Sopir Lengah, Mobil Terguling di Mlawang

Lumajang, Memorandum

Anggota Polsek Klakah mendatangi lokasi kejadian mobil terguling di jalan raya nasional Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Rabu (24/5). Sesampainya di lokasi petugas kepolisian mengevakuasi mobil terguling dan mengatur arus lalu lintas agar tidak macet.

Kapolsek Klakah Iptu Khoirin Hariyanto mengatakan, setelah mendapatkan informasi telah terjadi kecelakaan tunggal mobil terguling, anggota langsung mendatangi lokasi kejadian.

“Kecelakaan tunggal tersebut akibat mobil mengalami ban pecah sehingga oleng dan terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatlantas

Polres Lumajang AKP Radyati

Putri Pradini melalui Kasihumas

Ipda Novandy Helda Prasetya mengatakan, kejadian berawal saat kendaraan minibus Daihatshu Grandmax putih nopol B-9401-NCI dikendarai Relo Gemayel Nur Muhammad (40), warga Kecamatan Kaliwates, Jember, berjalan dari arah selatan ke utara.

Namun tepatnya di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba ban belakang sebelah kanan mengalami pecah (meletus) kemudian hilang kendali dan mengalami selip sendiri out off controle, sehingga terjadi kecelakaan.

“Dari analisa kejadian pengemudi kendaraan minibus Daihatsu Grandmax kurang waspada dan kurang hati-hati terhadap kondisi kendaraan (ban), sehingga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan,” terang Ipda Novandy. (gus/lis)

Bupati Lumajang Sampaikan Nota Penjelasan 5 Raperda

Lumajang, Memorandum

Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Indah Amperawati menghadiri Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (24/5). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Eko Adis Prayoga, dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap 5 Raperda Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dan Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 oleh Pimpinan Bapemperda.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, lima raperda yang diajukan untuk dibahas pada masa persidangan kesatu DPRD tahun 2023 yakni, pajak daerah dan retribusi daer- ah, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2022 – 2042, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, serta pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam (SDA). Diungkapkan, pemerintah daerah diharuskan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud keadilan sosial. Namun, di sisi lain pemerintah juga dibatasi oleh kewenangan, maka sebagai terobosan dalam pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam pada sektor lingkungan hidup, lalu lintas angkutan jalan, penanaman modal, sosial, dan aspek lain sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Atas pengajuan lima Raperda dalam rapat paripurna DPRD hari ini agar dapat dilakukan kajian secara lebih mendalam terhadap materi muatan yang diatur lebih lanjut pada forum dan agenda berikutnya,” pungkasnya. (gus/lis)