1 minute read

Meski Sudah Didaftarkan, Nomor Urut Bacaleg Bisa Berubah

Madiun, Memorandum Masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) resmi ditutup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun. Kendati begitu, rancangan bacaleg masing-masing partai politik (parpol) yang sebelumnya telah disodorkan bukan mustahil berubah.

“Misalnya ada bacaleg yang mengundurkan diri atau diberhentikan serta ada yang meninggal dapat diisi bacaleg baru sebagai pengganti,” kata Komisioner Divisi Teknis KPU

Advertisement

Kota Madiun Herdi Wijanarko, Kamis (18/5) kemarin.

Menurut Herdi, daftar bacaleg yang telah didaftarkan parpol dapat diutak-atik dalam tahap pengajuan pengganti daftar calon sementara (DCS). Atau setelah masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Yakni, pada masa waktu 14-20 September. Pun, mekanisme tersebut sesuai ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 dan Pedoman Teknis Nomor 352/2023. “Syaratnya harus ada daftar kosong untuk selanjutnya diisi pengganti,’’ jelasnya. Jika kelak ada bacaleg yang mundur dan diganti, lanjut dia, calon pengganti tetap harus memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran. Mulai e-KTP, ijazah ter- legalisir, surat keterangan dari pengadilan negeri setempat, keterangan sehat jasmani dan rohani, keterangan bebas narkoba, terdaftar sebagai pemilih, memiliki kartu tanda anggota parpol dan pas foto terbaru ukuran 4x6.

“Syarat seperti bacaleg-bacaleg yang sebelumnya didaftarkan. Mulai dari awal pendaftaran dan semua persyaratan harus dipenuhi,” pintanya.

Setelah seluruh persyaratan dokumen pendaftaran rampung, KPU akan memverifikasi pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat pada 21-23 September.

Selanjutnya, masuk dalam tahapan daftar calon tetap (DCT). Mulai pencermatan rancangan, penyusunan dan penetapan hingga pengumuman DCT. “Tahapan DCT mulai 24 September sampai pengumuman DCT pada 4 November,” sebutnya. Diketahui, ada 17 parpol dengan total 446 bacaleg yang dipastikan akan berkontestasi pada Pileg 2024 mendatang. Belasan parpol tersebut dinyatakan lengkap berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota. (mas/lis)

This article is from: