BOJONEGORO-TUBAN

Bojonegoro, Memorandum Tiga orang yang mengaku anggota salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM), diamankan dan ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Bojonegoro dalam kasus pemerasan Kepala Desa (Kades) Talok, Kecamatan Kalitidu.

Kasi Humas Polres Bojonegoro Iptu Supriyanto menjelaskan, pemerasan itu terjadi 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00, di sebuah warung kopi di Jalan Veteran. Tiga terduga pelaku itu masing-masing berinisial SY, M, dan H.

“Penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM kepada kepala desa, yang mana rencana transaksi penyerahan uang dilakukan di warung kopi di Jalan Veteran,” terang Iptu Supriyanto, Kamis (18/5).

Penggerebekan dilakukan tepat ketika Kades Talok Samudi menyerahkan amplop berwarna cokelat kepada SY. “Pada saat itu, petugas langsung melakukan pe- meriksaan terhadap amplop cokelat yang diserahkan oleh kepala desa kepada S. Isinya uang tunai sebesar Rp 10 juta. Uang itu sekarang kami amankan sebagai barang bukti terkait dugaan tindak pidana pemerasan,” bebernya. Kini, peran ketiga terduga pelaku pemerasan terus didalami untuk diproses lebih lanjut. Iptu Supriyanto menuturkan, ketiganya bakal dijerat Pasal 368 KUHP dan atau 369 KUHP Jo Pasal 55 Jo 56 KUHP. (top/epe) ide-ide brilian yang inovatif, dan buat program yang tepat sasaran,” tuturnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri, Heru Santoso mengatakan, pelantikan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan OPD yang belum lengkap, juga untuk mencapai tujuan visi misi Mas Dhito.

Senada dengan Mas Dhito, Heru juga menginginkan pejabat di lingkup pemkab harus mengembangkan kompetensinya yang ujungnya guna meningkatkan pelayanan. “Di tingkat kabupaten, (Panji Corp U) diselenggarakan lebih makro sehingga kita bisa menyelenggarakan untuk semua SKPD,” bebernya.

Untuk diketahui dalam pelantikan yang dilakukan di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemkab Kediri itu, Mas Dhito melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama, 12 pejabat administrator, dan 18 pejabat pengawas. (adv/pkp/mon/epe)

Bojonegoro, Memorandum Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Bojonegoro menggelar pertemuan dengan warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo di Ruang Tribuana Tungga Dewi kemarin. Pertemuan itu untuk membahas proyek strategis nasional Bendungan Karangnongko. Pentingnya pertemuan itu terlihat dari kehadiran Bupati Anna Mu’awanah bersama pimpinan DPRD, kepala OPD terkait, dan Camat Margomulyo.

Ketua Forum Masyarakat Desa Ngelo Bersatu, Sugiyanto menyampaikan, pihaknya secara prinsip tidak menolak pembangunan Bendungan Karangnongko sebagai bentuk dukungan proyek strategis nasional (PSN) yang ingin menyejahterakan masyarakat. Namun pihaknya menyampaikan ada beberapa poin usulan.

Salah satunya, proses tahapan pembebasan lahan harus dilakukan secara transparan, tidak ada tekanan dan intimidasi dari semua pihak yang berkepentingan dengan menjunjung sila kelima Pancasila. Poin lainnya menyebutkan terkait relokasi hingga penyerapan tena- ga kerja lokal. “Jika itu dipenuhi, Pemkab Bojonegoro (berarti) telah menampung aspirasi warga untuk bahan pertimbangan selanjutnya,” katanya. Mendengar paparan itu, bupati menyampaikan, pembebasan lahan menjadi tugas dan fungsi pemerintah pusat.

“Kami hanya menyiapkan anggaran, teknisnya ada di provinsi termasuk DPRD provinsi. Pemkab mempersiapkan karena wilayahnya masuk dalam teritorial Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, pemkab telah berupaya dengan Kementerian PUPR, Bupati Blora, dan stakeholder terkait melalui pertemuan-pertemuan awal. Pemkab telah melakukan progres lebih awal untuk adanya penggunaan anggaran tersebut. Akan tetapi Kementerian PU PR menolak dengan berbagai pertimbangan.

“Pemkab Bojonegoro justru tidak ingin bobol (bedol) desa karena kami ingin di saat bendungannya jadi, di sana ada punggung ekonomi baru. Jika direlokasi jauh apa manfaatnya jika tidak ada air mengalir di sekitar sana. Justru itu yang kami khawatirkan,” tambah bupati. Bupati mengilustrasikan beberapa lokasi bendungan yang sudah ada, perekonomian warga sekitar menjadi bagus. Masyarakat bisa tumbuh kembang di sekitar bendungan. Bahkan pemkab sudah ada konsep dengan BBWS. Diharapkan, masyarakat Desa Ngelo mempunyai semangat yang sama. “Target tahun ini bisa groundbreaking. September sudah clear karena anggaran sudah ada,” harap bupati. Bupati juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dengan pertemuan ini, menjadi salah satu langkah agar tidak terjadi miskomunikasi. Sebab dengan adanya Bendungan Karangnongko, manfaatnya juga terjamin pasti. “Di kementerian sudah kami usulkan, maka izinkan tim untuk mengukur. Jika ada kekurangan masih bisa ditambahkan,” tandasnya. (top/epe)