| Edisi III | November 2010
Warta Buruh Migran Klik www.buruhmigran.or.id
Salam Redaksi
Larantuka
Seiring dengan banyaknya kasus kekerasan dan persoalan hukum yang dialami oleh para Buruh Migran Indonesia (BMI), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan pihak yang paling disorot karena dianggap telah gagal menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Akhirnya, eksistensi BNP2TKI pun dipersoalkan. Di satu sisi ada yang ingin memperbesar peran dan wewenang BNP2TKI melalui revisi UU No. 39 Tahun 2004, sedangkan di sisi lain ada yang bersikeras menyuarakan pembubaran dan digantikan lembaga baru karena BNP2TKI dianggap turut serta dalam carut-marutnya persoalan buruh migran di Indonesia. Terkait dengan rencana revisi UU No. 39 Tahun 2004 oleh DPR RI yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal 2011, ada dua syarat yang harus dijadikan prinsip utama terkait dengan lembaga pengelola buruh migran. Pertama , peran dan wewenang terbesar pengelolaan BMI harus tetap diserahkan kepada pemerintah. Kedua , pemerintah harus memberikan pendidikan dan perlindungan maksimal kepada para BMI yang diatur di dalam undang-undang.
Tim Redaksi Pe na ng g ung J a w a b Yossy Suparyo Muhammad Irsyadul Ibad Pi m pi na n Re da ks i Muhammad Ali Usman T i m Re da ks i Fika Murdiana Hilyatul Auliya Fathulloh Kont ri but or 14 PTK Mahnettik A l a m a t Re da ks i Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Portal: http://buruhmigran.or.id Pe ne rbi t a n bul e t i n i ni a t a s dukung a n:
Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untukkepentingan komersil.
Halaman 1 | Warta Buruh Migran | November 2010
DELSOS Larantuka Gelar Pelatihan Pembuatan PERDES Perlindungan Buruh Ol e h: D udy
Delegasi Sosial Keuskupan Larantuka (Delsos/KPSE-KL) menyelenggarakan Pelatihan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) perlindungan buruh migran (24/10/2010). Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama dengan Yayasan TIFA, dan didukung oleh Antara, AusAID, dan BNP2TKI. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini difasilitasi oleh Drs. Urbanus Hurek Msi, dosen FISIP Unwira Kupang. Pelatihan ini sendiri dihadiri oleh 11 orang Kepala Desa dan Ketua BPD dari 10 Desa dampingan Delsos untuk program pemberdayaan buruh migran dan keluarga. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini menyangkut teknis pembuatan Perdes yang baik dan benar. Pimpinan Delsos, Romo Yansen, dalam kata sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari amal Delsos bagi kaum buruh migran di Folores Timur yang banyak berjasa namun selama ini masih kurang memperoleh perhatian. “Pelatihan ini merupakan sumbangan besar program bagi masyarakat Flores Timur. Bermodal ilmu yang kita terima selama tiga hari ini, marilah secara bersama-sama kita perjuangkan nasib buruh migran�, tuturnya. Senada dengan Romo Yansen, peserta yang hadir pun turut menyatakan keseriusan mereka sebagai aparat desa dalam memperjuangkan nasib buruh migran Flores Timur yang selama ini terbiasa dengan pola migrasi swadaya. Dalam pelatihan ini akan dihasilkan sepuluh buah Perdes perlindungan terhadap buruh migran yang nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Flores Timur.