Erick Thohir: Saya Loyal ke Pak Jokowi

Surabaya, Memorandum

Menteri BUMN dan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mendatangi rumah PAN Jawa Timur. Erick Thohir bersama Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu langsung ketua DPW PAN Jawa Timur, Rizki Sadiq, Rabu (14/6).

Disampaikan Zulkfli Hasan, kehadiran Erick Thohir untuk menemani nonton pertandingan bola antara PSSI melawan Palestina. “Saya hadir bersama pak Erick untuk menonton pertandingan sepakbola Indonesia lawan Palestina,” terang Zulkifli Hasan.

Nah, sebagai upaya dukungan ini, lanjut Zulkifli Hasan Erick Tohir menyempatkan mampir ke kantor PAN Jawa Timur. “Kantor PAN adalah kantor pak Erick juga,” tegas politisi yang akrab disapa Zulhas ini.

Ditanya wartawan, terkait du-

Psikologi Anak Harus Diperhatikan tugas tersebut.

“Akhirnya karena orang tua kasihan dengan sang anak, mereka pun mengalah dan membantu mengerjakan tugas anak-anaknya hingga tuntas. Nah, dari sini terjadi upaya pendidikan yang kurang baik. Ketika orang tua mengerjakan tugas sang anak, berarti mereka tidak mengajarkan kemandirian. Yang selanjutnya anak-anak akan tergantung terus kepada orang tuanya,” papar dia.

Hadi menambahkan, akibat hal tersebut pula, maka akan menimbulkan efek jangka panjang lain. Contohnya seperti ketika si anak berada di sekolah. Si anak tersebut akan jadi takut menghadapi gurunya.

“Mungkin gurunya tidak galak, tetapi karena sering diberi tugas banyak, akhirnya anak menjadi takut. Begitu pula ketika mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya. Dia cenderung tidak bisa melindungi diri dari serangan itu.

Terparah bisa menyebabkan phobia sekolah,” jelas Hadi.

Karenanya, kata Hadi, persiapan psikologis juga menjadi faktor penting sebelum anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua bisa membantu mempersiapkan perkembangan anak dengan mene- rapkan pola asuh yang positif. kungan PAN akankah dialamatkan pada Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Zulhas belum memberikan jawaban tegas. “Tunggu tanggal mainnya,” ucap Zulkhas. Sementara itu, Erick Thohir menyebutkan pencapresan saat ini terlalu dini. Menurut Menteri BUMN ini, dirinya loyal terhadap Presiden Joko Widodo. (day/ono)

Erick Thohir menyempatkan diri mampir di rumah PAN Jatim.

“Misalnya, ketika ada masalah tidak langsung menyalahkan anaknya. Akan tetapi, mengajak mereka menyelesaikan problem tersebut. Juga menghindari penggunaan kata-kata dan pelabelan yang negatif,” pungkasnya. Di bagian lain, ketidakpuasan itu muncul dari orang tua yang rumahnya dekat dengan SDN. Seharusnya, anak mereka punya peluang paling besar diterima di sekolah terdekat. Namun, justru siswa lain yang jarak rumahnya jauh yang diterima. Peserta PPDB SD tersebut diprioritaskan karena umurnya sudah melebihi batas maksimal masuk SD yakni 7 tahun. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima aduan beberapa wadulan tentang sistem zonasi kota dan kecamatan tersebut.

“Kami dapat aduan dari orang tua, jika anaknya yang berusia kurang dari 7 tahun tidak bisa masuk SD, tingkat zonasi kecamatan. Padahal jarak mendaftar sekolah dengan rumah sangat dekat dan tentu masih dalam satu kelurahan dengan sekolah. Namun, malah kalah dengan pendaftar wilayah kelurahan lain yang satu wilayah kecamatan,” kata Khusnul Khotima diwawancarai Memorandum, Rabu (14/6).

Usia Lebih dari Tujuh Tahun Prioritas Utama

Dalam proses penerimaan PPDB jenjang SDN, lanjut Yusuf, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan tes yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. PPDB juga gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali. Sementara itu, bagi CPDB de- ngan status Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun belum diterima pada jalur afirmasi mitra warga beberapa waktu lalu, dapat mendaftar ke jalur zonasi yang kuotanya cukup besar. “Mudah-mudahan dapat diterima di jalur zonasi,” ungkapnya.

Diminta Profesional Awasi Pencalegan

“Pengawas pemilu harus profesional,” terang Bawaslu Republik Indonesia, Puadi, kemarin.

Lanjut Puadi, pengawas pemilu tidak boleh takut. “Jangan takut untuk menangani setiap pelanggaran dalam tahapan pencalegan ini. Siapapun yang melanggar harus ditindak. Kita berpegang pada aturan,” ungkapnya.

Puadi juga menyampaikan agar setiap temuan dari pengawas

PENGUMUMAN

Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan dan sosial menjabarkan, aturan PPDB jenjang SD di Surabaya ini diatur berdasarkan Permendikbud 1 tahun 2021 dan turunannya ada perwali 44 tahun 2023. Artinya bahwa usia sudah diatur di Permendikbud tersebut.

“Surabaya melalui perwalinya itu juga mengatur hal demikian sebagaiamana yang diamanatkan Permendikbud,” jelasnya. Bagaimana dengan kasus anak tersebut, pihaknya memberikan menjelaskan bahwa Surabaya itu tidak menolak anak yang usia dibawah 7 tahun untuk tidak sekolah. Tetapi sepanjang kouta itu tersedia, maka tidak menutup kemungkinan itu bisa sekolah.

“Keluhan sekarang itu yang banyak terjadi pertama anaknya rata rata belum 7 tahun. Namun kebetulan lokasinya rumahnya berdekatan dengan sekolah.

Sekolah yang mereka tuju tentu mendahulukan anak anak yang usianya sudah 7 tahun. Tetapi memang lokasinya agak jauh namun masih di satu zonasi/wilayah/kecamatan,” ujarnya.

“Sehingga asumsi wali murid yang rumahnya lebih dekat, anaknya

Meskipun diterima pada jalur zonasi, kata Yusuf, status MBR pada CPDB tetap melekat dan tidak akan hilang. Jadi, orang tua atau wali murid dengan status MBR tidak perlu khawatir dengan jalur penerimaan yang digunakan saat PPDB, baik itu jenjang SD maupun jenjang tidak diterima, tapi yang jauh malah diterima. Padahal yang diterima itu ada zona kecamatan/zona kota,” imbuhnya.

Disinggung aturan sangat kaku dan baku. Terlebih seiring perkembangan zaman banyak temuan studi kasus anak sudah pintar dan layak masuk SD sebelum usia 7 tahun, apakah aturan tersebut bisa bisa dievaluasi ulang?

“Kita melihatnya tidak sekadar usia, ketika pembahasan Permebdikbud saya yakin juga melibatkan kementrian lain atau steakholder lain untuk menentukan anak itu usia berapa sudah bisa mengikuti pola pembelajaran di tingkat dasar. Kematangan anak, kemampuan anak di usia berapa,” jelas Khusnul. “Kalau kemarin saya dilaporkan orang tua wali murud bahwa anaknya sangat semangat sekali bersekolah. Sedangkan kita tahu semangat terkadang naik turun, ukurannya tidak sekedar semangat, tetapi adalah kemampuan anak,” bebernya. Karena kata dia, setiap individu anak berbeda, yang bisa tahu orang tuanya di rumah, maka kalau anaknya itu disiapkan ke

Sambungan dari halaman 9

SMP. “Tetap diberikan intervensi, meskipun nantinya lolos di jalur zonasi,” ungkapnya. Apabila ada siswa yang diterima kemudian mengundurkan diri, maka kuotanya diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota pada 12 Juni. (rio/ono)

Sambungan dari halaman 9 jenjang SD, maka orang tua bantu untuk mempersiapkan itu.

“Tapi tidak dalam koridor pemaksaan dari pada anak tersebut tidak bisa mengikuti pola pola pembelajaran. Berangkatnya anak sekolah itu, selain karena usia tapi juga perlu kesiapan mental, kesiapan psikis yang memang anak ini sudah siap mengikuti belajar dengan kurun waktu. Yang bisanya bermain, kini anak tersebut mengikuti proses pembelajaran dan berada di kelas,” bebernya.

Sehingga, lanjutnya, mengukur usia 7 tahun itu ada kajian kajian dimana ada pakar, doker, steakholder yang tahu tentang kondisi anak bahwa di usia sekian sudah mulai matang, siap untuk kemudian belajar bersama teman-temannya, mampu bersosalisasi, dan mampu beradaptasi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian anak usia di bawah 7

Sambungan dari halaman 9 tahun tidak boleh sekolah, Khusnul menegaskan bahwa boleh. Sepanjang kuota tersedia maka tidak nenutup kemungkinan hal itu.

“Karena di dalam PPDB zonasi ada sistem perangkingan, salah satunya regulasi usia, kalau ada anak usianya 7 tahun atau lebih tentunya jadi prioritas. Namun orang tua tak perlu khawatir, jika kuota atau masih tersedia slot atau bangku kosong itu dimungkinkan bisa dimanfaatkan,” bebernya. Yang jelas lanjut Khusnul, komitmen pusat bagaimana memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. “Terkait SDM, Presiden kita Pak Jokowi itu berharap menuju Indonesia emas tentu SDM kita semakin membaik. Itu dimulai bagaimana kesiapan anak-anak kita untuk ke jenjang sekolah dasar,” pungkasnya. (bin/alf/ono) pemilu disertai dengan bukti yang kuat. “Beda kalau laporan dari masyarakat. Kalau temuan, bukti dari pengawas pemilu itu harus kuat. Nah, 99 persen buktinya kuat,” jelasnya Selain itu, Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi ini harus

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1971/ Kelurahan Sutorejo

Nomor : HP. 02.04/1383/300-35.80/VI/2023

Bahwa pada tanggal 11 April 2023 Saudara ELLY

SETIYAWATI, mengajukan permohonan pendaftaran

Pemeriksaan Tanah Konstantasi dengan Nomor Berkas

17046/2023 atas tanah yang terletak di Kelurahan Dukuh

Sutorejo (dahulu Kelurahan Sutorejo), Kecamatna

Mulyorejo (dahulu Kecamatan Sikolilo), Kota Surabaya

Bahwa Hak Guna Bangunan No. 1971 / Kelurahan

Dukuh Sutorejo (dahulu Kelurahan Sutorejo), Kecaman

Mulyorejo (Dahulu Kecamatan Sukolilo), Seluas 208 m2, Surat Ukur Tgl. 08-05-1992 No. 1124/T/1992, atas nama Pemegang Hak Nyonya ELLY SITIYAWATI di tulis juga ELLI SETIAWATI, berakhir haknya pada tanggal

11-11-2005, sehingga tanahnya menjadi Tanah Negara,

Karena itu :

- Bagi yang memegang / menyimpan dan atau menemukan

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1971/ Kelurahan

Dukuh Sutorejo (dahulu Kelurahan Sutorejo), Kecaman

Mulyorejo (Dahulu Kecamatan Sukolilo), seluas 208 m2, Surat Ukur Tgl. 08-05-1992 No. 1124/T/1992, atas nama Pemegang Hak Nyonya ELLY SITIYAWATI ditulis juga ELLI SETIAWATI, agar menyerahkan ke Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II dengan alamat Jalan

Krembangan Barat No. 57 Surabaya, Karena Sertipikat tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang Sah ".

Demikian pengumuman untuk diketahui khalayak umum Surabaya, 13 -06- 2023 memahami dengan benar mediasi dan ajudikasi.

“Pengawas pemilu harus paham betul tentang mekanisme da- lam mediasi dan ajudikasi. Ini penting dalam persiapan kita menghadapi potensi sengketa proses ke Bawaslu,” pungkasnya. (day/ono) as is

Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, KSP Sahabat Mitra

Sejati akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, terhadap barang jaminan milik Anggota/penanggung hutang sebagai berikut : OBYEK LELANG

PUJIONO SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SHM NO 2035 LT 72 M2 AN PUJIONO TERLETAK DI DESA SAPTORENGGO KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG

Limit Lelang : Rp. 376.000.000 Jaminan : Rp. 94.000.000

KETERANGAN Uang jaminan disetorkan ke rekening KPKNL melalui VA ( Virtual Account ) harus sama dengan uang jaminan yang di persyaratkan . Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1(Satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG :

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas

2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas

3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala konsekuensinya biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

4. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana atau perdata kepada KPKNL Malang dan KSP Sahabat Mitra Sejati

5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada KSP Sahabat Mitra Sejati Area Jatim Telp.081.233.638.080/085.233.340.049

PELAKSANAAN LELANG : Hari Selasa

Tanggal 04 Juli 2023

Batas Akhir Penawaran Lelang Selasa, 04 Juli 2023 Pukul 11:00 WIB (Waktu Server)

Cara Penawaran Closed Bidding (mengakses url www.lelang .go.id) Tempat KPKNL Malang, JL S Supriyadi No 157 Malang Penetapan Pemenang Lelang Setelah Batas Akhir Penawaran Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea lelang pembeli 2% dari harga lelang Malang, 15 Juni 2023

Layanan Retribusi Manual

Bakal Diganti Digital

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam waktu dekat ini bakal menghapus layanan retribusi manual diganti skema retribusi digital.

Mempercepat realisasi program tersebut organisasi perangkat daerah (OPD) penarik retribusi menandatangani komitmen bersama dalam high level meeting, bersama sejumlah OPD pemungut retribusi untuk berdiskusi bersama membahas implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemkab Sidoarjo di Ballroom Hotel Luminor, Selasa (13/6).

Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor juga meminta sinergitas elektronifikasi antardinas berjalan secara holistik dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan mutu pelayanan yang berkualitas.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten

Sidoarjo selaku koordinator menghadirkan Kabag Organisasi, Kajari, Bank Jatim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kemendagri, serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Gus Muhdlor mengatakan saat ini sejumlah instansi tidak bisa lepas dari digitalisasi terutama dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, elektronifikasi juga dapat memangkas birokrasi yang berbelit menjadi lebih mudah.

“Digitalisasi sudah menjadi kewajiban sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan,” kata Gus Muhdlor.

Menurutnya sudah tidak zamannya memberikan pelayanan dan peningkatan pendapatan berbasis manual, sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pembangunan.

Bupati juga menambahkan bahwa semakin kita menghindari banyak meja atau birokrasi yang berkepanjangan, maka semakin lebih profesional dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sudah tidak zamannya memberikan pelayanan manual seperti karcis yang disobek atau birokrasi yang ribet dan berbelit semua harus menerapkan digitalisasi,” tegas Gus Muhdlor.

Selain itu, sejumlah OPD penghasil retribusi juga berkomitmen untuk bersama-sama dalam mengimplementasi electronifikasi transaksi di Pemkab Sidoarjo.

Hal ini ditandai dengan pendatangangan bersama terkait komitmen penagihan piutang bersama Kajari Sidoarjo dan pendatanganan komitmen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) oleh OPD penghasil retribusi.

Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono menambahkan pembayaran elektronik sudah menjadi rujukan nasional melalui Bank Indonesia dan Mendagri.

“Sebenarnya semua transaksi pembayaran dari sisi pendapatan utamanya misalnya dinas yang memungut retribusi memang ada beberapa yang belum menerapkan digitalisasi, kalau pajak sudah 100 persen menerapkan digitalisasi,” ungkap Ari.

Pihaknya mengatakan tujuan dari high level meeting yang digelar bertujuan untuk menyelaraskan pembayaran dan pelayanan berbasis digitalisasi oleh OPD.

“Ini penekanannya di tingkat OPD dulu untuk sosialisasinya nanti tergantung masing-masing OPD. Semoga pelayanan dinas yang masih menggunakan cara konvensional dapat mengikuti perkembangan zaman digital,” terang Ari.

Sementara Direktur Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen intern Bank Indonesia Bandoe Widiarto mengapresiasi peningkatan pemahaman kepala OPD terkait manfaat digitalisasi dalam sistem pemerintahan.

“Dari BI sendiri memang mendorong digitalisasi. Kami mendorong tiga hal yaitu digitalisasi bantuan sosial, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah, dan digitalisasi transportasi,” ungkap Bandoe. Ia menegaskan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah menjadi sangat penting, mengingat dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) dan mewujudkan e-Government yang berkualitas dengan menerapkan satu pintu lewat digitalisasi.

Bandoe menerangkan ETPD Sidoarjo mencapai angka 98 persen dari 100 persen yang meliputi semua aspek, untuk menuju angka 100 persen OPD di Sidoarjo harus selaras secara bersamaan menggunakan alat pembayaran elektronik.

“Misalnya transaksi retribusi yang masih menerapkan cara konvensional dengan karcis ini diarahkan untuk menggunakan elektronik,” imbuhnya.

Pemkab Sidoarjo terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transfaran, dan akuntabel serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas melalui e-Government (kri/jok/nov)