5 minute read

Sembilan Fraksi Setujui LKPj Gubernur TA 2022

Next Article
Luluskan

Luluskan

Surabaya, Memorandum Sembilan fraksi di DPRD Jawa Timur menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022. Seluruh fraksi menyatakan menerima LKPJ tersebut.

Pimpinan sidang paripurna, Kusnadi menyampaikan pembahasan atau penetapan LKPj Gubernur 2022 disetujui sembilan fraksi. “Sembilan fraksi menyampaikan pendapat akhir menyetujudi LKPj Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,” terang Kusnadi. Ketua DPRD Jawa Timur ini menyampaikan, fraksi-fraksi melakukan penajaman terhadap LPKj Gubernur Akhir Tahun 2022, sebagai upaya visi, dan misi membangun

Advertisement

Provinsi Jawa Timur. “Fraksi-fraksi menyampaikan kebijakan yang terstruktur, sistimatis, dan korehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik, ” tegas Kusnadi.

Kusnadi juga menyampaikan terima kasih kepada eksekutif, dan legislatif dalam kerjasama mengawal LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2022. Melalui semangat kesamaan DPRD, dan Pemprov Jatim mewujudkan percepatan pembangunan Jatim.

Sementara itu, Gubernur Khofifah

Indar Parawansa menerima rekomendasi

DPRD Jawa Timur terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022.

Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota

DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan

LKPj, dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara maraton melakukan pembahasan

LKPj. “Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja pemerintah,” terang Khofifah.

Dalam kurun waktu 16 hari sejak LKPj disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan.

Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang

Pelaporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPj harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan. “Rekomendasi ini menjadi catatan strategis bagi kami untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan kinerja di masa mendatang. Termasuk untuk memitigasi dan menyiapkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi.Tentu ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur,” ungkapnya. Khofifah menegaskan, semangat pansus DPRD Jatim sama dengan Pemprov Jatim, yakni berupaya melakukan percepatan, dan peningkatan kualitas pembangunan Jawa Timur ke depan.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Forkopimda Jatim, bupati, wali kota, tokoh masyarakat, civitas akademika, pelaku dunia usaha, serta seluruh elemen yang telah bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan selama ini. Berkat sinergitas tersebut, capaian kinerja Pemprov Jatim tahun 2022 tercatat 97,70 persen atau meningkat 1,29

Fraksi PDI-P: Dorong Terobosan Baru

FRAKSI PDI-P DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim untu melakukan terobosan-terobosan bari yang khas dan bermakna bagi hadirnya perbaikan berkelanjutan.

Anggota Faksi PDI-P DPRD Jatim, Hari Puti Lestari menyampaikan, apresiasi upaya yang telah diambil untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Jawa Timur. “Fraksi

PDI-P meminta eksekutif memberikan perhatian lebih pada kinerja dan upaya peningkatan kinerja lima badan koordinasi wilayah (Bakorwil) lebih efektif,” tegas Hari Puji Lestari.

Bendahara DPD PDI-P Jatim ini juga menyampaikan agar perekonomian di wilayah bakorwil dapat digerakkan efektif, agar dapat terlepas dari persoalan klasik kinerja eksekutif mendorong pemerataan pembangunan. “Perlu memastikan konektivitas antarwilayah, dan mengurangi ketimpangan pembangunan,” terang Hari Puti Lestari. (*/day/ono) persen dari tahun 2021 yang sebesar 96,41 persen. Selain itu, capaian realisasi kinerja Pemprov Jatim selama 2022 ini, juga tercermin pada capaian kinerja 11 Indeks Kinerja Utama (IKU). Dimana seluruhnya menunjukkan hasil yang positif.

“Bagaimana upaya kita bersama bahwa setiap program akan berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga, membuatkan capaian kinerja ke arah yang positif, dan ke depan tentu kita kembali bekerja bersama-sama dalam satu niat yang tulus,” imbuhnya.

Ke-11 IKU tersebut kembali dijelaskan Khofifah, yaitu yang pertama, IKU indeks Pertumbuhan Ekonomi, dimana sepanjang tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,34 persen. Nilai ini mampu melebihi capaian pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31 persen. Sekaligus juga memenuhi target dalam RKPD Tahun 2022, yaitu di rentang 4,42-6,12 persen.

Untuk indikator yang kedua lanjut Khofifah, yaitu Indeks Theil, di 2022, nilai Indeks Theil Jawa Timur 0,3147, sedikit di atas tahun 2021 yang sebesar 0,3120. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menun-

Fraksi PAN: Pemenuhan jukkan ketimpangan yang semakin besar. Sedangkan Jatim makin menunjukkan nilai ketimpangan yang semakin kecil.

Capaian IKU ketiga yaitu persentase penduduk miskin di Jatim, dimana September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,49 persen atau menurun 0,10 persen atau 23,09 ribu orang terhadap September 2021.

“Jika diakumulasi, capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur tertinggi secara Nasional untuk periode Maret 2021 hingga September 2022 mencapai 336.220 jiwa,” terangnya.

Khofifah menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim sepanjang 2022, dan menghasilkan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi tinggal 1,80 persen dari 2,23 persen di 2021. Angka ini lebih rendah dari nasional yang berada pada level 2,04 persen.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKU Indeks Gini, terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi yang dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Artinya, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal penting sekaligus

Target dan Dampak Nyata

FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur bahwa LKPj mengambarkan apa yang telah dilakukan Pemprov Jatim di tahun 2022. Tentu penjelasan mendapat penekanan dari program yang ada.

“Utamanya berkaitan dengan pemenuhan target, dan dampak nyata,” kata Heri Romadhon.

Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini menyebutkan, ada beberapa hal yang direkomendasikan. Yakni sektor agraria, dan agro yang menghidupi sebagian masyarakat Jawa Timur. Termasuk melakukan audit terhadap BUMD, khususnya yang bermasalah, dan kecil kontribusinya, baik dari legal maupun keuangan. (*/day/ono) ukuran keberhasilan pembangunan.

“Indeks Gini Jatim tahun 2022 paling baik dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa yakni 0,365 sementara Nasional sebesar 0,381. Hal Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat Jatim tergolong rendah,” jelasnya.

IKU kelima yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada 2022 capaian IPG Jatim meningkat 0,41 poin dari 2021 yakni dari 91.67 menjadi 92.08. Nilai ini melebihi IPG nasional yang mencapai 91.63 poin.

“IPG 2022 ini mampu melebihi nasional bahkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2022 di rentang 90.92-91.87 poin,” tandasnya.

Kemudian, IKU keenam yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), IPM Jawa

Timur 2022 mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun 2021.

Capaian Indeks IPM Jatim ini juga telah memenuhi target RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang 72,28 – 73,77. Lebih jauh dijelaskan, untuk IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS Jatim menyebutkan angka TPT Jatim tahun 2022 mencapai 5,49 persen, atau turun 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Disamping itu, secara nasional, TPT Jatim konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86 persen.

“Kondisi ketenagakerjaan yang membaik ini juga didukung oleh TPT SMK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan,” ungkap mantan Mensos RI tersebut. Selanjutnya, untuk IKU Indeks Reformasi tahun 2022 untuk pertama kalinya Pemprov Jatim meraih Predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 80,11, setelah 5 tahun berturut-turut sebelumya memperoleh predikat BB (Baik). Raihan indeks ini juga telah mampu melebih target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang nilai 77,76 – 78,71. Selanjutnya, IKU Indeks Kesalehan Sosial, dijelaskan Khofifah juga mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 62.52 dan pada tahun 2022 menjadi 72.03 naik 5.7 poin dari tahun 2021 menjadi 66.33. Capaian ini melebihi target dari RKPD tahun 2022 pada rentang 66.38-69.1. Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, bahwa perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66.70, DIY sebesar 65.95, Jabar 64.03 dan DKI Jakarta sebesar 54.57. Beranjak di IKU kesebelas yaitu Indeks Risiko Bencana, tercatat terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari tahun 2021 yang sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang. Capaian ini selain mampu memenuhi target RKPD Tahun 2022 di rentang 117,26 - 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Resiko Bencana Nasional di angka 135,56. Gubernur Khofifah berharap sinergitas yang terjalin antara Pemprov Jatim, DPRD Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, dan stakeholder terkait bisa terus berjalan dengan baik agar layanan kepada masyarakat dilakukan sebaik mungkin. (*/day/ono)

Fraksi NasDem: Kontribusi Nyata terhadap Pembangunan

FRAKSI NasDem menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jawa Timur yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Karena itu, Fraksi NasDem melalui Jubir Muzammil Syafii meminta Gubernur Jatim selalu bersikap objektif, dan menjaga Jawa Timur selalu kondusif dalam menghadapi, dan melalui tahun politik.

“Meminta menindaklanjutui beberapa catatan, dan rekomendasi yang telah diberikan pansus, dan fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur terkait LKPj Gubernur Jatim TA 2022,” tegas Muzammil. Muzammil juga menambahkan, agar Gubernur Jatim memperhatikan tingkat kemiskinan baik di kota maupun di pedesaan. Terkait Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur sudah mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen. Meningkat 0,65 poin. “Namun secara nasional berada di posisi ke-15. Karena itu kedepan harus ada trobosan di bidang pendidikan,

This article is from: