Pemkot Sosialisasikan Penanganan Gempa kepada Disabilitas

Blitar, Memorandum Pemerintah Kota (Pemkot)

Blitar melalui BPBD Kota Blitar menggelar sosialisasi Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten-kota dengan mengambil tema ‘Kesiapsiagaan

Disabilitas dan Bencana Menuju

Keluarga Tangguh Bencana’. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kepanjenkidul, Kamis (11/5).

Kepala BPBD Kota Blitar Agus

Suherli menjelaskan, sesuai UU No 7

Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, Sosialisasi Mitigasi Bencana, perlu diberikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk kelompok disabilitas. Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya memberikan pengetahuan soal tindakan apa yang harus dilakukan saat terjadi musibah bencana, sehingga bisa menekan korban jiwa.

“Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para penyan- dang disabilitas untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” tuturnya. Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso usai membuka kegiatan itu menyampaikan, KIE mitigasi bencana ini dinilai sangat penting, sehingga masyarakat paham apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Misalnya mengetahui lokasi titik kumpul, sehingga tidak panik

Kegiatan sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten-Kota.

Soal Papan Nama Proyek saat terjadi bencana yang bisa terjadi kapan saja.

“Supaya tidak panik, mereka tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya tahu titik kumpul dan lain-lain,” ungkapnya.

Menurut Santoso, dalam waktu dekat BPBD Kota Blitar juga mengagendakan kegiatan serupa di pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan. (nus/zan/lis)

Bacaleg Perindo Sebut Bagian Transparansi Publik

Blitar, Memorandum Bakal calon legislatif (Bacaleg)

Partai Perindo dari Dapil IV Kabupaten Blitar (Gandusari,Talun, Selopuro, dan Garum), Yulius Eko Wahyono memberikan komentar terkait papan nama proyek yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab).

Diketahui, beberapa waktu lalu sempat adanya kontroversi terkait proyek jalan tanpa papan nama. Yulius Eko Wahyono akrab disapa Mbah

Eko menyebut, papan nama proyek seharusnya mencantumkan ket- erangan lengkap terkait perencana, pelaksana, dan konsultan, seperti proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

“Pembuatan papan proyek pekerjaan fisik di dinas masing-masing itu harus mencantumkan CV konsultan, CV perencana, serta CV kontraktor pelaksana. Seperti yang telah dipelopori oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar,” ungkapnya. Ia menyebut, hal yang dilakukan Dinas PUPR ini patut dijadikan contoh oleh dinas-dinas lain. Menurut- nya, ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Patut dicontoh oleh dinas-dinas Pemkab Blitar yang lainnya. Karena menyangkut tentang undang-undang tramsparansi publik. Dinas PUPR bisa sebagai barometer untuk dinas lainya di Pemkab Blitar,” jelas Mbah Eko.

Politisi Perindo ini kembali menekankan tentang pentingnya transparansi publik. Hal ini karena, segala hal dalam pengerjaan proyek tersebut menggunakan dana APBD, yang mana itu bersumber dari rakyat.(nus/zan/lis)