Dinsos Tulungagung Berikan Pembinaan ke Pengemis

Tulungagung, Memorandum Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung bersama satpol PP dan petugas gabungan kembali menggelar razia pengemis yang ada di sejumlah simpang empat jalanan kota. Seperti di Simpang Empat Kemuning, Simpang Empat Gleduk, Tamanan, BTA, Simpang Empat Ketanon, dan beberapa titik simpang empat lainnya.

Hasilnya, ada satu pengemis yang berhasil diamankan dalam razia kali ini. Usai terjaring razia, pengemis tersebut menjalani pendataan di Mako Satpol PP Tulungagung. Selanjutnya untuk pembinaannya, diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Wahiyd Masrur mengatakan, satu pengemis yang terjaring kemarin adalah pengemis yang kerap mangkal di Simpang Empat Kemuning. “Data di kami, ini pengemis yang biasanya ada di Kemuning. Biasanya pagi sampai siang di sana,” ujarnya, kemarin. Wahiyd Masrur menjelaskan, pengemis tersebut bukan kali ini saja terjaring razia. Namun tetap saja kembali ke jalan untuk mengais rezeki. Padahal keberadaannya di jalan raya mengganggu ketertiban umum, membahayakan pengguna jalan lainnya, dan membahayakan dirinya sendiri. “Mereka ini kan ada di zona pengendara sepeda motor, jadi berbahaya untuk dirinya sendiri, pengguna jalan dan orang yang lewat,” ucapnya. Ke depan, diterangkan Wahiyd, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung akan mengajak segenap lapisan masyarakat termasuk pihak desa hingga RT/RW, untuk memberikan perhatian kepada pengemis yang telah terjaring razia. Sehingga, pengemis yang telah terjaring dan dikembalikan ke masyarakat tidak kembali lagi ke jalan.

“Kita akan minta desa dan RT/ RW memperhatikan warganya yang sudah terjaring dan dikembalikan ke desa, agar tidak mengulangi mengemis,” ungkapnya. Hal sama juga akan dilakukan untuk pengemis dari luar kota. Sebab separuh pengemis di Tulungagung merupakan pengemis dari luar kota yang sengaja datang ke Kota Marmer untuk mengemis. “Apalagi sebagian juga dari luar kota, akan kita terapkan perlakuan yang sama, agar mereka tidak kembali lagi ke jalan,” pungkasnya. (fir/mad/yok)

Target Realisasi P-APBD 2023 DPRD Perjuangkan Upah Layak Ribuan Guru Non ASN

Magetan, Memorandum Nasib ribuan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini tengah diperjuangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan. Legislator menargetkan, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 honor untuk 1.090 Guru Non ASN dapat setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Magetan Rp 2.153.062,37. Menurut Wakil Ketua DPRD Magetan Suwarno, saat ini honor untuk guru Non ASN Tidak menentu karena bergantung pada kemampuan sekolah tempatnya mengabdi. “Sesuai kemampuan sekolah, mulai Rp 200 ribu - Rp 800 ribu perbulan,” kata Suwarno, Kamis (17/5).

Politisi Partai Golkar ini menghitung, estimasi anggaran yang akan dikeluarkan Pemkab Magetan untuk honor 1.090 guru non ASN tersebut berkisar Rp 18 miliar. “Kurang lebih Rp 18 miliar anggaran untuk honor tersebut,” beber Suwarno.

Diungkapkan Suwarno, ribuan guru non ASN tersebut telah mengabdi sebagai pendidik 5 hingga 30 tahun. Ironisnya mereka belum mendapatkan honor yang layak dari pemerintah. “Mereka sudah mengabdi lima tahun hingga tiga puluh lima tahun, namun honor yang diterima hingga kini belum layak,” jelas politisi yang tercatat sebagai warga Desa Sempol, Keca- matan Maospati tersebut. Suwarno berharap, pembahasan tentang honor guru non ASN ini selesai tepat waktu, dan dapat disalurkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2023 ini. “Perda terkait guru sudah ada, semoga pembahasan penerapannya cepat selesai,” pungkas anggota DPRD Magetan kawakan ini. (rik/adv/yok)

Kediri, Memorandum

Banyak orang tua siswa menyerbu Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri untuk meminta surat keterangan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Surat itu digunakan untuk mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 jalur afirmasi. Yakni jalur untuk keluarga tidak mampu.

Lilik, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri mengatakan, datang ke Kantor Dinsos Kota Kediri untuk meminta petugas mencetakkan surat keterangan DTKS-nya. Karena saking banyaknya pemohon surat keterangan DTKS, perempuan berkacamata ini mengaku, sempat antre selama kurang lebih 2 jam di kantor dinsos. “Ini tadi saya mengurus DTKS ini untuk mendaftarkan anak saya pada PPDB jalur afirmasi,” katanya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri sudah bersiap menyelenggarakan PPDB jenjang TK hingga SMP tahun ini. Pendaftaran terbagi dalam beberapa jalur. Mulai dari jalur prestasi dindik, jalur mutasi orang tua, jalur kemitraan PTK, dan jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi, disdik memberi kuota 15 persen. Salah satu syaratnya, siswa terdaftar dalam DTKS. Namun, ada yang berbeda pada jalur afirmasi tahun ini.

Siswa diperbolehkan memilih tiga opsi sekolahan sekaligus, agar kesempatan mereka mendapat sekolah negeri semakin terbuka.

Kepala Dinsos Kota Kediri Paulus Luhur Budi, membenarkan adanya peningkatan permohonan surat keterangan DTKS dari masyarakat. “Surat itu bukti bahwa dia masuk dalam data itu. Setelah kita tanyakan untuk mendaftarkan putra putrinya PPDB,” ungkapnya. (mon/epe]

Bojonegoro, Memorandum

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) menggelar bimbingan teknis sistem pengelolaan aset desa (Bimtek SIPADES) 2.0, sekaligus pelantikan pengurus

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro masa bhakti 2022-2027.

Kegiatan ini dibuka Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PPDI Pusat, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bojonegoro, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Pengurus PPDI se-Kabupaten Bojonegoro, dan perangkat desa dari 419 desa se-Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan pentingnya peran perangkat desa dalam pembangunan daerah. “Tanpa peran perangkat desa, mungkin pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal. Jika desa-desa semakin berkembang dan maju, maka daerah/kabupaten juga akan menjadi kabupaten yang semakin baik. Kalau kabupaten semakin baik, maka provinsinya juga semakin baik,” tuturnya.

Bupati menambahkan, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan aplikasi SIPADES.

Sebelumnya, SIPADES hanya berjalan lewat dekstop, namun sekarang telah berbasis online melalui website dan perangkat mobile. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan bimbingan agar pengelolaan aset desa dapat optimal.

Selain itu, aplikasi SIPADES berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, untuk rekapitulasi aset desanya. Oleh karena itu, pemantapan dalam pengelolaan aset desa menjadi penting guna memenuhi persyaratan MCP KPK untuk Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan ini juga menjadi momen penting karena dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus PPDI masa bhakti 2022-2027. “Selamat kepada pengurus PPDI Kabupaten Bojonegoro yang baru. Saya berharap perangkat desa tetap menjaga harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya. (top/epe)