HYY
Menyusun
RPJM Desa
PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. A. LANDASAN HUKUM Landasan hukum RPJM Desa terdapat pada Pasal 79 : 4 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “Peraturan Desa tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa�. B. JANGKA WAKTU RPJM Desa Jangka waktu RPJM Desa adalah 6 (enam) tahun. 2
C. PENYUSUNAN RPJM DESA Penyusunan RPJM Desa mengacu pada Pasal 116 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 2014 Tentang Desa yang berisi: (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 3
Selanjutnya, dalam Pasal 117 disebutkan: (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota. (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. D. ISI RPJM Desa RPJM Desa berisi: ? visi dan misi kepala Desa; • arah kebijakan pembangunan Desa; serta • rencana kegiatan yang meliputi: – bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, – pelaksanaan pembangunan Desa, – pembinaan kemasyarakatan Desa, dan – pemberdayaan masyarakat Desa. 4
Adapun muatan visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan adalah sebagai berikut: D.1. Visi – Rumusan ideal tentang situasi tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan yang dicita-citakan tercipta pada jangka panjang. D. 2. Misi – Sejumlah program kerja dalam jangka menengah yang dibayangkan menjadi bagian dari upaya pencapaian cita-cita jangka panjang itu D. 3. Tujuan dan Sasaran – Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai – Sasaran adalah hasil-hasil yang diharapkan. Diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional, sehingga dapat dilaksanakan D. 4. Arah Kebijakan – Pilhan-pilihan kebijakan yang dipilih oleh kepala pemerintahan dalam rangka mewujudkan program kerja jangka menangah yang telah ditetapkan itu bagaimana pemerin-tah akan mencapai tujuan-tujuannya: • Kebijakan terkait tata organsasi • Kebijakan terkait tata aturan yang dibutuhkan • Kebijakan terkait penggunaan anggaran • Kebijakan lain yang diperlukan. 5
Adapun metode yang banyak digunakan dalam proses penyusunan Visi dan Misi ini adalah Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, and Treat). Anilisa ini untuk mengetahui kekuatan & kelemahan masyarakat dan unsur pemerintahan desa (Faktor internal), serta Peluang dan Ancaman (faktor eksternal seperti situasi politik, ekonomi, dan budaya di luar desa) Visi dapat dipahami sebagai cita-cita, sementara Misi adalah serangkaian isu strategis, kemudian diproses menjadi serangkaian program yang bertujuan; ? mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang; ? mengurangi/menghindari ancaman, serta mengurangi kelemahan. Secara umum Misi tersebut dijabarkan dalam bentuk program yang bersifat sebagai berikut: – Program yang bersifat perlindungan/ advokasi – Program yang bersifat pengembangan kapasitas – Program yang bersifat investasi Selanjutnya adalah analisis para pihak untuk mengetahui pihak-pihak yang teridentifikasi secara rinci, yang diperkirakan potensial mendukung ataupun menghalangi upaya pencapaian visi dan misi. Analisis ini melahirkan program rencana kerja mobilisasi dan rekonsiliasi. 6
BAGAN PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA Musdes (sosialisasi)
Terbentuk POKJA
Sumber Data: Sistem Informasi Desa (Data sosial dan Geospasial)
Analisa Data Sekunder
musdus
Penjaringan masalah, penyebab dan potensi, pemetaan situasi PPA dan analisis gender
Lokakarya Desa Musdes Musyawarah BPD Pengelompokan masalah, menyusun sejarah desa, isu strategis, visi-misi, tujuan, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja
Penetapan RPJM Desa
sosialisasi 7
E. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa Tahapan penyusunan RPJM Desa disebutkan pada Pasal 7 : 4 Permendagri No. 114 sebagai berikut: 1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; 3. Pengkajian keadaan Desa; 4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 5. Penyusunan rancangan RPJM Desa; 6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan 7. Penetapan RPJM Desa. E.1. Pembentukan Tim Secara detil pembentukan tim dijabarkan pada pasal Pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut: ? Kepala Desa membentuk tim penyusun
RPJM Desa. • Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: – kepala Desa selaku pembina; – sekretaris Desa selaku ketua; – ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan 8
–
anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. • Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. • Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan. • Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. E.2. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA a. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: – rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
9
– rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; – rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; – rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan – rencana pembangunan kawasan perdesaan. (Pasal 10) b. Proses Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/kota ? Kegiatan penyelarasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. ? Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi; bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan ? dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. ? Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa. (Pasal 11)
10
E.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA •
Proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa
• Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. ? Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. ? Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut: – penyelarasan data Desa; – penggalian gagasan masyarakat; dan – penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 4. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
11
a. Penyelarasan Data Desa Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan: • pengambilan data dari dokumen data Desa; • pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. Data Desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa. Format data Desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Hasil penyelarasan data menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. (Pasal 13)
12
b. Penggalian gagasan Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 14) b.1. Partisipan Penggalian Gagasan Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud antara lain: • tokoh adat; • tokoh agama; • tokoh masyarakat; • tokoh pendidikan; 13
• • • • •
kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; kelompok pemerhati dan pelindungan anak; • kelompok masyarakat miskin;dan • kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. (Pasal 15) b.2. Metode Penggalian Gagasan ? Penggalian gagasan dilakukan dengan
cara diskusi kelompok secara terarah. ? Diskusi kelompok menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. ? Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
14
Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan ? dalam penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. (Pasal 16) Selanjutnya, tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kemudiain dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan dan selnjutnya dijadikan lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Pasal 17) Tim penyusun RPJM Desa kemudian menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan tersebut dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:sebagai berikut: ? data Desa yang sudah diselaraskan; ? data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; ? data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan ? d.rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. (Pasal 18) Selanjutnya, tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. 15
Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.(Pasal 19) E.4. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa dan dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa. (Pasal 20) Musyawarah Desa tersebut membahas dan menyepakati hal berikut; a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa, b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa, c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 21) Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 16
Diskusi kelompok membahas hal berikut: a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. ((Pasal 21)) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tersebut dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. (Pasal 22) Tahapan selanjutnya adalah Penyusunan Rancangan RPJM Desa. Pada tahpan ini, tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. Rancangan tersebut dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa kemudian membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa untuk selanjutnya disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. (Pasal 23) Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen RPJM Desa oleh kepala desa. Pada tahapan ini Kepala Desa memeriksa dokumen 17
rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan tersebut. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. E.5. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang diikuti oleh; Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah; a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; I. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat miskin. atau unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (Pasal 25) 18
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil keputusan musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara. (Pasal 26)
E.6. PENETAPAN DAN PERUBAHAN RPJM DESA Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk selanjutnya menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. (Pasal 27) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. (Pasal 28) 19
SRP Tompo Bulu Pangkep, Sulsel SRP SOGA Soppeng, Sulsel SRP Bonne Bonne Polman, Sulbar