RAYA

DPRD Kabupaten Blitar Hearing Soal Penyerobotan Lahan KUD

Blitar, Memorandum Komisi I DPRD Kabupaten Blitar mengadakan hearing membahas soal permasalahan tanah KUD di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (17/5) pukul 11.00.

“Tadi kita dengar bersama, permasalahan apa yang terjadi di KUD Kesamben. Jadi, ada penyerobotan lahan seperti apa yang disampaikan tadi. Ada indikasi penipuan di situ, sekarang sudah masuk ranah hukum,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Muharam Sulistiono.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebut, karena sudah memasuki ranah hukum maka DPRD menyarankan agar semua pihak bersabar menunggu proses hukum yang telah berjalan.

“Ya karena memang sudah masuk ranah hukum, kami tadi memberikan saran agar ditunggu saja prosesnya sampai di mana, dan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan harapan kami, apa yang menjadi hak dari KUD bisa kembali,” ungkap pria yang akrab disapa Kelik ini.

Soal banyaknya aset KUD yang tidak aktif, Kelik mengatakan perlunya pendataan yang rinci mengenai hal tersebut. Dirinya mengaku, dewan telah membicarakan hal tersebut dengan pihak Pemkab dan sekarang sedang proses berjalan.

“Sebetulnya komisi I beberapa waktu lalu sudah mengundang bagian aset terkait tanah-tanah di Kabupaten Blitar, termasuk aset-aset KUD yang banyak tidak aktif. Itu perlu didata dengan rinci,” papar Kelik.

Dia menekankan, pendataan aset secara rinci perlu dilakukan segera. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah masalah di kemudian hari.

“Harus segera dirinci, kita perlu data tersebut untuk pengelolaan aset. Kalau tidak segera, atau ada pembiaran seperti itu, takutnya dalam pengelolaan aset ke depan terjadi masalah, dan itu tidak baik untuk semua lah,” pungkas Kelik.

Sementara itu, Ketua KUD Karya

Mandiri Kesamben, Endy Prastowo mengungkapkan, pihaknya datang ke DPRD Kabupaten Blitar untuk mengadu soal beberapa hal terkait permasalahan tanah.

“Kami mengadu ke dewan mengenai tiga hal, yaitu penyerobotan tanah, sertifikat ganda, serta HGB yang habis, dikemanakan. Intinya tiga hal itu,” ujar Endy.

Dia mengapresiasi DPRD karena sudah memfasilitasi dialog tersebut. Namun, iya menyayangkan karena pihak yang diduga melakukan penyerobotan lahan tidak datang.