Polisi Tindaklanjuti Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Garum

Blitar, Memorandum Kasus dugaan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu, turut menyita perhatian anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terkesan belum ada tindaklanjut dari aparat penegak hukum.

Kasatreskrim Polres Blitar melalui Kanit PPA Pace Bolla mengatakan, bahwa laporan dengan nomor STTLPM/53.SATRESKRIM/2023/SPKT/POLRES

BLITAR tertanggal 03 April 2023 sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor serta para saksi.

“Adanya laporan dugaan tersebut, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dan juga para saksi,” ujar Pace Bolla saat ditemui di ruangnya, Selasa (13/6). Pihaknya juga menuturkan, dalam melakukan proses ini juga diperlukan pendapat dari para ahli dan juga hasil tes yang telah dilakukan.

”Saat ini, kami masih melakukan pendalaman dan menunggu hasil dari tes yang sudah dilakukan dan juga pendapat ahli, karena dalam melakukan proses ini perlu penanganan khusus,” terangnya. Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sri Rahayu mengakui dirinya sangat sedih setelah mendengar informasi ini.

Menurutnya, kekerasan seksual yang terjadi pada anak harus menjadi perhatian ekstra, bagi seluruh masyarakat termasuk juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. “Persoalan ini bukan tentang kuantiti (jumlah) nya, namun mengenai ada tidaknya kasus,” ujar politisi dari PDI-P, Ahad (11/6).

Namun, dirinya juga berharap bahwa tidak ada persoalan serupa yang tidak diketahui, nantinya berimbas kepada masa depan si anak yang menjadi korban.

Rahayu juga mendorong kepada pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan terhadap kasus dugaan tindakan tidak terpuji, yang dilakukan oleh terduga pelaku. ”Hal ini penting untuk dilakukan, agar kejadian ini segera selesai dan sekaligus dapat mengantisipasi agar kejadian serupa tak terulang kembali,” tukasnya. Sementara, anggota Fraksi

PDI-P DPRD Jawa Timur Erma

Susanti juga akan melakukan pendampingan kepada anakanak yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual ini. “Ya nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait Kabupaten Blitar, melalui Dinas Perlindungan Anak, kita akan melakukan pendampingan psikologi agar pertumbuhan anak tidak terganggu,” tuturnya.

Lebih lanjut Erma juga berpesan jika kasus dugaan pelecehan ini sudah masuk dalam ranah hukum, agar pihak penegak hukum melakukan proses pengungkapan kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Agar hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik sehingga kesehatan mereka secara mental maupun psikologis juga tetap terjaga. “Saya kira, kita juga berharap kepada pihak Polres Blitar untuk menerapkan mekanisme (pengungkapan kasus) dan kebijakan-kebijakan yang ada,” tandasnya. (nus/zan/lis)

Bawaslu dan Imigrasi Uji Fakta Data Dua WNA

Blitar, Memorandum Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU di dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu 2024 semakin dekat. Bawaslu Kabupaten Blitar patroli kawal hak pilih ke lapangan untuk meningkatkan upaya pencegahan agar DPT Pemilu 2024 akuntabel dan berkualitas. Tak hanya patroli kawal hak pilih, Bawaslu juga uji fakta di lapangan dan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II

Blitar, agar tidak ada warga negara asing (WNA) yang masuk ke dalam DPT. Dari koordinasi Bawaslu dan Kantor Imigrasi, Senin (12/6), didapati adanya suspect atau terduga WNA yang pernah masuk ke dalam DPT pada pemilu periode sebelumnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Priya Hari Santosa mengungkapkan, pihaknya perlu uji fakta terhadap dua WNA yang berada di wilayah Kecamatan Ponggok dan Wonotirto tersebut.

Uji fakta ini demi memastikan keberadaan dan status WNA suspect tersebut apakah benar masuk ke dalam data pemilih sementara untuk Pemilu 2024 atau tidak.

“Ada beberapa WNA terdata di Imigrasi. Namun hanya dua yang masuk wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Blitar. Kami perlu melakukan uji fakta di lapangan, untuk memastikan keberadaan dan status WNA tersebut apakah masuk se- bagai pemilih atau tidak,” jelas Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar ini.

Bawaslu, lanjut Priya, akan merapatkan jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa untuk bisa memetakan di daerah yang memiliki tenaga kerja asing (TKA) dalam upaya pencegahan adanya WNA yang masuk ke dalam DPT. Sementara itu, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas II Blitar R Vidiandra mengungkapkan, pihaknya siap mendukung terwujudnya DPT Pemilu 2024 yang akuntabel. Oleh sebab itu, pihaknya mendukung langkah preventif Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mencegah adanya WNA yang masuk ke dalam DPT. “Kami turut mengantisipasi WNA masuk ke DPT, dengan meningkatkan upaya preventif dan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu,” ungkapnya. (nus/zan/lis)