Buletin Payo-Payo Edisi 06

HALAMAN 1

PAYO-PAYO

kabar pertanian dan pembangunan dari warga Edisi VI Agustus 2014

Membongkar Undang-Undang Desa TIM PAYO-PAYO

Berikut ini kami akan sampaikan hasil diskusi Undang-Undang tentang Desa.

Diskusi berlangsung di dua kabupaten di Sulawesi Selatan, Pangkep dan Soppeng, Agustus 2014. Narasumbernya R.Y. Zakaria, mantan staf ahli penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Apa latar belakang lahirnya Undang-Un- 1998. Namun, karena dianggap sebagai masalah yang merugikan masyarakat desa, maka undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? dang-undang ini dicabut sebagai bagian dari Undang-Undang tentang desa mencoba mengatuntutan reformasi. Kedua, di awal tahun ini tur berbagai hal secara maksimal. Dengan haradikeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pan, semua yang diatur dalam undang-undang Tentang Desa. ini jelas, tidak membutuhkan lagi Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri. Bahkan hal-hal krusial selesai di dalam undang-undang Mengapa persoalan tentang desa itu sedeini. mikian pelik?

Selama Indonesia merdeka, kita baru memiliki Sebenarnya di luar dua undang-undang yang Undang-Undang Desa sebanyak dua kali. Persaya sebutkan tadi, kita memiliki satu undangtama Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, yang undang yang lain, yaitu undang-undang No. 19 berlaku selama dua puluh tahun sampai tahun

HALAMAN 2

Kalau kita bicara soal adanya otonomi desa atau pengakuan terhadap hak asal-usul tadi, Tapi karena krisis politik pada waktu itu, Orde setidaknya hak asal-usul itu mencakup tiga hal: Baru mengganti semua program yang berhubungan dengan komunis yang memberi 1) Desa adalah sebuah sistem sosial budaya. nya, dikampung itu ada sejumlah orang kekuasaan luas kepada rakyat di desa. Rezim Arti­ Soeharto kemudian mencabut undang-undang yang hidup bersama, saling berhubungan satu itu. Sehingga peluang membangun desa dengan sama lain, dan mempunyai aturan-aturan kewenangan yang lebih luas, keuangan yang bagaimana cara hidup bersama. lebih banyak, dan seterusnya, itu tidak jadi ter2) Desa adalah sebuah sistem sosial politik. Artlaksana. inya, di desa itu ada struktur kekuasaan. Siapa menjadi pemimpin di desa itu, siapa yang menjadi tokoh adat di desa itu, semua ada aturanSebenarnya bagaimana konstitusi kita, UUD aturannya. Bahkan para ahli hukum adat me­ 1945, memperlakukan desa sejak awal? ngatakan, kampung itu seperti republik kecil.

Kalau kita mempelajari UUD 1945, maka Trias Politica itu sudah ada di dalam kampung. kita akan menemukan perdebatan panjang di Kalau di Minangkabau ada yang namanya ‘wali dalam Badan Penyelenggara Usaha Persiapan nagari’ itu eksekutifnya, ‘krapatan adat nagari’ Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam itu yudikatifnya, dan ‘perwakilan adat nagari’ itu perdebatan di BPUPKI itu dikatakan bahwa legislatifnya. daerah-daerah itu memiliki hak istimewa dan 3) Desa adalah sebuah sistem sosial ekonomi. memiliki otonomi. Desa-desa itu memiliki hak Desa itu melekat atau menguasai apa yang disasal-usul. Sebuah hak yang melekat kepada ebut ulayat. Jadi sebuah desa itu memiliki harta desa, bukan sebuah hak yang diberikan, tapi sekekayaan, setidak-tidaknya dalam bentuk tanah. buah hak yang sudah ada.

Jadi kalau kita bicara tentang pengakuan terhaDesa-desa yang dimaksud adalah ‘desa’ di Jawa, Tahun 1965.

Selama Indonesia merdeka, kita baru memiliki Undang-Undang Desa sebanyak dua kali. Pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, yang berlaku selama dua puluh tahun sampai tahun 1998. Namun, karena dianggap sebagai masalah yang merugikan masyarakat desa, maka undang-undang ini dicabut sebagai bagian dari tuntutan reformasi. ‘nagari’ di Minang, ‘gampong’ di Aceh. Di Sumatra bagian selatan ada yang disebut de­ngan ‘marga’, di Kalimantan ada yang menyebut ‘wanua’. Nah, menurut Pasal 18 (UUD 1945), dikatakan bahwa negara harus menghormati hak asal-usul itu.

Pertanyaannya adalah apa-apa saja yang melekat sebagai hak asal-usul itu? Dan bagaimana negara setelah kemerdekaan memperlakukan hak asal-usul itu di berbagai undang-undang yang sudah kita bahas tadi?

dap otonomi desa atau mengakui hak asal-usul, sebenarnya adalah pengakuan negara terhadap sekurang-kurangnya tiga hal di atas.

Mari kita lihat, apa yang terjadi setelah UUD 1945 disusun, terutama setelah sejumlah peraturan perundangan yang lain disusun untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari aspek sosial budaya, banyak kebijakan negara yang tidak mengakui sistem budaya di masyarakat Indonesia. Misalkan budaya kaharingan di Kalimantan, budaya-budaya yang ada di Mentawai, pedalaman Sumatra dan lain sebagainya.

HALAMAN 3

Sampai pada awal 1980-an, pemerintah memburu orang-orang yang tidak masuk ke dalam enam agama resmi. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha serta Konghuchu. Di luar yang enam itu dilarang karena dianggap tak masuk ke dalam sila pertama Pancasila.

si tadi. Desa diperlakukan hanya sebagai peme­ rintahan, unit administrasi, dan tidak mendapat pengakuan seperti di atas.

Oleh karena itu, Undang Undang No. 22 Tahun 1999 mengatakan bahwa Undang Undang No. 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang desa itu

Sampai hari ini tidak ada peraturan perundangan turunan dari undangundang agraria, bagaimana negara mencatatkan tanah ulayat. Sebuah tanah yang dikuasai sebuah desa atau kelompok, bukan orang per-orang yang biasanya digunakan untuk tanah perkuburan, ladang perburuan, sungai, dan laut. Yang terjadi kemudian, tanah yang tadinya tempat kehidupan masyarakat desa kemudian beralih kepada perusahaan-perusahaan atau perkebunan.

Saya menyaksikan sendiri di Mentawai, di mana rumah-rumah ibadah, perabotan ibadah ‘arat bulungan’ itu dibakar dan tabibnya di penjara.

Ini terlepas soal keimanan kita masing-masing.

Tapi bagaimana negara menjamin itu. Sampai hari ini pun sebenarnya kita masih bisa melihat kasus-kasus yang sama. Misalnya, perlakuan terhadap Syiah, perlakuan terhadap Ahmadiyah dan lainnya.

Dari aspek sosial ekonomi Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 juga mengakui hak rakyat atas tanah dengan menyebutkan bahwa negara mengakui tanah-tanah ulayat.

Akan tetapi, sampai hari ini tidak ada peratur­ an perundangan turunan dari Undang-Undang Agraria, bagaimana negara mencatatkan tanah ulayat itu. Sebuah tanah yang dikuasai sebuah desa atau kelompok, bukan orang perorang yang biasanya digunakan untuk tanah perkuburan, ladang perburuan, sungai, laut, dan sebagainya.

bertentangan dengan konstitusi karena tidak sesuai dengan tiga elemen hak asal-usul tadi.

Apa saja perubahan mendasar dari UndangUndang No. 6 Tahun 2014 dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya?

Undang-undang yang baru ini mencoba mengakui kembali desa dalam wujudnya yang utuh.

Artinya undang-undang ini mengakui kampung, desa, atau nama lainnya sebagai sistem sosial budaya, sistem sosial ekonomi, dan sistem sosial politik. Jadi dasar pemikirannya adalah bagaimana negara mengakui hak asal-usul desa. Dengan pendekatan seperti itu, sekurangkurangnya ada lima pokok perubahan yang pa­ ling mendasar.

Lima pokok perubahan tersebut adalah:

Pertama, Mengakui desa secara beragam. Jadi tidak ada lagi penyeragaman pengelolaan desa.

Sekurang-kurangnya sekarang ini ada dua benYang terjadi kemudian, tanah yang tadinya tem- tuk desa yang bisa dipilih. Desa atau Desa Adat. pat kehidupan masyarakat desa kemudian beral- Keduanya sama-sama mempunyai hak dan keih kepada perusahaan-perusahaan, perkebun­an, wenangan untuk mengurus pemerintahan dan dan sebagainya. Seperti kasus agraria yang ada pembangunannya sendiri. Bedanya, desa terdi Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang bentuk berdasarkan ukuran-ukuran rasional tanahnya diambil oleh PT. Lonsum melalui su- administratif. Misalkan penduduk minimal rat Hak Guna Usaha.

3.000 jiwa atau 600 Kepala Keluarga.

Namun yang lebih celaka adalah Undang-un- Sedangkan desa adat, terbentuk berdasarkan dang No. 5 tahun 1979. Undang Undang ini hak asal-usul. Kalau memang dia merupakan tidak melihat desa sebagai keutuhan tiga dimen- sebuah persekutuan atau komunitas kelompok

HALAMAN 4

Informasi yang mengatakan setiap desa akan mendapatkan satu miliar itu bukan datang secara tiba-tiba. Sebenarnya hari ini tanpa undang-undang desa pun, anggaran yang masuk ke desa sudah ada hingga Rp 1,2 miliar. Hanya saja ada disalurkan melalui Dinas Pekerajaan Umum, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM dan lain-lain.

Dalam pengelolaan keuangan ini, dulu ‘bosnya’ banyak, sementara sekarang hanya Kepala Desa. Tapi kalau dulu yang ditangkap adalah kepala-kepala dinas, maka sekarang mungkin kepala desa. yang sudah ada sejak lama, memiliki nilai seja- kan datang secara tiba-tiba. Sebenarnya hari rah, dan pembentukan desa adat tidak bergan- ini tanpa undang-undang desa pun, anggaran yang masuk ke desa sudah ada hingga Rp 1,2 tung standard administrasi. miliar.

Kedua, terjadi perubahan bentuk kewenangan desa atau desa adat. Perubahan ini didasari oleh Hanya saja ada disalurkan melalui Dinas perubahan cara berpikir tentang hubungan desa Pekerajaan Umum, Program Nasional Pemberdan negara. Selama ini peraturan perundangan dayaan Masyarakat atau PNPM dan lain-lain. mengatakan bahwa otonomi desa itu merupaDalam pengelolaan keuangan ini, dulu ‘bos­ kan bagian dari otonomi daerah. nya’ banyak, sementara sekarang hanya Kepala Makanya desa tidak diatur oleh undang-undang Desa. Tapi kalau dulu yang ditangkap adalah sendiri dan disebut pemerintahan desa. Dengan kepala-kepala dinas, maka sekarang mungkin cara berpikir yang baru sesuai dengan konsti- kepala desa. tusi, maka otonomi desa bukan lagi bagian dari Jadi intinya, informasi tentang uang satu miliar otonomi daerah. Karena itu banyak yang herrupiah tersebut bukanlah sesuatu yang baru, an, mengapa undang-undang desa sudah bisa melainkan itu hanya konsolidasi keuang­ an. ditetapkan sementara undang-undang pemerinIni tidak main-main, karena menurut simutahan daerah belum? lasi kami, keuangan desa akan mengalami Hal ini karena, landasan hukumnya bukan lagi perubah­an minimal tiga kali lipat dari apa yang bersifat ‘adik-kakak’ melainkan sendiri-sendiri. ada sekarang.

Otonomi daerah dikembangkan berdasarkan pasal Keempat, perencanaan pembangunan yang 18 dan 18a (UUD 1945), sedangkan otonomi desa terintegrasi. Jadi kedepannya nanti, ada dua dikembangkan berdasarkan pasal 18b ayat 2. Imppembangunan di desa. Pertama, ‘desa memlikasinya adalah kewenangan yang ada di desa tidak bangun’. Artinya, uang tadi diberikan ke desa lagi berdasarkan prinsip desentralisasi melainkan kemudian desa merencanakan penggunaannprinsip rekognisi dan subsidiaritas. ya. Kedua, ‘pembangunan desa’ yaitu pembanRekognisi merupakan pengakuan terhadap hak gunan desa dari sektor pemerintah di atasnya, dan kewenangan yang memang sudah melekat seperti pemerintah kabupaten, provinsi ataupada desa. Sementara subsidiaritas adalah segala pun pusat. sesuatu yang bisa diselesaikan oleh desa, tidak Kelima, demokratisasi desa. Dalam konteks boleh dikerjakan oleh pemerintahan yang lebih kelembagaan, desa tidak hanya akan diurus tinggi seperti kabupaten atau provinsi oleh kepala desa, aparat desa, dan Badan PerKetiga, terjadi konsolidasi keuangan dan aset wakilan Desa atau BPD, tapi juga diperkenaldesa. Informasi yang mengatakan desa akan kan mekanisme pengambilan keputusan ter­ mendapatkan satu milyar di setiap desa itu bu- tinggi untuk hal teknis-strategis yang disebut

HALAMAN 5

an kepada desa. Apalagi peralihan ini sangat drastis sehingga paling tidak ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi tantangan, seperti menguatnya politik uang pada pemilihan kepala desa, pengembangan kapasitas aparat pemerinMelalui Musyawarah Desa ini, ruang terbuka tah desa yang tidak berjalan dan berkesinamsebesar-besarnya kepada masyarakat untuk terbungan sehingga menyebabkan lemahnya libat di dalam kegiatan pemerintahan dan pemkelembagaan desa, dan lainnya. bangunan desa. Bukan saja soal perencanaan atau musrenbang (Musyawarah Perencanaan Undang-undang ini juga tidak akan bisa mendan Pembangunan), tapi masyarakat juga me- gubah suatu desa secara serentak. Dan terlepas miliki hak untuk mendapatkan informasi ten- dari potensi timbulnya masalah di atas, saat ini, tang pelaksanaan pembangunan di desa, peng- yang paling penting adalah bagaimana semua gunaan keuangan desa, dan sebagainya. Jadi warga desa mengetahui semangat dan isi dari tujuan demokratisasi desa adalah optimalisasi undang-undang desa ini. terhadap keuangan dan kewenangan itu sendiri.

Kalau masyarakat tidak mengetahuinya, per足 ubahan-perubahan yang ada dalam undangundang ini tetap akan menjadi ruang pesta elit Apa saja tantangan yang akan dihadapi desa. Oleh sebab itu, penting menyampaikan dalam implementasi undang-undang ini? perubahan-perubahan itu ke masyarakat seBanyak pengamat maupun peneliti yang pesimis hingga kerja-kerja bersama yang dibutuhkan dalam memandang undang-undang ini. Mereka bisa lebih diupayakan di masa mendatang. beranggapan bahwa undang-undang tentang Jadi saat ini, keadaan desa sangat tergantung desa ini akan memanjakan daerah. Desa juga kepada masyarakat desa itu sendiri. Apakah dianggap tidak memiliki kapasitas dalam menancaman-ancaman ini akan menghalangi tergelola sumber daya yang akan diberikan ke desa. capainya tujuan atau masyarakat mampu menSeperti alokasi dana desa yang jumlahnya hanya goptimalisasi peluang-peluang yang ada untuk ratusan juta rupiah saja bisa dikorupsi, apalagi kepentingan pembangunan di desa? dengan anggaran hingga milyaran rupiah. Namun anggapan ini sebenarnya hanya ketakutan saja, karena mereka tidak melihat bahwa sebeApa yang melatar belakangi perpanjangan narnya ada pemikiran-pemikiran mendasar seperiode kepala desa, dari dua kali masa hingga DPR dan pemerintah berani mengambil jabatan menjadi tiga kali masa jabatan? keputusan yang cukup radikal dalam pengeloYang terpenting juga harus dipahami filosofi di laan desa. balik penambahan masa periode jabatan kepala Meskipun kita juga tidak bisa menutup mata desa. Berkarir di desa itu bisa jadi daya tarik mengenai beberapa dampak negatif lain yang yang baru, karena desa punya banyak potensi berpotensi muncul dari pemberian kewenang足 sebagai musyawarah desa, yang diikuti oleh kepala dan aparat desa serta perwakilan dari kelompok-kelompok kepentingan yang berada di dalam masyarakat bersangkutan.

Banyak pengamat maupun peneliti yang pesimis dalam memandang undang-undang ini. Mereka beranggapan bahwa undang-undang tentang desa ini akan memanjakan daerah. Desa juga dianggap tidak memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya yang akan diberikan ke desa. Seperti alokasi dana desa yang jumlahnya hanya ratus足 an juta rupiah saja bisa dikorupsi, apalagi dengan anggaran hingga miliaran rupiah.

HALAMAN 6

sumber daya yang dapat dikembangkan dengan rekrut maksimal berusia 42 tahun? baik dibanding sebelumnya.

Alasan untuk memberikan peluang bagi warDengan adanya alokasi dana desa, maka desa itu ga desa yang memiliki potensi untuk bekerja memiliki modal sendiri. Jadi dengan perpanjan- setidaknya tiga periode pemerintahan kepagan masa jabatan kepala desa, orang desa yang la desa. Batas usia pensiun 60 tahun, maka potensial bisa memiliki waktu yang lebih pan- setidaknya masih memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada warga selama jang untuk membangun desanya.

18 tahun.

Selain itu, investasi desa yang diberikan kepaMengapa dalam persyaratan calon kepala da aparat tersebut, melalui berbagai pelatihan desa, jenjang pendidikan dimulai dari SMP, pengembangan kapasitas masih bisa digunakan sementara aparat pemerintah desa dimulai setidaknya sebelum memasuki masa pensiun. dari SMU? Karena jika tidak dilakukan pembatasan usia Bicara soal pendidikan kepala desa tidak beperekrutan, bisa jadi akan ada aparat pemeringitu penting. Kades dan BPD itu urusan tah yang hanya bekerja kurang dari 10 tahun kepemimpin­an dan ketokohan. Berbicara soal sehingga membutuhkan lagi penyesuaian-pekepemimpinan, tidak melulu soal pendidikan. nyesuaian ketika mencari orang baru.

Sedangkan untuk perangkat desa memang dibutuhkan yang berkapasitas untuk menjalan- Apa perbedaan mendasar antara Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan PemBanyak pengamat maupun peneliti yang pesimis dalam memandang undang-undang ini. Mereka beranggapan bahwa undang-undang tentang desa ini akan memanjakan daerah. Desa juga dianggap tidak memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya yang akan diberikan ke desa. Seperti alokasi dana desa yang jumlahnya hanya ratus­ an juta rupiah saja bisa dikorupsi, apalagi dengan anggaran hingga miliaran rupiah. bangunan Desa) dengan Musyawarah Desa sehingga masyarakat desa harus terlibat akDesa tidak maju, karena kapasitas perangkat tif? desa yang rendah, dan sering berganti-ganti. Ketika Kepala desa baru, maka perangkat desanya Ini yang ingin diselesaikan oleh undang-undang pun berganti layaknya rezim. Nah, undang-un- desa. Musrenbagdes itu hanya bohongan saja.

Menurut data nasional, yang turun di musrendang ini mencoba membatasi itu. bangdes itu hanya 0.02 persen selebihnya itu ilJadi intinya ada pada pilihan masyarakat desa ustrasi. apakah memilih kepala desa yang berpendidikan SMP, SMA atau di atasnya. Sementara un- Musrenbangdes justru merusak masyarakat katuk perangkat desa itu berbeda. Karena mereka rena masyarakat disuruh begadang untuk melakan dilatih untuk menjadi tenaga kerja yang akukan perencanaan, tapi tidak pernah dipemumpuni sehingga menjadikan fungsi-fungsi nuhi. Celakanya, justru penyakit ini masih ada kepemimpinan kepala desa bisa berjalan de­ di desa. Kalau sikap masyarakat masih seperti itu terhadap musrenbangdes, maka nasibnya ngan baik. akan ditentukan oleh kepala dusun. kan fungsi dan tugasnya.

Sekarang masyarakat harus ikut musrenbangdes Mengapa dalam peraturan pemerintah No. karena anggaran desa itu sudah jelas ada. Kalau 43 Tahun 2014, aparat desa yang akan di-

HALAMAN 7

masyarakat tidak mau ikut musrenbangdes un- Menengah Desa atau RPJMDes yang ada. tuk menentukan alokasi dana desa, maka jangan Kedua, merumuskan usulan perencanaan. salahkan kepala desa.

Dulu masyarakat tidak punya kuasa terhadap Jadi kita mengaharapkan musrenbangdes mem- pengendalian keuangan, jadi wajar masyarakat punyai masa depan yang berbeda dari sebel- desa tidak tunduk pada peraturannya. Sekarang, umnya. Musrenbangdes tugasnya ada dua. Per- jangan salahkan orang lain, jika pembangunan tama, merencanakan realisasi uang yang akan desa tak berjalan karena tak ada perencanaan diterima sesuai Rencana Pembangunan Jangka dari masyarakat.

Membongkar Undang-Undang Desa TIM PAYO-PAYO

Bagian di bawah ini merupakan penjelasan dan perbandingan tentang UndangUndang Desa

1. Perubahan mendasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dibandingkan dengan aturan-aturan sebe足 lumnya.

Dalam undang-undang ini, negara mengakui kembali hak asal-usul desa (prinsip rekognisi). Artinya undang-undang ini mengakui kampung, desa, atau nama lainnya, sebagai sistem sosial budaya, sistem sosial ekonomi, dan sistem sosial politik. Jadi dengan dasar pemikiran pengakuan terhadap hak asal-usul inilah, maka sekurang-kurangnya ada lima pokok perubahan mendasar yang ada dalam undang-undang ini: a. Mengakui desa secara beragam

tuk desa yang bisa dipilih. Yang pertama desa, dan yang kedua adalah desa adat. Kedua bentuk ini sama-sama mempunyai hak dan kewenangan untuk mengurus pemerintahan dan pembangunannya sendiri.

Jika desa terbentuk berdasarkan ukuranukuran rasional administrative, seperti jumlah penduduk minimal 3.000 jiwa atau 600 KK, maka desa adat terbentuk berdasarkan hak asal-usulnya. Seperti memiliki nilai sejarah, terdapat komunitas yang sudah ada sejak lama, dan seterusnya. b. Perubahan bentuk kewenangan desa atau desa adat

Perubahan ini didasari pada perubahan cara Dengan perubahan ini, saat ini ada dua ben- berpikir tentang hubungan antara desa dan

BULETIN PAYO-PAYO diterbitkan oleh sekolah rakyat petani (SRP) Payo-Payo be足 kerjasama dengan Dewan Mahasiswa Helsinki (HYY). PIMPINAN REDAKSI Nurhady Sirimorok; REDAKTUR PELAKSANA Anwar Jimpe Rachman; TIM KERJA PROGRAM Karno B. Batiran, Hasnulir Nur, Jumadil M Amin, Muh. Imran (Tompo Bulu), As'ad Rauf (Soga), Ibnul Hayat Tanrere (Bonne-Bonne). ALAMAT REDAKSI Kantor SRP PayoPayo, Jalan Poros Maros-Bantimurung No. 111, RT 1 RW 4, Dusun Sege-segeri, Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia 90561, Telepon: 04113881144, email: srppayopayo@yahoo.com

HALAMAN 8

negara. Selama ini, peraturan perundangan masih menempatkan otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah. Makanya desa tidak diatur oleh undang-undang tersendiri dan hanya disebut sebagai pemerintahan desa.

Dengan cara berpikir yang baru sesuai dengan konstitusi, maka otonomi desa itu bukan lagi bagian dari otonomi daerah. Otonomi daerah dikembangkan berdasarkan pasal 18 dan 18a dalam UUD 1945, sedangkan otonomi desa berdasarkan pasal 18b Ayat 2.

Implikasinya adalah kewenangan desa tidak lagi berdasarkan prinsip desentralisasi me­ lainkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas.

Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak dan kewenangan yang melekat pada desa sementara subsidiaritas adalah segala sesuatu yang bisa diselesaikan oleh desa tidak lagi di­ kerjakan pemerintahan yang lebih tinggi.

bangun. Artinya, alokasi anggaran untuk desa akan diberikan kewenangan kepada desa untuk merencanakan dan melakukan sendiri pembangunannya yang tentu saja sifatnya skala desa. Kedua, pembangunan desa, di mana desa akan dibangun melalui sektor peme­rintah di atasnya. Misalnya pembangun­ an infrastruktur jalan raya dan sebagainya.

Jadi kedepannya, Musrenbangdes memiliki dua tujuan, pertama untuk merencanakan penye­langgaraan anggaran desa, dan kedua untuk mengusulkan program ke pemerintah­ an di atasnya yang bisa dikerjakan di desa bersangkutan. e. Demokratisasi desa

Ke depannya, desa tidak hanya akan diurus oleh kepala desa, aparat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tapi juga diper­ kenalkan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi untuk hal teknis-strategis melalui c. Konsolidasi keuangan dan aset desa musyawarah desa yang diikuti oleh kepala dan Informasi tentang satu miliar rupiah hingga aparat desa, serta perwakilan dari kelompoklebih yang akan diterima desa melalui ang- kelompok kepentingan di dalam masyarakat garan desa yang bersumber dari APBN sebe- yang bersangkutan. narnya selama ini sudah ada di desa. Hanya Dengan mekanisme ini, terbuka ruang sebesaja anggaran tersebut masuk melalui berbasar-besarnya bagi masyarakat untuk terlibat di gai program pembangunan. Misalnya melalui dalam kegiatan pemerintahan dan pembandinas Pekerjaan Umum, PNPM, PPIP, dan gunan. Bukan saja soal musrenbang (Musyasebagainya. Maka melalui undang-undang warah Perencanaan Dan Pembangunan), tapi ini, anggaran yang selama ini tersebar ke sejuga masyarakat dapat meminta hak mendajumlah lembaga ini akan dikonsolidasi atau pat informasi tentang pembangunan di desa, disatukan dan pengelolaannya akan diserpenggunaan keuangan desa, dan sebagainya. ahkan ke desa. Jadi, jika sebelumnya desa hanya mendapatkan alokasi dana desa, maka Jadi tujuan demokratisasi adalah optimali­ kini akan mendapatkan anggaran dana desa sasi terhadap penggunaan keuangan dan keyang bersumber dari APBN untuk dikelola wenangan yang ada pada desa saat ini. oleh pemerintah desa melalui persetujuan musyawarah desa. Selain itu, desa juga akan diberikan kewenangan untuk mengelola aset 2. Dalam Pasal 18 UUD 1945, negara mengdesa yang akan digunakan untuk kepentingan hormati hak asal-usul desa. Apa saja yang warga desa melalui sebuah badan usaha milik melekat sebagai hak asal-usul desa? desa (Bumdes).

Jika berbicara mengenai hak asal-usul desa, d. Perencanaan pembangunan yang terinte- maka setidaknya mencakup tiga hal: grasi Pertama, Desa sebagai sebuah sistem sosial Melalui perencanaan pembangunan yang ter- budaya. Artinya, di kampung/di desa itu ada integrasi ini, ke depannya, akan ada dua cara sejumlah orang yang hidup bersama, saling pembangunan di desa. Pertama, desa mem- berhubungan satu sama lain, dan mempunyai

HALAMAN 9

aturan-aturan dalam hidup bersama.

Kedua, Desa sebagai sebuah sistem sosial politik. Artinya, di desa terdapat struktur kekuasaan. Misalnya, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang menjadi tokoh adat, itu memiliki aturannya sendiri. Para ahli hukum adat bahkan mengibaratkan, kampung/desa itu seperti republik kecil dengan konsep Trias Politica. Contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang memiliki ‘wali nagari’ sebagai lembaga eksekutif, ‘krapatan adat nagari’ untuk lembaga yudikatif, dan ‘perwakilan adat nagari’ sebagai lembaga legislatif.

hun 2014 ini, ada semangat untuk tidak mempegawai-negerikan aparat/perangkat desa.

4. Apakah ibu kota kecamatan harus selalu berbentuk kelurahan?

Paling tidak menurut Undang Undang No.6 Tahun 2014 ini, ibu kota kecamatan tidak selalu harus berbentuk kelurahan. Karena de­ ngan cara pandang baru dalam melihat desa melalui undang-undang ini, maka kebijakan tentang ibu kota kecamatan berbentuk kelurah­an tidak lagi menjadi panutan. De­ ngan kata lain, ibu kota kecamatan, bahkan Ketiga, Desa sebagai sebuah sistem sosial ibu kota kabupaten bisa saja ada yang berstaekonomi. Artinya, desa/kampung menguasai tus desa atau desa adat. ulayat/wilayah. Jadi sebuah desa itu memiliki harta kekayaan, setidak-tidaknya dalam Ada pemikiran bahwa keberadaan desa atau bentuk tanah yang akan dikelola menghidupi desa adat ke dalam sebuah administrasi perkotaan, tidak mesti harus berdampak pada himasyarakatnya. langnya otonomi dari desa atau desa adat. Jadi Jadi yang dimaksud dengan pengakuan terhakalau kita baca undang-undang ini dibagian dap otonomi desa atau pengakuan hak asalpembentukan, kelurahan-kelurahan yang ada usul desa adalah pengakuan negara sekurangsekarang bisa berubah status menjadi desa kurangnya pada tiga hal diatas. atau desa adat sesuai dengan karakter budaya di masyarakat setempat. Jadi undang-undang desa ini memungkinkan terjadi perubahan 3. Bagaimana kedudukan Pegawai Negeri bentuk dari kelurahan menjadi desa sepanSipil (PNS) di dalam perangkat desa? jang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Perubahan paradigma dalam melihat desa saat ini, dimana dulunya desa masih merupakan bagian dari otonomi daerah, menjadi 5. Bagaimana jika Pemerintah Kabupaten desa sebagai sebuah masyarakat otonom atau tidak mengalokasikan anggaran dana desa dengan kata lain, desa bukanlah pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang melainkan masyarakat yang otonom yang di- No.6 Tahun 2014 tentang desa ini? beri hak untuk menyelenggarakan pemerinJika pemerintah daerah/kabupaten tidak mentahan. Dengan logika seperti itu, maka desa galokasi anggaran desa yang bersumber dari tidak ada hubungannya dengan masalah APBN yang akan dibagi ke seluruh desa melakepegawaian. Akibat langsungnya adalah lui sejumlah indikator, seperti luas wilayah, posisi sekertaris desa yang berstatus sebagai jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, PNS, harusnya ditarik secara bertahap oleh dan kondisi kesulitan geografis yang didasarkantor-kantor pemerintah. kan pada angka kemahalan bahan kontruksi, Akibat dari perubahan paradigma ini maka akan berdampak pada tidak disahkanjuga, maka saat ini desa merupakan arena nya APBD daerah tersebut. Bahkan pemerinmasyarakat. Oleh karena itu, masyarakatlah tah pusat dapat melakukan penundaan atau yang akan menentukan pengaturan desa ka- pemotongan sebesar alokasi dana perimbang­ rena mereka yang mempunyai kewenangan. an setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Ta- yang seharusnya dialokasikan ke desa.

HALAMAN 10

6. Apa saja kewenangan yang dimiliki Desa dana desa adat melalui undang-undang ini?

atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki desa yang diatur Sementara kewenangan dari desa adat adalah; dalam undang-undang ini adalah: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.

Kewenangan ini merupkan hak warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;

c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; b. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan meng足 d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat urus kepentingan masyarakat desa yang dalam wilayah yang selaras dengan prinsip telah dijalankan oleh desa atau mampu hak asasi manusia dengan mengutamakan dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang penyelesaian secara musyawarah; muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa. Kewenangan e. penyelenggaraan sidang perdamaian perini antara lain pengaturan/pembangunan adilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan tambatan perahu, pasar desa, tempat peperaturan perundang-undangan; mandian umum, saluran irigasi, sanitasi f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertilingkungan, pos pelayanan terpadu, sangban masyarakat Desa Adat berdasarkan gar seni dan belajar, perpustakaan desa, hukum adat yang berlaku di Desa Adat; embung desa, dan jalan desa. dan c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Peme足 g. pengembangan kehidupan hukum adat rintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau sesuai dengan kondisi sosial budaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan masyarakat Desa Adat. d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

HALAMAN 11

Pasal 104 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

8. Dari mana saja sumber-sumber pendapat足 an desa?

Sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini adalah: a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); besaran anggaran desa dari APBN adalah 10% dari dana transfer ke daerah. Artinya, dana transfer setiap daerah akan mendapatkan tambahan sebesar 10% dari nilai transfer APBN ke daerah, di mana 10% ini akan langsung dibagikan ke desa berdasarkan kiteria yang sudah ditetapkan, sementara nilai transfer 7. Apa yang dimaksud dengan Musyawarah daerah tetap dikelola oleh pemerintah daeDesa? rah Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Besaran dari antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), alokasi ini adalah 10% dari Pajak dan Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang Retribusi Daerah diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupastrategis dalam penyelenggaraan Pemerintah足 kan bagian dari dana perimbangan yang an Desa. Jadi, Musyawarah Desa bukanklah diterima kabupaten/kota sebesar 10% dari lembaga yang permanen, melainkan forum Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Bagi bersama perluasan dari BPD yang diselenggaHasil (DBH) rakan untuk meningkatkan kinerja pemerine. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendatahan Desa, memperkuat kebersamaan, serta patan dan Belanja Daerah Provinsi dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masyarakat kabupaten/kota Sementara hal-hal yang bersifat strategis melif. Hibah dan sumbangan yang tidak mengiputi: penataan Desa; perencanaan Desa; kerja kat dari pihak ketiga; dan sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penamba- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. han dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian 9. Kewenangan Kepala Desa dalam Undangluar biasa (seperti bencana alam, wabah pe足 Undang N0.6 Tahun 2014? nyakit, gangguan keamanan, dll). Hasil dari Musyawarah Desa ini kemudian dituangkan Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa dalam bentuk keputusan sebagai hasil musya- berwenang: memimpin penyelenggaraan warah desa dan dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memPemerintah Desa dalam menetapkan kebija- berhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset kan Pemerintahan Desa.

Desa; me足netapkan Peraturan Desa; menetapPelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

HALAMAN 12

kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmur­ an masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadil­ an atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pemba­

ngunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa; mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban untuk membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakat­ an, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di Desa; dan berpartisipasi dalam berbagai ke­ giatan di Desa.