adalah salah satu persoalan yang seakan tak kunjung selesai, termasuk jaminan asuransi jika BMI mengalami kecelakaan kerja, gangguan kesehatan atau persoalan lain yang diatur sebagai salah satu sebab adanya hak menerima asuransi. Pemerintah pun seakan tidak berdaya untuk memberikan jaminan, serta menuntut pengelola perusahaan asuransi untuk taat menunaikan kewajiban atas BMI yang bermasalah. Buruknya lagi, soal asuransi BMI masih menjadi wilayah abu-abu yang jauh dari standar transparansi.

Walhasil, BMI terkadang tidak mengetahui secara gamblang hakhak yang patut diterima. Kesempatan pengawasan masyarakat atas pengelolaan asuransi pun menjadi sangat kecil.

Pola pengelolaan asuransi BMI yang sedemikian rupa lebih menunjukkan aspek bisnis dan ekonomi tinimbang soal perlindungan. Kesulitan BMI untuk mengurus hak-hak terkait dengan asuransi adalah indikatornya.

Palupi Endah Supriati (38), BMI asal Banyumas adalah salah satu contoh saja. Setelah mengalami pelanggaran kontrak kerja berupa pemindahan kerja dan gaji yang tidak dibayarkan, pada November 2010 Palupi kembali ke Indonesia. Agen mengurus kepulangan Palupi setelah Visa Palupi habis masa berlaku.

Sepulang dari luar negeri, Palupi segera menghubungi PT ABI yang memberangkatkannya untuk meminta kembali dokumennya. Pihak PT ABI hanya memberikan ijazah S1-nya dan menahan sebagian dokumen lain. Budhi Siswanto, salah satu staff PT ABI menemui Palupi untuk meminjam paspor untuk mengurus asuransi. Palupi menolak permintaan tersebut karena PT Abi tidak mengembalikan beberapa dokumennya. Ironisnya, saat itu Palupi justeru diminta membayar uang 12 juta rupiah jika ingin memperoleh dokumennya kembali. Alih-alih memperoleh auransi secara utuh, Palupi justeru dibebani dengan biaya penebusan dokumen. Setelah ditemani oleh Paguyuban Seruni Banyumas, kasus Palupi dapat ditangani. Meski demikian, uang asuransi yang diterima pun tidak semestinya.

Halaman 4 | Warta Buruh Migran | September 2011

“Lalu, untuk apa kebijakan, pengawasan, dan advokasi bila buruh migran tetap saja yang menanggung deritanya? Maka, apa artinya perlindungan dan asuransi bagi mereka? Apakah memang benar-benar sudah tidak ada jalan keluar?�

Kisah Palupi hanyalah satu contoh yang dapat diibaratkan gunung es. Di bawah permukaan masih banyak lagi kasus yang tentu tidak tertanggulangi. BMI acapkali tidak berdaya melakukan pembelaan diri menangani soal asuransi.

Investigasi Majalah Tempo 11 September 2011 mnjelaskan cukup gamblang karut marut pengurusan asuransi BMI. Penyimpangan yang berpola dan berulang pada urusan pemberangkatan BMI terjadi dari hulu ke hilir, termasuk soal asuransi. Keterkaitan dan keterlibatan dalam penympangan tersebut dapat ditelusuri oleh pemerintah jika mereka betul ingin membela dan melindungi kepentingan BMI. Jika tidak, maka situasi ini akan terus berulang dan menelan korban. Sekali lagi, buruh migran menjadi kelompok yang paling dirugikan.

Pilihan menyerahkan asuransi kepada pihak swasta sarat akan resiko penanganan yang tidak beres. Pemerintah -dalam hal ini Kemnakertrans- selayaknya memiliki cara menganalisa untuk melihat ruwetnya soal asuransi BMI ini. Lebih jauh, harus ada tindakan konkrit untuk mengubah pola penanganan asuransi jiwa BMI []

Muham m ad Fathoni, Pegiat Komunitas Rumah Semesta Yogyakarta

05 |Kisah

----------------------------BNP2TKI dan KTKLN Masih Menjadi Masalah TKI

----------------------------Oleh: Fera Nuraini Ini merupakan catatan pengalaman Fera Nuraini saat mengurus pembuatan KTKLN. Fera merupakan Buruh Migran asal Ponorogo, Jawa Timur yang sedang memanfaatkan liburan cuti dari majikannya di Hong Kong untuk bertemu sanak keluarga, sekaligus mengurus pembuatan KTKLN.

1 5 Septem ber 2 0 1 1 , pukul 1 dini hari saya berangkat menuju Surabaya dengan tujuan kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) untuk mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Saya tiba di kantor tepat jam 7 pagi dan langsung antri mengambil formulir.

Melihat antrian yang begitu banyak, saya jadi pusing sendiri.

Ada sesama BMI Hong Kong (HK) yang bilang ke sesama pengantri bahwa kemarin pun antriannya juga banyak, bahkan ada yang terpaksa gagal mengurus satu hari dan terpaksa menginap di tempat saudara.

Formulir saya dapat, tapi di kertas itu tertulis tanggal 19 September 2011 yang artinya formulir hari ini (15/9/11) tidak bisa langsung jadi dan tanggal 19 September harus balik ke kantor BP3TKI lagi. Saya tanya ke petugasnya, saya tunjukkan tiket saya kalau 24 september saya harus balik HK lagi. Tapi petugas tetap ngotot hari ini hanya melayani pengurusan KTKLN kalau bisa menunjukkan tiket keberangkatan besok atau lusa, tanggal 16 dan 17.

Saya jawab kalau waktu saya tidak banyak, rumah saya jauh, tapi mereka tetap ngotot tidak bisa dan menyuruh tanggal 19 untuk kembali lagi. Akhirnya dengan rasa dongkol saya tanyakan pada petugas tadi kalau misalnya mengurus di Bandara Soekarno-Hatta bisa tidak? Dia jawab “BISA” Sekali lagi saya tanya

Halaman 5 | Warta Buruh Migran | September 2011

“bisa tidak mengurus KTKLN di bandara Soekarno-Hatta lagi-lagi diajawab“BISA.”Karena belum yakin saya tanya sekali lagi “dijamin bisa kan, syaratnya apa saja?”Dia jawab lagi “bisa mbak, pasti bisa. Disana malah buka 24 jam nonstop. Syaratnya sama dengan disini.”

Jam 10 saya tinggalkan kantor BP3TKI itu dengan perasaan antara dongkol, menyesal karena perjalanan saya sia-sia, geram karena ternyata gembar-gembor pengurusan KTKLN yang katanya satu hari jadi hanya isapan jempol belaka.

Saya tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan 24 jam dari Ponorogo (19/09/2011). Kata macet dan panas, memang tidak bisa dijauhkan dari Jakarta. Setelah istirahat dan makan, sore hari saya menuju Bandara Sutta dengan tujuan untuk mengurus KTKLN. Setelah tiba di Bandara dan menemukan kantor perwakilan BNP2TKI, saya langsung antri disana.

Kebetulan antrinya tidak begitu banyak dan pengurusannya pun saya lihat juga cepat, tidak sampai 30 menit. Ada seorang laki-laki berbaju hitam dengan tulisan “Lingkaran Bandara” di dada sebelah kanan mendekati saya. Dia menyarankan saya untuk mengisi formulir asuransi. Setelah saya isi, dia melihat dan minta paspor saya untuk dibantu mengisi.

Dia tanya kapan berangkatnya, saya jawab tanggal 24 September.

Dia jawab katanya “gak bisa ngurus, ini hanya untuk pengurusan yang hari ini terbang.

06 | Kisah

Aksi Aliansi Buruh Migran Hong Kong di depan gedung KJRI (25/09/2011), mereka menuntut KTKLN dihapus.

Sumber Foto: Tini (facebook.com/cponoreog)

Dia menawarkan kalau mau langsung jadi, sini saya bantu. Saya jawab “saya mau dibantu tapi atas nama BNP2TKI dan bukan atas nama calo. Dia jawab “ya udah, terserah mbak, kalau gitu silakan tanya ke petugasnya yang di dalam.”

Kalau seandainya saya tadi mau bayar

Saya antri lagi untuk masuk ke tempat pendataan, setelah berhadapan dengan petugas BNP2TKI, saya bilang kalau mau mengurus KTKLN di sini, dia menjawab TIDAK BISA.

Tapi saya tidak mau melakukan hal itu. Apa gunanya teman TKI kususnya Hong Kong yang tiap minggu melakukan demo atas ketidak puasan kinerja BNP2TKI dan semua instansi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan kalau justru saya ikut mendukung bisnis percaloan ini?

Saya jelaskan lagi pada petugas kalau saya pernah ke BP3TKI Surabaya tapi tidak bisa langsung hari itu juga jadi, saya ke Jakarta sekalian ada perlu makanya ngurus disini. Petugas tetap bilang tidak bisa.

Saya ngeyel ke mereka, “Saya tanya ke petugas BP3TKI yang di Surabaya bisa kok, kenapa disini gak bisa?” Dia tetap menjawab “Kalau di sini hanya m elayani pengur usan KTKLN yang m au ber angkat har i ini”.

Rp 50 ribu, saya jamin KTKLN sudah ada ditangan saya.

Perjalanan masih berlanjut. Besok saya mau mendatangi BP3TKI Jakarta di daerah Jakarta Timur, saya mau mencoba mengurus disana. Kalau tetap tidak bisa, sudah seharusnya BNP2TKI ini dibubarkan saja. Bukannya menguntungkan para TKI, tapi justru malah menyengsarakan para TKI yang katanya “Pahlawan Devisa.”

Lagi-lagi dengan rasa dongkol saya keluar ruangan itu. Ada satu orang TKI laki-laki, dia juga mengurus KTKLN di bandara ini tapi berangkatnya bukan hari ini. Saya tanya “lo, kok bisa pak? Dia jawab kalau tadi bayar sama orang itu Rp 50 ribu.

Oalah ternyata, antara calo sama petugas BNP2TKI yang di dalam itu sudah ada kerja sama yang sangat baik. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana si calo menerima uang itu lalu saya juga melihat ada selipan uang lima puluhan ribu didalam paspor.

Halo Bapak Jumhur Hidayat, bagaimana anak buah anda ini?

Sampai kapan calo-calo ini terus berkeliaraan di dalam bandara.

Halaman 6 | Warta Buruh Migran | September 2011

Fer a N ur aini, Buruh Migran Indonesia (BMI) asal Ponorogo, Jawa Timur yang bekerja di Hong Kong.

07 | Inspirasi

Menilik Layanan SMS Gateway untuk TKI Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad, Sy

Kisah Pengguna Layanan SMS Gateway untuk TKI "Nama saya lusi,melaporkan saya disini sudah 2thn 5bln tapi saya tidak boleh pulang,saya mohon pihak yang berusan segera menanganinya,saya mau pulang ke indonesia dengan cepat dan tanpa masalah".

----------------------------------------------------------------------------Itulah cuplikan layanan pesan singkat ( Short Message Service/SMS) Lusi Area Rispa, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang dikenal juga dengan sebutan buruh migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi, yang diterima oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM).

Lusi adalah TKI asal Kampung Pasir Kaderi, RT.02, RW.03, Desa Seganten, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami pelanggaran kontrak kerja sejak Februari 2011 di Arab Saudi.

Seyogyanya, sejak Februari 2011 Lusi telah bisa kembali ke Indonesia sejak habisnya masa kontrak kerja sebagai penata laksana rumah tangga di keluarga Khalf Musreh Nasir Al Aniji di Arab Saudi. Upaya Lusi untuk meminta dipulangkan tidak semulus yang diinginkan. Majikan tidak hanya menahan kepulangan Lusi, tetapi juga tidak membayarkan gajinya sejak bulan April 2011.

Berbekal pemberitahuan Lusi, PSD-BM menindaklanjutinya dengan menghubungi pihak keluarga untuk memperoleh data tambahan mengenai status Lusi. Setelah berhasil mengumpulkan data riwayat migrasi Lusi, PSD-BM mengirimkan surat pelaporan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan PT Bajri Putra Mandiri yang memberangkatkan Lusi.

Halaman 7 | Warta Buruh Migran | September 2011

Kepulangan lusi sempat memperoleh titik terang saat sebuah surat elektronik dari KBRI Indonesia diterima oleh PSD-BM. Inti dari surat tersebut adalah keterangan bahwa Pihak KBRI telah menghubungi majikan Lusi dan menerima penjelasan bahwa Lusi akan dipulangkan pada tanggal 15 September 2011. Hanya saja, hingga saat ini Lusi masih belum dapat kembali ke Indonesia.

Pihak PSD-BM telah berupaya untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari KBRI, Majikan dan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan.

SMS Gateway , Sebuah Alter natif Alat Kom unikasi Kom unikasi untuk TKI Sistem SMS gateway Portal Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) dikelola sejak pertengahan Maret 2011. Pengadaan sistem SMS gateway adalah upaya membangun sebuah sistem informasi tambahan yang menampung pengaduan BMI. Sejak pertengahan Mei 2011, PSD-BM tak kurang telah menerima 6 pengaduan yang berbeda, baik dari pihak keluarga maupun langsung dari TKI di luar negeri.

Ketersediaan sistem SMS gateway memberikan alternatif pilihan alat komunikasi bagi BMI yang berada di luar negeri untuk dapat melakukan pemberitahun kasus secara lebih mudah.

08 | Inspirasi

Statistik sistem SMS Gateway di website http://buruhmigran.or.id hingga awal September 2011.

Fungsi SMS gateway pengaduan BMI adalah untuk memperbanyak saluran pengaduan persoalan TKI pada masa pra, pemberangkatan, atau setelah kepulangan. Harapannya, ketersediaan sistem ini dapat meningkatkan keamanan migrasi TKI. Selain menampung laporan kasus TKI, sistem ini juga

Keterbatasan utama dari penggunaan SMS gateway adalah singkatnya pesan yang dapat disampaikan dalam satu waktu.

Penelusuran data tambahan kerap harus dilakukan kembali untuk melengkapi data, terutama pada pengaduan TKI. Pada proses pengarusutamaan isu buruh migran melalui sistem ini,

disiapkan sebagai alat bantu kampanye dan pendidikan bagi TKI, calon dan Keluarga. Secara berkala PSD-BM mengirimkan SMS yang berisi informasi migrasi kepada perseorangan atau kelompok TKI.

administrator dituntut dapat memadatkan informasi dalam format SMS agar dapat diterima secara gamblang oleh TKI, keluarga atau calon TKI.

Penginformasian cara migrasi yang aman melalui SMS gateway bertujuan untuk memperluas sebaran informasi tentang migrasi yang aman di wilayah kantong-kantong TKI. Informasi yang disampaikan melalui SMS pun cukup beragam, seperti panduan, peringatan dan informasi lain tentang migrasi yang aman. Respon yang diterima pengelola atas SMS yang dikirmkan secara berkala pun cukup beragam. Ada penerima SMS yang langsung merespon dengan memberikan beberapa informasi, ada pula yang hanya diam, hingga yang sibuk bertanya asal SMS tersebut.

Penggunaan SMS gateway didukung dengan sistem pengelolaan pengetahuan yang memungkinkan tersedianya informasi cepat untuk merespon setiap SMS yang diterima oleh sistem. BMI pun dapat mempergunakan layanan SMS yang disediakan oleh PSD-BM untuk meminta informasi terkait dengan migrasi. Beberapa calon BMI telah mempergunakan sistem ini untuk meminta informasi, seperti informasi wirausaha, BLK dan PPTKIS.

Gateway : Keter batasan, Tantangan, dan Aksi Pem belaan Pengelolaan SMS gateway sebagai alat komunikasi pendukung pengarusutamaan keamanan migrasi dan pengawasan tata laksana pemberangkatan TKI tidak hanya terkait dengan kesiapan teknologi semata. Ketersediaan teknologi SMS gateway tidak serta merta membuat teknologi tersebut menjadi tepat guna jika tidak diikuti oleh model pengelolaan dan penggunaan yang sesuai.

Selain itu, penggunaan sistem SMS gateway pun memiliki tantangan dan keterbatasan.

Halaman 8 | Warta Buruh Migran | September 2011

Tak jarang, administrator harus mengulangi pengiriman pesan SMS dalam susunan kalimat berbeda atas permintaan penerima informasi. Keterbatasan lain dari sistem ini terkait soal keteraksesan. Tidak semua TKI di pelbagai negara memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki atau menggunakan telepon seluler. __________________________________________________________________

Pilihan penggunaan SMS gateway bertujuan untuk memperbanyak saluran informasi bagi TKI. Keberadaan sistem ini tidak mungkin menyelesaikan persoalan TKI yang beragam dan dengan situasi yang berbeda. __________________________________________ Menurut Fika Murdiana (24), Pengelola pengetahuan PSD-BM, ketersediaan sistem SMS gateway lebih terfokus pada penyediaan sistem yang mempermudah pengaduan kasus TKI dan pengarusutamaan isu. “Mesin ini tentu tidak menyelesaikan keseluruhan masalah, tetapi akan dapat bermanfaat dengan pengelolaan yang tepat, terutama untuk memberikan informasi langsung kepada TKI atau keluarga melalui ponsel yang bersifat pribadi.

09 | Inspirasi SMS Masuk berupa informasi dan pengaduan: BM <spasi> ISI PESAN (untuk jenis sms informasi) LAPOR <spasi> ISI PESAN (untuk jenis sms pengaduan)

SMS keluar (broadcast) informasi buruh migran ke database nomor handphone terdaftar.

+62 85 72 9000 272 http://buruhmigran.or.id/

SMS aduan didiskusikan di rapat redaksi untuk tindaklanjut proses penanganan dan pengumpulan data.

daftar-sms/

Pengelolaan informasi melalui SMS gateway adalah aktivitas daring yang secara konkrit harus diikuti dengan proses pembelaan langsung, agar sistem ini dapat disebut berfungsi.

Sistem ini juga memungkinkan TKI bisa lebih mudah memberikan pengaduan jika terjadi kasus. Keterbatasannya, alat ini hanya bisa digunakan oleh TKI yang memiliki akses penggunaan telepon seluler,â&#x20AC;? Ujar Fika.

Keberadaan sistem penerimaan laporan kasus buruh migran melalui SMS gateway memberikan tantangan lain bagi pengelola PSD-BM. Bagaimana pun, setiap kasus dilaporkan melalui sistem ini harus memperoleh penanganan yang tepat.

Penerimaan informasi online ini harus diikuti dengan aksi lapangan yang memungkinkan penyelesaian kasus yang dilaporkan. Pengelolaan informasi melalui SMS gateway sendiri adalah aktivitas daring yang secara konkrit harus diikuti dengan proses pembelaan langsung, agar sistem ini dapat disebut berfungsi.

SMS gateway adalah penghubung awal yang memungkinkan beberapa persoalan TKI dapat terekam untuk ditangani.

Merespon laporan-laporan kasus tersebut, PSD-BM juga mengembangkan sistem tanggap darurat penangan kasus TKI, seperti dengan menyediakan petugas khusus yang memungkinkan pengawasan penanganan kasus TKI oleh lembaga pemerintah yang terkait.

Selain itu, sistem ini harus pula didukung oleh kerja kolaboratif jaringan organisasi buruh migran di pelbagai daerah, termasuk pihak pemerintah lokal maupun nasional yang terkait dengan penanganan TKI.

Halaman 9 | Warta Buruh Migran | September 2011

Informasi pendek yang masuk melalui SMS akan ditindaklanjuti dengan upaya pelengkapan data, analisa penanganan berdasarkan jenis kasus, pelaporan kepada pihak pemerintah, dan pengawasan penanganan kasus oleh pemerintah maupun PPTKIS. Sistem tanggap darurat ini turut didukung pula oleh jaringan organisasi buruh migran PSD-BM, seperti Komunitas Peduli Perempuan dan Buruh Migran Seruni Banyumas dan PPSW Pasoendan. Sistem kerja jaringan ini adalah bentuk pengelolaan informasi dari sistem SMS agar dapat memberikan manfaat langsung kepada pelapor.

Keberadaan jaringan kerja buruh migran yang tersebar membantu penanganan, terutama untuk pengumpulan data tambahan serta untuk menjalin komunikasi langsung kepada keluarga korban di masing-masing wilayah. Dengan demikian, aktivitas dalam jaringan (daring/online) menggunakan SMS gateway dapat ditindaklanjuti ke proses penanganan.

Muham m ad Ir syadul Ibad, Pekerja Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)

10 | Jejak Kasus

Janji Pemulangan Lusi

Tak Kunjung Terwujud Oleh: Fathulloh

Lusi Area Rispa binti Asep Dahlan (21), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kampung Pasir Kaderi, RT.02, RW.03, Desa Seganten, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur yang bekerja di Arab Saudi belum juga dapat dipulangkan meskipun kontrak kerja habis terhitung Februari 2011. Pelanggaran kontrak yang menimpa Lusi pertama kali dilaporkannya melalui layanan pesan pendek (SMS gateway) di portal http://buruhmigran.or.id/ (11/06/2011). Lewat sebuah SMS, Lusi meninggalkan nomor telepon Asep Dahlan (orang tua Lusi) dan meminta redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) untuk menghubungi sang ayah serta membantu mengupayakan pemulangannya.

Begitu terhubung melalui sambungan telepon dengan Asep Dahlan, redaksi mewawancarainya untuk pengumpulan data berita acara. Melalui wawancara dengan ayah korban tersebut, diketahui majikan Lusi yang bernama Khalf Musreh Nasir Al Aniji menolak permintaan untuk memulangkan Lusi, hal itu disampaikan sang majikan tanpa penjelasan dan alasan apapun. Menurut keterangan Asep Dahlan, Lusi yang diberangkatkan oleh PT Bajri Putra Mandiri dengan nomor paspor AM490111 masih sempat beberapa kali mengirimkan pesan pendek (SMS) dan meminta bantuan untuk dipulangkan.

Berbekal data berita acara korban, redaksi dibantu Narsidah, pegiat Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas menyampaikan berkas ke Deputi Advokasi Bagian Timur Tengah di BNP2TKI melalui surat elektronik.

Selain itu redaksi juga mengirim surat elektronik ( email) ke Atase Ketenagakerjaan KBRI Riyadh di alamat bidnakerriyadh@gmail.com (10/08/2011).

Sejak penyampaian aduan tersebut, komunikasi terus dilakukan dengan Asep Dahlan, sembari menjajaki kemungkinan bantuan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Riyadh yang mampu memiliki akses untuk memantau kondisi Lusi. Hingga pada 22 Agustus 2011, Atase Ketenagakerjaan KBRI Riyadh melalui surat elektronik kepada redaksi menyampaikan jawaban atas pengaduan Lusi Area Rispa.

Halaman 10 | Warta Buruh Migran | September 2011

Ber ikut isi tanggapan Atase Ketenagaker jaan KBRI di Riyadh: Kepada Yth : Saudara Fathullah Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran Di Jakarta.

Dengan Hormat, Dengan ini kami sampaikan bahwa KBRI sudah berhasil menghubungi majikan dari TKI bernama Lusi Area Rispa (Khalf Musreh Nasir al-Anzi) No. HP +966-559309914, setelah beberapa kali No. HP majikan gagal dihubungi. Terkait dengan permohonan orang tua TKI (Asep Dahlan) agar TKI minta segera dipulangkan â&#x20AC;&#x201C; karena sudah selesai kontrak, kepada kami majikan berjanji akan memulangkan TKI-nya sekitar tanggal 15 Syawal 1432 (13 September 2011), mengingat majikan masih sangat membutuhkan tenaga TKI selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

KBRI juga sudah menyampaikan hal ini langsung kepada TKI, dan ybs menyatakan bersedia menunggu sampai tanggal 15 Syawal. Apabila pada tanggal yang dijanjikan, TKI tersebut belum juga dipulangkan, Saudara dapat menghubungi langsung No. HP majikan tersebut.

Demikian tanggapan dari kami.

Riyadh, 22 Agustus 2011 Atase Ketenagakerjaan (Ir. Mustafa Kamal, M.Si)

Kabar dari pejabat KBRI tersebut sempat menjadi angin segar terkait upaya pemulangan Lusi Area Rispa. Namun memasuki 11 September 2011 harapan atas pemulangan Lusi seakan kembali menguap.

Asep Dahlan, menyampaikan kabar pada PSD-BM melalui SMS bahwa upaya pemulangan Lusi kembali menemui jalan buntu setelah ia mendapat SMS dari Lusi.

11 | Jejak Kasus

Dalam SMS, Lusi menyampaikan majikan (Khalf Musreh Nasir Al Aniji) masih tidak bersedia memulangkan yang bersangkutan sesuai janji sebelumnya. Disampaikan pula, majikan belum memberikan gaji Lusi selama 4 bulan terakhir.

Namun apapun alasannya,

Perkembangan terakhir hingga jejak kasus ini ditulis (26/2011), redaksi menghubungi kembali PT. Bajri Putra Mandiri dan disambungkan dengan Budiman, pegawai PT yang menangani perkara Lusi. Budiman menjelaskan pihak PT kehilangan kontak dengan Lusi dan menyampaikan benar adanya jika sang majikan ingkar janji untuk memulangka Lusi pada pertengahan September, PT kemudian meminta nomor terbaru Lusi. Karena kebutuhan tersebut, redaksi menghubungi Asep Dahlan untuk meminta nomor Lusi dan menanyakan perkembangan terakhir.

selama dua tahun harus ditaati

"Terakhir Lusi menghubungi saya pada tanggal 17 September 2011 dan menyampaikan bahwa majikan mengingkari janji untuk memulangkannya. Sementara diwaktu yang berbeda, pihak KBRI di Arab Saudi atas nama Abu Aida menyampaikan bahwa majikan tidak dapat dihubungi lagi, kemungkinan terbesar si majikan mengganti nomor handphonenya, yaa nanti saya smskan nomor Lusi yang baru pak...â&#x20AC;? tutur Asep Dahlan melalui perbincangan telepon dengan Fathulloh, salah satu anggota redaksi PSD-BM. Satu hari setelah PT. Bajri Putra Mandiri mendapat nomor handphone Lusi, komitmen tampaknya benar-benar ditunjukkan Budiman selaku perwakikan PT. Bajri Putra Mandiri dengan menghubungi Lusi dan meminta Lusi menghubungkannya dengan sang majikan.

prosedur migrasi harus dijalankan secara aman, kontrak kerja Lusi semua pihak, ---------------------------------------------------Mengamati proses advokasi kasus Lusi, kita benar-benar ditunjukkan betapa lembaga pemerintah seperti BNP2TKI dan KBRI masih belum memiliki mekanisme yang pasti dalam penangan setiap aduan yang masuk.

Lantas apakah hal ini disebabkan besarnya angka aduan yang masuk berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk menangani setiap kasus?, ataukah karena pemerintah tidak memiliki mekanisme penanganan aduan yang sistematis?, atau jangan-jangan persoalan perlindungan TKI belum menjadi prioritas pemerintah?.

Apapun itu, persoalan perlindungan TKI harus menjadi pekerjaan rumah bagi Bangsa Indonesia untuk segera diselesaikan bersama, di mana semua pihak baik pemerintah, masyarakat, komunitas buruh migran, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) bahu-membahu mewujudkan bangsa yang berani dan bertanggungjawab dalam melindungi warga negaranya.

Dari perbincangan Budiman dengan majikan Lusi, didapati bahwa majikan berjanji memulangkan Lusi dalam waktu satu minggu kedepan (terhitung sejak 27/09/2011) dan akan membayar beberapa bulan gaji yang belum dibayarkan.

Kasus pelanggaran kontrak Lusi dilakukan sang majikan karena moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi belum dicabut pemerintah Indonesia, sehingga hal itu menjadi persoalan tersendiri bagi majikan seperti Khalf Musreh Nasir Al Aniji untuk mencari pengganti Lusi. Namun apapun alasannya, prosedur migrasi harus dijalankan secara aman, kontrak kerja Lusi selama dua tahun harus ditaati semua pihak, dan pemerintah harus terus dalam posisi melindungi setiap warga negaranya, sehingga peluang munculnya resiko dapat dihindari.

Perkembangan upaya pemulangan Lusi terus dilaporkan pada BNP2TKI dan KBRI Arab Saudi di Riyadh. Redaksi PSD-BM juga meminta saran dan informasi pada bebarapa pegiat di jaringan Pusat Teknologi Komunitas (PTK Mahnettik) untuk dihubungkan pada pihak-pihak yang dapat membantu pemulangan Lusi.

Halaman 11 | Warta Buruh Migran | September 2011

Fathulloh, Anggota redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)

11 | Panduan

Panduan Menggunakan Layanan SMS buruhmigran.or.id Maret 2011 lalu, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) membuka layanan Sort Message Service (SMS) atau pesan singkat untuk mempermudah penyebarluasan informasi terkait isu buruh migran.

Hal ini dikarenakan SMS merupakan media yang paling efektif untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi. Setiap orang dengan perangkat hanphone (Hp) sederhana bisa mengirimkan dan menerima berita singkat atau pengaduan kasus lewat SMS, seperti halnya mengirim SMS biasa ke sesama teman.

Layanan SMS PSD- BM ini digabungkan dengan por tal bur uhm igr an.or .id untuk m em aksim alkan sebar an infor m asi di dunia m ay a.

Agar aduan dan berita atau informasi singkat ke layanan SMS buruh migran secara otomatis ditayangkan di portal diperlukan format khusus menggunakan kode kata kunci di awal SMS.

1. Langkah pertama; tulis SMS sesuai dengan kebutuhan Format SMS untuk mengirim berita atau informasi terkait buruh migran ketik BM (spasi) isi pesan contoh SMS: “BM Setelah saya pulang dari Hongkong,

saya membuka usaha rumah makan di Cilacap.

Hasilnya menuaskan, semoga menginspirasi.”

Format SMS untuk aduan atau melaporkan kasus ketik LAPOR (spasi) N am a pelapor , isi pesan contoh SMS: “LAPOR nama saya Sarjono, paspor saya ditahan oleh majikan dan 3 bulan saya belum digaji.

Saya mau pulang ke Indonesia. Apa yang harus saya lakukan?”

2. Langkah selanjutnya SMS dikirim ke nomor layanan SMS buruhmigran.or.id di 085 72 9000 272

Gambar: Tampilan beranda Buruhmigran.or.id, KLIK layanan sms di sebelah kanan.

Layanan SMS bur uh m igr an ini ada dua kategor i yang disediakan, y aitu ber ita atau infor m asi singkat dan pengaduan kasus ter kait bur uh m igr an.

Terkait tarif biaya SMS ke buruhmigran.or.id, sama dengan biaya standar SMS pada umumnya. Sedangkan bagi penerima SMS informasi dari buruhmigran.or.id juga samasekali tidak dikenakan tarif khusus.

Informasi maupun aduan yang masuk ke nomor SMS buruhmigran.or.id akan segera ditindaklanjuti atau kembali disebarluaskan lewat nomor buruhmigran.or.id.

Fika Mur diana Rahm an, Pekerja Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) Gambar 2: Halaman layanan SMS Buruhmigran.or.id

Halaman 12 | Warta Buruh Migran | September 2011